Pemerintah Daerah DIY Atur Pengelolaan Keuangan

PemerintahPemerintah DaerahDaerah Daerah Istimewa YogyakartaDaerah Istimewa Yogyakarta
Dinas Pendidikan, Pemuda, dan OlahragaDinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga

Dasar Hukum:
a. UU no. 17 tahun 2003 ttg. Keuangan Negara;
b. UU no. 1 tahun 2004 ttg. Perbendaharaan Negara;
c. UU no. 15 tahun 2004 ttg. Pemeriksaan Pengelolaan & Tanggung Jawab Keu. Negara;
d. UU no. 32 tahun 2004 ttg. Pemerintahan Daerah diperbaharui dg. UU no. 23 tahun 2014;
e. UU no. 33 tahun 2004 ttg. Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
f. PP no. 58 tahun 2005 ttg. Pengelolaan Keuangan Daerah;
g. Permendagri no. 13 tahun 2006 ttg. Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah, yang
terakhir diperbaharui dgn Permendagri No. 21 tahun 2011;
h. Perpres no. 70 tahun 2012 ttg. Perubahan kedua Perpres no 54 tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
i. Pergub. no. 49 tahun 2012 ttg. Sistem & prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

 Menyeragamkan langkah dan tindakan yang diperlukan dalam pengelolaan
keuangan dan barang daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 Diharapkan menjadi acuan bagi pejabat/aparat pengelola keuangan dan
barang milik daerah dalam rangka melaksanakan tertib administrasi
pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.
 Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas dari Sisi Anggaran berjalan lancar,
tertib, efektif, efisien, dan akuntabel.
 Laporan Keuangan Dinas tepat
waktu dan wajar, memberikan
kontribusi dalam meraih wajar
tanpa pengecualian (WTP) bagi
laporan keuangan Pemda DIY.

1. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
Pengguna Anggaran adalah Kepala Dinas.
Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD, dalam hal ini adalah
Kepala Balai Pemuda dan Olahraga (BPO), Kepala Balai Latihan dan
Pendidikan Teknik (BLPT), Kepala Balai Pengembangan Kegiatan
Belajar (BPKB), dan Kepala Balai Teknologi dan Komunikasi
Pendidikan (BTKP).

 Memeriksa kas yang dikelola Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
 Menyetujui atau menolak SPJ pengeluaran yang diajukan oleh Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;
 Mengawasi pelaksanaan anggaran kegiatan yang dilaksanakan oleh Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada
Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
 Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran;
 Pengguna Anggaran melakukan evaluasi kegiatan setiap bulan.

2. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)
Yaitu Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan di SKPD, di Dinas
Pendidikan Dikpora adalah Sekretaris Dinas Dikpora, sedangkan di UPT selaku KPA
adalah Kepala Subbag Tata Usaha.
 Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS Gaji yang
disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara pengeluaran pembantu;
 Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang/jasa yang disampaikan
Bendahara Pengeluaran/Bendahara pengeluaran pembantu dan
diketahui/disetujui oleh PPTK;
 Menyiapkan SPM;
 Melakukan verifikasi SPJ;

 Melaksanakan Akuntansi Dinas;
 Menyiapkan Laporan Keuangan Dinas;
 Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan, dan Aset (DPPKA) DIY secara berkala setiap bulan
sekali;
 Membuat register SPJ pengeluaran yang disampaikan oleh Bendahara
Pengeluaran /Bendahara pengeluaran pembantu dalam buku register
penerimaan SPJ pengeluaran;
 Membuat register SPJ pengeluaran yang telah disahkan oleh Pengguna
Anggaran ke dalam buku register pengesahan SPJ pengeluaran;
 Membuat register SPJ pengeluaran yang telah ditolak oleh Pengguna
Anggaran ke dalam buku register penolakan SPJ pengeluaran.

3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Yaitu dijabat oleh pejabat eselon IV (Kasi/Kasubbag). Jika
pejabat eselon IV berhalangan/kosong maka PPTK dapat
dijabat oleh Staf yang dianggap mampu yang diusulkan oleh
Kepala Bidang/UPT/Sekretaris kepada Kepala Dinas

 Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 Menyiapkan dokumen anggaran atas beban penerimaan dan pengeluaran pelaksanaan
kegiatan;
 Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas secara rutin
dalam bentuk laporan bulanan;
 Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya pada akhir
kegiatan;
 Dalam pertanggungjawaban keuangan, PPTK dapat dibantu staf yang menangani
pembukuan keuangan kegiatan yang selanjutnya disebut Pemegang Uang Muka Kerja
(PUMK);
 Koordinasi dengan Penyimpan Barang/Pengurus Barang terhadap realisasi dan
pengunaan belanja bahan pakai habis, belanja bahan/material dan belanja modal yang
tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing kegiatan;
 PPTK dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui atasan langsungnya.

4. Bendahara Penerimaan
o Menerima, Menyetorkan, Menatausahakan, dan
Mempertanggung-jawabkan penerimaan daerah.
o Dalam pelaksanaan tugas pengelolaan pendapatan di UPTD dibantu
oleh Bendahara Penerimaan Pembantu.

5. Bendahara Pengeluaran
Memiliki Tugas:
 meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah
pembayaran;
 menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
 Menguji kebenaran dan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban ;
 Melakukan pencatatan bukti-bukti pembelanjaan dana dari UP/GU/TU, dan LS
pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank, Buku
Pembantu Pajak, Buku Pembantu Panjar, dan Buku Pembantu Pengeluaran Per
Rincian Objek Belanja;
 Melakukan rekapitulasi pengeluaran dan mencatatnya dalam SPJ yang akan
diserahkan ke Pengguna Anggaran (melalui PPK) untuk disahkan.

5. Pengurus Barang dan Penyimpan Barang
Memiliki Tugas:
 Melakukan pembukuan barang-barang yang berasal dari realisasi Belanja
Bahan Pakai Habis dan Belanja Bahan/Material yang tercantum dalam
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Daftar Persediaan;
 Melakukan pembukuan barang-barang yang berasal dari realisasi Belanja
Modal yang tercantum dalam DPA pada Daftar Aset;
 Koordinasi dengan PPTK terhadap realisasi belanja bahan pakai habis, belanja
bahan/material dan belanja modal;
 Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pengelolaan persediaan dan aset
kepada Kepala Dinas.

6. Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK)
Yaitu seorang staf yang ditugaskan membantu PPTK dalam pembukuan keuangan
kegiatan.
Memiliki Tugas:
• Melaksanakan pembukuan keuangan kegiatan yang diampunya;
• Mempersiapkan bahan pengajuan SPP;
• Menyusun rekapitulasi SPJ kegiatan;
• Mengkompilasi dokumen kegiatan yang telah disetujui;
• Mengarsip dan menyampaikan dokumen kegiatan ke Subbag. Keuangan;
• Melakukan rekonsiliasi anggaran dan realisasi kegiatan dengan petugas
akuntansi di Subbag. Keuangan, baik secara bulanan maupun triwulan.

7. Verifikator
Yaitu staf yang membantu Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, dengan tugas:
•Memperoleh keyakinan bahwa SPJ yang disajikan PPTK dianggarkan dalam DPA
SKPD dan pengeluaran kas dalam batas anggaran yang telah ditentukan, dan
dibebankan pada mata anggaran yang tepat;
•Memperoleh keyakinan bahwa pengeluaran (SPJ) didukung dengan bukti-bukti
yang sah dan lengkap;
•Memperoleh keyakinan bahwa terjadi efisiensi dalam penggunaan anggaran
•Memperoleh keyakinan bahwa SPJ tersebut telah ditandatangani oleh yang
berhak;
•Memperoleh keyakinan bahwa penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai
dengan rencana baik dari sisi keterjadian maupun keakurasian.

1. Bendahara Penerimaan pembantu dalam waktu 1 hari setelah menerima pendapatan
harus menyetor ke Kas Daerah dengan menggunakan surat tanda setor (STS).
STS dibuat rangkap 7, yaitu 1 lembar asli dikirim ke Bendahara Penerimaan SKPD, 4 lembar
untuk bank BPD, dan 2 lembar untuk Bendahara Penerimaan Pembantu.
2. Berdasar bukti setor asli, Bendahara Penerimaan membukukan dalam Buku Kas Umum
Pendapatan dan melakukan penatausahaan berupa: Register Penerimaan, Buku
Pembantu per Rincian Obyek, Laporan Fungsional dan Laporan Administratif.
3. Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan pencatatan dan penyetoran penerimaan
berdasar Tanda Bukti Penerimaan (TBP) dan Surat tanda Setor (STS).
4. Bendahara Penerimaan Pembantu melaporkan penerimaan kepada Bendahara
Penerimaan dengan dilampiri TBP dan STS paling lambat tanggal 5 (lima) pada bulan
berikutnya.
5. Bendahara Penerimaan melakukan pelaporan ke DPPKA setiap bulan paling lambat
tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.

2. PPTK mengajukan permohonan dana dengan mengisi Nota Pencairan Dana (NPD) untuk
melaksanakan kegiatan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA);
3. PA/KPA memberi persetujuan pada NPD tersebut, selanjutnya PPTK mengajukan NPD kepada
Bendahara Pengeluaran untuk mengeluarkan sejumlah dana yang dimaksud sebagai Panjar Kerja.
4. PPTK wajib mengarsip dokumen-dokumen yang terkait pengeluaran belanja kegiatan tersebut.
Selanjutnya PPTK memberikan dokumen-dokumen tersebut sebagai dasar Bendahara Pengeluaran
dalam melakukan Pertanggungjawaban Belanja;
5. Bendahara Pengeluaran melakukan pembukuan setelah dilakukan verifikasi oleh PPK terhadap
kebenaran dokumen yang diberikan oleh PPTK. Bendahara Pengeluaran mencatat pelaksanaan
belanja dalam Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu
Pajak, Buku Pembantu Panjar, dan Buku Pembantu Pengeluaran Perincian Objek Belanja;
6. Pengurus Barang/Penyimpan Barang melakukan pembukuan barang setelah SPJ belanja Bahan
Pakai Habis, Belanja Bahan/Material dan Belanja Modal dibukukan oleh Bendahara Pengeluaran.
1. PPTK klarifikasi kepada Bendahara Pengeluaran terkait ketersediaan dana untuk Panjar kerja;

1. Panjar Kerja/Uang Muka Kegiatan
 Panjar Kerja merupakan uang persediaan bagi PPTK yang disediakan oleh
Pengguna Anggaran secara proporsional sesuai dengan anggaran yang tersedia
dalam rangka pelaksanaan kegiatan masing-masing.
 Sebelum mengajukan NPD kepada PA/KPA, PPTK terlebih dahulu melakukan
klarifikasi ketersediaan Dana di Bendahara Pengeluaran.
 Panjar Kerja diajukan PPTK kepada Bendahara Pengeluaran dengan
menyampaikan NPD yang telah disetujui PA/KPA.
 Pengajuan panjar dapat dikuasakan secara tertulis kepada Pemegang Uang Muka
Kegiatan (PUMK).
 Panjar Kerja berpedoman pada: jumlah UP di Bendahara Pengeluaran, DPA,
Anggaran Kas, dan Jadwal yang telah disusun PPTK, serta kemampuan
menyelesaikan SPJ.

 Panjar Kerja paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, dihitung dari tanggal diterimanya Panjar
Kerja, harus sudah dipertanggungjawabkan.
 Apabila terdapat Panjar Kerja yang belum dapat dipertanggungjawabkan, maka sisanya
harus disetor kembali kepada Bendahara Pengeluaran.
 Besaran Panjar Kerja diberikan sesuai kemampuan PPTK/PUMK dalam
mempertanggungjawabkan dalam 7 (tujuh) hari kerja. Selanjutnya dapat mengajukan
tambahan Panjar Kerja.
Lampiran untuk pengajuan NPD antara lain:
DPA dan Anggaran Kas 1 lbr
Rekap pengajuan UP/GU/TU/LS 2 lbr
Rincian Penggunaan 2 lbr
Jadwal Pelaksanaan Kegiatan2 lbr
Kuitansi Panjar 2 lbr
Surat Kuasa 2 lbr
Surat Kesanggupan Pengembalian SPJ 7 hari kerja 2 lbr

2. Pertanggungjawaban
 PPTK dalam waktu 7 hari kerja dari tanggal diterimanya panjar kerja harus sudah
menyerahkan SPJ secara lengkap dan benar untuk dipertanggungjawabkan
(masuk verifikasi);
 Apabila terdapat sisa panjar kerja maka dana yang tidak dapat di-SPJ-kan disetor
kembali kepada Bendahara Pengeluaran.
Selanjutnya, SPJ tersebut akan dipergunakan oleh Bendahara Pengeluaran sebagai
bahan permintaan pengisian kembali UP melalui SPP GU, minimum 75% dari UP
yang pernah diterima.

