SlideShare une entreprise Scribd logo

PPB Des

•
•
Ryadhi EthniCitizen
Ryadhi EthniCitizen

Panduan Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa (2018) ini merupakan uraian lengkap dan terperinci dari keseluruhan proses kegiatan penetapan dan penegasan batas desa yang dilaksanakan oleh MCA-Indonesia pada 359 desa di 17 kabupaten selama 2015-2018. (c) 2018, Tim Perencanaan Tata Guna Lahan Partisipatif MCA-Indonesia

Gouvernement et associations à but non lucratif
1  sur  76
*MILLENNIUM CHALLENGE CORPORATION UNITED STATES OF AMERICA Disusun oleh Tim Perencanaan Tata Guna Lahan Partisipatif Proyek Kemakmuran Hijau Millennium Challenge Account - Indonesia MCA-Indonesia 2018
PANDUAN TEKNIS PENETAPAN & PENEGASAN BATAS DESA TIM PENYUSUN M. Sigit Widodo Akhmad Safik Sofwan Hakim Narwawi Pramudhiarta Martin Hardiono Meutia Chairani Kevin Barthel Leonard Rolfes Rubeta Andriani Dodi Mantra Millennium Challenge Account - Indonesia Maret 2018
Panduan Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa © Pemegang Copyright Tim Perencanaan Tata Guna Lahan Partisipatif MCA-Indonesia Tim Penyusun: M. Sigit Widodo Akhmad Safik Sofwan Hakim Narwawi Pramudhiarta Martin Hardiono Meutia Chairani Kevin Barthel Leonard Rolfes Rubeta Andriani Dodi Mantra 66 halaman. i-vi. 21 x 2,7 cm ISBN: 978-602-51663-0-3 Cetakan Pertama. Maret 2018 Hak cipta dilindungi Undang-Undang Diterbitkan oleh: Millennium Challenge Account - Indonesia Gedung MR 21 Lantai 11 JL. Menteng Raya 21 Jakarta Pusat - 10340 Indonesia Dokumen ini dihasilkan dengan dukungan yang diberikan oleh warga Amerika Serikat melalui Millennium Challenge Corporation. lnformasi, pendapat, dan kesimpulan yang terkandung di dalamnya tidaklah mewakili pandangan dan posisi dari Millennium Challenge Corporation atau Pemerintah Amerika Serikat Foto-foto yang digunakan sebagai ilustrasi di dalam Panduan Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa ini adalah hak cipta dari Millennium Challenge Account - Indonesia dan Yayasan Bakti.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - Panduan Teknis PPB Des KATA PENGANTAR Proyek Kemakmuran Hijau berupaya mengatasi tantangan penting bagi pertumbuhan ekonomi, serta mendukung komitmen Pemerintah Indonesia untuk mengurang1 intensitas emisi karbon dan meraih masa depan yang lebih lestari. Tujuan dari proyek senilai 332,5 juta dolar AS adalah untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dengan cara memperluas penggunaan energi terbarukan dan mengurangi emisi gas-gas rumah kaca melalui perbaikan tata guna lahan dan pengelolaan sumber daya alam. Demi mencapai tujuan-tujuan tersebut, Proyek Kemakmuran Hijau mendanai dan mendukung proyek-proyek yang menyasar pertumbuhan ekonomi yang bersahabat dengan lingkungan di tingkat kabupaten. Proyek Kemakmuran Hijau menanamkan investasi untuk memperluas akses terhadap energi terbarukan, meningkatkan produktivitas dan praktik-praktik tata guna lahan, memperbaiki pengelolaan lingkungan (environmental stewardship) dan memperkuat perencanaan tata ruang tingkat daerah. Proyek Kemakmuran Hijau diharapkan menjadi model pembangunan yang sangat relevan bagi Indonesia. Proyek Kemakmuran Hijau memiliki empat kegiatan: • Perencanaan Tata Guna Lahan Partisipatif untuk menetapkan batas administratif, memperbarui dan mengintegrasikan inventaris tata guna lahan dan memperbaiki rencana tata ruang di tingkat kabupaten dan provinsi; • Bantuan Teknis dan Pengawasan untuk memberikan bantuan teknis dan pengawasan proyek; • Fasilitas Kemakmuran Hijau untuk membiayai pengembangan proyek rendah karbon melalui fasilitas hibah; • Memberikan bantuan teknis dan dukungan bagi penguatan kapasitas di tingkat daerah dan nasional untuk mendorong strategi pembangunan nasional rendah karbon (Pengetahuan Hijau). Kegiatan ini berupaya memberikan "kepastian ruang" agar proyek-proyek yang didanai Fasilitas Kemakmuran Hijau dirancang berdasarkan data tata guna lahan yang mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Perencanaan Tata Guna Lahan Partisipatif mendukung pendekatan partisipatif dari perencanaan tata ruang lokal dan memberikan informasi geospasial yang akurat. Tujuan dari kegiatan Perencanaan Penggunaan Lahan Partisipatif (PLUP) adalah untuk memastikan bahwa proyek-proyek yang didanai oleh Fasilitas Kemakmuran Hijau didesain berdasarkan tata ruang dan data penggunaan lahan yang akurat dan tepat serta tunduk dan memperkuat undang-undang nasional, peraturan dan rencana yang ada. PLUP juga membantu memperkuat kapasitas masyarakat dan lembaga tingkat kabupaten dalam pengelolaan lahan dan sumber daya mereka. PLUP menitikberatkan pada pengaturan batasan administratif, sistem inventaris penggunaan lahan baru yang terintegrasi, dan peningkatan rencana tata ruang di tingkat kabupaten dan provinsi. Penetapan batasan desa merupakan langkah pertama dalam proses perencanaan tata ruang partisipatif di tingkat desa. Batasan yang jelas menjadi dasar bagi perencanaan penggunaan lahan desa, pemetaan batasan kepemilikan lahan, penggunaan tepat sasaran atas desa komunal serta integrasi data tata ruang di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten yang sesuai dengan kenyataan di lapangan.
Panduan Teknis PPB Des Melalui Proyek Kemakmuran Hijau, MCA-Indonesia membuat MoU dengan sejumlah kabupaten dan provinsi, untuk memfasilitasi kegiatan dalam menentukan batasan administratif. Di dalam MoU telah dirancang panduan penetapan partisipatif atas batasan administratif desa dengan berlandaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, yang dipadukan dengan praktik terbaik internasional, survei modern dan teknologi pemetaan. Melalui kegiatan VBS ini, Proyek Kemakmuran Hijau akan bekerja menuju penentuan partisipatif, penggambaran geografis. dan demarkasi fisik dari batasan desa di kabupaten sasaran. Berlandaskan pada Permendagri No. 45 Tahun 2016 yang dilengkapi dengan pendekataan pemetaan partisipatif ini, selama tahun 2015 hingga 2018, MCA-Indonesia telah melaksanakan kegiatan penetapan dan penegasan batas desa di 359 desa yang berlokasi di 29 kecamatan, 17 kabupaten pada 5 provinsi (Jambi, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, Riau, dan Sumatera Barat). Hingga akhir tahun 2017, tercatat melalui kegiatan ini terdapat sekitar 550 staf pemerintah kabupaten telah mendapatkan pelatihan dan terlibat aktif dalam kegiatan penetapan dan penegasan batas desa sebagai anggota dari Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa di tingkat kabupetan. Sekitar 1.790 warga desa telah mendapatkan pelatihan tentang penetapan dan penegasan batas desa sebagai Tim Pelaksana Desa yang menjadi ujung tombak dari pelaksanaan kegiatan penetapan dan peneagsan batas desa. Di dalam prosesnya, kegiatan ini juga telah berhasil membentuk sekitar 30 forum penyelesaian sengketa batas desa, yang secara berfungsi secara efektif di dalam penyelesaian sengketa batas desa. Dari sebanyak 995 segmen batas desa yang teridentifikasi di dalam kegiatan ini,85 persen di antaranya telah diselesaikan dan dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Batas Desa. Bahkan, tercatat pula bahwa kegiatan yang difasilitasi oleh MCA-Indonesia ini telah berhasil membantu bupati di beberapa kabupaten lokasi kegiatan untuk memutuskan 9 segmen batas batas desa yang telah bertahun-tahun diperselisihkan dan tidak mendapatkan penyelesaian. Buku Panduan Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang saat ini tengah berada di tangan Anda, adalah uraian lengkap dan terperinci dari keseluruhan proses kegiatan penetapan dan penegasan batas desa yang dilaksanakan oleh MCA-Indonesia pada 359 desa di 17 kabupaten selama 2015-2018. Tertuang ke dalam 21 Langkah, dijabarkan di dalamnya keseluruhan tahapan dari kegiatan penetapan dan penegasan batas desa, mulai dari tahap perencanaan, persiapan lapangan, pelaksanaan lapangan dan pelaporan, hingga verifikasi, penyampaian, dan persetujuan hasil kerja. Terangkum pula di dalam buku Panduan Teknis ini, beberapa catatan pembelajaran yang dapat dipetik dari hasil implementasinya pada 359 desa di lapangan. Sebagai potret nyata dari implementasi Permendagri No. 45 Tahun 2016 yang dibingkai dengan pendekatan partisipatif, diharapkan buku ini dapat memperkaya rujukan bagi para pemangku kepentingan di dalam pelaksanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas desa di berbagai kabupaten di Indonesia. Beberapa pembejalaran positif dari proses panjang pelaksanaannya oleh MCA-Indonesia ini, dapat dijadikan sebagai pijakan bagi penyempurnaan dan perluasan kegiatan penetapan dan penegasan batas desa ke depan. Rupa-rupa tantangan yang ditemukan dan harus diatasi di dalam proses implementasinya dapat menjadi catatan bagi pemerintah guna perbaikan dan perumusan solusinya. Akhir kata, buku ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi upaya untuk menciptakan kepastian ruang sebagai salah satu pilar dari keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan di Indonesia. ii Bonaria Siahaan Direktur Eksekutif MCA-Indonesia
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Panduan Teknis PPB Des DAFTAR 151 Kata Pengantar Daftar Singkatan & lstilah Kunci Bagian Pertama: Latar Belakang Tujuan Dasar Hukum dan Beberapa Pengertian Terkait Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pendekatan dan Metodologi Bagian Kedua: Langkah-langkah Tahap I: Perencanaan Langkah l : Penentuan Kecamatan dan Desa Langkah 2: Legalisasi Panduan Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan dan Pembentukan Tim Penetapan dan penegasan Batas Desa/Kelurahan (Tim PPB Des) Langkah 3: Lokakarya Penetapan dan Penegasan Batas Desa untuk Tim PPB Des Langkah 4: Pengumpulan, Kompilasi lnformasi Geospasial, Penyiapan Peta Kerja, dan Pengelolaan Basis Data Geospasial Tahap II: Persiapan Lapangan Langkah 5: Orientasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa untuk Tim Teknis Kecamatan Langkah 6: Pembahasan dan Penetapan Rencana Kerja serta Koordinasi Kegiatan PPB Des di Tingkat Kabupaten Langkah 7: Pembahasan dan Penetapan Rencana Kerja Kegiatan PPB Des serta Koordinasi Kegiatan PPB Des di Tingkat Kecamatan Langkah 8: Pembentukan Tim Pelaksana Desa (TPDes) Tahap Ill: Pelaksanaan Lapangan dan Pelaporan Langkah 9: Lokakarya Penguatan Kapasitas Tim Pelaksana Desa (TPDes) Langkah l 0: Pembentukan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Batas Desa Langkah 11 : Pertemuan Teknis dan Pemufakatan Segmen Batas Desa Langkah 12: lnventarisasi dan Pemetaan/Delineasi Kartometrik Sumber Daya Desa Langkah 13: Klasifikasi Perbedaan Pendapat/Sengketa dan Penyepakatan Batas Desa Langkah 14: Pemaparan Publik dan Finalisasi Peta Penetapan Batas Desa v 2 2 3 4 9 10 10 13 15 18 23 23 26 27 29 32 33 37 39 43 46 49 iii
Panduan Teknis PPB Des Langkah 15: Lokakarya Perancangan dan Proses Penerbitan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa dan Penegasan Batas Desa 51 Langkah 16: Lokakarya Perencanaan Pelacakan, Pemasangan Pilar, dan Pengukuran Geodetik Pilar Batas Desa 53 Langkah 17: Pelacakan Lapangan, Pemasangan Pilar Batas, dan Pengukuran Geodetik Pilar Batas Desa 55 Langkah 18: Penyusunan dan Pelaporan Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa 58 Tahap IV: Verifikasi, Penyampaian Hasil, dan Persetujuan Hasil Kerja 61 Langkah 19: Telaah Teknis, Penilaian dan Penyetujuan Laporan Hasil Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa 61 Langkah 20: Pengesahan Kegiatan Penegasan Batas Desa oleh Tim PPB Des dan Penerbitan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa 63 Langkah 21 : Penyerahan Peta Batas Desa, Dokumen Berita Acara, dan Peraturan Bupati kepada masing-masing Desa 65 iv
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - Panduan Teknis PPB Des DAFTAR SINGKATAN &ISTILAH KUNCI ADD Alokasi Dana Desa PBA Pilar Batas Antara APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja PBU Pilar Batas Utama Daerah Pemda Pemerintah Daerah APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemdes Pemerintah Desa Negara Pemkab Pemerintah Kabupaten BAPPEDA Sadan Perencanaan Pembangunan Perbup Peraturan Bupati Daerah Perda Peraturan Daerah BIG Sadan lnformasi Geospasial Permen Peraturan Menteri BPD Sadan Permusyawaratan Desa Permendagri Peraturan Menteri Dalam Negeri BPMPD Sadan Pemberdayaan Masyarakat dan Peta Batas Desa Proses penetapan batas Desa secara Pemerintah kartometrik di atas suatu peta dasar BPN Sadan Pertanahan Nasional yang disepakati. Bupati Kepala Daerah Peta Dasar Peta yang menyajikan unsur-unsur CAMAT Kepala Kecamatan alam dan atau buatan manusia, yang Citra Satelit Rekaman visual keadaan bumi yang berada dipermukaan bumi digambarkan diambil oleh satelit pengamatan bumi pada suatu bidang datar dengan Skala, CTRT Citra Tegak Resolusi Tinggi penomoran, proyeksi dan georeferensi CLCS Community Liason & Coordination tertentu. Specialist (Spesialis untuk Peng- Peta Penetapan Peta yang menyajikan batas Desa hasil hubung Masyarakat dan Koordinasi) Batas Desa penetapan berbasis peta dasar atau DD Dana Desa citra tegak resolusi tinggi. Desa Satuan teritorial terkecil yang bisa PLUP Participatory Land Use Planning (Peren- mengurus diri sendiri canaan Tata Guna Lahan Partisipatif) DPR Dewan Perwakilan Rakyat pp Peraturan Pemerintah DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah PPB Des Penetapan dan Penegasan Batas Desa FGD Focus Group Discussion PTK Pelaksana Teknis Kecamatan FPIC Free, Prior, and Informed Consent RBI Rupa Bumi Indonesia GCP Ground Control Point RDTR Rencana Detail Tata Ruang GNSS Global Navigation Satellite System RPJMDes Rencana Pembangunan Jangka GP Green Prosperity (Kemakmuran Hijau) Menengah Desa GPS Global Positioning System RTRW Rencana Tata Ruang Wilayah KAK Kerangka Acuan Kerja Satker Pelaksana Teknis Kegiatan Kartometrik Menginterpretasikan peta rupabumi SCF Satuan Kerja berdasarkan bentuk-bentuk alam yang Social and Communication Facilitator ditampilkan untuk menggambarkan (Fasilitator Sosial dan Komunikasi) batas di atas peta sesuai dengan tern- Setda Sekretariat Daerah patnya di bumi SIG Sistem lnformasi Geografis Kecamatan Satuan administrasi pemerintahan SK Surat Keputusan yang mengkoordinasi sejumlah desa SRGI Sistem Referensi Geospasial Indonesia Kemendagri Kementerian Dalam Negeri TK Titik Kartometrik KUGI Katalog Unsur Geografi Indonesia Tim PPB Des Tim Penetapan dan Penegasan Batas LSM Lembaga Swadaya Masyarakat Desa MCA-Indonesia Millennium Challenge Account - lndo- TPD/VPT Tim Pelaksana Desai nesia Village Participatory Team MCC Millennium Challenge Corporation UAV/ WTA Unmanned Aerial Vehicle (Wahana MoU Memorandum of Understanding Tanpa Awak) OPD Organisasi Perangkat Daerah uu Undang-Undang PADIATAPA Persetujuan Atas Dasar lnformasi VBS/ RM Village Boundary Setting/Resource Awai Tanpa Paksaan Mapping PABU Pilar Acuan Batas Utama v
PanduanTeknisPPBDes .................................................................. MCA-Indonesia Kegiatan Pemetaan dan Perencanaan Partisipatif 2015 - 2018 PROVINSI KABUPATEN Sumatera Barat Riau Jambi Nusa Tenggara Barat Sulawesi Barat 1. Kab. Pesisir Selatan 1. Kab. Rokan Hulu 1. Kab. Merangin 1. Kab. lombok Timur 1. Kab. Mamasa 2. Kab. Solok Selatan 2. Kab. Rokan Hilir 2. Kab. Muaro Jambi 2. Kab. Lombok Tengah 2. Kab. Mamuju 3. Kab. Dharmasraya 3. Kab. Pelalawan 4. Kab. kampar 5. Kab. Kuantan Singingi 550 STAF PEMERINTAH Kabupaten telah mendapat- kan Pelatihan dan terlibat aktif dalam kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa sebagai Tim PPB Des vi r!::I ••••••1.790 WARGA DESA telah mendapatkan Pelatihan tentang penetapan dan pene- gasan batas desa sebagai Tim Pelaksana Desa yang menjadi ujung tombak dari PPB Des 3. Kab. Lombok Utara 4. Kab. Lombok Barat 5. Kab. Sumbawa Barat ••• "',J30 FORUM penyelesaian sangketa batas desa telah dibuat dan menjadi forum yang efektif dalam menyelesaikan sangketa batas desa 0.C---3 995 SEGMEN BATAS desa yang teridentifikasi dan 85 persen sudah diselesaikan dan dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Batas Desa
Panduan Teknis PPB Des LATAR BELAKANG 2 SE LAT KASSAR I All T Ill AWi I KALIMANTAN jud melalui penetapan dan penegasan batas desa tersebut, keberlanjutan investasi dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat dapat terus dipertahankan. Tujuan Panduan Pelaksanaan Penetapan dan Penegasan Batas Desa ini - selanjutnya disebut Panduan Pelaksanaan - disusun guna merangkai keseluruhan proses yang dibutuh- kan. mulai dari aspek yang bersifat teknis hingga aspek sosial, dari kegiatan penetapan dan penegasan batas desa. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan penyelengga- raan penetapan dan penegasan batas desa dapat berjalan secara tepat dan berimbang, di mana data dan informasi yang dibutuhkan menjadi masukan kunci bagi perencanaan dan pengelolaan sumber daya alam desa.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - Panduan Teknis PPB Des Pengadaan Panduan Pelaksanaan ini juga dimaksudkan untuk membantu para pemangku kepentingan (stakeholders), baik pada tingkat Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Pemerintah Desa, dan juga warga masyarakat pada umumnya, serta para konsultan, dalam melaksanakan perannya dalam proses penetapan dan penegasan batas desa. Berlandaskan pada serangkaian uji coba di lapangan, Panduan Pelaksanaan ini juga diharapkan dapat menjadi contoh percepatan penetapan dan penegasan batas desa di Indonesia. Di samping itu, agar hasil akhir kegiatan penetapan dan pene- gasan batas desa ini juga bermanfaat bagi keperluan peren- canaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa dan supra-desa, maka Panduan Pelaksanaan ini juga mengan- dung panduan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk menghasilkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya alam desa dan supra-desa. Demikian pula, selama kegiatan penetapan dan penegasan batas desa ini berlangsung, diselenggarakan beberapa kegia- tan pengembangan kapasitas bagi warga desa yang terlibat. Sebagai hasilnya, di kemudian hari tenaga-tenaga lokal yang dilatih melalui kegiatan ini akan menjadi tenaga inti dalam proses-proses perencanaan pembangunan di desa-desa di mana kegiatan penetapan dan penegasan batas desa ini berlangsung. Dasar Hukum dan Beberapa Pengertian Terkait Penetapan dan Penegasan Batas Desa Landasan peraturan perundang-undangan utama yang mengatur kegiatan penetapan dan penegasan batas desa, adalah merujuk kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa, selanjutnya disingkat Permendagri No. 45 Tahun 2016. Permendagri No. 45 Tahun 2016 ini memuat aturan-aturan tentang tata cara penetapan dan penegasan batas desa, organisasi pelaksana, proses pengesahan hasil, dan penyelesaian sengketa. Lampiran-lampiran dari Permendagri No. 45 Tahun 2016 tersebut. terkandung penja- baran mengenai prinsip-prinsip yang dipakai, dan aspek- aspek spesifikasi teknis dari proses penetapan dan pene- gasan batas desa. Batas Desa adalah batas yang memisahkan satu wilayah ad- ministratif Pemerintahan Desa dengan wilayah administratif yang menjadi kewenangan Pemerintahan Desa yang lain. Tata batas desa menunjukkan keberadaan suatu desa yang menurut peraturan dan perundangan yang berlaku, harus disertai Peta Batas Wilayah. Penetapan Batas Desa dilaku- kan secara kartometrik di atas peta dasar yang telah disepa- kati. Penegasan Batas Desa mencakup kegiatan peletakkan batas di lapangan berdasarkan hasil Penetapan Batas Desa yang telah dilakukan sebelumnya. Penetapan dan Penegasan Batas Desa bertujuan untuk menjamin kepastian atas ruang. Kepastian atas ruang merupakan landasan bagi perencanaan pembangunan yang efektif, dengan upaya mengoptimalkan manfaat. Pada saat yang sama, menjadi acuan bagi upaya untuk meminimalisasi risiko-risiko yang timbul akibat kegiatan-kegiatan pembangunan. Penetapan dan Penegasan Batas Desa mencakup proses dan aspek-aspek yang bersifat teknis dan sosial. Proses dan aspek teknis bertujuan untuk memenuhi syarat-syarat teknis geodetik dalam hal pemasangan patok batas di lapangan, yang merujuk pada hasil Penetapan Batas Desa. Sementara, proses dan aspek sosial bertujuan untuk mengupayakan kesepahaman dan persetujuan di antara warga desa ber- sangkutan serta antar Pemerintahan Desa-Desa yang ber- tetangga. Penyelenggaraan Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang kredibel dan efektif menghasilkan peta wilayah administratif desa yang definitif. Keefektifan dan kredibilitas tersebut mensyaratkan terpenuhinya proses dan aspek teknis maupun sosial agar kepastian atas ruang dapat dicip- takan. Permendagri No. 45 Tahun 2016 membedakan antara peneta- pan dengan penegasan dalam proses penataan batas wilayah administrasi desa. Penetapan berarti menentukan batas di atas sebuah peta, atau disebut juga sebagai penen- tuan batas secara kartometrik. Sementara, penegasan adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan. Sebagaimana tertuang pada Pasal 1 ayat (1 0) Permendagri No. 45 Tahun 2016, bahwa "Penetapan adalah proses peneta- pan batas desa secara kartometrik dia atas suatu peta yang disepakati:' Penetapan merupakan suatu proses mendapat- kan konsensus antara desa yang berbatasan secara langsung menggunakan bantuan peta dasar. Dijelaskan pula bahwa tahapan dalam penetapan batas desa terdiri dari: 3
Panduan Teknis PPB Des • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • penelitian dokumen batas, penentuan peta dasar yang dipakai, menyepakati dengan desa tetangga, dan menggam- barkan garis batas yang telah disepakati secara kartometrik di atas peta dasar (Pasal 3). Pada Pasal 1 ayat (12) dinyatakan bahwa "Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas desa dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa." Setiap kegiatan pada tahap penegasan ini, harus diser- tai penandatanganan berita acara oleh setiap wakil dari desa yang berbatasan dan Tim PPB Des. Pendekatan dan Metodologi Kegiatan penetapan dan penegasan batas desa sebagaima- na yang terkandung di dalam Panduan Pelaksanaan ini, menggunakan pendekatan pemetaan berskala luas. Pendekatan ini dinilai sebagai pendekatan yang paling rele- van dan tepat dalam konteks proses percepatan penetapan dan penegasan batas desa. Pendekatan pemetaan berskala luas yang menjadi landasan dari Panduan Pelaksanaan ini, dapat diterjemahkan sebagai kegiatan pemetaan pada skala wilayah administratif kecamatan yang berbasis pada peneta- pan dan penegasan wilayah administratif desa-desa yang ada di dalam kecamatan tersebut. Namun demikian, apabila di wilayah tersebut terdapat penga- kuan (claim) hak berdasarkan hukum adat, maka wilayah adat dari masyarakat adat yang bersangkutan dapat juga dipetakan, setidaknya secara indikatif, berdasarkan satuan wilayah menurut ketentuan-ketentuan yang ada dalam tradisi masyarakat adat itu sendiri. Selain dari pendekatan pemetaan berskala luas, terdapat sebuah pendekatan penting lainnya yang juga dijadikan sebagai landasan utama dari kegiatan penetapan dan pene- gasan batas desa di dalam Panduan Pelaksanaan ini. Yakni dalam bentuk pendekatan pemetaan secara partisipatif, yang di dalam prosesnya melibatkan sejumlah pihak yang mewaki- li kepentingan masyarakat di dalam kegiatan pemetaan dan pelacakan batas desa di tingkat lapangan. Salah satu tujuan dari pendekatan partisipatif ini adalah untuk menumbuhkan rasa memiliki (sense ofownership) dari pemerintah desa dan warga desa atas seluruh keluaran yang dihasilkan dalam kegiatan penetapan dan penegasan batas desa yang di- 4 hasilkan dalam kegiatan penetapan dan penegasan batas desa yang dijalankan. Pemetaan partisipatif merupakan pendekatan yang memadu- kan alat-alat kartografi modern dengan pendekatan partisipa- tif. Pendekatan ini mampu menggali pengetahuan keruangan (spatiaO dari masyarakat setempat, karena pada dasarnya masyarakat setempat adalah ahli yang memiliki pengeta- huan mengenai lingkungan tempat tinggalnya. Peta yang di- hasilkan oleh masyarakat setempat ini dapat menggambar- kan lingkungan tempat mereka tinggal secara terperinci, memperlihatkan tempat-tempat yang oleh masyarakat dinilai penting, seperti batas wilayah adat, bentuk-bentuk pengelo- laan sumber daya alam tradisional, daerah-daerah yang dianggap sakral, dan sederet tempat-tempat penting lainnya. Pendekatan pemetaan partisipatif juga dimaksudkan untuk: (i) meminimalisasi perselisihan batas; (ii) mengakomodasi hak-hak asal-usul; serta (iii) menghargai dan melindungi hak-hak masyarakat adat, termasuk kelompok rentan, kelom- pok marjinal dan kelompok perempuan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pemetaan partisipatif ini mengacu kepada Environmental and Social Management System (ESMS) yang telah dikembangkan oleh MCA-Indone- sia, dan IFC Relevant Performance Standards. Selain itu, kegiatan penetapan dan penegasan batas desa ini harus pula menerapkan prinsip free, prior. and informed consent (FPIC), atau yang dalam Bahasa Indonesia disebut sebagai Persetu- juan Atas Dasar lnformasi Awai Tanpa Paksaan (PADIATA- PA). Yakni, prinsip yang berpijak pada pandangan bahwa masyarakat berhak untuk memberikan atau tidak memberi- kan persetujuannya terhadap aktivitas yang direncanakan berdasarkan pemberian informasi yang lengkap dan tanpa paksaaan. Prinsip ini perlu ditegakkan pada kegiatan- kegiatan yang potensial mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat tersebut, termasuk menyangkut kepastian hak atas tanah dan wilayah (adat) mereka, ataupun berimbas pada pada kebudayaan dan pengetahuan tradisi- onal mereka secara lebih menyeluruh. Dengan demikian, masyarakat harus mendapatkan informasi yang lengkap sebelum kegiatan dimulai. Sehingga, warga masyarakat di lokasi kegiatan dapat memutuskan, apakah mereka meneri- ma ataupun menolak kegiatan-kegiatan yang akan dijalan- kan. Secara ringkas, operasionalisasi dari pendekatan pemetaan berskala luas yang berlandaskan pada paduan antara
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - Panduan Teknis PPB Des Gambar 1 Pendekatan Konseptual dari Penetapan dan Penegasan Batas Desa secara Partisipatif Musyawarah dan proses partisipatif - praktik terbaik dari • • • • • • ·• Pen!lsiuna dan Peng!lunaan d1 tingkat Provins• dan Kabupaten berbagai pengalaman organisasi non-pemerintah ......... •• Pengguna dan Penggunaan di tingkat Desa PENETAPAN & PENEGASAN BATAS DESA PROYEK KEMAKMURAN HIJAU Basis Data Geospasial dari Penggunaan/Perlindungan Lahan, dll. di tingkat lansekap/ kabupaten/desa •.......... Pen!)guna dan Peng9unaan lain di tingkat nas1onal Pemerintah Indonesia Permendagri No. 45 Tahun 2016 Penggunaan alat pengumpulan dan pengolahan data geospasial yang modern dan tepat guna: GNSS, UAS, dan GIS teknologi kartografis dengan pendekatan partisipatif di dalam proses penetapan dan penegasan batas desa sebagaimana tertuang di dalam Panduan Pelaksanaan ini, dapat dilihat pada Gambar 1 di atas. Begitu pula di dalam aspek yang bersifat teknis. Peta-peta yang dihasilkan, dengan menggunakan beberapa teknik pemetaan tertentu, harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut: Jenis Datum Horisontal Referensi Elipsoid Skala Peta Sistem Proyeksi Peta Sistem Grid Ketelitian Planimetris Persyaratan SRGI 20131 WGS 1984 1:1.000 - 1:10.000 Transverse Mercator (TM) Universal Transverse Mercator (UTM) dengan grid geografis dan metrik 0.5 mm diukur di atas peta Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa proses kegiatan penetapan dan penegasan batas desa dijalankan dengan berlandaskan pada Permendagri No. 45 Tahun 2016 sebagai acuan utama yang memiliki kekuatan hukum yang kuat dan khusus (/ex specialist) dalam penetapan dan pene- gasan batas desa. Permendagri No. 45 Tahun 2016 ini juga telah dilengkapi dengan lampiran yang berisi panduan teknis •••••••• MCA-I dan Kemakmuran Hijau berbagai sponsor proyek energi terbarukan dan penge- lolaan sumber daya alam pelaksanaannya di lapangan. Namun demikian, berdasarkan hasil observasi dan analisis yang dilakukan, terdapat banyak hal-hal teknis dan detail yang berlum terangkum di dalamnya, yang menjadikan proses penetapan dan penegasan batas desa tidak mudah atau bahkan tidak bisa dilakukan. Merujuk kepada kondisi ini, maka dengan berlandaskan pada pendekataan pemetaan berskala luas dan partisipatif, serta berdasarkan pada hasil evaluasi dan uji coba di lapangan, maka dirumuskanlah dua puluh satu langkah teknis yang harus dijalankan dalam pelaksanaan penetapan dan pene- gasan batas desa. Dengan tetap konsisten berpijak pada aturan yang termaktub di dalam Permendagri No. 45 Tahun 2016, langkah-langkah di dalam Panduan Pelaksanaan ini dilengkapi dengan memasukkan unsur peran serta masyarakat, dan penggunaan teknologi pemetaan yang mutakhir. Penting untuk digarisbawahi, bahwa peran serta masyarakat adalah kunci dari keberhasilan kegiatan penetapan dan pene- gasan batas desa. Hal ini dikarenakan bahwa masyarakat setempat adalah pihak yang paling memiliki pengetahuan tentang batas-batas desa dan lingkungan tempat tinggalnya, bukan pihak-pihak lain. Namun, pemerintah tetap harus melakukan pendampingan secara sosial dan teknis agar proses penetapan dan penegasan batas desa dapat berjalan tetap sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 5
PanduanTeknisPPBDes ..................................................................... r Begitu pula halnya dengan kemajuan teknologi yang berkem- bang pesat di bidang pemetaan. Tentunya membawa pengaruh dan andil yang sangat besar terhadap proses dan kegiatan penetapan dan penegasan batas desa. Terutama, dalam wujud pemanfaatan teknologi pemetaan mutakhir di dalam kegiatan penetapan dan penegasan batas desa sebagaimana yang diadopsi dan diaplikasikan dalam Pan- duan Pelaksanaan ini. Demikianlah Panduan Pelaksanaan ini merangkai keseluru- han tahapan penetapan dan penegasan batas desa ke dalam ---- 6 dua puluh satu langkah kegiatan pemetaan secara partisipa- tif. Tahapan yang pada awalnya terdiri dari sembilan belas langkah ini, kemudian setelah melalui serangkaian evaluasi dan "uji coba", disesuaikan menjadi dua puluh satu langkah. Diharapkan melalui dua puluh satu langkah ini, proses pene- tapan dan penegasan batas desa dapat menjadi lebih baik dan memiliki legitimasi yang kuat, baik secara sosial dari masyarakat yang terlibat di dalam prosesnya, maupun secara teknis berdasarkan spesifikasi dan ketentuan dari Badan lnformasi Geospasial (BIG).
······~ '-I langkah 2 Legalisasi Panduan Penetapan & Penegasan Batas Desa dan Pembentukan Tim PPB Des Langkah 4 Pengumpulan, kompilasi informasi geospasial, penyiapan peta kerja dan pengelolaan basis data geospasial. Langkah 7 Pembahasan dan Penetapan Rencana Kerja PPB Des serta Rencana Koordinasi di Tingkat Kecamatan .) -r! Langkah 3 Orientasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa untuk Tim PPB Des ·+ Langkah 5 Orientasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa untuk Tim Teknis Kecamatan Langkah 9 Lokakarya Penguatan Kapasitas Tim Teknis Pelaksana Desa l - Langkah 10 Pembentukan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Batas Desa Gambar 2 Alur Proses Penetapan dan Penegasan Batas Desa I I Langkah 12 Langkah 14 lnventarisasi dan Pemaparan Publik dan Pemetaan/ Delineasi - I ""'""'''"''~"'""" l ~ Kartometrik Sumber Daya Batas Desa Desa _ , I - - t - t Langkah 13Langkah 11 Pertemuan Teknis dan - Klas1f1kas1 Perbedaan Pemufakatan Segmen Batas Desa Pendapat/Sengketa dan Penyepakan Batas Desa + ~ + Langkah 16 Langkah 18 Lokakarya Perencanaan Penyusunan dan Pelaporan Pelacakan, Pemasangan l'"'"'""""'"""''"Pilar, dan Pengukuran Penegasan Batas Desa Geodetik Pilar Batas Desa ·- - tt Langkah 15 Langkah 17 Lokakarya Perancangan dan Pelacakan Lapangan, Proses Pemasangan Pilar Batas, PENERBITAN PERBUP dan Pengukuran Geodetik TENTANG PETA PENETAPAN Pilar Batas Desa BATAS DESA ... - ... Tim Pelaksana Kegiatan • Tim Pelaksana Kegiatan & Pemerintah Daerah • MCA-Indonesia & Pemerintah Daerah • Pemerintah Daerah (Kabupaten, Tim PPB Des, Carnal) •·· -cQI ::::J a. s::QI ::::J rot'A ::::J v;· "U "U CJ 0 Cl) (/)
Panduan Teknis PPB Des • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
- - - - - - - - - - - - - - - - - PanduanTeknis PPB Des
