Salah satu topik dalam ranah polemik pendidikan nasional adalah gugatan terhadap rendahnya kualitas output lembaga-lembaga pendidikan kita. Pemerintah pun sebenarnya tidak “budek (baca:tuli)” dan tinggal diam. Respons positif terus mengalir. Berbagai kebijakan dan regulasi untuk memperbaiki kualitas pendidikan digelindingkan. Mulai dari bongkar pasang kurikulum, penggantian undang-undang, deregulasi pendidikan, sampai dengan upaya meningkatkan anggaran pendidikan. Namun, cita-cita kita untuk mendongkrak kualitas pendidikan (baca: kualitas lulusan) masih jauh dari harapan. (harapan baru akan pelaksanaan Kurikulum 2013, semakin pudar setelah banyak persoalan yang dihadapi baik oleh sekolah, guru dan siswa)

1. POLITIK PENDIDIKAN: DINAMIKA ANTARA
KEPENTINGAN KEKUASAAN DAN KUALITAS PENDIDIKAN
Anselmus Yata Mones
Email : anselmojata@gmail.com
Abstrack : Political education is a policy in education to achieve educational goals. that
develop skills and character development and a dignified civilization in
order to achieve the life of the nation, aimed at developing the potential of
students to become a man of faith and fear of God Almighty, noble, healthy,
knowledgeable, skilled, creative, independent, and be a citizen of a
democratic and responsible. An overall education policy formulation process
and outcome measures described education strategic vision, mission
education in order to realize the achievement of the purpose of education in
a community for a certain period of time.
Pendahuluan
Salah satu topik dalam ranah polemik pendidikan nasional adalah gugatan terhadap
rendahnya kualitas output lembaga-lembaga pendidikan kita. Pemerintah pun sebenarnya
tidak “budek (baca:tuli)” dan tinggal diam. Respons positif terus mengalir. Berbagai
kebijakan dan regulasi untuk memperbaiki kualitas pendidikan digelindingkan. Mulai
dari bongkar pasang kurikulum, penggantian undang-undang, deregulasi pendidikan,
sampai dengan upaya meningkatkan anggaran pendidikan. Namun, cita-cita kita untuk
mendongkrak kualitas pendidikan (baca: kualitas lulusan) masih jauh dari harapan.
(harapan baru akan pelaksanaan Kurikulum 2013, semakin pudar setelah banyak
persoalan yang dihadapi baik oleh sekolah, guru dan siswa)
Hasil penelitian yang dilakukan oleh United Nations Development Programme
(UNDP) atau badan program pembangunan milik PBB, pada tahun 2000 secara
mengejutkan melakukan uji publik terhadap 500 perguruan tinggi terbaik di dunia tak
satu pun terdapat perguruan tinggi kita. Daya saing SDM kita hanya menempati urutan
ke-109 dari 174 negara . Dan Menurut daftar peringkat reputasi universitas atau World
Reputation Rankings tahun 2013 yang diterbitkan oleh majalah Times Higher Education,
tak satu pun universitas kita masuk dalam kategori 100 besar Perguruan Tinggi terbaik
dunia. ”Rapor merah” ini adalah sinyal bahwa sistem pendidikan kita belum terintegrasi
dengan benar sehingga kualitas lulusan yang kita hasilkan masih belum memiliki daya
saing. (bandingkan juga tenaga-tenaga kerja kita yang bekerja di luar negeri, kebanyakan
dari mereka hanya sebagai tenaga pembantu rumah tangga dan pekerja kasar lainnya)
Ada banyak faktor yang mempengaruhi rendahnya mutuh pendidikan kita di
antaranya adalah pertama, faktor pendanaan/biaya pendidikan. Meskipun ada
peningkatan biaya pendidikan sebagaimana diatur dalam undang-undang No.20 tahun
2003, yakni 20%, namun dalam pemanfaatannya atau dalam pengeloaannya belum tepat
sasaran. Kedua, faktor permasalahan metode dalam sistem pendidikan nasional. Di mana

