5. LANDASAN HUKUM
PENGEMBANGAN USAHA & STANDARDISASI PARIWISATA
UU Nomor 10/Th. 2009 tentang Kepariwisataan
Pasal 15 (1)
TDU
Pasal 20
huruf b
Hak
Wisatawan
Pasal 26
huruf n
STANDAR
USAHA
&
KOMPETENSI
Pasal 53
STANDAR
KOMPETENSI
SERTIFIKASI
KOMPETENSI
Pasal 54
STANDAR
USAHA
SERTIFIKASI
USAHA
LSP
Lembaga mandiri
(LSU.PAR)
PM No ! 2014
SERTIFIKASI
KOMPETENSI
DAN
SERTIFIKASI
USAHA DI
BIDANG
PARIWISATA
(PP NO 52 Th
2012)
Pasal 55
Peraturan
Pemerintah
PM 53 2013
STANDAR
USAHA HOTEL
6. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN
2012
TENTANG
SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI USAHA DI BIDANG
PARIWISATA
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata adalah proses
pemberian sertifikat kompetensi di bidang kepariwisataan yang
dilakukan secara sistematis dan objektif melaluiuji kompetensi sesuai
Standar KompetensiKerja Nasional Indonesia dan/atau , standar
Internasional dan/atau standar khusus
Pasal 2
Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata bertujuan untuk:
a.memberikan pengakuan terhadap Kompetensi yang dimiliki Tenaga
Kerja; dan
b.meningkatkan kualitas dan daya saing Tenaga Kerja.
7. Penerapan Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata
Pasal 10
Penerapan Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud
dalam
Pasal 7 huruf c mencakup:
a. pemberlakuan Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata;
b.pelaksana Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata; dan
c.pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata.
Pasal 11
(1). Sertifikasi Kompetensi di Bidang Pariwisata sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 huruf a bersifat wajib.
Pasal 12
Pengusaha Pariwisata wajib mempekerjakan Tenaga Kerja yang telah
memiliki Sertifikat Kompetensi di Bidang Pariwisata sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk tenaga kerja asing.
.
8. STANDAR USAHA HOTEL
KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA
2013
PERATURAN MENTERI
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM.53/HM.001/MPEK/2013
TENTANG
12. KRITERIA MUTLAK STANDAR USAHA
HOTEL BINTANG
UNSUR NO SUBUNSUR NO 1 2 3 4 5
Bangunan 1 Tersedia Suatu Bangunan Hotel 1 √ √ √ √ √
Penanda Arah 2 Tersedia papan nama hotel 2 √ √ √ √ √
Parkir 3
Tersedia tempat parkir dan pengaturan
lalu lintasnya
3 √ √ √ √ √
Lobby 4
Tersedia lobby dengan sirkulasi udara
dan pencahayaan
4 √ √ √ √ √
Toilet Umum 5 Tersedia toilet umum 5 √ √ √ √ √
Front Office 6 Tersedia gerai dan meja kursi 6 √ √ √ √ √
Fasilitas
makan dan
minum
7
Tersedia ruang makan dan minum dengan
sirkulasi udara dan pencahayaan
7 √ √ √ √ √
Kamar tidur
tamu
8
Tersedia kamar tidur dengan
perlengkapannya termasuk kamar mandi
8 √ √ √ √ √
Tersedia denah lokasi kamar dan
petunjuk penyelamatan diri
9 √ √ √ √ √
Dapur/ Pantry 9
Tersedia dapur dengan perlengkapannya
dan tata letak sesuai dengan kebutuhan
10 √ √ √ √ √
Kantor 10
Tersedia ruang pimpinan hotel 11 √ √ √ √ √
Tersedia ruang karyawan 12 √ √ √ √ √
Utilitas 11 Tersedia instalansi air bersih 13 √ √ √ √ √
Pengelolaan
Limbah
12
Tempat penampungan sampah sementara 14 √ √ √ √ √
Instalansi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 15 √ √ √ √ √
13. KRITERIA MUTLAK STANDAR USAHA
HOTEL BINTANG
UNSUR NO SUBUNSUR NO 1 2 3 4 5
Kantor
Depan
13
Tersedia Pelayanan pemesanan kamar,
pendaftaran, penerimaan dan pembayaran
16 √ √ √ √ √
Tata Graha 14
Pelayanan pembersihan fasilitas tamu,
fasilitas publik dan fasilitas karyawan
17 √ √ √ √ √
Area Makan
dan Minum
15
Tersedia Pelayanan penyajian makanan dan
minuman
18 √ √ √ √ √
Keamanan 16 Tersedia pelayanan keamanan 19 √ √ √ √ √
Kesehatan 17 Tersedia pelayanan kesehatan 20 √ √ √ √ √
UNSUR NO SUBUNSUR NO 1 2 3 4 5
Organisasi 18
Hotel memiliki struktur organisasi 21 √ √ √ √ √
Hotel memiliki peraturan perusahaan/ PKB 22 √ √ √ √ √
Manajemen 19
Hotel memiliki program pemeriksaan
kesehatan karyawan
23 √ √ √ √ √
Pemeliharaan sanitasi, hygine, dan
lingkungan
24 √ √ √ √ √
Sumber
Daya
Manusia
20
Hotel melaksanakan sertifikasi kompetensi
karyawan
25 √ √ √ √ √
20 UNSUR DAN 25 SUB UNSUR
14. Manfaat Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga
Kerja
Membantu tenaga profesi meyakinkan kepada
organisasi/industri/kliennya bahwa dirinya kompeten dalam bekerja
atau menghasilkan produk atau jasa.
Membantu tenaga profesi dalam merencanakan karirnya.
Membantu tenaga profesi dalam memenuhi persyaratan regulasi.
Membantu pengakuan kompetensi lintas sektor dan lintas negara
Membantu tenaga profesi dalam promosi profesinya dipasar tenaga
kerja
15. Manfaat Sertifikasi Kompetensi Bagi Perusahaan
Membantu industri meyakinkan kepada kliennya bahwa
produk/jasanya telah dibuat oleh tenaga yang
kompeten.
Membantu industri dalam rekruitmen dan
mengembangkan tenaga berbasis kompetensi
meningkatkan efisiensi pengembangan SDM
efisiensi nasional.
Memastikan dan meningkatkan produktivitas.
16. PROSES SERTIFIKASI
1. Asesee mengisi apl 01 dan apl 02.
2. Asesor melakukan konsultasi pra
asesmen
3. Real asesmen.
19. Survailance dan perpanjangan
masa berlaku sertifikat
- Sertifikat berlaku selama 3 tahun
- Setiap tahun akan dilakukan
survaillance pemegang sertifikat
untuk memelihara kompetensi
pemegang sertifikat