Dokumen tersebut membahas tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa yang mencakup ketentuan umum, struktur organisasi, tugas dan fungsi perangkat desa seperti sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis."

1. SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA

2. KETENTUAN UMUM
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai
wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan
rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah
dan Pemerintah Daerah.

3. KETENTUAN UMUM
Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa
dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi
dalam Sekretariat Desa, unsur pendukung tugas Kepala Desa
dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam
bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang
ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan
disepakati bersama BPD
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa adalah
satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas
dan fungsi serta hubungan kerja

4. KETENTUAN UMUM
Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas :
a)kepastian hukum;
b)tertib penyelenggaraan pemerintahan;
c)tertib kepentingan umum;
d)keterbukaan;
e)proporsionalitas;
f)profesionalitas;
g)akuntabilitas;
h)efektivitas dan efisiensi;
i)kearifan lokal;
j)keberagaman; dan
k)partisipatif.

5. STRUKTUR ORGANISASI
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
Perangkat Desa terdiri atas :
1. Sekretariat Desa;
2. Pelaksana Kewilayahan; dan
3. Pelaksana Teknis.
Berkedudukan sebagai unsur pembantu
Kepala Desa.

6. Perangkat Desa
1. Sekretariat Desa yaitu :
Sekretaris Desa dan Kepala Urusan
2. Pelaksana Kewilayahan yaitu :
Kepala Dusun
3. Pelaksana Teknis yaitu
Kepala Seksi

7. SEKRETARIAT DESASEKRETARIAT DESA
Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu
oleh unsur staf sekretariat.
Sekretariat Desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu
urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan
perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan
umum dan perencanaan, dan urusan keuangan.
Dipimpin oleh Kepala Urusan

8. PELAKSANA KEWILAYAHANPELAKSANA KEWILAYAHAN
Pelaksana Kewilayahan smerupakan unsur pembantu Kepala
Desa sebagai satuan tugas kewilayahan
Jumlah unsur Pelaksana Kewilayahan ditentukan secara
proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan
dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas
wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan
penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas
Tugas kewilayahan meliputi penyelenggaraan Pemerintahan
Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan
kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa
Dilaksanakan oleh kepala dusun

9. PELAKSANA TEKNIS
Merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai
pelaksana tugas operasional
Pelaksana Teknis paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu
seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan,
paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan,
serta seksi kesejahteraan dan pelayanan
Dipimpin oleh Kepala Seksi.

10. TUGASTUGAS
KEPALA DESAKEPALA DESA
Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa
yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Kepala desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan
Desa, melaksanakan pembangunan, dan pemberdayaan
masyarakat

11. FUNGSIFUNGSI
1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan,
penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan,
pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masy,
administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
2. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana
perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
3. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban
masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan,
dan ketenagakerjaan.
4. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi
masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup,
pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat
dan lembaga lainnya.

12. TUGASTUGAS
PERANGKAT DESAPERANGKAT DESA
SEKRETARIAT DESASEKRETARIAT DESA
Sekretaris DesaSekretaris Desa
Sekretaris DesaSekretaris Desa
Berkedudukan sebagai unsur pimpinan
Sekretariat Desa
bertugas membantu Kepala Desa dalam
bidang administrasi pemerintahan

13. FUNGSIFUNGSI
Sekretaris DesaSekretaris Desa
1. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, adm
surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
2. Melaksanakan urusan umum seperti penataan adm perangkat desa,
penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat,
pengadministrasian asset, inventarisasi, perjalanan dinas,
dan pelayanan umum.
3. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan adm keuangan,
administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran,
verifikasi administrasi keuangan, dan adm penghasilan Kepala Desa,
Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
4. Melakukan urusan perencanaan seperti menyusun rencana APBDesa,
menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan,
monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

14. Kepala Urusan
Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah,
administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan
penataan administrasi perangkat desa,
penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor,
penyiapan rapat, pengadministrasian asset, inventarisasi,
perjalanan dinas, dan pelayanan umum
FUNGSIFUNGSI
Tata Usaha dan Umum

15. Kepala Urusan
Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi
keuangan, adm sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran,
verifikasi adm keuangan, dan adm penghasilan Kepala Desa,
Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya
FUNGSIFUNGSI
Keuangan

16. Kepala Urusan
Mengkoordinasi urusan perencanaan seperti menyusun rencana
APBDesa, menginventarisir data2 dalam rangka pembangunan,
melakukan monitoring dan evaluasi program,
serta penyusunan laporan
FUNGSIFUNGSI
Perencanaan

17. KEPALA SEKSIKEPALA SEKSI
Berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis
Bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas
operasional

