ISPO.pdf

1
Draft
MINYAK SAWIT INDONESIA BERKELANJUTAN
(INDONESIA SUSTAINABLE PALM OIL/ISPO)
PERSYARATAN UNTUK KEBUN PLASMA/MITRA
TIM ISPO

2
KEMENTERIAN PERTANIAN
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT RAKYAT (PLASMA) INDONESIA BERKELANJUTAN
”PERSYARATAN”
No Prinsip/Kriteria Indikator Panduan
1.
1.1.
SISTEM PERIZINAN DAN
MANAJEMEN PERKEBUNAN
Legalitas lahan dan pengelolaan
kebun sawit sebagai petani mitra
yang tergabung dalam kelompok
tani.
1. Sertifikat tanah/Bukti Kepemilikan
Tanah;
2. Tersedia dokumen Izin Lingkungan.
3. Dokumen penetapan petani plasma;
4. Dokumen pembentukan kelompok tani;
5. Dokumen konversi dari Perusahaan ke
Petani;
6. Dokumen kesepakatan kerjasama
antara perusahaan dengan
petani/kelompok tani.
Dokumen disediakan oleh manajer plasma
dan/atau kelompok tani yaitu:
a. Sertifikat tanah/ Bukti kepemilikan tanah
harus dimiliki. Sertifikat tanah adalah
sertifikat tanah kebun kelapa sawit milik
petani berasal dari tanah negara, tanah
Adat/Ulayat, atau milik petani sendiri.
b. Dokumen penetapan petani plasma oleh
Bupati/walikota setempat disediakan oleh
manajer plasma;
c. Dokumen pembentukan dan kegiatan
kelompok tani ini disediakan oleh
kelompok tani, selain berisi penetapan
berdirinya kelompok tani juga memberikan
informasi mengenai lingkup kerjasama dari
budidaya sampai dengan pemasaran
hasil;
d. Dokumen Konversi dokumen yang berisi

3
akad kredit dari perusahaan kepada
petani.
e. Dokumen kesepakatan kerjasama antara
kelompok tani yang tergabung dalam
koperasi dengan perusahaan (inti) antaara
lain berbentuk Smallholder Document
Agreemen (SDA), Kontrak Kerjasama
Tahunan (KKT) baik dalam pengolahan
dan pemasaran hasil pengelolaan kebun
petani (kerjasama antara koperasi dan
perusahaan).
1.2. Lokasi Perkebunan
Lokasi kebun plasma dari aspek
teknis, tata ruang dan lingkungan
sesuai untuk perkebunan kelapa
sawit
1. Lokasi kebun plasma sesuai dengan
penetapan tata ruang setempat; sesuai
dengan peruntukannya.
2. Apabila lahan yang digunakan
merupakan tanah adat/ulayat tersedia
berita acara proses penyerahan/
pembebasan lahan dari masyarakat
adat kepada perusahaan;
3. Keputusan Menteri Kehutanan bagi
lahan yang memerlukan Pelepasan
Kawasan Hutan.
4. Akses dan lokasi kebun plasma
memenuhi persyaratan untuk
mendukung transportasi sarana
produksi maupun hasil TBS.
5. Tersedia peta lokasi (koordinat) dan
a. Lokasi kebun plasma yang berasal dari
tanah negara merupakan satu paket
dengan kebun inti umumnya telah sesuai
dengan tata ruang setempat karena dalam
penetapan hak atas tanah melalui
rapat/pertemuan dengan instansi daerah
yang terkait, sedang plasma yang berasal
dari lahan petani / masyarakat adat/ ulayat
perlu diteliti kesesuaian dengan tata
ruang;
b. Kesepakatan bersama antara masyarakat
adat/ulayat menyangkut kesepakatan
waktu penggunaan, kompensasi,
kewajiban dan hak masing masing pihak
dan lain sebagainya;
c. Bagi lahan yang berasal dari Kawasan

