Bant

2. Motto :
"Dan ketahuilah wahai saudaraku, bahwa yang paling wajib dan
utama dalam masalah yang difardhukan ialah ilmu, dan yang
paling besar dosanya dalam masalah pelanggaran yang
diharamkan ialah kebodohan, dan kebodohan yang paling sesat
ialah berbuat bodoh terhadap Allah, yaitu kufur" (Illajul Amradlir
Radiyyah, halaman 9)
Kupersembahkan kepada :
• Alm Ibunda dan AyahandaTercinta
• Anak – anak dan Istriku tersayang yang telah
mensuport, mendukung untuk mencapai keberhasilan
ini
• Saudara – saudaraku dan Papa & Mama Mertua
terkasih
• Sahabat dan rekan seprofesi serta rekan terdekat
yang selalu memberikan semangat secara moril
maupun materil sehingga berhasilnya perjuangan ini
• Almamater tempat aku telah menimba ilmu
pengatahuan

3. Korupsi merupakan gejala masy yg dijumpai disetiap bidang kehidupan masy baik dibidang ekonomi,
hukum, sosial budaya maupun politik tidak terkecuali dana bansos pada APBD di sejumlah daerah
rawan dikorupsi & disimpangkan. biasanya, penggunaan bansos tdk jelas untuk siapa, bahkan
pertanggungjawabannya juga tidak jelas, bbrp daerah berikan porsi yg cukup besar thdp anggaran
belanja bansos, shg peluang korupsi & penyimpangan cukup tinggi.
Berdasarkan uraian di atas, maka yg menjadi permasalahan penelitian adlh Bgmna modus TP. korupsi
dana bantuan social & Bgmna penegakan hukum dlm TP korupsi dana Bansos dlm upaya
pengembalian kerugian Negara.
Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dilengkapi dgn empiris guna memperoleh suatu
hasil penelitian yg benar & obyektif. Pendekatan scr yuridis (normatif) terutama ditujukan utk
mendapatkan hal-hal yang bersifat teoritis: asas, konsepsi, doktrin hukum serta isi kaedah hukum yg
melandasi giat pelaks tugas pengadilan dlm riksa kasus korupsi Bansos.Sedangkan pendekatan secara
empiris dilakukan krn penelitian ini ditujukan ketentuan perundang-undangan yg terjadi dlm praktek
yaitu terhadap aparat penegak hukum, yaitu hakim, jaksa,polisi
Berdasarkan hasil penelitian ini maka dpt ditarik kesimpulan bahwa modus yg di pergunakan dlm
kasus TP.korupsi dana Bansos yg terjadi di Setda OKU adalah : dana bansos tidak diajukan oleh Ormas
tetapi oleh pejabat utk kegiatan yg bukan dlm upaya meningkatkan pelayanan kemasyarakatan &
kesejahteraan masyarakat. Dana bansos tdk diajukan oleh Ormas tetapi oleh pejabat utk kegiatan
kedinasan.Dana bansos tdk diajukan oleh Ormas tetapi oleh pejabat utk kegiatan pelantikan kades,
sikat gigi bersama & Hut Kemerdekaan RI ke 63, Dana bansos tdk diajukan oleh Ormas tetapi oleh
pejabat utk giat yg sifatnya pribadi (antar jemput haji) & perorangan, Pengadaan barang/jasa yg tdk
sesuai dgn proposal/spk/spj (volume kurang).Ada 5 faktor dalam penegakan hukum yaitu faktor
hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat dan kebudayaan menurut penulis sektor
yang dinilai masih lemah dalam penengakan hukum tindak pidana korupsi khususnya korupsi dana
bantuan sosial adalah hukum itu sendiri.

4. Dengan memanjat puji dan syukur kehadirat Allah Swt atas rahmat dan nikmat yang telah
dilimpahkannya kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
Skripsi dengan judul “PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN
SOSIAL” ini dibuat dan di susun sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang.
Segala usaha dan kemampuan yang ada telah penulis berikan dalam penyusunan skripsi ini, akan
tetapi penulis sadar bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, maka dari itu dalam kesempatan ini penulis
mengharapkan sekali kiranya berbagai pihak berkenan untuk dapat memberikan sumbang saran yang
bersifat konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.
Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari berbagai bantuan, bimbingan, petunjuk dan nasihat-
nasihat dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terim kasih yang tulus dan penghargaan
yang setinggi-tingginya kepada :
1. Ibu Dr. Ir. Karlin Agustina, M.Si. Selaku Rektor Universitas IBA.
2. Ibu Suryani Yusi ,S.H,.M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas IBA.
3. Ibu Erni Wati S.H,.M.Hum Selaku Pembimbing Akademik.
4. Ibu Sakinah Agustina S.H.,M.Hum Selaku Dosen Pembimbing I.
5. Bapak M.Husin S.H,.M.Hum Selaku Dosen Pembimbing II.
6. Bapak H. SYAROJI KARTA, SH Selaku Dosen dan Penasehat Hukum yang selama ini menjadi mitra
penulis dalam penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dana Bansos Kab OKU.
7. Mbak Mia selaku staff biro akademik dan seluruh dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas IBA
8. Keluarga khususnya anak – anak dan isteri tercinta yang selalu memberikan semangat dan
mendoakan demi tercapainya keberhasilan ini.
Semoga jasa baik Bapak / Ibu, Sdr / sdri semua akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari
Allah Swt dan ilmu yang kami dapatkan selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum IBA akan
berguna bagi penulis dan Bangsa yang tercinta ini.

6. BAB I
PENDAHULUAN
LATAR
BELAKANG
PERMASALA
HAN
RUANG LINGKUP
PEMBAHASAN
MAKSUD &
TUJUAN
KERANGKA
TEORI
METODE
PENELITIAN
SISTEMATIKA PENULISAN
- PD PERIODE 2007-2011 GAR BANSOS CAPAI RP 300,94 T.
- TH 2012, ALOKASI DANA BANSOS SEKITAR RP 47 T.
- PD THN 2013 MENINGKAT MENJADI RP 63,4 T.
- NAMUN DEMIKIAN PENYALURAN DANA BANSOS BANYAK
TERJADI PENYIMPANGAN YAITU UTK KESEJAHTERAAN
RAKYAT, AKIBATNYA DANA BANSOS MENJELMA JD DANA
BANTUAN KORUPTOR.
- CONTOH RIIL KSS BANSOS PEMKAB OKU TA 2008
A. BAGAIMANA MODUS TP. KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL ?
B. BAGAIMANA PENEGAKAN HUKUM DALAM TP.KORUPSI DANA
BANSOS DLM UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA ?
MENITIKBERATKAN PD PERANAN PENEGAK HUKUM
DLM T.PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL
A. UTK KETAHUI MODUS TINDAK PIDANA KORUPSI DANA
BANTUAN SOSIAL ?
B. UTK KETAHUI PENEGAKAN HUKUM DLM TINDAK PIDANA
KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL DLM UPAYA
PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA ?
A. TEORI PENEGAKKAN HUKUM
B. TEORI PENYALAHGUNAAN WEWENANG
A. PENDEKATAN MASALAH YURIDIS NORMATIF & EMPIRIS
B. DATA & SUMBER DATA , PRIMER (REFERENSI) & SKUNDER
(LITERATUR,WAWANCARA).
C. TEKNIK PUL DATA PURPOSIVE SAMPLING & STUDY PUSTAKA
D. TEKNIK ANALISA DATA KUALITATIF