2. guru secara aktif menyuapi anak didiknya dengan ilmu (transfer of kowledge).
Sedangkan siswa dibiarkan pasif mengikuti proses pembelajaran. Ketiga, pengajaran
karakter (sikap/Nilai) dan bukan penilaian raport. Proses pembentukan karakter siswa
sangatlah ditonjolkan. Faktor yang keempat adalah manajemen sekolah. Wewenang untuk
mengambil kebijakan prinsipil dalam bidang pendidikan di Indonesia masih dipegang
oleh pemerintah pusat (sentralisasi pendidikan). Artinya, pemerintahan daerah belum
berani mengambil otoritas untuk menentukan masa depan pendidikan berdasarkan
karakteristik kebutuhan lokal daerah masing-masing.Corak seragam di sekolah formal
diseluruh Indonesia masih tetap dipertahankan.. Dengan demikian standarisasi
pendidikan di manapun di Indonesia seyogyanya adalah sama. Hal inilah yang sangat
menyulitkan kualitas pendidikan kita. Karena akses pendidikan di setiap wilayah di
indonesia berbeda. Maka itu diharapkan otonomi pendidikan dan pelaksanaan
pembelajaran di sekolah haruslah benar-benar menjadi perioritas di masa mendatang.
Para guru/pendidik benar-benar otonom, tanpa dipengaruhi oleh intervensi politik di
suatu daerah. Selain itu dibutuhkan keputusan politik dan kemauan politik yang sungguh-sungguh
untuk mengubah sistem pendidikan di Indonesia menjadi pembangun budaya
bangsa. Sayang ahli-ahli pendidikan kita lebih berorientasi kepada teksbook dibanding
melakukan ujicoba sistem di lapangan.
Hakikat Pendidikan di Indonesia
Undang-undang Dasar 1945, secara jelas memuat tentang tujuan utama pelaksanaan
pendidikan di Indonsia yakni “Mencerdaskan kehidupan bangsa, beriman, bertakwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan
mandiri sebagai warga negara demokratis dan bertanggung jawab”. Pendidikan utamanya
adalah mencerdaskan, hal ini berarti bahwa pendidikan dapat membebaskan manusia dari
segala belenggu. Pendidikan merupakan transfer of knowledge, transfer of value, transfer
of culture and transfer of religius. Pendidikan merupakan upaya untuk memanusiakan
manusia. Hakikat proses pendidikan ini sebagai upaya untuk mengubah perilaku individu
atau kelompok agar memiliki nilai-nilai yang disepakati berdasarkan agama, filsafat,
ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan.
Secara singkat dapat dirumuskan hakikat pendidikan sebagai berikut:
1. Pendidikan merupakan proses interaksi manusiawi yang ditandai
keseimbangan antara kedaulatan subjek didik dengan kewibawaan pendidik;
2. Pendidikan merupakan usaha penyiapan subjek didik menghadapi lingkungan
yang mengalami perubahan yang semakin pesat;
3. Pendidikan meningkatkan kualitas kehidupan pribadi dan masyarakat;
4. Pendidikan berlangsung seumur hidup;Pendidikan merupakan kiat dalam
menerapkan prinsip-prinsip ilmu.

3. Apa itu Politik Pendidikan?
Politik sangat kuat erat hubungan dengan Kekuasaan. Dalam hal ini inti dalam
berpolitik adalah untuk mengurus urusan rakyat, sedangkan pendidikan adalah upaya
penyadaran menuju pada pembebasan dari penindasan dan belenggu (Paulo Freire).
Kedua kata antara politik dan Pendidikan adalah suatu kesatuan yang tidak bisa
terpisahkan dalam kehidupan nyata. Karena memang politik itu adalah pendidikan, dan
pendidikan adalah politik itu sendiri. (John Dewey ). Jika demikian halnya, maka
kekuasan dalam artian kata politik untuk mengurus kepentingan rakyat harus membuat
sistem pendidikan yang membebaskan.
Politik pendidikan atau the politics of education adalah kajian tentang relasi antara
proses munculnya berbagai tujuan pendidikan dengan cara-cara penyampaiannya. Kajian
ini lebih terfokus pada kekuatan yang menggerakkan perangkat pencapaian tujuan
pendidikan dan bagaimana serta kemana perangkat tersebut akan diarahkan. Kajian
politik pendidikan terkonsentrasi pada peranan Negara dalam bidang pendidikan,
sehingga dapat menjelaskan asumsi dan maksud dari berbagai strategi perubahan
pendidikan dalam suatu masyarakat secara lebih baik. Kajian politik pendidikan dapat
memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kaitan antara berbagai kebutuhan
politik Negara dengan isu-isu praktis sehari hari di sekolah; tentang kesadaran kelas;
tentang berbagai bentuk dominasi dan subordinasi yang sedang dibangun melalui jalur
pendidikan.
Peran Politik dalam Pendidikan
Proses politik di Indonesia mencakup banyak segi, salah satu di antaranya adalah
proses perumusan dan pelaksanaan keputusan politik. Setiap kegiatan politik selalu
berkaitan dengan bagaimana proses perumusan dan pelaksanaan keputusan politik. Kata
lain dari keputusan politik adalah kebijakan politik sebagai wujud dari tindakan politik.
Bila dalam konteks negara, kegiatan politik di dalamnya berkaitan dengan proses
pembuatan atau perumusan serta implementasi keputusan politik yang bersifat publik.
Keputusan politik suatu negara merupakan suatu kebijakan publik (public policy). Wujud
paling kongkrit dari kebijakan publik dari negara adalah peraturan pemerintah, keputusan
menteri, keputusan presiden, undang-undang, dan lain-lain.
Dalam proses pembuatan kebijakan publik, proses-proses politik sangat kental
mewarnainya. Mulai dari pemunculan issu, kemudian berkembang menjadi debat publik
melalaui media massa serta forum-forum terbatas, lalu ditangkap aspirasinya oleh partai
politik untuk diartikulasikan dan dibahas dalam lembaga legislatif, sehingga menjadi
kebijakan publik. Bahkan terkadang, proses tersebut bila berlangsung lebih singkat.
Misalnya diawali dari munculnya issu-issu, kemudian berkembang menjadi debat publik,
lalu ditangkap aspirasinya oleh pemerintah yang dituangkan dalam sebuah peraturan
pemerintah.
Peran politik dalam pendidikan sangatlah besar. Diantaranya berbagai kebijakan-kebijakan
dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan pendidikan demi tercapainya
tujuan pendidikan sebagaimana tercantum dalam undang-undang dasar 1945, kebijakan-kebijakan
tersebut sangat erat kaitannya dengan mati hidupnya sebuah lembaga
pendidikan. Misalnya ; pendanaan (biaya operasional), sarana-prasarana, tenaga pendidik

