Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Digital Dictatorship dan UU ITE

Download to read offline

Social Dilemma
Analisis laporan kasus UU ITE.
Cyber troops and computational propaganda
Response publik (netizen) tentang “Pemerintah minta dikritik.”
Response terhadap (revisi) UU ITE.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to like this

Digital Dictatorship dan UU ITE

  1. 1. DIGITAL DICTATORSHIP IMPLEMENTASI UU ITE DAN RESPONS PUBLIK Ismail Fahmi, Ph.D. Director PT. Media Kernels Indonesia (Drone Emprit) Lecturer at the University of Islam Indonesia WEBINAR PMII 22 SEPTEMBER 2021
  2. 2. 2 1992 – 1997 S1, Teknik Elektro, ITB 2003 – 2004 S2, Information Science, Universitas Groningen, Belanda 2004 – 2009 S3, Information Science, Universitas Groningen, Belanda 2000 – 2003 Inisiator IndonesiaDLN (Digital Library Network pertama di Indonesia) Mengembangkan Ganesha Digital Library (GDL) Mendirikan Knowledge Management Research Group (KMRG) ITB Membangun Digital Library ITB 2009 – Sekarang Engineer di Weborama, Perusahaan berbasis big data (Paris/Amsterdam) 2014 – Sekarang Founder PT. Media Kernels Indonesia, a Drone Emprit Company 2015 – Sekarang Konsultan Perpustakaan Nasional, Inisiator Indonesia OneSearch 2017 – Sekarang Dosen Tetap Magister Teknik Informatika Universitas Islam Indonesia Ismail Fahmi, Ph.D. Ismail.fahmi@gmail.com Founder Media Kernels Indonesia
  3. 3. AGENDA • Social Dilemma • Analisis laporan kasus UU ITE. • Cyber troops and computational propaganda • Response publik (netizen) tentang “Pemerintah minta dikritik.” • Response terhadap (revisi) UU ITE. 3
  4. 4. DIGITAL DICTATORSHIP 4 Digital dictatorship - Sebuah kekuatan yang mampu mengarahkan dan mengendalikan selera, pikiran dan tindakan melalui program algoritma yang bekerja melalui gawai kita.
  5. 5. #SOCIALDILEMMA
  6. 6. DISINFORMATION-FOR-PROFIT BUSINESS MODEL Logic dalam sistem rekomendasi di Twitter dan Facebook lebih memberi kemudahan bagi berita kontroversial untuk menyebar lebih cepat dari berita benar. Di Twitter hingga 6x lebih cepat. Mereka dapat profit. ~ The Social Dilemma, Film (Netflix) 6
  7. 7. AI SECARA OTOMATIS BELAJAR DARI PERILAKU Ternyata model yg dihasilkan algoritma ini membuat perilaku membagi disinformasi itu jauh lebih mudah dilakukan, daripada perilaku mencari dan menyebarkan kebenaran. 7
  8. 8. AI MENGHASILKAN MODEL YANG BIAS Bias terhadap disinformasi lebih berat dari pada terhadap kebenaran. Kenapa? Karena disinformasi memicu kontroversi, menaikkan atensi, dan memberi keuntungan besar pada platform. Semakin untung, semakin bias. 8
  9. 9. CHECKMATE ON HUMANITY • Perusahaan ingin untung. • Bisnis model dibuat. • Model yg menarik attention dan screen time yg paling menjual. • Attention tinggi didapat dari polarisasi, radikalisasi, outrage. • Checkmate! 9
  10. 10. ATTENTION ECONOMY 10
  11. 11. MOBOKRASI DALAM SOSIAL MEDIA 11
  12. 12. DEEP POLARIZATION 12 Polarization Polarization Polarization INDONESIA
  13. 13. BAGAIMANA MELAWAN AI DI SOCIAL MEDIA? • Matikan semua "notifications" di HP; • jangan pernah ngeklik rekomendasi video, post, twit, dari platform; • cari dan pilih sendiri informasi yang ingin dibaca; • follow juga orang2 yang anda tidak sependapat; • batasi HP dan sosmed buat anak2; • let's talk. 13
  14. 14. CYBER TROOPS & COMPUTATIONAL PROPAGANDA
  15. 15. COMPUTATIONAL PROPAGANDA 15 Since 2012 until now, we have seen bots, algorithms and other forms of automation are used by political actors in countries around the world to manipulate public opinion over major social networking platforms, such as Twitter, Facebook, Instagram, and YouTube.
  16. 16. CYBER TROOPS 16 CYBER TROOPS: government, military or political party teams committed to developing or manipulating public opinion over social media.
