OTONOMI DAERAH

Pengaruh Kebijakan Otonomi Daerah:
Implementasi dan Permasalahannya
terhadap Pembangunan Nasional
Drs. Dadang Solihin, MA
Kuliah Umum
FISIP Universitas Pasundan
Kampus Lengkong Besar-Bandung, 20 Maret 2004

dadang-solihin.blogspot.com 3
 Dadang holds MA degree (Economics), University of
Colorado, USA. His post is Deputy Director for
Information of Spatial Planning and Land Use
Management at Indonesian National Development
Planning Agency (Bappenas).
 Beside working as Assistant Professor at Graduate
School of Asia-Pacific Studies, Waseda University,
Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor
at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia.
 He got various training around the globe, included
Developing Multimedia Applications for Managers,
Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy
Development Training, Vancouver, Canada (2002);
Local Government Administration Training Course,
Hiroshima, Japan (2001); and Regional
Development and Planning Training Course,
Sapporo, Japan (1999). He published more than five
books regarding local autonomous.
 You can reach Dadang Solihin by email at
dadangsol@yahoo.com or by his mobile at +62812
932 2202
Dadang Solihin

Materi
• Pendahuluan
• Karakteristik Dasar Desentralisasi
• Rationale Kebijakan Desentralisasi
• Alasan Dianutnya Desentralisasi
• Permasalahan Pokok dan
Rekomendasinya

Pendahuluan
• Diundangkannya UU 22/1999 dan UU 25/1999
merupakan momentum yang sangat baik untuk
memacu reformasi Pemda menuju Pemda yang
transparan, partisipatif, dan akuntabel.
• Perubahan yang diharapkan tidaklah akan berjalan
secara mulus karena akan banyak sekali menuntut
perubahan pola pikir, pola bertindak dan kemauan
dari pihak Pusat maupun Daerah.

Karakteristik Dasar
Desentralisasi
1. Unit-unit pemerintahan setempat bersifat otonom,
mandiri, dan jelas-jelas sebagai unit pemerintahan
bertingkat yang terpisah dari pusat. Pusat
melakukan sedikit, atau tidak ada kontrol langsung
oleh pusat terhadap unit-unit tersebut.
2. Pemerintah daerah mempunyai batas-batas
geografis yang jelas dan diakui secara hukum di
mana mereka menggunakan kekuasaan dan
menjalankan fungsi-fungsi publik.

Karakteristik Dasar Desentralisasi .
. .
3. Pemerintah daerah mempunyai status dan
kekuasaan mengamankan sumber daya yang
dimiliki untuk menjalankan fungsinya.
4. Implikasi desentralisasi adalah kebutuhan
mengembangkan pemerintahan lokal sebagai
institusi, yang dilihat warga setempat sebagai
organisasi yang memberikan pelayanan, dan
sebagai unit pemerintahan yang mempunyai
pengaruh.
5. Dengan desentralisasi berarti ada hubungan timbal
balik, saling menguntungkan, dan hubungan yang
terkoordinasikan antar pemerintah pusat dengan
pemerintahan daerah.

Rationale Kebijakan Desentralisasi
1. Memungkinkan penyusunan rencana serta program
pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan
wilayah dan kelompok yang heterogen.
2. Mampu memotong red tape dan prosedur yang rumit
sebagai karakteristik perencanaan dan manajemen
terpusat dan over concentration kekuasaan serta
sumber daya di pusat.
3. Kontak/hubungan yang lebih dekat antara pejabat
pemerintahan dan masyarakat setempat
memungkinkan terbinanya informasi yang lebih baik
guna memformulasi perencanaan atau program yang
lebih realistik dan efektif.

4. Dalam pembuatan keputusan dan alokasi sumber daya, desentralisasi
memungkinkan terwakilinya bermacam-macam kelompok kepentingan,
seperti politik, agama, dan etnis.
5. Desentralisasi memberikan kesempatan kepada pejabat setempat
untuk mengembangkan kecakapan manajerial dan teknis. Dengan
desentralisasi juga dapat meningkatkan kemampuan pejabat tersebut
untuk menangani berbagai urusan yang biasanya tidak ditangani
secara baik oleh instansi pusat (seperti pemeliharaan jalan dan
infrasrtuktur yang jauh dari ibukota negara).
6. Efisiensi dari pemerintah pusat meningkat karena membebaskan
pejabat pusat dari tugas-tugas rutin, di mana tugas-tugas tersebut bisa
dilaksanakan secara lebih efektif oleh petugas lapangan atau pejabat
lokal. Ini akan memungkinkan pejabat pusat untuk menyusun
perencanaan dengan lebih hati-hati, serta mengawasi kebijakan
pembangunan secara lebih efektif.
Rationale Kebijakan Desentralisasi . . .