Penyelesaian Bend 26a perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
• Pernyataan belanja terukur berdasarkan DPA (nama kegiatan, nomor rekening
belanja, jenis pembayaran);
• Penerima pembayaran ditulis dengan nama terang, alamat, bermeterai (sesuai
jumlah pembayaran), bertandatangan serta berstempel/cap (jika yang
menerima bukan perorangan);
• Bend 26 beserta lampirannya dibuat rangkap 5 (lima) berwarna.
Kelengkapan SPJ:
 Bukti Pengeluaran (Bend 26a)
 Tanda Terima yang dipersamakan dengan bukti pengeluaran (bend 26a).

• Paraf PPTK dibubuhkan di sebelah kanan baris nama Bendahara Pengeluaran,
sedangkan paraf PPK di sebelah kanan baris nama PA/KPA, sebelum Bend 26a
ditandatangani PA/KPA.
• Penanda tangan Penerima Barang/Jasa (sudut kiri bawah Bend26a):
 belanja barang pakai habis (ATK, Barang cetakan, dll) ditandatangani oleh
Penyimpan Barang.
 pengadaan barang inventaris (aset tetap), ditandatangani oleh Pengurus
Barang.
 Belanja Jasa (pihak ke tiga/konsultan) ditandatangani oleh PPTK.
 Belanja Makan Minum/Konsumsi ditandatangani oleh PPTK
• Tanda tangan Bendahara Pengeluaran dilaksanakan setelah isi dan kelengkapan
sesuai dengan semua ketentuan di atas.

1. Honorarium PNS
SPJ dilengkapi:
•Bend 26a (kwitansi) atau Daftar Penerima Uang;
•SSP (PPh pasal 21);
•Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas/Gubernur;
•Foto Copy DPA 2.2.1.

Catatan:
•Dalam satu rincian obyek rekening honorarium, PNS tidak boleh mendapat
honorarium lebih dari satu.
Jika satu orang merangkap jabatan/kedudukan maka dapat diberikan satu honor
jabatan.
•Pelaksanaan kegiatan yang melibatkan Tim pengarah dan/atau Tim Teknis yang
personilnya dari luar SKPD, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
•Honor disesuaikan DPA dan SHBJ. Jika di DPA lebih besar dari SHBJ maka harus
disesuaikan dengan SHBJ . Jika tidak ada di SHBJ dikonsultasikan dgn Subbag
Keuangan.
•Honorarium Penulisan Artikel atau yang sejenis, SPJ dilampiri Hasil Pekerjaan atau
Softcopynya. Ketentuan tentang artikel lihat di SHBJ!

2. Honorarium Non PNS /Narasumber
SPJ dilengkapi:
•Bend 26 a (kwitansi) atau Daftar Penerima Uang;
•SSP (PPh pasal 21);
•Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas;
•Jadwal Kegiatan;
•Daftar Hadir;
•Foto Copy DPA 2.2.1.
Untuk TA. 2015 Terdiri dari:
•Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap;
•Honorarium Harian Non-PNS;
•Belanja jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber.

Catatan:
•Jika satu orang merangkap jabatan/kedudukan maka dapat diberikan satu honor
jabatan. Kecuali honor Pembuat makalah merangkap narasumber. Makalah bukan
handout atau slide powerpoint.
•Jadwal dibuat per 1 jpl (45 menit); bila tidak menginap 8 jpl, jika menginap 12 jpl.
•Honor disesuaikan DPA dan SHBJ. Jika di DPA lebih besar dari SHBJ maka harus
disesuaikan dengan SHBJ . Jika tidak ada di SHBJ dikonsultasikan dgn Subbag
Keuangan.
•Pada Daftar Penerimaan Uang mencantumkan Golongan dan Materi yang
disampaikan.
•Honorarium Penulisan Artikel atau yang sejenis dilampiri Hasil Pekerjaan atau
Softcopynya

3. Uang Lembur
SPJ dilengkapi:
•Surat Perintah Tugas lembur dari Kepala Dinas;
•Daftar Penerima Uang;
•Daftar Hadir Elektronik;
•Bend 26a (kuitansi) jamuan lembur;
•SSP (PPh pasal 21)
•Foto Copy DPA 2.2.1
•Laporan Hasil Pelaksanaan lembur.

4. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis
SPJ dilengkapi:
•Bend 26 a (kwitansi)
•SPT dari Kepala Dinas
•Bukti keikutsertaan (surat keterangan) dari Penyelenggara;
•Laporan Hasil Kursus, Pelatihan dan Bimbingan Teknis
•Sertifikat

5. Belanja Beasiswa PNS
SPJ dilengkapi :
•MoU antara Pengguna Anggaran dengan Penerima Beasiswa
•SK Penetapan dari Kepala Dinas
•Bend 26a (kwitansi)
•Bukti keikutsertaan dari Lembaga Penyelenggara (Kartu Mahasiswa)
•Laporan Hasil Studi (transkrip nilai)
•Ijazah bagi yang telah lulus

6. Belanja BBM
SPJ dilengkapi :
•Nota Pembelian dari SPBU setempat
•Jika Pembelian berwujud Kupon, dilampiri
Nomor Seri Kupon BBM

7. Belanja ATK
SPJ dilengkapi :
•Rincian Belanja, meliputi jenis barang dan mereknya
•Faktur pengeluaran barang yang diketahui oleh
Penyimpan Barang
•SSP (PPh pasal 22 jika lebih dari 2 juta, PPN jika lebih
dari 1 juta))

8. Belanja Listrik, Telpon, Air, Internet
SPJ dilengkapi dengan :
•Rekening pembayaran PLN/Telkom/PDAM asli.

9. Belanja Jasa kantor (Pihak Ketiga)
SPJ dilengkapi :
•SSP (PPN dan PPh pasal 23) disertai Faktur pajak
•Kontrak
•Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan
•Berita Acara Pemeriksaan
•Berita Acara Serah terima Barang/Jasa
•Berita Acara Pembayaran

10. Belanja Sewa
SPJ dilengkapi :
•Kontrak Sewa
•SSP (PPh pasal 23/PPh pasal 4 (2). Jika lebih dari 1 juta dikenai PPN
Catatan:
 Belanja Sewa harus menunjukkan Jumlah
Unit yg disewa x Jumlah Hari x Harga/Biaya
satuan.
 SPJ untuk Belanja Sewa Mobilitas Darat harus
menunjukkan Nomor Kendaraan yang disewa
dan dilampiri Copy STNK.