Panduan Teknis PPB Des TAHAPl-PERENCANAAN Langkah 1: Penentuan Kecamatan dan Desa 10 menentukan kecamatan dan desa-desa yang akan menjadi lokasi kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPB Des). Dalam kegiatan penetapan dan penegasan batas desa yang diselenggarakan MCA-Indonesia, kecamatan dan desa ditentukan dengan mempertimbangkan lokasi-lokasi kegia- tan dari Program Kemakmuran Hijau MCA-Indonesia guna menjamin keberlanjutan investasi/program tersebut dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kese- jahteraan masyarakat. Secara lebih rinci, tujuan dan teknis pelaksanaan dari Langkah 1 diuraikan pada tabel pada halaman berikut.
.................................................................. PanduanTeknisPPBDes @ Tujuan 0. Metode {; Waktu·..• c- Rincian Kegiatanc-c- Keluaran [@-- Materi Pendukung ...,,, Pelaksana Kegiatan ;tit; Peserta Menentukan kecamatan dan desa yang menjadi lokasi kegiatan penetapan dan penegasan batas desa (PPB Des). Konsultasi dengan Bappeda dan OPD terkait di tingkat kabupaten. Satu (1) bulan • ldentifikasi dan pembahasan usulan lokasi (kecamatan dan desa) untuk PPB Des. • Kunjungan lapangan untuk melihat keadaan pada kecamatan yang diusulkan. • Berkoordinasi dengan OPD terkait di pemerintahan kabupaten. • Penentuan akhir atas kecamatan dan desa yang dipilih untuk pelaksanaan kegia- tan PPB Des. Daftar kecamatan dan desa yang dipilih untuk kegiatan penetapan dan penegasan batas desa yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Bupati. • Peta (termasuk peta kecamatan dan desa, peta administrasi, peta lain yang meng- gambarkan wilayah desa, peta RBI yang mencakup kabupaten tersebut, citra satelit, atau peta-peta lain yang dianggap relevan). • Peraturan Daerah/SK Bupati/Peraturan Bupati tentang pembentukan desa-desa dan kelurahan. • Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten. • Permendagri No. 76 Tahun 2006 tentang Batas Daerah. • Permendagri No. 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Bagian Pemerintahan atau Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Bappeda atau OPD terkait Wakil-wakil OPD terkait. 11
PanduanTeknisPPBDes ........................................................................ _,, 12 Beraasarl<an liasil implementasi ai lapangan, aalam l<ontel<s upaya percepatan pelal<sanaan P.PB Des, penentuan kecamatan aan desa aaJ)at ailakul<an dengan mempertimbangl<an wilayah-wilayah yang telah memiliki Peta RBI aengan skala 1:5.000 atau yang tersedia citra tegak resolusi tinggi (misalnya SPOT 2,5 meter, ll<onos, Quickbird, Worldview, Pleaides, dan lainnya). Selain itu, dapat juga mempertimbangl<an lol<asi desa yang berada di dalam satu kecamatan. Jika sulit untuk menentukan lokasi desa yang berada di dalam satu kecamatan, maka dapat juga lokasi desa yang berbeda kecamatan, namun memiliki kesamaan budaya dan sejarah. Atau, dapat juga mencal<up desa yang berbatasan dengan kabupaten atau provinsi lain, tetaJ)i yang sudati ada P.eraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daeratinya.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Panduan Teknis PPB Des 02 Langkah 2: Legalisasi Panduan Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan dan Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Tim PPB Des) Aturan yang terkandung di dalam Permendagri No. 45 Tahun 2016 telah mencakup tata cara penetapan, penegasan, dan pengesahan batas desa. Demikian pula di dalamnya, telah terlampir penjabaran mengenai pedoman teknis dalam pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa. Dalam langkah yang kedua ini, tata cara dan pedoman teknis penetapan dan penegasan batas desa yang terkandung di dalam Permendagri No. 45 Tahun 2016 tersebut kemudian dilengkapi tiga aspek tambahan untuk memperjelas proses pelaksanaannya di lapangan. Pertama, penambahan aspek-aspek substantif dan teknis yang berasal dari praktik dan pengalaman kegiatan pemetaan di tingkat internasional. Kedua, penguatan prinsip-prinsip partisipatif sebagai pendekatan yang utama. Ketiga, penggunaan teknologi untuk memastikan peta yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi teknis dan ketentuan yang berlaku. Penyempurnaan tata cara ini kemudian dituangkan ke dalam bentuk Panduan Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang disahkan dalam bentuk Peraturan Bupati (Perbup). Sebagaimana juga diatur di dalam Permendagri No. 45 Tahun 2016, bahwa salah satu tahapan dari kegiatan penetapan dan penegasan batas desa adalah pembentukan Tim 13
PanduanTeknisPPBDes ........................................................................ Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten/Kota (Tim PPB Des) yang dilakukan oleh Bupati. Proses penentuan ang- gota Tim PPB Des dibahas oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan Bappeda dan berbagai OPD terkait. langkah yang kedua ini, seyogyanya dipimpin oleh Sekretaris Daerah atau Pejabat yang setingkat melalui Bappeda dengan melibatkan berbagai OPD yang terkait dengan kegiatan PPB Des. Proses pembentukan Tim PPB Des Kabupaten dan legalisasi Panduan Penetapan dan Penegasan Batas Desa pada Langkah Kedua secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut. Q (; .... c- c- c- [§-- ...,,, 14 Tujuan Metode Waktu Rincian Kegiatan Keluaran Materi Pendukung Pelaksana Kegiatan Peserta • Mengesahkan Panduan Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan dalam bentuk sebuah Peraturan Bupati. • Mengesahkan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Tim PPB Des) melalui Keputusan Bupati. Konsultasi, diskusi, fasilitasi, rapat koordinasi, dan penulisan naskah peraturan. Paling lama dua bulan. Lamanya kegiatan berbeda dari satu tempat ke tempat lain, tergantung pada lokasi kabupaten dan keaktifan para pejabat kabupaten, tantangan logistik, dan interaksi sebelumnya. • Persiapan • Merancang draf Peraturan Bupati tentang Panduan Penetapan dan Penegasan Batas Desa. • Merancang draf Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan. • Pelaksanaan Kegiatan • Mendiskusikan draf Panduan PPB Des dengan OPD yang relevan. • Mendiskusikan draf Peraturan Bupati tentang Panduan Penetapan dan Penegasan Batas Desa. • Mendiskusikan draf Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa. • Peraturan Bupati tentang Panduan Penetapan dan Penegasan Batas Desa. • Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa. • Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. • Permendagri No. 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. • Permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. • Permendagri No. 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa. • Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Kabupaten yang relevan. • Panduan Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang ditetapkan oleh MCA- Indonesia. Sekretaris Daerah Kabupaten atau OPD yang terkait dengan wilayah desa. Wakil-wakil OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) terkait.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PanduanTeknisPPBDes ''Penetapan dan penegasan batas desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis. Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 45 Tahun 2016 (lJ Catatan Pembelajaran Anggota Tim PPB Des memiliki kapasitas yang berbeda dan beragam. Kesibukan OPD dalam menjalankan birokrasi Pemerintah Daerah menjadi tantangan tersendiri. terutama dalam menyesuaikan jadwal kegiatan lapangan. Akan lebih efektif jika terdapat suatu aturan yang menetapkan secara eksplisit pembagian tugas dari setiap anggota di dalam SK Bupati Pembentukan Tim PPB Des. 15
Panduan Teknis PPB Des • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Langkah 3: Lokakarya Penetapan dan Penegasan Batas Desa untuk Tim PPB Des 16 Tim PPB Des terdiri dari perwakilan OPD yang terkait dengan penetapan dan penegasan batas desa. Oleh karena pemahaman para anggota tentang kegiatan penataan batas desa ini berbeda-beda, maka perlu dilakukan lokakarya yang harus dihadiri oleh seluruh anggota Tim PPB Des. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa semua anggota Tim PPB Des memahami dasar hukum, proses, dan mekanisme pelaksanaan kegiatan PPB Des. Secara keseluruhan, uraian dari Langkah Ketiga ini tertuang pada tabel di halaman berikut.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - Panduan Teknis PPB Des .Q (; .... Ci- Ci- c;- §1-- ... ''' Tujuan Metode Waktu Rincian Kegiatan Keluaran Materi Pendukung Pelaksana Kegiatan Peserta • Sosialisasi kegiatan PPB Des di tingkat Kabupaten. • Menjelaskan tahap-tahap pelaksanaan kegiatan PPB Des dan organisasi pelaksananya. • Menjelaskan pola koordinasi dan komunikasi antara Tim PPB Des, tim konsultan, dan MCA-Indonesia. • Membangun pemahaman yang sama, peran dan kontribusi masing-masing anggota Tim PPB Des sebagaimana diaturoleh Permendagri No. 45 Tahun 2016 dan peraturan Bupati setempat. • Pemaparan tata cara PPB Des menurut Permendagri No. 45 Tahun 2016 dan/atau peraturan Bupati setempat. • Pemaparan pengalaman pelaksanaan PPB Des. • Diskusi dan tanya jawab. 2 (dua) hari. • Persiapan • Koordinasi antara MCA-Indonesia, tim konsultan dan Tim PPB Des. • Penyiapan materi dan pemilihan fasilitator pertemuan. • Pelaksanaan Kegiatan • Pembahasan mengenai tata aturan perundang-undangan tentang PPB Des. • Pembahasan mengenai langkah-langkah/tahapan teknis pelaksanaan PPB Des. • Pembahasan mengenai proses dan mekanisme penyelesaian sengketa batas desa. • Lokakarya dan diskusi. Tim PPB Des di tingkat kabupaten memahami tahapan pelaksanaan PPB Des, beri- kut dengan peran, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing. • Peraturan Bupati terkait tentang Penetapan dan Penegasan batas Desa. • Permendagri No. 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa. • Permendagri No. 76 tahun 2012 tentang Penegasan Batas Daerah. • Laporan/pengalaman pelaksanaan proses PPB Des. • Laporan/pengalaman pelaksanaan proses Penyelesaian Sengketa Batas Desa dalam kegiatan PPB Des oleh MCA-Indonesia sebelumnya. • Referensi tentang PPB Des dan metode pemetaan partisipatif. MCA-Indonesia dan Pelaksana Teknis Kegiatan. Seluruh anggota Tim PPB Des Kabupaten. Tujuan utama lokakarya ini adalah untuk memastikan bahwa semua anggota Tim PPB Des memahami dasar hukum, proses, dan mekanisme pelaksanaan kegiatan PPB Des. - Tim Perencanaan Tata Guna Lahan Partisipatif MCA-Indonesia 2018 17
PanduanTeknis PPB Des - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Langkah 4: Pengumpulan, Kompilasi lnformasi Geospasial, Penyiapan Peta Kerja, dan Pengelolaan Basis Data Geospasial 18
Panduan Teknis PPB Des pemilikan lahan, rencana tata ruang wilayah kabupaten, pola penatagunaan tanah dan sengketa pertanahan yang ada di lokasi pelaksanaan kegiatan. Peta Kerja adalah alat utama dalam kegiatan penetapan batas desa/kelurahan. Pemetaan batas desa secara karto- metrik akan dilakukan di atas Peta Kerja ini. Jika tidak tersedia peta RBI dari BIG, maka Pelaksana Teknis Kegiatan harus menyiapkan Peta Kerja sebagai referensi ruang untuk penarikan garis segmen batas secara kartometr- ik. Peta ini disiapkan antara lain menggunakan citra tegak resolusi tinggi sesuai dengan tata cara yang dipersyaratkan oleh BIG, dan ditampilkan pada skala l :l .OOO sampai l :l 0.000. Peta ini sebelum dipergunakan, harus disepakati oleh Tim PPB Des, dan akan dipakai dalam berbagai kegiatan pertemuan, lokakarya atau pelatihan , konsultasi publik (pub- lic exposition) yang pada akhirnya menghasilkan Peta Pene- tapan Batas Desa secara kartometrik. Toponimi yang ada pada Peta RBI dapat digunakan untuk menamai tempat-tempat yang ada pada Peta Kerja tersebut sebagai permulaan. lnformasi dasar bentang alam yang me- nonjol lainnya, seperti punggung bukit dan puncak bukit/- gunung, dapat dimunculkan dengan bantuan data lain, misal- nya dengan menumpang tindihkan kontur atau dapat juga dengan menampilkan bayangan bukit (hill shade) yang dihasilkan dari model ketinggian digital (digital elevation model/OEM). label di bawah ini berisikan penjelasan secara detail dari pelaksanaan Langkah Keempat. Tujuan Q Metode (;-. .... Waktu • Menyediakan data dan informasi geospasial lain yang relevan dan terorganisasi dengan baik untuk menunjang PPB Des di tingkat kabupaten. • Menyiapkan Peta Kerja skala l :l 0.000. Peta Kerja dapat berupa citra satelit dengan resolusi minimal 5 pixel per Mm pada skala peta yang dimaksud (misalnya jika peta yang dihasilkan adalah skala l :l 0.000, l mm pada peta =l 0 meter di lapangan). Resolusi citra minimal adalah l 0 meter/5 pixel =2,5 meter). Jika menggunakan citra tegak resolusi tinggi, Peta Dasar ini dilengkapi juga dengan toponimi/nama geografi yang berasal dari Peta RBI skala terbesar yang ada untuk daerah tersebut. • Mengelola data geospasial yang dihasilkan selama proses PPB Des berlangsung menurut standar KUGI. • Mendukung kegiatan-kegiatan PPB Des pada langkah selanjutnya yang memerlu- kan alat bantu berupa peta dan/atau yang menghasilkan data geospasial yang perlu dikelola oleh sistem (toponimi/nama geografi, delineasi sumber daya alam, pemutakhiran jaringan jalan, dan lain-lain). • Pengorganisasian data digital, pengolahan dan penyuntingan data geopasial digi- tal dengan menggunakan perangkat lunak SIG. • Pengelolaan citra tegak resolusi tinggi. • Sesuai dengan rekomendasi BIG, pengukuran geodesi dengan akurasi paling buruk setengah resolusi citra tegak resolusi tinggi yang digunakan sebagai Ground Control Point (GCP). • Pengelolaan database geospasial vektor mengikuti standar KUGI. • Dua bulan untuk penyedian Peta Kerja skala l :l .000 sampai l :l 0.000 atau lebih baik, yang telah diverifikasi oleh BIG. (Proses teknis penyiapan Peta Kerja ini bisa dilakukan berbarengan dengan kegiatan pengumpulan data bersama masyarakat di lapangan, misalnya pemetaan toponimi, identifikasi untuk pemetaan sumber daya, hingga mendiskusikan lokasi-lokasi yang menjadi batas antara desa). • Pengelolaan basis data geospasial ini tidak berhenti setelah Peta Kerja skala l :l .000 sampai l :l 0.000 atau yang lebih baik sudah diselesaikan, melainkan dilak- sanakan terus-menerus sampai Peta Penetapan Batas Desa dan Peta Batas Desa selesai dipersiapkan dan telah diverifikasi oleh Tim PPB Des. 19
Panduan Teknis PPB Des • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • c- c- c- 20 Rincian Kegiatan • Mendapatkan Peta RBI dengan skala terbesar yang tersedia. • Jika Peta RBI skala l :5.000 tidak tersedia dari BIG, maka dilakukan penyiapan Peta Kerja dengan menggunakan citra tegak resolusi tinggi sebagaimana yang disyaratkan dalam Perka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa. • Mengidentifikasi jenis, tahun perekaman, cakupan wilayah perekaman, liputan awan, spesifikasi teknis dan keberadaan citra tegak resolusi tinggi yang tersedia untuk daerah yang akan dilakukan PPB Des. • Memilih citra resolusi tinggi terbaik dan terbaru sesuai dengan kriteria dan ketentuan teknis BIG yang mencakup lokasi desa-desa yang akan dilakukan PPB Des dengan sepengetahuan Tim PPB Des, yang nantinya akan dipakai sebagai Peta Kerja. • Mendapatkan citra resolusi tinggi yang sudah diidentifikasi baik dengan cara meminta dari LAPAN atau BIG ataupun membeli kepada vendor jika LAPAN dan BIG sudah merekomendasikannya. • Melakukan manipulasi citra resolusi tinggi tadi sehingga dihasilkan Citra Tegak Resolusi Tinggi sebagaimana yang diatur oleh Perka BIG. Pemerintah Daerah/ Pelaksana Teknis meminta BIG untuk melakukan proses ini. Jika dilakukan sendiri, setelah selesai, BIG melakukan telaah ketepatan georeferensi citra tegak tersebut dan memberikan laporan dalam bentuk berita acara. • Mendapatkan data OEM dari BIG untuk nantinya dapat dipakai sebagai acuan data ketinggian. • Menata letak peta dasar dengan memadukan semua keterangan yang dianggap layak (misalnya kontur dari hasil interpolasi OEM, toponimi dari peta RBI skala lebih kecil yang dimiliki) dalam batasan sesuai dengan panduan/indeks Nomor Lembar Peta sesuai skala yang dipakai. Selanjutnya mencetak peta citra tegak resolusi tinggi sebagai pengganti peta kerja sesuai dengan Perka BIG {SNI: Standar Nasional Indonesia). • Tim PPB Des menyepakati dan membuat berita acara kesepakatan atas peta kerja yang akan dipakai dalam kegiatan PPB Des. • Membuat peta kerja (cetak) dengan cakupan seluruh desa yang akan melak- sanakan PPB Des dengan skala terbesar disesuaikan dengan kemampuan citra tegak resolusi tinggi dalam format cetak, dimaksudnkan sebagai alat bantu dalam identifikasi tempat-tempat batas desa secara kartometrik dan pengumpulan data di lapangan lainnya (delienasi sumber daya alam, sumber daya sosial, pengumpu- lan toponimi/nama geografis). Jika proses pengumpulan data di lapangan akan dilakukan secara digital (misalnya dengan bantuan komputer, perangkat lunak SIG, proyektor, dengan bantuan sabak (tablet) digital atau dengan bantuan GPS), data-data digital penyusun peta dasar/peta kerja dapat diorganisir lengkap untuk diberikan ke masing-masing desa. • Untuk memudahkan proses pengumpulan keterangan tentang batas desa di lapangan, dapat juga dikumpulkan berbagai keterangan dan data lain dari berbagai OPD di tingkat kabupaten dan/atau provinsi terkait pengelolaan sumber daya alam seperti, namun tidak terbatas kepada (Jika kabupaten tersebut sudah dilaksanakan PMaP terutama Task 2, 3, dan 4, data-data ini sudah tersedia dan dapat diperoleh dari MCA-Indonesia): • Lokasi konsesi (kehutanan, perkebunan, pertambangan, energi); • Perizinan/lisensi;
~ IB Keluaran Materi Pendukung Panduan Teknis PPB Des • Peta-peta kadastral; • Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK); • Rencana Detail Tata Ruang Gika ada); • Pola penatagunaan tanah; dan • Pola penguasaan dan pemilikan tanah. • Melakukan analisa ketepatan geolokasi atas data-data yang berhasil dipergunakan, memperbaiki, mendapatkan data lain yang lebih tepat, atau memutuskan untuk menghapus data tertentu jika ketepatan geolokasinya (akurasi keruangannya) sangat buruk. • Peta-peta yang berhasil dikumpulkan selanjutnya dikelompokkan sesuai tematik- nya, dan penyamaan sistem koordinat sehingga keterangan/data tersebut dapat di- tumpang tindihkan di atas peta dasar. • Menyiapkan turunan dari data-data digital yang dikelola untuk dapat dipakai se- bagai alat bantu dalam kegiatan PPB Des (misalnya hill shade, perpsektif 3 dimensi, dan lain-lain) serta mempersiapkan basis data geospasial, termasuk data turunan- nya untuk dapat dipakai di masing-masing desa yang melaksanakan PPB Des. • Peta Kerja yang telah disepakati dan disetujui oleh Tim PPB Des dalam bentuk cetak, berikut dengan berita acara kesepakatannya. • Dalam hal tidak tersedianya Peta RBI skala 1:5.000 atau yang lebih baik, substitusi peta kerja yang akan dipergunakan telah mendapat persetujuan dari BIG dalam bentuk berita acara. • Tersedia dan siap digunakannya Peta Kerja sesuai skala yang telah ditetapkan dalam format digital dan cetak. • Terorganisasinya data dan informasi tentang lokasi konsesi, perizinan/lisensi, peta kadastral, tata ruang wilayah kabupaten, pola penatagunaan tanah, sistem pengua- saan dan pemilikan atas tanah di kabupaten/ kota tempat pelaksanaan kegiatan yang telah menggunakan sistem koordinat yang konsisten, mudah diakses dalam format yang dapat memudahkan proses PPB Des, terutama saat memakai semua keterangan ini ketika berdiskusi dengan masyarakat desa. • Terkelolanya data yang dihasilkan dalam kegiatan PPB Des sesuai dengan standar KUGI. • Pada waktunya, setelah selesai disepakati batas desa secara kartometrik, menyiapkan peta-peta Penetapan Batas Desa untuk dipakai sebagai bahan dalam penerbitan Peraturan Bupati tentang Batas Desa. • Pada waktunya, setelah selesai disepakatinya batas desa di lapangan dalam kegia- tan Penegasan Batas Desa, menyiapkan peta-peta Penetapan Batas Desa untuk dipakai sebagai bahan dalam penerbitan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa. • Menyiapkan basis data geospasial lengkap dengan peta Penetapan dan Batas Desa, peta sumber daya penting, dan peta wilayah adat untuk dikembalikan kepada masing-masing desa. • Permendagri No. 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa. • Peraturan Bupati tentang Panduan Pelaksanaan Penetapan dan Penegasan Batas Desa. • SNI tentang Peta Dasar skala 1:5.000. • Perka BIG tentang Penyusunan Peta Dasar skala 1:5.000. 21
PanduanTeknisPPBDes ..................................................................... [§-- •••,,, 22 Materi Pendukung Pelaksana Kegiatan _,, • Surat Pengantar dari Pemerintah Kabupaten/Kota terkait untuk meminta data kepada LAPAN. • Surat Pengantar dari Pemerintah Kabupaten/ Kota terkait untuk meminta data kepada BIG. Pelaksana Teknis Kegiatan (ahli SIG dibantu oleh ahli geodesi, ahli geografi, ahli pe- metaan, dan/atau pakar pengelolaan sumber daya). Catatan Pembelajaran Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala Penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu. Berdasar- kan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang lnformasi Geospasial Dasar, bahwa penyelenggaraan peta dasar sebagai lnformasi Geospasial Dasar adalah kewenangan dari Badan lnformasi Geospasial (BIG). Ketersediaan Peta Dasar Rupabumi Indonesia (RBI) skala 1:5.000 adalah salah satu tantangan terbesar di dalam kegiatan PPB Des. Berdasarkan data dari Badan lnformasi Geospasial (BIG) yang disampaikan pada Simposium Nasional Perencanaan Tata Guna Lahan Partisipatif pada Oktober 2017, bahwa status ketersediaan dari Peta Dasar RBI skala 1:5.000 adalah sangat terbatas, yakni hanya sebanyak 573 Nomor Lembar Peta (NLP) atau mencakup hanya 1 %dari wilayah Indone- sia. Dalam hal peta RBI skala 1 : 5.000 belum tersedia, maka digunakan citra satelit tegak resolusi tinggi (CSTRT) dengan resolusi spasial paling rendah 4 meter. Namun, hanya terdapat total lebih kurang 1.024 Desa/Kelurahan yang tersedia data CSTRT dan foto udara. Pengadaan citra satelit adalah dilakukan oleh LAPAN, di mana BIG yang melakukan ortorektifikasi. Dalam konteks upaya percepatan PPB Des, proses ini perlu mendapat perhatian untuk dipercepat pengadaannya. Berdasarkan proses implementasi kegiatan PPB Des MCA-Indonesia di lapangan, citra satelit sangat membantu bagi masyarakat mengenali lansekap wilayahnya yang disajikan dalam Peta Kerja. Dengan menambahkan/menumpang- tindihkan DEM atas CSTRT, topografi wilayah tersebut akan semakin jelas.
TAHAP II - PERSIAPAN LAPANGAN 05 Langkah 5: Orientasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa untuk Tim Teknis Kecamatan Kegiatan ini diselenggarakan guna memberikan orientasi bagi seluruh ang- gota Tim Teknis Kecamatan dan Social and Communication Facilitator (SCF) sehingga mereka dapat memahami tujuan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Diharapkan melalui kegiatan orientasi ini, seluruh anggota Tim Teknis Kecamatan dan SCF dapat memiliki pemahaman yang utuh tentang peran mereka dalam pelaksanaan peneta- pan dan penegasan batas desa, berikut dengan proses serta tahapan kegiatan yang akan dijalankan bersama kecamatan dan desa-desa yang dipilih. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pelaksana Teknis Kegiatan dan MCA-Indonesia. Kegiatan ini wajib diikuti oleh Ketua Tim dan seluruh anggota Tim Teknis Kecamatan. Penting untuk digarisbawahi, bahwa kegiatan ini bukanlah merupakan sub- stitusi atau pengganti bagi kegiatan perencanaan dan koordi- nasi internal dalam menyiapkan tim kerjanya. Uraian terperinci dari kegiatan pada Langkah Kelima ini dapat dilihat pada tabel di halaman berikut. 23
PanduanTeknisPPBDes ........................................................................ .a. (; .... c- c- c- 24 Tujuan Metode Waktu Rincian Kegiatan • Memberikan pemahaman kepada seluruh anggota Tim Teknis Kecamatan atas latar belakang, visi, dan pendekatan PPB Des. • Memahami tata cara melaksanakan PPB Des sesuai dengan Permendagri No. 45 tahun 2016 dan/atau Peraturan Bupati tentang Panduan Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan. • Memberikan pembekalan kemampuan teknis yang relevan kepada anggota Tim Teknis Kecamatan sesuai dengan perannya masing-masing. • Memberikan pembekalan teknis untuk mempersiapkan administrasi dan pendokumentasian kegiatan PPB Des, serta pelibatan para pemangku kepentingan (stakeholders engagement). • Membangun pemahaman anggota Tim Teknis Kecamatan atas budaya, adat istiadat, dan kondisi alam setempat, sehingga mampu memfasilitasi dan bekerja sama dengan masyarakat dalam proses PPB Des. • Memberikan pemahaman tentang sistem monitoring dan pelaporan internal atas pelaksanaan PPB Des (dengan asumsi pelaksana PPB Des memiliki sistem moni- toring dan pelaporan internal). • Memberikan pemahaman tentang Environmental and Social Management System (ESMS). • Membangun kebersamaan dalam tim (team building). Lokakarya dengan pendekatan pendidikan untuk orang dewasa (andragogi). • Dua hari untuk pelatihan pelibatan para pemangku kepentingan (stakeholders engagement). • Tiga hari untuk pembekalan teknis. Mengingat singkatnya waktu, maka perlu dipersiapkan dengan baik teknis pelaksanaan, materi pendukung beserta keterse- diaan panduan pelaksanaan teknisnya. • Perencanaan dan Persiapan • Pelaksanaan Kegiatan • Penjelasan tentang latar belakang, visi, dan pendekatan PPB Des. • Penjelasan tentang PPB Des, langkah-langkah dan alur kegiatan, berdasarkan aturan yang terkandung di dalam Permendagri No. 45 Tahun 2016 dan • Peraturan Bupati tentang Panduan Pelaksanaan PPB Des. • Penjelasan tentang pelibatan para pemangku kepentingan. • Penjelasan tentang peran, tugas, fungsi dan keterampilan yang diharapkan masing-masing anggota tim. • Pengenalan tentang beberapa alat bantu kerja yang digunakan dalam pelaksa- naan kegiatan lapangan (administratif, alat survei, alat bantu diskusi pemetaan, dan lain-lain). • Pengenalan tentang tata cara komunikasi, koordinasi dan pelaporan yang men- jadi tanggung jawab masing-masing anggota tim, baik secara internal maupun eksternal dengan Tim PPB Des dan MCA-Indonesia. • Penjelasan tentang ESMS, terutama kondisi-kondisi yang menyebabkan terpicunya perhatian atas Performance Standard tertentu dan tata cara untuk memenuhi ketentuan yang digariskan. • Penjelasan tentang kebiasaan dan adat istiadat oleh tokoh masyarakat setempat. • Pembangunan kebersamaan tim (team building).
Keluaran ~-- Materi Pendukung ... ''' Pelaksana Kegiatan Peserta Panduan Teknis PPB Des • Tim Teknis Kecamatan memahami tata cara pelaksanaan PPB Des sesuai dengan yang diatur dalam Permendagri No. 45 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati terkait PPB Des. • Tim Teknis Kecamatan mampu menggunakan alat-alat bantu/pendukung yang dipakai dalam PPB Des. • Tim Teknis Kecamatan mampu melibatkan para pemangku kepentingan. • Tim Teknis Kecamatan yang peka terhadap hal-hal yang mungkin memicu perhatian atas Performance Standard. • Tim Teknis Kecamatan mengerti adat istiadat setempat dan memiliki keterampilan untuk memfasilitasi kegiatan PPB Des. • Terbentuk Tim Teknis Kecamatan yang kuat dan efektif. • Permendagri No. 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa. • Permendagri No. 76 Tahun 2012 tentang Penegasan Batas Daerah. • Peraturan Bupati tentang Panduan Penetapan dan Penegasan Batas Desa. • Keputusan Bupati tentang Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa. • Manual/panduan tentang: • Langkah-langkah pelaksanaan PPB Des. • Penggunaan alat bantu survei (GPS). • Penggunaan alat bantu pengumpulan data spasial (peta dasar, peta dasar digital dengan pemakaian sesuai dengan apa yang direncanakan dalam PPB Des - diproyeksikan ke komputer, menggunakan sabak/tablet, telepon pintar, dan lain-lain). • Panduan pengumpulan dan pendokumentasian cerita dan sejarah lisan. • Pelibatan para pemangku kepentingan. • Environmental and Social Management System (ESMS). Pelaksana Teknis Kegiatan dan Tim PPB Des. • Staff PLUP dari MCA-Indonesia; • Ketua Tim Pelaksana PPB Des; • Tim Geospasial, Tim ESMS, Tim Pelibatan Para Pemangku Kepentingan, Tim Pelaporan, dan Tim Monitoring dan Evaluasi; • Semua anggota Tim Teknis Kecamatan; dan • Perwakilan Tim PPB Des. 25
PanduanTeknisPPBDes .................................................................. 06 Langkah 6: Pembahasan dan Penetapan Rencana Kerja serta Koordinasi Kegiatan PPB Des di Tingkat Kabupaten I Sebagai bagian dari pers1apan di tingkat lapangan, Pelaksana Teknis Kegiatan bekerja sama dengan Tim PPB Des melaksanakan pertemuan untuk membahas rencana kegiatan dan mekanisme koordi- nasi. Kegiatan ini dipimpin oleh Bupati atau pejabat yang diberi mandat, diikuti oleh Tim PPB Des, dan pihak Pelaksana Teknis Kegiatan. Bupati tentang Panduan PPB Des. Selain itu, dipapar- kan juga rencana kerja PPB Des, berikut dengan mekanisme koordinasi dan komunikasi antara Pelaksana Teknis Kegiatan dan Tim PPB Des yang secara rinci dijelaskan pada tabel di bawah ini. Dalam pertemuan ini disampaikan tata cara PPB Des sesuai dengan Permendagri No. 45 Tahun 2016 dan Peraturan .Q (; .... c- c-c- ~ a Tujuan Metode Waktu Rincian Kegiatan Keluaran Materi Pendukung ••• II Pelaksana Kegiatan ;tit; Peserta 26 • Pemaparan rencana kerja kegiatan PPB Des kepada Tim PPB Des yang terdiri dari OPD terkait di tingkat kabupaten. • Menyepakati rencana kerja dan mekanisme koordinasi kegiatan PPB Des antara Pelaksana Teknis Kegiatan dan Tim PPB Des. Paparan dan diskusi. Dua hari, belum termasuk beberapa hari persiapan kegiatan. • Persiapan; • Pelaksanaan; dan • Pertemuan koordinasi antara Tim PPB Des dan Pelaksana Teknis Kegiatan. • Kesepakatan tentang Rencana Kerja PPB Des di tingkat kabupaten. • Kesepakatan tentang mekanisme koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan PPB Des. • Kesepakatan antar para Camat dan Kepala Desa yang wilayahnya bertetangga dengan lokasi pelaksanaan PPB Des. • Permendagri No. 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa. • Permendagri No. 76 Tahun 2012 tentang Penegasan Batas Daerah. • Peraturan Bupati tentang Panduan Penetapan dan Penegasan Batas Desa. • Keputusan Bupati tentang kecamatan dan desa yang menjadi lokasi kegiatan PPB Des. • Panduan langkah-langkah pelaksanaan PPB Des. Pelaksana Teknis Kegiatan dengan Tim PPB Des. • Semua anggota Tim PPB Des. • Camat dari kecamatan yang berbatasan dengan lokasi kegiatan. • Pelaksana Teknis Kegiatan.
.................................................................. PanduanTeknisPPBDes 07 Langkah 7: Pembahasan dan Penetapan Rencana Kerja Kegiatan PPB Des serta Koordinasi di Tingkat Kecamatan Sebagai tindak lanjut dari kegiatan sosialisasi dan perencanaan kegiatan PPB Des di tingkat kabupaten, Pelaksana Teknis Kegiatan berkoordinasi dengan Pemerintah Kecamatan untuk menyelenggarakan sosialisasi dan pembahasan rencana kerja PPB Des di tingkat kecamatan. Kegiatan ini dihadiri oleh Tim PPB Des, Pelaksana Teknis Ke- giatan, seluruh Kepala Desa berikut dengan Ketua Badan Per- musyawaratan Desa (BPD) dari Desa/Kelurahan tempat PPB Des dilaksanakan, serta Camat dan Kepala Desa dari desa-desa yang berbatasan dengan Pelaksanaan PPB Des. masing-masing desa/kelurahan. Dijelaskan pula tentang peran dari Tim Pelaksana Desa untuk memastikan partisipasi masyarakat dalam kegiatan PPB Des, termasuk kriteria- kriteria yang sebaiknya dimiliki oleh Tim Pelaksana Desa/Kelurahan. Tim Pelaksana Teknis Kegiatan memaparkan tentang proses dan tahapan kegiatan PPB Des yang akan dilaksanakan di label berikut ini berisikan penjelasan terperinci mengenai pelaksanaan dari Langkah Ketujuh dalam kegiatan PPB Des. 0. (; .... c- c- c- Tujuan Metode Waktu Rincian Kegiatan • Menjelaskan maksud dan tujuan PPB Des kepada pemerintah dan masyarakat desa yang akan melaksanakan PPB Des. • Menjelaskan tahap-tahap pelaksanaan PPB Des dan organisasi pelaksananya, termasuk konsekuensi pelaksanaan kegiatan PPB Des tersebut yang harus melibatkan masyarakat, dan penerapan prinsip-prinsip PADIATAPA (FPIC). • Menyusun dan menyepakati rencana kerja dan mekanisme koordinasi PPB Des di tingkat kecamatan. • Memastikan para Kepala Desa dan Ketua BPD menyepakati pelaksanaan PPB Des di desa masing-masing. • Menyepakati kriteria Tim Pelaksana Desa. Pemaparan, diskusi, dan tanya jawab. Pelaksanaan kegiatan 1 (satu) hari, belum termasuk waktu persiapannya. • Persiapan: • Pertemuan koordinasi pelaksanaan kegiatan antara Tim Pelaksana Teknis, Tim PPB Des, dan Camat dari dari kecamatan yang desanya berbatasan dengan desa-desa yang melaksanakan PPB Des. yang berbatasan dengan lokasi PPB Des. • Menyusun kerangka acuan. • Memastikan kehadiran calon peserta. • Pelaksanaan Kegiatan • Pemaparan tata cara pelaksanaan PPB Des. • Pemaparan tentang penerapan pendekatan partisipatif yang akan melibatkan lebih banyak anggota masyarakat desa dalam kegiatan PPB Des yang akan dilaksanakan. 27