8. DARI BBRP PENGERTIAN PENEGAKAN HUKUM (MENURUT JIMLY ASSHIDDIQIE,
SOERJONO SOEKANTO & SATJIPTO RAHARDJO) JELASLAH KIRANYA BAHWA YG
DIMAKSUD DGN PENEGAKAN HUKUM ITU KRG LEBIH MRPKAN UPAYA YG DILAKUKAN
UTK MENJADIKAN HUKUM (ARTI FORMIL & MATERIIL), SBGI PEDOMAN PERILAKU DLM
SETIAP PERBUATAN HUKUM, BAIK OLEH PARA SUBJEK HUKUM YG BERSANGKUTAN
MAUPUN OLEH APARATUR PENEGAKAN HUKUM YG RESMI DIBERI TUGAS &
KEWENANGAN OLEH UNDANG-UNDANG UTK MENJAMIN BERFUNGSINYA NORMA-
NORMA HUKUM YG BERLAKU DLM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT & BERNEGARA.
DLM PENEGAKAN HUKUM ADA 3 UNSUR YG SELALU HARUS DIPERHATIKAN YAITU :
 KEPASTIAN HUKUM (RECHTSSICHERHEIT)
 KEADILAN (GERECHTIGKEIT)
 DAN KEMANFAATAN (ZWECKMASSIGKEIT).
KETIGA UNSUR DI ATAS HARUS MENDAPATKAN PERHATIAN YANG PROPORSIONAL DARI
PENEGAK HUKUM DALAM MENEGAKKAN HUKUM, TENTU SAJA HAL TERSEBUT TIDAK
MUDAH, AKAN ADA FAKTOR YG MEMPENGARUHI PENEGAKAN HUKUM.

9. MENURUT SUDIKNO MERTOKUSUMO TUJUAN POKOK HUKUM ADLH MENCIPTAKAN TATANAN MASY YG
TERTIB, MENCIPTAKAN KETERTIBAN & KESEIMBANGAN.
DGN TERCAPAINYA KETERTIBAN DLM MASY DIHARAPAKAN KEPENTINGAN MANUSIA AKAN TERINDUNGI.
DLM MENCAPAI TUJUANNYA ITU HUKUM BERTUGAS MEMBAGI HAK & KEWAJIBAN ANTAR PERORANGAN DI
DLM MASY, MEMBAGI WEWENANG & MENGATUR CARA MEMECAHKAN MASALAH HUKUM SERTA
MEMELIHARA KEPASTIAN HUKUM.
HAL TSB DI ATAS TDK MUNGKIN TERWUJUD DLM MASY JIKA APARAT PENEGAK HUKUM TDK MEMAINKAN
PERANNYA DGN MAKSIMAL SBG PENEGAK HUKUM. SCR SOSIOLOGIS, MAKA SETIAP PENEGAK HUKUM TSB
MEMPUNYAI KEDUDUKAN (STATUS) & PERANAN (ROLE). KEDUDUKAN (SOSIAL) MERUPAKAN POSISI TERTENTU
DLM STRUKTUR KEMASYARAKATAN, YG MUNGKIN TINGGI, SEDANG-SEDANG SAJA ATAU RENDAH.
KEDUDUKAN TSB SEBENARNYA MRPKAN SUATU WADAH, YG ISINYA ADLH HAK-HAK & KEWAJIBAN-
KEWAJIBAN TERTENTU. HAK-HAK & KEWAJIBAN-KEWAJIBAN ITU MERUPAKAN PERANAN (ROLE). OLEH KRN
ITU, SESEORANG YG PUNYAI KEDUDUKAN TERTENTU, LAZIMNYA DINAMAKAN PEMEGANG PERANAN (ROLE
OCCUPANT). SUATU HAK SEBENARNYA MRPKAN WEWENANG UTK BERBUAT & TDK BERBUAT, SEDANGKAN
KEWAJIBAN ADLH BEBAN ATAU TUGAS. SUATU PERANAN TERTENTU, DPT DIJABARKAN DLM UNSUR2 SBB :
A. PERANAN YANG IDEAL (IDEAL ROLE),
B. PERANAN YANG SEHARUSNYA (EXPECTED ROLE),
C. PERANAN YANG DIANGGAP OLEH DIRI SENDIRI (PERCEIVED ROLE), DAN
D. PERANAN YANG SEBENARNYA DILAKUKAN (AKTUAL ROLE).
SEORANG PENEGAK HUKUM , SBGMNA HALNYA DGN WARGA MASY LAINNYA, LAZIMNYA MEMPUNYAI BBRP
KEDUDUKAN & PERANAN SEKALIGUS. DGN DEMIKIAN TIDAKLAH MUSTAHIL, BAHWA ANTARA PELBAGAI
KEDUDUKAN DAN PERANAN TIMBUL KONFLIK (STATUS CONFLICT DAN CONFLICT OF ROLE). KALAU DLM
KENYATAANNYA TERJADI SUATU KESENJANGAN ANTARA PERANAN YANG SEHARUSNYA DGN PERANAN YG
SEBENARNYA DILAKUKAN ATAU PERANAN AKTUAL, MAKA TERJADI SUATU KESENJANGAN PERANAN (ROLE-
DISTACE).

