“Si Vis Pacem Para Bellum” (Jika kau ingin damai, bersiaplah untuk perang) Kelangkaan air akan menjadi sumber malapetaka ke depan jika kita tak mampu mengatasinya. Harga suatu barang dan jasa selalu mengikuti nilai ‘langka ini. Air sebagai sumber kehidupan merupakan asset yang vital bagi bertahan hidup manusia. Ataukah nanti akan terjadi perang dunia tiga berupa perang sumber daya air? Bagaimana kita dapat menyediakan hal yang paling esensial bagi publik ini? Apakah ada skema pembiayaan non bank yang relevan dan fleksibel dalam implementasinya? Makalah ini disusun atas kepedulian kami pada penyediaan infrastruktur dasar seperti air, listrik, sarana transportasi dengan skema investasi non bank yang bersifat longterm investment di atas 10 tahun. Kami ingin berbagi pengalaman dalam menyusun program-program yang bermanfaat untuk masyarakat luas dengan pola pembiayaan dari non bank, baik itu melalui Investor-Sponsor maupun Investor-Lender. Kami telah menyusun perencanaan secara holistik dalam jangka panjang yang perlu didukung beberapa pihak terkait (stakeholder) agar terealisasi secara bertahap sesuai dengan rencana bisnis. Investasi Infrastruktur Skema KPBU di Tengah Defisit Anggaran Sebagai Kunci Pengembangan Daerah Indonesia.

1. TATA CARA
KERJASAMA
PENYELENGGARAAN SPAM

2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
YANG TERKAIT DENGAN KERJASAMA SPAM
1. UU 23/2014
2. PP 50/2007
3. PP 121/2015
4. PP 122/2015
5. PP 54/2017
6. Perpres 38/2015
7. Permen Bappenas No. 4/2015
8. Peraturan LKPP No. 19/2015
9. Permen PUPR No. 1/PRT/M/2016
10. Permen PUPR No. 10/PRT/M/2016
11. Permen PUPR No. 19/PRT/M/2016
12. Peraturan Daerah yang terkait dengan kerjasama investasi dan perizinan
13. Peraturan Menteri Keuangan yang terkait dengan pemberian dukungan finansial dan
penjaminan (apabila diperlukan dukungan/penjaminan)
14. Peraturan yang terkait lainnya (izin lingkungan, penanaman modal, dll)
15. Peraturan Direksi PDAM tentang Tata Cara Kerjasama dan Pengadaan BUP

3. KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA (KPBU)
DALAM PENYELENGGARAAN SPAM
Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha yang selanjutnya
disebut KPBU, adalah kerjasama antara pemerintah dengan badan
usaha dalam menyediakan infrastruktur untuk kepentingan umum
dengan mengacu kepada spesifikasi yang telah ditetapkan
sebelumnya oleh menteri / kepala lembaga / kepala daerah / badan
usaha milik negara / badan usaha milik daerah yang sebagian atau
seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan
memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak.

4. APA PERBEDAAN KERJASAMA SPAM (KPBU / B to B)
DENGAN PRIVATISASI
KERJASAMA SPAM:
Aset dibangun dan dimiliki
sementara oleh BUP selama masa
kerjasama sesuai dengan
persyaratan dalam perjanjian, dan
setelah masa kerjsama berakhir,
aset diserahkan seluruhnya
kepemilikannya kepada PJPK
dalam kondisi baik dan bisa
beroperasi.
PRIVATISASI:
Penjualan saham BUMN/BUMD
kepada pihak lain (BUS/masyarakat/
manajemen), sehingga pihak lain
tersebut yang menguasai dan
memiliki atau bertindak sebagai
pengendali utama dari keseluruhan
operasional perusahaan. Kepemilikan
pihak lain atas BUMN/BUMD akan
bersifat permanen.

