Social Dilemma
Analisis laporan kasus UU ITE.
Cyber troops and computational propaganda
Response publik (netizen) tentang “Pemerintah minta dikritik.”
Response terhadap (revisi) UU ITE.
ANALISIS TRENDING TOPIC HARIAN INDONESIA DAN CAPRES 02
REVISI UU ITE
1. DIGITAL DICTATORSHIP
IMPLEMENTASI UU ITE DAN
RESPONS PUBLIK
Ismail Fahmi, Ph.D.
Director PT. Media Kernels Indonesia (Drone Emprit)
Lecturer at the University of Islam Indonesia
WEBINAR PMII
22 SEPTEMBER 2021
2. 2
1992 – 1997 S1, Teknik Elektro, ITB
2003 – 2004 S2, Information Science, Universitas Groningen, Belanda
2004 – 2009 S3, Information Science, Universitas Groningen, Belanda
2000 – 2003 Inisiator IndonesiaDLN (Digital Library Network pertama di Indonesia)
Mengembangkan Ganesha Digital Library (GDL)
Mendirikan Knowledge Management Research Group (KMRG) ITB
Membangun Digital Library ITB
2009 – Sekarang Engineer di Weborama, Perusahaan berbasis big data (Paris/Amsterdam)
2014 – Sekarang Founder PT. Media Kernels Indonesia, a Drone Emprit Company
2015 – Sekarang Konsultan Perpustakaan Nasional, Inisiator Indonesia OneSearch
2017 – Sekarang Dosen Tetap Magister Teknik Informatika Universitas Islam Indonesia
Ismail Fahmi, Ph.D.
Ismail.fahmi@gmail.com
Founder Media Kernels Indonesia
3. AGENDA
• Social Dilemma
• Analisis laporan kasus UU ITE.
• Cyber troops and computational propaganda
• Response publik (netizen) tentang “Pemerintah minta dikritik.”
• Response terhadap (revisi) UU ITE.
3
4. DIGITAL DICTATORSHIP
4
Digital dictatorship - Sebuah
kekuatan yang mampu
mengarahkan dan
mengendalikan selera, pikiran
dan tindakan melalui program
algoritma yang bekerja melalui
gawai kita.
6. DISINFORMATION-FOR-PROFIT BUSINESS MODEL
Logic dalam sistem rekomendasi di Twitter dan Facebook lebih memberi kemudahan bagi
berita kontroversial untuk menyebar lebih cepat dari berita benar. Di Twitter hingga 6x lebih
cepat. Mereka dapat profit. ~ The Social Dilemma, Film (Netflix)
6
7. AI SECARA OTOMATIS BELAJAR DARI PERILAKU
Ternyata model yg dihasilkan algoritma ini membuat perilaku membagi disinformasi itu
jauh lebih mudah dilakukan, daripada perilaku mencari dan menyebarkan kebenaran.
7
8. AI MENGHASILKAN MODEL YANG BIAS
Bias terhadap disinformasi lebih berat dari pada terhadap kebenaran. Kenapa? Karena disinformasi
memicu kontroversi, menaikkan atensi, dan memberi keuntungan besar pada platform. Semakin
untung, semakin bias.
8
9. CHECKMATE ON HUMANITY
• Perusahaan ingin untung.
• Bisnis model dibuat.
• Model yg menarik attention dan screen time yg paling menjual.
• Attention tinggi didapat dari polarisasi, radikalisasi, outrage.
• Checkmate!
9
13. BAGAIMANA MELAWAN AI DI SOCIAL MEDIA?
• Matikan semua "notifications" di HP;
• jangan pernah ngeklik rekomendasi video, post, twit,
dari platform;
• cari dan pilih sendiri informasi yang ingin dibaca;
• follow juga orang2 yang anda tidak sependapat;
• batasi HP dan sosmed buat anak2;
• let's talk.
13
15. COMPUTATIONAL PROPAGANDA
15
Since 2012 until now, we
have seen bots, algorithms
and other forms of
automation are used by
political actors in countries
around the world to
manipulate public opinion
over major social
networking platforms, such
as Twitter, Facebook,
Instagram, and YouTube.
16. CYBER TROOPS
16
CYBER TROOPS: government,
military or political party teams
committed to developing or
manipulating public opinion
over social media.
17. THE PURPOSES OF CYBER TROOPS AND
COMPUTATIONAL PROPAGANDA
17
Manipulates public opinion to
promote the interests of
government, opposition, or
trolls.
Interests Interests
TROLLS
Interests
54. KESIMPULAN
• UU ITE masih sangat dibutuhkan namun perlu direvisi.
• Harapan publik atas revisi UU ITE sangat besar. Nuansa rasa “takut” atas UU ITE
dirasakan oleh publik.
• Publik menyambut baik dibukanya opsi revisi UU ITE oleh Presiden Jokowi.
• Dilihat dari peta SNA, pro-kontra atas revisi UU ITE memiliki korelasi kuat antara
cluster Pro Pemerintah – cenderung kontra revisi UU ITE – dan cluster Non
Pemerintah (publik, aktivis, oposisi, NGO) – conderung pro revisi.
• Media memiliki peran penting dalam membangun percakapan dan narasi khususnya
di kalangan publik.
• Analisis emosi atas respon publik terhadap pernyataan presiden Jokowi untuk
mengritik pemerintah dan revisi UU ITE selalu diwarnai oleh “trust” dalam arti ragu
atau bahkan tidak percaya itu akan dijalankan.
• Ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk serius menindaklanjuti pernyataan
presiden tidak hanya dengan membuat petunjuk implementasi, tetapi dengan revisi
seperti masukan dari banyak pihak.
54