10. PENEGAKAN HUKUM MERUPAKAN SUATU PROSES SOSIAL, YG TDK BERSIFAT TERTUTUP TETAPI BERSIFAT
TERBUKA. MENURUT SOERJONO SOEKANTO KEBERHASILAN PENEGAKAN HUKUM AKAN SANGAT DI
PENGARUHI 5 (LIMA) FAKTOR YG MEMPENGARUHINYA YAITU :
1. HUKUMNYA SENDIRI
2. PENEGAK HUKUM
3. SARANA & FASILITAS
4. MASYARAKAT
5. KEBUDAYAAN
KELIMA FAKTOR DI ATAS SALING BERKAITAN DGN ERATNYA, KRN MENJADI HAL POKOK DLM PENEGAKAN
HUKUM, SERTA SBG TOLOK UKUR DARI EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM. DARI LIMA FAKTOR PENEGAKAN
HUKUM TSB FAKTOR HUKUMNYA SENDIRI MERUPAKAN TITIK SENTRALNYA. HAL INI DISEBABKAN MASIH
ADANYA CELAH HUKUM UTK MELAKUKAN KORUPSI, HUKUM BELUM MEMBERIKAN PENGAWASAN KPD
PENEGAK HUKUM & MASY SERTA BLM MEMBINGKAI BUDAYA UTK MENCIPTAKAN PERILAKU YG JAUH DARI
SIFAT KORUPSI.
MOELJATNO MENDEFINISIKAN PERBUATAN PIDANA SBG PERBUATAN YG DILARANG OLEH SUATU ATURAN
HUKUM, LARANGAN YG MANA DISERTAI ANCAMAN (SANKSI) BERUPA PIDANA TERTENTU BAGI BRG SIAPA
MELANGGAR LARANGAN TSB. LARANGAN DITUJUKAN KPD PERBUATAN (SUATU KEADAAN ATAU KEJADIAN YG
DITIMBULKAN OLEH KELAKUAN ORG), SEDANGKAN ANCAMAN PIDANA DITUJUKAN KPD ORG YG
MENIMBULKAN KEJADIAN ITU.
BERDASARKAN RUMUSAN TTG PENGERTIAN PERBUATAN PIDANA TSB DI ATAS, TEPAT APA YG DISIMPULKAN
OLEH MOLJATNO MENGENAI UNSUR ATAU ELEMEN YG HARUS ADA DLM SUATU PERBUATAN PIDANA UNSUR
ATAU ELEMEN TSB ADLH :
(A) KELAKUAN DAN AKIBAT (PERBUATAN).
(B) HAL ATAU KEADAAN YANG MENYERTAI PERBUATAN.
(C) KEADAAN TAMBAHAN YANG MEMBERATKAN PIDANA.
(D) UNSUR MELAWAN HUKUM YANG OBJEKTIF.
(E) UNSUR MELAWAN HUKUM YANG SUBJEKTIF

11. • corruptio atau corruptus (latin) → korruptie (Belanda)
→korupsi (Indonesia)
• Harfiah:
Kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran,
dapat disuap, tidak bermoral.
• Kamus umum bahasa Indonesia Purwadarminta:
Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang,
penerimaan uang sogok, dsb.
• Malaysia “rasuah” (korupsi), Arab “riswah” (suap),
“ghulul” (korupsi), Thailand “gin moung” (makan
bangsa), China “tanwu” (keserakahan bernoda),
Jepang “oshuko” (kerja kotor).
PENGERTIAN KORUPSI

12. menurut UU 31/1999 jo UU 20/2001
Delik yg terkait dg kerugian
keuangan negara
Delik perbuatan pemerasan
Delik perbuatan curang
Delik penggelapan dalam
jabatan
Delik Gratifikasi
Pasal 2(1); 3
Pasal 12 huruf e,f,g
Pasal 7 (1) huruf a,b,c,d;
Ps 7 (2); Ps 12 huruf h
Pasal 8; 9; 10 a,b,c
Pasal 12B jo Pasal 12C
Merupakan
delik-delik yg
diadopsi dari
KUHP (berasal
dari pasal 1
ayat 1 sub c
UU no. 3/71)
Delik pemberian sesuatu/janji
kpd Peg Neg/PN (Penyuapan)
Ps 5(1) a,b; Ps 13; Ps, 5(2);
Ps 12 a,b; Ps 11; Ps 6(1) a,b;
Ps 6(2); Ps 12 c,d
Korupsi yang secara langsung terkait dengan kerugian keuangan negara
hanya sebagian kecil dari jenis korupsi yang ada (2 pasal).
28 pasal lain lebih terkait dengan aspek PERILAKU
Delik benturan kepentingan
dalam pengadaan
Pasal 12 huruf i
PENGERTIAN TP. KORUPSI

13. BANSOS
pemberian bantuan berupa
uang/barang dari pemda kepada:
- individu,
- keluarga,
- kelompok dan/atau
- Masyarakat
yang sifatnya tidak secara terus
menerus dan selektif yang
bertujuan untuk melindungi
dari kemungkinan terjadi-nya
resiko sosial
BENTUK
UANG/
BARANG

14. RESIKO SOSIAL
Kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi
terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu,
keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis
sosial, krisis ekonomi, krisis politik, bencana, atau fenomena
alam yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin
terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar  UU No.
11 Tahun 2009 ttg Kesejahteraan Sosial.
MENUNJANG PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMDA
Ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan
kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas
keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

15. HANYA DIBERIKAN KPD CALON PENERIMA
YANG DITUJUKAN UNTUK MELINDUNGI DARI
KEMUNGKINAN RESIKO SOSIAL.
MEMILIKI IDENTITAS YG JELAS DAN
BERDOMISILI DALAM WIL ADMINISTRATIF
PEMERINTAHAN DAERAH BERKENAAN.
TUJUAN PENGGUNAAN.
SELEKTIF
MEMENUHI
PERSYARATAN
BERSIFAT SEMENTARA DAN TIDAK TERUS MENERUS,
KECUALI KEADAAN TERTENTU DAPAT BERKELANJUTAN
KRITERIA BANTUAN SOSIAL

