Percakapan mengenai RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) sebagian besar bersifat negatif. Warga net menolak disahkannya RUU KKS dalam periode ini karena dianggap perlu pembahasan lebih lanjut mengenai aspek-aspek yang diatur dalam RUU tersebut. Sementara itu, BSSN dan Ketua DPR memberikan pandangan positif dan menargetkan pengesahan RUU KKS pada akhir September 2019. Namun, anggota Komisi I D

1. @ismailfahmi @DroneEmprit_Live @droneemprit pers.droneemprit.id
RUU Keamanan dan
Ketahanan Siber
4-13 Agustus 2019

2. Narasi
RUU Kamtam Siber, Penting Tetapi Jangan Tergesa-gesa
Pada awal Agustus 2019, DPR mengeluarkan draft RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS).
RUU ini kemudian menjadi perdebatan publik dan mengundang komentar dari berbagai pakar dan
perwakilan berbagai organisasi.
Bagaimana media dan publik melihat RUU KKS ini? Drone Emprit memonitor percakapan dan
pemberitaan di media online, Twitter, Facebook, Instagram, dan Youtube. Menggunakan kata kunci
“RUU” yang di dalamnya harus mengandung kata kunci (filter) “siber, kks, kamtansiber.” Data
diambil sejak tanggal 1 sd 14 Agustus 2019.
TREN DAN VOLUME
Pada awal bulan, percakapan tentang RUU KKS ini sangat kecil. Tren mulai naik pada tanggal 7
Agustus, ketika Elsam mengadakan diskusi publik tentang “Meneropong Arah Kebijakan Keamanan
Siber Indonesia” di Gedung Perpustakaan Nasional. Pada tanggal itu, terdapat 136 percakapan di
Twitter dan hanya 41 mention di Media Online. Namun hari berikutnya, media lebih banyak
memberitakan dengan 108 mention, dan Twitter hanya 81 mention.
Tren naik paling tinggi pada tanggal 12 Agustus, saat BSSN mengadakan simposium RUU KSS ini di
Hotel Borobudur. Acara yang mengundang stakeholder yang lebih luas ini menghasilkan 753
mention di Twitter dan 235 mention di media online.
Hari berikutnya, 13 Agustus, tren turun namun masih cukup tinggi, karena ada diskusi publik di DPR.
Kedua acara ini menghasilkan 433 mention di Twitter dan 189 mention di media online.

3. SENTIMEN NEGATIF TINGGI
RUU KKS ini ternyata mendapat response yang cenderung sangat negatif. Terdapat 70% pecakapan
negatif, 14% positif, dan 16% netral. Prosentasi positif yang tinggi hanya di media online (29%), itu
pun karena isi berita yang mengutip pernyataan optimis dari BSSN dan ketua DPR yang yakin RUU
KKS bisa disahkan tahun ini.
Di kanal Twitter, Facebook, Instagram dan YouTube tampak sangat negatif. Kanal media sosial
tersebut kebanyakan berisi opini publik dan sedikit sekali amplifikasi suara dari BSSN maupun ketua
DPR.
SNA
Peta SNA (Social Network Analysis) percakapan di Twitter memperlihatkan tidak adanya polariasi
warganet seperti yang biasa kita lihat dalam pembahasan soal isu politik. Para influencer dan buzzer
yang biasa muncul saat kampanye pilpres dari kedua paslon juga tidak tampak. Kebanyakan oleh
akun aktifis, media dan akun-akun yang tidak terkenal. Mereka mengangkat tagar #TolakRUUKKS.
Akun BSSN juga tampak dalam SNA, namun kurang mendapat amplifikasi, dan tidak tampak adanya
interaksi dengan akun-akun yang ramai menolak. Mungkin karena sifat dari akun BSSN adalah resmi
dan informatif, sehingga tidak fokus dalam membangun interaksi.
Seharusnya, mengingat RUU KKS ini sangat penting bagi BSSN dan terdapat banyak keraguan,
pertanyaan, dan kritikan dari publik, interaksi dengan mereka perlu lebih intensif. Narasi yang
menjelaskan aspek penting dalam RUU yang menjadi sumber kritikan perlu dibuat.

