Kedudukan Warga Negara Dan Pendudukan Indonesia

1. NAMA KELOMPOK 1
1.NOVA DWI AGUSTINA
2.WIKE REGITA CAHYANI
3.DWI AGUSTIN
4.ROSA SEKAR BONA.V
5.INDAH RAHMAWATI
6.M.AMAR RAHMAN
7.BIMA DEFRIANSYAH
Kelompok 1

2. B. Kedudukan Warga Negara
dan Penduduk Indonesia

3.  RAKYAT DALAM SUATU
NEGARA
Yaitu meliputi semua orang yang bertempat tinggal di dalam
wilayah kekuasaan negara & tunduk pada kekusaan negara itu.
Pasal 26 UUD 1945 perihal Warga Negara dan
Penduduk :
1. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa
Indonesia dan orang-orang bangsa lain disahkan
dengan undang-undang sebagai warga negara.
2. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing
yang bertempat tinggal di Indonesia.
3. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur
dengan undang-undang

4.  Rakyat, berdasarkan hubungannya dengan
daerah dapat dibedakan menjadi penduduk
dan bukan penduduk.Penduduk.
berdasarkan hubungannya dengan daerah tertentu
dapat dibedakan menjadi penduduk dan bukan
penduduk.
1. Penduduk, adalah mereka yang bertempat tinggal atau
berdomisili di dalam suatu wilayah negara (menetap) untuk
jangka waktu lama. Penduduk yang memiliki status
kewarganegaraan , disebut sebagai Warga Negara Indonesia
(WNI), Warga Negara Asing (WNA) yg menetap di Indonesia
karena suatu pekerjaan, disebut juga penduduk.
2. Bukan Penduduk, adalah mereka yang berada di dalam
suatu wilayah negara hanya untuk sementara waktu. Contoh :
para turis mancanegara.

5.  Rakyat, berdasarkan hubungannya dengan
pemerintah negaranya dapat dibedakan
warga negara & bukan warganegara
1. Warga Negara, adalah mereka yang berdasarkan
tertentu mrp anggota dari suatu negara, dengan
status kewarganegaraan WN asli atau WN
keturunan asing. WN juga dapat diperoleh melalui
proses naturalisasi.
2. Bukan Warga Negara (orang asing), adalah mereka
yang berada pada suatu negara tetapi secara
hukum tidak menjadi anggota negara yang
bersangkutan, namun tunduk pada pemerintah di
mana mereka berada (Duta Besar, Kontraktor
Asing, dsb).

6.  ASAS
KEWARGANEGARAAN
Menurut UUD RI pasal 28E ayat (1),
“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat
menurut agamanya, memilih pendidikan dan
pengajaran, memilih pekerjaan, memilih
kewarganegaraan, memilih tempat tingga di wilayah
negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”

7.  Penentuan status
kewarganegaraan lazim
menggunakan dua stelsel, yakni :
 Steseel aktif : sesuatu usaha dengan melakukan
tindakan hukum tertentu secara aktif untuk memperoleh
status kewarganegaraan. Contoh dengan mengajukan
permohonan tertulis kepada negara dan mengurus
segala persyaratan nya. Dalam hal ini setiap orang
berhak mempunyai hak “opsi”. Hak opsi adalah hak
untuk memilih suatu kewarganegaraan.
 Steseel pasif : suatu sistem yang tanpa melakukan
tindakan hukum seperti pada steseel pasif, seseorang
telah diakui sebagai warga negara. Contoh misalnya kita
lahir, langsung dianggap sebagai warga negara
indonesia tanpa mengajukan permohonan kepada
negara. Dalam hal ini jika tidak mau menjadi warga
negara indonesia dapat menggunakan hak “repodiasi” :
yang memiliki pengertian yang sebuah hak untuk

8.  Penentuan Kewarganegaraan
dapat dibedakan menurut Asas
:
 1. Asas kewarganegaraan ius saunginis (darah / keturunan)
Ditentukan berdasarkan keturunan atau pertalian darah dengan kedua
orangtua nya. Pada umunya yang digunakan adalah berdasarkan ayah
nya. Contoh jika ibu dari A adalah WNI, sementara ayah A merupakan
warga negara Jepang. Maka A berstatus sebag warga negara Jepang.
 2. Asas kewarganegaraan ius soli (tanah atau tempat
kelahiran)Menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan
tempat dimana ia dilahirkan.
Contoh ada sebuah negara A yang menggunkan ius soli, kemudian B
dilahirkan dinegara tersebut maka B status nya berkewarganegaraan
negara A, meskipun orang tuanya berwarganegaraan C. Akibat dari
perbedaan masing masing negara dalam menerapkan asas asas
kewarganegaraan maka dapat menyebabkan status kewarganegaraan
seseorang menjadi :
• Tidak memiliki status kewarganegaraan disebut dengan apatride
• Memiliki kewarganegaraan ganda (dobel) disebut dengan bipatride

