Suplemen HUD Magz Edisi 5 /2015. Kota BATAM Menyongsong MEA 2015
Siklus Pelaksanaan Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta
1. Republic of Indonesia
State Ministry of National Development Planning/
National Development Planning Agency Asian Development Bank
Technical Advisory Services
Infrastructure Reform Sector Development Project (IRSDP)
Loan ADB No. 2264-INO (SF)
Lukas Hutagalung
23 Mei 2013
SIKLUS PELAKSANAAN PROYEK KPS
3. Kerangka Pengaturan
• PP 56/2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian;
• Perpres 67/2005 jo Perpres 13/2010 jo Perpres
56/2011;
• Permen PPN 3/2012 tentang Panduan Umum
Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan
Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
3
6. Kenapa Perlu Penyiapan Kelayakan
Proyek?
Pemerintah perlu diyakinkan bahwa Proyek telah layak secara teknis,
ekonomis maupun finansial, dan tidak memiliki risiko ataupun
dampak negatif sosial dan lingkungan yang besar;
Kebutuhan atas dukungan fiskal dari pemerintah dalam bentuk
apapun berikut pilihannya harus diketahui dan dianalisis;
Pemerintah perlu memiliki informasi selengkap mungkin atas
penyusunan dokumen penawaran; dan
Guna keperluan lanjut pelaksanaan negosiasi, PJPK harus memiliki
kelengkapan informasi yang sama dengan pihak penawar agar dapat
memperkuat posisi tawarnya.
6
7. Substansi Kajian Awal Pra Studi Kelayakan
Proyek Kerjasama
Kajian Hukum
•Analisis
Kelembagaan
•Analisis Peraturan
Perundangan-
undangan
Kajian Teknis
•Analisis Teknis
•Penyiapan Tapak
•Rancang Bangun
Awal
•Spesifikasi Keluaran
Kajian
Kelayakan
(Ekonomi dan
Keuangan)
•Analisis Biaya
Manfaat Sosial
•Analisis Pasar
•Analisis Keuangan
•Analisis Risiko
Kajian Sosial
dan Lingkungan
•Analisis Awal
Dampak Lingkungan
•Analisis Sosial
•Rencana Pemukiman
Kembali
Kajian Dukungan
dan Jaminan
Pemerintah
•Dukungan
Pemerintah
•Jaminan Pemerintah
Kajian Bentuk
Kerjasama
dalam
Penyediaan
Infrastruktur
•Bentuk Kerjasama
•Pembagian Risiko
Rancangan Pengadaan Badan Usaha
Rancangan Ketentuan (term-sheet) Perjanjian Kerjasama
7
8. Kajian Kesiapan Proyek Kerjasama
Kepastian konsep Proyek Kerjasama telah memperoleh persetujuan dari
PJPK dan para Pemangku Kepentingan
PJPK telah memperoleh persetujuan dukungan Pemerintah dari Menteri/
Kepala lembaga/Kepala daerah dan/atau Jaminan Pemerintah dari Menteri
keuangan/BUPI apabila ada kebutuhan
Skema Perjanjian Regres telah disetujui oleh DPRD
Telah terbentuk dan berfungsi tim pelaksana/pengelola Proyek Kerjasama
Kesiapan tapak/lahan & program pemukiman kembali telah dilaksanakan,
anggaran dan jadwal pelaksanaannya yang telah mendapatkan persetujuan
dari DPRD
Memastikan rencana & jadwal program kepatuhan lingkungan dan langkah-
langkah menyelesaikan berbagai masalah hukum
8
9. TRANSAKSI PROYEK KERJASAMA
Kajian Akhir
Proyek
Kerjasama
Rencana
Pengadaan
Badan
Usaha
Pelaksanaan
Pengadaan
Badan
Usaha
Penandatan
ganan
Perjanjian
Kerjasama
9
10. Kajian Akhir Proyek Kerjasama
Laporan Kesiapan Proyek disetujui oleh PJPK dan para Pemangku
Kepentingan
Memutakhirkan & memastikan Kajian Awal Prastudi Kelayakan
Konfirmasi kesesuaian teknis, pilihan kerjasama, kesiapan Proyek
Kerjasama & ketertarikan pasar
Menyusun rancangan rinci spesifikasi keluaran
Mengembangkan struktur tarif
Memastikan alokasi risiko, mekanisme pelaksanaan dukungan
dan/atau jaminan Pemerintah dan struktur keuangan
Menyiapkan rencana pengadaan Badan Usaha
Menyiapkan ketentuan (term sheet) perjanjian kerjasama
10
11. Rencana Pengadaan Badan Usaha
Pembentukan Panitia Pengadaan BU:
Penyusunan jadwal pengadaan BU yang realistis
Penjajakan Minat
Perhitungan HPS
Penyusunan Dokumen Perjanjian Kerjasama
Penyusunan Dokumen Pengadaan
11
12. Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha
Prakualifikasi
Penyampain Dokumen penawaran
Evaluasi Dokumen Penawaran dari BU
Penetapan Pemenang
Sanggahan Peserta
Penerbitan surat penetapan pemegang penetapan
12
16. Manajemen Pelaksanaan Perjanjian
Kerjasama
Penyusunan rencana manajemen pelaksanaan Perjanjian
Kerjasama
Pembentukan unit manajemen pelaksanaan Perjanjian
Kerjasama
Pelaporan hasil manajemen pelaksanaan Perjanjian Kerjasama
Prakonstruksi, sejak penanda tanganan perjanjian s/d perolehan
pembiayaan (financial close)
Konstruksi, sejak dimulai konstruksi s/d Perjanjian Kerjasama
beroperasi secara komersial
Operasi komersial, sejak Perjanjian Kerjasama beroperasi
komersial s/d berakhirnya jangka waktu kerjasama
Terbentuknya Tim Pengalihan Aset oleh PJPK bilamana ada
penalihan aset pada saat berakhirnya konsesi
16