Dokumen tersebut membahas tentang standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat yang meliputi rumah layak huni dan lingkungan yang sehat serta aman yang didukung prasarana dan sarana. Dokumen tersebut juga menjelaskan indikator, target capaian, dan pembiayaan pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota."

1. KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
PEMBIAYAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
BIDANG PERUMAHAN RAKYAT
Oleh :
KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN
Disampaikan dalam acara:
PERTEMUAN PUSAT DAN DAERAH DALAM RANGKA PENGANGGARAN SPM DALAM
DOKUMEN PERENCANAAN PEMDA BIDANG PERUMAHAN DAN PEKERJAAN
UMUM
JAKARTA, 26 SEPTEMBER 2011

2. PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN
RAKYAT NO. 22 TAHUN 2008 TENTANG SPM
BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

3. Bidang Perumahan merupakan urusan
wajib (Pasal 7 ayat (2))
Bidang Perumahan merupakan urusan
wajib (Pasal 7 ayat (2))
PP No 38 tahun 2007 Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi Dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
PP No 38 tahun 2007 Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi Dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
UU 22 tahun 1999
tentang Pemerintahan
Daerah*)
UU 22 tahun 1999
tentang Pemerintahan
Daerah*)
PELAKSANAAN KURANG
EFEKTIF KARENA BIDANG
PERUMAHAN BUKAN
URUSAN WAJIB DAERAH
PELAKSANAAN KURANG
EFEKTIF KARENA BIDANG
PERUMAHAN BUKAN
URUSAN WAJIB DAERAH
PP No 65 tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan Dan Penerapan Standar
Pelayanan Mininal
PP No 65 tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan Dan Penerapan Standar
Pelayanan Mininal
UU 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah
Pasal 11 ayat (4), Pasal 14 (3)
UU 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah
Pasal 11 ayat (4), Pasal 14 (3)
Rumah layak huni dalam lingkungan yang sehat,
aman, serasi dan teratur (Pasal 5 ayat (1))
Rumah layak huni dalam lingkungan yang sehat,
aman, serasi dan teratur (Pasal 5 ayat (1))
UU No 4 tahun 1992 tentang
Perumahan dan Permukiman
UU No 4 tahun 1992 tentang
Perumahan dan Permukiman
PP No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi
Sebagai Otonom**)
PP No 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi
Sebagai Otonom**)
PELAKSANAAN BIDANG PERUMAHAN
LEBIH EFEKTIF
PELAKSANAAN BIDANG PERUMAHAN
LEBIH EFEKTIF
SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYATSPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT
*) diubah dengan UU 32 / 2004
**) diubah PP 38 / 2007
*) diubah dengan UU 32 / 2004
**) diubah PP 38 / 2007
KRONOLOGIS SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT
SPM
Kimpraswil
SPM
Kimpraswil
3

4. UU 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah
Pasal 11 ayat (4), Pasal 14 (3)
UU 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah
Pasal 11 ayat (4), Pasal 14 (3)
PP 65 Tahun 2005
tentang Pedoman
Penyusunan dan
Penerapan SPM
PP 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah
antara Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi, dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/ Kota
Permendagri 6
Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis
Penyusunan dan
Penerapan Standar
Pelayanan Minimal
PP 41 Tahun 2007
tentang Organisasi
Perangkat Daerah
Permendagri 79
Tahun 2007
tentang Pedoman
Penyusunan
Rencana
Pencapaian SPM
SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KAB/KOTA
Peraturan Perundang-undangan substansi SPM bidang
perumahan rakyat :
1.UU 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun
2.UU 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman
3.UU 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
DASAR HUKUM
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4

5. STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN RAKYAT
• Pemerintah memberikan pelayanan dalam bidang perumahan rakyat agar
masyarakat mampu menghuni rumah yang layak huni dan terjangkau
dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan
prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).
• Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota
menyelenggarakan pelayanan urusan perumahan sesuai dengan SPM
bidang perumahan rakyat yang terdiri dari jenis pelayanan dasar,
indikator, nilai dan batas waktu pencapaian tahun 2009 – 2025.
BAB II Pasal 2 & 3BAB II Pasal 2 & 3
5
1. Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan
keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta
kesehatan penghuninya;
2. Lingkungan yang sehat dan aman adalah lingkungan hunian yang
memenuhi persyaratan penataan ruang, persyaratan penggunaan tanah,
pemilikan hak atas tanah, dan kelayakan prasarana serta sarana
lingkungan huniannya;
TUJUAN PELAKSANAAN SPM