11. Belanja Makanan dan Minuman Rapat
SPJ dilengkapi :
•Undangan
•Daftar hadir (disertai Penanggungjawab Daftar Hadir)
•Notulen (menyebutkan tanggal selesai acara)
Catatan:
Jumlah pembelian disesuaikan dengan daftar hadir, kecuali
dalam undangan menyertakan daftar nama yang diundang.
Nota per tanggal pembelian, ditandatangani oleh penerima
barang.
Notulen ditandatangani Pimpinan Rapat.

12. Belanja Makanan dan Minuman Harian Umum
SPJ dilengkapi :
•Daftar hadir (disertai Penanggungjawab Daftar Hadir)
•Notulen (menyebutkan tanggal selesai acara)
Catatan:
Jumlah pembelian disesuaikan dengan daftar hadir.
Nota per tanggal pembelian, ditandatangani oleh
penerima barang.
Pembelian yang memakai SPK Sederhana tetap
memakai daftar hadir.

13. Belanja Perjalanan Dinas
SPJ dilengkapi :
•Bend 26a atau Daftar penerima (jika lebih dari 1 orang)
•Surat Perintah Tugas (SPT).
•SPPD lembar 1 dan 2 yang telah disahkan (1 orang 1 SPPD)
•Rincian permintaan uang yg telah ditandatangani.
•Laporan Tertulis Hasil Perjalanan, paling lambat 7 hari kalender, kepada pejabat
yg memberi perintah (1 orang 1 laporan).
•Undangan (jika perjalanan dinas berdasar undangan penyelenggara).
•Tiket dan Boarding pass atas nama perorangan (untuk Perjalanan Dinas Luar
Daerah).

14. Pengadaan Barang/Jasa Rp 10.000.000,- s.d Rp 50.000.000,-
pembayaran melalui Bendahara Pengeluaran
SPJ dilengkapi:
•Nota Pembelian dari penyedia barang/jasa beserta jenis barang dan mereknya
•SSP (PPN dan PPh pasal 22/ pasal 23)
•SPK
•HPS
•Berita Acara Peneriman Hasil Pekerjaan
Catatan :
Untuk Belanja Modal (Rp.500.000 s.d Rp.10.000.000) tetap dilengkapi Berita
Acara Peneriman Hasil Pekerjaan.

15. Pengadaan Barang/Jasa Rp 50.000.000,- s.d Rp 200.000.000,-
pembayaran LS
SPJ dilengkapi dengan :
•Permintaan/penawaran ke Perusahaan
•Penawaran dari Perusahaan
•Berita Acara Negosiasi
•SPK
•Berita Acara Pembayaran
•Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa
•SSP (PPN dan PPh pasal 22/ pasal 23) disertai faktur pajak
•SK Panitia/Pejabat Pengadaan
•Foto Copy Rekening Bank dan NPWP

Pengajuan LS:
• Kontrak dan
kelengkapannya
sudah
ditandatangani
Pejabat/Panitia
Pengadaan,
Pejabat/Panitia
Penerima/Pemeriksa
, PPK, dan Penyedia
Barang/Jasa.
• Sudah dilengkapi
dengan Format
“Verifikasi
Kelengkapan LS”
seperti pada ilustrasi
di samping untuk
Checklist.

BUKTI PERJANJIAN
Nilai Pekerjaan Bukti Perjanjian
1 sampai dengan Rp. 10.000.000,- bukti pembelian (kuitansi) disahkan oleh
Bendahara Pengeluaran
2 belanja modal yang nilainya sampai dengan
Rp.10.000.000,-
bukti pembelian disertai Berita Acara
Penerimaan Hasil Pekerjaan
3 Pengadaan Barang/Jasa nilainya lebih dari
Rp.10.000.000 sampai Rp.50.000.000,-
kuitansi disertai Berita Acara Penerimaan
Hasil Pekerjaan dan SPK (sesuai SOP
Dikpora)
Rp.50.000.000 sampai Rp.200.000.000,-
atau sampai dengan Rp.50.000.000,- untuk jasa
konsultansi
Surat Perintah Kerja (SPK) disertai Berita
Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan
Rp.200.000.000,- atau lebih dari Rp. 50.000.000,-
untuk jasa konsultansi
Kontrak/Surat Perjanjian disertai Berita
Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan
6 Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya lebih dari Rp. 10.000.000,- harus menggunakan Harga
Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan oleh PPK

16. Pajak dan Meterai
• Bukti setor pajak adalah Surat Setoran Pajak (SSP).
• Penyetoran Pungutan/potongan pajak dikonfirmasi
dahulu kepada Bendahara Pengeluaran atau Petugas
Verifikasi sebelum disetorkan ke Bank.

PPh pasal 21
• Yaitu Pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan
(peserta lomba, peserta rapat/konferensi/sidang, kunjungan kerja, keanggotaan
kepanitiaan, peserta pelatihan, dll).
Yang dikenakan PPh pasal 21:
1.Gaji, upah, honorarium, Tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama/bentuk
apapun.
2.Honor PNS dan Non PNS:
 PNS (Golongan IV = 15%, Golongan III = 5% atau 6% bila tidak punya NPWP,
Golongan I dan II = 0%).
 Non PNS (Ber-NPWP = 5%, Tidak ber-NPWP = 6%).