4. INFLUENCER
Dari top 5 influencer di Twitter yang paling besar mendapat interaksi (retweet + reply), akun BSSN berada dalam posisi ke-5 (11 interaksi) dan bersentimen positif
terhadap RUU KKS. Yang tertinggi adalah akun @hsuf (Harry Sufehmi) sebagai wakil dari Mafindo yang hadir dalam simposium RUU KKS. Serial twit yang dibuatnya
mendapat response paling banyak dengan 152 interaksi. Narasinya bersentimen negatif. Akun lainnya tidak terlalu terkenal.
Tak tampak akun-akun top influencer lain yang ikut membahas RUU KKS. Ini memperlihatkan isu penting terkait RUU dan keamanan siber merupakan isu “elitis” yang
hanya bisa dipahami oleh kalangan yang sangat terbatas. Seperti kalangan akademisi, aktivis, legal, dan asosiasi yang kepentingannya bisa terdampak oleh RUU ini.
Publik biasa cenderung tidak paham, sehingga tidak bisa ikut terlibat aktif dalam pembahasan RUU ini, juga terhadap RUU lain pada umumnya. Meski hanya di kanal
sosial.
NARASI PENOLAKAN
Sebenarnya apa yang menjadi narasi publik dalam penolakan mereka? Dari status yang paling banyak diretweet, kita bisa lihat poin-poin keberatan mereka. Twit yang
paling banyak diresponse adalah dari akun @hsuf (Harry Sufehmi) berikut ini.
Harry Sufehmi @hsuf: [thread] Lagi di acara diskusi publik RUU KKS (Keamanan & Ketahanan Siber). Kok banyak yang terasa aneh ya. RUU KKS :
https://t.co/4wU41Ars2b 12/Aug/2019 12:05 WIB (184 retweet)
Harry Sufehmi @hsuf: Dibandingkan EU & Amerika, RUU KKS ini jadi nampak cukup beda. Apalagi mendengar bahasannya di saat tanya-jawab utama. Sebagian
rekaman sesi, termasuk komplain bahwa ini seharusnya bernama "RUU Siber" - bukan KKS : https://t.co/1IAu8zQeME 12/Aug/2019 12:34 WIB
Harry Sufehmi @hsuf: RUU KKS ini ada potensi masalah nampaknya. Saya konsultasi dulu ke kawan-kawan. 12/Aug/2019 14:20 WIB
Disamping serial twit di atas, twit lain yang mendapat banyak response adalah sebagai berikut.
Rizki | リズキ @tilehopper: I'm reading RUU KKS (Ketahanan dan Keamanan Siber) this shit is super weird. Banyak yang kayaknya salah paham disengaja atau tidak. I'll
tweet as I read through the draft. 12/Aug/2019 20:18 WIB.
@hermana_t: UU Kamtansiber terus memicu kontroversi dan kegaduhan di masyarakat. Langkah BSSN yg berencana menggelar simposium dipertanyakan. Komisi I DPR
yg melakukan pembahasan RUU itu sdh menyatakan tdk mungkin dpt disahkan dlm periode berjalan. https://t.co/yfAhrPP3hi 11/Aug/2019 19:53 WIB
Maria Camilla @MariaCamilla108: Sebelum, sedang, atau setelah? Nah AFDI Nilai RUU Kamtansiber Tak Jelas https://t.co/wYTzSpAuGh #UsutTuntasPenumpangGelap
@idtodaydotco 13/Au
Ilham A.B.C.D.E @ilhamassidiqy: Sejak munculnya UU ITE si pasal karet, Muncul lagi RUU Kemanan Siber. Menurut pasal 68,69,70 RUU tersebut,dengan membuat
workshop tentang Pentest lalu membagi tool semacam OWASP, anda bisa dipenjara 10 tahun Indonesia banyak mengalami kemajuan dalam bidang kemunduran
https://t.co/hgHzmadm1q 11/Aug/2019 10:59 WIB g/2019 14:40 WIB