9.  Kemungkinan status
kewarganegaraan seseorang
 1. Apatride : adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai
kewarganegaraan.
Contoh : Frans dari keturunan negara Jerman yang menganut asas ius soli
tetapi dilahirkan di negara Portugis yang menganut asas ius sanguinis, maka
Robby bukan WN Jerman dan bukan WN Portugis
 2. Bipatride : adanya seorang penduduk yang mempunyai 2 macam
kewarganegaraan sekaligus.
Contoh : Yohanes dari keturunan negara Kanada yang menganut asas ius
sanguinis tetapi lahir di negara Rusia yang menganut asas ius soli, maka
Yohanes adalah WN Kanada dan juga WN Rusia
 3. Multipatride : seorang yang bipatride setelah dewasa ia mendapatkan
kewarganegaraan lain tanpa melepaskan status bipatridenya.
Contoh : Mario mempunyai 2 kewarganegaraan yaitu WN Indonesia dan WN
Timor Leste. Kemudian, pada saat dewasa ingin menjadi WN Amerika Serikat.
Kemudian, dia diterima sebagai WN Amerika Serikat dan juga tidak perlu
melepaskan 2 kewarganegaraan tersebut.

10.  Menurut UU no.12 th.2006
Menurut UU no.12 th.2006 tentang kewarganegaraan
RI, Indonesia menganut asas-asas berikut:
1.Asas Ius sanguins
2.Asas Ius Soli
3.Asas kewarganegaraan tunggal, yakni asas yang
menentukan 1 kewarganegaraan bagi setiap orang
4.Asas kewarganegaraan ganda terbatas, yakni yang
menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUD.

11.  Permohonan pewarganegaraan
dapat dibedakan menjadi dua,
yaitu:
 A.Naturalisasi biasa ,Orang dari bangsa asing yang yang akan
mengajukan permohonan pewarganegaraan dengan cara naturalisasi bisa,
harus memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 9 Undang-
Undang RI Nomor 12 tahun 2006, sebagai berikut:
1. Telah berusia 18 tahun atau sudah kawin;
2. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah
negara Republik Indonesia paling singkat lima tahun berturut- turut atau paling
singkat 10 tahun tidak berturut-turut;
3. Sehat jasmani dan rohani;
4. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam
dengan pidana penjara satu tahun lebih;
6. Jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak
menjadi berkewarganegaraan ganda;
7. Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap;
8. Membayar uang pewarganegaraan ke kas negara.

12.  Permohonan pewarganegaraan
dapat dibedakan menjadi dua,
yaitu:
 B. Naturalisasi Istimewa, Naturalisasi istimewa
diberikan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006.
Naturalisasi Istimewa diberikan kepada orang asing
yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia
atau dengan alasan kepentingan negara, setelah
memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia. Naturalisasi istimewa batal
diberikan jika menyebabkan orang asing tersebut
berkewarganegaraan ganda.

13.  Peraturan perundangan pendukung
pelaksanaan UU tentang
kewarganegaraan RI
1.Undang-Undang RI No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian,
2. Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 1994 Tentang Visa, Izin
Masuk dan Izin Keimigrasian.
3. Peraturan Pemerintah RI No.18 Tahun 2005 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI No. 32/1994 Tentang
Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian.
4. Instruksi Presiden RI No. 26 Tahun 1998 Tentang
Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi
Dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan,
Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Perencanaan Program
ataupun Pelaksanaan. Peraturan perundangan pendukung
pelaksanaan UU tentang Kewarga-negaraan Republik Indonesia

14.  Kedudukan warga negara &
pewarganegaran di indonesia
Kedudukan warga negara di dalam suatu negara,
sangat penting statusnya terkait dengan hak dan
kewajiban yang dimiliki.
Perbedaan status/kedudukan sebagai wn sangat
berpengaruh terhadap hak dan kewajibannya baik yang
mencakup bidang politik, ekonomi, sosial – budaya
maupun hankam.

15.  Penyebab hilangnya
kewarganegaraan indonesia
Penyebab hilangnya kewarganegaraan indonesia Menurut UU RI no.12 tahun 2006 seorang WNI
kehilangan kewarganegranya jika yang bersangkutan:
 a. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemaunnya sendiri
 b. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain
 c. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atas kemauannya sendiri, dengan
ketentuan:
 telah berusia 18th dan bertempat tinggl di luar negeri
 d. Masuk kedalam dinas tentara asing tanpa disertai izin dari presiden
 e. Jika WNI Masuk dalam dinas negara asing atas kemauan sendiri
 f. Mengangkat sumpah atau janji setia terhadap negara asing atau bagian dari negra asing tersebut
atas dasar kemauannya sendiri
 g. Ikut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing
meskipun tidak diwajibkan keikutsertaannya.
 h. Mempunyai passport yang bersifat passport negara asing yang masih berlaku dari negara lain atas
namanya
 i. Bertempat tinggal di luar wilayah negara republik indonesia selama 5 tahun terus menerus bukan
dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan
keinginannya untuk tetap menjadi warga negara ndonesia sebelum jangka waktu 5 tahun tersebut
berakhir, dan setiap 5 tahun berikutnya yang bersangkutan tetap tidak mengajukan pernyataan ingin

16. Terima Kasih