6. PERMENPERA NO. 22 TAHUN 2008 TENTANG SPM BIDANG PERUMAHAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
GUBERNUR BUPATI/WALIKOTA
JENIS PELAYANAN
DASAR
a. rumah layak huni dan
terjangkau;
I
N
D
I
K
A
T
O
R
b. lingkungan yang sehat
dan aman yang
didukung prasarana,
saran dan utilitas
(PSU).
a. cakupan ketersediaan
rumah layak huni;
b. cakupan layanan
rumah layak huni yang
terjangkau.
cakupan lingkungan yang
sehat dan aman yang
didukung dengan
prasarana, sarana dan
utilitas (PSU).
100 %
70 %
100 %
NILAI
SPM
Waktu
Capaian
2009
s/d
2025
Waktu
Capaian
2009
s/d
2025
SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DILAKUKAN SECARA BERTAHAPSPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DILAKUKAN SECARA BERTAHAP
6

7. Cakupan
Rumah Layak
Huni
=
Jumlah rumah layak huni di suatu wilayah provinsi
pada kurun waktu tertentu *
x 100%Jumlah rumah di suatu wilayah provinsi
pada kurun waktu tertentu
CARA MENGHITUNG INDIKATOR SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT
R U M U S
7
Cakupan
layanan
rumah layak
huni yang
terjangkau
=
Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah
layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu**
x 100%
Jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu
Cakupan
lingkungan
yang sehat dan
aman yang
didukung PSU
=
Jumlah lingkungan yang didukung PSU
pada kurun waktu tertentu ***
x 100%
Jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu
Keterangan :
* Jumlah rumah layak huni yang memenuhi kriteria kehandalan bangunan, menjamin kesehatan serta kecukupan luas minimum
di suatu wilayah kerja pada waktu tertentu.
** Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu
***Jumlah lingkungan (kelurahan/desa) yang sehat dan aman yang didukung prasarana, sarana dan utilitas (PSU), meliputi :
jalan, drainase, persampahan, sanitasi, air bersih, dan listrik memadai untuk satu lingkungan di suatu wilayah kerja pada kurun
waktu tertentu

8. PEMERINTAH PEMERINTAH DAERAH
dibebankan pada
APBN
pemerintah daerah provinsi
dan pemerintah daerah
kabupaten/kota dibebankan
pada APBD
PEMBIAYAAN SPM Bidang
Perumahan Rakyat
PEMBIAYAAN SPM Bidang
Perumahan Rakyat
BAB VI Pasal 11
PEMBIAYAAN
8

9. PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN
RAKYAT NO. 16 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PERENCANAAN PEMBIAYAAN SPM BIDANG
PERUMAHAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

10. Memberikan kemudahan dan kesamaan visi pemerintah provinsi dan pemerintah
kabupaten/kota dalam penyusunan perencanaan pembiayaan penerapan SPM bidang
perumahan rakyat daerah provinsi dan daerah kab/kota.
1. Rencana pencapaian SPM;
2. Pengintegrasian rencana pencapaian SPM dalam bentuk dokumen perencanaan
dan penganggaran;
3. Mekanisme pembelanjaan penerapan SPM dan perencanaan pembiayaan
pencapaian SPM bidang perumahan rakyat daerah provinsi dan daerah kab/kota;
4. Sistem penyampaian informasi rencana dan realisasi pencapaian target tahunan
SPM kepada masyarakat
TUJUAN & RUANG LINGKUP
TUJUAN :
RUANG LINGKUP :
10
CAPAIAN PELAYANAN DASAR MELIPUTI :
1. Jenis pelayanan dasar;
2. Cakupan pelayanan dasar;
3. Tahapan kegiatan;
4. Pelaku dan penanggung jawab;
5. Waktu pelaksanaan; dan
6. Alokasi biaya.