18. FUNGSI KEPALA SEKSIFUNGSI KEPALA SEKSI
Pemerintahan
Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan,
menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah
pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban,
pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan,
penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan
pengelolaan profil desa

19. FUNGSI KEPALA SEKSIFUNGSI KEPALA SEKSI
Kesejahteraan
Melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan,
pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan
tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya,
ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga,
pemuda, olahraga, dan karang taruna
Melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan,
pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan
tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya,
ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga,
pemuda, olahraga, dan karang taruna

20. FUNGSI KEPALA SEKSIFUNGSI KEPALA SEKSI
Pelayanan
Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan
hak dan kewajiban masyarakat, peningkatan upaya partisipasi
masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat,
keagamaan, dan ketenagakerjaan
Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan
hak dan kewajiban masyarakat, peningkatan upaya partisipasi
masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat,
keagamaan, dan ketenagakerjaan

21. KEPALA KEWILAYAHAN
Disebut : KEPALA DUSUNDisebut : KEPALA DUSUN
Berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang
bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya
di wilayahnya

22. 1. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan
masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan
pengelolaan wilayah.
2. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
3. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan
kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
4. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang
kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
1. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan
masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan
pengelolaan wilayah.
2. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
3. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan
kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
4. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang
kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
FUNGSI KEPALA DUSUN

23. TATA CARA PENYUSUNAN
PERDES SOTK
1. Kepala Desa mengajukan rancangan Perdes kepada BPD.
2. Dibahas bersama Kades dg BPD untuk ditetapkan menjadi Perdes oleh Kades.
3. R.Perdes disampaikan oleh Kades kepada Bupati melalui camat 3 hari sejak
disepakati untuk dievaluasi.
4. Hasil evaluasi diserahkan oleh Bupati paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya
rancangan Peraturan tersebut oleh Bupati.
5. Dalam hal Bupati tidak memberikan evaluasi Perdes tsb berlaku dengan sendirinya.
6. Dalam hal Bupati telah memberikan hasil evaluasi Kades wajib memperbaikinya.
7. Kades memperbaiki R. Perdes paling lama 20 hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
8. Kades dapat mengundang BPD untuk memperbaiki R Perdes hasil koreksi dan
tindaklanjut disampaikan Kades kepada Bupati melalui camat.
9. Dalam hal Kades tidak meninjaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan
Perdes, Bupati membatalkan Perdes dengan Keputusan Bupati.

24. JENIS DESAJENIS DESA
Susunan organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengan
tingkat perkembangan desa yaitu :
1. Desa Swasembada wajib memiliki 3 urusan dan 3 seksi.
2. Desa Swakarya dapat memiliki 3 urusan dan 3 seksi.
3. Desa Swadaya memiliki 2 urusan dan 2 seksi
( Berdasarkan Permendagri Nomor 12 tahun 2007 tentang
Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa
dan kelurahan)
Susunan organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengan
tingkat perkembangan desa yaitu :
1. Desa Swasembada wajib memiliki 3 urusan dan 3 seksi.
2. Desa Swakarya dapat memiliki 3 urusan dan 3 seksi.
3. Desa Swadaya memiliki 2 urusan dan 2 seksi
( Berdasarkan Permendagri Nomor 12 tahun 2007 tentang
Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa
dan kelurahan)

25. KETENTUANKETENTUAN
1. Perangkat Desa diangkat dalam jabatan baru sesuai Perdes tentang
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang ditetapkan berdasarkan
Peraturan Bupati.
2. Sekretaris Desa yang berstatus sebagai PNS tetap menjalankan tugasnya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Sekretaris Desa yang berstatus sebagai PNS diangkat sebagai
Perangkat Desa, sepanjang mendapatkan izin tertulis dari
pejabat Pembina kepegawian.

26. UNSUR STAF PERANGKAT DESA
Unsur staf adalah membantu Kepala Urusan,
Kepala Seksi, dan Kepala Dusun sesuai dengan
kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang telah diangkat
dengan keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal
masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan
oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten,
dan Pemerintah Desa
Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa

27. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA
Kategori Desa Swasembada dan Swakarya
Kepala Desa
Sekretaris Desa
Kaur
TU,Um
Kaur
Keu
Kaur
Perenc
Kasi
Pem
Kasi
Kesjht
Kasi
Pelyn
Kadus
Kadus
Kadus
Kadus

28. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA
Kategori Desa Swadaya
Kepala Desa
Sekretaris Desa
Kaur
Umum
Kaur
Perenc
Kasi
Pem
Kasi
Kesjht & Pelyn
Kadus
Kadus
Kadus
Kadus