4
peta tanah serta kelas kesesuaian
lahan, peta topografi tersedia manajer
plasma
Hutan yaitu Hutan Produksi Konversi
(HPK) diperlukan persetujuan pelepasan
kawasan hutan dari Menteri Kehutanan,
ditangani oleh perusahaan inti.
d. Peta lokasi diperlukan untuk mengetahui
titik ordinat dari lokasi kebun, sedang peta
topografi diperlukan untuk melihat areal
yang dapat ditanami dan areal areal yang
tidak boleh ditanami (lereng dengan
kemiringan < > 40%, sepadan sungai,
kawasan yang dilindungi dan lain
sebagainya.
e. Peta tanah diperlukan untuk mengetahui
kelas kesesuaian lahan serta penyebaran
lahan gambut.
.
1.3. Sengketa Lahan dan
Kompensasi
Manajer plasma harus
memastikan bahwa lahan
perkebunan plasma bebas dari
status sengketa dengan
masyarakat/petani disekitarnya.
Apabila terdapat sengketa maka
harus diselesaikan secara
musyawarah untuk mendapatkan
kesepakatan sesuai dengan
peraturan perundangan yang
berlaku namun bila tidak terjadi
Bila telah terjadi sengketa lahan
1. Tersedia catatan penyelesaian
sengketa lahan pada kebun plasma di
kantor Manajer Plasma dan tersedia
peta lokasi lahan yang disengketakan.
2. Tersedianya salinan perjanjian yang
telah disepakati.
3. Rekaman progres musyawarah untuk
penyelesaian sengketa disimpan
manajer plasma dan ketua kelompo
a. Dokumen penyelesaian dan
perkembangan penyelesaian masalah
tersedia di kantor Manajer Plasma;
b. Sengketa lahan dengan masyarakat
diselesaikan secara musyawarah
penyelesaian sengketa dengan
masyarakat di sekitar kebun tersedia di
kantor Manajer Plasma;
c. Penetapan besarnya kompensasi dan
lamanya penggunaan lahan masyarakat
untuk usaha perkebunan dilakukan secara

5
kesepakatan maka penyelesaian
sengketa lahan harus
menempuh jalur hukum.
musyawarah.
d. Apabila penyelesaian sengketa lahan
melalui musyawarah tidak menemui
kesepakatan, maka lahan yang
disengketakan harus diselesaikan melalui
jalur hukum/pengadilan negeri.
.
1.4. Organisasi Kelembagaan Petani
/ Kelompok tani
Petani Perkebunan Kelapa Sawit
tergabung dalam organisasi
kelompok yang beranggotakan
antara 20 – 50 petani.
Kelompok tani harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
1. Memiliki dokumen pembentukan dan
susunan pengurus kelompok tani;
2. Memiliki Rencana Kegiatan
operasional kelompok tani.
3. Laporan kegiatan kelompok tani yang
terdokumentasi.
a. Kelembagaan petani / kelompok tani
dibentuk untuk membantu petani dalam
melaksanakan pengelolaan usaha taninya;
b. Untuk melaksakan kegiatan tersebut
dibentuk susunan pengurus kelompoktani
yang dilengkapi uraian tugas untuk setiap
pengurus untuk mendukung kelancaran
kegiatan;
c. Rencana kegiatan operasional mencakup
kebutuhan sarana produksi, perkiraan
produksi, kegiatan pemeliharaan tanaman,
pengendalian OPT, panen, Pengangkutan
TBS ke PKS, pemeliharaan terasering,
drainase, jalan produksi dan lain
sebagainya serta rencana peremajaan bila
sudah diperlukan.
1.5 Tumpang tindih dengan Usaha
Pertambangan