4. dan kependidikan, termasuk di dalamnya penerapan sistem pengeloaan dan manajemen
kurikulum yang harus ditentukan oleh pemerintah. Namun menjadi kendala ketika
berbagai macam kepentingan dari pihak penguasa, melakukan intervensi demi
keuntungan pribadi dan kelompok, akibatnya kebijakan yang seharusnya demi
pencapaian tujauan pendidikan, tidak lagi tepat sasaran dan tidak banyak membantu
peningkatan mutu pendidikan di sekolah-sekolah. Lembaga-lembaga pendidikan sudah
seharusnya didukung, namun otonomi dalam proses dan praktek pendidikan menjadi hal
utama.
Kebijakan Politik Pendidikan Berdasarkan Hakekat Pendidikan.
Pada hakikatnya kebijakan pendidikan merupakan suatu peraturan yang berfungsi
sebagai kontrol yang mempunyai fungsi: (1) sebagai pemersatu bangsa, (2) perluasan
kesempatan, dan (3) sebagai pengembangan diri. Dengan demikian pendidikan
diharapkan dapat memperkuat keutuhan bangsa dalam negara kesatuan republik
indonesia (NKRI), memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk
ikut serta dalam rangka pembangunan, dan memungkinkan setiap individu untuk
mengembangkan potensi yang dimilikinya.
UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional
merupakan dasar hukum penyelenggaraan dan reformasi sistem pendidikan nasional.
Misi pendidikan nasional adalah untuk mengupayakan perluasan kesempatan
memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat indonesia, meningkatkan mutu
pendidikan yang memiliki daya saing ditingkat nasional, regional, dan internasional.
(Muktar. 2009:413)
Sistem pemerintahan berganti, berganti pula ideologi/cita-cita negaranya. Pada
masa pemerintahan Soekarno, skenario yang pertama kali dilakukan oleh Soekarno dan
kabinetnya adalah bagaimana mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Semenjak proklamasi 17 agustus 1945, sekolah-sekolah yang telah dibangun pada
masa pendudukan Jepang dilanjutkan dengan serba kekurangan. Namun demikian, dasar-dasar
pendidikan nasional telah disempurnakan dan disesuaikan dengan kebutuhan
bangsa Indonesia. Masa revolusi pendidikan nasional mulai meletakkan dasar-dasarnya.
Sejarah pendidikan di Indonesia modern dimulai dengan lahirnya gerakan Boedi
Oetomo di tahun 1908, “Pagoeyoeban Pasoendan” di tahun 1913, dan Taman Siswa di
tahun 1922. Perjuangan kemerdekaan menghasilkan kemerdekaan RI tahun 1945.
Di Indonesia, berubahnya subsistem pendidikan (kurikulum, UU) biasanya tidak
ditanggapi dengan antusiasme, namun malah sebaliknya membuat masyarakat ragu
apakah penguasa di Indonesia memiliki visi pendidikan yang jelas atau tidak. Visi
pendidikan diharapkan mampu menentukan tujuan pendidikan yang jelas.
Karena, tujuan pendidikan yang jelas pada gilirannya akan mengarahkan ke
pencapaian kompetensi yang dibutuhkan serta metode pembelajaran yang efektif. Dan
pada akhirnya, kelak pendidikan mampu menjawab tuntutan untuk mensejahterakan
masyarakat dan kemajuan bangsa. Setidaknya ada empat tujuan yang menjadi idealisme
pendidikan. (Haryatmoko. 2008:67)
Pada masa revolusi sangat terasa serba terbatas, tetapi bangsa kita dapat
melaksanakan pendidikan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945.