11. RENCANA PENCAPAIAN SPM
1. Kondisi awal tingkat pencapaian pelayanan dasar dilihat dari kegiatan yang sudah
dilakukan oleh daerah sampai saat ini, terkait dengan jenis-jenis pelayanan yang ada di
dalam SPM bidang perumahan rakyat daerah provinsi dan daerah kab/kota;
2. Target pelayanan dasar yang akan dicapai mengacu pada target pencapaian yang
sudah disusun oleh Kementerian Perumahan Rakyat dalam peraturan Menteri Negara
Perumahan Rakyat No. 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal
Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kab/Kota
3. Kemampuan, potensi, kondisi, karakteristik dan prioritas daerah
1. Penentuan status awal yang terkini dari pencapaian pelayanan dasar di daerah kab/kota
2. Perbandingan antara status awal dengan target pencapaian dan batas waktu
3. Perbandingan antara status awal dengan target pencapaian dan batas waktu SPM yang
ditetapkan oleh pemerintah
4. Perhitungan pembiayaan atas target pencapaian SPM, analisa standar belanja kegiatan
berkaitan dengan SPM dan satuan harga kegiatan; serta
5. Perkiraan kemampuan keuangan dan pendekatan penyediaan pelayanan dasar yang
memaksimalkan sumber daya daerah.
FAKTOR KEMAMPUAN & POTENSI DAERAH DIGUNAKAN
UNTUK MENGANALISIS :
11

12. PENGINTEGRASIAN SPM KE DALAM RAPBD
SE : SURAT EDARAN; KUA: KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN; KDH: KEPALA DAERAH; PPAS: PRIORITAS DAN PLAFON SEMENTARA;
RKA : RENCANA KERJA ANGGARAN
KETERANGAN:
PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 16 TAHUN 2010
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN PEMBIAYAAN PENCAPAIAN SPM
BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
12

13. PROGRAM KEGIATAN
PENCAPAIAN SPM
PROGRAM KEGIATAN
PENCAPAIAN SPM
PEMDAPEMDA
BATAS WAKTU
PENCAPAIAN SPM
DAERAH
BATAS WAKTU
PENCAPAIAN SPM
DAERAH
TARGET TAHUNANTARGET TAHUNAN
RINCIAN BELANJARINCIAN BELANJA
BATAS WAKTU
PENCAPAIAN SPM
NASIONAL
BATAS WAKTU
PENCAPAIAN SPM
NASIONAL
INDIKATOR SPMINDIKATOR SPM RPJMDRPJMD
RKPDRKPD
MEKANISME PERENCANAAN PEMBIAYAAN SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT
13

14. 1. Melakukan sosialisasi dan bantuan teknis kepada pemerintah
kab/kota untuk penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan
rakyat untuk rumah layak huni melalui pelatihan bintek dan
pendampingan
2. Melakukan pemutahiran data rumah secara berkala dari kab/kota
3. Melakukan pengawasan, pengendalian, evaluasi, koordinasi &
singkronisasi pelaksanaan kebijakan dan pelaporan
penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat untuk
ketersediaan rumah layak huni kepada menteri.
LANGKAH KEGIATAN
14

15. KEBIJAKAN BIDANG PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN 2010-2014

16. MENGHUNIMENGHUNI
MEMILIKIMEMILIKI
(Memperhitungkan
Extended Family)
Perspektif
Backlog
VISI
7,4 Juta Unit7,4 Juta Unit
12,3 Juta Unit
(2007)
12,3 Juta Unit
(2007)
10,8 Juta Unit10,8 Juta Unit
Kelemahan:
• Data yang ada hanya jumlah Rumah Tangga (RT), bukan jumlah
Kepala Keluarga (KK).
• Data jumlah bangunan eksisting merupakan hasil proyeksi (tidak
ada data yang update).
Kelebihan:
• Memperhitungkan jumlah fisik bangunan rumah yang ada.
Kelemahan:
• Data yang ada hanya jumlah Rumah Tangga
(RT), bukan jumlah Kepala Keluarga (KK).
• Tidak memperhitungkan jumlah fisik
bangunan rumah.
• Komponen sewa seperti Rusunawa tidak
diperhitungkan untuk mengurangi backlog.
• 28,8% anggaran Kemenpera 2010-2014
dialokasikan untuk pembangunan 70.000
unit Rusunawa.
Kelebihan:
• Data yang digunakan dapat di update dari
hasil Susenas yang dilaksanakan setiap 3
tahun.
13,5 Juta
Unit
(2009)
13,5 Juta
Unit
(2009)
= Σ RT – (Σ Bangunan Eksisting – Σ Rumah Rusak
Berat
dengan faktor koreksi extended family 20%)
• Milik
• Kontrak
• Sewa
• dll.
= Σ RT – (Σ Bangunan Eksisting – Σ Rumah Rusak
Berat
dengan faktor koreksi extended family 20%)
• Milik
• Kontrak
• Sewa
• dll.
80 %80 %
Termasuk komponen
untuk mengurangi
backlog
(Tanpa memperhitungkan
Extended Family)
Rata-Rata
Pertambahan
RT Baru
(2010-2014)
= 710.000/tahun
Rata-Rata
Pertambahan
RT Baru
(2010-2014)
= 710.000/tahun
Asumsi Backlog
yang akan
ditangani sebesar
25%
(2010-2014)
= 1.842.994 unit
Asumsi Backlog
yang akan
ditangani sebesar
25%
(2010-2014)
= 1.842.994 unit
Fasilitasi Pemerintah : 2.070.000 unit
Potensi Swadaya Masyarakat : 3.322.994 unit
Kebutuhan
Total
Penanganan
(2010-2014)
= 5.392.994 unit
BACKLOG KEBUTUHAN RUMAH TAHUN 2009
16