5. MENGAPA PERLU KPBU
a. Keterbatasan anggaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur.
b. Skema KPBU dapat menjadi alternatif sumber pendanaan dan pembiayaan
dalam penyediaan infrastruktur atau layanan publik.
c. Skema KPBU memungkinkan pelibatan swasta dalam menentukan proyek yang
layak untuk dikembangkan.
d. Skema KPBU memungkinkan untuk memilih dan memberi tanggung jawab
kepada pihak swasta untuk melakukan pengelolaan secara efisien.
e. Skema KPBU memungkinkan untuk memilih dan memberi tanggung jawab
kepada pihak swasta untuk melakukan pemeliharaan secara optimal, sehingga
layanan publik dapat digunakan dalam waktu yang lebih lama.

6. SIAPA SAJA PEMRAKARSA KPBU
PRAKARSA PEMERINTAH/BUMN/BUMD SPAM (SOLICITED)
Merupakan suatu proyek infrastruktur yang diinisiasi oleh pemerintah dan
ditawarkan kepada Badan Usaha untuk dikerjasamakan.
Siklus proyek KPBU terdiri dari 4 tahap, yaitu: Perencanaan, Persiapan
Proyek, Transaksi dan Manajemen Kontrak.
PRAKARSA BADAN USAHA (UNSOLICITED)
Merupakan suatu proyek infrastruktur yang diinisiasi oleh Badan Usaha dan
proposal yang diajukan oleh Badan Usaha harus memenuhi persyaratan
kesesuaian dengan rencana induk sektor, kelayakan secara ekonomi dan
finansial, serta Badan Usaha memiliki kemampuan keuangan yang memadai
untuk membiayai pelaksanaan proyek yang diprakarsai.

7. MEKANISME KERJASAMA SPAM
1. MEKANISME KPBU
Merupakan kerjasama yang memerlukan dukungan dari Pemerintah Pusat
dan/atau Pemerintah Daerah, yang dapat berbentuk dukungan fiskal dan/atau
dukungan nonfiskal.
2. MEKANISME BUSINESS TO BUSINESS (B to B)
Merupakan kerjasama yang tidak memerlukan dukungan dari Pemerintah
Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, baik dukungan fiskal maupun dukungan
nonfiskal, dan para pihak sepakat bahwa keseluruhan pembiayaan serta
segala risiko kerjasama SPAM hanya menjadi beban para pihak yang
melakukan kerjasama (tidak membebankan risiko kepada pihak lain)

8. UU NO. 23/2014
PEMERINTAHAN DAERAH
Substansi pengaturan kerjasama dalam UU No. 23 Tahun 2014
lebih mengatur kerjasama antar daerah
dan kerjasama daerah dengan badan usaha, baik untuk
sektor/bidang yang terkait dengan pelayanan publik atau
sektor/bidang lainnya.

9. PP NO. 121/2015
PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR
Pasal 2
(1) Pengusahaan Sumber Daya Air diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip:
a. tidak mengganggu, mengesampingkan, dan meniadakan hak rakyat atas Air;
b. perlindungan negara terhadap hak rakyat atas Air;
c. kelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu hak asasi manusia;
d. pengawasan dan pengendalian oleh negara atas Air bersifat mutlak;
e. prioritas utama pengusahaan atas Air diberikan kepada badan usaha milik
negara atau badan usaha milik daerah; dan
f. pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan Izin Pengusahaan Air
Tanah kepada usaha swasta dapat dilakukan dengan syarat tertentu dan ketat
setelah prinsip sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e
dipenuhi dan masih terdapat ketersediaan Air.

10. PP NO. 121/2015
PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR
Pasal 5
(2). Pengusahaan Sumber Daya Air dapat dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha berdasarkan Izin
Pengusahaan Sumber Daya Air atau Izin Pengusahaan AirTanah dari Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
(3). Pemberian izin dilakukan secara ketat dengan urutan prioritas:
a. pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari bagi kelompok yang memerlukan Air dalam jumlah besar;
b. pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang mengubah kondisi alami Sumber Air;
c. pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada;
d. Pengusahaan Sumber Daya Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui sistem
penyediaan Air Minum;
e. kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik;
f. Pengusahaan Sumber Daya Air oleh badan usaha milik negara atau badan usaha milik
daerah; dan
g. Pengusahaan Sumber Daya Air oleh badan usaha swasta atau perseorangan.

