Dokumen tersebut membahas tentang upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan formal dan nonformal serta magang, berbagai sistem upah seperti prestasi dan waktu, serta pengertian dan tingkat pengangguran.

1. KELOMPOK 5 :
1. Hafiz Sirojul Arslan (ketua)
2. Amanda Restyani
3. Arifah Pratiwi
4. Imaturiyani
5. Gilang Bagus P.
XI IPA 3 – SMAN 12 KOTA TANGERANG

2. EKONOMI

3. • Upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja
Upaya meningkatkan
kualitas tenaga kerja
Memperbaiki kualitas pendidikan
Pendidikan dikelompokkan menjadi 2 :
a. Pendidikan formal
b. Pendidikan nonformal
Magang
Pengelolaan produktivitas dan
prestasi tenaga kerja

4. • SISTEM UPAH
1. Pengertian Upah
Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam
bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja. Besarnya
upah ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja,
kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan.
2. Dewan Pengupahan
Dewan pengupahan adalah suatu lembaga nonstruktural yang
bersifat tripartit. Tugas dewan pengupahan adalah memberikan saran dan
pertimbangan kepada pemerintah dalam rangka perumusan kebijakan
pengupahan dan pengembangan sistem pengupahan
nasional/provinsi/kabupaten/kota.
3. Upah Minimum
Upah minimum adalah upah minimum terendah yang terdiri atas
upah pokok dan tunjangan tetap.

6. Macam-macam sistem upah
1. Sistem upah menurut
prestasi, pemberian upah ini
dilakukan disesuaikan dengan
prestasi atau jumlah barang yg
dapat dihasilkan masing-
masing pekerja
2. Sitem upah menurut waktu,
pemeberian upah didasarkan
atas waktu atau lamanya
seorang pekerja melakukan
perkerjaannya.
3. Sistem upah
borongan, pemebrian
upah didasarkan atas
kesepakatan pemeberi
kerja dan pekerja

7. 4. Sistem upah
partisipasi/bonus,
pemberian upah yang
sifatnya khusus berupa
sebagia keuntungan
perusahaan setiap akhir
tahun buku
5. Sistem upah premi,
pemberian upah yang
dilakukan dengan
mengombinasikan sistem
upah prestasi
ditambahkan dengan
premi tertentu.
6.Sistem upah skala
berubah, pemberian
upah didasarkan pada
skala hasil penjualan
yang selalu berubah
7.Sistem upah produksi,
pemberian upah
disesuaikan dengan
peningkatan atau
penurunan jumlah
produksi barang atau
jasa secara
keseluruhan.

8. 8.Sistem upah indeks biaya
hidup, pemberian upah
disesuaikan dengan
peningkatan atau
penurunan jumlah produksi
barang atau jasa secara
keseluruhan
9. Sistem upah bagi hasil,
pemberian upah yang
dilakukan dengan
memberikan bagian
tertentu kepada karyawan
dari hasil keuntungan yang
didapatkan
10. Sistem upah mitra usaha,
pemberian upah yang hampir mirip
dengan sistem upah bonus, hanya
saja terdapat sedikit perbedaan,
perbedaanya adalah dalam sistem
upah mitra balas jasa tidak
dibayarkan dalam bentuk uang
tunai tetapi diberikan dalam bentuk
saham ataupun obligasi

9. • pengangguran
Pengangguran adalah angakatan kerja yang belum atau sedang
mencari pekerjaan.
Tingkat pengangguran
tingkat pengangguran, yaitu perbandingan jumlah pengangguran
dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒑𝒆𝒏𝒈𝒂𝒏𝒈𝒈𝒖𝒓𝒂𝒏
𝑻𝒊𝒏𝒈𝒌𝒂𝒕 𝒑𝒆𝒏𝒈𝒂𝒏𝒈𝒈𝒖𝒓𝒂𝒏 = ̶ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ ̶̶̶ ̶ ̶ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ ̶̶̶ ̶ ̶ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ ̶̶̶ ̶ ̶ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ ̶̶̶ ̶ ̶ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ ̶̶̶ ̶ ̶ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ ̶̶̶ ̶ ̶ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ ̶̶̶ ̶ ̶ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ ̶̶̶̶̶̶̶ × 𝟏𝟎𝟎%
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒂𝒏𝒈𝒌𝒂𝒕𝒂𝒏 𝒌𝒆𝒓𝒋𝒂
Contoh soal:
Pada Maret 2016, angkatan kerja di Indonesia berjumlah 150.000.000 orang, yang
bekerja sebanyak 120.000.000 orang. Hitunglah berapa tingkat penganggurannya.