17. - PERBUP OKU No. 3/2008 TTG BANSOS ORMAS
1. BANTUAN DLM BTK UANG/BRG YG DIBERI
KAN KPD ORMAS , DIBERIKN SCR SELEKTIF
& MEMILIKI KEJELASAN PERUNTUKAN
PENGUNAANNYA DLM UPAYA PENINGKTN
YANMAS DAN KESEJHTERAAN MASY.
2. PENGAJUAN BANTUAN DISAMPAIKAN SCR
TERTULIS OLEH PIMPINAN ORMAS KPD
BUPATI
3. PENERIMA BANTUAN, WAJIB MENYAMPAI
KAN LAPORAN PERTNGGJWBN PENGGUNA
AN BANTUAN.
-PERMENDAGRI 13/2006 PSL 133 PEMBERIAN
BANSOS ATAS PERSETUJUAN KADA
- PERDA KAB. OKU No. 9/2008 TTG PENGGUNA-
AN BANSOS ATAS PERSETUJUAN BUPATI
BERDSRKN :
APBD KAB. OKU TA. 2008
DPA& DPPA BANSOS
ORMAS SENILAI Rp. 13.543.658.600,-
SCR ADM DIGUNAKAN UNTUK KEPERLUAN BIAYA :
1. PERTEMUAN BUPATI OKU DGN MASYARAKAT
DIKECAMATAN2 SE KAB. OKU (4 x)
2. RAMAH TAMA BUPATI OKU DG ALIM ULAMA, POK
PENGAJIAN, POK TANI, PENGRS LVRI, PEPABRI,
WARAKAWURI, MASY & TOGA (4 X)
3. RAMAH TAMA BUPATI OKU DGN ANGGOTA PGRI
& KELUARGA SE KAB. OKU (4 X)
4. RAMAH TAMA BUPATI OKU DGN ANGOTA KORPRI
SE KAB. OKU (11 X)
5. BANTUAN SOSIALISASI & STRUKTURISASI &
YANMAS DI 11 KEC. KAB. OKU
6. AUDENSI BUPATI OKU DG ORGNSS KRG TARUNA
7. YASINAN (TAKZIAH ALMR IBU NURJANA)
8. SILATURAHMI MASY KAB. OKU DIRMH KABUPTEN
( 4 X )
9. PERESMIAN KECAMATAN MUARA JAYA
10. PELANTIKAN KADES LBK BANJAR
11. RAMAH TAMA KUNJUNGAN KETUA PN & PT DGN
BUPATI
12. BIAYA KUNJUNGAN KETUA LVRI PUSAT
13. PELANTIKAN KADES SEGARA KEMBANG
14. SIKAT GIGI BERSAMA
15. HUT RI KE 63
16. ANTAR JEMPUT BUPATI BERANGKAT HAJI
17. PERBAIKAN KENDARAAN PRIBADI
18. PENGADAAN TDK SESUAI PROPOSAL
1. SAKSI-SAKSI SEBANYAK 65 SAKSI
2. SURAT BERUPA PROPOSAL, SPD, SPP,
SPM, SP2D, KWITANSI, SRT PERJANJIAN
3. KET AHLI AUDITOR / BPKP
4. KET AHLI KELOLA KEU DAERAH
5. KET AHLI PIDANA
6. KET WAGUB SS dan BUPATI OKU
7. BB YG TLH DISITA 1012 ITEM, 2 UNIT R2
UANG TUNAI 29,5 JT
8. 1 UNIT KIJANG INNOVA
6) BIAYA RAPAT KE KOMISI III DPR RI DI
JKT DLM RANGKA BAHAS TAPAL
BATAS OKU-M. ENIM.
7) BAYAR HUTANG THR THN 2007 KPD
BENDAHARA PENGELUARAN.
8) BAYAR HUTANG KPD BENDAHARA
PENGELUARAN ATAS BANTUAN KPD
MUSTOFA KAMAL JAMBAK ( KADIS
PERINDAG KOM KAB. OKU ).
9) BELI MOBILL STRADA & BAYAR SEWA
MOBIL FORD KPD H. ISHAK ALI UTK
PENGAWALAN EDDY YUSUF
Ket SUGENG,S.Sos UANG DIPERGUNAKAN UTK :
MELAWAN HUKUM
- UU No. 32 / 2004 TTG PEMDA
PSL 192 (4)
- PP No. 58 / 2005 PSL 54 (1)
TTG PENGELOLAAN KEU
DAERAH
- PERMENDAGRI No. 13/2006
PSL 45 (1) TTG PENG KEU DA
- PERBUP OKU No. 3 / 2008
TTG BANSOS
1) kERAH MASSA DLM RANGKA
KUNJUNGAN ALEX NURDIN KE OKU
GUNA SOSIALISASI PENCALONAN GUB
SS DGN WAGUB EDDY YUSUF.
2) BAYAR HUTANG CETAK POTO BUPATI
KPD TOKO RAJA STUDIO.
3) CETAK BINER, STIKER, BALIHO,
SPUNBOND.
4) BIAYA PELANTIKAN PENGURUS MKGR
OKU SLTN.
5) PEMBELIAN 2 UNIT SPD MOTOR SUZUKI
THUNDER.
KERUGIAN NEGARA
Rp. 3.005.841.420,11
(BPKP RI PERW PROV
SUMSEL)

18.  DANA BANSOS TDK DIAJUKAN OLEH ORMAS TETAPI OLEH PEJABAT UTK KEGIATAN YG
BUKAN DLM UPAYA MENINGKATKAN PELAYANAN KEMASYARAKATAN & KESEJAHTERAAN
MASY, DISETUJUI & DANA DIREALISASIKAN, DIKELOLA OLEH PEJABAT/PEGAWAI, DAN
DIPERTANGGUNGJAWABKAN OLEH PEJABAT/PEGAWAI DENGAN MEMBUAT BUKTI
PERTANGGUNGJAWABAN TDK SESUAI DGN KEADAAN YG SEBENARNYA.
 DANA BANSOS TDK DIAJUKAN OLEH ORMAS TETAPI OLEH PEJABAT UTK KEGIATAN
KEDINASAN, DISETUJUI, & DANA DIREALISASIKAN, DIKELOLA OLEH PEJABAT/ PEGAWAI,
DAN DIPERTANGGUNGJAWABKAN OLEH PEJABAT/PEGAWAI DENGAN MEMBUAT BUKTI
PERTANGGUNGJAWABAN TDK SESUAI DGN KEADAAN YG SEBENARNYA.
 DANA BANSOS TDK DIAJUKAN OLEH ORMAS TETAPI OLEH PEJABAT UTK KEGIATAN
PELANTIKAN KADES, SIKAT GIGI BERSAMA, DAN HUT KEMERDEKAAN RI KE 63, DISETUJUI,
DAN DANA DIREALISASIKAN, DIKELOLA OLEH PEJABAT/PEGAWAI, & TDK DIBUATKAN
PERTANGGUNGJAWABANNYA.
 DANA BANSOS TDK DIAJUKAN OLEH ORMAS TETAPI OLEH PEJABAT UTK KEGIATAN YG
SIFATNYA PRIBADI (ANTAR JEMPUT HAJI) & PERORANGAN, DISETUJUI, & DANA
DIREALISASIKAN, DIKELOLA OLEH PEJABAT/PERORANGAN, UTK DANA ANTAR JEMBUT HAJI
TDK DIBUAT SURAT PERTANGGUNGJAWABAN, SEDANGKAN UTK PERORANGAN BERUPA
NOTA/FAKTUR DARI TOKO/BENGKEL. TEMPAT PERBAIKAN KENDARAAN & PEMBELIAN
SPAREPART DARI YG BERSANGKUTAN.
 FISIK PENGADAAN BARANG/JASA YG TDK SESUAI DGN PROPOSAL/SPK/SPJ (VOL
KURANG).

