1. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
NAMA : ANDI WIDYA
KELAS : AKSEL 1
NIS : 0145435
SMA NEGERI 1 SENGKANG
2014/2015

2. TUJUAN PEMBELAJARAN
1. Menjelaskan pengertian budaya politik
2. Menjelaskan ciri-ciri budaya politik
3. Menjelaskan orientasi dan objek politik
4. Menjelaskan sikap warga Negara
terhadap peranannya sebagai subjek
politik

3. 1. Menjelaskan pengertian budaya politik
Budaya berasal dari bahasa Sanskerta yaitu
budhayah, bentuk jamak dari budhi yang artinya akal.
Dengan demikian, budaya diartikan sebagai hal-hal yang
berhubungan dengan akal atau budi. Adapun politik
berasal dari bahasa Yunani polis dan teta. Polis berarti
kota atau Negara kota, teta berarti urusan. Dengan
demikian, politik berarti urusan negara (pemerintahan).
Budaya politik adalah persepsi warga Negara
tentang perwujudan nilai-nilai politik yang dianut oleh
sekelompok masyarakat, bangsa, atau Negara yang
diyakini sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan-
kegiatan politik kenegaraan.

4. Pengertian budaya politik menurut para ahli :
a. Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell, Jr.
Budaya politik berisikan sikap, keyakinan, nilai, dan keterampilan yang berlaku
bagi seluruh populasi, juga kecenderungan dan polapola khusus yang terdapat
pada bagian-bagian tertentu dari populasi.
b. Roy Macridis
Menurut Roy Macridis, budaya politik sebagai tujuan bersama dan peraturan
yang harus diterima bersama.
c. Robert Dahl
Kebudayaan politik sebagai salah satu sistem yang menjelaskan pola-pola yang
berbeda mengenai pertentangan politik. Unsur budaya politik yang penting
menurut Robert Dahl adalah orientasi pemecahan masalah, apakah pragmatis
atau rasionalistis.
d. Samuel Beer
Budaya politik adalah nilai-nilai keyakinan dan sikap-sikap emosi tentang cara
pemerintah seharusnya dilaksanakan dan tentang apa yang harus dilakukan
oleh pemerintah.
e. Almond dan Verba
Budaya politik adalah suatu sikap orientasi yang khas dari warga negara
terhadap system politik dan aneka ragam bagiannya serta sikap terhadap
peranan warga negara yang ada di dalam sistem itu.

5. 2. Menjelaskan ciri-ciri budaya politik
• adanya pengaturan kekuasaan
• proses pembuatan kebijakan
pemerintah
• adanya kegiatan dari partai-partai
politik
• perilaku dari aparat-aparat Negara
• adanya budaya politik menyangkut
masalah legitimasi
• adanya gejolak masyarakat terhadap
kekuasaan yang memerintah
• menyangkut pola pengalokasian
sumber-sumber masyarakat

6.  Objek-objekPolitik
Objek politik adalah hal yang dijadikan sasaran dari
orientasi warga negara. Objek politik yang dijadikan sasaran
orientasi meliputi tiga hal diantaranya:
• Objek politik umum. Objek politik umum secara keseluruhan
meliputi sejarah, bangsa, simbol negara, wilayah negara,
kekuasaan negara, konstitusi negara, lembaga-lembaga negara,
pimpinan negara, dan hal lain dalam politik yang sifatnya umum.
• Objek politik input. Yaitu lembaga atau pranata politik yang
termasuk proses input dalam sistem politik. Lembaga yang
termasuk dalam kategori objek politik input ini, contohnya partai
politik, kelompok kepentingan, organisasi masyarakat, pers,
dukungan dan tuntutan.
• Objek politik output. Yaitu lembaga atau pranata politik yang
termasuk dalam objek politik output ini, contohnya birokrasi
lembaga peradilan, kebijaksanaan, putusan, undang-undang dan
peraturan.

7. 3. Menjelaskan orientasi dan objek politik
 Orientasi Politik
Kata “orientasi” bermakna luas meliputi melihat, mengenal,
pandangan, pendapat, sikap, penilaian, pengetahuan, kepercayaan,
keyakinan, dan lain-lain. Oleh karena itu, orientasi warga negara
meliputi tiga komponen orientasi, yaitu:
• Orientasi yang bersifat kognitif, meliputi pengetahuan/pemahaman
dan keyakinan-keyakinan individu tentang sistem politik dan
atributnya, seperti ibukota negara, lambang-lambang negara, kepala
negara, batas-batas negara, mata uang yang dipakai, dan lain
sebagainya.
• Orientasi yang bersifat afektif, menyangkut perasaan-perasaan atau
ikatan emosional yang dimiliki oleh individu terhadap sistem politik.
• Orientasi yang bersifat evaluatif, menyangkut kapasitas individu
dalam rangka memberikan penilaian terhadap sistem politik yang
berjalan dan bagaimana peran individu di dalamnya.

8. 4. Menjelaskan sikap warga Negara terhadap
peranannya sebagai subjek politik
Sikap warga negara terhadap peranannya
sebagai subjek politik adalah sikap individu terhadap
partisipasinya sendiri dalam sistem politik. Warga
negara sendiri dalam kehidupan bernegara
(kehidupan politik) memiliki, peranan, tugas, hak,
dan kewajiban-kewajiban tertentu. Sebagai warga
negara, dia dapat mempertanyakan pada diri sendiri
apakah merasa memiliki dan mampu menjalankan
seluruh peranan ataukah dia merasa tidak memiliki
dan tidak mampu menjalankan peranannya tersebut
dalam kehidupan politik. Dengan demikian,
pribadinya sendiri sebagai warga negara dijadikan
sasaran sikap atau orientasi.

9. TERIMA KASIH