PanduanTeknisPPBDes ........................................................................ Keluaran [§]-- Materi Pendukung •••,,, Pelaksana Kegiatan Peserta 28 • Pemaparan rencana kegiatan dalam kaitannya dengan desa-desa yang berbatasan dengan lokasi pelaksanaan PPB Des yang masuk dalam kecamatan lain, termasuk kerja sama apa yang diharapkan dari mereka. • Pemaparan tentang proses dan strategi untuk melibatkan peran serta masyarakat desa dalam kegiatan PPB Des, dan upaya-upaya dari Tim Pelaksa- na Desa/ Kelurahan untuk memastikan bahwa partisipasi masyarakat tersebut dapat disalurkan. • Pembuatan rencana kerja secara terperinci di tingkat kecamatan. • Pembahasan kriteria anggota Tim Pelaksana Desa. • Peserta memahami tata cara PPB Des dan pelibatan masyarakat di dalamnya. • Rencana kerja PPB Des yang disepakati dan telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat. • Dukungan dan kerja sama dengan kecamatan yang bertetangga dengan lokasi pelaksanaan kegiatan PPB Des. • Mekanisme koordinasi dan komunikasi kegiatan PPB Des di tingkat kecamatan. • Kepala Desa, BPD, dan perwakilan dari desa yang bertetangga memahami dan mendukung pelaksanaan kegiatan PPB Des. • Dokumen persetujuan pelaksanaan kegiatan PPB Des di tingkat kecamatan dan desa. • Kriteria Tim Pelaksana Desa yang disepakati oleh Kepala Desa dan Camat. • Permendagri No. 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. • Permendagri No. 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa. • Peraturan Bupati tentang Panduan Penetapan dan Penegasan Batas Desa. • Keputusan Bupati tentang kecamatan dan desa yang menjadi lokasi kegiatan PPB Des. • Drat Rencana Kerja di tingkat kecamatan. • Kesepakatan tentang Rencana Kerja PPB Des di tingkat kabupaten. • Kesepakatan tentang mekanisme koordinasi dalam pelaksanaan PPB Des di tingkat kabupaten. • Materi-materi teknis tertulis pelaksanaan PPB Des. Pelaksana Teknis Kegiatan (Tim Teknis Kecamatan) bekerja sama dengan Camat setempat. • Tim PPB Des; • Tim Pelaksana Teknis; • Seluruh Kepala Desa dan Ketua BPD dari lokasi pelaksanaan PPB Des; • Tokoh Masyarakat; • Tim Teknis Kecamatan; • Camat dan Kepala Desa dari desa-desa yang berbatasan dengan lokasi PPB Des.
PEf4lBENTU~NUSYAWARAH DESA • PE TIM PELAKSA NE.TAPAN DAN PE NA DESA (TPD) Desa Persiapan G . NEGASAN BATAS DESA unian Asri, Kecamatan Bayan . Lombok Uta 17 Juli 2017 ra MILLENIUM CHALLENGE Mengentaskan Kemlsklnan Mei~~~~T ~•:DONESIA m u. an Ekonoml Setelah kegiatan Pembahasan dan Penetapan Rencana Kerja serta Koordinasi di tingkat Kecamatan dilaksanakan, Tim Teknis Kecamatan memfasilitasi Camat dan para Kepala Desa untuk melakukan musyawarah di masing-masing desa dalam rangka pelaksanaan PPB Des. Musyawarah ini bertu- juan untuk membentuk Tim Pelaksana Desa (TPD) yang akan berperan penting untuk memastikan aspek partisipatif dan keterlibatan berbagai unsur masyarakat dalam PPB Des di masing-masing desa. TPD dibentuk dengan beranggotakan dari warga desa yang memiliki ketertarikan dan potensi dalam proses PPB Des. Peran utamanya adalah untuk sebagai fasilitator dalam ke- giatan PPB Des. Kriteria untuk warga desa yang hendak men- jadi anggota TPD adalah harus bisa membaca dan menulis, mampu berkomunikasi, dipercaya masyarakat, memiliki kemampuan untuk menjadi fasilitator dalam menghimpun informasi dan keterangan tentang batas desa/kelurahan, serta kriteria-kriteria lain sebagaimana yang telah dihasilkan sebelumnya pada Langkah 5. Secara lebih terperinci, uraian dari Langkah 8 ini dijabarkan pada tabel di halaman berikut. 29
PanduanTeknisPPBDes ........................................................................ .a. (;" .... c- c- c- ~ El •••,,, 30 Tujuan Metode Waktu Rincian Kegiatan Keluaran Materi Pendukung Pelaksana Kegiatan Peserta • Menjelaskan Rencana Kerja tingkat Kecamatan. • Menjelaskan kriteria, tugas dan peran Tim Pelaksana Desa. • Menjelaskan prosedur dan tata cara kerja Tim Pelaksana Desa. • Membentuk/menetapkan Tim Pelaksana Desa. • Merumuskan Rencana Kerja TPD, mekanisme koordinasi antara TPD dan Pemerintah Desa, serta mekanisme dukungan teknis dari fasilitator dan Tim Teknis Kecamatan. Pemaparan dan musyawarah untuk mufakat. 1 (satu) minggu (pelaksanaan kegiatan 1 hari ditambah dengan persiapan). • Persiapan: • Tim Teknis Kecamatan berkoordinasi dengan Camat dan Kepala Desa untuk menyusun kerangka acuan dan memastikan kehadiran peserta. • Pelaksanaan Kegiatan • Mengidentifikasi kelompok masyarakat dan para pemangku kepentingan di desa termasuk masyarakat adat dan kelompok rentan lainnya dengan menerapkan prinsip-prinsip PADIATAPA (FPIC). • Musyawarah antara Kepala Desa, Ketua BPD, tokoh masyarakat, dan Camat. • Diskusi penyusunan Rencana Kerja Tim Pelaksana Desa. • Diskusi penyusunan mekanisme koordinasi antara TPD dengan pemerintah desa. • Diskusi penyusunan mekanisme dukungan teknis dari Tim Teknis Kecamatan dan pelibatan masyarakat adat. • Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Desa untuk masing-masing desa. • Rencana Kerja dan rincian tugas Tim Pelaksana Desa. • Mekanisme koordinasi antara TPD dan Pemerintah Desa. • Mekanisme koordinasi antara Tim Teknis Kecamatan dengan Tim Pelaksana Desa • Permendagri No. 76 Tahun 2012 tentang Penegasan Batas Daerah.Permendagri • No. 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa. • Peraturan Bupati tentang Panduan Penetapan dan Penegasan Batas Desa. • Keputusan Bupati tentang kecamatan dan desa yang menjadi lokasi kegiatan PPB Des. • Rencana Kerja PPB Des yang disepakati dan telah disesuaikan dengan agenda masyarakat setempat. • Mekanisme koordinasi kegiatan PPB Des di tingkat kecamatan. • Dokumen Kesepakatan Pelaksanaan PPB Des di tingkat kecamatan. • Kriteria Tim Pelaksana Desa. Tim Teknis Kecamatan berkoordinasi dengan Kepala Desa dan Camat. • Camat; • Kepala Desa; • Kepala Dusun; • Ketua BPD; • Tokoh masyarakat; • Perwakilan Tim PPB Des; dan • Perwakilan berbagai kelompok dalam masyarakat desa, termasuk kelompok perempuan, pemuda, dan masyarakat yang rentan.
TPD dibentuk dengan beranggotakan dari warga desa yang memiliki ketertarikan dan potensi dalam proses PPB Des. Peran utamanya adalah sebagai fasilitator dalam kegiatan PPB Des. Panduan Teknis PPB Des Penetapan dan Penegasan Batas Desa mencakup proses dan aspek-aspek yang bersifat teknis dan sosial. Proses dan aspek teknis bertujuan untuk memenuhi syarat-syarat teknis pemetaan. Sementara, proses dan aspek sosial bertujuan untuk mengupayakan kesepahaman dan persetu- juan di antara warga desa bersangkutan serta antar Pemerintahan Desa-Desa yang bertetangga. 31
Panduan Teknis PPB Des Langkah 9: Lokakarya Penguatan Kapasitas Tim Pelaksana Desa {TPD} Lokakarya ini bertujuan untuk memberikan orientasi secara menyeluruh mengenai tujuan dan tahapan PPB Des serta pemetaan sumber daya. Di dalamnya, dilaksanakan kegiatan pengembangan kapasitas TPD, yang mencakup kemampuan teknis pemetaan dan kemampuan mengumpulkan dan mendokumentasikan data, informasi serta keterangan baik tertulis maupun lisan di tingkat desa yang meliputi informasi tentang sejarah, pengetahuan lokal, tradisi, budaya, dan lain-lain. Sebagai hasilnya, dapat terwu- jud peningkatan pengetahuan dan keterampilan dari Tim Pelaksana Desa dalam memfasilitasi proses penetapan dan penegasan batas desa secara partisipatif. Di dalam lokakarya ini, Pelaksana Teknis Kegiatan memapar- kan tahapan kegiatan dan metodologi PPB Des dengan menggunakan pendekatan pendidikan untuk orang dewasa (andragogi), Experiential Learning Theory, dan metode lain yang bersifat partisipatif, yang menekankan keseimbangan antara penjelasan teoretis dengan praktik lapangan. Lokakarya Penguatan Kapasitas TPD ini terdiri dari dua bagian penting. Pertama, penjelasan tentang metodologi dan tahapan kegiatan PPB Des. Kedua, pelatihan teknis bagi Tim Pelaksana Desa, yang berisikan materi metode penelitian antropologi/sosial, materi dasar-dasar peta dan pemetaan, pengetahuan keruangan, pengenalan dan pengaplikasian alat bantu survei, ketentuan-ketentuan di dalam PPB Des, dan penggambaran batas desa pada peta kerja. Pelaksanaan dari pelatihan ini akan lebih baik dan berjalan efektif jika dilakukan klasifikasi terlebih dahulu terhadap anggota TPD berdasarkan pada 2 (dua) bentuk ketertarikan di dalam kegiatan PPB Des. Pertama, ketertarikan dalam aspek pengumpulan dan pendokumentasian data dan informasi di tingkat desa, seperti sejarah, pengetahuan lokal, tradisi dan budaya. Kedua, ketertarikan terhadap aspek keruangan dari kegiatan PPB Des. Dalam pelaksanaannya, kedua kelompok ini tetap akan diberikan materi dasar yang sama. Namun, pada saat memasuki materi yang terkait dengan aspek teknis, anggota TPD dapat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok sesuai dengan ketertarikannya masing-masing. Sehingga, kegiatan pelatihan dapat berjalan secara lebih efektif dan efisien. Proses, mekanisme, penyelenggaraan, dan materi lokakarya ini dijelaskan secara lengkap pada tabel di halaman berikut. 33
PanduanTeknisPPBDes ........................................................................ .a. (; .... c-c- c- 34 Tujuan Metode Waktu Rincian Kegiatan • Menjelaskan visi, misi, dan tahap-tahap pelaksanaan PPB Des. • Memberikan pembekalan kepada peserta tentang tata cara pengumpulan data dan informasi sosial serta kemasyarakatan (seperti latar belakang budaya, sejarah, ter- masuk juga bentuk-bentuk pengelolaan sumber daya yang ada oleh masyarakat setempat), serta dapat menggali dan mendokumentasikan pola penggunaan/tata guna wilayah, mengumpulkan bukti-bukti klaim wilayah, baik menurut cerita/ sejarah lisan maupun dokumen tertulis. • Memberikan pembekalan dan keterampilan teknis tentang peta dan penggunaan peralatan pemetaan (GPS/GNSS Geodetic, kompas, UAV, dan peralatan pemetaan lainnya) untuk dapat melakukan orientasi ruang dalam peta, menghubungkan peta dengan bentang alam di darat, plotting/menempatkan posisi di lapangan ke dalam peta dasar secara kartometrik kepada peserta (TPD) dalam proses pelaksanaan PPB Des. • Memberikan pengenalan, pembekalan, dan/atau keterampilan teknis kepada peserta tentang aspek keruangan dalam wilayah administrasi Desa. • Memberikan keterampilan kepada peserta untuk dapat memfasilitasi proses pengumpulan data keruangan secara kartometrik (menggunakan peta), mulai dari melengkapi nama-nama tempat (toponimi) hingga pemetaan sederhana atas lokasi tempat-tempat penting, sumber daya (alam dan budaya), dan batas desa. • Menjelaskan tentang tata cara penetapan batas desa secara kartometrik dan penegasan batas desa melalui penentuan lokasi batas desa di lapangan, pema- sangan pilar batas, dan penentuan koordinatnya. • Pemaparan dan peragaan. • Tanya-jawab. • Praktik penggunaan alat. • Diskusi kelompok. 3 (tiga) hari di luar waktu persiapan. • Persiapan: • Menyusun kerangka acuan dan anggaran. • Memastikan kehadiran peserta. • Memastikan tersedianya ruangan yang cukup untuk menampung seluruh pe- serta, kursi dan meja yang cukup. • Memastikan tersedianya penginapan yang cukup untuk menampung peserta yang perlu menginap di dekat lokasi pelaksanaan lokakarya. • Memastikan alat peraga dan alat bantu dalam keadaan baik dan dapat dipergu- nakan (pengeras suara, proyektor, lampu penerangan, generator set, dan alat bantu lainnya yang diperlukan). • Memastikan tersedia catu tenaga listrik yang cukup, dan jika diperlukan, pembangkit listrik cadangan (generator) saat tenaga listrik dari sumber utama tidak tersedia. • Memastikan panduan kegiatan, panduan penggunaan alat, dan panduan pengumpulan data, panduan fasilitasi dan panduan-panduan tertulis lainnya, sudah tersedia. • Pelaksanaan: • Memaparkan tahapan-tahapan kegiatan PPB Des. • Memperkenalkan dan memberikan pelatihan mengenai tata cara dalam
Keluaran [§]-- Materi Pendukung •••,,, Pelaksana Kegiatan ;tit; Peserta Panduan Teknis PPB Des memfasilitasi proses pengumpulan data sosial budaya, praktik pengelolaan sumber daya alam, serta sejarah, yang biasanya bersifat lisan (pelatihan mengenai pendekatan dan teknik pengumpulan data dalam bentuk wawancara terbuka, wawancara terstruktur, diskusi kelompok terbatas, triangulasi keterangan, studi dokumen, dan beberapa teknik pengumpulan data lainnya). • Mengajarkan tentang tata cara pendokumentasian data-data sosial tersebut. • Memperkenalkan dan memberikan pelatihan tentang metode dalam mengaitkan aspek-aspek keruangan pada data sosial yang telah dikumpulkan. • Memperkenalkan dan memberikan penjelasan mengenai peta dan pemetaan (termasuk mengenai koordinat dan maksud dari koordinat). • Memperkenalkan Peta Kerja yang akan dipakai dalam kegiatan PPB Des. • Memberikan pelatihan tentang tata cara fasilitasi penggunaan Peta Dasar/ Peta Kerja agar dapat dipakai untuk membantu proses pengumpulan data yang bersifat/memiliki aspek keruangan bersama dengan masyarakat desa. • Memperkenalkan dan melatih peserta untuk dapat menggunakan alat bantu survei keruangan seperti GPS/GNSS, kompas, altimeter, telepon pintar (dengan aplikasi tertentu), dan UAV/WTA. • Mengajarkan mengenai penentuan lokasi hasil survei di atas peta (plotting) dengan menggunakan alat bantu. • Mengajarkan tentang pengintegrasian data sosial budaya dengan data keruangan. • TPD memahami metode dan tahapan PPB Des. • TPD terampil melakukan pengumpulan data dan informasi di tingkat desa, termasuk pengetahuan lokal, tradisi, budaya, dan informasi lainnya, dapat melaku- kan wawancara, check dan recheck serta cross check terhadap keterangan dan informasi yang diterima, serta dapat menyajikan hasil data/informasi yang dikumpulkan tersebut dalam teks naratif atau dokumentasi tertulis. • TPD dapat membaca peta, mengerti simbol yang digunakan di peta, dan dapat membayangkan bentang alam yang digambarkan pada peta, serta mampu meng- gambar hal-hal sederhana dalam wilayah desanya secara kartometrik. • Permendagri No. 45 Tahun 2016. • Peraturan Bupati tentang Panduan Penetapan dan Penegasan Batas Desa. • Panduan Teknis PPB Des. • Peta-peta, meliputi Peta Kerja, dan peta-peta tematik lain (seperti peta kawasan hutan dan perairan, peta tutupan lahan, peta jenis tanah, peta geologi, dan lain-lain). • GPS/GNSS Navigasi, kompas, telepon pintar dengan tambahan beberapa aplikasi. • Bahan presentasi tentang UAV/WTA jika UAV/WTA tidak bisa dihadirkan. Tim Teknis Kecamatan dengan Ketua Tim sebagai Penanggung Jawab. • Perwakilan Tim PPB Des; • Tim Pelaksana Desa; • Anggota Tim Teknis Kecamatan/Pelaksana Teknis Kegiatan; • Kepala Desa dan Ketua BPD; • Perwakilan MCA-Indonesia. 35
PanduanTeknis PPB Des _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ ''Di kemudian hari, tenaga-tenaga lokal yang dilatih melalui kegiatan ini akan menjadi tenaga inti dalam proses-proses perencanaan pembangunan di desa-desa di mana kegiatan penetapan dan penegasan batas desa ini berlangsung. - Tim Perencanaan Tata Guna Lahan Partisipatif MCA-Indonesia 2018 (lJ Catalan Pembelajaran Untuk membekali dengan kapasitas yang cukup, pelatihan terhadap Tim Pelaksana Desa sejak awal dirancang dalam bentuk pelatihan teknis. Pelatihan ini mengedepankan pendekatan parti- sipatif, karena masyarakat desalah yang paling mengetahui batas-batas wilayah mereka. Dalam pelaksanaannya, muncul perkembangan yang menarik di mana TPD tidak hanya dapat mengembangkan kapasitas teknis mereka, namun juga berperan aktif di dalam penyelesaian sengketa batas desa. Ditemukan keaktifan signifikan fasilitasi. juga perkembangan di mana TPD mengalami peningkatan setelah diberikan pelatihan dan
Perbedaan perseps1, silang pendapat, dan ketidaksepakatan akan batas desa adalah konsekuensi logis dari kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Ketidaksepakatan batas ini dapat terjadi dalam rentang ting- katan yang luas. Mulai dari yang paling sederhana, yang tanpa membutuhkan upaya keras untuk dapat menghasilkan kesepakatan, hingga tingkat yang sangat rumit dan kompleks, yang penyelesaiannya membutuhkan usaha, waktu, dan banyak diskusi serta pertemuan. Bahkan tidak jarang, untuk penyelesaian sengketa batas desa pada tingkat yang kompleks ini, dibutuhkan bantuan dan keterlibatan dari pihak ketiga sebagai mediator. Dalam proses penarikan garis batas desa secara kartometris, juga dimungkinkan terjadinya sengketa atau perbedaan pendapat di antara anggota masyarakat di dalam suatu desa, dan antar warga desa yang berbatasan. Terkait dengan 37
PanduanTeknisPPBDes ........................................................................ potensi kemunculan sengketa tersebut, kegiatan pada Langkah l 0 ini bertujuan untuk membentuk mekanisme yang memfasilitasi proses penyelesaian sengketa batas desa. Untuk lebih jelasnya, tabel di bawah ini menerangkan tentang pelaksanaan Langkah Kesepuluh dari kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa. ~ Tujuan 0. Metode (; Waktu.... c- Rincian Kegiatanc- c- Keluaran @-- Materi Pendukung •••,,, Pelaksana Kegiatan Peserta 38 Penyepakatan dan/atau pembentukan mekanisme penyelesaian perbedaan pendapat/sengketa mengenai batas desa di tingkat kecamatan. Lokakarya dengan pendekatan pendidikan untuk orang dewasa (andragogi). 2 (dua) hari (dengan beberapa hari untuk persiapan). • Menggali kebiasaan dan sejarah tentang cara dan mekanisme yang dimiliki oleh warga desa untuk menyelesaikan perbedaan pendapat dan sengketa menurut kebiasaan setempat. • Mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan adanya perbedaan pendapat/sengketa tentang batas desa. • Memberikan penjelasan tentang tata cara dan proses penyepakatan batas desa serta penyelesaian perselisihan batas desa sebagaimana yang diatur dan diamanatkan di dalam Permendagri No. 45 Tahun 2016, terutama dalam hal peranan Bupati dalam memutuskan batas desa yang belum diperselisihkan. Bentuk dan mekanisme penyelesaian perbedaan pendapat/sengketa mengenai batas desa. • Permendagri No. 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. • Permendagri No. 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa. • Peraturan Bupati tentang Panduan Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Camat dan Pelaksana Teknis Kegiatan • Kepala Desa; • Ketua BPD; • Tokoh adat; • Tokoh agama; • Tokoh masyarakat; • Camat; • Tim PPB Des.
Langkah 11: Pertemuan Teknis dan Pemufakatan Segmen Batas Desa Lokus utama kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa adalah terletak di desa yang menjadi lokasi kegiatan dan desa-desa yang bersebelahan dengannya. Dalam proses identifikasi dan inventarisasi segmen batas desa, Pemerintah Desa, Tim Pelaksana Desa, dan perwakilan masyarakat desa akan bersama-sama menyepakati batas-batas desa secara internal. Kesepakatan internal ini kemudian dikomunikasikan dengan desa yang bersebelahan guna mencapai kesepakatan segmen batas dengan desa tersebut. Dengan bantuan fasilitator desa, proses pertemuan teknis dengan desa-desa tetangga, dimaksudkan untuk mendapat- kan kesepakatan segmen-segmen batas desa. Jika terjadi ketidaksepakatan, maka perundingan dapat dilanjutkan ke forum mediasi independen yang dibentuk secara partisipatif di tingkat kecamatan. Langkah Kesebelas ini bersifat sangat penting dan strategis, di mana di dalamnya juga mencakup kegiatan pengumpulan data-data sosial, ekonomi, budaya, dan aspek lainnya yang relevan. Secara terperinci, deskripsi pelaksanaan dari Langkah 11 ini dapat dilihat pada tabel halaman berikut. 39
PanduanTeknisPPBDes ........................................................................ .0. (; .... c- c-c- 40 Tujuan Metode Waktu Rincian Kegiatan • Mengidentifikasi data dan informasi tentang batas desa, termasuk peraturan perundang-undangan tentang pembentukan desa. • Melengkapi dan mengoreksi nama-nama tempat (toponimi/nama geografis) dengan melibatkan masyarakat di wilayah desa/sekitar desa yang menjadi lokasi pelaksanaan PPB Des. • Menggambarkan batas desa secara kartometrik degan akurat, transparan, dan partisipatif di atas Peta Kerja (baik hard copy maupun on screen). • Penyepakatan dan finalisasi batas desa secara internal yang dituangkan dalam bentuk peta batas desa secara kartometrik. • Membuat berita acara kesepakatan antar desa mengenai segmen batas desa yang sudah disepakati bersama, dan menggambarkannya secara kartometrik. • ldentifikasi dan inventarisasi segmen-segmen batas desa yang belum mencapai kesepakatan dengan desa-desa tetangga/berbatasan. • Penelitian arsip/dokumen/studi kepustakaan. • Pertemuan desa. • Wawancara mendalam. • Diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion/FGD). • Pemetaan secara kartometrik. • Public Exposure. 1 (satu) bulan • Persiapan: • Memastikan Peta Dasar/Peta Kerja versi cetak dan/atau data-data digital yang dipakai dalam penyusunannya sudah tersedia dan siap untuk digunakan. • TPD menyiapkan dan membahas rencana kerja untuk mengidentifikasi batas-batas desa. • Pelaksanaan: lnventarisasi bahan-bahan dokumen hukum dan aspek-aspek legalitas tentang • wilayah dan batas administrasi desa. Mencari dan mendapatkan Gika ada) dokumen tertulis yang dibuat sebelumnya • tentang sejarah desa, budaya, struktur sosial, pola kepemimpinan lokal, pola penguasaan, pemanfaatan, dan kepemilikan lahan, aspek sosial, mata pencaharian, dan aspek-aspek lainnya, dilanjutkan dengan pemutakhiran. Jika dokumen di atas tidak tersedia, maka dilakukan penyusunan kerangka • pengumpulan data dan merencanakan strategi pengumpulan data untuk mendapatkan informasi tersebut. Pertemuan desa dengan tokoh-tokoh masyarakat. kelompok perempuan, • pemuda, dan kelompok-kelompok rentan, untuk mendapatkan keterangan dan masukan tentang sejarah desa/sejarah wilayah desa, budaya, struktur sosial, pola kepemimpinan lokal, pola penguasaan, pemanfaatan, dan kepemilikan lahan, aspek sosial, mata pencaharian, dan aspek-aspek lainnya (terutama yang berasal dari cerita-cerita lisan). Melengkapi nama-nama tempat di dalam wilayah desa dan sekitarnya (nama • sungai, kali, bukit, lembah, dan lain-lain), dan daerah terbangun (kantor desa, sekolah, puskesmas, rumah ibadah, pasar, dan lain sebagainya) dengan
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - Panduan Teknis PPB Des Keluaran menyebutkan nama geografis yang lengkap dan benar dengan melibatkan masyarakat secara partisipatif. • Melakukan penggalian informasi mengenai tempat-tempat yang menjadi batas desa, kemudian menggambarkannya secara kartometrik dan dilakukan penyepakatan batas desa secara internal. • Hasil kesepakatan internal ini dipaparkan kepada anggota masyarakat yang lain yang tidak terlibat secara langsung, melalui berbagai cara dan media. Kegiatan ini dimaksudkan mendapatkan masukan atau koreksi Uika ada) dari Peta Batas Desa yang secara internal telah disepakati. Proses transparansi bisa dilakukan dengan cara: 1). Hasil dan prosesnya dibuat secara terbuka, setiap selesai, peta yang sudah dilengkapi dengan nama geografis dan batas secara kartometrik itu diletakkan di satu tempat yang bisa dilihat oleh warga desa. Masyarakat difasilitasi untuk dapat memberikan masukan dan koreksi secara mandiri terhadap peta tersebut; 2). Peta ditempelkan di satu atau beberapa tempat untuk memfasilitasi masukan dan koreksi dari masyarakat luas secara mandiri untuk satu periode tertentu. • Desa-desa yang telah menyelesaikan penarikan garis batas desa dan menyepa- katinya secara internal, membandingkan hasil penggambaran kartometrik masing-masing dengan desa tetangganya. • Segmen-segmen batas antara desa-desa tersebut kemudian diidentifikasi statusnya, apakah: 1). Segmen batas antara desa tersebut adalah sama, atau tidak terjadi tumpang tindih batas; 2). Terjadi tumpang tindih segmen batas antara desa; 3). Terdapat daerah yang tidak diklaim oleh kedua desa, atau ter- dapat keberadaan tanah yang tidak bertuan. Selanjutnya, untuk lebih menjelas- kan tumpang tindih atau atau daerah yang tidak diklaim batas desanya (poin 2 dan 3), diidentifikasi dan didokumentasikan jenis/penyebab persoalan batas tersebut. Proses penyepakatan selanjutnya dilaksanakan pada Langkah 13. • Segmen batas desa dengan desa-desa dari luar kecamatan dilakukan secara terpisah dan perlu ditangani secara khusus, karena desa tetangga tersebut mungkin: 1) Sudah pernah melakukan PPB Des; atau 2) Belum pernah melaku- kan PPB Des. Dalam hal desa tersebut belum pernah melaksanakan PPB Des, maka perlu difasilitasi dengan lebih serius sehingga tidak memberikan kesan kegiatan semata-mata hanya menguntungkan desa yang sedang melak- sanakan PPB Des. • Membuat berita acara kesepakatan segmen batas desa, baik antara desa-desa dalam kecamatan yang sama yang sedang melaksanakan PPB Des, berikut juga dengan desa-desa dari kecamatan yang bertetangga. • Melakukan koordinasi secara berkala dengan Tim PPB Des terkait proses yang sedang berlansung, hasil-hasil yang telah dicapai, dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PPB Des. • Dokumentasi tertulis tentang sejarah desa, budaya, sumber daya alam, pola penguasaan dan kepemilikan lahan, sumber mata pencaharian, struktur dan pola kekuasaan di desa. • Peta segmen-segmen batas desa secara kartometrik. • Berita acara kesepakatan segmen-segmen batas desa. 41
PanduanTeknisPPBDes ........................................................................ [§]-- Materi Pendukung ••• ''' Pelaksana Kegiatan Peserta • Daftar segmen batas yang belum disepakati (dalam sengketa), baik secara internal desa maupun antar desa yang bersebelahan. • Permendagri No. 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. • Permendagri No. 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa. • Peraturan Bupati tentang Panduan Penetapan dan Penegasan Batas Desa. • Peta Kerja, yang besar kemungkinannya digunakan dalam bentuk citra tegak resolusi tinggi. • Peta segmen-segmen batas desa secara kartometrik. • Komputer dengan perangkat lunak SIG beserta data digital peta dasar dan Peta segmen-segmen batas desa secara kartometrik. • Proyektor dan layarnya. • Form. 9 Nama Tempat Batas Desa GPS/GNSS Hand-held. • Peralatan WTA Uika diperlukan). • Tim Pelaksana Desa, dengan peran sebagai fasilitator pengumpulan data; • Tim Teknis Kecamatan; • Tim survei WTA Uika diperlukan). • Kepala Desa dan BPD sebagai pengambil keputusan; • Tokoh masyarakat, tetua desa dan/atau adat, wakil perempuan, pemuda, dan warga masyarakat lain yang dianggap relevan untuk mendukung keputusan Kepala Desa dan/atau sebagai kelompok di mana Kepala Desa biasa berkonsultasi; • Tim PPB Des; • Camat.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Panduan Teknis PPB Des Langkah 12: 12 lnventarisasi dan Pemetaan/Delineasi Kartometrik Sumber Daya Desa Selain pemetaan batas-batas administratif wilayah desa, kegiatan Peneta- pan dan Penegasan Batas Desa ini juga memasukkan kegiataan pemetaan sumber daya alam dan budaya yang strategis yang terkandung di desa tersebut, yang dilakukan atas dasar persetujuan masyarakat setempat. Termasuk di dalamnya adalah pemetaan wilayah adat apabila terdapat wilayah adat di dalam desa. Data dan informasi yang diperoleh dalam langkah ini tidak hanya penting bagi pengembangan ekonomi dan sosial masyarakat desa, tetapi juga memberi nilai lebih atas peta batas desa yang nantinya akan dihasilkan. Deskripsi terperinci dari pelaksanaan Langkah 12 ini dapat dicermati dari tabel di halaman berikut.
PanduanTeknisPPBDes ........................................................................ .0. (; .... c- c-c- 44 Tujuan Metode Waktu Rincian Kegiatan Keluaran • Mengidentifikasi sumber daya alam strategis yang bernilai penting bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi, kehidupan subsisten, kesehatan, rekreasi, pemenuhan kebutuhan penting (misalnya sumber daya air), dan lain sebagainya. • Mendelineasikan/memetakan lokasi-lokasi tempat sumber daya alam strategis tersebut secara kartometrik di atas peta kerja. • Mengidentifikasi tempat-tempat penting bagi masyarakat desa yang terkait dengan budaya, nilai maupun kepercayaan. • Mendelineasikan/memetakan lokasi-lokasi tempat penting tersebut secara karto- metrik di atas peta kerja. • Mendelineasikan/memetakan tata guna/tutupan lahan secara kartometrik. • Jika hasil identifikasi para pemangku kepentingan pada Langkah 11 menunjukkan adanya masyarakat adat, maka akan dilakukan delineasi/pemetaan wilayah adat secara kartometrik. • Pemetaan secara kartometrik. • Pengecekan lapangan dengan bantuan GPS/GNSS hand-held dan/atau wahana tanpa awak. 1 (satu) bulan • Persiapan: • Menyiapkan peta kerja yang akan dijadikan sebagai acuan dalam delineasi sumber daya alam dan budaya strategis yang terdapat di wilayah desa. • Pelaksanaan: • Mengidentifikasi dan memetakan sumber daya alam dan sumber daya budaya yang dilakukan dengan cara diskusi, wawancara tidak terstruktur, diskusi kelompok dengan keterwakilan yang cukup dari kelompok-kelompok di dalam masyarakat, guna mendaftarkan sumber daya yang ada. Kemudian, dengan bantuan peta kerja, dan dilakukan secara kartometrik. • Menerbangkan Wahana Tanpa Awak (WTA) untuk meliput daerah-daerah yang dianggap penting namun masih tidak jelas pada peta kerja yang digunakan. • Jika akan dilakukan pemetaan dengan bantuan foto UAV (WTA), sebelumnya sudah ada survei untuk titik-titik GCP dengan ketelitian paling tidak sama dengan resolusi foto udara yang akan dihasilkan. • Survei pengecekan lapangan (ground check) dengan menggunakan GPS/GNSS hand-held. • Dalam hal terdapat masyarakat adat di suatu desa, maka proses delineasi wilayah adat harus didahului dengan identifikasi subjek hak atas wilayah terse- but yang ditunjukkan dengan adanya kesepakatan masyarakat adat atau doku- men-dokumen lain yang relevan atau cerita lisan (oral strory) yang dapat diper- tanggungjawabkan. • Peta sumber daya di desa (sumber daya alam, sumber daya sosial, sumber daya budaya, dan lain-lain). • Peta tempat-tempat penting di desa. • Peta wilayah masyarakat adat Uika ada).
~ a Materi Pendukung ••• II Pelaksana Kegiatan ;tit; Peserta Panduan Teknis PPB Des • Peta Kerja; • Peta sumber daya alam yang ada; • Peta kawasan hutan dan perairan; • SNI pemetaan tutupan lahan. Pelaksana Teknis Kegiatan dengan Tim PPB Des. • Tokoh masyarakat; • Tetua desa dan/atau adat; • Perwakilan perempuan; • Perwakilan kelompok-kelompok masyarakat (misalnya pemburu, pengumpul madu, pencari ramuan obat, pencari sayur, petani tanaman holtikultura, pemilik kebun, pencari kayu bakar, dan kelompok masyarakat lainnya) di desa.
Langkah 13: Klasifikasi Perbedaan Pendapat/Sengketa dan Penyepakatan Batas Desa Pada langkah ini, Pelaksana Teknis Kegiatan akan mengklasifikasi perbe- daan pendapat/ketidaksepakatan/sengketa atas segmen batas desa yang telah teridentifikasi pada Langkah 11. Beberapa di antara ketidaksepaka- tan mengenai segmen batas desa ini dapat diselesaikan melalui proses negosiasi antar desa. Sedangkan untuk sengketa batas yang belum dapat diselesaikan melalui proses negosiasi antar desa. Sedang- kan untuk sengketa batas yang belum dapat diselesaikan melalui negosiasi, akan diajukan melalui mekanisme penyele- saian sengketa batas desa sebagaimana yang telah disepa- kati pada Langkah l 0. Proses penyelesaian sengketa batas desa ini dijalankan dengan mengedepankan kesadaran dan itikad baik dari pihak-pihak yang bersengketa. Dilakukan secara sukarela untuk menghasilkan solusi yang menguntungkan seluruh pihak. Tim teknis kecamatan akan memfasilitasi dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan ini berdasarkan mekanisme penyelesaian sengketa yang telah dirumuskan dan disepakati sebelumnya. Apabila para pihak yang bersengketa tetap tidak mencapai kesepakatan hingga berakhirnya pelaksanaan Langkah 13 ini, maka Bupati berdasarkan rekomendasi dari Tim PPB Des akan membuat Peraturan Bupati tentang batas desa yang bersangkutan. Selengkapnya mengenai tahapan penyele- saian sengketa ini dapat dilihat pada Panduan Pelaksanaan Lapangan untuk Penyelesaian Sengketa Batas Desa. Deskripsi lengkap dari Langkah 13 ini dapat dilihat pada tabel di halaman berikut.
PPB Des
PPB Des
PPB Des
PPB Des
PPB Des
PPB Des
PPB Des
PPB Des
PPB Des
PPB Des
PPB Des
PPB Des
PPB Des
PPB Des
PPB Des
PPB Des
PPB Des
PPB Des
PPB Des
PPB Des
PPB Des