6
Manajer Plasma harus dapat
menyelesaikan permasalahan
sesuai dengan ketentuan yang
berlaku apabila pada lahan
plasma juga merupakan lahan
pertambangan yang telah
memiliki izin
Tersedia kesepakatan bersama antara
pemegang hak atas tanah (Ketua
Kelompok tani/Pengurus
Koperasi/Manajer Plasma) dengan
pengusaha pertambangan yang tersimpan
di kelompok tani/koperasi/manajer
plasma.
Pengusaha Pertambangan mineral dan / atau
batu bara yang mendapat Izin Lokasi
Pertambangan pada areal Izin Lokasi Usaha
Perkebunan harus melakukan perundingan
untuk mendapatkan kesepakatan dengan
pemegang atau pengelola plasma.
1.6. Pemberian informasi kepada
instansi terkait sesuai ketentuan
yang berlaku dan pemangku
kepentingan lainnya terkecuali
menyangkut hal yang patut
dirahasiakan
1. Daftar jenis informasi/data yang dapat
diperoleh oleh pemangku kepentingan
lainnya di kantor Manajer Plasma;
2. Rekaman permintaan informasi oleh
pemangku kepentingan lainnya;
3. Rekaman tanggapan / pemberian
informasi kepada instansi terkait;
Jenis informasi yang bersifat rahasia antara
lain seperti keuangan atau informasi yang
dapat berdampak negatif terhadap lingkungan
dan sosial;
2.
2.1
PENERAPAN PEDOMAN
TEKNIS BUDIDAYA DAN
PENGANGKUTAN KELAPA
SAWIT.
Pembukaan lahan
Pembukaan lahan memenuhi
kaidah kaidah konservasi tanah
dan air.
1. Tersedia SOP / Instruksi kerja cara
pembukaan lahan untuk kebun plasma
di kantor manajer plasma ;
2. Rekaman pembukaan lahan oleh
perusahaan terdokumentasi di kantor
Manajer Plasma
a. SOP/Petunjuk Teknis mengacu pada
Pedoman Teknis Pembangunan Kebun
Kelapa Sawit, Kementerian Pertanian
Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun
2006.
b. Dokumentasi kegiatan pembukaan lahan
tanpa membakar, sesuai ketentuan sejak

7
tahun 2004, tidak diperkenankan.
Tersimpan di kantor Manager Plasma;
c. Pembukaan lahan dilakukan berdasarkan
kajian lingkungan.
d. Pada lahan dengan kemiringan di atas 40%
tidak dilakukan pembukaan lahan. Menurut
PPKS Medan kemiringan 40% adalah tan α
= 0,4 
α = sekitar 22,8 .
e. Pembuatan sistem drainase, terasering,
penanaman tanaman penutup tanah (cover
crops) untuk meminimalisir erosi dan
kerusakan/ degradasi tanah.
2.2 Perlindungan Terhadap Sumber
Air
Petani/Kelompok Tani wajib
memelihara sumber / mata air
apabila di lokasi kebun terdapat
sumber / mata air termasuk
sempadan sungai.
1. SOP/Instruksi Kerja perlindungan
sumber air
2. Tidak menanam di sekitar sumber air
atau pinggiran sungai sesuai ketentuan
yang berlaku terkecuali dengan jarak
yang telah ditetapkan dalam peraturan .
3. Rekaman jarak tanam dan perlindungan
dan pemeliharaan sumber/mata air
terdokumentasi.
1. Tidak membuka lahan di sekitar mata air
sesuai ketentuan yang berlaku dan
melakukan pelestarian lingkungan;
2. Setelah pengalihan pengelolaan, petani /
kelompok tani tetap memelihara sumber air
dan kelestarian lingkungan sumber mata
air.
3. Petani / kelompok tani harus menghindari
terjadinya erosi pada sempadan sungai.
2.3 Perbenihan
Untuk mendukung produktivitas 1. Rekaman asal benih yang digunakan Prosedur atau instruksi kerja/SOP