11. PP NO. 122/2015 – SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
PJPK DALAM KERJASAMA PENYELENGGARAAN SPAM
Pasal 42 - PP 122/2015
(1) Penyelenggaraan SPAM dilaksanakan oleh:
a. BUMN/BUMD;
b. UPT/UPTD;
c. Kelompok Masyarakat; dan/atau
d. Badan Usaha.
(2) Penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat
bekerjasama dengan badan usaha swasta.
Dengan pengaturan bahwa BUMN/BUMD dapat bekerjasama dengan badan usaha swasta, maka
secara tidak langsung BUMN/BUMD akan bertindak sebagai PJPK, dengan ketentuan bahwa proyek
kerjasama yang bersangkutan tidak memerlukan dukungan fiskal dari pemerintah.

12. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK)
DALAM KERJASAMA PENYELENGGARAAN SPAM
Pasal 56 - PP 122/2015
(1) Dalam hal BUMN atau BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf
b tidak mampu membiayai kebutuhan Penyelenggaraan SPAM dengan jaringan
perpipaan di dalam maupun di luar pelayanan wilayah BUMN atau BUMD, BUMN
atau BUMD dapat melakukan kerjasama dengan badan usaha swasta
dengan prinsip tertentu.
(2) Prinsip tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. Surat Izin Pengambilan Air dimiliki oleh BUMN atau BUMD; dan
b. Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan dengan kerjasama mengutamakan
masyarakat berpenghasilan rendah.

13. KERJASAMA BUMD DALAM
PERATURAN PEMERINTAH No. 54/2017
Pasal 94 - PP 54/2017
(1) BUMD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan
melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja
sama.
(3) Pelaksanaan kerja sama BUMD dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi
sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
(4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki BUMD, kerja
sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
(5) Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa tanah dan/atau
bangunan yang berasal dari penyertaan modal Daerah pada perusahaan perseroan
Daerah dan dikerjasamakan dalam jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun harus
disetujui oleh RUPS luar biasa.

14. KERJASAMA BUMD DALAM
PERATURAN PEMERINTAH No. 54/2017
(6) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
a. disetujui oleh KPM atau RUPS luar biasa;
b. laporan keuangan BUMD 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari BUMD yang berasal
dari penyertaan modal Daerah; dan
d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
(7) BUMD memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain
dalam rangka mendukung kerja sama daerah.
(8) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada BUMD untuk
melaksanakan kerja sama.
(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama BUMD diatur dalam Peraturan Menteri.

15. BENTUK KERJASAMA SPAM
Pasal 56 - PP 122/2015
(3) Kerjasama dengan badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat
dilakukan dalam bentuk:
a. investasi Pengembangan SPAM dan/atau Pengelolaan SPAM terhadap unit Air Baku dan
unit produksi;
b. investasi unit distribusi yang selanjutnya dioperasikan dan dikelola oleh BUMN atau BUMD
yang bersangkutan; dan/atau
c. investasi teknologi pengoperasian dan pemeliharaan dalam rangka mengupayakan
Penyelenggaraan SPAM yang efektif dan efisien dengan mekanisme kontrak berbasis
kinerja.
Dengan pengaturan tersebut, maka bentuk kerjasama yang dapat dilakukan adalah BOT untuk
pembangunan IPA dan jual beli air curah atau BOT Plus (jaringan).

16. KETENTUAN BADAN USAHA PELAKSANA
1. Badan usaha tunggal (memiliki kemampuan teknis dan keuangan sendiri)
2. Badan usaha konsorsium;
• Konsorsium terdiri dari perusahaan-perusahaan yang memiliki kemampuan
finansial, pengalaman di bidang konstruksi pembangunan instalasi pengolahan
air minum, dan pengelolaan instalasi pengolahan air minum yang dibuktikan
dengan dokumen kontrak/perjanjian yang dipersyaratan dalam dokumen
prakualifikasi.
• Bagi peminat yang berbentuk konsorsium, dan telah dinyatakan lulus
prakualifikasi, dilarang mengubah susunan anggota konsorsium hingga proses
pengadaan berakhir.