Recommandé

[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)Ryadhi EthniCitizen
 
Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa
Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas DesaPedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa
Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas DesaJaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...
Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...
Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Konsep Pembangunan Kawasan Perdesaan
Konsep Pembangunan Kawasan PerdesaanKonsep Pembangunan Kawasan Perdesaan
Konsep Pembangunan Kawasan PerdesaanAulia Arif
 
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan DaerahPenyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Perka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa
Perka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta DesaPerka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa
Perka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta DesaJaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Kebijakan Satu Peta Untuk Pembangunan Indonesia
Kebijakan Satu Peta Untuk Pembangunan IndonesiaKebijakan Satu Peta Untuk Pembangunan Indonesia
Kebijakan Satu Peta Untuk Pembangunan IndonesiaJaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Bab 1: Apa itu Pemetaan Partisipatif
Bab 1: Apa itu Pemetaan PartisipatifBab 1: Apa itu Pemetaan Partisipatif
Bab 1: Apa itu Pemetaan PartisipatifJaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 

Recommandé

[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)
[Presentasi] Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPBD)Ryadhi EthniCitizen
 
Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa
Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas DesaPedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa
Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas DesaJaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...
Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...
Panduan Pemetaan dan Perencanaan Tata Guna Lahan Secara Partisipatif Berbasis...Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Konsep Pembangunan Kawasan Perdesaan
Konsep Pembangunan Kawasan PerdesaanKonsep Pembangunan Kawasan Perdesaan
Konsep Pembangunan Kawasan PerdesaanAulia Arif
 
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan DaerahPenyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Perka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa
Perka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta DesaPerka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa
Perka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta DesaJaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Kebijakan Satu Peta Untuk Pembangunan Indonesia
Kebijakan Satu Peta Untuk Pembangunan IndonesiaKebijakan Satu Peta Untuk Pembangunan Indonesia
Kebijakan Satu Peta Untuk Pembangunan IndonesiaJaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Bab 1: Apa itu Pemetaan Partisipatif
Bab 1: Apa itu Pemetaan PartisipatifBab 1: Apa itu Pemetaan Partisipatif
Bab 1: Apa itu Pemetaan PartisipatifJaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Rencana pengembangan kawasan desa
Rencana pengembangan kawasan desaRencana pengembangan kawasan desa
Rencana pengembangan kawasan desaTeguh Kristyanto
 
Penyusunan RPJMDesa
Penyusunan RPJMDesa Penyusunan RPJMDesa
Penyusunan RPJMDesa Umi Arifah
 
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP DesaPerencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP DesaFormasi Org
 
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...Andes Asmuni
 
Analisis potensi wilayah daerah
Analisis potensi wilayah daerahAnalisis potensi wilayah daerah
Analisis potensi wilayah daerahM Putra
 
Pedoman Layout Peta Sesuai SNI - Indonesia National Standar of Mapping/Layouting
Pedoman Layout Peta Sesuai SNI - Indonesia National Standar of Mapping/LayoutingPedoman Layout Peta Sesuai SNI - Indonesia National Standar of Mapping/Layouting
Pedoman Layout Peta Sesuai SNI - Indonesia National Standar of Mapping/LayoutingMgs Zulfikar Rasyidi
 
RTRW dan RDTR _ Pasca PP 21 2021 _ Tanah Bumbu.pptx
RTRW dan RDTR _ Pasca PP 21 2021 _ Tanah Bumbu.pptxRTRW dan RDTR _ Pasca PP 21 2021 _ Tanah Bumbu.pptx
RTRW dan RDTR _ Pasca PP 21 2021 _ Tanah Bumbu.pptxjisajisajis
 
Konsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desaKonsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desaPemdes Seboro Sadang
 
Struktur ruang
Struktur ruangStruktur ruang
Struktur ruangAgus Dwi Wicaksono
 
PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdf
PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdfPENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdf
PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdfSugeng Budiharsono
 
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan RuangAudit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruangushfia
 
Pedoman administrasi desa
Pedoman administrasi desaPedoman administrasi desa
Pedoman administrasi desaYudhi Aldriand
 
Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kota
Rencana Detail Tata Ruang Wilayah KotaRencana Detail Tata Ruang Wilayah Kota
Rencana Detail Tata Ruang Wilayah KotaPenataan Ruang
 
Peraturan Penataan Ruang RDTR
Peraturan Penataan Ruang RDTRPeraturan Penataan Ruang RDTR
Peraturan Penataan Ruang RDTRhenny ferniza
 
Tupoksi sotk baru
Tupoksi sotk baruTupoksi sotk baru
Tupoksi sotk baruPemdes Seboro Sadang
 
Peraturan Zonasi
Peraturan ZonasiPeraturan Zonasi
Peraturan ZonasiPrasetyo Djoko Sasongko,MAPPI(Cert)
 
Peran data dan informasi geospasial dalam penataan ruang
Peran data dan informasi geospasial dalam penataan ruangPeran data dan informasi geospasial dalam penataan ruang
Peran data dan informasi geospasial dalam penataan ruangArya Pinandita
 
LAPORAN ANTARA
LAPORAN ANTARALAPORAN ANTARA
LAPORAN ANTARAmuhfidzilla
 
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KotaPedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KotaPenataan Ruang
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPenataan Ruang
 
Rencana dan Strategi Peningkatan Kapasitas TPP dan Pegiat.pptx
Rencana dan Strategi Peningkatan Kapasitas TPP dan Pegiat.pptxRencana dan Strategi Peningkatan Kapasitas TPP dan Pegiat.pptx
Rencana dan Strategi Peningkatan Kapasitas TPP dan Pegiat.pptxAndiFardiansyah
 
01. Paparan Dir_sekret CPMU_Input.pdf
01. Paparan Dir_sekret CPMU_Input.pdf01. Paparan Dir_sekret CPMU_Input.pdf
01. Paparan Dir_sekret CPMU_Input.pdfdesriantoboy2
 

Contenu connexe

Tendances

Rencana pengembangan kawasan desa
Rencana pengembangan kawasan desaRencana pengembangan kawasan desa
Rencana pengembangan kawasan desaTeguh Kristyanto
 
Penyusunan RPJMDesa
Penyusunan RPJMDesa Penyusunan RPJMDesa
Penyusunan RPJMDesa Umi Arifah
 
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP DesaPerencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP DesaFormasi Org
 
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...Andes Asmuni
 
Analisis potensi wilayah daerah
Analisis potensi wilayah daerahAnalisis potensi wilayah daerah
Analisis potensi wilayah daerahM Putra
 
Pedoman Layout Peta Sesuai SNI - Indonesia National Standar of Mapping/Layouting
Pedoman Layout Peta Sesuai SNI - Indonesia National Standar of Mapping/LayoutingPedoman Layout Peta Sesuai SNI - Indonesia National Standar of Mapping/Layouting
Pedoman Layout Peta Sesuai SNI - Indonesia National Standar of Mapping/LayoutingMgs Zulfikar Rasyidi
 
RTRW dan RDTR _ Pasca PP 21 2021 _ Tanah Bumbu.pptx
RTRW dan RDTR _ Pasca PP 21 2021 _ Tanah Bumbu.pptxRTRW dan RDTR _ Pasca PP 21 2021 _ Tanah Bumbu.pptx
RTRW dan RDTR _ Pasca PP 21 2021 _ Tanah Bumbu.pptxjisajisajis
 
Konsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desaKonsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desaPemdes Seboro Sadang
 
PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdf
PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdfPENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdf
PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdfSugeng Budiharsono
 
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan RuangAudit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruangushfia
 
Pedoman administrasi desa
Pedoman administrasi desaPedoman administrasi desa
Pedoman administrasi desaYudhi Aldriand
 
Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kota
Rencana Detail Tata Ruang Wilayah KotaRencana Detail Tata Ruang Wilayah Kota
Rencana Detail Tata Ruang Wilayah KotaPenataan Ruang
 
Peraturan Penataan Ruang RDTR
Peraturan Penataan Ruang RDTRPeraturan Penataan Ruang RDTR
Peraturan Penataan Ruang RDTRhenny ferniza
 
Peran data dan informasi geospasial dalam penataan ruang
Peran data dan informasi geospasial dalam penataan ruangPeran data dan informasi geospasial dalam penataan ruang
Peran data dan informasi geospasial dalam penataan ruangArya Pinandita
 
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KotaPedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KotaPenataan Ruang
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPenataan Ruang
 

Tendances (20)

Rencana pengembangan kawasan desa
Rencana pengembangan kawasan desaRencana pengembangan kawasan desa
Rencana pengembangan kawasan desa
 
Penyusunan RPJMDesa
Penyusunan RPJMDesa Penyusunan RPJMDesa
Penyusunan RPJMDesa
 
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP DesaPerencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
 
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
 
Analisis potensi wilayah daerah
Analisis potensi wilayah daerahAnalisis potensi wilayah daerah
Analisis potensi wilayah daerah
 
Pedoman Layout Peta Sesuai SNI - Indonesia National Standar of Mapping/Layouting
Pedoman Layout Peta Sesuai SNI - Indonesia National Standar of Mapping/LayoutingPedoman Layout Peta Sesuai SNI - Indonesia National Standar of Mapping/Layouting
Pedoman Layout Peta Sesuai SNI - Indonesia National Standar of Mapping/Layouting
 
RTRW dan RDTR _ Pasca PP 21 2021 _ Tanah Bumbu.pptx
RTRW dan RDTR _ Pasca PP 21 2021 _ Tanah Bumbu.pptxRTRW dan RDTR _ Pasca PP 21 2021 _ Tanah Bumbu.pptx
RTRW dan RDTR _ Pasca PP 21 2021 _ Tanah Bumbu.pptx
 
Konsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desaKonsep perencanaan pembangunan desa
Konsep perencanaan pembangunan desa
 
Struktur ruang
Struktur ruangStruktur ruang
Struktur ruang
 
PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdf
PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdfPENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdf
PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdf
 
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan RuangAudit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
 
Pedoman administrasi desa
Pedoman administrasi desaPedoman administrasi desa
Pedoman administrasi desa
 
Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kota
Rencana Detail Tata Ruang Wilayah KotaRencana Detail Tata Ruang Wilayah Kota
Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kota
 
Peraturan Penataan Ruang RDTR
Peraturan Penataan Ruang RDTRPeraturan Penataan Ruang RDTR
Peraturan Penataan Ruang RDTR
 
Tupoksi sotk baru
Tupoksi sotk baruTupoksi sotk baru
Tupoksi sotk baru
 
Peraturan Zonasi
Peraturan ZonasiPeraturan Zonasi
Peraturan Zonasi
 
Peran data dan informasi geospasial dalam penataan ruang
Peran data dan informasi geospasial dalam penataan ruangPeran data dan informasi geospasial dalam penataan ruang
Peran data dan informasi geospasial dalam penataan ruang
 
LAPORAN ANTARA
LAPORAN ANTARALAPORAN ANTARA
LAPORAN ANTARA
 
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KotaPedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota
 

Similaire à PPB Des

Rencana dan Strategi Peningkatan Kapasitas TPP dan Pegiat.pptx
Rencana dan Strategi Peningkatan Kapasitas TPP dan Pegiat.pptxRencana dan Strategi Peningkatan Kapasitas TPP dan Pegiat.pptx
Rencana dan Strategi Peningkatan Kapasitas TPP dan Pegiat.pptxAndiFardiansyah
 
01. Paparan Dir_sekret CPMU_Input.pdf
01. Paparan Dir_sekret CPMU_Input.pdf01. Paparan Dir_sekret CPMU_Input.pdf
01. Paparan Dir_sekret CPMU_Input.pdfdesriantoboy2
 
Panel i rakornas 2019 - kementerian perekonomian
Panel i rakornas 2019 - kementerian perekonomianPanel i rakornas 2019 - kementerian perekonomian
Panel i rakornas 2019 - kementerian perekonomianJoseph Sitepu
 
PAPARAN MADYA MAKON 22 AGTS 2022.pptx
PAPARAN MADYA MAKON 22 AGTS 2022.pptxPAPARAN MADYA MAKON 22 AGTS 2022.pptx
PAPARAN MADYA MAKON 22 AGTS 2022.pptxcvimpianputranusanta
 
PASER HIJAU PROPER FINISH.pdf
PASER HIJAU PROPER FINISH.pdfPASER HIJAU PROPER FINISH.pdf
PASER HIJAU PROPER FINISH.pdfFajar Baskoro
 
Panduan fasilitasi musrenbang pengintegrasian
Panduan fasilitasi musrenbang pengintegrasianPanduan fasilitasi musrenbang pengintegrasian
Panduan fasilitasi musrenbang pengintegrasianAbdul Kohar
 
Perencanaan Pembangunan Daerah Analisis Kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan D...
Perencanaan Pembangunan Daerah Analisis Kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan D...Perencanaan Pembangunan Daerah Analisis Kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan D...
Perencanaan Pembangunan Daerah Analisis Kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan D...Dadang Solihin
 
KAK Resiko Bencana 2021.pptx
KAK Resiko Bencana 2021.pptxKAK Resiko Bencana 2021.pptx
KAK Resiko Bencana 2021.pptxKalpa Candra
 
Impact Evaluation Study in East Kalimantan: Green Growth Compact
Impact Evaluation Study in East Kalimantan: Green Growth CompactImpact Evaluation Study in East Kalimantan: Green Growth Compact
Impact Evaluation Study in East Kalimantan: Green Growth CompactCIFOR-ICRAF
 
PPT Hendry penduduk rentan fix 20 juni.pptx
PPT Hendry penduduk rentan fix 20 juni.pptxPPT Hendry penduduk rentan fix 20 juni.pptx
PPT Hendry penduduk rentan fix 20 juni.pptxKentankkentunk
 
10 Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS)
10 Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS)10 Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS)
10 Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS)infosanitasi
 
Road Map Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri
Road Map Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) MandiriRoad Map Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri
Road Map Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) MandiriJoy Irman
 
Program CSR dalam Pembangunan Prasarana dan Sarana Bidang Cipta Karya melalui...
Program CSR dalam Pembangunan Prasarana dan Sarana Bidang Cipta Karya melalui...Program CSR dalam Pembangunan Prasarana dan Sarana Bidang Cipta Karya melalui...
Program CSR dalam Pembangunan Prasarana dan Sarana Bidang Cipta Karya melalui...infosanitasi
 
Kajian program stbm ntb 1 upload
Kajian program stbm ntb 1 uploadKajian program stbm ntb 1 upload
Kajian program stbm ntb 1 uploadHerdianty Prajitno
 
Petunjuk teknis pelaksanaan musrenbang tahun 2011
Petunjuk teknis pelaksanaan musrenbang tahun 2011Petunjuk teknis pelaksanaan musrenbang tahun 2011
Petunjuk teknis pelaksanaan musrenbang tahun 2011pardi bujang
 
06 pb sinergi mekanisme pernecanaan program pnpm dgn musrembang-by syahrun
06 pb sinergi mekanisme pernecanaan program pnpm dgn musrembang-by syahrun06 pb sinergi mekanisme pernecanaan program pnpm dgn musrembang-by syahrun
06 pb sinergi mekanisme pernecanaan program pnpm dgn musrembang-by syahrunSyahrun Nazil
 
Peran bkad mendorong pemberdayaan masyarakat
Peran bkad mendorong pemberdayaan masyarakatPeran bkad mendorong pemberdayaan masyarakat
Peran bkad mendorong pemberdayaan masyarakatSutardjo ( Mang Ojo )
 

Similaire à PPB Des (20)

Rencana dan Strategi Peningkatan Kapasitas TPP dan Pegiat.pptx
Rencana dan Strategi Peningkatan Kapasitas TPP dan Pegiat.pptxRencana dan Strategi Peningkatan Kapasitas TPP dan Pegiat.pptx
Rencana dan Strategi Peningkatan Kapasitas TPP dan Pegiat.pptx
 
01. Paparan Dir_sekret CPMU_Input.pdf
01. Paparan Dir_sekret CPMU_Input.pdf01. Paparan Dir_sekret CPMU_Input.pdf
01. Paparan Dir_sekret CPMU_Input.pdf
 
Panel i rakornas 2019 - kementerian perekonomian
Panel i rakornas 2019 - kementerian perekonomianPanel i rakornas 2019 - kementerian perekonomian
Panel i rakornas 2019 - kementerian perekonomian
 
PAPARAN MADYA MAKON 22 AGTS 2022.pptx
PAPARAN MADYA MAKON 22 AGTS 2022.pptxPAPARAN MADYA MAKON 22 AGTS 2022.pptx
PAPARAN MADYA MAKON 22 AGTS 2022.pptx
 
PASER HIJAU PROPER FINISH.pdf
PASER HIJAU PROPER FINISH.pdfPASER HIJAU PROPER FINISH.pdf
PASER HIJAU PROPER FINISH.pdf
 
Rpjm desa-langensari
Rpjm desa-langensariRpjm desa-langensari
Rpjm desa-langensari
 
Msf 4 printed version
Msf 4 printed versionMsf 4 printed version
Msf 4 printed version
 
Panduan fasilitasi musrenbang pengintegrasian
Panduan fasilitasi musrenbang pengintegrasianPanduan fasilitasi musrenbang pengintegrasian
Panduan fasilitasi musrenbang pengintegrasian
 
Materi Konsinyasi ICD.pptx
Materi Konsinyasi ICD.pptxMateri Konsinyasi ICD.pptx
Materi Konsinyasi ICD.pptx
 
Perencanaan Pembangunan Daerah Analisis Kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan D...
Perencanaan Pembangunan Daerah Analisis Kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan D...Perencanaan Pembangunan Daerah Analisis Kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan D...
Perencanaan Pembangunan Daerah Analisis Kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan D...
 