8
tanaman dari kebun plasma
benih yang digunakan harus
berasal dari sumber benih yang
telah mendapat rekomendasi
dari pemerintah.
tersimpan di kantor Manajer plasma
2. Rekaman pelaksanaan perbenihan dan
pembibitan kelapa sawit sesuai dengan
SOP disimpan di kantor Manajer
Plasma.
pelaksanaan proses perbenihan harus dapat
menjamin :
a. Benih/bahan tanam yang digunakan
merupakan benih bina yang berasal dari
sumber benih yang telah mendapat
pengakuan dari pemerintah dan
bersertifikat dari instansi yang berwenang.
b. Umur dan kualitas benih yang disalurkan
sesuai ketentuan tekni
2.4 Penanaman pada tanah mineral
Perusahaan mitra dalam
melakukan penanaman harus
sesuai baku teknis dalam
mendukung produktivitas
tanaman
1. Tersedia SOP atau instruksi kerja untuk
penanaman yang terdokumentasi dan
mengacu kepada Pedoman Teknis
Pembangunan Kebun Kelapa Sawit
yang berlaku;
2. Rekaman pelaksanaan penanaman
kelapa sawqit disimpan disimpan di
kantor Manajer Plasma.
SOP atau instruksi kerja penanaman harus
mencakup :
a. Rencana dan realisasi penanaman.
b. Pengaturan jumlah tanaman dan jarak
tanam sesuai dengan kondisi lapangan dan
praktek budidaya perkebunan yang baik
c. Adanya tanaman penutup tanah.
d. Pembuatan terasering untuk lahan miring.
2.5 Penanaman pada lahan gambut
Penanaman kelapa sawit pada
kebun plasma di lahan gambut
dapat dilakukan dengan
memperhatikan karakteristik
lahan gambut sehingga tidak
menimbulkan kerusakan fungsi
lingkungan
1. Tersedia SOP /instruksi kerja untuk
penanaman pada lahan gambut di
kantor Manajer Plasma dan mengacu
kepada ketentuan yang berlaku.
2. Rekaman pelaksanaan penanaman
tanaman terdokumentasi di kantor
Manajer Plasma;
SOP atau instruksi kerja penanaman pada
lahan gambut sesuai dengan Permentan No
14/2009 mencakup :
a. Penanaman dilakukan pada lahan gambut
berbentuk hamparan dengan kedalaman <
3 m dan proporsi mencakup 70% dari total
areal; Lapisan tanah mineral dibawah

9
gambut bukan pasir kuarsa atau tanah
sulfat masam dan pada lahan gambut
dengan tingkat kematangan matang
(saprik).
b. Pengaturan jumlah tanaman dan jarak
tanam sesuai dengan kondisi lapangan dan
praktek budidaya perkebunan terbaik.
c. Adanya tanaman penutup tanah.
d. Pengaturan tinggi air tanah antara 50 – 60
cm dengan pembuatan tata air kebun
(saluran cacing) untuk menghambat emisi
karbon dari lahan gambut.
2.6 Pemeliharaan tanaman
Pemeliharaan tanaman dalam
mendukung produktivitas
tanaman
1. Tersedia SOP mengenai pemupukan
dan instruksi kerja pemeliharaan
tanaman di kantor manajer plasma /
kelompok tani.
2. Rekaman pelaksanaan pemeliharaan
tanaman disimpan.
Pemeliharaan tanaman mencakup kegiatan:
a. Mempertahankan jumlah tanaman sesuai
standar yang ditetapkan dengan melakukan
sisipan;
b. Pemeliharaan terasering dan tinggi muka
air (drainase);
c. Pemeliharaan piringan;
d. Pemeliharaan tanaman penutup tanah
(cover crop) pada TBM.
e. Sanitasi kebun dan penyiangan gulma;
f. Rekomendasi dan realisasi pemupukan;
g. Laporan kegiatan pemeliharaan tanaman.