PPh pasal 22
• Yaitu Pajak atas transaksi barang (pembelian/pembayaran barang) diatas
Rp.2.000.000,- tidak terpecah-pecah.
• Kode Jenis Pajak/MAP 411122, kode setoran 900.
• Tarif pajak adalah 1,5 %. Bila tidak ber-NPWP sebesar 3%
Yang tidak dikenakan PPh pasal 22 :
•Pembayaran atas penyerahan barang yang jumlahnya paling banyak
Rp.2.000.000,- (bukan jumlah yang dipecah-pecah) (mulai 31-8-2010)
•Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, pelumas, air
PDAM, benda-benda pos
•Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan Dana
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (mulai 31-8-2010)

PPh pasal 23
• Yaitu Pajak atas hadiah/penghargaan, deviden, bunga, royalti, dan atas sewa
dan jasa lainnya.
• Kode Jenis Pajak/MAP 411124, kode setoran 104.
Tarif Efektif PPh pasal 23 untuk:
•Tarif pajak Hadiah & Penghargaan, Deviden, Bunga, dan Royalti adalah 15%
•Tarif pajak Jasa Konsultasi, jasa publikasi, Catering, Cleaning Service, Sewa
Angkutan Darat, Jasa biro perjalanan/agen, jasa penyelidikan, jasa kurir, jasa
Freight Forwarding, Jasa pengepakan, jasa Maklon, Jasa Konstruksi, Pembasmian
Hama, dan jasa lain (misal: foto copy, service computer, kendaraan, penggandaan,
cetak ) adalah 2%

PPh pasal 4 ayat 2
•Yaitu pajak atas jasa konstruksi dan sewa ruang/bangunan/tanah.
•Kode Jenis Pajak/MAP 411128, kode setoran 409 untuk Konstruksi dan 403 untuk
sewa tanah/ruang/bangunan.
Pekerjaan Konstruksi
•Klasifikasi Kecil = 2%; Klasifikasi Menengah ke Atas = 3%; Tidak Memiliki Klasifikasi
= 4% (tidak termasuk PPN).
Pekerjaan Perencanaan dan Pengawasan
•Memiliki Klasifikasi = 4%; Tidak Memiliki Klasifikasi = 6% (tidak termasuk PPN)
Belanja Sewa Ruang/ Bangunan /Tanah
•Tarif : 10% dari Bruto

PPN
•Kode jenis pajak/MAP 411211, kode setoran 900.
•Tarif adalah 10% dari harga perolehan.
Pembayaran yang tidak dipungut PPN:
•Pembayaran yg jumlahnya paling banyak Rp 1.000.000,- (termasuk PPN) dan tidak
merupakan pembayaran yang terpecah-pecah
•Pembelian buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama
•Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan dan sejenisnya
•Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan;
•Jasa di bidang perhotelan meliputi jasa persewaan kamar termasuk fasilitas yang
terkait dan jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan dihotel,
penginapan, motel, losmen dan hostel;
•Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air;

• Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan
secara umum;
• jasa catering (mulai 1 april 2010)
• Barang-barang kebutuhan pokok dan barang hasil pertanian
• Makanan ternak, unggas dan ikan
• Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko
• Pembelian barang hasil pertambangan yang diambil langsung dari sumbernya
• Bibit dan atau benih pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan
• Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik seperti jasa rumah sakit, rumah bersalin,
klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium;
• Jasa di bidang pelayanan sosial;
• Jasa di bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi;
• Jasa di bidang keagamaan;
• Jasa di bidang pendidikan;
• Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan;
• Jasa di bidang tenaga kerja;

JENIS PAJAK NPWP TANDA TANGAN & CAP
PPh Pasal 22 dan PPN REKANAN BENDAHARA
PPh Pasal 21 BENDAHARA BENDAHARA
PPh Pasal 23 BENDAHARA BENDAHARA
PPh Final Pasal 4 ayat 2 BENDAHARA BENDAHARA
JENIS PAJAK KODE AKUN PAJAK KODE JENIS SETORAN
PPh Pasal 21 (Gaji PNS dan Honor Non-PNS) 411121 100
PPh Pasal 21 Final (Honor PNS) 411121 402
PPh Pasal 22 (Barang) 411122 900
PPh Pasal 23 (Jasa) 411124 104
PPh Final Pasal 4 ayat 2 (Sewa Tanah/ bangunan) 411128 403
PPh Final Pasal 4 ayat 2 (Jasa Konstruksi) 411128 409
PPN (Barang dan Jasa) 411211 900

Contoh Penghitungan PPN dan PPh
Bendahara Pengeluaran membayar pembelian ATK sebesar Rp.2.050.000,-
Jawab:
Sebelum menghitung PPh 22, lebih dulu dihitung PPN yang dikeluarkan dari bruto:
PPN = ( 1 : 11 ) X Rp. 2.050.000,-
= Rp. 186.364,-
PPh 22 = 1,5% X Rp. (2.050.000 - 186.364)
= 1,5% X Rp. 1.863.636,-
= Rp. 27.955,-
(Jika Rekanan tidak punya NPWP, tarif PPh22 3% )
= 3% X Rp 1.863.636,-
= Rp. 55.909,-

Bendahara Pengeluaran membayarkan jasa service kendaraan sebesar Rp.1.200.000,-
Jawaban:
PPN = ( 1 : 11 ) X Rp. 1.200.000,-
= Rp. 109.091,-
PPh 23 = 2% X Rp (1.200.000 - 109.091)
= 2% X Rp. 1.090.909,-
= Rp. 21.818,-
(Jika Rekanan tidak punya NPWP, tarif PPh 23 = 4 % )
= 4% X Rp. 1.090.909,-
= Rp. 43.636,-

Bendahara Pengeluaran membayarkan pembelian buku pelajaran sebesar
Rp.2.100.000,-
Jawaban:
PPN = tidak dikenai PPN;
PPh 22 = 1,5% X Rp. 2.100.000
= Rp. 31.500,-
(Jika Rekanan tidak punya NPWP, tarif PPh 22 = 3 % )
= 3% X Rp. 2.100.000,-
= Rp. 63.000,-

Bendahara Pengeluaran membayarkan sewa ruang pertemuan sebesar
Rp.1.600.000,-
Jawaban:
PPN = ( 1 : 11 ) X Rp. 1.600.000,-
= Rp. 145.455,-
PPh ps 4 (2) = 10% X Rp. (1.600.000 – 145.455)
= 10% X Rp. 1.454.545,-
= Rp. 145.455,-

MMeteraieterai
•Bea Meterai adalah Pajak atas dokumen.
•Dokumen yg memuat jumlah uang atau dokumen kontrak /perjanjian
Meterai diberlakukan terhadap SPJ belanja pembelian/pengadaan
barang dan jasa dengan ketentuan:
 Meterai Rp. 3.000,- untuk belanja senilai Rp. 250.000,- s.d. Rp.
1.000.000,-
 Meterai Rp.6.000,- untuk belanja senilai lebih dari Rp.1.000.000,-
 Materai Rp.6.000,- untuk dokumen kontrak/perjanjian.