5. Situs Radar Malang sepertinya serius dalam memberi kritik terhadap RUU KKS.
Berikut ini serial twit atas berita yang dibuatnya.
radar_malang @radar_malang: Tunda Saja., RUU Kamtansiber Berpotensi Tumpang
Tindih dan Membingungkan https://t.co/xsRXyhvo60 https://t.co/lLl1y8SmvE
12/Aug/2019 05:45 WIB.
radar_malang @radar_malang: DPR Pesimistis RUU Kamtansiber Tuntas Tahun Ini
https://t.co/wYtKamMKD1 https://t.co/98zOijDdf2 10/Aug/2019 02:15 WIB.
radar_malang @radar_malang: RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Belum Layak
Disahkan https://t.co/AnxRJpkgef https://t.co/Aes3dAKeLt 14/Aug/2019 07:25 WIB.
Selain Radar Malang, berikut ini headline dari situs-situs media online yang dishare
di Twitter yang berisi banyak kritikan terhadap RUU KKS.
GELORA NEWS @geloraco: AFDI Nilai RUU Kamtansiber Tak Jelas Arah
https://t.co/Cji4wbuQGq 13/Aug/2019 09:42 WIB.
MERDEKA @merdekadotcom: RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Berpotensi
Rusak Hubungan Antarlembaga https://t.co/GPsuwrHCoh 6/Aug/2019 07:49 WIB.

6. MERDEKA @merdekadotcom: RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Berpotensi Rusak
Hubungan Antarlembaga https://t.co/GPsuwrHCoh 6/Aug/2019 07:49 WIB.
Republik Merdeka @rmol_id: Jika Dipaksakan RUU Kamtansiber Bikin Anggaran Boros
#KlikRMOLID #RepublikMerdeka https://t.co/YBOM6CMcWx 6/Aug/2019 23:30 WIB.
Kompas.com @kompascom: DPR dan pemerintah diminta tak terburu-buru untuk
membentuk RUU Keamanan dan Ketahanan Siber. https://t.co/iymalOkksW
12/Aug/2019 17:09 WIB.
Republika.co.id @republikaonline: Aktifis dari organisasi keamanan siber mengkritisi RUU
Keamanan dan Ketahanan Siber https://t.co/l1NLrvnDso 13/Aug/2019 05:15 WIB.
JPNN.com @jpnncom: Perlu ada pendalaman kembali terhadap draft RUU Kamtansiber
yang belakangan diketahui merupakan insiatif DPR. #RUUKamtansiber
https://t.co/897eU9wgzn 6/Aug/2019 00:16 WIB.
GATRA.com @GATRA_News: Komisi I: RUU Kamtansiber Tidak Akan Selesai Tahun Ini
https://t.co/qElNAB4n2Y 9/Aug/2019 23:55 WIB.
Alineadotid @alineadotid: RUU Kamtansiber sudah diputuskan menjadi inisiatif DPR.
Nantinya, lembaga yang punya kewenangan menjalankan peraturan itu adalah Badan
Siber dan Sandi Negara (BSSN). Akan tetapi, RUU ini memancing polemik. 8/Aug/2019
18:20 WIB