KAK Resiko Bencana 2021.pptx
KAK Resiko Bencana 2021.pptxKAK Resiko Bencana 2021.pptx
KAK Resiko Bencana 2021.pptx
 
Impact Evaluation Study in East Kalimantan: Green Growth Compact
Impact Evaluation Study in East Kalimantan: Green Growth CompactImpact Evaluation Study in East Kalimantan: Green Growth Compact
Impact Evaluation Study in East Kalimantan: Green Growth Compact
 
PPT Hendry penduduk rentan fix 20 juni.pptx
PPT Hendry penduduk rentan fix 20 juni.pptxPPT Hendry penduduk rentan fix 20 juni.pptx
PPT Hendry penduduk rentan fix 20 juni.pptx
 
10 Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS)
10 Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS)10 Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS)
10 Langkah Praktis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS)
 
Road Map Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri
Road Map Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) MandiriRoad Map Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri
Road Map Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri
 
Program CSR dalam Pembangunan Prasarana dan Sarana Bidang Cipta Karya melalui...
Program CSR dalam Pembangunan Prasarana dan Sarana Bidang Cipta Karya melalui...Program CSR dalam Pembangunan Prasarana dan Sarana Bidang Cipta Karya melalui...
Program CSR dalam Pembangunan Prasarana dan Sarana Bidang Cipta Karya melalui...
 
Kajian program stbm ntb 1 upload
Kajian program stbm ntb 1 uploadKajian program stbm ntb 1 upload
Kajian program stbm ntb 1 upload
 
Petunjuk teknis pelaksanaan musrenbang tahun 2011
Petunjuk teknis pelaksanaan musrenbang tahun 2011Petunjuk teknis pelaksanaan musrenbang tahun 2011
Petunjuk teknis pelaksanaan musrenbang tahun 2011
 
06 pb sinergi mekanisme pernecanaan program pnpm dgn musrembang-by syahrun
06 pb sinergi mekanisme pernecanaan program pnpm dgn musrembang-by syahrun06 pb sinergi mekanisme pernecanaan program pnpm dgn musrembang-by syahrun
06 pb sinergi mekanisme pernecanaan program pnpm dgn musrembang-by syahrun
 
Peran bkad mendorong pemberdayaan masyarakat
Peran bkad mendorong pemberdayaan masyarakatPeran bkad mendorong pemberdayaan masyarakat
Peran bkad mendorong pemberdayaan masyarakat
 

Plus de Ryadhi EthniCitizen

Surat Mendagri No. 552/1392/SJ tentang Dukungan Pengembangan Usaha Perhutanan...
Surat Mendagri No. 552/1392/SJ tentang Dukungan Pengembangan Usaha Perhutanan...Surat Mendagri No. 552/1392/SJ tentang Dukungan Pengembangan Usaha Perhutanan...
Surat Mendagri No. 552/1392/SJ tentang Dukungan Pengembangan Usaha Perhutanan...Ryadhi EthniCitizen
 
Pedoman Pemetaan Wilayah Masyarakat Hukum Adat
Pedoman Pemetaan Wilayah Masyarakat Hukum AdatPedoman Pemetaan Wilayah Masyarakat Hukum Adat
Pedoman Pemetaan Wilayah Masyarakat Hukum AdatRyadhi EthniCitizen
 
SK Menteri LHK tentang PIAPS Revisi I
SK Menteri LHK tentang PIAPS Revisi ISK Menteri LHK tentang PIAPS Revisi I
SK Menteri LHK tentang PIAPS Revisi IRyadhi EthniCitizen
 
Pongo tapanuliensis, Orang Utan Species Novum from Sumatra
Pongo tapanuliensis, Orang Utan Species Novum from SumatraPongo tapanuliensis, Orang Utan Species Novum from Sumatra
Pongo tapanuliensis, Orang Utan Species Novum from SumatraRyadhi EthniCitizen
 
Panduan Pengajuan Perhutanan Sosial
Panduan Pengajuan Perhutanan SosialPanduan Pengajuan Perhutanan Sosial
Panduan Pengajuan Perhutanan SosialRyadhi EthniCitizen
 
Permendagri 45/2016 ttg Penetapan & Penegasan Batas Desa
Permendagri 45/2016 ttg Penetapan & Penegasan Batas DesaPermendagri 45/2016 ttg Penetapan & Penegasan Batas Desa
Permendagri 45/2016 ttg Penetapan & Penegasan Batas DesaRyadhi EthniCitizen
 
Kumpulan Peraturan Perhutanan Sosial
Kumpulan Peraturan Perhutanan SosialKumpulan Peraturan Perhutanan Sosial
Kumpulan Peraturan Perhutanan SosialRyadhi EthniCitizen
 
TARIK ULUR URUSAN SAMPAH DALAM TATA KELOLA WISATA ALAM
TARIK ULUR URUSAN SAMPAH DALAM TATA KELOLA WISATA ALAMTARIK ULUR URUSAN SAMPAH DALAM TATA KELOLA WISATA ALAM
TARIK ULUR URUSAN SAMPAH DALAM TATA KELOLA WISATA ALAMRyadhi EthniCitizen
 
PP 57 Tahun 2016: Perubahan PP 71/2014 Perlindungan dan Pengelolaan Gambut
PP 57 Tahun 2016: Perubahan PP 71/2014 Perlindungan dan Pengelolaan GambutPP 57 Tahun 2016: Perubahan PP 71/2014 Perlindungan dan Pengelolaan Gambut
PP 57 Tahun 2016: Perubahan PP 71/2014 Perlindungan dan Pengelolaan GambutRyadhi EthniCitizen
 
Perdirjen PSKL 11/2016 tentang Permohonan HPHD
Perdirjen PSKL 11/2016 tentang Permohonan HPHDPerdirjen PSKL 11/2016 tentang Permohonan HPHD
Perdirjen PSKL 11/2016 tentang Permohonan HPHDRyadhi EthniCitizen
 
PermenLHK 83/2016 tentang Perhutanan Sosial
PermenLHK 83/2016 tentang Perhutanan SosialPermenLHK 83/2016 tentang Perhutanan Sosial
PermenLHK 83/2016 tentang Perhutanan SosialRyadhi EthniCitizen
 
Panduan Sederhana Penggunaan GPS Garmin Montana 650
Panduan Sederhana Penggunaan GPS Garmin Montana 650Panduan Sederhana Penggunaan GPS Garmin Montana 650
Panduan Sederhana Penggunaan GPS Garmin Montana 650Ryadhi EthniCitizen
 
Jelajah Batas (edisi 3, Agustus - September 2016)
Jelajah Batas (edisi 3, Agustus - September 2016)Jelajah Batas (edisi 3, Agustus - September 2016)
Jelajah Batas (edisi 3, Agustus - September 2016)Ryadhi EthniCitizen
 
Panduan Sederhana Penggunaan GPS Garmin Montana 650
Panduan Sederhana Penggunaan GPS Garmin Montana 650Panduan Sederhana Penggunaan GPS Garmin Montana 650
Panduan Sederhana Penggunaan GPS Garmin Montana 650Ryadhi EthniCitizen
 
Ensiklopedi Fotografi: Lembah Kerinci (Edisi 1, 2016)
Ensiklopedi Fotografi: Lembah Kerinci (Edisi 1, 2016)Ensiklopedi Fotografi: Lembah Kerinci (Edisi 1, 2016)
Ensiklopedi Fotografi: Lembah Kerinci (Edisi 1, 2016)Ryadhi EthniCitizen
 
JELAJAH BATAS (edisi 2 Juni - Juli 2016)
JELAJAH BATAS (edisi 2 Juni - Juli 2016)JELAJAH BATAS (edisi 2 Juni - Juli 2016)
JELAJAH BATAS (edisi 2 Juni - Juli 2016)Ryadhi EthniCitizen
 
Jelajah Batas edisi 1 April-May 2016
Jelajah Batas edisi 1 April-May 2016Jelajah Batas edisi 1 April-May 2016
Jelajah Batas edisi 1 April-May 2016Ryadhi EthniCitizen
 

Plus de Ryadhi EthniCitizen (20)

Panitia MHA Kab. Kerinci
Panitia MHA Kab. KerinciPanitia MHA Kab. Kerinci
Panitia MHA Kab. Kerinci
 
Surat Mendagri No. 552/1392/SJ tentang Dukungan Pengembangan Usaha Perhutanan...
Surat Mendagri No. 552/1392/SJ tentang Dukungan Pengembangan Usaha Perhutanan...Surat Mendagri No. 552/1392/SJ tentang Dukungan Pengembangan Usaha Perhutanan...
Surat Mendagri No. 552/1392/SJ tentang Dukungan Pengembangan Usaha Perhutanan...
 
Pedoman Pemetaan Wilayah Masyarakat Hukum Adat
Pedoman Pemetaan Wilayah Masyarakat Hukum AdatPedoman Pemetaan Wilayah Masyarakat Hukum Adat
Pedoman Pemetaan Wilayah Masyarakat Hukum Adat
 
SK Menteri LHK tentang PIAPS Revisi I
SK Menteri LHK tentang PIAPS Revisi ISK Menteri LHK tentang PIAPS Revisi I
SK Menteri LHK tentang PIAPS Revisi I
 
Pongo tapanuliensis, Orang Utan Species Novum from Sumatra
Pongo tapanuliensis, Orang Utan Species Novum from SumatraPongo tapanuliensis, Orang Utan Species Novum from Sumatra
Pongo tapanuliensis, Orang Utan Species Novum from Sumatra
 
Panduan Pengajuan Perhutanan Sosial
Panduan Pengajuan Perhutanan SosialPanduan Pengajuan Perhutanan Sosial
Panduan Pengajuan Perhutanan Sosial
 
Permendagri 45/2016 ttg Penetapan & Penegasan Batas Desa
Permendagri 45/2016 ttg Penetapan & Penegasan Batas DesaPermendagri 45/2016 ttg Penetapan & Penegasan Batas Desa
Permendagri 45/2016 ttg Penetapan & Penegasan Batas Desa
 
Peta PIAPS versi 1
Peta PIAPS versi 1Peta PIAPS versi 1
Peta PIAPS versi 1
 
Kumpulan Peraturan Perhutanan Sosial
Kumpulan Peraturan Perhutanan SosialKumpulan Peraturan Perhutanan Sosial
Kumpulan Peraturan Perhutanan Sosial
 
TARIK ULUR URUSAN SAMPAH DALAM TATA KELOLA WISATA ALAM
TARIK ULUR URUSAN SAMPAH DALAM TATA KELOLA WISATA ALAMTARIK ULUR URUSAN SAMPAH DALAM TATA KELOLA WISATA ALAM
TARIK ULUR URUSAN SAMPAH DALAM TATA KELOLA WISATA ALAM
 
Ensiklopedi Fotografi Kalumpang
Ensiklopedi Fotografi KalumpangEnsiklopedi Fotografi Kalumpang
Ensiklopedi Fotografi Kalumpang
 
PP 57 Tahun 2016: Perubahan PP 71/2014 Perlindungan dan Pengelolaan Gambut
PP 57 Tahun 2016: Perubahan PP 71/2014 Perlindungan dan Pengelolaan GambutPP 57 Tahun 2016: Perubahan PP 71/2014 Perlindungan dan Pengelolaan Gambut
PP 57 Tahun 2016: Perubahan PP 71/2014 Perlindungan dan Pengelolaan Gambut
 
Perdirjen PSKL 11/2016 tentang Permohonan HPHD
Perdirjen PSKL 11/2016 tentang Permohonan HPHDPerdirjen PSKL 11/2016 tentang Permohonan HPHD
Perdirjen PSKL 11/2016 tentang Permohonan HPHD
 
PermenLHK 83/2016 tentang Perhutanan Sosial
PermenLHK 83/2016 tentang Perhutanan SosialPermenLHK 83/2016 tentang Perhutanan Sosial
PermenLHK 83/2016 tentang Perhutanan Sosial
 
Panduan Sederhana Penggunaan GPS Garmin Montana 650
Panduan Sederhana Penggunaan GPS Garmin Montana 650Panduan Sederhana Penggunaan GPS Garmin Montana 650
Panduan Sederhana Penggunaan GPS Garmin Montana 650
 
Jelajah Batas (edisi 3, Agustus - September 2016)
Jelajah Batas (edisi 3, Agustus - September 2016)Jelajah Batas (edisi 3, Agustus - September 2016)
Jelajah Batas (edisi 3, Agustus - September 2016)
 
Panduan Sederhana Penggunaan GPS Garmin Montana 650
Panduan Sederhana Penggunaan GPS Garmin Montana 650Panduan Sederhana Penggunaan GPS Garmin Montana 650
Panduan Sederhana Penggunaan GPS Garmin Montana 650
 
Ensiklopedi Fotografi: Lembah Kerinci (Edisi 1, 2016)
Ensiklopedi Fotografi: Lembah Kerinci (Edisi 1, 2016)Ensiklopedi Fotografi: Lembah Kerinci (Edisi 1, 2016)
Ensiklopedi Fotografi: Lembah Kerinci (Edisi 1, 2016)
 
JELAJAH BATAS (edisi 2 Juni - Juli 2016)
JELAJAH BATAS (edisi 2 Juni - Juli 2016)JELAJAH BATAS (edisi 2 Juni - Juli 2016)
JELAJAH BATAS (edisi 2 Juni - Juli 2016)
 
Jelajah Batas edisi 1 April-May 2016
Jelajah Batas edisi 1 April-May 2016Jelajah Batas edisi 1 April-May 2016
Jelajah Batas edisi 1 April-May 2016
 