Pengendalian kegiatan dilakukan oleh PPTK dengan berdasarkan pada :
a.Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD)
b.Anggaran Kas
c.Standari Harga Barang dan Jasa (SHBJ)
d.Pedoman Perpajakan
Langkah-langkah Pengendalian oleh PPTK :
1.Membuat rencana penggunaan dana setiap akan mengajukan pencairan dana, sesuai
dengan anggaran kas.
2.Membuat rekapitulasi penyetoran SPJ pada setiap penyerahan SPJ kepada Bendahara
Pengeluaran
3.Membuat laporan tentang kinerja keuangan dan kinerja kegiatan
4.Memperbaiki/melengkapi SPJ apabila ada kesalahan/kekurangan SPJ yang telah
diverifikasi oleh PPK.
5.Melakukan kompilasi SPJ kegiatan yang telah disahkan PA/KPA, selanjutnya diserahkan
kembali ke Bendahara Pengeluaran.

Pengendalian Anggaran oleh PPK-SKPD dengan Verifikasi SPJ berdasarkan pada:
a.Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD)
b.Anggaran Kas
c.Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ)
d.Pedoman Perpajakan.
Langkah-langkah pengendalian:
1.Bendahara pengeluaran menyerahkan bukti pengeluaran kepada petugas verifikasi. Jika
telah benar dan lengkap maka petugas verifikasi membubuhkan paraf di Bend 26a, jika
masih ada kesalahan/kekurangan maka petugas verifikasi memberikan catatan hal-hal
yang perlu diperbaiki.
2.Hasil Verifikasi dikomunikasikan kepada Bendahara Pengeluaran/PPTK jika ada bukti
pengeluaran dan lampiran yang perlu dibetulkan.
3.Jika Jumlah SPJ telah mencapai minimal 75% dari jumlah UP maka Bendahara
Pengeluaran mengajukan SPP GU.
4.SPP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran kepada PPK diverifikasi sebelum
diterbitkan SPM.

SPP Uang Persediaan (UP)
• SPD diterbitkan berdasarkan kegiatan dalam DPA dan Anggaran Kas Dinas
DIKPORA.
• SPP Uang Persediaan (UP) dibuat berdasar Surat Penyediaan Dana (SPD) yang
diterbitkan oleh Bendahara Umum daerah (BUD).
• SPP UP dibuat pada masa awal tahun anggaran.
SPP Ganti Uang Persediaan (GU)
•Bendahara mengajukan SPP Ganti Uang Persediaan (GU) setelah menerima SPD dari
BUD.
•Bendahara mengajukan SPP Ganti Uang Persediaan (GU) kepada Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA) melalui PPK SKPD sekurang-kurangnya 75% dari jumlah UP yang telah
diterima.

SPP Tambahan Uang Persediaan (TU)
•SPP TU diajukan untuk kegiatan yang bersifat mendesak, dimana UP tidak mencukupi.
•Besaran SPP TU harus mendapat persetujuan Kepala DPPKA.
•TU harus digunakan sesuai rencana penggunaan dan dipertanggungjawabkan pada periode yang
sama (pada bulan yang bersangkutan) pada saat permintaan TU.
•Jika TU tidak habis maka sisanya harus disetor kembali pada periode yang sama (pada bulan yang
bersangkutan) pada saat permintaan TU.
•Sisa TU disetor ke Kasda, dan sudah membebani anggaran (tidak dapat dicairkan lagi).
SPP Langsung (LS)
•SPP LS dipergunakan untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga berdasarkan kontrak atau
Surat Perintah Kerja setelah diperhitungkan kewajiban pihak ketiga sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.
•Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP LS pengadaan Barang/Jasa kepada KPA melalui PPK
SKPD setelah ditandatangani oleh PPTK.
•PPK meneliti dan melakukan verifikasi lampiran SPP LS, apabila dinyatakan lengkap dan sah maka
diterbitkan SPM LS, dan diajukan kepada kuasa BUD untuk penerbitan SP2D LS.

PROSES PENCAIRAN DAN PEMBAYARAN DANA UP/GU/TUPROSES PENCAIRAN DAN PEMBAYARAN DANA UP/GU/TU
SKPDSKPD
BANKBANK
KUASA BUD
SPM UP/GU/TU
SP2D
UANG
SPJ
PEJABAT PENATAUSAHAAN
SKPD
PEJABAT PENATAUSAHAAN
SKPD
BENDAHARA
PENGELUARAN
BENDAHARA
PENGELUARAN
SPP UP/GU/TU
SPM UP/GU/TU
SPJ
SPJ
KEPALA SKPDKEPALA SKPD
PEJABAT PENGGUNA
ANGGARAN/KUASA

PROSES PENCAIRAN DAN PEMBAYARAN LSPROSES PENCAIRAN DAN PEMBAYARAN LS
PEJABAT PENGGUNA
ANGGARAN/KUASA
PEJABAT PENGGUNA
ANGGARAN/KUASA
PPK-SKPDPPK-SKPD
BANKBANK
KUASA
BUD
BENDAHARA
PENGELUARAN
(SPP-LS)
BENDAHARA
PENGELUARAN
(SPP-LS)
PPTK
(Menyiapkan
Dokumen)
PPTK
(Menyiapkan
Dokumen)
PIHAK III
SPM
SP2D
UANG
Tagihan & Laporan
Kegiatan