  17. 17. THE PURPOSES OF CYBER TROOPS AND COMPUTATIONAL PROPAGANDA 17 Manipulates public opinion to promote the interests of government, opposition, or trolls. Interests Interests TROLLS Interests
  18. 18. 18 FACEBOOK TWITTER
  19. 19. 19 FACEBOOK TARGETING
  20. 20. SOCIAL NETWORK DURING DEBATE WITH TOPICS 02 01 01 EXTRA CYBER TROOPS
  21. 21. ONLINE NEWS: INFORMATION ARBITRAGE MEDIA
  22. 22. ISU-ISU TENTANG JOKOWI Unfulfilled Promises Claiming other’s works Anti Islam and Ulama PKI China Leadership
  23. 23. PRO-KONTRA TENTANG JOKOWI
  24. 24. ISU-ISU TENTANG PRABOWO Hoaxes Lack of experiences Religion Khilafah Temperamental Human Rights
  25. 25. PRO-KONTRA TENTANG PRABOWO
  26. 26. GOVERNMENT’S RESPONSE
  27. 27. SINGAPORE’S APPROACH TO COUNTERING ONLINE FALSEHOOD 1. Defamation Act 2. Sedition Act 3. Protection from Harassment Act (POFHA) 4. Protection from Online Falsehoods & Manipulation Act (PFMA) INFLUENCE OPERATION 1. Political Donation Act 2. Maintenance of Religious Harmony Act 3. Internal Security Act 27
  28. 28. POFHA (FOR PUBLIC) 28
  29. 29. POFMA (FOR PLATFORM) 29
  30. 30. INDONESIA’S APPROACHES • UU ITE • Internet Throttling • Multi-stakeholder Fact-checking and Public Literacy 30
  31. 31. ANALISIS LAPORAN KASUS UU ITE
  32. 32. 32
  33. 33. 33
  34. 34. 34
  35. 35. 35
  36. 36. REVISI UU ITE TIDAK MASUK PROLEGNAS PRIORITAS 2021 36 FGD Kemenko Polhukam 9 MARET 2021
  37. 37. RESPONS TERHADAP “PEMERINTAH MINTA DIKRITIK”
  38. 38. TREN “KRITIK” 38
  39. 39. TREN BERITA TENTANG “KRITIK” 39 Minta Dikritik Masih takut mengritik
  40. 40. ANALISIS EMOSI “KRITIK” (8-9 FEB 2021) 40 Tidak percaya akan aman Takut kritik dianggap hate
  41. 41. RESPONSE TERHADAP “(REVISI) UU ITE”
  42. 42. TREN RESPONSE PUBLIK THD “REVISI UU ITE” 42 Pernyataan Presiden Edaran Kapolri Ragu akan diseriusi
  43. 43. ANALISIS EMOSI TERKAIT “UU ITE” 43 Suasana batin “takut” dominan Cukup terkejut dengan wacana revisi Harapan revisi Ragu revisi diseriusi Marah melihat dampak UU ITE
  44. 44. TOP NARASI /1 44
  45. 45. TOP NARASI /2 45
  46. 46. TOP HASHTAGS 46
  47. 47. TOPIK BERITA: BERAGAM RESPONSE 47
  48. 48. SNA “UU ITE”: PUBLIK PRO REVISI SANGAT BESAR 48 PRO REVISI UU ITE PRO PEMERINTAH MEDIA OPOSISI NGO & AKTIVIS PUBLIK PUBLIK PUBLIK
  49. 49. SNA: PERAN MEDIA SANGAT PENTING 49 MEDIA
  50. 50. CONTOH PRO REVISI UU ITE 50
  51. 51. CONTOH KONTRA 51
  52. 52. TOP 45 INFLUENCERS: MEDIA, NGO, PRO-KONTRA 52
  53. 53. PENUTUP
  54. 54. KESIMPULAN • UU ITE masih sangat dibutuhkan namun perlu direvisi. • Harapan publik atas revisi UU ITE sangat besar. Nuansa rasa “takut” atas UU ITE dirasakan oleh publik. • Publik menyambut baik dibukanya opsi revisi UU ITE oleh Presiden Jokowi. • Dilihat dari peta SNA, pro-kontra atas revisi UU ITE memiliki korelasi kuat antara cluster Pro Pemerintah – cenderung kontra revisi UU ITE – dan cluster Non Pemerintah (publik, aktivis, oposisi, NGO) – conderung pro revisi. • Media memiliki peran penting dalam membangun percakapan dan narasi khususnya di kalangan publik. • Analisis emosi atas respon publik terhadap pernyataan presiden Jokowi untuk mengritik pemerintah dan revisi UU ITE selalu diwarnai oleh “trust” dalam arti ragu atau bahkan tidak percaya itu akan dijalankan. • Ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk serius menindaklanjuti pernyataan presiden tidak hanya dengan membuat petunjuk implementasi, tetapi dengan revisi seperti masukan dari banyak pihak. 54
  55. 55. THANK YOU FOR LISTENING 55

Social Dilemma Analisis laporan kasus UU ITE. Cyber troops and computational propaganda Response publik (netizen) tentang “Pemerintah minta dikritik.” Response terhadap (revisi) UU ITE.

Views

Total views

213

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

9

Actions

Downloads

20

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×