10
2.7 Pengendalian Organisme
Pengganggu Tumbuhan (OPT)
Manajer plasma/Kelompok tani
harus melakukan pengamatan
pengendalian OPT (hama,
penyakit tanaman dan gulma)
dengan menerapkan
Pengendalian Hama Terpadu /
Integrated Pest Management
(PHT/IPM) sesuai dengan
ketentuan teknis dengan
memperhatikan aspek
lingkungan.
1. Tersedia instruksi kerja atau SOP untuk
Pengamatan dan Pengendalian Hama
Terpadu / Integrated Pest Management
(PHT/IPM) di kelompok tani/manajer
plasma
2. Tersedia instruksi kerja atau SOP
penggunaan pestisida.
3. Rekaman pelaksanaan pengamatan
dan pengendalian OPT terdokumentasi;
4. Rekaman jenis dan penggunaan
pestisida serta agens pengendali OPT
lainnya (parasitoid, predator, agens
hayat, feromon, dll.) terdokumentasi.
SOP / instruksi kerja untuk pengendalian OPT
harus dapat menjamin bahwa :
a. Pengendalian OPT dilakukan secara
terpadu (pengendalian hama
terpadu/PHT), yaitu melalui teknik
budidaya, kebersihan kebun, penggunaan
musuh alami (parasitoid, predator dan
agens hayati), secara mekanis dan
penggunaan pestisida secara terbatas dan
bijaksana.
b. Dilakukan pengamatan dengan sistem
peringatan dini (Early Warning Sistem /
EWS) terhadap serangan OPT antara lain
dengan melakukan sensus/perhitungan
populasi hama., oleh manajer plasma
c. Pestisida yang digunakan telah terdaftar di
Komisi Pestisida Kementerian Pertanian
d. Penanganan limbah pestisida dilakukan
sesuai petunjuk teknis untuk meminimalisir
dampak negatif terhadap lingkungan;
e. Tersedia sarana pengendalian sesuai
SOP atau instruksi kerja.
f. Tersedia tenaga (regu) pengendali yang
sudah terlatih, pada kebun plasma .
g. Tersedia gudang penyimpanan alat dan
bahan pengendalian OPT ;

11
2.8 Pemanenan
Kelompok tani dan manajer
plasma memastikan bahwa
panen dilakukan tepat waktu dan
dengan cara yang benar.
1. Tersedia SOP atau instruksi kerja
terdokumentasi untuk pelaksanaan
pemanenan.di kelompok tani;
2. Rekaman pelaksanaan pemanenan
disimpan.
SOP dan instruksi kerja pelaksanaan
pemanenan harus mencakup :
a. Penyiapan tenaga kerja, peralatan dan
sarana penunjangnya.
b. Penetapan kriteria matang panen dan
putaran panen sesuai panduan.
2.9. Pengangkutan Buah.
Kelompok tani memastikan
bahwa TBS yang dipanen harus
segera diangkut ke tempat
pengolahan untuk menghindari
kerusakan.
1. Tersedia instruksi kerja/ SOP yang
terdokumentasi untuk pengangkutan
TBS di kelompok tani
2. Rekaman pengangkutan TBS disimpan
Instruksi kerja / SOP pengangkutan buah
berisikan ketentuan sbb:
a. Ketersediaan alat transportasi serta sarana
pendukungnya.
b. Buah harus terjaga dari kerusakan,
kontaminasi, kehilangan dan ketepatan
waktu sampai di tempat pengolahan.
2.10. Penyerahan dan Penetapan
Harga TBS
Sesuai dengan kerjasama antara
Perusahaan Perkebunan dan
Petani Plasma, maka seluruh
produksi TBS Petani Plasma
dijual ke perusahaan dengan.
1. Kelompok tani menjual TBS ke
perusahaan inti.
2. Rekaman harga yang ditetapkan oleh
Tim Penetapan Harga TBS dan harga
pembelian TBS kelompok tani oleh
perusahaan.
a. Sesuai dengan kerjasama antara Petani
plasma dan Perusahaan Inti, maka seluruh
produksi TBS Kebun Plasma harus dijual
kepada perusahaan inti.
b. Penjualan seluruh TBS kepada perusahaan
inti dalam menjamin pelaksanaan