17. ARAH PEMBANGUNAN PERKIM JANGKA PANJANG
(RPJPN 2005 – 2025)
ARAH PEMBANGUNAN PERKIM JANGKA PANJANG
(RPJPN 2005 – 2025)
1) PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN YANG BERKELANJUTAN,
MEMADAI, LAYAK, DAN TERJANGKAU OLEH DAYA BELI MASYARAKAT SERTA
DIDUKUNG OLEH PRASARANA DAN SARANA PERMUKIMAN YANG MENCUKUPI DAN
BERKUALITAS YANG DIKELOLA SECARA PROFESIONAL, KREDIBEL, MANDIRI, DAN
EFISIEN;
2) PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN BESERTA PRASARANA DAN
SARANA PENDUKUNGNYA YANG MANDIRI MAMPU MEMBANGKITKAN POTENSI
PEMBIAYAAN YANG BERASAL DARI MASYARAKAT DAN PASAR MODAL,
MENCIPTAKAN LAPANGAN KERJA, SERTA MENINGKATKAN PEMERATAAN DAN
PENYEBARAN PEMBANGUNAN; DAN
3) PEMBANGUNAN PERUMAHAN BESERTA PRASARANA DAN SARANA
PENDUKUNGNYA YANG MEMPERHATIKAN FUNGSI DAN KESEIMBANGAN
LINGKUNGAN HIDUP.
 UU No. 17 TAHUN 2007 TENTANG RPJPN 2005-2025 BAB II. 2 Huruf D 5:
“Memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat untuk mewujudkan kota
tanpa permukiman kumuh”.
 UU No. 17 TAHUN 2007 TENTANG RPJPN 2005-2025 BAB IV.1.5 BUTIR 19:
“Pemenuhan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya
diarahkan pada (1) penyelenggaraan pembangunan perumahan yang …..
terjangkau oleh daya beli masyarakat …
LANDASAN KEBIJAKAN
17

18. 5. MENINGKATKAN PERAN PEMERINTAH DAERAH DAN PEMANGKU
KEPENTINGAN LAINNYA DALAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN
DAN PERMUKIMAN.
4. MENINGKATKAN PENDAYAGUNAAN SUMBER-DAYA PERUMAHAN
DAN PERMUKIMAN SECARA OPTIMAL.
3. MENGEMBANGKAN SISTEM PEMBIAYAAN PERUMAHAN JANGKA
PANJANG YANG EFISIEN, AKUNTABEL DAN BERKELANJUTAN.
2. MENINGKATKAN KETERSEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI DALAM
LINGKUNGAN YANG SEHAT & AMAN SERTA DIDUKUNG OLEH
PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS YANG MEMADAI.
1. MENINGKATKAN IKLIM YANG KONDUSIF & KOORDINASI
PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN.
V I S I:
SETIAP
KELUARGA
INDONESIA
MENEMPAT
I RUMAH
YANG
LAYAK
HUNI
M I S I:
RENSTRA KEMENPERA TAHUN 2010-2014
18