PPB Des

  • 1. *MILLENNIUM CHALLENGE CORPORATION UNITED STATES OF AMERICA Disusun oleh Tim Perencanaan Tata Guna Lahan Partisipatif Proyek Kemakmuran Hijau Millennium Challenge Account - Indonesia MCA-Indonesia 2018
  • 2. PANDUAN TEKNIS PENETAPAN & PENEGASAN BATAS DESA TIM PENYUSUN M. Sigit Widodo Akhmad Safik Sofwan Hakim Narwawi Pramudhiarta Martin Hardiono Meutia Chairani Kevin Barthel Leonard Rolfes Rubeta Andriani Dodi Mantra Millennium Challenge Account - Indonesia Maret 2018
  • 3. Panduan Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa © Pemegang Copyright Tim Perencanaan Tata Guna Lahan Partisipatif MCA-Indonesia Tim Penyusun: M. Sigit Widodo Akhmad Safik Sofwan Hakim Narwawi Pramudhiarta Martin Hardiono Meutia Chairani Kevin Barthel Leonard Rolfes Rubeta Andriani Dodi Mantra 66 halaman. i-vi. 21 x 2,7 cm ISBN: 978-602-51663-0-3 Cetakan Pertama. Maret 2018 Hak cipta dilindungi Undang-Undang Diterbitkan oleh: Millennium Challenge Account - Indonesia Gedung MR 21 Lantai 11 JL. Menteng Raya 21 Jakarta Pusat - 10340 Indonesia Dokumen ini dihasilkan dengan dukungan yang diberikan oleh warga Amerika Serikat melalui Millennium Challenge Corporation. lnformasi, pendapat, dan kesimpulan yang terkandung di dalamnya tidaklah mewakili pandangan dan posisi dari Millennium Challenge Corporation atau Pemerintah Amerika Serikat Foto-foto yang digunakan sebagai ilustrasi di dalam Panduan Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa ini adalah hak cipta dari Millennium Challenge Account - Indonesia dan Yayasan Bakti.
  • 4. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - Panduan Teknis PPB Des KATA PENGANTAR Proyek Kemakmuran Hijau berupaya mengatasi tantangan penting bagi pertumbuhan ekonomi, serta mendukung komitmen Pemerintah Indonesia untuk mengurang1 intensitas emisi karbon dan meraih masa depan yang lebih lestari. Tujuan dari proyek senilai 332,5 juta dolar AS adalah untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dengan cara memperluas penggunaan energi terbarukan dan mengurangi emisi gas-gas rumah kaca melalui perbaikan tata guna lahan dan pengelolaan sumber daya alam. Demi mencapai tujuan-tujuan tersebut, Proyek Kemakmuran Hijau mendanai dan mendukung proyek-proyek yang menyasar pertumbuhan ekonomi yang bersahabat dengan lingkungan di tingkat kabupaten. Proyek Kemakmuran Hijau menanamkan investasi untuk memperluas akses terhadap energi terbarukan, meningkatkan produktivitas dan praktik-praktik tata guna lahan, memperbaiki pengelolaan lingkungan (environmental stewardship) dan memperkuat perencanaan tata ruang tingkat daerah. Proyek Kemakmuran Hijau diharapkan menjadi model pembangunan yang sangat relevan bagi Indonesia. Proyek Kemakmuran Hijau memiliki empat kegiatan: • Perencanaan Tata Guna Lahan Partisipatif untuk menetapkan batas administratif, memperbarui dan mengintegrasikan inventaris tata guna lahan dan memperbaiki rencana tata ruang di tingkat kabupaten dan provinsi; • Bantuan Teknis dan Pengawasan untuk memberikan bantuan teknis dan pengawasan proyek; • Fasilitas Kemakmuran Hijau untuk membiayai pengembangan proyek rendah karbon melalui fasilitas hibah; • Memberikan bantuan teknis dan dukungan bagi penguatan kapasitas di tingkat daerah dan nasional untuk mendorong strategi pembangunan nasional rendah karbon (Pengetahuan Hijau). Kegiatan ini berupaya memberikan "kepastian ruang" agar proyek-proyek yang didanai Fasilitas Kemakmuran Hijau dirancang berdasarkan data tata guna lahan yang mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Perencanaan Tata Guna Lahan Partisipatif mendukung pendekatan partisipatif dari perencanaan tata ruang lokal dan memberikan informasi geospasial yang akurat. Tujuan dari kegiatan Perencanaan Penggunaan Lahan Partisipatif (PLUP) adalah untuk memastikan bahwa proyek-proyek yang didanai oleh Fasilitas Kemakmuran Hijau didesain berdasarkan tata ruang dan data penggunaan lahan yang akurat dan tepat serta tunduk dan memperkuat undang-undang nasional, peraturan dan rencana yang ada. PLUP juga membantu memperkuat kapasitas masyarakat dan lembaga tingkat kabupaten dalam pengelolaan lahan dan sumber daya mereka. PLUP menitikberatkan pada pengaturan batasan administratif, sistem inventaris penggunaan lahan baru yang terintegrasi, dan peningkatan rencana tata ruang di tingkat kabupaten dan provinsi. Penetapan batasan desa merupakan langkah pertama dalam proses perencanaan tata ruang partisipatif di tingkat desa. Batasan yang jelas menjadi dasar bagi perencanaan penggunaan lahan desa, pemetaan batasan kepemilikan lahan, penggunaan tepat sasaran atas desa komunal serta integrasi data tata ruang di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten yang sesuai dengan kenyataan di lapangan.
  • 5. Panduan Teknis PPB Des Melalui Proyek Kemakmuran Hijau, MCA-Indonesia membuat MoU dengan sejumlah kabupaten dan provinsi, untuk memfasilitasi kegiatan dalam menentukan batasan administratif. Di dalam MoU telah dirancang panduan penetapan partisipatif atas batasan administratif desa dengan berlandaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, yang dipadukan dengan praktik terbaik internasional, survei modern dan teknologi pemetaan. Melalui kegiatan VBS ini, Proyek Kemakmuran Hijau akan bekerja menuju penentuan partisipatif, penggambaran geografis. dan demarkasi fisik dari batasan desa di kabupaten sasaran. Berlandaskan pada Permendagri No. 45 Tahun 2016 yang dilengkapi dengan pendekataan pemetaan partisipatif ini, selama tahun 2015 hingga 2018, MCA-Indonesia telah melaksanakan kegiatan penetapan dan penegasan batas desa di 359 desa yang berlokasi di 29 kecamatan, 17 kabupaten pada 5 provinsi (Jambi, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, Riau, dan Sumatera Barat). Hingga akhir tahun 2017, tercatat melalui kegiatan ini terdapat sekitar 550 staf pemerintah kabupaten telah mendapatkan pelatihan dan terlibat aktif dalam kegiatan penetapan dan penegasan batas desa sebagai anggota dari Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa di tingkat kabupetan. Sekitar 1.790 warga desa telah mendapatkan pelatihan tentang penetapan dan penegasan batas desa sebagai Tim Pelaksana Desa yang menjadi ujung tombak dari pelaksanaan kegiatan penetapan dan peneagsan batas desa. Di dalam prosesnya, kegiatan ini juga telah berhasil membentuk sekitar 30 forum penyelesaian sengketa batas desa, yang secara berfungsi secara efektif di dalam penyelesaian sengketa batas desa. Dari sebanyak 995 segmen batas desa yang teridentifikasi di dalam kegiatan ini,85 persen di antaranya telah diselesaikan dan dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Batas Desa. Bahkan, tercatat pula bahwa kegiatan yang difasilitasi oleh MCA-Indonesia ini telah berhasil membantu bupati di beberapa kabupaten lokasi kegiatan untuk memutuskan 9 segmen batas batas desa yang telah bertahun-tahun diperselisihkan dan tidak mendapatkan penyelesaian. Buku Panduan Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang saat ini tengah berada di tangan Anda, adalah uraian lengkap dan terperinci dari keseluruhan proses kegiatan penetapan dan penegasan batas desa yang dilaksanakan oleh MCA-Indonesia pada 359 desa di 17 kabupaten selama 2015-2018. Tertuang ke dalam 21 Langkah, dijabarkan di dalamnya keseluruhan tahapan dari kegiatan penetapan dan penegasan batas desa, mulai dari tahap perencanaan, persiapan lapangan, pelaksanaan lapangan dan pelaporan, hingga verifikasi, penyampaian, dan persetujuan hasil kerja. Terangkum pula di dalam buku Panduan Teknis ini, beberapa catatan pembelajaran yang dapat dipetik dari hasil implementasinya pada 359 desa di lapangan. Sebagai potret nyata dari implementasi Permendagri No. 45 Tahun 2016 yang dibingkai dengan pendekatan partisipatif, diharapkan buku ini dapat memperkaya rujukan bagi para pemangku kepentingan di dalam pelaksanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas desa di berbagai kabupaten di Indonesia. Beberapa pembejalaran positif dari proses panjang pelaksanaannya oleh MCA-Indonesia ini, dapat dijadikan sebagai pijakan bagi penyempurnaan dan perluasan kegiatan penetapan dan penegasan batas desa ke depan. Rupa-rupa tantangan yang ditemukan dan harus diatasi di dalam proses implementasinya dapat menjadi catatan bagi pemerintah guna perbaikan dan perumusan solusinya. Akhir kata, buku ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi upaya untuk menciptakan kepastian ruang sebagai salah satu pilar dari keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan di Indonesia. ii Bonaria Siahaan Direktur Eksekutif MCA-Indonesia
  • 6. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Panduan Teknis PPB Des DAFTAR 151 Kata Pengantar Daftar Singkatan & lstilah Kunci Bagian Pertama: Latar Belakang Tujuan Dasar Hukum dan Beberapa Pengertian Terkait Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pendekatan dan Metodologi Bagian Kedua: Langkah-langkah Tahap I: Perencanaan Langkah l : Penentuan Kecamatan dan Desa Langkah 2: Legalisasi Panduan Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan dan Pembentukan Tim Penetapan dan penegasan Batas Desa/Kelurahan (Tim PPB Des) Langkah 3: Lokakarya Penetapan dan Penegasan Batas Desa untuk Tim PPB Des Langkah 4: Pengumpulan, Kompilasi lnformasi Geospasial, Penyiapan Peta Kerja, dan Pengelolaan Basis Data Geospasial Tahap II: Persiapan Lapangan Langkah 5: Orientasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa untuk Tim Teknis Kecamatan Langkah 6: Pembahasan dan Penetapan Rencana Kerja serta Koordinasi Kegiatan PPB Des di Tingkat Kabupaten Langkah 7: Pembahasan dan Penetapan Rencana Kerja Kegiatan PPB Des serta Koordinasi Kegiatan PPB Des di Tingkat Kecamatan Langkah 8: Pembentukan Tim Pelaksana Desa (TPDes) Tahap Ill: Pelaksanaan Lapangan dan Pelaporan Langkah 9: Lokakarya Penguatan Kapasitas Tim Pelaksana Desa (TPDes) Langkah l 0: Pembentukan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Batas Desa Langkah 11 : Pertemuan Teknis dan Pemufakatan Segmen Batas Desa Langkah 12: lnventarisasi dan Pemetaan/Delineasi Kartometrik Sumber Daya Desa Langkah 13: Klasifikasi Perbedaan Pendapat/Sengketa dan Penyepakatan Batas Desa Langkah 14: Pemaparan Publik dan Finalisasi Peta Penetapan Batas Desa v 2 2 3 4 9 10 10 13 15 18 23 23 26 27 29 32 33 37 39 43 46 49 iii
  • 7. Panduan Teknis PPB Des Langkah 15: Lokakarya Perancangan dan Proses Penerbitan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa dan Penegasan Batas Desa 51 Langkah 16: Lokakarya Perencanaan Pelacakan, Pemasangan Pilar, dan Pengukuran Geodetik Pilar Batas Desa 53 Langkah 17: Pelacakan Lapangan, Pemasangan Pilar Batas, dan Pengukuran Geodetik Pilar Batas Desa 55 Langkah 18: Penyusunan dan Pelaporan Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa 58 Tahap IV: Verifikasi, Penyampaian Hasil, dan Persetujuan Hasil Kerja 61 Langkah 19: Telaah Teknis, Penilaian dan Penyetujuan Laporan Hasil Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa 61 Langkah 20: Pengesahan Kegiatan Penegasan Batas Desa oleh Tim PPB Des dan Penerbitan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa 63 Langkah 21 : Penyerahan Peta Batas Desa, Dokumen Berita Acara, dan Peraturan Bupati kepada masing-masing Desa 65 iv
  • 8. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - Panduan Teknis PPB Des DAFTAR SINGKATAN &ISTILAH KUNCI ADD Alokasi Dana Desa PBA Pilar Batas Antara APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja PBU Pilar Batas Utama Daerah Pemda Pemerintah Daerah APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemdes Pemerintah Desa Negara Pemkab Pemerintah Kabupaten BAPPEDA Sadan Perencanaan Pembangunan Perbup Peraturan Bupati Daerah Perda Peraturan Daerah BIG Sadan lnformasi Geospasial Permen Peraturan Menteri BPD Sadan Permusyawaratan Desa Permendagri Peraturan Menteri Dalam Negeri BPMPD Sadan Pemberdayaan Masyarakat dan Peta Batas Desa Proses penetapan batas Desa secara Pemerintah kartometrik di atas suatu peta dasar BPN Sadan Pertanahan Nasional yang disepakati. Bupati Kepala Daerah Peta Dasar Peta yang menyajikan unsur-unsur CAMAT Kepala Kecamatan alam dan atau buatan manusia, yang Citra Satelit Rekaman visual keadaan bumi yang berada dipermukaan bumi digambarkan diambil oleh satelit pengamatan bumi pada suatu bidang datar dengan Skala, CTRT Citra Tegak Resolusi Tinggi penomoran, proyeksi dan georeferensi CLCS Community Liason & Coordination tertentu. Specialist (Spesialis untuk Peng- Peta Penetapan Peta yang menyajikan batas Desa hasil hubung Masyarakat dan Koordinasi) Batas Desa penetapan berbasis peta dasar atau DD Dana Desa citra tegak resolusi tinggi. Desa Satuan teritorial terkecil yang bisa PLUP Participatory Land Use Planning (Peren- mengurus diri sendiri canaan Tata Guna Lahan Partisipatif) DPR Dewan Perwakilan Rakyat pp Peraturan Pemerintah DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah PPB Des Penetapan dan Penegasan Batas Desa FGD Focus Group Discussion PTK Pelaksana Teknis Kecamatan FPIC Free, Prior, and Informed Consent RBI Rupa Bumi Indonesia GCP Ground Control Point RDTR Rencana Detail Tata Ruang GNSS Global Navigation Satellite System RPJMDes Rencana Pembangunan Jangka GP Green Prosperity (Kemakmuran Hijau) Menengah Desa GPS Global Positioning System RTRW Rencana Tata Ruang Wilayah KAK Kerangka Acuan Kerja Satker Pelaksana Teknis Kegiatan Kartometrik Menginterpretasikan peta rupabumi SCF Satuan Kerja berdasarkan bentuk-bentuk alam yang Social and Communication Facilitator ditampilkan untuk menggambarkan (Fasilitator Sosial dan Komunikasi) batas di atas peta sesuai dengan tern- Setda Sekretariat Daerah patnya di bumi SIG Sistem lnformasi Geografis Kecamatan Satuan administrasi pemerintahan SK Surat Keputusan yang mengkoordinasi sejumlah desa SRGI Sistem Referensi Geospasial Indonesia Kemendagri Kementerian Dalam Negeri TK Titik Kartometrik KUGI Katalog Unsur Geografi Indonesia Tim PPB Des Tim Penetapan dan Penegasan Batas LSM Lembaga Swadaya Masyarakat Desa MCA-Indonesia Millennium Challenge Account - lndo- TPD/VPT Tim Pelaksana Desai nesia Village Participatory Team MCC Millennium Challenge Corporation UAV/ WTA Unmanned Aerial Vehicle (Wahana MoU Memorandum of Understanding Tanpa Awak) OPD Organisasi Perangkat Daerah uu Undang-Undang PADIATAPA Persetujuan Atas Dasar lnformasi VBS/ RM Village Boundary Setting/Resource Awai Tanpa Paksaan Mapping PABU Pilar Acuan Batas Utama v
  • 9. PanduanTeknisPPBDes .................................................................. MCA-Indonesia Kegiatan Pemetaan dan Perencanaan Partisipatif 2015 - 2018 PROVINSI KABUPATEN Sumatera Barat Riau Jambi Nusa Tenggara Barat Sulawesi Barat 1. Kab. Pesisir Selatan 1. Kab. Rokan Hulu 1. Kab. Merangin 1. Kab. lombok Timur 1. Kab. Mamasa 2. Kab. Solok Selatan 2. Kab. Rokan Hilir 2. Kab. Muaro Jambi 2. Kab. Lombok Tengah 2. Kab. Mamuju 3. Kab. Dharmasraya 3. Kab. Pelalawan 4. Kab. kampar 5. Kab. Kuantan Singingi 550 STAF PEMERINTAH Kabupaten telah mendapat- kan Pelatihan dan terlibat aktif dalam kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa sebagai Tim PPB Des vi r!::I ••••••1.790 WARGA DESA telah mendapatkan Pelatihan tentang penetapan dan pene- gasan batas desa sebagai Tim Pelaksana Desa yang menjadi ujung tombak dari PPB Des 3. Kab. Lombok Utara 4. Kab. Lombok Barat 5. Kab. Sumbawa Barat ••• "',J30 FORUM penyelesaian sangketa batas desa telah dibuat dan menjadi forum yang efektif dalam menyelesaikan sangketa batas desa 0.C---3 995 SEGMEN BATAS desa yang teridentifikasi dan 85 persen sudah diselesaikan dan dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Batas Desa
  • 10.
  • 11. Panduan Teknis PPB Des LATAR BELAKANG 2 SE LAT KASSAR I All T Ill AWi I KALIMANTAN jud melalui penetapan dan penegasan batas desa tersebut, keberlanjutan investasi dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat dapat terus dipertahankan. Tujuan Panduan Pelaksanaan Penetapan dan Penegasan Batas Desa ini - selanjutnya disebut Panduan Pelaksanaan - disusun guna merangkai keseluruhan proses yang dibutuh- kan. mulai dari aspek yang bersifat teknis hingga aspek sosial, dari kegiatan penetapan dan penegasan batas desa. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan penyelengga- raan penetapan dan penegasan batas desa dapat berjalan secara tepat dan berimbang, di mana data dan informasi yang dibutuhkan menjadi masukan kunci bagi perencanaan dan pengelolaan sumber daya alam desa.
  • 12. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - Panduan Teknis PPB Des Pengadaan Panduan Pelaksanaan ini juga dimaksudkan untuk membantu para pemangku kepentingan (stakeholders), baik pada tingkat Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Pemerintah Desa, dan juga warga masyarakat pada umumnya, serta para konsultan, dalam melaksanakan perannya dalam proses penetapan dan penegasan batas desa. Berlandaskan pada serangkaian uji coba di lapangan, Panduan Pelaksanaan ini juga diharapkan dapat menjadi contoh percepatan penetapan dan penegasan batas desa di Indonesia. Di samping itu, agar hasil akhir kegiatan penetapan dan pene- gasan batas desa ini juga bermanfaat bagi keperluan peren- canaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa dan supra-desa, maka Panduan Pelaksanaan ini juga mengan- dung panduan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk menghasilkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya alam desa dan supra-desa. Demikian pula, selama kegiatan penetapan dan penegasan batas desa ini berlangsung, diselenggarakan beberapa kegia- tan pengembangan kapasitas bagi warga desa yang terlibat. Sebagai hasilnya, di kemudian hari tenaga-tenaga lokal yang dilatih melalui kegiatan ini akan menjadi tenaga inti dalam proses-proses perencanaan pembangunan di desa-desa di mana kegiatan penetapan dan penegasan batas desa ini berlangsung. Dasar Hukum dan Beberapa Pengertian Terkait Penetapan dan Penegasan Batas Desa Landasan peraturan perundang-undangan utama yang mengatur kegiatan penetapan dan penegasan batas desa, adalah merujuk kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa, selanjutnya disingkat Permendagri No. 45 Tahun 2016. Permendagri No. 45 Tahun 2016 ini memuat aturan-aturan tentang tata cara penetapan dan penegasan batas desa, organisasi pelaksana, proses pengesahan hasil, dan penyelesaian sengketa. Lampiran-lampiran dari Permendagri No. 45 Tahun 2016 tersebut. terkandung penja- baran mengenai prinsip-prinsip yang dipakai, dan aspek- aspek spesifikasi teknis dari proses penetapan dan pene- gasan batas desa. Batas Desa adalah batas yang memisahkan satu wilayah ad- ministratif Pemerintahan Desa dengan wilayah administratif yang menjadi kewenangan Pemerintahan Desa yang lain. Tata batas desa menunjukkan keberadaan suatu desa yang menurut peraturan dan perundangan yang berlaku, harus disertai Peta Batas Wilayah. Penetapan Batas Desa dilaku- kan secara kartometrik di atas peta dasar yang telah disepa- kati. Penegasan Batas Desa mencakup kegiatan peletakkan batas di lapangan berdasarkan hasil Penetapan Batas Desa yang telah dilakukan sebelumnya. Penetapan dan Penegasan Batas Desa bertujuan untuk menjamin kepastian atas ruang. Kepastian atas ruang merupakan landasan bagi perencanaan pembangunan yang efektif, dengan upaya mengoptimalkan manfaat. Pada saat yang sama, menjadi acuan bagi upaya untuk meminimalisasi risiko-risiko yang timbul akibat kegiatan-kegiatan pembangunan. Penetapan dan Penegasan Batas Desa mencakup proses dan aspek-aspek yang bersifat teknis dan sosial. Proses dan aspek teknis bertujuan untuk memenuhi syarat-syarat teknis geodetik dalam hal pemasangan patok batas di lapangan, yang merujuk pada hasil Penetapan Batas Desa. Sementara, proses dan aspek sosial bertujuan untuk mengupayakan kesepahaman dan persetujuan di antara warga desa ber- sangkutan serta antar Pemerintahan Desa-Desa yang ber- tetangga. Penyelenggaraan Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang kredibel dan efektif menghasilkan peta wilayah administratif desa yang definitif. Keefektifan dan kredibilitas tersebut mensyaratkan terpenuhinya proses dan aspek teknis maupun sosial agar kepastian atas ruang dapat dicip- takan. Permendagri No. 45 Tahun 2016 membedakan antara peneta- pan dengan penegasan dalam proses penataan batas wilayah administrasi desa. Penetapan berarti menentukan batas di atas sebuah peta, atau disebut juga sebagai penen- tuan batas secara kartometrik. Sementara, penegasan adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan. Sebagaimana tertuang pada Pasal 1 ayat (1 0) Permendagri No. 45 Tahun 2016, bahwa "Penetapan adalah proses peneta- pan batas desa secara kartometrik dia atas suatu peta yang disepakati:' Penetapan merupakan suatu proses mendapat- kan konsensus antara desa yang berbatasan secara langsung menggunakan bantuan peta dasar. Dijelaskan pula bahwa tahapan dalam penetapan batas desa terdiri dari: 3
  • 13. Panduan Teknis PPB Des • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • penelitian dokumen batas, penentuan peta dasar yang dipakai, menyepakati dengan desa tetangga, dan menggam- barkan garis batas yang telah disepakati secara kartometrik di atas peta dasar (Pasal 3). Pada Pasal 1 ayat (12) dinyatakan bahwa "Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas desa dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa." Setiap kegiatan pada tahap penegasan ini, harus diser- tai penandatanganan berita acara oleh setiap wakil dari desa yang berbatasan dan Tim PPB Des. Pendekatan dan Metodologi Kegiatan penetapan dan penegasan batas desa sebagaima- na yang terkandung di dalam Panduan Pelaksanaan ini, menggunakan pendekatan pemetaan berskala luas. Pendekatan ini dinilai sebagai pendekatan yang paling rele- van dan tepat dalam konteks proses percepatan penetapan dan penegasan batas desa. Pendekatan pemetaan berskala luas yang menjadi landasan dari Panduan Pelaksanaan ini, dapat diterjemahkan sebagai kegiatan pemetaan pada skala wilayah administratif kecamatan yang berbasis pada peneta- pan dan penegasan wilayah administratif desa-desa yang ada di dalam kecamatan tersebut. Namun demikian, apabila di wilayah tersebut terdapat penga- kuan (claim) hak berdasarkan hukum adat, maka wilayah adat dari masyarakat adat yang bersangkutan dapat juga dipetakan, setidaknya secara indikatif, berdasarkan satuan wilayah menurut ketentuan-ketentuan yang ada dalam tradisi masyarakat adat itu sendiri. Selain dari pendekatan pemetaan berskala luas, terdapat sebuah pendekatan penting lainnya yang juga dijadikan sebagai landasan utama dari kegiatan penetapan dan pene- gasan batas desa di dalam Panduan Pelaksanaan ini. Yakni dalam bentuk pendekatan pemetaan secara partisipatif, yang di dalam prosesnya melibatkan sejumlah pihak yang mewaki- li kepentingan masyarakat di dalam kegiatan pemetaan dan pelacakan batas desa di tingkat lapangan. Salah satu tujuan dari pendekatan partisipatif ini adalah untuk menumbuhkan rasa memiliki (sense ofownership) dari pemerintah desa dan warga desa atas seluruh keluaran yang dihasilkan dalam kegiatan penetapan dan penegasan batas desa yang di- 4 hasilkan dalam kegiatan penetapan dan penegasan batas desa yang dijalankan. Pemetaan partisipatif merupakan pendekatan yang memadu- kan alat-alat kartografi modern dengan pendekatan partisipa- tif. Pendekatan ini mampu menggali pengetahuan keruangan (spatiaO dari masyarakat setempat, karena pada dasarnya masyarakat setempat adalah ahli yang memiliki pengeta- huan mengenai lingkungan tempat tinggalnya. Peta yang di- hasilkan oleh masyarakat setempat ini dapat menggambar- kan lingkungan tempat mereka tinggal secara terperinci, memperlihatkan tempat-tempat yang oleh masyarakat dinilai penting, seperti batas wilayah adat, bentuk-bentuk pengelo- laan sumber daya alam tradisional, daerah-daerah yang dianggap sakral, dan sederet tempat-tempat penting lainnya. Pendekatan pemetaan partisipatif juga dimaksudkan untuk: (i) meminimalisasi perselisihan batas; (ii) mengakomodasi hak-hak asal-usul; serta (iii) menghargai dan melindungi hak-hak masyarakat adat, termasuk kelompok rentan, kelom- pok marjinal dan kelompok perempuan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pemetaan partisipatif ini mengacu kepada Environmental and Social Management System (ESMS) yang telah dikembangkan oleh MCA-Indone- sia, dan IFC Relevant Performance Standards. Selain itu, kegiatan penetapan dan penegasan batas desa ini harus pula menerapkan prinsip free, prior. and informed consent (FPIC), atau yang dalam Bahasa Indonesia disebut sebagai Persetu- juan Atas Dasar lnformasi Awai Tanpa Paksaan (PADIATA- PA). Yakni, prinsip yang berpijak pada pandangan bahwa masyarakat berhak untuk memberikan atau tidak memberi- kan persetujuannya terhadap aktivitas yang direncanakan berdasarkan pemberian informasi yang lengkap dan tanpa paksaaan. Prinsip ini perlu ditegakkan pada kegiatan- kegiatan yang potensial mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat tersebut, termasuk menyangkut kepastian hak atas tanah dan wilayah (adat) mereka, ataupun berimbas pada pada kebudayaan dan pengetahuan tradisi- onal mereka secara lebih menyeluruh. Dengan demikian, masyarakat harus mendapatkan informasi yang lengkap sebelum kegiatan dimulai. Sehingga, warga masyarakat di lokasi kegiatan dapat memutuskan, apakah mereka meneri- ma ataupun menolak kegiatan-kegiatan yang akan dijalan- kan. Secara ringkas, operasionalisasi dari pendekatan pemetaan berskala luas yang berlandaskan pada paduan antara
  • 14. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - Panduan Teknis PPB Des Gambar 1 Pendekatan Konseptual dari Penetapan dan Penegasan Batas Desa secara Partisipatif Musyawarah dan proses partisipatif - praktik terbaik dari • • • • • • ·• Pen!lsiuna dan Peng!lunaan d1 tingkat Provins• dan Kabupaten berbagai pengalaman organisasi non-pemerintah ......... •• Pengguna dan Penggunaan di tingkat Desa PENETAPAN & PENEGASAN BATAS DESA PROYEK KEMAKMURAN HIJAU Basis Data Geospasial dari Penggunaan/Perlindungan Lahan, dll. di tingkat lansekap/ kabupaten/desa •.......... Pen!)guna dan Peng9unaan lain di tingkat nas1onal Pemerintah Indonesia Permendagri No. 45 Tahun 2016 Penggunaan alat pengumpulan dan pengolahan data geospasial yang modern dan tepat guna: GNSS, UAS, dan GIS teknologi kartografis dengan pendekatan partisipatif di dalam proses penetapan dan penegasan batas desa sebagaimana tertuang di dalam Panduan Pelaksanaan ini, dapat dilihat pada Gambar 1 di atas. Begitu pula di dalam aspek yang bersifat teknis. Peta-peta yang dihasilkan, dengan menggunakan beberapa teknik pemetaan tertentu, harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut: Jenis Datum Horisontal Referensi Elipsoid Skala Peta Sistem Proyeksi Peta Sistem Grid Ketelitian Planimetris Persyaratan SRGI 20131 WGS 1984 1:1.000 - 1:10.000 Transverse Mercator (TM) Universal Transverse Mercator (UTM) dengan grid geografis dan metrik 0.5 mm diukur di atas peta Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa proses kegiatan penetapan dan penegasan batas desa dijalankan dengan berlandaskan pada Permendagri No. 45 Tahun 2016 sebagai acuan utama yang memiliki kekuatan hukum yang kuat dan khusus (/ex specialist) dalam penetapan dan pene- gasan batas desa. Permendagri No. 45 Tahun 2016 ini juga telah dilengkapi dengan lampiran yang berisi panduan teknis •••••••• MCA-I dan Kemakmuran Hijau berbagai sponsor proyek energi terbarukan dan penge- lolaan sumber daya alam pelaksanaannya di lapangan. Namun demikian, berdasarkan hasil observasi dan analisis yang dilakukan, terdapat banyak hal-hal teknis dan detail yang berlum terangkum di dalamnya, yang menjadikan proses penetapan dan penegasan batas desa tidak mudah atau bahkan tidak bisa dilakukan. Merujuk kepada kondisi ini, maka dengan berlandaskan pada pendekataan pemetaan berskala luas dan partisipatif, serta berdasarkan pada hasil evaluasi dan uji coba di lapangan, maka dirumuskanlah dua puluh satu langkah teknis yang harus dijalankan dalam pelaksanaan penetapan dan pene- gasan batas desa. Dengan tetap konsisten berpijak pada aturan yang termaktub di dalam Permendagri No. 45 Tahun 2016, langkah-langkah di dalam Panduan Pelaksanaan ini dilengkapi dengan memasukkan unsur peran serta masyarakat, dan penggunaan teknologi pemetaan yang mutakhir. Penting untuk digarisbawahi, bahwa peran serta masyarakat adalah kunci dari keberhasilan kegiatan penetapan dan pene- gasan batas desa. Hal ini dikarenakan bahwa masyarakat setempat adalah pihak yang paling memiliki pengetahuan tentang batas-batas desa dan lingkungan tempat tinggalnya, bukan pihak-pihak lain. Namun, pemerintah tetap harus melakukan pendampingan secara sosial dan teknis agar proses penetapan dan penegasan batas desa dapat berjalan tetap sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 5
  • 15. PanduanTeknisPPBDes ..................................................................... r Begitu pula halnya dengan kemajuan teknologi yang berkem- bang pesat di bidang pemetaan. Tentunya membawa pengaruh dan andil yang sangat besar terhadap proses dan kegiatan penetapan dan penegasan batas desa. Terutama, dalam wujud pemanfaatan teknologi pemetaan mutakhir di dalam kegiatan penetapan dan penegasan batas desa sebagaimana yang diadopsi dan diaplikasikan dalam Pan- duan Pelaksanaan ini. Demikianlah Panduan Pelaksanaan ini merangkai keseluru- han tahapan penetapan dan penegasan batas desa ke dalam ---- 6 dua puluh satu langkah kegiatan pemetaan secara partisipa- tif. Tahapan yang pada awalnya terdiri dari sembilan belas langkah ini, kemudian setelah melalui serangkaian evaluasi dan "uji coba", disesuaikan menjadi dua puluh satu langkah. Diharapkan melalui dua puluh satu langkah ini, proses pene- tapan dan penegasan batas desa dapat menjadi lebih baik dan memiliki legitimasi yang kuat, baik secara sosial dari masyarakat yang terlibat di dalam prosesnya, maupun secara teknis berdasarkan spesifikasi dan ketentuan dari Badan lnformasi Geospasial (BIG).
  • 16. ······~ '-I langkah 2 Legalisasi Panduan Penetapan & Penegasan Batas Desa dan Pembentukan Tim PPB Des Langkah 4 Pengumpulan, kompilasi informasi geospasial, penyiapan peta kerja dan pengelolaan basis data geospasial. Langkah 7 Pembahasan dan Penetapan Rencana Kerja PPB Des serta Rencana Koordinasi di Tingkat Kecamatan .) -r! Langkah 3 Orientasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa untuk Tim PPB Des ·+ Langkah 5 Orientasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa untuk Tim Teknis Kecamatan Langkah 9 Lokakarya Penguatan Kapasitas Tim Teknis Pelaksana Desa l - Langkah 10 Pembentukan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Batas Desa Gambar 2 Alur Proses Penetapan dan Penegasan Batas Desa I I Langkah 12 Langkah 14 lnventarisasi dan Pemaparan Publik dan Pemetaan/ Delineasi - I ""'""'''"''~"'""" l ~ Kartometrik Sumber Daya Batas Desa Desa _ , I - - t - t Langkah 13Langkah 11 Pertemuan Teknis dan - Klas1f1kas1 Perbedaan Pemufakatan Segmen Batas Desa Pendapat/Sengketa dan Penyepakan Batas Desa + ~ + Langkah 16 Langkah 18 Lokakarya Perencanaan Penyusunan dan Pelaporan Pelacakan, Pemasangan l'"'"'""""'"""''"Pilar, dan Pengukuran Penegasan Batas Desa Geodetik Pilar Batas Desa ·- - tt Langkah 15 Langkah 17 Lokakarya Perancangan dan Pelacakan Lapangan, Proses Pemasangan Pilar Batas, PENERBITAN PERBUP dan Pengukuran Geodetik TENTANG PETA PENETAPAN Pilar Batas Desa BATAS DESA ... - ... Tim Pelaksana Kegiatan • Tim Pelaksana Kegiatan & Pemerintah Daerah • MCA-Indonesia & Pemerintah Daerah • Pemerintah Daerah (Kabupaten, Tim PPB Des, Carnal) •·· -cQI ::::J a. s::QI ::::J rot'A ::::J v;· "U "U CJ 0 Cl) (/)
  • 17. Panduan Teknis PPB Des • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
  • 18. - - - - - - - - - - - - - - - - - PanduanTeknis PPB Des
  • 19. Panduan Teknis PPB Des TAHAPl-PERENCANAAN Langkah 1: Penentuan Kecamatan dan Desa 10 menentukan kecamatan dan desa-desa yang akan menjadi lokasi kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa (PPB Des). Dalam kegiatan penetapan dan penegasan batas desa yang diselenggarakan MCA-Indonesia, kecamatan dan desa ditentukan dengan mempertimbangkan lokasi-lokasi kegia- tan dari Program Kemakmuran Hijau MCA-Indonesia guna menjamin keberlanjutan investasi/program tersebut dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kese- jahteraan masyarakat. Secara lebih rinci, tujuan dan teknis pelaksanaan dari Langkah 1 diuraikan pada tabel pada halaman berikut.