SKEMA PEMBAYARAN SP2D DI BANK BPD DIY

JENIS PENCAIRAN BIDANG PKD
PA/KPA
(Bendahara Pengeluaran/ Bendahara
Pengeluaran Pembantu)
BANK BPD PIHAK III
1 PENCAIRAN SP2D
(UP, GU, TU)
 Menyerahkan SP2D lb 1, 4 dan
penguji ke Bank BPD;
 Menyimpan SP2D lb 2, 3, dan 5;
 Menyerahkan SP2D lb 2 dan 5 kpd
Bendara Pengeluaran/ Bendahara
Pengeluaran Pembantu;
 Mengarsip SP2D lb 3 dan 5.
 Mengambil SP2D lb 2 ke Bidang PKD,
dan dapat mengambil dana ke Bank
BPD terdekat.
o Memindahbukukan dana ke
Rekening Bendara Pengeluaran/
Bendahara Pengeluaran
Pembantu sesuai perintah SP2D;
o Menyerahkan lb 4 ke Bidang
Akuntansi sebagai laporan.
2 PENCAIRAN SP2D – LS  Menyerahkan SP2D lb 1, 4 dan
penguji ke Bank BPD dilampiri
Surat Setoran Pajak, STS denda
dan Penyusutan;
 Menyimpan SP2D lb 2, 3, dan 5;
 Mengarsip SP2D lb 3 dan 5.
 Menyerahkan SP2D lb 2 dan 5 kpd
Bendara Pengeluaran/ Bendahara
Pengeluaran Pembantu.
 Mengambil SP2D lb 2, 5, Bukti setor
pajak dan bukti-bukti pembayaran
yang lain (jika ada) di Bidang PKD.
o Memindahbukukan dana ke
Rekening Pihak III sesuai
perintah SP2D;
o Menyimpan bukti pembayaran
Pajak, denda, penyusutan dan
transfer (jika ada);
o Menyerahkan bukti pembayaran
Pajak, denda, penyusutan dan
transfer (jika ada) ke Bidang
PKD;
o Menyerahkan lb 4 ke Bidang
Akuntansi sebagai laporan.
 Mengambil SP2D lb 2
dan 5 beserta bukti
setor pajak, denda,
penyusutan, dan
transfer (jika ada) di
Bendahara.
3 PENCAIRAN SP2D – GAJI • Menyerahkan SP2D lb 1 dan
register ke Bank BPD;
• Menyerahkan SP2D lb 2 kpd
Bendahara beserta lampirannya.
• Mengambil SP2D lb 2 ke Bidang PKD,
dan dapat mengambil dana ke Bank
BPD terdekat.
o Menyerahkan foto copy SP2D ke
Bidang AKuntansi
PENCAIRAN SP2D

Pelaksanaan pembukuan dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dengan membuat dan
mengerjakan pembukuan sesuai tugas pokok dan fungsi secara tertib, cermat dan teliti
serta lengkap pada masing-masing format pembukuan.
Langkah-langkah :
1.Menyiapkan Buku Kas Umum, untuk mencatat transaksi kas (SP2D
dan pengeluaran harian)
2.Membuat Buku Pembantu Kas Tunai
3.Membuat Buku Pembantu Simpanan Bank
4.Membuat Buku Pembantu Panjar (mencatat pemberian Panjar/
pengembalian panjar PPTK)
5.Membuat Buku Pembantu Pajak
6.Membuat Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja
7.Semuanya dientri dalam Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan
Daerah (SIPKD)

Dokumen-dokumen sebagai dasar dalam melakukan pembukuan adalah:
• SP2D UP/GU/TU/LS
• Bukti transaksi yang sah dan lengkap
• Dokumen-dokumen pendukung lainnya sebagaimana yang diatur dalam
peraturan yang berlaku.
Bendahara Pengeluaran dalam melakukan pembukuan dengan ketentuan:
Bahwa setiap SPJ (Bend 26a yang lengkap dan sah) dicatat (dibukukan) pada
BKU, setelah diberi nomor/tanggal BKU langsung dibukukan pada Rekapitulasi
Pengeluaran Per Rincian Obyek, sesuai dengan rekening belanja masing-masing.
Bila pada Bend 26a terdapat transaksi pajak, dicatat (dibukukan) pada BKU,
setelah diberi nomor/tanggal BKU langsung dibukukan pada Buku Pembantu
Penerimaan/Penyetoran Per Rincian Obyek Pajak, sesuai dengan jenis pajak
masing-masing.

 Setelah selesai membuku secara ganda seperti tersebut (nomor 1 dan 2),
dibukukan (entry) pada Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
Pengeluaran (Lembar Pengesahan SPJ)
 Menyiapkan lembar pemeriksaan kas oleh Pengguna Anggaran.
 Membuat lembar pengesahan SPJ.
 Membuat register penutupan kas.
 Menyiapkan SPP beserta lampirannya
Prosedur lengkap tentang Pembukuan Bendahara Pengeluaran dapat dilihat di
Permendagri nomor 55 tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Dan
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya.

1. Laporan Bulanan
• Laporan Kinerja Keuangan dan Kegiatan dibuat oleh PPTK, dikirim selambat-
lambatnya tanggal 3 bulan berikutnya ke Sub Bagian Keuangan.
• Laporan Mutasi Aset dan barang Persediaan oleh Pengurus Barang dan
Penyimpan Barang.
• Pengesahan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ-Belanja), dibuat
oleh Bendahara Pengeluaran.
2. Laporan Triwulanan
• Laporan Kinerja Keuangan dan Kegiatan dibuat oleh PPTK.
• Laporan Mutasi Aset dan barang persediaan oleh Pengurus
Barang dan Penyimpan Barang
• Laporan Keuangan dan akuntansi, dibuat oleh PPK.

3. Laporan Akhir Tahun
a) Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Kinerja Keuangan, dibuat oleh PPTK.
b) Laporan Mutasi Aset dan Barang Persediaan, dibuat oleh Pengurus Barang dan
Penyimpan Barang.
c) Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ-Belanja) Akhir
Tahun, dibuat oleh Bendahara Pengeluaran.
d) Laporan Keuangan dan Akuntansi Akhir Tahun, dibuat oleh PPK.
Laporan akuntansi dibuat oleh PPK setelah Bendahara Pengeluaran
membuat Laporan Pertanggungjawaban yang telah diverifikasi pada
setiap bulannya.
Laporan akuntansi dibuat berdasarkan Sistem Akuntansi
Pemerintahan dengan berpedoman pada PP nomor 71 tahun 2010
dan Buletin Teknis yang dikeluarkan oleh Komite Standar Akuntansi
Pemerintahan.

1. PPTK secara administratif wajib menyampaikan Surat Pertanggungjawaban
Keuangan (SPJ) secara lengkap dan benar paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
sejak tanggal pengambilan panjar kerja, kepada Kepala Dinas selaku
Pengguna Anggaran melalui Bendahara Pengeluaran.
2. PPTK setiap bulan wajib melaporkan Realisasi/Daya
Serap Anggaran untuk masing-masing kegiatan yang
menjadi tanggungjawabnya kepada Pengguna
Anggaran melalui Sub bagian Keuangan paling lambat
tanggal 3 pada bulan berikutnya.
3. Bendahara Pengeluaran secara administratif wajib
menyampaikan laporan pertanggungjawaban
penggunaan APBD setiap akhir bulan kepada Kepala
SKPD melalui PPK SKPD.

