Tugas Kelompok

1. Pengantar Perpajakan
“ PEMERIKSAAN PAJAK ”

2. PEMERIKSAAN
 Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan
menghimpun dan mengolah data,
keterangan, atau bukti yang dilaksanakan
secara objektif dan profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan
untuk menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan dan untuk tujuan
lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan.

3. TUJUAN PEMERIKSAAN
1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan :
a. SPT lebih bayar termasuk yang telah diberikan
pengembalian
pendahuluan pajak;
b. SPT rugi;
c. SPT tidak atau terlambat (melampaui jangka waktu yang
ditetapkan dalam Surat Teguran) disampaikan;dll.
2. Tujuan lain, yaitu:
a. Pemberian NPWP secara jabatan;
b. Penghapusan NPWP;
c. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan
pencabutan PKP (baca juga: Registrasi Ulang Pengusaha
Kena Pajak),dll.

4. JENIS PEMERIKSAAN
 PEMERIKSAAN KANTOR
Pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal
Pajak.
 PEMERIKSAAN LAPANGAN
Pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat
kegiatan
Usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal Wajib Pajak,
atau
tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
 Unit Pelaksana Pemeriksaan :
• Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan;
• Kantor Wilayah;
• Kantor Pelayanan Pajak;

5. Srt Pemberitahuan Hsl
Pemeriksaan
Secara Langsung / Kurir / Faksimili / Pos
Surat
Sanggahan
Lembar Pernyataan
Persetujuan Persetujuan
Hasil Pemeriksaan
Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan
Tim Pembahas
(Unit Pelaksana
Pemeriksaan)
Tim Pembahas
(Kanwil)
Berita Acara Pembahasan
Akhir Hasil Pemeriksaan
Laporan Hasil
Pemeriksaan
Pengembalian
Dokumen
(7 hari sejak tgl LHP)
Nota Penghitungan
skp /
STP
PEMERIKSAAN KANTOR

6. TIM PEMERIKSA PAJAK
Surat Panggilan (3 hari
sejak tgl SP3) Menolak
Menerima
Surat Permintaan Peminjaman
Dokumen (2 Minggu)
Surat Peringatan I (1 Minggu)
Permintaan
Keterangan/Bukti
Surat Peringatan II (1 Minggu)
Pemeriksaan
Dokumen/Bukti/Keterangan
Surat Perintah Pemeriksaan Pajak
(SP3)
Plg Lm 3 bulan / 6 bulan (tgl seharusnya
datang sesuai surat panggilan s.d. tgl LHP)
Srt Pemberitahuan Hsl
Pemeriksaan
Wajib Pajak dan Pihak
Ketiga
Srt Pernyataan Penolakan
Pemeriksaan
Berita Acara Penolakan
Pemeriksaan
PEMERIKSAAN KANTOR
Supervisor, Ketua Tim, Anggota
Tim
WP Orang
Pribadi
WP Badan
Penghitungan secara
jabatan
Pemeriksaan Bukti
Permulaan
Indikasi Tindak
Pidana

7. TIM PEMERIKSA PAJAK
Surat Pemberitahuan
Pemeriksaan Lapangan Menolak
Menerima
Surat Permintaan Peminjaman
Dokumen (2 Minggu)
Surat Peringatan I (1 Minggu)
Permintaan
Keterangan/Bukti
Surat Peringatan II (1 Minggu)
Pemeriksaan
Dokumen/Bukti/Keterangan
Surat Perintah Pemeriksaan Pajak
(SP3)
Plg Lm 4 bulan dan dapat
diperpanjang plg lm 8 bulan (tgl SP3
s.d. tgl LHP)
Srt Pemberitahuan Hsl
Pemeriksaan
Wajib Pajak dan Pihak
Ketiga
Srt Pernyataan Penolakan
Pemeriksaan
Berita Acara Penolakan
Pemeriksaan
PEMERIKSAAN LAPANGAN
Supervisor, Ketua Tim, Anggota
Tim
WP Orang
Pribadi
WP Badan
Penghitungan secara
jabatan
Pemeriksaan Bukti
Permulaan
Indikasi Tindak
Pidana

