Dokumen tersebut membahas tentang pemeriksaan pajak, keberatan, dan banding dalam sistem perpajakan di Indonesia, termasuk prosedur dan syarat-syarat yang terkait."

1. Pemeriksaan, Keberatan
dan Banding dalam
Perpajakan di Indonesia
Oleh:
Binti Shofiatul Jannah (136020300111014)
Universitas Brawijaya

2. Pemeriksaan
Pajak
Pasal 29 ayat
(1) Undang-
Undang KUP
Pasal 25, 26, dan 26A
Undang-Undang KUP
dan PMK Nomor
9/PMK.03/2013 tentang
Tata cara dan
Penyelesaian Keberatan
Keberatan
Pasal 27 Undang-
Undang KUP. Pasal 35,
Pasal 36, Pasal 37, Pasal
38, Pasal 39 UU No 14
Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak
Banding
Materi
Universitas Brawijaya

3. 1
2
3
4
Pemeriksaan Pajak
Pemeriksaan menurut UU KUP Pasal 1 angka 24 adalah serangkaian
kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau
keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan.
Tujuan dari pemeriksaan
pajak sebagaimana yang
dimuat dalam Pasal 29
ayat 1 Undang-Undang
KUP
Menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban
perpajakan
dalam rangka
melaksanakan peraturan
perundang-undangan
perpajakan
Universitas Brawijaya

4. 1
2
3
4
Ruang Lingkup dan Kriteria Pemeriksaan Pajak
Berdasarkan PMK Nomor
17/PMK0.3/2013 tentang
Tata Cara Pemeriksaan
Pajak membedakan jenis
pemeriksaan
Pemeriksaan kantor
adalah pemeriksaan yang
dilakukan di Kantor
Direktorat Jenderal Pajak
Pemeriksaan Lapangan
adalah pemeriksaan yang
dilakukan di tempat
kedudukan, tempat
kegiatan usaha atau
pekerjaan bebas, tempat
tinggal Wajib Pajak, atau
tempat lain yang
ditentukan oleh Direktur
Jenderal Pajak
Universitas Brawijaya

5. 1
2
3
4
Kriteria Pemeriksaan
Terdapat dua criteria yang
merupakan alasan
dilakukannya
pemeriksaan, yaitu
Pemeriksaan Rutin,
merupakan pemeriksaan
yang dilakukan
sehubungan dengan
pemenuhan hak dan/atau
pelaksanaan kewajiban
perpajakan Wajib Pajak
Pemeriksaan Khusus atau
pemeriksaan berdasarkan
analisis risiko (risk based
audit), merupakan
pemeriksaan yang dilakukan
terhadap Wajib Pajak yang
berdasarkan hasil analisis
risiko secara manual atau
secara komputerisasi
menunjukkan adanya indikasi
ketidakpatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan
Universitas Brawijaya

6. 1
2
3
4
Alur Pelaksanakan Pemeriksaan
Penugasan/Per
setujuan/Instru
ksi
Pemeriksaan
Perencanaan
Pemeriksaan
dan Audit
Program
Penerbitan
SP2 dan
Pemberitahu
an ke WP
Peminjaman
Dokumen
Pemberitahu
an Hasil
Pemeriksaan
(SPHP)
Pelaksanaan
Pengujian
(Metode &
Teknik
Pemeriksaan)
Pembahasan
Akhir dg WP
(Closing
Conference)
Berita Acara
Pembahasan
Akhir
Pembahasan
dg Tim QA
Laporan Hasil
Pemeriksaan
(LPH)
Universitas Brawijaya

7. 1
2
3
4
Pemeriksaan Untuk Tujuan Lain, kriterianya
adalah
Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan
Penghapusan NPWP
Pengukuhan atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
Wajib Pajak mengajukan keberatan
Pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan
penghasilan neto
Pencocokan data dan atau alat keterangan
Penentuan WP berlokasi di daerah terpencil
Penentuan satu atau lebih tempat terhutangnya Pajak
Pertambahan Nilai
Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak
Universitas Brawijaya