4. Apabila berdasarkan hasil verifikasi laporan pertanggungjawaban telah
lengkap dan benar serta sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-
undangan, maka Pengguna Anggaran menerbitkan surat pengesahan
paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
5. Dikecualikan dari ketentuan dimaksud nomor 4 di atas, terhadap
penerbitan surat pengesahan pada bulan Desember pelaksanaan paling
lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan.
6. PPK secara adminsitratif menyusun Laporan Keuangan dan Akuntansi
paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

1. Apabila PPTK secara administratif belum menyampaikan Laporan
Pertanggungjawaban penggunaan anggaran kegiatan dan mengembalikan
sisa panjar kerja yang tidak dilaksanakan paling lambat 7 hari kerja sejak
tanggal pengambilan panjar kerja kepada Bendahara Pengeluaran,
dijatuhi sanksi berupa peringatan/teguran oleh PA/KPA.
2. Apabila Laporan pertanggungjawaban dimaksud
pada nomor 1 di atas tidak dipenuhi sampai dengan
10 hari kerja, maka PPTK dijatuhi sanksi berupa
penundaan pengambilan panjar kerja berikutnya
oleh PPK, kecuali atas pertimbangan tertentu dari
Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran.

 Penyaluran Bantuan Gubernur sesuai DPA PPKD yang di bebankan Dinas
Dikpora DIY;
 Penerima bantuan Gubernur sudah tercatat dalam DPA atau lampiran DPA
penerima Hibah dan/atau bantuan sosial;
 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY menyusun Pedoman/Juknis
Penyaluran bantuan Gubernur DIY
 Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY atas nama Gubernur DIY
melaksanakan sosialisasi program bantuan.
 Calon penerima baik lembaga/perorangan bantuan mengajukan
permohonan bantuan, ditujukan kepada : Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta, melalui Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY.

Proposal sekurang-kurangnya memuat:
• Profil lembaga penerima bantuan;
• Program Kerja;
• SK Pendirian dan Susunan Pengurus;
• RAB pemanfaatan dana bantuan;
• Jadwal pelaksanaan pemanfaatan dana bantuan.
Penelitian/verifikasi proposal:
 Verifikasi meliputi: ketersediaan Anggaran bantuan dalam DPA, kelengkapan berkas
permohonan bantuan, kelayakan menerima bantuan (dari perhitungan RAB maupun
kegiatan yang akan dijalankan);
 Bila masih terdapat kekeliruan maupun kekurangan syarat administrasi akan dikembalikan
untuk pembetulan seperlunya.
 Proposal yang telah lolos verifikasi, selanjutnya diusulkan untuk ditetapkan sebagai
penerima bantuan dengan Surat Keputusan Gubernur DIY.

 Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY menerbitkan Surat Rekomendasi
Pemberian Bantuan.
 Setelah kelengkapan administrasi penerimaan bantuan lengkap maka akan diajukan ke
BUD untuk permohonan pencairan bantuan.
• Berdasar Permendagri No. 32 tahun 2011 dan Peraturan Gubernur Nomor 5 tahun 2011,
semua bantuan sosial harus sudah ditentukan diawal baik nama dan alamat dan
kegunaan bantuan tersebut yang dituangkan dalam keputusan Gubernur;
• Semua bantuan yang dialokasikan dalam APBD disalurkan melalui transfer Bank ke
rekening atas nama lembaga penerima bantuan.

Mekanisme:
1. Dokumen Pencairan Dana Bantuan Kelembagaan
• Proposal dan lampirannya dibuat rangkap 6 (enam) bendel, dijilid;
• Kwitansi Pengeluaran bermeterai cukup dan sudah ditandatangani oleh para pihak
yang berkompeten;
• Foto Copy Rekening Bank/Buku Tabungan atas nama lembaga;
• Surat Pernyataan/Naskah Perjanjian Kerjasama Pemberian Bantuan;
• Laporan Pemanfaatan Dana Bantuan tahun sebelumnya, bagi lembaga yang tahun
sebelumnya pernah menerima bantuan sejenis dari APBD.
2. Pengusulan Pencairan Dana
• Dokumen Pencairan Dana sebagaimana tersebut diatas, diusulkan oleh Kepala
Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga kepada Gubernur DIY melalui Dinas
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Provinsi DIY;
• Tranfer Dana dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah langsung ke rekening penerima
bantuan

 Penerima Bantuan Kelembagaan dilarang menyimpan bantuan di
bank/mengendapkan dalam rangka mendapatkan bunga.
 Penerima bantuan wajib menyampaikan laporan pemanfaatan dana, paling lambat 30
(tiga puluh) hari kerja terhitung sejak dana bantuan diterima dan atau masuk dalam
rekening bank penerima bantuan, atau batas akhir tahun anggaran yang
bersangkutan.
 Laporan Pertanggungjawaban dimaksud angka (1) diatas, minimal memuat:
• Uraian singkat program/kegiatan yang dilaksanakan dan dibiayai melalui dana
bantuan kelembagaan yang diterima;
• Hambatan/Kendala yang dihadapi dan cara mengatasi hambatan/kendala;
• Rincian Pengeluaran dana, dan capaian program/kegiatan yang dibiayai melalui
dana bantuan yang diterima, dilampiri bukti pengeluaran yang sah, dan foto
kegiatan;
• Laporan Pertanggungjawaban dibuat rangkap 5 (lima) dijilid dan disampaikan
kepada Gubernur DIY melalui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DIY.

• Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY, dan Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKA) DIY atas nama Gubernur DIY berhak
melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan pemanfaatan dana
bantuan kelembagaan.
SANKSI
• Atas dasar hasil Pemantauan dan evaluasi, apabila terdapat penyimpangan
pemanfaatan dana sebagaimana yang telah dicantumkan dalam proposal
permohonan, maka penerima dana bantuan dapat dikenakan sanksi sesuai
dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pemerintah Daerah DIY Atur Pengelolaan Keuangan

Pemerintah Daerah DIY Atur Pengelolaan Keuangan

Recommandé

Contenu connexe

Tendances

Tendances (20)

Similaire à Pemerintah Daerah DIY Atur Pengelolaan Keuangan

Similaire à Pemerintah Daerah DIY Atur Pengelolaan Keuangan (20)

Pemerintah Daerah DIY Atur Pengelolaan Keuangan