  • 20. .................................................................. PanduanTeknisPPBDes @ Tujuan 0. Metode {; Waktu·..• c- Rincian Kegiatanc-c- Keluaran [@-- Materi Pendukung ...,,, Pelaksana Kegiatan ;tit; Peserta Menentukan kecamatan dan desa yang menjadi lokasi kegiatan penetapan dan penegasan batas desa (PPB Des). Konsultasi dengan Bappeda dan OPD terkait di tingkat kabupaten. Satu (1) bulan • ldentifikasi dan pembahasan usulan lokasi (kecamatan dan desa) untuk PPB Des. • Kunjungan lapangan untuk melihat keadaan pada kecamatan yang diusulkan. • Berkoordinasi dengan OPD terkait di pemerintahan kabupaten. • Penentuan akhir atas kecamatan dan desa yang dipilih untuk pelaksanaan kegia- tan PPB Des. Daftar kecamatan dan desa yang dipilih untuk kegiatan penetapan dan penegasan batas desa yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Bupati. • Peta (termasuk peta kecamatan dan desa, peta administrasi, peta lain yang meng- gambarkan wilayah desa, peta RBI yang mencakup kabupaten tersebut, citra satelit, atau peta-peta lain yang dianggap relevan). • Peraturan Daerah/SK Bupati/Peraturan Bupati tentang pembentukan desa-desa dan kelurahan. • Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten. • Permendagri No. 76 Tahun 2006 tentang Batas Daerah. • Permendagri No. 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Bagian Pemerintahan atau Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Bappeda atau OPD terkait Wakil-wakil OPD terkait. 11
  • 21. PanduanTeknisPPBDes ........................................................................ _,, 12 Beraasarl<an liasil implementasi ai lapangan, aalam l<ontel<s upaya percepatan pelal<sanaan P.PB Des, penentuan kecamatan aan desa aaJ)at ailakul<an dengan mempertimbangl<an wilayah-wilayah yang telah memiliki Peta RBI aengan skala 1:5.000 atau yang tersedia citra tegak resolusi tinggi (misalnya SPOT 2,5 meter, ll<onos, Quickbird, Worldview, Pleaides, dan lainnya). Selain itu, dapat juga mempertimbangl<an lol<asi desa yang berada di dalam satu kecamatan. Jika sulit untuk menentukan lokasi desa yang berada di dalam satu kecamatan, maka dapat juga lokasi desa yang berbeda kecamatan, namun memiliki kesamaan budaya dan sejarah. Atau, dapat juga mencal<up desa yang berbatasan dengan kabupaten atau provinsi lain, tetaJ)i yang sudati ada P.eraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daeratinya.
  • 22. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Panduan Teknis PPB Des 02 Langkah 2: Legalisasi Panduan Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan dan Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Tim PPB Des) Aturan yang terkandung di dalam Permendagri No. 45 Tahun 2016 telah mencakup tata cara penetapan, penegasan, dan pengesahan batas desa. Demikian pula di dalamnya, telah terlampir penjabaran mengenai pedoman teknis dalam pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa. Dalam langkah yang kedua ini, tata cara dan pedoman teknis penetapan dan penegasan batas desa yang terkandung di dalam Permendagri No. 45 Tahun 2016 tersebut kemudian dilengkapi tiga aspek tambahan untuk memperjelas proses pelaksanaannya di lapangan. Pertama, penambahan aspek-aspek substantif dan teknis yang berasal dari praktik dan pengalaman kegiatan pemetaan di tingkat internasional. Kedua, penguatan prinsip-prinsip partisipatif sebagai pendekatan yang utama. Ketiga, penggunaan teknologi untuk memastikan peta yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi teknis dan ketentuan yang berlaku. Penyempurnaan tata cara ini kemudian dituangkan ke dalam bentuk Panduan Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang disahkan dalam bentuk Peraturan Bupati (Perbup). Sebagaimana juga diatur di dalam Permendagri No. 45 Tahun 2016, bahwa salah satu tahapan dari kegiatan penetapan dan penegasan batas desa adalah pembentukan Tim 13
  • 23. PanduanTeknisPPBDes ........................................................................ Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten/Kota (Tim PPB Des) yang dilakukan oleh Bupati. Proses penentuan ang- gota Tim PPB Des dibahas oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan Bappeda dan berbagai OPD terkait. langkah yang kedua ini, seyogyanya dipimpin oleh Sekretaris Daerah atau Pejabat yang setingkat melalui Bappeda dengan melibatkan berbagai OPD yang terkait dengan kegiatan PPB Des. Proses pembentukan Tim PPB Des Kabupaten dan legalisasi Panduan Penetapan dan Penegasan Batas Desa pada Langkah Kedua secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut. Q (; .... c- c- c- [§-- ...,,, 14 Tujuan Metode Waktu Rincian Kegiatan Keluaran Materi Pendukung Pelaksana Kegiatan Peserta • Mengesahkan Panduan Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan dalam bentuk sebuah Peraturan Bupati. • Mengesahkan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Tim PPB Des) melalui Keputusan Bupati. Konsultasi, diskusi, fasilitasi, rapat koordinasi, dan penulisan naskah peraturan. Paling lama dua bulan. Lamanya kegiatan berbeda dari satu tempat ke tempat lain, tergantung pada lokasi kabupaten dan keaktifan para pejabat kabupaten, tantangan logistik, dan interaksi sebelumnya. • Persiapan • Merancang draf Peraturan Bupati tentang Panduan Penetapan dan Penegasan Batas Desa. • Merancang draf Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan. • Pelaksanaan Kegiatan • Mendiskusikan draf Panduan PPB Des dengan OPD yang relevan. • Mendiskusikan draf Peraturan Bupati tentang Panduan Penetapan dan Penegasan Batas Desa. • Mendiskusikan draf Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa. • Peraturan Bupati tentang Panduan Penetapan dan Penegasan Batas Desa. • Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa. • Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. • Permendagri No. 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. • Permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. • Permendagri No. 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa. • Peraturan Perundang-undangan di Tingkat Kabupaten yang relevan. • Panduan Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang ditetapkan oleh MCA- Indonesia. Sekretaris Daerah Kabupaten atau OPD yang terkait dengan wilayah desa. Wakil-wakil OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) terkait.
  • 24. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PanduanTeknisPPBDes ''Penetapan dan penegasan batas desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis. Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 45 Tahun 2016 (lJ Catatan Pembelajaran Anggota Tim PPB Des memiliki kapasitas yang berbeda dan beragam. Kesibukan OPD dalam menjalankan birokrasi Pemerintah Daerah menjadi tantangan tersendiri. terutama dalam menyesuaikan jadwal kegiatan lapangan. Akan lebih efektif jika terdapat suatu aturan yang menetapkan secara eksplisit pembagian tugas dari setiap anggota di dalam SK Bupati Pembentukan Tim PPB Des. 15
  • 25. Panduan Teknis PPB Des • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Langkah 3: Lokakarya Penetapan dan Penegasan Batas Desa untuk Tim PPB Des 16 Tim PPB Des terdiri dari perwakilan OPD yang terkait dengan penetapan dan penegasan batas desa. Oleh karena pemahaman para anggota tentang kegiatan penataan batas desa ini berbeda-beda, maka perlu dilakukan lokakarya yang harus dihadiri oleh seluruh anggota Tim PPB Des. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa semua anggota Tim PPB Des memahami dasar hukum, proses, dan mekanisme pelaksanaan kegiatan PPB Des. Secara keseluruhan, uraian dari Langkah Ketiga ini tertuang pada tabel di halaman berikut.
  • 26. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - Panduan Teknis PPB Des .Q (; .... Ci- Ci- c;- §1-- ... ''' Tujuan Metode Waktu Rincian Kegiatan Keluaran Materi Pendukung Pelaksana Kegiatan Peserta • Sosialisasi kegiatan PPB Des di tingkat Kabupaten. • Menjelaskan tahap-tahap pelaksanaan kegiatan PPB Des dan organisasi pelaksananya. • Menjelaskan pola koordinasi dan komunikasi antara Tim PPB Des, tim konsultan, dan MCA-Indonesia. • Membangun pemahaman yang sama, peran dan kontribusi masing-masing anggota Tim PPB Des sebagaimana diaturoleh Permendagri No. 45 Tahun 2016 dan peraturan Bupati setempat. • Pemaparan tata cara PPB Des menurut Permendagri No. 45 Tahun 2016 dan/atau peraturan Bupati setempat. • Pemaparan pengalaman pelaksanaan PPB Des. • Diskusi dan tanya jawab. 2 (dua) hari. • Persiapan • Koordinasi antara MCA-Indonesia, tim konsultan dan Tim PPB Des. • Penyiapan materi dan pemilihan fasilitator pertemuan. • Pelaksanaan Kegiatan • Pembahasan mengenai tata aturan perundang-undangan tentang PPB Des. • Pembahasan mengenai langkah-langkah/tahapan teknis pelaksanaan PPB Des. • Pembahasan mengenai proses dan mekanisme penyelesaian sengketa batas desa. • Lokakarya dan diskusi. Tim PPB Des di tingkat kabupaten memahami tahapan pelaksanaan PPB Des, beri- kut dengan peran, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing. • Peraturan Bupati terkait tentang Penetapan dan Penegasan batas Desa. • Permendagri No. 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa. • Permendagri No. 76 tahun 2012 tentang Penegasan Batas Daerah. • Laporan/pengalaman pelaksanaan proses PPB Des. • Laporan/pengalaman pelaksanaan proses Penyelesaian Sengketa Batas Desa dalam kegiatan PPB Des oleh MCA-Indonesia sebelumnya. • Referensi tentang PPB Des dan metode pemetaan partisipatif. MCA-Indonesia dan Pelaksana Teknis Kegiatan. Seluruh anggota Tim PPB Des Kabupaten. Tujuan utama lokakarya ini adalah untuk memastikan bahwa semua anggota Tim PPB Des memahami dasar hukum, proses, dan mekanisme pelaksanaan kegiatan PPB Des. - Tim Perencanaan Tata Guna Lahan Partisipatif MCA-Indonesia 2018 17
  • 27. PanduanTeknis PPB Des - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Langkah 4: Pengumpulan, Kompilasi lnformasi Geospasial, Penyiapan Peta Kerja, dan Pengelolaan Basis Data Geospasial 18
  • 28. Panduan Teknis PPB Des pemilikan lahan, rencana tata ruang wilayah kabupaten, pola penatagunaan tanah dan sengketa pertanahan yang ada di lokasi pelaksanaan kegiatan. Peta Kerja adalah alat utama dalam kegiatan penetapan batas desa/kelurahan. Pemetaan batas desa secara karto- metrik akan dilakukan di atas Peta Kerja ini. Jika tidak tersedia peta RBI dari BIG, maka Pelaksana Teknis Kegiatan harus menyiapkan Peta Kerja sebagai referensi ruang untuk penarikan garis segmen batas secara kartometr- ik. Peta ini disiapkan antara lain menggunakan citra tegak resolusi tinggi sesuai dengan tata cara yang dipersyaratkan oleh BIG, dan ditampilkan pada skala l :l .OOO sampai l :l 0.000. Peta ini sebelum dipergunakan, harus disepakati oleh Tim PPB Des, dan akan dipakai dalam berbagai kegiatan pertemuan, lokakarya atau pelatihan , konsultasi publik (pub- lic exposition) yang pada akhirnya menghasilkan Peta Pene- tapan Batas Desa secara kartometrik. Toponimi yang ada pada Peta RBI dapat digunakan untuk menamai tempat-tempat yang ada pada Peta Kerja tersebut sebagai permulaan. lnformasi dasar bentang alam yang me- nonjol lainnya, seperti punggung bukit dan puncak bukit/- gunung, dapat dimunculkan dengan bantuan data lain, misal- nya dengan menumpang tindihkan kontur atau dapat juga dengan menampilkan bayangan bukit (hill shade) yang dihasilkan dari model ketinggian digital (digital elevation model/OEM). label di bawah ini berisikan penjelasan secara detail dari pelaksanaan Langkah Keempat. Tujuan Q Metode (;-. .... Waktu • Menyediakan data dan informasi geospasial lain yang relevan dan terorganisasi dengan baik untuk menunjang PPB Des di tingkat kabupaten. • Menyiapkan Peta Kerja skala l :l 0.000. Peta Kerja dapat berupa citra satelit dengan resolusi minimal 5 pixel per Mm pada skala peta yang dimaksud (misalnya jika peta yang dihasilkan adalah skala l :l 0.000, l mm pada peta =l 0 meter di lapangan). Resolusi citra minimal adalah l 0 meter/5 pixel =2,5 meter). Jika menggunakan citra tegak resolusi tinggi, Peta Dasar ini dilengkapi juga dengan toponimi/nama geografi yang berasal dari Peta RBI skala terbesar yang ada untuk daerah tersebut. • Mengelola data geospasial yang dihasilkan selama proses PPB Des berlangsung menurut standar KUGI. • Mendukung kegiatan-kegiatan PPB Des pada langkah selanjutnya yang memerlu- kan alat bantu berupa peta dan/atau yang menghasilkan data geospasial yang perlu dikelola oleh sistem (toponimi/nama geografi, delineasi sumber daya alam, pemutakhiran jaringan jalan, dan lain-lain). • Pengorganisasian data digital, pengolahan dan penyuntingan data geopasial digi- tal dengan menggunakan perangkat lunak SIG. • Pengelolaan citra tegak resolusi tinggi. • Sesuai dengan rekomendasi BIG, pengukuran geodesi dengan akurasi paling buruk setengah resolusi citra tegak resolusi tinggi yang digunakan sebagai Ground Control Point (GCP). • Pengelolaan database geospasial vektor mengikuti standar KUGI. • Dua bulan untuk penyedian Peta Kerja skala l :l .000 sampai l :l 0.000 atau lebih baik, yang telah diverifikasi oleh BIG. (Proses teknis penyiapan Peta Kerja ini bisa dilakukan berbarengan dengan kegiatan pengumpulan data bersama masyarakat di lapangan, misalnya pemetaan toponimi, identifikasi untuk pemetaan sumber daya, hingga mendiskusikan lokasi-lokasi yang menjadi batas antara desa). • Pengelolaan basis data geospasial ini tidak berhenti setelah Peta Kerja skala l :l .000 sampai l :l 0.000 atau yang lebih baik sudah diselesaikan, melainkan dilak- sanakan terus-menerus sampai Peta Penetapan Batas Desa dan Peta Batas Desa selesai dipersiapkan dan telah diverifikasi oleh Tim PPB Des. 19
  • 29. Panduan Teknis PPB Des • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • c- c- c- 20 Rincian Kegiatan • Mendapatkan Peta RBI dengan skala terbesar yang tersedia. • Jika Peta RBI skala l :5.000 tidak tersedia dari BIG, maka dilakukan penyiapan Peta Kerja dengan menggunakan citra tegak resolusi tinggi sebagaimana yang disyaratkan dalam Perka BIG No. 3 Tahun 2016 tentang Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa. • Mengidentifikasi jenis, tahun perekaman, cakupan wilayah perekaman, liputan awan, spesifikasi teknis dan keberadaan citra tegak resolusi tinggi yang tersedia untuk daerah yang akan dilakukan PPB Des. • Memilih citra resolusi tinggi terbaik dan terbaru sesuai dengan kriteria dan ketentuan teknis BIG yang mencakup lokasi desa-desa yang akan dilakukan PPB Des dengan sepengetahuan Tim PPB Des, yang nantinya akan dipakai sebagai Peta Kerja. • Mendapatkan citra resolusi tinggi yang sudah diidentifikasi baik dengan cara meminta dari LAPAN atau BIG ataupun membeli kepada vendor jika LAPAN dan BIG sudah merekomendasikannya. • Melakukan manipulasi citra resolusi tinggi tadi sehingga dihasilkan Citra Tegak Resolusi Tinggi sebagaimana yang diatur oleh Perka BIG. Pemerintah Daerah/ Pelaksana Teknis meminta BIG untuk melakukan proses ini. Jika dilakukan sendiri, setelah selesai, BIG melakukan telaah ketepatan georeferensi citra tegak tersebut dan memberikan laporan dalam bentuk berita acara. • Mendapatkan data OEM dari BIG untuk nantinya dapat dipakai sebagai acuan data ketinggian. • Menata letak peta dasar dengan memadukan semua keterangan yang dianggap layak (misalnya kontur dari hasil interpolasi OEM, toponimi dari peta RBI skala lebih kecil yang dimiliki) dalam batasan sesuai dengan panduan/indeks Nomor Lembar Peta sesuai skala yang dipakai. Selanjutnya mencetak peta citra tegak resolusi tinggi sebagai pengganti peta kerja sesuai dengan Perka BIG {SNI: Standar Nasional Indonesia). • Tim PPB Des menyepakati dan membuat berita acara kesepakatan atas peta kerja yang akan dipakai dalam kegiatan PPB Des. • Membuat peta kerja (cetak) dengan cakupan seluruh desa yang akan melak- sanakan PPB Des dengan skala terbesar disesuaikan dengan kemampuan citra tegak resolusi tinggi dalam format cetak, dimaksudnkan sebagai alat bantu dalam identifikasi tempat-tempat batas desa secara kartometrik dan pengumpulan data di lapangan lainnya (delienasi sumber daya alam, sumber daya sosial, pengumpu- lan toponimi/nama geografis). Jika proses pengumpulan data di lapangan akan dilakukan secara digital (misalnya dengan bantuan komputer, perangkat lunak SIG, proyektor, dengan bantuan sabak (tablet) digital atau dengan bantuan GPS), data-data digital penyusun peta dasar/peta kerja dapat diorganisir lengkap untuk diberikan ke masing-masing desa. • Untuk memudahkan proses pengumpulan keterangan tentang batas desa di lapangan, dapat juga dikumpulkan berbagai keterangan dan data lain dari berbagai OPD di tingkat kabupaten dan/atau provinsi terkait pengelolaan sumber daya alam seperti, namun tidak terbatas kepada (Jika kabupaten tersebut sudah dilaksanakan PMaP terutama Task 2, 3, dan 4, data-data ini sudah tersedia dan dapat diperoleh dari MCA-Indonesia): • Lokasi konsesi (kehutanan, perkebunan, pertambangan, energi); • Perizinan/lisensi;
  • 30. ~ IB Keluaran Materi Pendukung Panduan Teknis PPB Des • Peta-peta kadastral; • Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK); • Rencana Detail Tata Ruang Gika ada); • Pola penatagunaan tanah; dan • Pola penguasaan dan pemilikan tanah. • Melakukan analisa ketepatan geolokasi atas data-data yang berhasil dipergunakan, memperbaiki, mendapatkan data lain yang lebih tepat, atau memutuskan untuk menghapus data tertentu jika ketepatan geolokasinya (akurasi keruangannya) sangat buruk. • Peta-peta yang berhasil dikumpulkan selanjutnya dikelompokkan sesuai tematik- nya, dan penyamaan sistem koordinat sehingga keterangan/data tersebut dapat di- tumpang tindihkan di atas peta dasar. • Menyiapkan turunan dari data-data digital yang dikelola untuk dapat dipakai se- bagai alat bantu dalam kegiatan PPB Des (misalnya hill shade, perpsektif 3 dimensi, dan lain-lain) serta mempersiapkan basis data geospasial, termasuk data turunan- nya untuk dapat dipakai di masing-masing desa yang melaksanakan PPB Des. • Peta Kerja yang telah disepakati dan disetujui oleh Tim PPB Des dalam bentuk cetak, berikut dengan berita acara kesepakatannya. • Dalam hal tidak tersedianya Peta RBI skala 1:5.000 atau yang lebih baik, substitusi peta kerja yang akan dipergunakan telah mendapat persetujuan dari BIG dalam bentuk berita acara. • Tersedia dan siap digunakannya Peta Kerja sesuai skala yang telah ditetapkan dalam format digital dan cetak. • Terorganisasinya data dan informasi tentang lokasi konsesi, perizinan/lisensi, peta kadastral, tata ruang wilayah kabupaten, pola penatagunaan tanah, sistem pengua- saan dan pemilikan atas tanah di kabupaten/ kota tempat pelaksanaan kegiatan yang telah menggunakan sistem koordinat yang konsisten, mudah diakses dalam format yang dapat memudahkan proses PPB Des, terutama saat memakai semua keterangan ini ketika berdiskusi dengan masyarakat desa. • Terkelolanya data yang dihasilkan dalam kegiatan PPB Des sesuai dengan standar KUGI. • Pada waktunya, setelah selesai disepakati batas desa secara kartometrik, menyiapkan peta-peta Penetapan Batas Desa untuk dipakai sebagai bahan dalam penerbitan Peraturan Bupati tentang Batas Desa. • Pada waktunya, setelah selesai disepakatinya batas desa di lapangan dalam kegia- tan Penegasan Batas Desa, menyiapkan peta-peta Penetapan Batas Desa untuk dipakai sebagai bahan dalam penerbitan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa. • Menyiapkan basis data geospasial lengkap dengan peta Penetapan dan Batas Desa, peta sumber daya penting, dan peta wilayah adat untuk dikembalikan kepada masing-masing desa. • Permendagri No. 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa. • Peraturan Bupati tentang Panduan Pelaksanaan Penetapan dan Penegasan Batas Desa. • SNI tentang Peta Dasar skala 1:5.000. • Perka BIG tentang Penyusunan Peta Dasar skala 1:5.000. 21
  • 31. PanduanTeknisPPBDes ..................................................................... [§-- •••,,, 22 Materi Pendukung Pelaksana Kegiatan _,, • Surat Pengantar dari Pemerintah Kabupaten/Kota terkait untuk meminta data kepada LAPAN. • Surat Pengantar dari Pemerintah Kabupaten/ Kota terkait untuk meminta data kepada BIG. Pelaksana Teknis Kegiatan (ahli SIG dibantu oleh ahli geodesi, ahli geografi, ahli pe- metaan, dan/atau pakar pengelolaan sumber daya). Catatan Pembelajaran Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala Penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu. Berdasar- kan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang lnformasi Geospasial Dasar, bahwa penyelenggaraan peta dasar sebagai lnformasi Geospasial Dasar adalah kewenangan dari Badan lnformasi Geospasial (BIG). Ketersediaan Peta Dasar Rupabumi Indonesia (RBI) skala 1:5.000 adalah salah satu tantangan terbesar di dalam kegiatan PPB Des. Berdasarkan data dari Badan lnformasi Geospasial (BIG) yang disampaikan pada Simposium Nasional Perencanaan Tata Guna Lahan Partisipatif pada Oktober 2017, bahwa status ketersediaan dari Peta Dasar RBI skala 1:5.000 adalah sangat terbatas, yakni hanya sebanyak 573 Nomor Lembar Peta (NLP) atau mencakup hanya 1 %dari wilayah Indone- sia. Dalam hal peta RBI skala 1 : 5.000 belum tersedia, maka digunakan citra satelit tegak resolusi tinggi (CSTRT) dengan resolusi spasial paling rendah 4 meter. Namun, hanya terdapat total lebih kurang 1.024 Desa/Kelurahan yang tersedia data CSTRT dan foto udara. Pengadaan citra satelit adalah dilakukan oleh LAPAN, di mana BIG yang melakukan ortorektifikasi. Dalam konteks upaya percepatan PPB Des, proses ini perlu mendapat perhatian untuk dipercepat pengadaannya. Berdasarkan proses implementasi kegiatan PPB Des MCA-Indonesia di lapangan, citra satelit sangat membantu bagi masyarakat mengenali lansekap wilayahnya yang disajikan dalam Peta Kerja. Dengan menambahkan/menumpang- tindihkan DEM atas CSTRT, topografi wilayah tersebut akan semakin jelas.
  • 32. TAHAP II - PERSIAPAN LAPANGAN 05 Langkah 5: Orientasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa untuk Tim Teknis Kecamatan Kegiatan ini diselenggarakan guna memberikan orientasi bagi seluruh ang- gota Tim Teknis Kecamatan dan Social and Communication Facilitator (SCF) sehingga mereka dapat memahami tujuan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Diharapkan melalui kegiatan orientasi ini, seluruh anggota Tim Teknis Kecamatan dan SCF dapat memiliki pemahaman yang utuh tentang peran mereka dalam pelaksanaan peneta- pan dan penegasan batas desa, berikut dengan proses serta tahapan kegiatan yang akan dijalankan bersama kecamatan dan desa-desa yang dipilih. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pelaksana Teknis Kegiatan dan MCA-Indonesia. Kegiatan ini wajib diikuti oleh Ketua Tim dan seluruh anggota Tim Teknis Kecamatan. Penting untuk digarisbawahi, bahwa kegiatan ini bukanlah merupakan sub- stitusi atau pengganti bagi kegiatan perencanaan dan koordi- nasi internal dalam menyiapkan tim kerjanya. Uraian terperinci dari kegiatan pada Langkah Kelima ini dapat dilihat pada tabel di halaman berikut. 23
  • 33. PanduanTeknisPPBDes ........................................................................ .a. (; .... c- c- c- 24 Tujuan Metode Waktu Rincian Kegiatan • Memberikan pemahaman kepada seluruh anggota Tim Teknis Kecamatan atas latar belakang, visi, dan pendekatan PPB Des. • Memahami tata cara melaksanakan PPB Des sesuai dengan Permendagri No. 45 tahun 2016 dan/atau Peraturan Bupati tentang Panduan Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan. • Memberikan pembekalan kemampuan teknis yang relevan kepada anggota Tim Teknis Kecamatan sesuai dengan perannya masing-masing. • Memberikan pembekalan teknis untuk mempersiapkan administrasi dan pendokumentasian kegiatan PPB Des, serta pelibatan para pemangku kepentingan (stakeholders engagement). • Membangun pemahaman anggota Tim Teknis Kecamatan atas budaya, adat istiadat, dan kondisi alam setempat, sehingga mampu memfasilitasi dan bekerja sama dengan masyarakat dalam proses PPB Des. • Memberikan pemahaman tentang sistem monitoring dan pelaporan internal atas pelaksanaan PPB Des (dengan asumsi pelaksana PPB Des memiliki sistem moni- toring dan pelaporan internal). • Memberikan pemahaman tentang Environmental and Social Management System (ESMS). • Membangun kebersamaan dalam tim (team building). Lokakarya dengan pendekatan pendidikan untuk orang dewasa (andragogi). • Dua hari untuk pelatihan pelibatan para pemangku kepentingan (stakeholders engagement). • Tiga hari untuk pembekalan teknis. Mengingat singkatnya waktu, maka perlu dipersiapkan dengan baik teknis pelaksanaan, materi pendukung beserta keterse- diaan panduan pelaksanaan teknisnya. • Perencanaan dan Persiapan • Pelaksanaan Kegiatan • Penjelasan tentang latar belakang, visi, dan pendekatan PPB Des. • Penjelasan tentang PPB Des, langkah-langkah dan alur kegiatan, berdasarkan aturan yang terkandung di dalam Permendagri No. 45 Tahun 2016 dan • Peraturan Bupati tentang Panduan Pelaksanaan PPB Des. • Penjelasan tentang pelibatan para pemangku kepentingan. • Penjelasan tentang peran, tugas, fungsi dan keterampilan yang diharapkan masing-masing anggota tim. • Pengenalan tentang beberapa alat bantu kerja yang digunakan dalam pelaksa- naan kegiatan lapangan (administratif, alat survei, alat bantu diskusi pemetaan, dan lain-lain). • Pengenalan tentang tata cara komunikasi, koordinasi dan pelaporan yang men- jadi tanggung jawab masing-masing anggota tim, baik secara internal maupun eksternal dengan Tim PPB Des dan MCA-Indonesia. • Penjelasan tentang ESMS, terutama kondisi-kondisi yang menyebabkan terpicunya perhatian atas Performance Standard tertentu dan tata cara untuk memenuhi ketentuan yang digariskan. • Penjelasan tentang kebiasaan dan adat istiadat oleh tokoh masyarakat setempat. • Pembangunan kebersamaan tim (team building).
  • 34. Keluaran ~-- Materi Pendukung ... ''' Pelaksana Kegiatan Peserta Panduan Teknis PPB Des • Tim Teknis Kecamatan memahami tata cara pelaksanaan PPB Des sesuai dengan yang diatur dalam Permendagri No. 45 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati terkait PPB Des. • Tim Teknis Kecamatan mampu menggunakan alat-alat bantu/pendukung yang dipakai dalam PPB Des. • Tim Teknis Kecamatan mampu melibatkan para pemangku kepentingan. • Tim Teknis Kecamatan yang peka terhadap hal-hal yang mungkin memicu perhatian atas Performance Standard. • Tim Teknis Kecamatan mengerti adat istiadat setempat dan memiliki keterampilan untuk memfasilitasi kegiatan PPB Des. • Terbentuk Tim Teknis Kecamatan yang kuat dan efektif. • Permendagri No. 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa. • Permendagri No. 76 Tahun 2012 tentang Penegasan Batas Daerah. • Peraturan Bupati tentang Panduan Penetapan dan Penegasan Batas Desa. • Keputusan Bupati tentang Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa. • Manual/panduan tentang: • Langkah-langkah pelaksanaan PPB Des. • Penggunaan alat bantu survei (GPS). • Penggunaan alat bantu pengumpulan data spasial (peta dasar, peta dasar digital dengan pemakaian sesuai dengan apa yang direncanakan dalam PPB Des - diproyeksikan ke komputer, menggunakan sabak/tablet, telepon pintar, dan lain-lain). • Panduan pengumpulan dan pendokumentasian cerita dan sejarah lisan. • Pelibatan para pemangku kepentingan. • Environmental and Social Management System (ESMS). Pelaksana Teknis Kegiatan dan Tim PPB Des. • Staff PLUP dari MCA-Indonesia; • Ketua Tim Pelaksana PPB Des; • Tim Geospasial, Tim ESMS, Tim Pelibatan Para Pemangku Kepentingan, Tim Pelaporan, dan Tim Monitoring dan Evaluasi; • Semua anggota Tim Teknis Kecamatan; dan • Perwakilan Tim PPB Des. 25
  • 35. PanduanTeknisPPBDes .................................................................. 06 Langkah 6: Pembahasan dan Penetapan Rencana Kerja serta Koordinasi Kegiatan PPB Des di Tingkat Kabupaten I Sebagai bagian dari pers1apan di tingkat lapangan, Pelaksana Teknis Kegiatan bekerja sama dengan Tim PPB Des melaksanakan pertemuan untuk membahas rencana kegiatan dan mekanisme koordi- nasi. Kegiatan ini dipimpin oleh Bupati atau pejabat yang diberi mandat, diikuti oleh Tim PPB Des, dan pihak Pelaksana Teknis Kegiatan. Bupati tentang Panduan PPB Des. Selain itu, dipapar- kan juga rencana kerja PPB Des, berikut dengan mekanisme koordinasi dan komunikasi antara Pelaksana Teknis Kegiatan dan Tim PPB Des yang secara rinci dijelaskan pada tabel di bawah ini. Dalam pertemuan ini disampaikan tata cara PPB Des sesuai dengan Permendagri No. 45 Tahun 2016 dan Peraturan .Q (; .... c- c-c- ~ a Tujuan Metode Waktu Rincian Kegiatan Keluaran Materi Pendukung ••• II Pelaksana Kegiatan ;tit; Peserta 26 • Pemaparan rencana kerja kegiatan PPB Des kepada Tim PPB Des yang terdiri dari OPD terkait di tingkat kabupaten. • Menyepakati rencana kerja dan mekanisme koordinasi kegiatan PPB Des antara Pelaksana Teknis Kegiatan dan Tim PPB Des. Paparan dan diskusi. Dua hari, belum termasuk beberapa hari persiapan kegiatan. • Persiapan; • Pelaksanaan; dan • Pertemuan koordinasi antara Tim PPB Des dan Pelaksana Teknis Kegiatan. • Kesepakatan tentang Rencana Kerja PPB Des di tingkat kabupaten. • Kesepakatan tentang mekanisme koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan PPB Des. • Kesepakatan antar para Camat dan Kepala Desa yang wilayahnya bertetangga dengan lokasi pelaksanaan PPB Des. • Permendagri No. 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa. • Permendagri No. 76 Tahun 2012 tentang Penegasan Batas Daerah. • Peraturan Bupati tentang Panduan Penetapan dan Penegasan Batas Desa. • Keputusan Bupati tentang kecamatan dan desa yang menjadi lokasi kegiatan PPB Des. • Panduan langkah-langkah pelaksanaan PPB Des. Pelaksana Teknis Kegiatan dengan Tim PPB Des. • Semua anggota Tim PPB Des. • Camat dari kecamatan yang berbatasan dengan lokasi kegiatan. • Pelaksana Teknis Kegiatan.
  • 36. .................................................................. PanduanTeknisPPBDes 07 Langkah 7: Pembahasan dan Penetapan Rencana Kerja Kegiatan PPB Des serta Koordinasi di Tingkat Kecamatan Sebagai tindak lanjut dari kegiatan sosialisasi dan perencanaan kegiatan PPB Des di tingkat kabupaten, Pelaksana Teknis Kegiatan berkoordinasi dengan Pemerintah Kecamatan untuk menyelenggarakan sosialisasi dan pembahasan rencana kerja PPB Des di tingkat kecamatan. Kegiatan ini dihadiri oleh Tim PPB Des, Pelaksana Teknis Ke- giatan, seluruh Kepala Desa berikut dengan Ketua Badan Per- musyawaratan Desa (BPD) dari Desa/Kelurahan tempat PPB Des dilaksanakan, serta Camat dan Kepala Desa dari desa-desa yang berbatasan dengan Pelaksanaan PPB Des. masing-masing desa/kelurahan. Dijelaskan pula tentang peran dari Tim Pelaksana Desa untuk memastikan partisipasi masyarakat dalam kegiatan PPB Des, termasuk kriteria- kriteria yang sebaiknya dimiliki oleh Tim Pelaksana Desa/Kelurahan. Tim Pelaksana Teknis Kegiatan memaparkan tentang proses dan tahapan kegiatan PPB Des yang akan dilaksanakan di label berikut ini berisikan penjelasan terperinci mengenai pelaksanaan dari Langkah Ketujuh dalam kegiatan PPB Des. 0. (; .... c- c- c- Tujuan Metode Waktu Rincian Kegiatan • Menjelaskan maksud dan tujuan PPB Des kepada pemerintah dan masyarakat desa yang akan melaksanakan PPB Des. • Menjelaskan tahap-tahap pelaksanaan PPB Des dan organisasi pelaksananya, termasuk konsekuensi pelaksanaan kegiatan PPB Des tersebut yang harus melibatkan masyarakat, dan penerapan prinsip-prinsip PADIATAPA (FPIC). • Menyusun dan menyepakati rencana kerja dan mekanisme koordinasi PPB Des di tingkat kecamatan. • Memastikan para Kepala Desa dan Ketua BPD menyepakati pelaksanaan PPB Des di desa masing-masing. • Menyepakati kriteria Tim Pelaksana Desa. Pemaparan, diskusi, dan tanya jawab. Pelaksanaan kegiatan 1 (satu) hari, belum termasuk waktu persiapannya. • Persiapan: • Pertemuan koordinasi pelaksanaan kegiatan antara Tim Pelaksana Teknis, Tim PPB Des, dan Camat dari dari kecamatan yang desanya berbatasan dengan desa-desa yang melaksanakan PPB Des. yang berbatasan dengan lokasi PPB Des. • Menyusun kerangka acuan. • Memastikan kehadiran calon peserta. • Pelaksanaan Kegiatan • Pemaparan tata cara pelaksanaan PPB Des. • Pemaparan tentang penerapan pendekatan partisipatif yang akan melibatkan lebih banyak anggota masyarakat desa dalam kegiatan PPB Des yang akan dilaksanakan. 27