19. Soerjono Soekanto, dalam bukunya faktor-faktor yang
mempengaruhi penegakan hukum
1. Faktor hukumnya sendiri yaitu berupa undang-undang
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yg
membentuk maupun yg menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yg mendukung penegakan
hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tsb
berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sbg hasil karya, cipta & rasa
yg didasarkan pd karsa manusia di dlm pergaulan hidup

20. PD THN 2008, PEMDA BUAT KEBIJAKAN BELANJA BANSOS BBRPA PERATURAN SBB :
Undang - undang RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 192
(3) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja daerah jika untuk pengeluaran
tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.
(4) Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan DPRD, dan pejabat daerah lainnya,
dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan lain
dari yang telah ditetapkan dalam APBD.
Undang - undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 3
(3) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban
APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau
tidak cukup tersedia.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 54
(1) SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan
yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam
APBD.
Permendagri No 59 Tahun 2007 perubahan dari Permendagri No 13 tahun 2006 Pasal 122
(9) Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan
lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.

21. Permendagri No 59 Tahun 2007 perubahan dari Permendagri No 13 tahun 2006 Pasal 45
(1) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e digunakan untuk
menganggarkan pemberian bantuan dlm bentuk uang dan/atau barang kepada
masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
(2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tidak secara terus
menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan
penggunaannya.
Permendagri No 59 Tahun 2007 perubahan dari Permendagri No 13 tahun 2006 Pasal 133
Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 41 ayat (1), Pasal 42 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), dan Pasal 47 ayat (1)
dilaksanakan atas persetujuan kepala daerah.
Peraturan Daerah Kab OKU No 9 Tahun 2008 pasal 81
Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud
dlm Pasal 37 dilaksanakan atas persetujuan Bupati.
Peraturan Bupati Oku No. 3 tahun 2008 ttg bantuan sosial organisasi kemasyarakatan Pasal 3
(1) Pengajuan bantuan sosial disampaikan secara tertulis oleh Pimpinan organisasi
kemasyarakatan kepada Bupati Ogan Komering Ulu.
(2) Pengajuan bantuan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilengkapi dengan rincian
penggunaan dalam rangka untuk pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

22. DPRD Kab OKU yg semestinya memiliki kewenangan dlm penyusunan APBD Kab
OKU di Thn 2008 tdk pedomani Permendagri Nomor 30 Tahun 2007 tentang pedoman
penyusunan APBD TA 2008.D lm pengalokasian bantuan sosial tahun demi tahun harus
menunjukkan jml yg semakin berkurang agar APBD berfungsi sbg instrumen pemerataan &
keadilan dlm rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengurangan jumlah bansos
bertujuan agar dana APBD dpt dialokasikan mendanai program & kegiatan Pemda yg dpt
dinikmati oleh seluruh lapisan masy, menciptakan lap kerja/mengurangi pengangguran &
pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian. Dgn
demikian dapat dihindari adanya diskriminasi pengalokasian dana APBD yg hanya dinikmati
oleh kelompok masy tertentu saja.
Pengalokasian dana bantuan Sosial bukan berkurang tetapi justru di Tahun anggaran
yang sama terjadi penambahan anggaran :
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun
Anggaran 2008 No. DPA SKPD : 1.20.03.01.00.005.1 tanggal 22 Januari 2008 Kode Rekening
5.1.5.01.01 uraian belanja bantuan sosial Organisasi Kemasyarakatan berjumlah Rp.
11.042.793.600,- (sebelas milyard empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu enam
ratus rupiah)
Pada bln Nop dana Bansos Ormas ditambah sejumlah Rp. 2.500.865.000,- (dua milyard
lima ratus juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) shg berjumlah menjadi Rp.
13.543.658.600,- (tiga belas milyard lima ratus empat puluh tiga juta enam ratus lima puluh
delapan ribu enam ratus rupiah) sbg-mana tercantum dlm Dokumen Perubahan Pelaksanaan
Anggaran (DPPA) No.DPPA 1.20.03.01.00.00.2.1 tanggal 3 Nopember 2008

23. Dari uraian diatas telah terdapat peraturan perundang –
undangan yang mengatur mengenai bantuan sosial dan ketentuan
pidana korupsi. Namun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 pasal 45 ayat (1) hanya menerangkan bahwa
“pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada
masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan
masyarakat” tanpa menjelaskan kriteria masyarakat seperti apa
yang berhak untuk memperoleh bantuan sehingga hal tersebutlah
yang menjadi faktor utama penyebab korupsi dana bantuan sosial
bisa diberikan kepada siapa saja asal telah mendapat persetujuan
Kepala Daerah.
Ketentuan Pidana dalam perkara bantuan sosial Kab OKU Ta.
2008 melanggar Pasal 2 ayat (1),pasal 3,pasal 9,pasal 18 UU RI
No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20
tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal
64 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

24. Hasil wawancara penulis dengan AKBP IMRAN AMIR,S.ik Kasubdit III Tipikor Dit Reskrimsus Polda
Sumsel meskipun pd Tahun 2008 telah terdapat UU dan Regulasi terkait Bantuan Sosial namun masih
sangat rentan untuk terjadinya TP korupsi al krn :
 Belum ada definisi/pengertian tentang Bantuan Sosial secara yuridis.
 Fungsi pengawasan DPRD dalam hal penyusunan anggaran dan pelaksanaan anggaran tidak
berjalan sebagaimana mestinya.
 Penganggaran Bantuan Sosial tdk diatur scr rinci & jelas, tdk ada daftar penerima dlm DPA/Daftar
Pelaksanaan Anggaran, PAGU anggaran bersifat gelondongan penggunaannya mutlak atas
persetujuan Kepala Daerah.
 Dlm Pelaksanaan & penatausahaan bantuan sosial tdk tertib, tdk ada ketentuan yg mengatur hal –
hal sebagai berikut :
- Siapa saja yang benar – benar berhak menerima bantuan sosial.
- Apasaja kriteria yang harus dipenuhi sehingga berhak menerima bantuan sosial.
- Pelaporan & Pertanggungjawaban tdk tertib, penerima hanya tandatangan pd kwitansi & tdk
membuat laporan pertanggungjawaban sesuai proposal yg diajukannya.
 Tidak ada monitoring dan evaluasi terhadap pemberian bantuan sosial.
 Belum ada aturan yg jelas & tegas atas belanja hibah dan bansos di daerah serta belum seluruh
daerah menetapkan peraturan Kepala Daerah ttg bansos shg sangat berpotensi adanya
permasalahan hukum terkait dgn pemberian bansos.
 Peraturan terbaru ttg bantuan sosial baru terbit pd Thn 2010 yaitu dgn Permendagri Nomor 32
tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Hibah & Bantuan Sosial yg Bersumber dari APBD
sebagaimana telah diubah dgn Permendagri 39 Tahun 2012