7. Pandangan positif terhadap RUU KKS ini sebagian besar berangkat dari penjelasan BSSN dan Ketua DPR.
Seperti diperlihatkan dalam twit berikut ini.
Alvaro_Tampoe✨ @Alvaro_Tampoe: BSSN: RUU Keamanan Siber Harus Rampung Tahun Ini
https://t.co/zDliwfIIaP 13/Aug/2019 13:53 WIB.
BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA @BSSN_RI: Kepala BSSN didampingi Wakil Kepala BSSN, Ketua DPR-
RI, dan Perwakilan ELSAM dalam konferensi pers Simposium Nasional RUU Keamanan dan Ketahanan Siber.
https://t.co/5UmzmiKUs7 12/Aug/2019 11:25 WIB.
BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA @BSSN_RI RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS) dan
Perlindungan Data Pribadi (PDP) harus ada sinkronisasi tentang batasan-batasannya agar dapat diterapkan
secara maksimal demi Ketahanan Siber Negara. https://t.co/H912UmjVjq 7/Aug/2019 21:45 WIB.
Kompas.com @kompascom "Jadi RUU Siber (RUU Keamanan dan Ketahanan Siber) ini sudah masuk
Prolegnas 2019 dan akan kami selesaikan di akhir September," kata Ketua DPR. https://t.co/k5QIqlV3s7
12/Aug/2019 12:42 WIB.
Bambang Soesatyo Quotes @BamsoetQuotes Bambang Soesatyo (Ketua DPR RI) menargetkan pengesahan
RUU Keamanan dan Ketahanan Siber akan rampung akhir September mendatang, sebab menurutnya RUU
ini adalah jaminan di tengah potensi serangan terhadap pertahanan negara. https://t.co/wj2wdLqj5s
12/Aug/2019 13:17 WIB.
Dari data percakapan di atas, dapat disimpulkan bahwa RUU KKS ini masih kontroversial. Pendapat yang
mendukung dan positif hanya datang dari Ketua DPR dan BSSN. Bahkan anggota DPR dari komisi 1 pun
pesimis RUU ini bisa diselesaikan dalam periode sekarang.
Mayoritas publik mengharapkan pembahasan lebih dalam, lebih detail, dan melibatkan lebih banyak pihak
sebelum RUU ini disahkan. Aspek yang diatur dalam RUU ini cukup kompleks, melibatkan irisan dengan
tupoksi lembaga negara lain. Juga aspek hak asasi manusia, kekhawatiran adanya hambatan atas kreativitas
publik, dan kemungkinan kriminalisasi yang tidak perlu.

8. MEME DAN KAMPANYE TAGAR #TolakRUUKKS
Di antara tagar yang paling banyak digunakan dalam percakapan di Twitter,
#TolakRUUKKS nomor dua yang paling tinggi. Penggunaan tagar ini
memperlihatkan adanya kampanye khusus yang dilakukan oleh sekelompok
warganet. Pesan mereka jelas, yaitu menolek RUU KKS. Penolakan ini bisa diartikan
sebagai menolak kalau disahkan dalam periode sekarang, sesuai narasi yang
disampaikan dalam headline berita yang banyak dishare.
Jika diamati meme atau gambar yang banyak dishare di Twitter dan Instagram,
tampak adanya upaya serius dalam membuat materi meme tersebut. Beberapa
meme sengaja dibuat, dengan pesan berupa pendapat dari para pegiat internet.
Seperti Ardi Sutedja (ICSF), Pratama Persadha (CISSRec), Jerry Sambuaga (Komisi I
DPR RI), juga dari asosiasi seperti AFDI (Asosiasi Forensik Digital Indonesia). Semua
menyatakan sentimen yang negatif atas RUU KKS ini.

9. TOPIK BERITA ONLINE
Agak berbeda dengan media sosial, narasi dalam media online memiliki proporsi sentimen positif
atau netral yang relatif lebih besar. Meskipun sentimen negatif masih tetap tinggi. Ini karena media
online cenderung mengcover narasi dari kedua pihak yang berbeda pendapat terhadap RUU KKS ini.
Perkembangan narasi dalam media online bisa dilihat dalam 3 tahap, sesuai dengan adanya acara
publik yang membahas RUU ini.
Pertama setelah tanggal 7 Agustus, pertama kali diadakannya pembahasan publik atas RUU KKS
oleh Elsam di Perpustakaan Nasional. Narasinya cenderung positif, dimana Kominfo dan BSSN
menyampaikan pentingnya RUU KKS ini. Kominfo mendukung RUU KKS untuk melengkapi UU ITE.
Direktur Proteksi Pemerintah Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Ronald Tumpal mengatakan RUU
Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS) penting disahkan DPR tahun ini.
Kedua, pada tanggal 12 Agustus, saat simposium RUU KKS yang diadakan BSSN. Setelah
simposium, bukannya sentimen positif yang muncul, namun pemberitaan yang banyak didominasi
oleh para pegian cyber security yang muncul dalam media online. Beberapa headline yang diangkat
antara lain: Pegiat Cyber Security Bongkar Kelemahan RUU Kamtansiber, Dewan Pakar Siber: RUU
Kamtansiber Tumpang Tindih dan Membingungkan, RUU Kamtansiber Hambat Inovasi dan
Kreatifitas Mahasiswa, dll.
Ketiga, pada tanggal 13 Agustus, saat diadakan diskusi publik di DPR. Sama seperti setelah
simposium, keraguan akan bisa disahkannya RUU KKS pada periode sekarang semakin kecil.
Anggota Komisi I DPR mengharapkan RUU ini dibahas lebih dalam dan detail lagi. Dan itu tidak
mungkin dalam waktu singkat. Beberapa headline yang mengutip pendapat anggota Komisi I DPR
adalah sebagai berikut: Antisipasi Terjadinya Serang Siber, Komisi I Sarankan RUU KKS Mesti
Didalami; DPR Pesimistis RUU Kamtansiber Tuntas 2019; RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Belum
Layak Disahkan.

