MENGURANGI KUMUH
•Télécharger en tant que PPTX, PDF•
1 j'aime•2,643 vues
Sambutan Deputi Sarana dan Prasarana Bappenas pada Peluncuran Slum Alleviation Policy and Action Plan (SAPOLA) di Bappenas tanggal 13 Februarui 2013
Recommandé
Recommandé
Contenu connexe
Plus de Oswar Mungkasa
Plus de Oswar Mungkasa (20)
MENGURANGI KUMUH
- 1. MENUJU KOTA TANPA PERMUKIMAN KUMUH SAMBUTAN DEPUTI SARANA DAN PRASARANA BAPPENAS DR. IR. DEDY SUPRIADI PRIATNA, MSC Jakarta, 13 Februari 2013
- 2. DEFINISI KUMUH UU No. 1 Tahun UN Habitat 2011 tentang PKP • Inadequate access to safe water, • Permukiman Kumuh : • Inadequate access to sanitation and Permukiman yang tidak layak huni other infrastructure, karena ketidakteraturan • Insecure residential status (masih bangunan, tingkat kepadatan sulit diukur dari data yang ada) bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan • Poor structural quality of housing prasarana yang tidak memenuhi (floor, wall, roof) syarat • Overcrowding (per kapita/m2 < 7,2) • Perumahan Kumuh : • Indikator tersebut digunakan untuk mengukur Perumahan yang mengalamai pencapaian Tujuan 7 (d) MDGs, kecuali penurunan kualitas fungsi sebagai indikator poin 3 tempat hunian.
- 3. PROGRAM PENANGANAN KUMUH DI INDONESIA 1 • KIP (Kampung Improvement Program) 2 • NUSSP (Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project) 3 • P2KP-PNPM (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan) 4 • Co-BILD (Community Based Initiatives for Housing and Local Development) 5 • Penyusunan RTRP (Rencana Tindak Revitalisasi Permukiman) 6 • Program KTP2D (Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa) 7 • Peningkatan kualitas lingkungan di kawasan perbatasan 8 • Peningkatan kualitas di kawasan rawan bencana
- 4. PENCAPAIAN MDGS (PENURUNAN RUMAH TANGGA KUMUH DI PERKOTAAN) Target MDG Indikator Acuan Dasar Saat ini Status Sumber 2015 TUJUAN 7: MEMASTIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP Target 7D: Mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh (minimal 100 juta) pada tahun 2020 7.10 Proporsi rumah tangga 20,75% 12,12% 6% BPS, Susenas kumuh perkotaan (1993) (2009) (2020) Proporsi Rumah Tangga Kumuh Perkotaan (%) 25.00 20.75 20.00 17.68 17.02 14.32 14.44 13.52 13.02 12.95 Diperlukan kerja 15.00 12.3 10.9 keras untuk mencapai 10.00 12.57 Target target 6 % di tahun 6 5.00 2020 0.00 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Sumber: Laporan MDGs Tahun 2010 & BPS
- 5. PENCAPAIAN MDGS (PENURUNAN RUMAH TANGGA KUMUH DI PERKOTAAN) Persentase Rumah Tangga Kumuh Menurut Provinsi Tahun 2010-2011 70.00 60.00 2010 50.00 2011 40.00 Target 2015 30.00 20.00 10.00 0.00 Sumber: Laporan MDGs Tahun 2010 & BPS Masih tingginya jumlah rumah tangga yang menempati hunian tidak layak di perdesaan dan perkotaan
- 6. TANTANGAN KE DEPAN (1) Jumlah Penduduk Berdasarkan Klasifikasi Wilayah • Penduduk perkotaan : 2010 : 54,1 % 2015 : 59,3 % 2020 : 63,7 % 2025 : 67,5 % • 5 provinsi dengan % penduduk perkotaan terbesar tahun 2010: Provinsi DKI Jakarta (100 %), Provinsi Kepulauan Riau (79,5%), Provinsi DI Yogyakarta (70 %), Provinsi Banten (67,7 %), Provinsi Jawa Barat (66,3 %). Sumber: Proyeksi Penduduk, 2005 , BPS dalam Hasil Kajian Word Bank
- 7. TANTANGAN KE DEPAN (2) Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Perempuan Laki-laki 90-94 80-84 70-74 • Tren demografi menunjukkan 60-64 bahwa Indonesia memiliki populasi muda, mewakili (Tahun) 50-54 sejumlah besar rumah tangga 40-44 baru yang potensial. 30-34 20-24 10-14 0-4 -10 -5 0 5 10 (Juta Jiwa) Sumber: Sensus Penduduk 2010, BPS dan hasil kajian World Bank
- 8. PERKEMBANGAN KEBIJAKAN PENANGANAN KUMUH (Acioly Cla dio, 2007 )
- 9. HARAPAN PENANGANAN KUMUH KE DEPAN 1 Remedial Policy: • Menyelesaikan existing condition (planning for development) 2 Preventive Policies: • Mengutamakan perencanaan sebelum membangun (Planning BEFORE development) • Perencanaan dan strategy terpadu untuk mendorong pemenuhan hunian yang layak untuk semua kalangan
- 10. SAPOLA & RPJMN 2015-2019 Penyusunan background study Penulisan draft naskah & Penyampaian bahan RPJMN RPJMN 2015-2019 consencus building antar K/L rancangan teknokratis 2015-2019 Study 1: Conduct Desk Studies to Assess Policies and Initiatives related to Slums Alleviation Study 5: Study 6: Study 7: Study 3: Develop National Create Policy Design and Study 2: Assess Local Policy Framework Implementation Develop Pilot Identify Slums and Informal Conditions and for Slums Scheme for Local Projects Briefs Settlement General Data Institutional Alleviation in Governments Capacities Study 4: Urban Areas Assess Urban Land Management with Regard to Security of Tenure SAPOLA
- 11. Terima Kasih
Notes de l'éditeur
- DefinisiKumuhmenurut UN HABITAT dijadikanindikatoruntukmengukurpencapaian MDGs, yaituaksesterhadap air bersih, aksesterhadapsanitasi, kualitasstrukturrumah (atap, lantai, dandinding) danjugakepadatanluaslantaiperkapitadimanarumahtersebutakantergolongkumuhapabilaluaslantailebihkecilsamadengan 7,2 m2.Di dalam UU No.1 Tahun 2011 tentangPerumahandanKawasanPermukimanterdapatdefinisi “permukimankumuh” dan “perumahankumuh”. Definisiberdasarkanundang-undanginidijadikanacuanuntukmenentukanindikatorkumuholehsemuapihak.