25. Penulis telah melakukan penelitian terhadap peranan penegak hukum khususnya
Penyidik Polri di lingkungan Subdit III Tipikor Dit Reskrimsus Polda Sumsel dalam upaya
pemberantasan tindak pidana Korupsi dana bantuan Sosial di Setda Kab OKU TA.2008.
Analisa secara kuantitas dan kualitas Penyidik dan Penyidik pembantu pada Subdit III
Tipikor Dit Reskrimsus Polda Sumsel dengan kekuatan secara kuantitas sebanyak 29 (dua
puluh sembilan) Orang, berdasarkan Kepangkatan terdiri dari :
a. 5 (lima) Orang Perwira Menengah;
b. 5 (lima) Orang Perwira Pertama;
c. dan 19 (sembilan belas) Orang Brigadir Polri.
Secara kualitas Penyidik dan Penyidik pembantu pada Subdit III Tipikor Dit Reskrimsus
Polda Sumsel memiliki latar belakang pendidikan Kepolisian :
a. Pendidikan pertama bintara (Dikmaba) Polri;
b. Sekolah Calon Perwira (Secapa) Polri;
c. Perwira Polisi Sumber Sarjana (PPSS);
d. Akademi Kepolisian (Akpol).
Pendidikan pengembangan Personel Subdit III Tipikor Dit Reskrimsus Polda Sumsel :
a. Sekolah Pimpinan Menengah (Sespim Men) Polri;
b. Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK);
c. Sekolah Pimpinan Pertama Polri (Sespim Ma);
d. dan Pendidikan pengembangan Spesial/Kejuruan Tindak Pidana Korupsi.
Sedangkan pendidikan umum personel Subdit III Tipikor Dit Reskrimsus Polda Sumsel :
a. 1 (satu) Orang Strata 2 (dua) Magister Hukum;
b. 22 (dua puluh dua) Orang Strata 1 (satu) Sarjana Hukum;
c. dan 6 (enam) Orang SMA.

26. SURAT PERINTAH
PENYELIDIKAN
NOMOR :
SP.LIDIK/69/XI/20
09/KOR/ DIT
RESKRIM
TANGGAL 10
NOPEMBER 2009
GELAR PERKARA PD TGL 8
NOV 2010 HASIL
PENYELIDIKAN GUNA
DITINGKATKAN KETAHAP
PENYIDIKAN & MENETAPKAN
TSK IR. SYAMSIR DJALIB
(MANTAN SEKDA KAB. OKU),
SUGENG, S.SOS (MANTAN PLT
KABAG PERLENGKAPAN &
UMUM KAB.OKU) & TERBIT
LAPORAN POLISI NOMOR :
LP/223-A/X/2010/SIAGA OPS
POLDA SUMSEL TANGGAL 12
OKTOBER 2010
SELESAIKAN BP NOMOR : BP/40/IV/2011/ DIT
RESKRIM TGL 19 APRIL 2011 DGN TSK IR.
SYAMSIR DJALIB MANTAN SEKDA KAB. OKU,
MENGALAMI P.19 DARI KEJATI SUMSEL
SEBANYAK 2 KALI & TELAH P.21 PD TGL 1 OKT
2012 DGN SURAT DARI KEJATI SUMSEL NO.B-
3855/N.6.5/F.T.1/10/2012, TELAH VONIS
PIDANA PENJARA 3 (TIGA) THN OLEH
PENGADILAN TIPIKOR PALEMBANG.
SELESAIKAN BERKAS PERKARA NOMOR :
BP/59/V/2011/ DIT RESKRIMSUS TANGGAL 31
MEI 2011 DGN TSK SUGENG,S.SOS MANTAN
PLT KABAG PERLENGKAPAN DAN UMUM KAB.
OKU MENGALAMI P.19 DARI KEJATI SUMSEL
SEBANYAK 2 KALI DAN TELAH P.21 PD TGL 1
OKT 2012 DGN SURAT DARI KEJATI SUMSEL
NO.B-3854/N.6.5/FT.1/10/2012 DAN TELAH DI
VONIS PIDANA PENJARA 4,5 (EMPAT
SETENGAH) TAHUN OLEH PENGADILAN
TIPIKOR PALEMBANG

