Dokumen tersebut membahas tentang tugas, fungsi dan wewenang KASN dalam seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi utama dan madya. KASN memiliki peran untuk mengawasi proses seleksi jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan profesional berdasarkan kompetensi, integritas dan kualifikasi calon.

1. TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG
KASN DALAM SELEKSI TERBUKA
JPT Utama dan Madya
Prof. Dr. Sofian Effendi
Ketua KASN
Dipresentasikan pada Rapat Kemenpan dan Reformasi Birokrasi, di
Jakarta 29 Desember 2014

2. Landasan Hukum KASN
1. UU No. 5 tahun 2014
2. Keppres No. 141/M
tahun 2014
3. Permenpan dan RB
No 13/2014

3. I. LONG TERM BUREAUCRACY REFORM
Goals of the 1st Five
Year Plan
(2010–2014)
Goals of 2nd Five
Year plan (2015–
2019)
Goals of 3rd Five
Year Plan (2020–
2024)
WORLD CLASS PUBLIC SERVICE
REGULATION DRIVEN
PUBLIC SERVICE
PERFORMANCE
DRIVEN PUBLIC
SERVICE
DYNAMIC PUBLIC
SERVICE

4. I. Landasan Hukum
 UU Np 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara Ps 27
menetapkan pembentukan KASN sebagai lembaga
nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi
politik untuk men-ciptakan Pegawai ASN yang
profesional, berkinerja, memberikan pelaanan secara
adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu
bangsa.
 Perpres No 141/M Tahun 2014 tanggal 30
September 2014 ditetapkan Pimpinan dan Anggota
KASN.

5. II. Tujuan KASN
UU No. 5/2014 Ps. 28
KASN bertujuan:
a. Menjamin terwujudnya sistem merit dalam
kebijakan dan manajemen ASN;
b. Mewujudkan ASN yang profesional, berkinerja
tinggi, sejahtera, dan berfungsi sebagai perekat
NKRI;
c. Mendukung penyelenggaraan pemerintahan
engara yang efektif, efisien dan terbuka, serta
bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme;

6. II. Tujuan KASN
(… lanjutan)
d. Mewujudkan pegawai ASN yang netral
dan tidak membedakan masyarakat yang
dilayani berdasarkan suku, agama, ras, dan
golongan;
e. Menjamin terbenuknya profesi ASN yang
dihormati pegawainya dan masyarakat; dan
f. Mewujudkan ASN yang dinamis dan
berbudaya pencapaian kinerja.

7. II. Wewenang KASN
Ps. 32
(1) KASN berwenang:
a. Mengawasi setiap tahapan proses pengisian
Jabatan Pimpinan Tinggi mulai dari
pembentukan panitia seleksi, pengumuman
lowongan, pelaksanaan seleksi, pengusulan
nama calon, penetapan, dan pelantikan PPT;
b. Mengawasi dan mengevaluasi penerapan asas,
ilai dasar, kode etik, dan kode perilaku Pegawai
ASN;

8. II. Wewenang KASN
(… lanjutan KASN berwenang):
c. Meminta informasi dari pegawai ASN dan
masyarakat mengenai laporan pelanggaran norma
dasar, kode etik, dan kode perilaku Pegawai ASN;
d. Memeriksa dokumen terkait pelanggaran norma
dasar, kode etik, dan kode perilaku Pegawai ASN;
dan
e. Meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang
diperlukan dari Instansi Pemerintah untuk
pemeriksaan laporan atas pelanggaran norma
dasar, kode etik, dan kode perilaku Pegawai ASN.

9. II. Wewenang KASN
(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, KASN
berwenang untuk memutuskan adanya
pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai
ASN.
(3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hruf a dan huruf b disampaikan kepada
Pejabat Pembina Kepegawaian dan PejabatYang
Berwenang untuk wajib ditindaklanjuti.

10. III. PENGADAAN JPT
Jabatan Pimpinan Tinggi
10-12.000 PNS
PNS
• P3K
• TNI/Polri
• Swasta
Non-PNS

11. Rekrutmen Terbuka Pengisian JPT
Pengisian JPT Madya dan Utama pd Instansi Pusat
1. Pengisian JPT Madya dan utama harus dilakukan secara
terbuka bagi PNS yang memenuhi persyaratan yang
ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian membentuk Pansel
berkoordinasi dengan KASN.
3. PYB Instansi dan/atau Pansel mengumumkan
lowongan JPT Madya dan utama.
4. Pansel menyeleksi 3 calon yang memenuhi persyaratan
integritas, kompetensi, kualifikasi, integritas, rekam
jejak, dan penilaian Timsel untuk disampaikan Pejabat
Pembina Kepegawaian kepada Presiden.
5. Presiden dapat menugaskan TPA menetapkan Calon
terbaik secara obyektif berdasarkan asas merit.
Pengisian JPT Madya dan Utama pad Instansi
Daerah:
1. Pengisian JPT Madya ditingkat Prov dilakukan
oleh PPK Provinsi dengan membentuk Pansel
berkoordinasi dengan KASN.
2. PYB dan/atau Pansel mengumumkan lowongan
jabatan secara terbuka yang mencantumkan tugas
pokok, fungsi serta persyaratan jabatan tersebut.
3. Pansel menyampaikan 3 calon terbaik kepada
Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian mengusulkan 3
calon Pejabat Tinggi Madya kepada Presiden
melalui MenteriDalam Negeri.
5. Presiden mentapkan satu dari 3 calon sebagai
Pejabat Tinggi Madya.

12. IV. Proses Penetapan PPTPersiapan
• Penyusu-
nanTupok
si JPT,
kualifikasi
dan kom-
petensi
• Penjadwa-
lan
• Pembentu
kan Pansel
Pelaksanaan
• Pengumuman
Seleksi Terbuka
• Seleksi Adminis-
trasi
• Penilaian Integ-
ritas Publik
• Penilaian
Kompetensi
Kepemimpinan
• Penilaian Kompe-
tensi Manajemen
Strategis Pemerin-
tahan
• Wawancara ttg
Visi dan Misi
Nasional
Penetapan
• Rekomendasi
6 calon ter-
baik oleh
Timsel
• Penetapan 3
calon terbaik
oleh PPK
• Penilaian
akhir oleh
TPA
• Penetapan
PPT oleh
Presiden

13. Prosedur Pengisian JPT Utama dan Madya
KOORDINASI dengan
KASN melalui:
1. Pemberitahuan
melalui surat atau
surel;
2. Konsultrasi;
3. Lapaoran Hasil
Seleksi Terbuka.
PERSIAPAN
PEMBENTUKAN TIMSEL
PENGUMUMAN SELEKSI
TERBUKA JPT
SELEKSI ADMINISTRASI
PENILAIAN INTEGRITAS
PENILAIAN KOMPETENSI
KEPEMIMPINAN
PENILAIAN KOMPETENSI
MANAG. STRAT PEMTHAN
6 CPPT USULAN TIMSEL
PPK TETAPKAN 3 CPPT
PRES TETAPKAN DAN
ANGKAT PPT

14. Terima kasih