19. 1. Penciptaan iklim yang kondusif
dan koordinasi pelaksanaan
kebijakan di tingkat Pusat dan
Daerah dalam rangka
pemenuhan hak dasar rakyat
atas rumah.
2. Peningkatan pemenuhan kebutuhan
Rumah Sejahtera yang didukung
dengan PSU serta kepastian
bermukim bagi MBM di kawasan
perkotaan dan kawasan perdesaan.
4. Peningkatan pendayagunaan
sumberdaya pembangunan
perkim, pemanfaatan hasil-hasil
iptek yang mengacu tata ruang
dan kearifan lokal .
3. Pelembagaan sistem
pendanaan dan pembiayaan
perumahan dan permukiman
5. Peningkatan sinergi pusat-
daerah dan pemberdayaan
pemangku kepentingan lainnya
dalam pembangunan perumahan
dan permukiman
ARAH KEBIJAKAN
5. MENINGKATKAN PERAN
PEMERINTAH DAERAH DAN
PEMANGKU KEPENTINGAN
LAINNYA DALAM PEMBA-
NGUNAN PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN.
4. MENINGKATKAN PENDAYA-
GUNAAN SUMBERDAYA PE-
RUMAHAN DAN PERMUKIM-
AN SECARA OPTIMAL.
3. MENGEMBANGKAN SISTEM
PEMBIAYAAN PERUMAHAN
JANGKA PANJANG YANG
EFISIEN, AKUNTABEL DAN
BERKELANJUTAN.
2. MENINGKATKAN KETERSE-
DIAAN RUMAH LAYAK HUNI
DALAM LINGKUNGAN YANG
SEHAT & AMAN SERTA DIDU-
KUNG OLEH PRASARANA,
SARANA DAN UTILITAS YANG
MEMADAI.
1. MENINGKATKAN IKLIM YANG
KONDUSIF & KOORDINASI
PELAKSANAAN KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN PERUMAH-
AN DAN PERMUKIMAN.
V I S I:
SETIAP KELUARGA
INDONESIA
MENEMPATI
RUMAH YANG
LAYAK HUNI
M I S I:
PENGEMBANGAN
KEBIJAKAN
Peningkatan jumlah rumah
tangga yang menempati ru-
mah yang tidak layak huni
dan tidak didukung oleh
PSU yang memadai.
Pada tahun 2009, 4,8 juta
unit rumah diperkirakan
dalam kondisi rusak.
Menurut Statistik Kesejah-
teraan Rakyat Tahun 2008,
sebanyak 13,8% rumah
tang-ga masih menghuni
rumah dengan lantai tanah,
12,4 % dengan dinding
belum per-manen, dan 1,2
% tinggal di rumah yang
beratapkan daun.
Peningkatan jumlah rumah
tangga yang menempati ru-
mah yang tidak layak huni
dan tidak didukung oleh
PSU yang memadai.
Pada tahun 2009, 4,8 juta
unit rumah diperkirakan
dalam kondisi rusak.
Menurut Statistik Kesejah-
teraan Rakyat Tahun 2008,
sebanyak 13,8% rumah
tang-ga masih menghuni
rumah dengan lantai tanah,
12,4 % dengan dinding
belum per-manen, dan 1,2
% tinggal di rumah yang
beratapkan daun.
Permukiman kumuh yang
semakin meluas. Pada
tahun 2009 luas
permukiman ku-muh
diperkirakan menjadi 57.800
Ha dari kondisi sebelumnya
yakni 54.000 Ha pada akhir
tahun 2004.
Permukiman kumuh yang
semakin meluas. Pada
tahun 2009 luas
permukiman ku-muh
diperkirakan menjadi 57.800
Ha dari kondisi sebelumnya
yakni 54.000 Ha pada akhir
tahun 2004.
Peningkatan proporsi rumah
tangga yang menempati
rumah milik sendiri sudah
mempunyai bukti hukum
berupa sertifikat dari BPN,
girik, maupun akta jual beli
dari 74,49% (2004) menjadi
77,94% (2007).
Peningkatan proporsi rumah
tangga yang menempati
rumah milik sendiri sudah
mempunyai bukti hukum
berupa sertifikat dari BPN,
girik, maupun akta jual beli
dari 74,49% (2004) menjadi
77,94% (2007).
Keterbatasan penyediaan
ru-mah. Jumlah backlog
meng-alami peningkatan
dari 5,8 juta unit pada tahun
2004 menjadi 7,4 juta unit
pada akhir tahun 2009.
Keterbatasan penyediaan
ru-mah. Jumlah backlog
meng-alami peningkatan
dari 5,8 juta unit pada tahun
2004 menjadi 7,4 juta unit
pada akhir tahun 2009.
KONDISI UMUM
Pengembangan regulasi dan
kebijakan Standar Pelayanan
Minimal Bidang Perumahan dan
Permukiman.
a. Pembangunan RLH (pasar
formal maupun secara swadaya
masyarakat);
b. Pembangunan rusun baik sewa
maupun milik;
c. Penyediaan PSU perkim yang
memadai utk pengembangan
kawasan permukiman trmasuk
perumahan swadaya;
d. Penanganan lingkungan
perumahan dan permukiman
kumuh;
e. Pembangunan rumah khusus;
f. Pengembangan kawasan
tematik strategis;
g. Penguatan hak atas tanah utk
bermukim.
Peningkatan litbang perkim,
penyelenggaraan pembangunan
perkim berbasis tata ruang dan
kearifan lokal.
a. Pengembangan pembiaya-an
perumahan melalui fasilitasi
likuiditas;
b. Pengembangan Tabungan
Perumahan Nasional;
c. Peningkatan pemanfaatan
sumber-sumber pembiayaan
untuk pembangunan perkim.
Peningkatan kapasitas kelembagaa
dan sdm serta para pemangku
kepentingan pembangunan perkim.
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN TAHUN 2005 - 2025