7. Desentralisasi memungkinkan pemerintahan yang lebih
fleksibel, inovatif dan kreatif. Daerah bisa menjadi semacam
laboratorium untuk eksperimen kebijakan dan program baru
dengan melokalisir pada tempat-tempat tertentu.
8. Desentralisasi dalam perencanaan pembangunan dan fungsi
manajemen memungkinkan pemimpin lokal untuk memberikan
pelayanan dan fasilitas lebih efektif, mengintegrasikan daerah
terpencil dan terbelakang ke dalam ekonomi regional,
memonitor, dan mengevaluasi proyek-proyek pembangunan
secara lebih efektif dibandingkan instansi perencanaan dari
pusat.
Rationale Kebijakan Desentralisasi

Alasan Dianutnya Desentralisasi
1. Dilihat dari sudut politik, desentralisasi dimaksudkan untuk
mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja yang
akhirnya dapat menimbulkan tirani;
2. Dalam bidang politik, penyelenggaraan desentralisasi dianggap
sebagai tindakan pendemokrasian, untuk menarik rakyat ikut serta
dalam pemerintahan dan melatih diri dalam mempergunakan hak-
hak demokrasi;
3. Dari sudut teknis organisatoris pemerintahan, alasan desentralisasi
adalah semata-mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang
efisien. Apa yang dianggap lebih utama untuk diurus oleh
pemerintah setempat, pengurusannya diserahkan kepada daerah.
Hal-hal yang lebih tepat di tangan pusat tetap diurus oleh
pemerintah pusat.

Alasan Dianutnya Desentralisasi
4. Dari sudut kultural, desentralisasi perlu diadakan supaya
perhatian dapat sepenuhnya ditumpahkan kepada
kekhususan suatu daerah, seperti geografi, keadaan
penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan atau latar
belakang sejarahnya;
5. Dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi,
desentralisasi diperlukan karena pemerintah daerah dapat
lebih banyak dan secara langsung membantu pembangunan
tersebut.

Permasalahan Pokok
1. Pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan otonomi
daerah yang belum mantap
2. Penyediaan aturan pelaksanaan otonomi daerah yang belum
memadai dan penyesuaian peraturan perundangan-undangan
yang ada dengan UU 22/ 1999 masih sangat terbatas
3. Sosialisasi UU 22 /1999 dan pedoman yang tersedia belum
mendalam dan meluas;
4. Manajemen penyelenggaraan otonomi daerah masih sangat
lemah;

Permasalahan Pokok
5. Pengaruh perkembangan dinamika politik dan aspirasi
masyarakat serta pengaruh globalisasi yang tidak mudah
dikelola;
6. Kondisi SDM aparatur pemerintahan yang belum menunjang
sepenuhnya pelaksanaan otonomi daerah;
7. Belum jelas dalam kebijakan pelaksanaan perwujudan konsep
otonomi yang proporsional ke dalam pengaturan pembagian
dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan
keuangan Pusat dan Daerah sesuai prinsip-prinsip demokrasi,
peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta
potensi dan keanekaragaman daerah dalam kerangka NKRI.

Permasalahan Pokok
Permasalahan pokok tersebut terefleksi dalam 7 elemen pokok
yang membentuk pemerintah daerah yaitu;
1. Kewenangan,
2. Kelembagaan,
3. Kepegawaian,
4. Keuangan,
5. Perwakilan,
6. Manajemen pelayanan publik, dan
7. Pengawasan.

1. Kewenangan Daerah
Permasalahan:
1. Friksi antara Pusat dengan Daerah
2. Friksi antara Daerah Provinsi dengan
Kabupaten/Kota
3. Friksi antar Kabupaten/Kota itu sendiri

Rekomendasi
1. Penyesuaian terhadap pengaturan-pengaturan
yang tumpang tindih dan bertentangan tentang
suatu kewenangan
2. Perlu adanya penataan ulang kewenangan antara
Pusat, Provinsi dan Kabupaten dengan
memperhatikan aspek economies of scale,
akuntabilitas dan externalitas

2. Kelembagaan
Permasalahan:
Dengan adanya batas maksimum dalam
penetapan jumlah dinas, akan terjadi
pengurangan beberapa Pejabat Eselon II, III,
dan IV yang akan berpotensi mengganggu
iklim politik daerah.

Rekomendasi
1. Untuk mengatasi kekecewaan ataupun konflik kepegawaian
dan organisasi yang diakibatkan oleh para pejabat yang
dirasionalisasi, dapat dikembangkan Jabatan Fungsional bagi
mereka yang masih memenuhi persyaratan.
2. Diperlukan adanya pengaturan secara tegas mengenai
kemungkinan optimalisasi kelembagaan Pemda.
3. Memilih kelembagaan publik dalam pembentukan unit-unit
organisasi otonom, atau menyerahkan urusan kepada pihak
swasta (privatisasi), atau kemitraan antara pihak Pemda
dengan swasta (public private partnership)
4. Perlu adanya standar kelembagaan baik besaran maupun
nomenklatur