12
Note :
Dengan berpedoman kepada
harga yang ditetapkan oleh tim
penetapan harga TBS
pengembalian hutang petani.
c. Penetapan harga pembelian TBS
dilakukan minimal setiap bulan sekali
dengan berpedoman kepada harga yang
ditetapkan oleh tim penetapan harga TBS.
3. PENUNDAAN IZIN LOKASI DAN
PEMBERIAN HAK ATAS
TANAH UNTUK USAHA
PERKEBUNAN SESUAI
INPRES NO 10 TAHUN 2011
(Penjelasan oleh Manajer
Plasma)
4.. PENGELOLAAN DAN
1. Tersedia dokumen izin lingkungan
sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Rekaman pelaaksanaan
pengelolaan lingkungan.
Dokumen dapat berupa AMDAL atau
UKL/UPL dalam satu dokumen atau masing
masing dokumen tersendiri apabila lokasi
antara kebun inti dan kebun plasma tidak
PEMANTAUAN LINGKUNGAN.
4.1 Kewajiban Izin lingkungan
Sebelum membangun kebun
plasma perusahaan harus
melaksanakan kewajibannya
untuk memperoleh izin
lingkungan sesuai ketentuan berada dalam satu lokasi (terpisah) tersedia
perundang-undangan yang di kantor manajer plasma.
berlaku.termasuk kebun plasma.
4.2. Pencegahan dan
penanggulangan kebakaran.

13
Kelompok tani kelapa sawit
harus melakukan pencegahan
dan penanggulangan kebakaran
di kebun dan sekitarnya.
1. Tersedia Petunjuk Teknis pencegahan
dan penanggulangan kebakaran di
kantor manajer plasma / kelompok tani;
2. Tersedianya SDM yang mampu
mencegah dan menangani kebakaran.
3. Tersedianya sarana dan prasarana
pengendalian/penanggulangan
kebakaran di kantor manajer plasma
4. Tersedianya organisasi dan sistem
tanggap darurat;
5. Rekaman pelaksanaan pencegahan
dan penanggulangan kebakaran,
pemantauan kebakaran dan
pelaporannya harus disimpan.
a. Melakukan pelatihan penanggulangan
kebakaran secara periodik oleh inti
b. Melakukan penanggulangan bila terjadi
kebakaran bersama-sama dengan inti
4.3 Pelestarian Biodiversity /
keanekaragaman hayati dan
kawasan lindung
Kelompok tani harus menjaga
dan melestarikan
keanekaragaman hayati
termasuk spesies langka atau
hampir punah dan kawasan
lindung yang ada di perkebunan
atau yang dapat dipengaruhi
dengan keberadaan perkebunan
kelapa sawit rakyat tersebut
1. Petani / kelompok tani mengetahui
spesies yang dilindungi di daerah
tersebut. dan keberadaan kawasan
lindung yang tidak boleh dibuka untuk
perkebunan kelapa sawit.
a. Informasi spesies langka yang dilindungi
dan kawasan lindung dapat diperoleh dari
manajer plasma dan BKSDA.
b. Apabila ditemui hewan langka di lahan
petani, maka petani harus melaporkan
kepada manager plasma dan atau ke
BKSDA terdekat;
5. TANGGUNG JAWAB

14
5.1.
TERHADAP KESEHATAN DAN
KESELAMATAN KERJA (K3)
PETANI
Penerapan keselamatan dan
kesehatan petani
Kelompok tani dalam melakukan
pengelolaan usaha perkebunan
harus menerapkan aspek
kesehatan dan keselamatan
kerja dengan bimbingan Manajer
Plasma.
1. Tersedia SOP/instruksi kerja
kesehatan dan keselamatan kerja
yang disepakati bersama
2. Tersedianya pelatihan oleh
perusahaan tentang kesehatan dan
keselamatan kerja
3. Rekaman penerapan keselamatan dan
kesehatan kerja.
a. Manajer Plasma menyelenggarakan
pelatihan dan kampanye mengenai
keselamatan dan kesehatan petani.
b. Dilakukan identifikasi bahaya, penilaian dan
pengendalian resiko kecelakaan.
c. Dilakukan pemeriksaan kesehatan secara
berkala bagi petani dengan resiko
kecelakaan kerja tinggi.
d. Penyediaan sarana keselamatan bekerja
seperti helm, masker, sepatu dan lain-lain;
e. Rekaman terjadinya kecelakaan dan
gangguan kesehatan kerja.
5.2. Pembentukan koperasi
Kelompok tani bersama sama
dengan kelompok tani lainnya
membentuk koperasi / koperasi
unit desa (KUD) sebagai wadah
pemberdayaan ekonomi untuk
mendukung kegiatan usahatani.;
Tersedia bukti bahwa kelompok `tani yang
bersangkutan menjadi anggota koperasi
unit desa (KUD);
Koperasi / Koperasi Unit Desa (KUD) yang
beranggotakan kelompok tani merupakan
media kerjasama antara kelompok tani dengan
perusahaan antara lain dalam pembagian
SHU, pengadaan sarana produksi, rapat-rapat
antara perusahaan dengan kelompok tani dan
lain sebagainya.
6 TANGGUNG JAWAB SOSIAL