10. ANALISIS
Dari data yang dikumpulkan Drone Emprit dari media online dan media sosial di atas,
yang narasinya banyak berasal dari para pakar keamanan siber, anggota Komisi I DPR,
dan asosiasi yang terkait menunjukkan bahwa harapan BSSN dan Ketua DPR agar RUU
KKS bisa disahkan dalam periode sekarang tampaknya cukup berat. Dibutuhkan
pembahasan yang lebih detail dengan berbagai pihak, mungkin secara marathon agar
target pengesahan segera bisa tercapai.
Namun, jika dipaksakan seperti di atas, akibatnya penyusunan akan tergesa-gesa.
Kemungkinan adanya lobang, kekurangan, dan masalah di kemudian hari akan sangat
besar. Untuk menghasilkan UU yang baik, diperlukan waktu yang cukup dan pelibatan
stake holder yang luas.
RUU KKS ini belakangan diketahui merupakan inisiatif dari DPR. Namun anggota Komisi
I DPR sendiri menilai bahwa RUU ini masih membutuhkan pembahasan lebih dalam, dan
pesimis bisa disahkan segera. Di samping itu, tidak ada aktivis dan pakar keamanan
siber yang berpandangan bahwa RUU KKS ini sudah mendekati sempurna atau siap
untuk disahkan, bahkan sebaliknya hampir semua sepakat banyaknya kekurangan di
sana. Ini memperlihatkan semakin beratnya perjalanan RUU KKS untuk disahkan sesuai
rencana semula.

11. KESIMPULAN
Secara prinsipal, tidak ada penolakan akan perlunya UU Keamanan Siber. Yang ada
adalah penolakan jika RUU KKS disahkan dalam periode ini, karena dianggap
tergesa-gesa dan masih banyak kekurangannya.
Mempertimbangkan response pakar, publik, juga pendapat dari anggota Komisi I
DPR itu sendiri, maka yang paling bijak dilakukan oleh BSSN dan DPR adalah
menunda pengesahan RUU KKS. Dan sebaiknya setelah ini dilakukan konsultasi
dengan semua pihak terkait secara lebih dalam dan intensif. Jangan sampai setelah
disahkan, kemudian muncul kebutuhan untuk melakukan revisi, seperti yang terjadi
dengan UU ITE.

12. Tren dan Volume Percakapan
Diskusi Elsam & ICT Watch
Di Perpusnas
Simposium BSSN
RUU KKS
Diskusi
RUU KKS di DPR

13. Analisis Sentimen RUU KKS

14. SNA RUU KKS

15. Top Influencers

16. Top Hashtags

17. Most Retweeted /1

18. Most Retweeted /2

19. Top Meme di Twitter /1

20. Top Meme di Twitter /2

21. Top Meme di IG /1

22. Top Meme di IG /2

23. Topik Berita Paska Diskusi Elsam & ICTWatch (7 Agustus)

24. Topik Berita Paska Simposium BSSN (12 Agustus)

25. Topik Berita Paska Diskusi di DPR (13 Agustus)

26. Situs Yang Memberitakan