27. Pengembangan Kasus Bansos
Pada tanggal 10 Mei 2012
penyidik menerbitkan :
 Laporan Polisi Nomor : LP/87-
C/V/2012/ SPKT Polda Sumsel
TSK AKHYAR AZAZI, S.Sos,
 Laporan Polisi nomor : LP/88-
C/V/2012 /SPKT Polda Sumsel
TSK DJANADI, S.IP,
 Laporan Polisi Nomor : LP/89-
C/V/2012/SPKT Polda Sumsel
TSK CHAIRUL AMRI, SE.,M.SI,
 Laporan Polisi Nomor : LP/90-
C/V/2012/SPKT Polda Sumsel
TSK Drs. H. SUPRIJADI JAZID
PENYELESAIAN BP NOMOR : BP/23/IX/2012/DIT RESKRIMSUS TGL 27 SEPT
2012 TSK AKHYAR AZAZI, S.SOS MANTAN BENDAHARA PENGELUARAN
MENGALAMI P. 19 SEBANYAK 2 KALI & PD TGL 6 DES 2012 PENYIDIK
MENGIRIMKAN KEMBALI BERKAS DAN TELAH P.21 PD TGL 21 DES 2012
DAN TELAH DI VONIS PIDANA PENJARA 1 (SATU) TAHUN OLEH
PENGADILAN TIPIKOR PALEMBANG
PENYELESAIAN BP NOMOR : BP/24/IX/2012/ DIT RESKRIMSUS TGL 27 SEPT
2012 TSK DJANADI, SIP (MANTAN KASUBAG ANGGARAN) MENGALAMI P.
19 SEBANYAK 2 KALI PD TGL 6 DES 2012 PENYIDIK MENGIRIMKAN
KEMBALI BERKAS DAN TELAH P.21 TGL 21 DES 2012 DAN TELAH DI VONIS
PIDANA PENJARA 2 (DUA) TAHUN OLEH PENGADILAN TIPIKOR
PALEMBANG
PENYELESAIAN BP NOMOR : BP/25/IX/2012/ DIT RESKRIMSUS TGL 27 SEPT
2012 TSK CHAIRUL AMRI, SE, M.SI (MANTAN KABAG KEUANGAN),
MENGALAMI P. 19 SEBANYAK 2 KALI TGL 6 DES 2012 PENYIDIK
MENGIRIMKAN KEMBALI BERKAS DAN TELAH P.21 PD TGL 21 DES 2012
DAN TELAH DI VONIS PIDANA PENJARA 3 (TIGA) TAHUN OLEH
PENGADILAN TIPIKOR PALEMBANG.
PENYELESAIAN BP NOMOR : BP/26/IX/2012/ DIT RESKRIMSUS TGL 27 SEPT
2012 TSK DRS. H. SUPRIJADI JAZID (MANTAN ASISTEN III), MENGALAMI P.
19 SEBANYAK 2 KALI DAN TGL 6 DES 2012 PENYIDIK MENGIRIMKAN
KEMBALI BERKAS DAN TELAH P.21 PD TGL 21 DES 2012 DAN TELAH DI
VONIS PIDANA PENJARA 1 (SATU) TAHUN OLEH PENGADILAN TIPIKOR
PALEMBANG

28. Pengembangan Kasus Bansos
Pada tanggal 27 Feb 2013
penyidik menerbitkan :
 Laporan Polisi Nomor : LP/58-
A/II/2013/SPKT Polda Sumsel
TSK H. EDDY YUSUF, SH.,MM
(Wakil Gubernur Sumatera
Selatan 2008 – 2013).
 Laporan Polisi Nomor : LP/59-
A/II/2013/SPKT Polda Sumsel
TSK DRS. H. YULIUS NAWAWI
(Bupati OKU 2010 – 2015)
MENYELESAIKAN BERKAS PERKARA NOMOR : BP/34/VIII/2013/ DIT
RESKRIMSUS TANGGAL 27 AGUSTUS 2013 DGN TERSANGKA H. EDDY
YUSUF, SH.,MM (WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN 2008 – 2013)
MENGALAMI P. 19 SEBANYAK 2 KALI & PD TGL 6 DES 2013 PENYIDIK
MENGIRIMKAN KEMBALI BERKAS DAN TELAH P.21 PADA TANGGAL
30 JANUARI 2014 DGN SURAT DARI KEJAKSAAN TINGGI SUMSEL
NO.B-383/N.6.5/FT.1/01/2014 DAN SAAT INI SEDANG DLM PROSES
PERADILAN OLEH PENGADILAN TIPIKOR PALEMBANG.
PENYELESAIAN BERKAS PERKARA BP/33/VIII/2013/ DIT RESKRIMSUS
TANGGAL 27 AGUSTUS 2013 DENGAN TERSANGKA DRS. H. YULIUS
NAWAWI (BUPATI OKU 2010 – 2015) MENGALAMI P. 19 SEBANYAK 2
KALI DAN PADA TANGGAL 6 DESEMBER 2013 PENYIDIK
MENGIRIMKAN KEMBALI BERKAS DAN TELAH P.21 PADA TANGGAL
30 JANUARI 2014 DGN SURAT DARI KEJAKSAAN TINGGI SUMSEL
NO.B-383/N.6.5/FT.1/01/2014 DAN SAAT INI SEDANG DLM PROSES
PERADILAN OLEH PENGADILAN TIPIKOR PALEMBANG.

29. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung
Faktor ketiga yaitu faktor sarana atau fasilitas yang membantu
penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto sendiri
menyatakan bahwa tidak mungkin penegakan hukum akan
berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas
yang memadai.
Fasilitas atau sarana yang memadai tersebut, antara lain,
mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil,
organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan
yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal itu tidak terpenuhi
maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

30. Namun dalam hal tindak pidana korupsi dana bantuan sosial di Kab OKU TA. 2008 justru ada
masyarakat yang turut berperan untuk terjadinya korupsi antara lain sebagai berikut[1] :
a. Membentuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seolah-olah melakukan pengawasan
terhadap Pemerintah namun sebenarnya hanya untuk mendapatkan dana bantuan,
gratifikasi dari pejabat, proyek atau pengadaan barang jasa bahkan jika LSM menemukan
bukti permulaan ada yang melakukan pemerasan terhadap pejabat Pemerintahan.
b. Menginginkan kegiatan-kegiatan dalam masyarakat seperti silaturahmi, tatap muka, bahkan
meminta sumbangan namun tidak peduli sumber dana yang diperoleh dengan pemikiran
yang dipergunakan uang Negara dan pelaku Koruptor dianggap seperti Robin Hood.
c. Tokoh-tokoh masyarakat memanfaatkan momentum Pemilihan Kepala Daerah maupun
Pemilu Legislatif dengan menjanjikan suara massa yang dimiliki mendukungnya sehingga hal
tersebut diperalat untuk memperoleh dana bantuan.
Bagi masyarakat yang tidak memiliki kepentingan apapun dengan Penyelenggara Negara
dan peduli terhadap pemberantasan Korupsi lebih cenderung menyampaikan pendapatnya
dimuka umum secara terbuka, menggunakan sosial media dan media massa untuk
mengkritisi korupsi, bahkan melakukan Law Action.
[1] Hasil Wawancara dengan Kasubdit III Tipidkor Dit Reskrimsus Polda Sumsel AKBP IMRAN AMIR,S.Ik

31. Faktor Kebudayaan
Ada hal yang memprihatinkan dalam kehidupan bermasyarakat dimana suatu
perilaku korupsi dianggap suatu hal biasa dan cenderung membudaya, antara
lain :
a. Salam tempel (suap,gratifikasi) terhadap penegak hukum jika melakukan
pelanggaran – pelanggaran kecil seperti melanggar lalu lintas dan lain-lain.
b. Kebiasaan memberikan tips (suap,gratifikasi) untuk pengurusan Kartu
Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan lain – lain dilingkungan Birokrasi.
Dari 5 (lima) faktor di atas menurut penulis sektor yang dinilai masih lemah
dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi khususnya korupsi dana
bantuan sosial disebabkan oleh 2 faktor yaitu :
pertama Perundang – undangan Belum ada aturan yang jelas dan tegas
atas belanja bantuan sosial di daerah serta belum seluruh daerah menetapkan
peraturan Kepala Daerah tentang bantuan sosial sehingga sangat berpotensi
adanya permasalahan hukum terkait dengan pemberian bantuan sosial.
Faktor kedua penegak hukum itu sendiri yang terkesan lamban, untuk itu
diperlukan aparatur penegak hukum yang terlatih, jujur, berintegritas dan
profesional. Agar aparat-aparat penegak hukum tersebut dapat membongkar
perkara-perkara korupsi dan berani menindak siapa saja yang salah.