15
DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
(akan dilakukan kaji ulang di
beberapa Proyek PIR)
7. PENINGKATAN USAHA
SECARA BERKELANJUTAN
Kelompok tani dengan
bimbingan manajer plasma terus
menerus meningkatkan kinerja
(sosial, ekonomi dan lingkungan)
dengan mengembangkan dan
mengimplementasikan rencana
aksi yang mendukung
peningkatan produksi minyak
sawit berkelanjutan.
Tersedia rekaman hasil penerapan
perbaikan/peningkatan yang dilakukan.
Kelompok tani dapat melakukan perbaikan /
peningkatan secara berkelanjutan melalui :
a. Perbaikan sebagai tindak lanjut dari hasil
evaluasi internal dan / atau saran saran dari
Manajer Plasma dan / atau berbagai
instansi yang terkait lainnya
b. Perbaikan / peningkatan sebagai tindak
lanjut keputusan-keputusan dari tinjauan
manajemen.
c. Penerapan teknologi baru hasil penelitian
baik internal maupun dari luar.
d. Perbaikan sebagai konsekuensi dari
peningkatan sasaran / target yang
ditetapkan;
e. Pelaksanaan tindakan korektif maupun
preventif sebagai tindak lanjut terhadap
adanya ketidak sesuaian, ketidak sesuaian
potencial, keluhan pelanggan, trend /
kecenderungan proses, análisis data, saran
masukan baik dari internal maupun dari
luar termasuk dari pemerintah dll.

16
Note :
Point a, b, c, d dan e dibantu oleh/dengan
melibatkan perusahaan inti
Komisi ISPO
Januari 2013

17
PENJELASAN
1. Perkembangan Pola PIR
Pelaksanaan pembangunan perkebunan dengan pola PIR dimulai sejak tahun 1977/1978 berdasarkan Keputusan Presiden RI No 11
Tahun 1974 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA II) dengan dimulainya pembangunan perkebunan rakyat dengan
pola Nucleus Estate and Smallholder (NES / PIRBUN). Sebagai inti dalam pola NES ini adalah Perkebunan Besar Negara. Dalam
perkembangan kemudian pemerintah memfasilitasi adanya proyek perkebunan pola PIR yang didanai dengan dana perbankan nasional
(PIR Swadana). Melihat dampak positip dari pembangunan perkebunan dengan pola PIR tersebut, sesuai dengan Keppres No 1 Tahun
1996, dilaksanakan pengembangan PIR pola PIR-TRANS Selanjutnya kerjasama antara perbangkan dan pemerintah daerah dalam
mengembangakan pola PIR dengan pendanaan dari fasilitas kredit KKPA. (PIR-KKPA). Namun karenapengembangannya oleh
pemerintah daerah banyak yang tidak dilaporkan ke pusat.
Komoditi yang dikembangkan pada awalnya terutama adalah karet dan kelapa sawit, namun selanjutnya lebih banyak tanaman kelapa
sawit yang dikembangkan Pada saat ini berdasarkan data di Direktorat Jenderal Perkebunan luas areal seluruh PIR untuk perkebunan
kelapa sawit mencapai sekitar 920.578 ha terdiri dari Pola NES/PIR-BUN seluas 160.816 ha, PIR-TRANS adalah 386.537 ha dan PIR-
KKPA tercatat 373.225 ha..Karena PIR KKPA ini difasilitasi oleh pemerintah daerah belum seluruh areal yang terealisasi
pembangunannya dilaporkan ke pusat.
Petani Plasma / Kemitraan adalah petani yang terikat kerjasama dengan perusahaan inti pada berbagai bidang baik di bidang budidaya,
pengolahan dan pemasaran hasil serta pengembalian kredit petani. Petani kemitraan dalam hal pengelolaan kebun dibedakan 2 (dua)
jenis yaitu petani kemitraan satu atap yaitu petani kemitraan setelah konversi (penyerahan kebun dan hutang petani dari perusahaan inti
kepada petani) seluruh pengelolaan kebun dilakukan oleh kebun inti dan petani kemitraan lainnya adalah petani plasma setelah konversi
pemeliharaan kebun dilakukan sendiri oleh petani/kelompok tani dengan bimbingan dari manajer plasma, sedangkan pengolahan dan
pemasaran hasil tetap dilakukan oleh inti.