8. 1
2
3
4
Keberatan
Dalam pelaksanaan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan terkadang
WP tidak sependapat atas suatu ketetapan
pajak yang dikenakan kepadanya atau atas
pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga.
Sehingga Wajib Pajak dapat mengajukan
keberatan
Yang dapat diajukan Keberatan
1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB);
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
(SKPKBT);
3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)
4. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN);
5. Pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan.
Universitas Brawijaya

9. 1
2
3
4
3 Cara Pengajuan Keberatan
Surat Keberatan dapat disampaikan kepada Kepala
kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak terdaftar dan/atau
tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan dengan
beberapa cara, yaitu
1. Penyampaian secara langsung, termasuk disampaikan ke
Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan
(KP2KP) dalam wilayah kerja KPP tempat Wajib Pajak
dikukuhkan. Penyampaian surat keberatan diberikan Bukti
Penerimaan Surat;
2. Pos dengan bukti pengiriman surat;
3. Cara lain:
 melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan
bukti pengiriman surat, atau
 e-Filling melalui Penyedia Jasa Aplikasi (Application
Service Provider) atau fasilitas e-Filling yang disediakan
oleh Dirjen Pajak.
Universitas Brawijaya

10. 1
2
3
4
Syarat Pengajuan keberatan
1. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
2. mengemukaan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang
dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan
Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar
perhitungan;
3. 1 (satu) Surat Keberatan diajukan hanya untuk 1 (satu) Surat
Keberatan Pajak, untuk 1 (satu) pemotongan pajak, atau untuk 1
(satu) pemungutan pajak;
4. Wajib pajak telah melunasi pajak yang masih harus dibayar paling
sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan
akhil hasil pemeriksaan;
5. diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal dikirim Surat
Ketetapan Pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan
pajak oleh pihak ketiga kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa
jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar
kekuasaan Wajib Pajak (force majeur);
6. Surat Keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat
Keberatan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak, Surat Keberatan
tersebut harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus.
Universitas Brawijaya

11. 1
2
3
4
Penyelesaian keberatan
Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12
(dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima,
harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
Apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas ) telah lewat dan
Direktorat Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan,
maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
Keputusan keberatan dapat berupa:
mengabulkan
seluruhnya atau
sebagian
menolak
menambah
besarnya jumlah
pajak terhutang
Universitas Brawijaya

12. 1. Mengajukan permohonan Banding hanya
kepada badan peradilan pajak atas Surat
Keputusan Keberatan
2. Permohonan diajukan secara tertulis dalam
bahasan Indonesia dengan alasan yang jelas
3. Diajukan paling lama 3 bulan sejak Surat
Keputusan Keberatan diterima
4. Dilampiri dengan salinan Surat Keputusan
Keberatan tersebut
5. Terhadap 1 Keputusan diajukan 1 Surat
banding
1
2
3
4
Banding
JIka Wajib Pajak tidak menyetujui atas
keputusan keberatan, Wajib Pajak dapat
mengajukan banding ke Pengadilan Pajak
(PP) sebagai upaya hukum dalam
menyelesaikan perselisihan/sengketa di
bidang perpajakan.
Syarat Pengajuan Banding
Universitas Brawijaya

13. 1. Pengadilan Pajak mempunya tugas dan
wewenang memeriksa dan memutus
Sengketa Pajak.
2. Pengadilan Pajak dalam hal banding hanya
memeriksa dan memutus sengketa atas
keputusan keberatan,kecuali ditentukan
oleh peraturan perundang-undangan.
3. Pengadilan Pajak dalam hal Gugatan
memeriksa dan memutus sengketa atas
pelaksanaan penagihan Pajak atau
pembetulan atau Keputusan lainnya.
1
2
3
4
Pengadilan Pajak
Pengadilan Pajak adalah Badan Peradilan
yang melaksanakan kekuasaan kehakiman
bagi Wajib Pajak atau penanggung pajak
yang mencari keadilan terhadap Sengketa
Pajak.
Tugas dan Wewenang Pengadilan Pajak
Universitas Brawijaya

14. Terima Kasih
Universitas Brawijaya