MEA adalah bentuk integrasi ekonomi ASEAN yang akan tercapai pada 2015 untuk meningkatkan daya saing kawasan, mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan standar hidup melalui pasar tunggal dan basis produksi ASEAN yang memfasilitasi aliran barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil. Pandangan Islam menerima MEA asalkan pembagian kepemilikan lahan pertanian dan interaksi ekonomi luar neger
2. MEA adalah bentuk Integrasi Ekonomi
ASEAN yang direncanakan akan tercapai
pada tahun 2015
Sasaran utama dari diwujudkannya MEA adalah
dalam rangka untuk menjaga stabilitas politik
dan keamanan regional ASEAN, meningkatkan
daya saing kawasan secara keseluruhan di pasar
dunia, mendorong pertumbuhan ekonomi,
mengurangi kemiskinan, serta meningkatkan
standar hidup penduduk di negara-negara
Anggota ASEAN.
3. Tema Utama : “Pasar Tunggal & Basis Produksi ASEAN”.
Elemen-elemen utama dalam Pasar tunggal dan basis produksi:
1. Free flow of goods
2. Free flow of services
3. Free flow of investment
4. Free flow of capital
5. Free flow of skilled labour
MEA = PASAR BEBAS ASEAN
4.
5.
6.
7.
8. IJIN DARI ALLAH SWT MELIPUTI:
1. KEPEMILIKAN (AL-MILKIYAH)
2. PEMANFA’ATAN KEPEMILIKAN (AT-TASHARRUF
FIL MILKIYAH)
3. DISTRIBUSI HARTA KEKAYAAN DI TENGAH-TENGAN
MANUSIA (TAUZI’U TSARWAH
BAYNAN-NAAS)
9.
10.
11. PROBLEM POKOK (ASASI)
DALAM BIDANG PERTANIAN
• Dalam proses produksi pertanian, yang berperan adalah:
1. Tenaga dan ketrampilan manusia
2. Alat produksi pertanian
3. Sarana produksi pertanian
4. Lahan pertanian
• Yang menjadi pokok (asas) dalam bidang pertanian adalah:
lahan pertanian
• Tenaga manusia, alat produksi dan saprodi hanyalah sebagai
sarana bukan asas
• Lahan pertanian pada kenyataannya tanpa peran dari
ketiganya akan tetap dapat berproduksi
12. DAMPAK LIBERALISASI
DALAM PENGUASAAN LAHAN PERTANIAN
• Munculnya persaingan bebas dalam kepemilikan
lahan pertanian, sehingga terjadi ketidakseimbangan
dalam penguasaan lahan pertanian
• Kepemilikan lahan pertanian besar akan semakin
besar, sedangkan petani kecil akan semakin sempit
penguasaan lahan pertaniannya.
• Bahkan, banyak petani yang kehilangan kepemilikan
lahan pertaniannya , sehingga hanya menjadi buruh
tani.
• Puncaknya adalah terjadinya feodalisme dalam
bidang pertanian
13. SOSIALISME PERTANIAN JUGA BERDAMPAK BURUK
• Untuk mengatasi feodalisme, ekonomi sosialis
memberi solusi dengan penghapusan kepemilikan
individu terhadap lahan pertanian.
• Ada juga yang dengan solusi land reform.
• Ternyata, sistem pertanian sosialis (kolektif) tersebut
justru menyebabkan produktivitas pertaniannya
menjadi sangat rendah.
• Rendahnya produktivitas tersebut diakibatkan oleh
hilangnya motivasi berproduksi.
14. SOLUSI SISTEM EKONOMI ISLAM
DALAM PENGUASAAN LAHAN PERTANIAN
• Solusi sistem ekonomi Islam adalah: “penyatuan
kepemilikan lahan pertanian dengan produksi”.
• Penyimpulan itu dari ketentuan Hukum Islam dalam
lahan pertanian, yaitu:
1. Adanya hukum ihya’u al-mawat (menghidupkan
tanah mati).
2. Adanya hukum larangan menterlantarkan lahan
selama lebih dari tiga tahun.
3. Adanya hukum larangan menyewakan lahan
pertanian.
15. Hasil yang diharapkan:
1. Terjadinya Pertumbuhan Ekonomi
• Islam memberi kebebasan bagi individu untuk memiliki lahan
seberapapun luasnya, selama masih mampu
memproduksinya.
• Islam juga membebaskan untuk mengembangkan komoditas
pertanian apa saja, asalkan halal.
• Dengan diakuinya status kepemilikan individu tersebut,
diharapkan produktivitas pertanian terus meningkat, karena
motivasi berproduksi tetap terjaga.
• Problem rendahnya produktivitas sebagaimana dalam
sosialisme dapat teratasi, insya Allah.
16. Hasil yang diharapkan:
2. Terjadinya Pemerataan Ekonomi
• Dengan adanya larangan menterlantarkan dan
menyewakan lahan pertanian, diharapkan keserakahan
dalam kepemilikan lahan akan lebih terkendali.
• Diharapkan peluang bagi buruh tani untuk memiliki
lahan pertanian sendiri juga akan semakin terbuka.
• Diharapkan problem feodalisme sebagaimana dalam
kapitalisme akan dapat teratasi.
• Diharapkan pemerataan ekonomi di bidang pertanian
dapat diwujudkan, insya Allah.
17. PANDANGAN ISLAM
DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL
• Mengikuti status pedagangnya, bukan komoditasnya.
• Warga negara, baik muslim maupun non muslim bebas
melakukan ekspor-impor komoditas apapun juga tanpa harus
ada ijin dari negara
• Bea cukai tidak boleh diambil untuk warga negara terhadap
komoditas apapun juga (asalkan halal).
• Pedagang kafir mu’ahid (negaranya terikat perjanjian),
diperlakukan sesuai isi perjanjian.
• Pedagang kafir harbi hukman, maka untuk memasukkan
komoditasnya perlu ijin khusus dari negara.
• Mata uang yang digunakan adalah emas dan perak.
18. • Penerapan MEA hanya dapat diterima jika pembagian
kepemilikan sudah benar, sesuai dengan ketentuan Islam.
• Individu/swasta boleh terlibat dalam penguasaan dan
pengelolaan pertanian, asalkan sesuai dengan ketentuan
dalam mekanisme pasar syari’ah.
• Interaksi ekonomi dengan luar negeri, harus diatur sesuai
dengan status pedagangnya, bukan komoditasnya.