3. Pelaksanaan Otonomi
Daerah
Pengertian Otonomi
Daerah
Partisipasi Masyarakat
dalam Perumusan
Kebijakan Publik
Tanggung Jawab dan
Disiplin Masyarakat
Sumber : Buku BSE, Diterbitkan oleh
Pusat Perbukuan Departemen
Pendidikan Nasional

4. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah , otonomi daerah berasal
dari kata otonomi dan daerah.
Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata autos dan namos. Autos berarti sendiri
dan namos berarti aturan atau undang-undang, sehingga dapat dikatakan sebagai
kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna
mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum
yang mempunyai batas-batas wilayah.
Sumber :
id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah

5. Pengertian Otonomi Daerah Menurut Para Ahli
Beberapa pengertian otonomi daerah menurut beberapa pakar, antara lain:
• Pengertian Otonomi Daerah menurut F. Sugeng Istianto, adalah:
“Hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah”
• Pengertian Otonomi Daerah menurut Ateng Syarifuddin, adalah:
“Otonomi mempunyai makna kebebasan atau kemandirian tetapi bukan
kemerdekaan melainkan kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu terwujud
pemberian kesempatan yang harus dapat dipertanggungjawabkan”
• Pengertian Otonomi Daerah menurut Syarif Saleh, adalah:
“Hak mengatur dan memerintah daerah sendiri dimana hak tersebut merupakan hak
yang diperoleh dari pemerintah pusat”
Sumber : otonomidaerah.com/pengertian-
otonomi-daerah/

6. Adapun tujuan pemberian otonomi daerah adalah sebagai berikut:
• Peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik.
• Pengembangan kehidupan demokrasi.
• Keadilan nasional.
• Pemerataan wilayah daerah.
• Pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah
dalam rangka keutuhan NKRI.
• Mendorong untuk memberdayakan masyarakat.
• Menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat,
mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Sumber :
id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah

7. Otonomi Daerah
 Setiap daerah memiliki perda (dibawah UU)
 Perda terikat dengan UU
 Hanya Presiden berwenang mengatur hukum
 DPRD (provinsi) tidak punya hak veto terhadap UU negara yang
disahkan DPR
 Perda dicabut pemerintah pusat
 Semi sentralisasi
 Bisa interversi dari kebijakan pusat
 Perjanjian dengan pihak asing/luar negeri harus melalui pusat
 APBN dan APBD tergabung
 Pengeluaran APBN dan APBD dihitung perbandingan
 Setiap daerah tidak diakui sebagai negara berdaulat
 Daerah harus mandiri
Sumber : id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah

8. Undang – Undang yang mengatur tentang pemerintah daerah
adalah “UU RI NO. 32 Thn 2004”
Undang – Undang yang mengatur tentang perimbangan keuangan
pemerintah pusat dan daerah adalah “UU RI No. 33 Thn 2004”
HAKIKAT OTONOMI DAERAH
Sumber : Buku BSE, Diterbitkan oleh
Pusat Perbukuan Departemen
Pendidikan Nasional

9. Sumber : Buku BSE, Diterbitkan oleh
Pusat Perbukuan Departemen
Pendidikan Nasional

10.  Desentralisasi : “Transfer (perpindahan)
kewarganegaraan dan tanggung jawab fungsi – fungsi
publik”
Macam – macam desentralisasi:
Desentralisasi politik
Desentralisasi administrasi
Desentralisasi fiskal
Desentralisasi ekonomi
Sumber : Buku BSE, Diterbitkan oleh
Pusat Perbukuan Departemen
Pendidikan Nasional

11. Sumber : Buku BSE, Diterbitkan oleh
Pusat Perbukuan Departemen
Pendidikan Nasional

12. VISI OTONOMI DI BIDANG POLITIK
Pelaksanaan otonomi harus di pahami sebagai proses untuk membuka ruang bagi
lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis memungkinkan
berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan yang responsif terhadap kepentingan
masyarakat luas, dan memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada asas
pertanggungjawaban publik
VISI OTONOMI DI BIDANG EKONOMI
Otonomi daerah di suatu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan
ekonomi nasional di daerah, dan dipihak lain dibukanya peluang bagi pemerintah daerah
mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi
ekonomi di daerahnya.
Sumber : Buku BSE, Diterbitkan oleh
Pusat Perbukuan Departemen
Pendidikan Nasional

13. VISI OTONOMI DI BIDANG SOSIAL BUDAYA
Otonomi daerah harus dikelola sebaik mungkin demi
menciptakan harmoni sosial, dan pada saat yang sama, juga memelihara
nilai-nilai lokal dan dipandang kondusif terhadap kemampuan masyarakat
dalam merespon dinamika kehidupan disekitar.
Sumber : Buku BSE, Diterbitkan oleh
Pusat Perbukuan Departemen
Pendidikan Nasional