8. Srt Pemberitahuan Hsl
Pemeriksaan
Secara Langsung / Kurir / Faksimili / Pos
Surat
Sanggahan
Lembar Pernyataan
Persetujuan Persetujuan
Hasil Pemeriksaan
Pembahasan Akhir Hasil
Pemeriksaan
Tim Pembahas
(Unit Pelaksana
Pemeriksaan)
Tim Pembahas
(Kanwil)
Berita Acara Pembahasan
Akhir Hasil Pemeriksaan
Laporan Hasil
Pemeriksaan
Pengembalian
Dokumen
(7 hari sejak tgl LHP)
Nota Penghitungan
skp /
STP
PEMERIKSAAN LAPANGAN

9. SYARAT PEMERIKSA PAJAK
Pemeriksaan dilaksanakan oleh Pemeriksa Pajak
yang
memenuhi syarat sebagai berikut:
 Telah mendapat pendidikan dan pelatihan
teknis yang cukup serta memiliki keterampilan
sebagai Pemeriksa Pajak;
 Menggunakan keterampilannya secara cermat
dan seksama;
 Jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela
serta senantiasa mengutamakan kepentingan
negara; dan
 Taat terhadap berbagai ketentuan peraturan

10. KENAPA ADA PEMERIKSAAN
PAJAK ?
1. Karena Sistem pemungutan pajak di Indonesia, salah
satunya memberlakukan Self Assessment System.
Oleh karena itu, Fiskus perlu melakukan pemeriksaan
pajak untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan.
Sehingga akan ketahuan apakah Wajib Pajak telah
memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan UU
KUP.
2. Kepentingan perpajakan dalam hal hubungan dengan
Negara Lain (Tax Treaty). Negara-negara yang
mengikat perjanjian Tax Treaty dengan Indonesia,
suatu ketika membutuhkan informasi perpajakan
mengenai salah satu perusahaan di Indonesia, maka
fiskus perlu melakukan pemeriksaan untuk
memperoleh informasi tersebut.

11. HAK-HAK WAJIB PAJAK DALAM
PEMERIKSAAN
Hak-hak Wajib Pajak dalam pemeriksaan antara
lain:
 Meminta Surat Perintah Pemeriksaan
 Melihat Tanda Pengenal Pemeriksa
 Mendapat penjelasan mengenai maksud dan
tujuan pemeriksaan
 Meminta rincian perbedaan antara hasil
pemeriksaan dan SPT
 Hadir dalam pembahasan akhir hasil
pemeriksaan dalam batas waktu yang

12.  1. Pemeriksaan Pajak dapat dilakukan Kelompok
Pemeriksa.
 2. Pemeriksaan dapat dilaksanakan di Kantor
(Pemeriksaan Kantor) / di tempat Wajib
Pajak (Pemeriksaan Lapangan) meliputi tahun-
tahun yang lalu maupun tahun berjalan.
 3. Apabila WP tidak memberi kesempatan kepada
pemeriksa pajak untuk memasuki tempat /
ruangan tertentu dan menolak memberi
bantuan
guna kelancaran pemeriksaan, maka pemeriksa
HAL LAINNYA YANG PERLU
DIKETAHUI

13. HASIL PEMERIKSAAN
 Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh
Direktorat Jenderal Pajak, maka akan diterbitkan
suatu SKP, yang dapat mengakibatkan pajak terutang
menjadi kurang bayar, lebih bayar, atau nihil.
Berdasarkan pemeriksaan, jenis-jenis ketetapan yag
dikeluarkan adalah: SKPLB, SKPKB, Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), SKPN.
Disamping itu dapat diterbitkan pula STP dalam hal
dikenakannya sanksi administrasi dapat berupa
denda, bunga, dan kenaikan.Tabel sanksi administrasi
yang ada dalam surat ketetapan pajak adalah sebagai
berikut :