33.  DANA BANSOS TDK DIAJUKAN OLEH ORMAS TETAPI OLEH PEJABAT UTK KEGIATAN YG BUKAN
DLM UPAYA MENINGKATKAN PELAYANAN KEMASYARAKATAN & KESEJAHTERAAN MASY,
DISETUJUI & DANA DIREALISASIKAN, DIKELOLA OLEH PEJABAT/PEGAWAI, DAN
DIPERTANGGUNGJAWABKAN OLEH PEJABAT/PEGAWAI DENGAN MEMBUAT BUKTI
PERTANGGUNGJAWABAN TDK SESUAI DGN KEADAAN YG SEBENARNYA.
 DANA BANSOS TDK DIAJUKAN OLEH ORMAS TETAPI OLEH PEJABAT UTK KEGIATAN KEDINASAN,
DISETUJUI, & DANA DIREALISASIKAN, DIKELOLA OLEH PEJABAT/ PEGAWAI, DAN
DIPERTANGGUNGJAWABKAN OLEH PEJABAT/PEGAWAI DENGAN MEMBUAT BUKTI
PERTANGGUNGJAWABAN TDK SESUAI DGN KEADAAN YG SEBENARNYA.
 DANA BANSOS TDK DIAJUKAN OLEH ORMAS TETAPI OLEH PEJABAT UTK KEGIATAN PELANTIKAN
KADES, SIKAT GIGI BERSAMA, DAN HUT KEMERDEKAAN RI KE 63, DISETUJUI, DAN DANA
DIREALISASIKAN, DIKELOLA OLEH PEJABAT/PEGAWAI, & TDK DIBUATKAN
PERTANGGUNGJAWABANNYA.
 DANA BANSOS TDK DIAJUKAN OLEH ORMAS TETAPI OLEH PEJABAT UTK KEGIATAN YG SIFATNYA
PRIBADI (ANTAR JEMPUT HAJI) & PERORANGAN, DISETUJUI, & DANA DIREALISASIKAN, DIKELOLA
OLEH PEJABAT/PERORANGAN, UTK DANA ANTAR JEMBUT HAJI TDK DIBUAT SURAT
PERTANGGUNGJAWABAN, SEDANGKAN UTK PERORANGAN BERUPA NOTA/FAKTUR DARI
TOKO/BENGKEL. TEMPAT PERBAIKAN KENDARAAN & PEMBELIAN SPAREPART DARI YG
BERSANGKUTAN.
 FISIK PENGADAAN BARANG/JASA YG TDK SESUAI DGN PROPOSAL/SPK/SPJ (VOL KURANG).

34. Soerjono Soekanto, dalam bukunya faktor-faktor yang
mempengaruhi penegakan hukum
1. Faktor hukumnya sendiri yaitu berupa undang-undang
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yg membentuk
maupun yg menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yg mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tsb
berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sbg hasil karya, cipta & rasa yg
didasarkan pd karsa manusia di dlm pergaulan hidup

35. Meskipun pd Tahun 2008 telah terdapat UU dan Regulasi terkait Bantuan Sosial namun
masih sangat rentan untuk terjadinya TP korupsi al krn :
 Belum ada definisi/pengertian tentang Bantuan Sosial secara yuridis.
 Penganggaran Bantuan Sosial tdk diatur scr rinci & jelas, tdk ada daftar penerima dlm
DPA/Daftar Pelaksanaan Anggaran, PAGU anggaran bersifat gelondongan
penggunaannya mutlak atas persetujuan Kepala Daerah.
 Dlm Pelaksanaan & penatausahaan bantuan sosial tdk tertib, tdk ada ketentuan yg
mengatur hal – hal sebagai berikut :
- Siapa saja yang benar – benar berhak menerima bantuan sosial.
- Apasaja kriteria yang harus dipenuhi sehingga berhak menerima bantuan sosial.
- Pelaporan & Pertanggungjawaban tdk tertib, penerima hanya tandatangan pd kwitansi &
tdk membuat laporan pertanggungjawaban sesuai proposal yg diajukannya.
 Tidak ada monitoring dan evaluasi terhadap pemberian bantuan sosial.
 Belum ada aturan yg jelas & tegas atas belanja hibah dan bansos di daerah serta belum
seluruh daerah menetapkan peraturan Kepala Daerah ttg bansos shg sangat berpotensi
adanya permasalahan hukum terkait dgn pemberian bansos.
 Peraturan terbaru ttg bantuan sosial baru terbit pd Thn 2010 yaitu dgn Permendagri
Nomor 32 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Hibah & Bantuan Sosial yg Bersumber
dari APBD sebagaimana telah diubah dgn Permendagri 39 Tahun 2012

36. Meningkatkan fungsi DPRD dalam penyusunan APBD untuk pengalokasian
bantuan sosial tahun demi tahun harus menunjukkan jumlah yang semakin
berkurang agar APBD berfungsi sebagai instrumen pemerataan dan
keadilan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pengurangan jumlah bantuan sosial bertujuan agar dana APBD dapat
dialokasikan mendanai program dan kegiatan pemerintahan daerah yang
dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, menciptakan lapangan
kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta
meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian. Dengan demikian
dapat dihindari adanya diskriminasi pengalokasian dana APBD yang hanya
dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu saja.
Banyaknya permasalahan hukum terkait dengan pemberian Bantuan Sosial
karena hukum yang belum jelas dan masih memberi celah terjadinya
penyalahgunaan maka direkomendasikan agar membuat Peraturan yang
jelas dan tegas atas belanja Bantuan Sosial dan tiap – tiap Kepala Daerah
menindaklanjutinya menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Bantuan
Sosial.