14. MAKNA KONSEP OTONOMI DAERAH
Sumber : Buku BSE, Diterbitkan oleh
Pusat Perbukuan Departemen
Pendidikan Nasional

15. Tujuan utama dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah:
“Membebasan pemerintah pusat dari badan-badan yang tidak perlu dalam menangani
urusan daerah.”
Sumber : Buku BSE, Diterbitkan oleh
Pusat Perbukuan Departemen
Pendidikan Nasional

16. SKEMA PELAKSANAAN PEMERINTAH DAERAH
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DIBAGI ATAS DERAH-DAERAH PROVINSI DAN
DAN DAERAH PROVINSI ITU DIBAGI ATAS KABUPATEN DAN KOTA,YANG TIAP-TIAP
PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTAITU MEMPUNYAI PEMERINTAH DAERAH YANG DI
ATUR DENGAN UNDANG-UNDANG {PASAL 18 (1)}
PEMERINTAH DAERAH
KEPALA
PEMERINTAH
DPRD
MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI URUSAN PEMERINTAH MENURUT ASAS
OTONOMI DAN TUGAS PEMBATUAN ( PASAL 18 ayat 2)
MENJALANKAN OTONOMI SELUAS NYA, KECUALI URUSAN PEMERINTAHAN YANG
OLEH UU DITENTUKAN SEBAGAI URUSAN PEMERINTAH PUSAT (PASAL 18 ayat 5)
BERHAK MENENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN LAIN UNTUK
MELAKSANAKAN OTONOMI DAN TUGAS PEMBANTUAN ( PASAL 18 ayat 6)
ANGGOTA DPRD
DIPILIH MELALUI
PEMILU
(PASAL 18 AYAT 3 **)
GUBERNUR , BUPATI ,
WALIKOTA DIPILIH SECARA
DEMOKRATIS
(PASAL 18 AYAT 4 **)
ASAS – ASAS DAN PRINSIP – PRINSIP PEMERINTAHAN DAERAH
Sumber : Buku BSE, Diterbitkan oleh
Pusat Perbukuan Departemen
Pendidikan Nasional

17. Dari bagan di atas mengatur tentang pemerintah daerah yang diatur
dalam UUD 1945 pasal 18, dan dapat kita sarikan sebagai :
Sumber : Buku BSE, Diterbitkan oleh
Pusat Perbukuan Departemen
Pendidikan Nasional

18. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI.
Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom utnuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Sumber : Buku BSE, Diterbitkan oleh
Pusat Perbukuan Departemen
Pendidikan Nasional

19. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yyang
mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan
mengurus urusan pemerintahab dan kepentingan masyarakat
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
dalam sistem NKRI.
Sumber : Buku BSE, Diterbitkan oleh
Pusat Perbukuan Departemen
Pendidikan Nasional

20. Asas otonomi sering disebut dengan asas desentralisasi. Yang
dimaksud dengan desentralisasi adalah penyerahan wewenang
pemerintah oleh Pemerintah (Pusat) kepada Daerah Otonomi untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI
(UU No 32 Tahun 2004)
Sumber : Buku BSE, Diterbitkan oleh
Pusat Perbukuan Departemen
Pendidikan Nasional

21. Adapun prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :
1. Digunakannya asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan
2. Penyelenggaraaan asas desentralisasi secara utuh dan bulat yang dilaksanakan di
daerah Kabupaten dan daerah Kota
3. Asas tugas pembantuan yang dapat dilaksanakan di daerah Provinsi, daerah
Kabupaten, daerah Kota, dan Desa
Sumber : Buku BSE, Diterbitkan oleh
Pusat Perbukuan Departemen
Pendidikan Nasional

22. KEWENANGAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN
OTONOMI DAERAH
Dalam UUD Negara Indonesia tahun 1945 pasal 18 A pasal (1) dan pasal 18 A pasal (2)
ditegaskan bahwa masing-masing pemerintahan tersebut memiliki hubungan yang bersifat
hieakhis. Berdasarkan kedua ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa:
• Antar susunan pemerintahan memiliki hubungan yang bersifat hierarkhis
• Pengaturan hubungan pemerintahan tersebut memperhatikan kekhususan dan keragaman
daerah
• Antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah memiliki hubungan keuangan, pelayanan
umum, dan pemanfaatan sumber daya
• Pengaturan hubungan sebagaimana disebutkan pasal 18 A ayat (1) diatur lebih lanjut
dalam UURI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
• Pengaturan hubungan sebagaimana disebutkan pasal 18 A ayat (2) diatur lebih lanjut
dalam UURI No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangankeuangan antara Pemerintah Pusat dan
pemerintah daerah
Sumber : Buku BSE, Diterbitkan oleh
Pusat Perbukuan Departemen
Pendidikan Nasional