14. NO PASAL MASALAH SANKSI KETERANGAN
1 7 (1) SPT Terlambat disampaikan :
a. Masa
b. Tahunan
Rp100.000 /
Rp500.000
Rp100.000 / Rp
1.000.000
Per SPT
Per SPT
2 8 (3) Pembetulan sendiri dan belum
disidik
150% Dari jumlah
pajak yang
kurang dibayar
3 14 (4) pengusaha yang telah
dikukuhkan sebagai PKP, tetapi
tidak membuat faktur pajak atau
membuat faktur pajak, tetapi
tidak tepat waktu;
2% Dari DPP
pengusaha yang telah
dikukuhkan sebagai PKP yang
tidak mengisi faktur pajak secara
lengkap
2% Dari DPP
PKP melaporkan faktur pajak
tidak sesuai dengan masa
penerbitan faktur pajak
2% Dari DPP

15. NO PASAL MASALAH SANKSI KETERANGAN
1 8 (2 & 2a) Pembetulan SPT Masa dan
Tahunan
2% Per bulan, dari
jumlah pajak yang
kurang dibayar
2 9 (2a & 2b) Keterlambatan pembayaran
pajak masa dan tahunan
2% Per bulan, dari
jumlah pajak terutang
3 13 (2) Kekurangan pembayaran pajak
dalam SKPKB
2% Per bulan, dari
jumlah kurang
dibayar, max 24
bulan
4 13 (5) SKPKB diterbitkan setelah lewat
waktu 5 tahun karena adanya
tindak pidana perpajakan
maupun tindak pidana lainnya
48% Dari jumlah paak
yang tidak mau atau
kurang dibayar.
5 14 (3) a. PPh tahun berjalan
tidak/kurang bayar
2% Per bulan, dari
jumlah pajak tidak/
kurang dibayr, max
24 bulan
b. SPT kurang bayar 2% Per bulan, dari
jumlah pajak tidak/
kurang dibayr, max
24 bulan

16. NO PASAL MASALAH SANSKI KETERANGAN
6 15 (4) SKPKBT diterbitkan setelah
lewat waktu 5 tahun karena
adanya tindak pidana
perpajakan maupun tindak
pidana lainnya
48% Dari jumlah
pajak yang
tidak atau
kurang dibayar
7 19 (1) SKPKB/T, SK Pembetulan,
SK Keberatan, Putusan
Banding yang menyebabkan
kurang bayar terlambat
dibayar
2% Per bulan, atas
jumlah pajak
yang tidak atau
kurang dibayar
8 19 (2) Mengangsur atau menunda 2% Per bulan,
bagian dari
bulan dihitung
penuh 1 bulan
9 19 (3) Kekurangan pajak akibat
penundaan SPT
2% Atas
kekurangan
pembayaran
pajak

17. NO PASAL MASALAH SANKSI KETERANGAN
1 8 (5) Pengungkapan ketidak benaran
SPT sebelum terbitnya SKP
50% Dari pajak yang
kurang dibayar
2 13 (3) Apabila: SPT tidak disampaikan
sebagaimana disebut dalam surat
teguran, PPN/PPnBM yang tidak
seharusnya dikompensasikan atau
tidak tarif 0%, tidak terpenuhinya
Pasal 28 dan 29.
a. PPh yang tidak atau kurang
dibayar
b. tidak/kurang dipotong/ dipungut/
disetorkan
c. PPN/PPnBM tidak atau kurang
dibayar
50%
100%
100%
Dari PPh yang tidak/
kurang dibayar
Dari PPh yang tidak/
kurang dipotong/
dipungut
Dari PPN/ PPnBM
yang tidak atau
kurang dibayar
3 15 (2) Kekurangan pajak pada SKPKBT 100% Dari jumlah
kekurangan pajak
tersebut