18
2. Penjelasan Singkatan
Didalam Prinsip dan Kriteria ISPO untuk petani kemitraan dijumpai singkatan pengertian dan singkatan yang perlu penjelasan yaitu
a. Petani Plasma adalah petani yang melakukan kerjasama dengan perusahaan perkebunan yang difasilitasi oleh pemerintah dalam
melakukan pembangunan kebun, pengolahan dan pemasaran hasil.
b. Berdasarkan pengololaannya terdapat 2 (dua) jenis kebun plasma yaitu kebun plasma setelah konversi dikelola sendiri oleh
petani/kelompok tan dan kebun plasma setelah konversi tetap dikelola oleh kebun inti (satu atap).
c. Pada saat ini ada 3 (tiga) kebun plasma yaitu kebun plasma yang berasal dari Proyek PIR/NES (PIRBUN), proyek PIR – TRANS
dan Proyek PIR KKPA.
d. KKPA : Kredit Koperasi Primer untuk Anggota yaitu kredit yang diberikan oleh perbankan kepada koperasi primer.
e. Kerjasama antara petani den perusahaan dilakukan pada tingkat Koperasi Unit Desa (KUD) yang merupakan gabungan dari
beberapa kelompok tani.
f. RUTWP/RUTWK Rencana Umum Tataruang Wilayah Propinsi/Kabupaten yaitu rencana umum penggunaan lahan untuk berbagai
bidang antara lain untuk budidaya, industri, pemukiman dan lain sebagainya baik di tingkat
g. HPK Hutan Produksi Konversi adalah kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi/dilepas untuk penggunaan diluar kehutanan
antara lain untuk usaha perkebunan setelah mendapat persetujuan pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan.
h. SOP Standart Operational and Procedure adalah merupakan langkah langkah yang diperlukan untuk suatu kegiatan
i. TBM : Tanaman Belum Menghasilkan.
j. TM : Tanaman Menghasilkan
k. TT/TR :Tanaman Tua/Tanaman Rusak
l. PKS Pabrik Kelapa Sawit adalah unit pengolahan TBS menjadi minyak sawit (CPO)
m. AMDAL Analisa Mengenai Dampak Lingkungan
n. UKL/UPL Usaha Kelola Lingkungan / Upaya Pemantauan Lingkungan
o. OPT Organisme Pengganggu Tumbuhan adalah
p. PHT/IPM Pengendalian Hama Terpadu / Integrated Pest Management adalah adalah cara pengendalian hama, penyakit dan
gulma dengan memadukan berbagai cara yaitu secara budidaya, mekanis, biologis dan kimia (penggunaan pestisida).
q. SMK3 Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja adalah

ISPO.pdf

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

En vedette

En vedette (20)

ISPO.pdf