10. Jawab :
Diketahui :
Angkatan kerja = 150.000.000
Pekerja = 120.000.000
Pengangguran = 150.000.000 − 120.000.000
= 30.000.000
Ditanya : Tingkat pengangguran.
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛𝑔𝑔𝑢𝑟𝑎𝑛
𝑇𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛𝑔𝑔𝑢𝑟𝑎𝑛 = ̶ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ ̶ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ ̶ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ ̶ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ ̶ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ ̶ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ ̶ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ × 100%
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
=
30.000.000
150.000.000
× 100%
= 20%

11. 4. Struktur dan Skala Upah
Struktur upah adalah susunan tingak upah dari yang tertinggi
sampai yang terendah. Adapun skala upah adalah kisaran nilai nominal
upah untuk setiap kelompok jabatan
Dasar pertimbangan dalam menyusun struktur upah terdiri atas :
a. Struktur organisasi;
b. Rasio perbedaan bobot pekerjaan antarjabatan;
c. Kemampuan perusahaan;
d. Biaya keseluruhan tenaga kerja;
e. Upah minimum;
f. Kondisi pasar.
Penyusun skala upah :
a. Skala tunggal
b. Skala ganda

12. a. Berdasarkan
lamanya waktu
kerja
1.
Pengangguran
terbuka (open
unemployment)
2. Setengah
pengangguran
(under
employment)
3. Pengangguran
terselubung
(disquised
unemployment)

13. Berdasarkan
penyebabnya
c. Pengangguran friksional
(frictional unemployment)
b. Pengangguran siklus
(cyclical unemployment
d. Pengangguran musiman
(seasonal unemployment)
a. Pengangguran stuktural
(stuctural unemployment)
f. Pengangguran sukarela
(voluntary unemployment)
e. Pengangguran teknologi
(technologi unemployment)

14. 1. Pengangguran Akan Menimbulkan ketidakstabilan antara Sosial Dan Politi
2. pengangguran menghilagkan individu
3. pengangguran menghilangkan mata pencarian dan pendapatan individu
1. pengangguran menyebabkan Riil (nyata) lebih rndah
daripada
pendapatan nasioanal
2. pengangguran mengurangi pendapatan nasional dari
sektor pajak
3. pengangguran bisa menyebabkan masyarakat tidak dapat
memaksimalkan tingkat kemakmuran yang dicapainya

15. Cara-cara dalam Mengatasi Pengangguran
1. Bagi penganggur sendiri, dapat mengembangkan kreativitasnya melalui
berwirausaha mandiri.
2. Pengembangan sekolah-sekolah yang mengarah kepada peningkatan
kecakapan hidup, seperti SMK.
3. Pengembangan program kerjama dengan luar negeri dalam
pemanfaatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
4. Pengembangan sektor informal seperti home industry.
5. Pengembangan program transmigrasi, untuk menyerap tenaga kerja di
sektor agraris dan sektor informal lainya diwilayah tertentu.
6. Perluasan kesempatan kerja, misalnya melalui pembukaan industri
padat karya di wilayah yang banyak mengalami pengangguran.
7. Peningkatan investasi, baik yang bersifat pengembangan maupun
investasi melalui pendirian usaha-usaha baru yang dapat menyerap
tenaga kerja.
8. Pembukaan proyek-proyek umum, hal ini bisa dilakukan oleh
pemerintah seperti pembangunan jalan raya, jembatan dan lain-lain.
9. Mengadakan pendidikan dan pelatihan yang bersifat praktis sehingga
seseorang tidak harus menunggu kesempatan kerja yang tidak sebanding
dengan para pencari kerja, melainkan ia sendiri mengembangkan usaha
sendiri yang menjadikannya bisa memperoleh pekerjaan dan pendapatan
sendiri.

16. Peran Pemerintah dalam Mengatasi Pengangguran
Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan. Itulah bunyi Pasal 27 UUD 1945 yang menegaskan bahwa negara
menjamin setiap penduduk untuk bisa mendapat pekerjaan dan penghidupan yang
layak. Hal itu dilakukan oleh pemerintah melalui beberapa programnya. Salah
satunya dengan dibentuknya Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Peranan pemerintah dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan di antaranya
sebagai berikut:
1. melaksanakan bursa tenaga kerja dalam rangka mempertemukan
antarpermintaan dan penawaran tenaga kerja
2. mengadakan perluasan kesempatan kerja, misalnya melalui pembangunan
proyekproyek umum atau mendirikan industri-industri yang bersifat padat karya,
dan program transmigrasi yang ditujukan selain dalam rangka persebaran tenaga
kerja, tapi juga dalam rangka perluasan kesempatan kerja;
3. meningkatkan mutu tenaga kerja;
4. menyiapkan tenaga kerja terdidik dan terlatih dengan meningkatkan pendidikan
formal, misalnya dengan program wajib belajar;
5. menyiapkan tenaga kerja yang mampu bekerja keras, ulet, tekun, serta produktif
melalui peningkatan kesehatan dan perbaikan gizi penduduk;
6. mengadakan pelatihan-pelatihan kerja sesuai dengan formasi kerja yang
tersedia;
mengadakan proyek magang bagi calon tenaga kerja;