  • 37. PanduanTeknisPPBDes ........................................................................ Keluaran [§]-- Materi Pendukung •••,,, Pelaksana Kegiatan Peserta 28 • Pemaparan rencana kegiatan dalam kaitannya dengan desa-desa yang berbatasan dengan lokasi pelaksanaan PPB Des yang masuk dalam kecamatan lain, termasuk kerja sama apa yang diharapkan dari mereka. • Pemaparan tentang proses dan strategi untuk melibatkan peran serta masyarakat desa dalam kegiatan PPB Des, dan upaya-upaya dari Tim Pelaksa- na Desa/ Kelurahan untuk memastikan bahwa partisipasi masyarakat tersebut dapat disalurkan. • Pembuatan rencana kerja secara terperinci di tingkat kecamatan. • Pembahasan kriteria anggota Tim Pelaksana Desa. • Peserta memahami tata cara PPB Des dan pelibatan masyarakat di dalamnya. • Rencana kerja PPB Des yang disepakati dan telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat. • Dukungan dan kerja sama dengan kecamatan yang bertetangga dengan lokasi pelaksanaan kegiatan PPB Des. • Mekanisme koordinasi dan komunikasi kegiatan PPB Des di tingkat kecamatan. • Kepala Desa, BPD, dan perwakilan dari desa yang bertetangga memahami dan mendukung pelaksanaan kegiatan PPB Des. • Dokumen persetujuan pelaksanaan kegiatan PPB Des di tingkat kecamatan dan desa. • Kriteria Tim Pelaksana Desa yang disepakati oleh Kepala Desa dan Camat. • Permendagri No. 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. • Permendagri No. 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa. • Peraturan Bupati tentang Panduan Penetapan dan Penegasan Batas Desa. • Keputusan Bupati tentang kecamatan dan desa yang menjadi lokasi kegiatan PPB Des. • Drat Rencana Kerja di tingkat kecamatan. • Kesepakatan tentang Rencana Kerja PPB Des di tingkat kabupaten. • Kesepakatan tentang mekanisme koordinasi dalam pelaksanaan PPB Des di tingkat kabupaten. • Materi-materi teknis tertulis pelaksanaan PPB Des. Pelaksana Teknis Kegiatan (Tim Teknis Kecamatan) bekerja sama dengan Camat setempat. • Tim PPB Des; • Tim Pelaksana Teknis; • Seluruh Kepala Desa dan Ketua BPD dari lokasi pelaksanaan PPB Des; • Tokoh Masyarakat; • Tim Teknis Kecamatan; • Camat dan Kepala Desa dari desa-desa yang berbatasan dengan lokasi PPB Des.
  • 38. PEf4lBENTU~NUSYAWARAH DESA • PE TIM PELAKSA NE.TAPAN DAN PE NA DESA (TPD) Desa Persiapan G . NEGASAN BATAS DESA unian Asri, Kecamatan Bayan . Lombok Uta 17 Juli 2017 ra MILLENIUM CHALLENGE Mengentaskan Kemlsklnan Mei~~~~T ~•:DONESIA m u. an Ekonoml Setelah kegiatan Pembahasan dan Penetapan Rencana Kerja serta Koordinasi di tingkat Kecamatan dilaksanakan, Tim Teknis Kecamatan memfasilitasi Camat dan para Kepala Desa untuk melakukan musyawarah di masing-masing desa dalam rangka pelaksanaan PPB Des. Musyawarah ini bertu- juan untuk membentuk Tim Pelaksana Desa (TPD) yang akan berperan penting untuk memastikan aspek partisipatif dan keterlibatan berbagai unsur masyarakat dalam PPB Des di masing-masing desa. TPD dibentuk dengan beranggotakan dari warga desa yang memiliki ketertarikan dan potensi dalam proses PPB Des. Peran utamanya adalah untuk sebagai fasilitator dalam ke- giatan PPB Des. Kriteria untuk warga desa yang hendak men- jadi anggota TPD adalah harus bisa membaca dan menulis, mampu berkomunikasi, dipercaya masyarakat, memiliki kemampuan untuk menjadi fasilitator dalam menghimpun informasi dan keterangan tentang batas desa/kelurahan, serta kriteria-kriteria lain sebagaimana yang telah dihasilkan sebelumnya pada Langkah 5. Secara lebih terperinci, uraian dari Langkah 8 ini dijabarkan pada tabel di halaman berikut. 29
  • 39. PanduanTeknisPPBDes ........................................................................ .a. (;" .... c- c- c- ~ El •••,,, 30 Tujuan Metode Waktu Rincian Kegiatan Keluaran Materi Pendukung Pelaksana Kegiatan Peserta • Menjelaskan Rencana Kerja tingkat Kecamatan. • Menjelaskan kriteria, tugas dan peran Tim Pelaksana Desa. • Menjelaskan prosedur dan tata cara kerja Tim Pelaksana Desa. • Membentuk/menetapkan Tim Pelaksana Desa. • Merumuskan Rencana Kerja TPD, mekanisme koordinasi antara TPD dan Pemerintah Desa, serta mekanisme dukungan teknis dari fasilitator dan Tim Teknis Kecamatan. Pemaparan dan musyawarah untuk mufakat. 1 (satu) minggu (pelaksanaan kegiatan 1 hari ditambah dengan persiapan). • Persiapan: • Tim Teknis Kecamatan berkoordinasi dengan Camat dan Kepala Desa untuk menyusun kerangka acuan dan memastikan kehadiran peserta. • Pelaksanaan Kegiatan • Mengidentifikasi kelompok masyarakat dan para pemangku kepentingan di desa termasuk masyarakat adat dan kelompok rentan lainnya dengan menerapkan prinsip-prinsip PADIATAPA (FPIC). • Musyawarah antara Kepala Desa, Ketua BPD, tokoh masyarakat, dan Camat. • Diskusi penyusunan Rencana Kerja Tim Pelaksana Desa. • Diskusi penyusunan mekanisme koordinasi antara TPD dengan pemerintah desa. • Diskusi penyusunan mekanisme dukungan teknis dari Tim Teknis Kecamatan dan pelibatan masyarakat adat. • Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Desa untuk masing-masing desa. • Rencana Kerja dan rincian tugas Tim Pelaksana Desa. • Mekanisme koordinasi antara TPD dan Pemerintah Desa. • Mekanisme koordinasi antara Tim Teknis Kecamatan dengan Tim Pelaksana Desa • Permendagri No. 76 Tahun 2012 tentang Penegasan Batas Daerah.Permendagri • No. 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa. • Peraturan Bupati tentang Panduan Penetapan dan Penegasan Batas Desa. • Keputusan Bupati tentang kecamatan dan desa yang menjadi lokasi kegiatan PPB Des. • Rencana Kerja PPB Des yang disepakati dan telah disesuaikan dengan agenda masyarakat setempat. • Mekanisme koordinasi kegiatan PPB Des di tingkat kecamatan. • Dokumen Kesepakatan Pelaksanaan PPB Des di tingkat kecamatan. • Kriteria Tim Pelaksana Desa. Tim Teknis Kecamatan berkoordinasi dengan Kepala Desa dan Camat. • Camat; • Kepala Desa; • Kepala Dusun; • Ketua BPD; • Tokoh masyarakat; • Perwakilan Tim PPB Des; dan • Perwakilan berbagai kelompok dalam masyarakat desa, termasuk kelompok perempuan, pemuda, dan masyarakat yang rentan.
  • 40. TPD dibentuk dengan beranggotakan dari warga desa yang memiliki ketertarikan dan potensi dalam proses PPB Des. Peran utamanya adalah sebagai fasilitator dalam kegiatan PPB Des. Panduan Teknis PPB Des Penetapan dan Penegasan Batas Desa mencakup proses dan aspek-aspek yang bersifat teknis dan sosial. Proses dan aspek teknis bertujuan untuk memenuhi syarat-syarat teknis pemetaan. Sementara, proses dan aspek sosial bertujuan untuk mengupayakan kesepahaman dan persetu- juan di antara warga desa bersangkutan serta antar Pemerintahan Desa-Desa yang bertetangga. 31
  • 41.
  • 42. Panduan Teknis PPB Des Langkah 9: Lokakarya Penguatan Kapasitas Tim Pelaksana Desa {TPD} Lokakarya ini bertujuan untuk memberikan orientasi secara menyeluruh mengenai tujuan dan tahapan PPB Des serta pemetaan sumber daya. Di dalamnya, dilaksanakan kegiatan pengembangan kapasitas TPD, yang mencakup kemampuan teknis pemetaan dan kemampuan mengumpulkan dan mendokumentasikan data, informasi serta keterangan baik tertulis maupun lisan di tingkat desa yang meliputi informasi tentang sejarah, pengetahuan lokal, tradisi, budaya, dan lain-lain. Sebagai hasilnya, dapat terwu- jud peningkatan pengetahuan dan keterampilan dari Tim Pelaksana Desa dalam memfasilitasi proses penetapan dan penegasan batas desa secara partisipatif. Di dalam lokakarya ini, Pelaksana Teknis Kegiatan memapar- kan tahapan kegiatan dan metodologi PPB Des dengan menggunakan pendekatan pendidikan untuk orang dewasa (andragogi), Experiential Learning Theory, dan metode lain yang bersifat partisipatif, yang menekankan keseimbangan antara penjelasan teoretis dengan praktik lapangan. Lokakarya Penguatan Kapasitas TPD ini terdiri dari dua bagian penting. Pertama, penjelasan tentang metodologi dan tahapan kegiatan PPB Des. Kedua, pelatihan teknis bagi Tim Pelaksana Desa, yang berisikan materi metode penelitian antropologi/sosial, materi dasar-dasar peta dan pemetaan, pengetahuan keruangan, pengenalan dan pengaplikasian alat bantu survei, ketentuan-ketentuan di dalam PPB Des, dan penggambaran batas desa pada peta kerja. Pelaksanaan dari pelatihan ini akan lebih baik dan berjalan efektif jika dilakukan klasifikasi terlebih dahulu terhadap anggota TPD berdasarkan pada 2 (dua) bentuk ketertarikan di dalam kegiatan PPB Des. Pertama, ketertarikan dalam aspek pengumpulan dan pendokumentasian data dan informasi di tingkat desa, seperti sejarah, pengetahuan lokal, tradisi dan budaya. Kedua, ketertarikan terhadap aspek keruangan dari kegiatan PPB Des. Dalam pelaksanaannya, kedua kelompok ini tetap akan diberikan materi dasar yang sama. Namun, pada saat memasuki materi yang terkait dengan aspek teknis, anggota TPD dapat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok sesuai dengan ketertarikannya masing-masing. Sehingga, kegiatan pelatihan dapat berjalan secara lebih efektif dan efisien. Proses, mekanisme, penyelenggaraan, dan materi lokakarya ini dijelaskan secara lengkap pada tabel di halaman berikut. 33
  • 43. PanduanTeknisPPBDes ........................................................................ .a. (; .... c-c- c- 34 Tujuan Metode Waktu Rincian Kegiatan • Menjelaskan visi, misi, dan tahap-tahap pelaksanaan PPB Des. • Memberikan pembekalan kepada peserta tentang tata cara pengumpulan data dan informasi sosial serta kemasyarakatan (seperti latar belakang budaya, sejarah, ter- masuk juga bentuk-bentuk pengelolaan sumber daya yang ada oleh masyarakat setempat), serta dapat menggali dan mendokumentasikan pola penggunaan/tata guna wilayah, mengumpulkan bukti-bukti klaim wilayah, baik menurut cerita/ sejarah lisan maupun dokumen tertulis. • Memberikan pembekalan dan keterampilan teknis tentang peta dan penggunaan peralatan pemetaan (GPS/GNSS Geodetic, kompas, UAV, dan peralatan pemetaan lainnya) untuk dapat melakukan orientasi ruang dalam peta, menghubungkan peta dengan bentang alam di darat, plotting/menempatkan posisi di lapangan ke dalam peta dasar secara kartometrik kepada peserta (TPD) dalam proses pelaksanaan PPB Des. • Memberikan pengenalan, pembekalan, dan/atau keterampilan teknis kepada peserta tentang aspek keruangan dalam wilayah administrasi Desa. • Memberikan keterampilan kepada peserta untuk dapat memfasilitasi proses pengumpulan data keruangan secara kartometrik (menggunakan peta), mulai dari melengkapi nama-nama tempat (toponimi) hingga pemetaan sederhana atas lokasi tempat-tempat penting, sumber daya (alam dan budaya), dan batas desa. • Menjelaskan tentang tata cara penetapan batas desa secara kartometrik dan penegasan batas desa melalui penentuan lokasi batas desa di lapangan, pema- sangan pilar batas, dan penentuan koordinatnya. • Pemaparan dan peragaan. • Tanya-jawab. • Praktik penggunaan alat. • Diskusi kelompok. 3 (tiga) hari di luar waktu persiapan. • Persiapan: • Menyusun kerangka acuan dan anggaran. • Memastikan kehadiran peserta. • Memastikan tersedianya ruangan yang cukup untuk menampung seluruh pe- serta, kursi dan meja yang cukup. • Memastikan tersedianya penginapan yang cukup untuk menampung peserta yang perlu menginap di dekat lokasi pelaksanaan lokakarya. • Memastikan alat peraga dan alat bantu dalam keadaan baik dan dapat dipergu- nakan (pengeras suara, proyektor, lampu penerangan, generator set, dan alat bantu lainnya yang diperlukan). • Memastikan tersedia catu tenaga listrik yang cukup, dan jika diperlukan, pembangkit listrik cadangan (generator) saat tenaga listrik dari sumber utama tidak tersedia. • Memastikan panduan kegiatan, panduan penggunaan alat, dan panduan pengumpulan data, panduan fasilitasi dan panduan-panduan tertulis lainnya, sudah tersedia. • Pelaksanaan: • Memaparkan tahapan-tahapan kegiatan PPB Des. • Memperkenalkan dan memberikan pelatihan mengenai tata cara dalam
  • 44. Keluaran [§]-- Materi Pendukung •••,,, Pelaksana Kegiatan ;tit; Peserta Panduan Teknis PPB Des memfasilitasi proses pengumpulan data sosial budaya, praktik pengelolaan sumber daya alam, serta sejarah, yang biasanya bersifat lisan (pelatihan mengenai pendekatan dan teknik pengumpulan data dalam bentuk wawancara terbuka, wawancara terstruktur, diskusi kelompok terbatas, triangulasi keterangan, studi dokumen, dan beberapa teknik pengumpulan data lainnya). • Mengajarkan tentang tata cara pendokumentasian data-data sosial tersebut. • Memperkenalkan dan memberikan pelatihan tentang metode dalam mengaitkan aspek-aspek keruangan pada data sosial yang telah dikumpulkan. • Memperkenalkan dan memberikan penjelasan mengenai peta dan pemetaan (termasuk mengenai koordinat dan maksud dari koordinat). • Memperkenalkan Peta Kerja yang akan dipakai dalam kegiatan PPB Des. • Memberikan pelatihan tentang tata cara fasilitasi penggunaan Peta Dasar/ Peta Kerja agar dapat dipakai untuk membantu proses pengumpulan data yang bersifat/memiliki aspek keruangan bersama dengan masyarakat desa. • Memperkenalkan dan melatih peserta untuk dapat menggunakan alat bantu survei keruangan seperti GPS/GNSS, kompas, altimeter, telepon pintar (dengan aplikasi tertentu), dan UAV/WTA. • Mengajarkan mengenai penentuan lokasi hasil survei di atas peta (plotting) dengan menggunakan alat bantu. • Mengajarkan tentang pengintegrasian data sosial budaya dengan data keruangan. • TPD memahami metode dan tahapan PPB Des. • TPD terampil melakukan pengumpulan data dan informasi di tingkat desa, termasuk pengetahuan lokal, tradisi, budaya, dan informasi lainnya, dapat melaku- kan wawancara, check dan recheck serta cross check terhadap keterangan dan informasi yang diterima, serta dapat menyajikan hasil data/informasi yang dikumpulkan tersebut dalam teks naratif atau dokumentasi tertulis. • TPD dapat membaca peta, mengerti simbol yang digunakan di peta, dan dapat membayangkan bentang alam yang digambarkan pada peta, serta mampu meng- gambar hal-hal sederhana dalam wilayah desanya secara kartometrik. • Permendagri No. 45 Tahun 2016. • Peraturan Bupati tentang Panduan Penetapan dan Penegasan Batas Desa. • Panduan Teknis PPB Des. • Peta-peta, meliputi Peta Kerja, dan peta-peta tematik lain (seperti peta kawasan hutan dan perairan, peta tutupan lahan, peta jenis tanah, peta geologi, dan lain-lain). • GPS/GNSS Navigasi, kompas, telepon pintar dengan tambahan beberapa aplikasi. • Bahan presentasi tentang UAV/WTA jika UAV/WTA tidak bisa dihadirkan. Tim Teknis Kecamatan dengan Ketua Tim sebagai Penanggung Jawab. • Perwakilan Tim PPB Des; • Tim Pelaksana Desa; • Anggota Tim Teknis Kecamatan/Pelaksana Teknis Kegiatan; • Kepala Desa dan Ketua BPD; • Perwakilan MCA-Indonesia. 35
  • 45. PanduanTeknis PPB Des _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ ''Di kemudian hari, tenaga-tenaga lokal yang dilatih melalui kegiatan ini akan menjadi tenaga inti dalam proses-proses perencanaan pembangunan di desa-desa di mana kegiatan penetapan dan penegasan batas desa ini berlangsung. - Tim Perencanaan Tata Guna Lahan Partisipatif MCA-Indonesia 2018 (lJ Catalan Pembelajaran Untuk membekali dengan kapasitas yang cukup, pelatihan terhadap Tim Pelaksana Desa sejak awal dirancang dalam bentuk pelatihan teknis. Pelatihan ini mengedepankan pendekatan parti- sipatif, karena masyarakat desalah yang paling mengetahui batas-batas wilayah mereka. Dalam pelaksanaannya, muncul perkembangan yang menarik di mana TPD tidak hanya dapat mengembangkan kapasitas teknis mereka, namun juga berperan aktif di dalam penyelesaian sengketa batas desa. Ditemukan keaktifan signifikan fasilitasi. juga perkembangan di mana TPD mengalami peningkatan setelah diberikan pelatihan dan
  • 46. Perbedaan perseps1, silang pendapat, dan ketidaksepakatan akan batas desa adalah konsekuensi logis dari kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Ketidaksepakatan batas ini dapat terjadi dalam rentang ting- katan yang luas. Mulai dari yang paling sederhana, yang tanpa membutuhkan upaya keras untuk dapat menghasilkan kesepakatan, hingga tingkat yang sangat rumit dan kompleks, yang penyelesaiannya membutuhkan usaha, waktu, dan banyak diskusi serta pertemuan. Bahkan tidak jarang, untuk penyelesaian sengketa batas desa pada tingkat yang kompleks ini, dibutuhkan bantuan dan keterlibatan dari pihak ketiga sebagai mediator. Dalam proses penarikan garis batas desa secara kartometris, juga dimungkinkan terjadinya sengketa atau perbedaan pendapat di antara anggota masyarakat di dalam suatu desa, dan antar warga desa yang berbatasan. Terkait dengan 37
  • 47. PanduanTeknisPPBDes ........................................................................ potensi kemunculan sengketa tersebut, kegiatan pada Langkah l 0 ini bertujuan untuk membentuk mekanisme yang memfasilitasi proses penyelesaian sengketa batas desa. Untuk lebih jelasnya, tabel di bawah ini menerangkan tentang pelaksanaan Langkah Kesepuluh dari kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa. ~ Tujuan 0. Metode (; Waktu.... c- Rincian Kegiatanc- c- Keluaran @-- Materi Pendukung •••,,, Pelaksana Kegiatan Peserta 38 Penyepakatan dan/atau pembentukan mekanisme penyelesaian perbedaan pendapat/sengketa mengenai batas desa di tingkat kecamatan. Lokakarya dengan pendekatan pendidikan untuk orang dewasa (andragogi). 2 (dua) hari (dengan beberapa hari untuk persiapan). • Menggali kebiasaan dan sejarah tentang cara dan mekanisme yang dimiliki oleh warga desa untuk menyelesaikan perbedaan pendapat dan sengketa menurut kebiasaan setempat. • Mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan adanya perbedaan pendapat/sengketa tentang batas desa. • Memberikan penjelasan tentang tata cara dan proses penyepakatan batas desa serta penyelesaian perselisihan batas desa sebagaimana yang diatur dan diamanatkan di dalam Permendagri No. 45 Tahun 2016, terutama dalam hal peranan Bupati dalam memutuskan batas desa yang belum diperselisihkan. Bentuk dan mekanisme penyelesaian perbedaan pendapat/sengketa mengenai batas desa. • Permendagri No. 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. • Permendagri No. 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa. • Peraturan Bupati tentang Panduan Penetapan dan Penegasan Batas Desa. Camat dan Pelaksana Teknis Kegiatan • Kepala Desa; • Ketua BPD; • Tokoh adat; • Tokoh agama; • Tokoh masyarakat; • Camat; • Tim PPB Des.
  • 48. Langkah 11: Pertemuan Teknis dan Pemufakatan Segmen Batas Desa Lokus utama kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa adalah terletak di desa yang menjadi lokasi kegiatan dan desa-desa yang bersebelahan dengannya. Dalam proses identifikasi dan inventarisasi segmen batas desa, Pemerintah Desa, Tim Pelaksana Desa, dan perwakilan masyarakat desa akan bersama-sama menyepakati batas-batas desa secara internal. Kesepakatan internal ini kemudian dikomunikasikan dengan desa yang bersebelahan guna mencapai kesepakatan segmen batas dengan desa tersebut. Dengan bantuan fasilitator desa, proses pertemuan teknis dengan desa-desa tetangga, dimaksudkan untuk mendapat- kan kesepakatan segmen-segmen batas desa. Jika terjadi ketidaksepakatan, maka perundingan dapat dilanjutkan ke forum mediasi independen yang dibentuk secara partisipatif di tingkat kecamatan. Langkah Kesebelas ini bersifat sangat penting dan strategis, di mana di dalamnya juga mencakup kegiatan pengumpulan data-data sosial, ekonomi, budaya, dan aspek lainnya yang relevan. Secara terperinci, deskripsi pelaksanaan dari Langkah 11 ini dapat dilihat pada tabel halaman berikut. 39
  • 49. PanduanTeknisPPBDes ........................................................................ .0. (; .... c- c-c- 40 Tujuan Metode Waktu Rincian Kegiatan • Mengidentifikasi data dan informasi tentang batas desa, termasuk peraturan perundang-undangan tentang pembentukan desa. • Melengkapi dan mengoreksi nama-nama tempat (toponimi/nama geografis) dengan melibatkan masyarakat di wilayah desa/sekitar desa yang menjadi lokasi pelaksanaan PPB Des. • Menggambarkan batas desa secara kartometrik degan akurat, transparan, dan partisipatif di atas Peta Kerja (baik hard copy maupun on screen). • Penyepakatan dan finalisasi batas desa secara internal yang dituangkan dalam bentuk peta batas desa secara kartometrik. • Membuat berita acara kesepakatan antar desa mengenai segmen batas desa yang sudah disepakati bersama, dan menggambarkannya secara kartometrik. • ldentifikasi dan inventarisasi segmen-segmen batas desa yang belum mencapai kesepakatan dengan desa-desa tetangga/berbatasan. • Penelitian arsip/dokumen/studi kepustakaan. • Pertemuan desa. • Wawancara mendalam. • Diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion/FGD). • Pemetaan secara kartometrik. • Public Exposure. 1 (satu) bulan • Persiapan: • Memastikan Peta Dasar/Peta Kerja versi cetak dan/atau data-data digital yang dipakai dalam penyusunannya sudah tersedia dan siap untuk digunakan. • TPD menyiapkan dan membahas rencana kerja untuk mengidentifikasi batas-batas desa. • Pelaksanaan: lnventarisasi bahan-bahan dokumen hukum dan aspek-aspek legalitas tentang • wilayah dan batas administrasi desa. Mencari dan mendapatkan Gika ada) dokumen tertulis yang dibuat sebelumnya • tentang sejarah desa, budaya, struktur sosial, pola kepemimpinan lokal, pola penguasaan, pemanfaatan, dan kepemilikan lahan, aspek sosial, mata pencaharian, dan aspek-aspek lainnya, dilanjutkan dengan pemutakhiran. Jika dokumen di atas tidak tersedia, maka dilakukan penyusunan kerangka • pengumpulan data dan merencanakan strategi pengumpulan data untuk mendapatkan informasi tersebut. Pertemuan desa dengan tokoh-tokoh masyarakat. kelompok perempuan, • pemuda, dan kelompok-kelompok rentan, untuk mendapatkan keterangan dan masukan tentang sejarah desa/sejarah wilayah desa, budaya, struktur sosial, pola kepemimpinan lokal, pola penguasaan, pemanfaatan, dan kepemilikan lahan, aspek sosial, mata pencaharian, dan aspek-aspek lainnya (terutama yang berasal dari cerita-cerita lisan). Melengkapi nama-nama tempat di dalam wilayah desa dan sekitarnya (nama • sungai, kali, bukit, lembah, dan lain-lain), dan daerah terbangun (kantor desa, sekolah, puskesmas, rumah ibadah, pasar, dan lain sebagainya) dengan
  • 50. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • - Panduan Teknis PPB Des Keluaran menyebutkan nama geografis yang lengkap dan benar dengan melibatkan masyarakat secara partisipatif. • Melakukan penggalian informasi mengenai tempat-tempat yang menjadi batas desa, kemudian menggambarkannya secara kartometrik dan dilakukan penyepakatan batas desa secara internal. • Hasil kesepakatan internal ini dipaparkan kepada anggota masyarakat yang lain yang tidak terlibat secara langsung, melalui berbagai cara dan media. Kegiatan ini dimaksudkan mendapatkan masukan atau koreksi Uika ada) dari Peta Batas Desa yang secara internal telah disepakati. Proses transparansi bisa dilakukan dengan cara: 1). Hasil dan prosesnya dibuat secara terbuka, setiap selesai, peta yang sudah dilengkapi dengan nama geografis dan batas secara kartometrik itu diletakkan di satu tempat yang bisa dilihat oleh warga desa. Masyarakat difasilitasi untuk dapat memberikan masukan dan koreksi secara mandiri terhadap peta tersebut; 2). Peta ditempelkan di satu atau beberapa tempat untuk memfasilitasi masukan dan koreksi dari masyarakat luas secara mandiri untuk satu periode tertentu. • Desa-desa yang telah menyelesaikan penarikan garis batas desa dan menyepa- katinya secara internal, membandingkan hasil penggambaran kartometrik masing-masing dengan desa tetangganya. • Segmen-segmen batas antara desa-desa tersebut kemudian diidentifikasi statusnya, apakah: 1). Segmen batas antara desa tersebut adalah sama, atau tidak terjadi tumpang tindih batas; 2). Terjadi tumpang tindih segmen batas antara desa; 3). Terdapat daerah yang tidak diklaim oleh kedua desa, atau ter- dapat keberadaan tanah yang tidak bertuan. Selanjutnya, untuk lebih menjelas- kan tumpang tindih atau atau daerah yang tidak diklaim batas desanya (poin 2 dan 3), diidentifikasi dan didokumentasikan jenis/penyebab persoalan batas tersebut. Proses penyepakatan selanjutnya dilaksanakan pada Langkah 13. • Segmen batas desa dengan desa-desa dari luar kecamatan dilakukan secara terpisah dan perlu ditangani secara khusus, karena desa tetangga tersebut mungkin: 1) Sudah pernah melakukan PPB Des; atau 2) Belum pernah melaku- kan PPB Des. Dalam hal desa tersebut belum pernah melaksanakan PPB Des, maka perlu difasilitasi dengan lebih serius sehingga tidak memberikan kesan kegiatan semata-mata hanya menguntungkan desa yang sedang melak- sanakan PPB Des. • Membuat berita acara kesepakatan segmen batas desa, baik antara desa-desa dalam kecamatan yang sama yang sedang melaksanakan PPB Des, berikut juga dengan desa-desa dari kecamatan yang bertetangga. • Melakukan koordinasi secara berkala dengan Tim PPB Des terkait proses yang sedang berlansung, hasil-hasil yang telah dicapai, dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PPB Des. • Dokumentasi tertulis tentang sejarah desa, budaya, sumber daya alam, pola penguasaan dan kepemilikan lahan, sumber mata pencaharian, struktur dan pola kekuasaan di desa. • Peta segmen-segmen batas desa secara kartometrik. • Berita acara kesepakatan segmen-segmen batas desa. 41
  • 51. PanduanTeknisPPBDes ........................................................................ [§]-- Materi Pendukung ••• ''' Pelaksana Kegiatan Peserta • Daftar segmen batas yang belum disepakati (dalam sengketa), baik secara internal desa maupun antar desa yang bersebelahan. • Permendagri No. 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. • Permendagri No. 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa. • Peraturan Bupati tentang Panduan Penetapan dan Penegasan Batas Desa. • Peta Kerja, yang besar kemungkinannya digunakan dalam bentuk citra tegak resolusi tinggi. • Peta segmen-segmen batas desa secara kartometrik. • Komputer dengan perangkat lunak SIG beserta data digital peta dasar dan Peta segmen-segmen batas desa secara kartometrik. • Proyektor dan layarnya. • Form. 9 Nama Tempat Batas Desa GPS/GNSS Hand-held. • Peralatan WTA Uika diperlukan). • Tim Pelaksana Desa, dengan peran sebagai fasilitator pengumpulan data; • Tim Teknis Kecamatan; • Tim survei WTA Uika diperlukan). • Kepala Desa dan BPD sebagai pengambil keputusan; • Tokoh masyarakat, tetua desa dan/atau adat, wakil perempuan, pemuda, dan warga masyarakat lain yang dianggap relevan untuk mendukung keputusan Kepala Desa dan/atau sebagai kelompok di mana Kepala Desa biasa berkonsultasi; • Tim PPB Des; • Camat.
  • 52. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Panduan Teknis PPB Des Langkah 12: 12 lnventarisasi dan Pemetaan/Delineasi Kartometrik Sumber Daya Desa Selain pemetaan batas-batas administratif wilayah desa, kegiatan Peneta- pan dan Penegasan Batas Desa ini juga memasukkan kegiataan pemetaan sumber daya alam dan budaya yang strategis yang terkandung di desa tersebut, yang dilakukan atas dasar persetujuan masyarakat setempat. Termasuk di dalamnya adalah pemetaan wilayah adat apabila terdapat wilayah adat di dalam desa. Data dan informasi yang diperoleh dalam langkah ini tidak hanya penting bagi pengembangan ekonomi dan sosial masyarakat desa, tetapi juga memberi nilai lebih atas peta batas desa yang nantinya akan dihasilkan. Deskripsi terperinci dari pelaksanaan Langkah 12 ini dapat dicermati dari tabel di halaman berikut.
  • 53. PanduanTeknisPPBDes ........................................................................ .0. (; .... c- c-c- 44 Tujuan Metode Waktu Rincian Kegiatan Keluaran • Mengidentifikasi sumber daya alam strategis yang bernilai penting bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi, kehidupan subsisten, kesehatan, rekreasi, pemenuhan kebutuhan penting (misalnya sumber daya air), dan lain sebagainya. • Mendelineasikan/memetakan lokasi-lokasi tempat sumber daya alam strategis tersebut secara kartometrik di atas peta kerja. • Mengidentifikasi tempat-tempat penting bagi masyarakat desa yang terkait dengan budaya, nilai maupun kepercayaan. • Mendelineasikan/memetakan lokasi-lokasi tempat penting tersebut secara karto- metrik di atas peta kerja. • Mendelineasikan/memetakan tata guna/tutupan lahan secara kartometrik. • Jika hasil identifikasi para pemangku kepentingan pada Langkah 11 menunjukkan adanya masyarakat adat, maka akan dilakukan delineasi/pemetaan wilayah adat secara kartometrik. • Pemetaan secara kartometrik. • Pengecekan lapangan dengan bantuan GPS/GNSS hand-held dan/atau wahana tanpa awak. 1 (satu) bulan • Persiapan: • Menyiapkan peta kerja yang akan dijadikan sebagai acuan dalam delineasi sumber daya alam dan budaya strategis yang terdapat di wilayah desa. • Pelaksanaan: • Mengidentifikasi dan memetakan sumber daya alam dan sumber daya budaya yang dilakukan dengan cara diskusi, wawancara tidak terstruktur, diskusi kelompok dengan keterwakilan yang cukup dari kelompok-kelompok di dalam masyarakat, guna mendaftarkan sumber daya yang ada. Kemudian, dengan bantuan peta kerja, dan dilakukan secara kartometrik. • Menerbangkan Wahana Tanpa Awak (WTA) untuk meliput daerah-daerah yang dianggap penting namun masih tidak jelas pada peta kerja yang digunakan. • Jika akan dilakukan pemetaan dengan bantuan foto UAV (WTA), sebelumnya sudah ada survei untuk titik-titik GCP dengan ketelitian paling tidak sama dengan resolusi foto udara yang akan dihasilkan. • Survei pengecekan lapangan (ground check) dengan menggunakan GPS/GNSS hand-held. • Dalam hal terdapat masyarakat adat di suatu desa, maka proses delineasi wilayah adat harus didahului dengan identifikasi subjek hak atas wilayah terse- but yang ditunjukkan dengan adanya kesepakatan masyarakat adat atau doku- men-dokumen lain yang relevan atau cerita lisan (oral strory) yang dapat diper- tanggungjawabkan. • Peta sumber daya di desa (sumber daya alam, sumber daya sosial, sumber daya budaya, dan lain-lain). • Peta tempat-tempat penting di desa. • Peta wilayah masyarakat adat Uika ada).
  • 54. ~ a Materi Pendukung ••• II Pelaksana Kegiatan ;tit; Peserta Panduan Teknis PPB Des • Peta Kerja; • Peta sumber daya alam yang ada; • Peta kawasan hutan dan perairan; • SNI pemetaan tutupan lahan. Pelaksana Teknis Kegiatan dengan Tim PPB Des. • Tokoh masyarakat; • Tetua desa dan/atau adat; • Perwakilan perempuan; • Perwakilan kelompok-kelompok masyarakat (misalnya pemburu, pengumpul madu, pencari ramuan obat, pencari sayur, petani tanaman holtikultura, pemilik kebun, pencari kayu bakar, dan kelompok masyarakat lainnya) di desa.
  • 55. Langkah 13: Klasifikasi Perbedaan Pendapat/Sengketa dan Penyepakatan Batas Desa Pada langkah ini, Pelaksana Teknis Kegiatan akan mengklasifikasi perbe- daan pendapat/ketidaksepakatan/sengketa atas segmen batas desa yang telah teridentifikasi pada Langkah 11. Beberapa di antara ketidaksepaka- tan mengenai segmen batas desa ini dapat diselesaikan melalui proses negosiasi antar desa. Sedangkan untuk sengketa batas yang belum dapat diselesaikan melalui proses negosiasi antar desa. Sedang- kan untuk sengketa batas yang belum dapat diselesaikan melalui negosiasi, akan diajukan melalui mekanisme penyele- saian sengketa batas desa sebagaimana yang telah disepa- kati pada Langkah l 0. Proses penyelesaian sengketa batas desa ini dijalankan dengan mengedepankan kesadaran dan itikad baik dari pihak-pihak yang bersengketa. Dilakukan secara sukarela untuk menghasilkan solusi yang menguntungkan seluruh pihak. Tim teknis kecamatan akan memfasilitasi dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan ini berdasarkan mekanisme penyelesaian sengketa yang telah dirumuskan dan disepakati sebelumnya. Apabila para pihak yang bersengketa tetap tidak mencapai kesepakatan hingga berakhirnya pelaksanaan Langkah 13 ini, maka Bupati berdasarkan rekomendasi dari Tim PPB Des akan membuat Peraturan Bupati tentang batas desa yang bersangkutan. Selengkapnya mengenai tahapan penyele- saian sengketa ini dapat dilihat pada Panduan Pelaksanaan Lapangan untuk Penyelesaian Sengketa Batas Desa. Deskripsi lengkap dari Langkah 13 ini dapat dilihat pada tabel di halaman berikut.