Dokumen tersebut membahas kebijakan perumahan dan penanganan permukiman kumuh perkotaan di Indonesia. Dokumen ini menjelaskan kriteria permukiman kumuh, masalah yang dihadapi, dan konsep kebijakan untuk mencapai kota bebas kumuh melalui pendekatan terpadu yang berbasis hak asasi manusia dan melibatkan berbagai instansi pemerintah.

1. Kebijakan Perumahan
dan Penanganan
Permukiman Kumuh
Perkotaan
18 September 2012, Hotel Putri Duyung,
Ancol, Jakarta
M. Jehansyah Siregar, Ph.D
Kelompok Keahlian Perumahan dan Permukiman –
?
Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan
Pengembangan Kebijakan
(KKPP – SAPPK)
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

2. Kriteria Kumuh
(The Challenge of Slums, UN-Habitat Global Report 2003)
1. Lack of basic services
2. Substandard housing or inadequate building structures
3. Overcrowding and high density
4. Unhealthy living conditions and hazardous locations
5. Insecure tenure; irregular or informal settlements
6. Poverty and social exclusion
7. Minimum settlement size

3. Kebijakan Perumahan
dan Penanganan
Permukiman Kumuh
Perkotaan
HUD
Good Housing and Urban
?
Development Governance
(UN-Habitat Global Report 2003)

7. Masalah Kebijakan Perumahan dan Perkotaan
HUD PROBLEMs.
?
Population
Appropriate HUD problems identification
Huge Social & Social
Growth, Poverty,
Resources Segregation &
and Lack of
Inequalities Frustration
Resources
?
Lack of
Extremely
Fragmented
Conflicting
Coordination Governance
Interests
?
Rapid Urban
LOW
Mismanagement
CAPACITY
Growth in HUD dev.
of HUD

8. Lokasi
Tipologi
DIMENSI Skala dan ukuran
SPASIAL
DIMENSI DINAMIKA
SOSIAL ? EKONOMI
Stratifikasi Sosial
Karakter Sosial
? ? Lap.& Tenaga Kerja
Informalitas Kota
Masyarakat Kota PENILAIAN Pasar Perumahan
KUMUH
DARI SUDUT PANDANG
PROYEK PENGADAAN
TAHUNAN

9. Lap kerja baru,
Pemberdayaan
Lapangan Peran perumahan
kerja
infrastruktur Pembiayaan
Housing-transport,
? Perumahan
Housing choices,
Spt. Plan, Land-use ? ? Debt creating,
Fund mobilization
RESPON Housing Banking
KEBIJAKAN
TANAH ? slum upgrading project based
? Inisiatif
Lokal
Secure tenure, Kota Inklusif,
Diverse Tenureship, Partisipatif,
Pro-poor

10. Lack of
Project
Resources
Lack of PROJECT PENDEKATAN
Coordination PROYEK
Proyek sebagai
pendekatan adalah
masalah, Orientasi
Kurva S dalam
Huge and Complex Manpro
Project
Management

11. Kelemahan
Reverse
Justification
Pendekatan Proyek Weak
without institutionalization Justification
to policy and on success
strategy project
Conflict of Piecemeal,
Interests annual cycle
Funding Tend to be
resource scaled up
from LOAN easily
Inter-
Dependency organisational
on projects Fragmentation
Quasi Increase of
Participatory Debt

12. KKPP - ITB
Kelemahan Pendekatan Proyek tanpa proses institutionalisasi
Melemahnya Organisasi Komunitas
EXIT
Masa PROYEK DEKLINASI
ORGANISASI
KOMUNITAS
Sumber Daya
PROYEK

13. KKPP - ITB
Pengembangan Organisasi Komunitas
sebagai tujuan utama
 Organisasi Komunitas yang terus bertumbuh dan
berkembang dengan bertumpu pada komunitas dengan
dukungan proyek secukupnya (secara tidak langsung atau
bahkan terselubung).
 Organisasi komunitas tidak boleh menjadi bagian dari
organisasi proyek tertentu
ORGANISASI
KOMUNITAS
ORGANISASI
PROYEK
& PROGRAM

14. HOUSING &
URBAN Dev.
POLICY
TOWARDS
CITIES
WITHOUT
SLUMS

15. 1. IDENTIFIKASI MASALAH HUD SECARA TEPAT
Huge Social & Social
Resources Segregation &
Inequalities Frustration
Extremely
Fragmented
Conflicting
Governance
Interests
LOW
Mismanagement
CAPACITY
in HUD dev.
of HUD

16. Lokasi
Tipologi
DIMENSI Skala dan ukuran
SPASIAL
DIMENSI DINAMIKA
SOSIAL EKONOMI
Stratifikasi Sosial Lap.& Tenaga Kerja
Karakter Sosial Informalitas Kota
Masyarakat Kota PENILAIAN Pasar Perumahan
KUMUH
CITY-WIDE, SUSTAINABLE
URBAN DEVELOPMENT,
HOUSING FOR ALL

17. Lap kerja baru,
Pemberdayaan
Lapangan Peran perumahan
kerja
infrastruktur Pembiayaan
Perumahan
Housing-transport,
Housing choices, Debt creating,
Spt. Plan, Land-use Fund mobilization
RESPON Housing Banking
KEBIJAKAN
RUMAH &
TANAH HUD Inisiatif
CITIES WITHOUT SLUMS Lokal
Housing Standard Kota Inklusif,
Secure tenure, Partisipatif,
Diverse Tenureship, Pro-poor

18. KKPP - ITB
KONSEP KEBIJAKAN
1. TERPADU. Kebijakan nasional di bidang perumahan
dan permukiman yang terpadu dengan sektor lainnya
terkait input sumberdaya kunci perkim.
2. KOTA BEBAS KUMUH. Sasaran kebijakan adalah
kota-kota Indonesia yang terbebas dari lingkungan
permukiman kumuh, dan rumah layak dan terjangkau
bagi semua.
3. BASIS HAK DASAR. Memenuhi, jika tidak mampu,
Melindungi, jika tidak mampu, Menghormati (SNPK,
2005).
4. ORIENTASI KEBUTUHAN Berorientasi pemenuhan
kebutuhan daripada sebatas menyerahkan ke pasar.
(Penggunaan golongan pendapatan termasuk yang mana?)
5. FORMALISASI atau REGULARISASI. Integrasi sistem
informal dengan sistem formal perkotaan.

19. PRAKARSA KOTA BEBAS KUMUH
SOSIAL -
EKONOMI
IN EX
SITU SITU
Resettlement
Prakarsa
KOTA INFILL
INSPEKSI BEBAS dalam
KUMUH/ Kawasan kota
Urban Re- SQUATTER LISIBA
PERE Baru
MAJAAN development pinggir kota
KASIBA
PEMBER Kota
DAYAAN Baru
3 PILAR TERPADU PENANGANAN PERMUKIMAN SQUATTER

20. PEMBAGIAN PERAN ANTAR-INSTANSI PEMERINTAH
REVITALISASI
KELEMBAGAAN
BUMN PERUMAHAN
BALEDAYA PERUMAHAN,
BAPPENAS
POLICY AND
ACTION PLAN
(SAPOLA),
PU CIPTA KARYA POKJA
KEMENPERA
PILOTING IN 3 CITIES, PILOTING IN 3 CITIES,
CAPACITY BUILDING CAPACITY BUILDING

21. TERIMA KASIH atas perhatiannya