17. KETENTUAN BADAN USAHA PELAKSANA
Badan usaha konsorsium;
• Dalam hal badan usaha Peserta Prakualifikasi merupakan perusahaan asing,
maka harus membentuk Konsorsium dengan Badan Usaha Nasional yaitu
badan usaha yang berbadan hukum yang kepemilikan modal atau sahamnya
100% dalam negeri. Konsorsium perusahaan asing dan Badan Usaha
Nasional sebagaimana dimaksud, nantinya harus membentuk badan usaha
baru khusus hanya dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan
kerjasama ini dengan komposisi saham Perusahaan Asing tidak melebihi
95% (sembilan puluh lima perseratus) dan Badan Usaha Nasional paling
kurang memiliki saham sebesar 5% (lima perseratus).
• Peserta memiliki perjanjian konsorsium.

18. • Konfirmasi/Persetujuan Pemberian Dukungan Pemerintah
dan/atau Jaminan Pemerintah
• Penetapan Lokasi oleh Gubernur
• Proses Alokasi, Pencairan, Pengawasan & Pemantauan
Pemberian Dukungan Pemerintah dan/atau Pemantauan &
Evaluasi Pelaksanaan Perjanjian Penjaminan & Perjanjian
Regres
1. Penyusunan rencana anggaran dana KPBU;
2. Identifikasi dan penyusunan Usulan KPBU;
3. Pengganggaran dana tahap perencanaan;
4. Penggambil keputusan lanjut/tidak lanjut rencana
KPB
5. Penyusuna Daftar rencana KPBU; dan
6. Pengkategorian KPBU.
Out ut:
Studi Pendahuluan
Daftar Prioritas Proyek
1. Penyusunan rencana anggaran dana KPBU;
2. Identifikasi dan penyusunan Usulan KPBU;
3. Pengganggaran dana tahap perencanaan;
4. Penggambil keputusan lanjut/tidak lanjut
rencana KPBU
5. Penyusuna Daftar rencana KPBU; dan
6. Pengkategorian KPBU.
1.Penyiapan Kajian KPBU;
2.Pengajuan Dukungan Pemerintah;
3.Pengajuan Jaminan Pemerintah; dan
4.Pengajuan Penetapan Lokasi
1. Penjajakan Minat Pasar (market Soaunding);
2. Penetapan Lokasi KPBU;
3. Pengadaan Badan Usaha Pelaksanaan KPBU;
4. Penandatanganan Perjanjian KPBU; dan
5. Pemenuhan Pembiayaan (Financial Close)
OUTPUT:
• Dokumen Perjanjian KPBU
• Dokumen Pelelangan umum
• Dokumen Persetujuan Prinsip
• Dokumen Persetujuan Prinsip Dokumen Kelayakan
• Dokumen Perjanjian Penjaminan
• Dokumen Perjanjian Regres
OUTPUT:
Studi Pendahuluan
Daftar Prioritas Proyek
OUTPUT:
Prastudi Kelayakan
Proses Permohonan Kebutuhan
Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan
Pemerintah Pengajuan Penetapan Lokasi
Kajian Lingkungan Hidup/PJPK Izin Lingkungan
PROSES PENGADAAN TANAH
Tahap 1:
PERENCANAAN PROYEK KERJA SAMA
Tahap 2:
PENYIAPAN PROYEK KERJA SAMA
Tahap 3:
TRANSAKSI PROYEK KERJA SAMA
TAHAPAN PELAKSANAAN KPBU PRAKARSA PEMERINTAH

19. Pengajuan LOI,
jawaban LOI dan
penyusunan PraFS
Penilaian (layak
secara ekonomi
dan keuangan)
Surat Persetujuan
untuk meneruskan
penyusunan FS &
dokumen terkait
Menyusun FS
disertai dengan
dokumen terkait
Penilaian FS,
kelengkapan
dokumen dan
persyaratan PQ
Kajian (awal) Prastudi Kelayakan
terdiri dari:
a. kajian hukum dan kelembagaan;
b. kajian teknis;
c. kajian ekonomi dan komersial;
d. kajian lingkungan dan sosial;
e. kajian bentuk KPBU dalam
Penyediaan Infrastruktur;
f. kajian risiko;
g. kajian kebutuhan Dukungan
Pemerintah dan/atau Jaminan
Pemerintah; dan
h. kajian mengenai masalah yang
perlu ditindaklanjuti (out
standing issues).
Layak secara
ekonomi &
keuangan?
STOP
YA
TIDAK
Layak dan
BUS calon
pemrakarsa
mampu?
STOP
YA
TIDAK
Penetapan unsolicited
project dan BU
pemrakarsa
TAHAPAN GARIS BESAR PROSES KERJA SAMA ATAS PRAKARSA BADAN USAHA

