hm

1. TUGAS PERTAMA
“PARADIGMA ADMINISTRASI PUBLIK”
OLEH:
ENGGA LIFT IRWANTO
NIM: 2220842001
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2022

6. Soal
Setelah membaca keempat artikel diatas, kemudia
n buatlah simpulan pemahaman anda tentang
paradigma Adm Publik dan kemukakan pendapat
anda apakah paradigma tersebut digunakan
sebagai dasar berfikir dalam pengelolaan
pemerintah kita?

7. JAWABAN:

8. Simpulan dari ketiga artikel
Paradigma dapat dikatakan sebagai suatu cara pandang yang fundamental, dilandasi nilai-nilai
tertentu, dan berisikan teori, konsep, asumsi, metodologi atau cara pendekatan yang dapat
dipergunakan sebagai suatu instrumen analisis untuk menanggapi suatu permasalahan, baik
dalam kaitan pengembangan ilmu maupun upaya pemecahan permasalahan praktis. Melalui
pemahaman ini maka cukup tepat apabila kajian tentang persepsi dan retrospeksi administrasi
publik ini menggunakan paradigma sebagai pendekatan analisis, mengingat bahwa tujuan
utama kajian ini adalah mengamati cara pandang para ahli terhadap permasalahan dan solusi
bidang administrasi publik sesuai dinamika perkembangannya.
Dalam dinamika perkembangan bidang ilmu administrasi publik telah muncul sejumlah
paradigma yang menggambarkan berbagai perubahan dan perbedaan dalam tujuan, teori, dan
metodologi serta nilai-nilai yang mendasari. Berikut akan dijelaskan beberapa paradigma
tersebut yang dapat dilihat dibawah ini.

9. 1. Konsepsi Paradigma Nicholas Henry
Nicholas Henry merumuskan lima paradigma berdasarkan pada focus
kepentingannya dan locus dimana secara institusional administrasi
dipraktekkan, yaitu :
• Dikotomi politik dan administrasi (1900- 1926).
• Prinsip-prinsip administrasi (1927-1937).
• Administrasi Negara sebagai ilmu politik (1950-1970).
• Administrasi Negara sebagai ilmu administrasi ( 1954-1970).
• Administrasi Negara sebagai administrasi negara (1970).

10. 2. Konsepsi Paradigma George Frederickson
George Frederickson merumuskan enam model paradigma
administrasi publik yang duraikan dari sudut teori, dalam arti
pengetahuan yang positif atau yang punya dasar empiris. Kelima
model tersebut adalah:
• Paradigma Birokrasi klasik
• Paradigma Birokrasi neo-klasik
• Paradigma Kelembagaan
• Paradigma hubungan kemanusiaan
• Paradigma pilihan public
• Paradigma administrasi negara baru

11. 3. Konsepsi Paradigma Mustopadidjaja
Mustopadidjaja, mencoba merumuskan empat paradigma yang lebih
merupakan teori dasar atau dasar-dasar bangunan teori yang
mengungkapkan konsep-konsep pokok, khususnya yang terdapat dalam
paradigma-paradigma yang dirumuskan Henry dan Frederickson
tersebut di atas. Keempat paradigma tersebut adalah:
• Paradigma Struktural-Fungsional
• Paradigma Perilaku
• Paradigma Sistemik
• Paradigma Kajian Kebijakan Publik

12. Pergeseran paradigma dalam ilmu pengetahuan tentu memiliki dasar yang
kuat. Pergeseran (Perubahan) paradigma merupakan suatu ilmu yang
dipahami sebagai perkembangan ilmu sehingga perubahan paradigma
tersebut memberikan gambaran betapa dinamisnya ilmu dan terus
berkembang sesuai dengan zamannya. Pergeseran ini dapat terjadi karena
adanya ketidakpuasan yang dirasakan akibat dari paradigma yang dijalankan
dengan bahasa lain bahwa perubahan paradigma ini diawali adanya
kegagalan dalam mengelola negara sehingga muncul paradigma baru
sebagai antitesa paradigma sebelumnya yang dianggap tidak sesuai dengan
harapan terutama dalam meberikan pelayan kepada masyarakat
(public service) dalam rangka mencapai kesejahteran masyarakat
(social welfare).

13. Dalam beberapa literatur, Pergeseran (Perubahan) paradigm dalam ilmu
administrasi publik dapat dilihat dalam beberapa fase seperti:
Old Publik Administration (OPA) disebut sebagai Administrasi Publik
Klasik/ Tradisional, New Publik Administrasi Publik (NPA) disebut
juga Administrasi Publik Baru, New Publik Management (NPM)
disebut juga Paradigma Reinventing Government, New Publik Service
(NPS), Good Governance (GG), dan Sound Governance (SG).

14. Kemukakan pendapat anda apakah paradigma
tersebut digunakan sebagai dasar berfikir dalam
pengelolaan pemerintah kita?

15. JAWABAN:

16. Ya, Salah satu contohnya adalah paradigma Good Governance (GG)
digunakan sebagai dasar berfikir dalam pengelolaan BUMN yang
mengarahkan pada peningkatan daya saing, pengembangan usaha dan
penciptaan peluang-peluang baru melalui manajemen yang dinamis profesi
onal untuk dapat berkompetisidalam memasuki era globalisasi saat ini,
disamping itu juga keleluasaan perusahaan menjadi hal penting dalam
upaya mencapai apa yang menjadi tujuannya. Dalam kerangka inilah,
upaya implementasi prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan BUMN
merupakan kata kunci dan langkah yang rasional. Praktik - praktik yang
kurang terpuji akibat belum adanya standar etika bisnis dapat membuat
situasi ekonomi semakin memburuk. Oleh karena itu, praktik-praktik bisnis
dengan standar etika dan transparansi, independensi, akuntabilitas,
responsibilitas dan fairness serta profesionalisme dalam pengelolaan
perusahaan perlu terus didorong agar perkembangan BUMN senantiasa
diikuti dengan perangkat praktik-praktik GCG yang memadai.

17. Penerapan good corporate governance pada suatu BUMN dapat dilihat dari
prinsip-prinsip penerapan praktek GCG itu sendiri. Di Indonesia saat ini atur
an main mengenai GCG pada BUMN diatur dalam Keputusan Menteri
Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola
Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor
: PER-09/MBU/2012. Pengaturan mengenai GCG sendiri bukan merupakan
hal yang baru, sebelumnya pengaturan tentang GCG sudah pernah ada dan
diupayakan ke arah ini, yaitu dengan keluarnya Surat Keputusan Meneg
Pendayagunaan BUMN No. 23 Tahun 1998 yang mewajibkan transparansi
di kalangan manajemen BUMN. Selanjutnya, disusul dengan keluarnya Surat
Keputusan Nomor: KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek GCG
pada BUMN. Dengan demikian, prinsip penerapan GCG pada BUMN yang
sudah dicanangkan dalam keputusan menteri tersebut harus dapat diarahkan
pada pengelolaan BUMN yang lebih kompetitif.

18. Tujuan penerapan prinsip-prinsip GCG pada BUMN dapat dilihat dalam Pasal 4 Keputusan
Menteri Negara BUMN Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola
Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN, yaitu untuk:
I. Mengoptimalkan nilai BUMN agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik
secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan
keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan BUMN;
II. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien, dan efektif, serta
memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Persero/Organ Perum;
III. Mendorong agar Organ Persero/Organ Perum dalam membuat keputusan dan
menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap
peraturan perundang undangan,serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial
BUMN terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar
BUMN;
IV. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional;
V. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

19. TERIMAKASIH