- Program-program penanganankumuh yang telahdilaksanakanantara lain :1. KIP (Kampung Improvement Program)Program perbaikanpermukiman yang kuranglayak, baikdalamhalutilitasmaupunfasilitasnya.2. NUSSP (Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project)Proyekyang dibiayaipinjamandari ADB untukmembantu pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan di perkotaan melalui kemitraan antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat3. P2KP-PNPM (Program PenanggulanganKemiskinandiPerkotaan)Program pemerintah yang secara substansi berupaya dalam penanggulangan kemiskinan melalui konsep memberdayakan masyarakat dan pelaku pembangunan lokal lainnya4. Co-BILD (Community Based Initiatives for Housing and Local Development)Program untuk menciptakan tersedianya dukungan dalam memperkuat dan memperluas upaya pembangunan berbasis pada prakarsa kelompok (community based development) untuk perbaikan perumahan dan keadaan tempat tinggal masyarakat miskin kota5. Penyusunan RTRP (RencanaTindakRevitalisasiPermukiman)Programuntukmeningkatkankualitaslingkunganpermukiman.6. Program KTP2DProgram untukmeningkatkankualitaslingkungandikawasanperdesaan
- Berdasarkanlaporan MDGs 2010, status untukproporsirumahtanggakumuhperkotaanadalah “perluperhatiankhusus”. Untukitudiperlukan akselerasi untuk mencapai target (0,73 % per tahun) jikainginmencapai target 6 % ditahun 2020. Namun tantangan untukmencapai target tersebutsemakin besar karena meningkatnya tren penduduk perkotaan (urbanisasi).
- Berdasarkan data BPS,padatahun 2011 presentaserumahtanggakumuhterbesarterdapatdiProvinsi Papua Barat, NTT, dan Sulawesi Tengah. Ketigaprovinsitersebutmengalamipeningkatankumuhdaritahun 2010 ke 2011.
- Data BPS menunjukkanbahwakedepannyapendudukperkotaanakanterusbertambah. Hal inidikarenakanterjadinyaurbanisasi yang terusmeningkat. Padatahun 2020 diperkirakanpendudukperkotaandi Indonesia akanmencapai 63,7%. Hal iniberpotensiakanmeningkatkanjumlahpermukimankumuhterutamadikota-kotabesar.
- Berdasarkan data BPS tahun 2010, penduduk Indonesia didominasiolehpendudukusiamuda (20-34 tahun) yang merupakanusiaproduktif. Bertambahnyarumahtanggabarudaripendudukusiaproduktiftersebutmenyebabkansemakintingginyakebutuhanterhadaprumah.
- PerkembangankebijakanpenanganankumuhdarimasakemasaTahun 70-an: padamasainipenanganankumuhmasihdilakukandenganpenggusurandanpembongkaranolehpihakberwajib.Tahun 80-an: padamasainipenanganankumuhmulaidilakukandengankonseppenentuankawasankumuhdanperbaikanpeningkatankumuhTahun 90-an: padamasainipenanganankumuhmulaidilakukandengankonsepintegritasdimanamasyarakatmulaidilibatkandalamperbaikankawasankumuh
- Penanganankumuhdiharapkandapatdilakukandengan 2 pendekatankebijakan, yaitu:1. Remedial Policy :Menyelesaikan existing condition (planning for development)2. Preventive Policies:Mengutamakan perencanaan sebelum membangun (Planning before development)Perencanaan dan strategy terpadu untuk mendorong pemenuhan hunian yang layak untuk semua kalangan
- Prosespelaksanaan SAPOLA akandisinkronkandenganpenyusunan draft RPJMN 2015-2019. Penyampaianbahanrancanganteknokratis RPJMN sudahharusselesaipadaFebruari 2014, bertepatandenganselesainyaprosesstudi 6 SAPOLA (Create Policy Implementation Scheme for Local Governments).Hal tersebut dikarenakanakandiselenggarakannyapemilihanpresidenpadaAgustus 2014 sehinggapadaFebruari 2014 setiapcalonpresidendapatmerujukpadarancanganteknokratis RPJMN 2015-2019.Kamimemintasemuapihakdisiniuntukbersama – samaterlibataktifdalamkegiatan SAPOLA untukmengatasipermasalahanpermukimankumuhdi Indonesia.