20. PERSIAPAN PELAKSANAAN
1. Pelaksanaan
Prakualifikasi
2. Pelaksanaan
Pemilihan:
a. Pelelangan
b. Penunjukan
langsung
3. Penandatanganan
perjanjian
kerjasama
1. Pebentukan Panitia
Pengadaan
2. Konfirmasi kesiapan
proyek
3. Konfirmasi minat pasar
4. Penyusuanan jadwal
5. Penyusunan dokumen
pengadaan (rencana
dokumen PQ dan RFP)
6. Pengelolaan ruangan
data dan informasi
TAHAPAN PENGADAAN

21. KELEMBAGAAN YANG AKAN TERKAIT LANGSUNG
DENGAN KERJASAMA SPAM
1. Kementerian PUPR
2. Kementerian Keuangan (dalam hal adaVGF dan/atau PDF)
3. Pemerintah Kabupaten/Kota
4. DPRD Kabupaten/Kota
5. PT. PII (dalam hal ada penjaminan)
6. PDAM selaku PJPK
7. Badan Usaha Pelaksana
8. Panitia Pengadaan
9. Tim Penyiapan Kerjasama
10. Tim Manajemen/Monitoring Pelaksanaan Kerjasama

22. KEPALA DAERAH
PDAM (PJPK)
BADAN USAHA
PELAKSANA
Persetujuan
Perjanjian BOT
Pembayaran air curah
CONTOH HUBUNGAN KELEMBAGAAN
KERJASAMA BUSINESS TO BUSINESS
-TIM KERJASAMA
- PANITIA LELANG
-TIM MONEV

23. KEPALA DAERAH
PDAM (PJPK)
BADAN USAHA
PELAKSANA
Dukungan
Penugasan
Perjanjian BOT
Pembayaran air curah
DPRD
CONTOH HUBUNGAN KELEMBAGAAN KPBU
DENGAN DUKUNGAN DARI PEMERINTAH DAERAH
-TIM KERJASAMA
- PANITIA LELANG
-TIM MONEV
Persetujuan

24. PEMERINTAH INDONESIA
KEMENTERIAN
PUPR
KEMENTERIAN
KEUANGAN
WALIKOTA
SEMARANG
PDAM KOTA
SEMARANG
(PJPK)
BADAN USAHA
PELAKSANA
PT. PII
Dukungan
fisik
Dukungan
Penugasan
IzinPengusahaan(SIPA)
Perjanjian Regres
Dukungan Kelayakan (VGF)
Perjanjian BOT
Pembayaran air curah
Perjanjian
Penjaminan
DPRD
KOTA
SEMARANG
CONTOH HUBUNGAN KELEMBAGAAN KPBU
DENGAN DUKUNGAN PEMERINTAH
SPAM SEMARANG BARAT
-TIM KERJASAMA
- PANITIA LELANG
-TIM MONEV

25. K E S I M P U L A N
KERJASAMA SPAM DENGAN
POLA KPBU ... APABILA
KERJASAMAYANG
BERSANGKUTAN
MEMERLUKAN DUKUNGAN
PEMERINTAH
KERJASAMA SPAM DENGAN
POLA “B to B” … APABILA
KERJASAMAYANG
BERSANGKUTAN TIDAK
MEMERLUKAN DUKUNGAN
PEMERINTAH
PERATURAN PERUNDANG
UNDANGAN TENTANG KPBU
PERATURAN DIREKSI PDAM
TENTANG “B to B”

26. SEKIAN
DAN
TERIMA KASIH