23. Kewenangan provinsi diatur dalam pasal 13 UU No. 32 Tahun 2004 diuraikan
sebagai berikut:
1) Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daeraha provinsi
meliputi:
a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan
b. Penyedianaan sarana dan prasarana umum
c. Penanganan bidang kesehatan
d. Pengendalian lingkungan hidup
e. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil
f. Pelayanan administrasi umum pemerintahan
g. Penanganan bidnag kesehatan
h. Perencanaan, pemanfaatan, pengawasan tata ruang
i. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
Sumber : Buku BSE, Diterbitkan oleh
Pusat Perbukuan Departemen
Pendidikan Nasional

24. Kewenangan kabupaten/kota diatur dalam pasal 14 sebagai berikut :
a) Perencaan dan pengendalian pembangunan
b) Penyediaan sarana dan prasarana umum
c) Penanganan bidang kesehatan
d) Penanggulangan masalah sosial
e) Pelayanan pertanahan
f) Pelayanan bidang ketenagakerjaan
g) Pelayanan adiministrasi hukum pemerintahan
h) Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya
i) Pengendalian lingkungan hidup
j) Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah
Urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan
yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
sesuai dengan kondisi kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.
Sumber : Buku BSE, Diterbitkan oleh
Pusat Perbukuan Departemen
Pendidikan Nasional

25. Kewenangan kabupaten/kota diatur dalam pasal 14 sebagai berikut :
a) Perencaan dan pengendalian pembangunan
b) Penyediaan sarana dan prasarana umum
c) Penanganan bidang kesehatan
d) Penanggulangan masalah sosial
e) Pelayanan pertanahan
f) Pelayanan bidang ketenagakerjaan
g) Pelayanan adiministrasi hukum pemerintahan
h) Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya
i) Pengendalian lingkungan hidup
j) Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah
Urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan
yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
sesuai dengan kondisi kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.
Sumber : Buku BSE, Diterbitkan oleh
Pusat Perbukuan Departemen
Pendidikan Nasional

26. BENTUK DAN SUSUNAN PEMERINTAH DAERAH
Di daerah dibentuk DPRD sebagai badan Legislatif Daerah dan Pemerintah Daerah sebagai
Badan Eksekutif Daerah. Daerah terdiri atas kepala daerah beserta perangkat daerah
lainnya.
Dalam kedudukannya DPR memiliki 3 fungsi yaitu:
1. Fungsi Legislasi : Pembentukan peraturan daerah, yang meliputi pembahasan dan
memberikan perstujuan terhadap Raperda, serta hak anggota DPR untuk
mengajukan Raperda.
2. Fungsi Anggaran : Berkaitan dengan kewenangannya dalam hal anggaran daerah
(APBD)
3. Fungsi Pengawasan : Kewenangan mengontrol pelaksanaan Perda dan peraturan
lainnya serta kebijakan pemerintah daerah.
Sumber : Buku BSE, Diterbitkan oleh
Pusat Perbukuan Departemen
Pendidikan Nasional

27. Sumber : Buku BSE, Diterbitkan oleh
Pusat Perbukuan Departemen
Pendidikan Nasional

28. Hak-hak DPR diatur dalam UURI No. 32 Tahun 2004 , yaitu
1) Mengajukan rancangan Perda
2) Mengajukan pertanyaan
3) Menyampaikan usul dan pendapat
4) Memilih dan dipilih
5) Membela diri
6) Imunitas
7) Protokoler dan keuangan serta administratif
Sumber : Buku BSE, Diterbitkan oleh
Pusat Perbukuan Departemen
Pendidikan Nasional

29. Sumber : Buku BSE, Diterbitkan oleh
Pusat Perbukuan Departemen
Pendidikan Nasional

30. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK
1) HAKIKAT KEBIJAKAN PUBLIK
Kebiajakan publik mencakup hukum, peraturan, perundang-undangan, keputusan, dan
pelaksanaan yang dibuat oleh Lembaga Eksekutif , legislatif, dan yudikatif, Birokrasi
pemerintahan, Aparat penegak hukum, dan Badan-badan pembuat keputusan publik
lain
Definisi Kebijakan Publik menurut Dye :
Kebijakan Publik adalah apapun yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak
melakukan.
Sumber : Buku BSE, Diterbitkan oleh
Pusat Perbukuan Departemen
Pendidikan Nasional

31. 2) PARTISIPASI DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK
Sumber : Buku BSE, Diterbitkan oleh
Pusat Perbukuan Departemen
Pendidikan Nasional

32. TERIMA KASIH