3. Kepegawaian Daerah
Permasalahan:
1. Pegawai Daerah cenderung dikooptasi oleh kekuatan-kekuatan
politik yang ada di Daerah
2. Status kepegawaian Daerah menjadi sangat statis
3. Mencuatnya isu "Putera Daerah" karena penafsiran otonomi yang
sempit
4. Tidak adanya tour of area akan membahayakan keutuhan NKRI
5. Merangsang Daerah untuk mengangkat pegawai baru
6. Adanya kerancuan antara jabatan politis (political appointee) dan
jabatan karir (career appointee)

Rekomendasi
1. Pegawai pada tingkatan tertentu (misal Sekda)
sebaiknya menjadi kewenangan Pusat
2. Penyesuaian antara UU 22/1999 dengan UU 43/1999
beserta PP pelaksanaannya.
3. Pemisahan yang tegas dan jelas antara Pejabat Karir
dengan Pejabat Politik
4. Diperlukan adanya standar kompetensi yang jelas

4. Keuangan Daerah
Permasalahan:
1. Konflik penguasaan kewenangan yang menghasilkan penerimaan
2. Keuangan daerah yang kurang mencukupi (Financial Insufficiency).
3. Kurangnya kepatuhan pada peraturan dan lemahnya penegakan
hukum.
4. Overhead cost pemda yang tinggi.
5. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan
APBD
6. Kurangnya kejelasan sistem pembiayaan melalui dekonsentrasi
dan tugas pembantuan
7. Terbatasnya pemanfaatan DAK
8. Kurangnya manajemen aset
9. Mekanisme pinjaman dan kebijakan investasi yang belum jelas
10. Pemisahan keuangan eksekutif dengan legislatif

Rekomendasi
1. Keuangan Pemda harus dikaitkan dengan pembiayaan
pelayanan yang dilakukan
2. Sumber-sumber perekonomian nasional yang ada di Daerah
dikelola oleh Pusat atau kemitraan antara Pusat dan Daerah
3. Sistem subsidi didasarkan atas fiscal gap yang muncul atas
dasar perbandingan antara fiscal capacity dengan fiscal need
4. Pembiayaan pelayanan khususnya untuk pelayanan kebutuhan
dasar disusun berdasarkan atas standar pelayanan yang
ditetapkan oleh Pemerintah
5. Diadakan pemisahan biaya gaji pegawai dari DAU
6. Untuk dapat meningkatkan dana DAU, maka perlu adanya
rasionalisasi dana Sektoral yang masih besar dalam alokasi
APBN
7. Untuk mengoptimalkan kontrol dan fasilitasi Pusat dalam
otonomi Daerah, maka perlu revitalisasi peran Gubernur sebagai
wakil Pusat di Daerah
8. Untuk membantu Daerah dalam memperbaiki prasarana Daerah
yang rusak, maka perlu adanya alokasi DAK

5. Perwakilan Rakyat Daerah
Permasalahan:
1. Kemitraan yang tidak jelas
2. Ekses dari meningkatnya kewenangan DPRD
3. Kerancuan LPJ
4. Kuatnya pengaruh parpol dalam proses pemilihan kepala
daerah
5. Kurang terserapnya aspirasi masyarakat oleh DPRD
6. Campur tangan DPRD dalam penentuan penunjukan pejabat
karir
7. Masih kurangnya pemahaman DPRD terhadap peraturan
perundangan
8. Kurangnya kompetensi anggota DPRD dan lemahnya
networking

Rekomendasi
1. Peningkatan hubungan DPRD dengan
masyarakat
2. Peningkatan akuntabilitas DPRD dan kepala
daerah
3. LPJ didasarkan atas pengukuran kinerja
4. Kepala daerah dipilih secara langsung

6. Manajemen Pelayanan
Publik
Permasalahan:
1. Semakin rendahnya kualitas pelayanan
2. Kaburnya pemahaman konsep-konsep perencanaan
daerah
3. Masih besarnya peranan pemda dalam penyediaan
pelayanan
4. Tidak jelasnya standard pelayanan
5. Rendahnya akuntabilitas pelayanan

Rekomendasi
1. Identifikasi dan standarisasi pelayanan Pemda
2. Penentuan standar pelayanan baik yang
bersifat kualitatif maupun kuantitatif
3. Peningkatan kinerja pelayanan oleh Pemda

7. Pengawasan
Permasalahan:
1. Kurangnya pengawasan dari Gubernur kepada daerah
2. Kurangnya sanksi terhadap pelanggaran peraturan
3. Kurangnya supervisi dan sosialisasi ke daerah

Rekomendasi
1. Perlunya unit dekonsentrasi sebagai perangkat
Gubernur
2. Revitalisasi peran Gubernur sebagai wakil pusat di
daerah
3. Perlunya sosialisasi peraturan perundangan
4. Penegakan hukum yang tegas

OTONOMI DAERAH

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to OTONOMI DAERAH

Similar to OTONOMI DAERAH (20)

More from Dadang Solihin

More from Dadang Solihin (20)

OTONOMI DAERAH