5. Kita dapat merumuskan Undang-Undang Pendidikan No. 4/1950 junto no. 12/ 1954. Kita
dapat membangun sistem pendidikan yang tidak kalah mutunya. Pendidikan memang
tidak bisa terlepas dari tujuan negara atau pemerintah.
Pada masa sekarang (kurung waktu 15 tahun terakhir) ada banyak undang-undang
dan peraturan yang telah dihasilkan demi perbaikan dan peningkatan kualitas pendidikan
di indonesia. Namun tak jarang kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan tidak
sesuaidengan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Karena itu dalam berbagai
tingkat perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan perlu mendengar suara atau
saran-saran dari masyarakat. Agar proses dan output yang dihasilkan dapat berguna
secara efektif bagi masyarakat dan kemajuan bangsa.
Penutup
Kajian kebijakan dan politik pendidikan merupakan landasan konsep keilmuan dalam
bidang administrasi pendidikan yang harus dipahami secara komprehensif oleh setiap
tenaga pendidik dan kependidikan. Kebijakan dan politik pendidikan menekankan pada
pengembangan sumber daya manusia yang menjadi pusat perhatian semua sektor dan
subsektor pembangunan nasional menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kekuatan yang
kuat untuk mencapai keunggulan di dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi
agar memiliki tempat yang sejajar dengan negara-negara lain di dunia. Pemerintah
menyadari peran dari mutu sumber daya manusia di dalam menguasai ilmu pengetahuan
dan teknologi sebagai suatu faktor pengaturan dalam mencapai keunggulan. Berbagai
kebijakan pendidikan digulirkan seiring dengan banyaknya kepentingan-kepentingan
politik yang mendorong maupun menghambat kelancaran implementasi kebijakan dalam
bidang pendidikan. diantara kebijakan tersebut meliputi equity dan equality of education,
perubahan kebijakan undang-undang pendidikan kearah desentralisasi pendidikan, dan
kepemimpinan pendidikan dalam menyongsong quality of life.

6. Daftar Pustaka
Alif Lukmanul Hakim, Merenungkan Kembali Pancasila Indonesia, Bangsa Tanpa
Ideologi , News letter KOMMPAK Edisi I 2007. .http://alif
lukmanulhakim. blogspot.com. 1945 amandemen keempat,
pasal 31 ayat 4.
Departemen Pendidikan Nasional. (2005). Rencana Strategis Departemen Pendidikan
Nasional Tahun 2005-2009. Jakarta: Depdiknas.
H. A.R Tilaar, 2002, Kebijakan Pendidikan, yogyakarta:Pusat Belajar
Haryatmoko, 2008, “Menuju Orientasi Pendidikan Humanis dan Kritis”, dalam buku
Menemukan Kembali Kebangsaan dan Kebangsaan, Jakarta:
Departemen Komunikasi dan Informatika
Moh. Yamin,2009, Menggugat Pendidikan Indonesia. Jogjakarta: Ar Ruz
Muhtar, 2009, Orientasi Baru Supervisi Pendidikan, Jakarta : GP Press
Rianti Nugroho,2008, Pendidikan Indonesia: Harapan, Visi,dan Strategi, Jogjakarta:
Pustaka Pelajar,
Pusposutardjo, Suprodjo. (2002). Kebijakan Pengembangan Pendidikan Tinggi di Era
Kehidupan Mendunia. Jakarta: Depdiknas
http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2013/reputation-ranking

7. Daftar Pustaka
Alif Lukmanul Hakim, Merenungkan Kembali Pancasila Indonesia, Bangsa Tanpa
Ideologi , News letter KOMMPAK Edisi I 2007. .http://alif
lukmanulhakim. blogspot.com. 1945 amandemen keempat,
pasal 31 ayat 4.
Departemen Pendidikan Nasional. (2005). Rencana Strategis Departemen Pendidikan
Nasional Tahun 2005-2009. Jakarta: Depdiknas.
H. A.R Tilaar, 2002, Kebijakan Pendidikan, yogyakarta:Pusat Belajar
Haryatmoko, 2008, “Menuju Orientasi Pendidikan Humanis dan Kritis”, dalam buku
Menemukan Kembali Kebangsaan dan Kebangsaan, Jakarta:
Departemen Komunikasi dan Informatika
Moh. Yamin,2009, Menggugat Pendidikan Indonesia. Jogjakarta: Ar Ruz
Muhtar, 2009, Orientasi Baru Supervisi Pendidikan, Jakarta : GP Press
Rianti Nugroho,2008, Pendidikan Indonesia: Harapan, Visi,dan Strategi, Jogjakarta:
Pustaka Pelajar,
Pusposutardjo, Suprodjo. (2002). Kebijakan Pengembangan Pendidikan Tinggi di Era
Kehidupan Mendunia. Jakarta: Depdiknas
http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2013/reputation-ranking