20. PASAR PRIMERPASAR SEKUNDER
LHB dan
Kewajiban
Pelayanan
Umum
Fasilitas
Likuiditas
Pemerintah
Daerah
PSU Kawasan
Jaringan air minum;
Air limbah; (septic tank
komunal);
Jaringan listrik;
PJU
Pinjaman/
Hibah
Penyaluran
Pinjaman/
Penyaluran hibah
Pasar
Sekunder
Pembiayaan
Menerbitkan
Dikelola oleh
Pusat
Pengelolaan
Aset (dibawah
Permerintah
Daerah)
KAWASAN
PERMUKIMAN
Obligasi
Daerah
Tabungan
Perumahan
Nasional
Underlying
Asset
Pembangunan
PSU Kawasan
Penugasan khusus
Pemerintah kpd
BUMN untuk
pembangunan
perumahan bagi
MBR dengan
spesifikasi dan
harga sesuai
standar Pemerintah
Memperkuat Kapasitas
Pemda dalam
pengembangan
kawasan perumahan
melalui
sistem land banking
Kredit Konstruksi dg
bunga rendah
KPR dan Kredit
Mikro Swadaya
dengan bunga
rendah
Rusun
Rumah
Sejahtera
Tapak
Pengembang
BUMN/D
PERKIM
Blended
Financing
Urban-Rural Lnkg,
PSU, Bahan
Bangunan dan
Rekayasa Ranc.
Bangun
BLU
Pusat
Pembiayaan
Perumahan
PSU Kawasan
Jalan;
Drainase.
Bahan Bangunan
•Lokal
Ranc Bangun:
•Arsitektur lokal
Bank / LKNB
Pelaksana
Masyarakat
Perkuatan
Perumahan
Swadaya
Rumah
Swadaya
PENGEMBANGA
N KEBIJAKAN
Milik Sewa
Pemberdayaan
Masyarakat &
Bantuan Stimulan
•Dekon
•DAK
Perkim
LINGKUNGAN HUNIAN
Rumah Jadi
A
A
Pembiayaan
Sekunder
Perumahan
PNPM
MANDIRI
PERKIM
SKENARIO OPERASIONALISASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN & KAWASAN
PERMUKIMAN

21. 1. PP 38/2007: PEMBAGIAN URUSAN
PEMERINTAHAN
2. PP 41/2007: ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH
1. UU 17/2003: KEUANGAN NEGARA
2. UU 1/2004: PERBENDAHARAAN NEGARA
3. UU 32/2004: PEMERINTAH DAERAH
4. UU 33/2004: PERIMBANGAN KEUANGAN
PUSAT DAN DAERAH
A. ANGGARAN BERBASIS KINERJA
B. EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS
PENYELENGGARAAN OTODA
1. PP 55/2005: DANA PERIMBANGAN
2. PP 7/2008: DEKONSENTRASI & TUGAS
PEMBANTUAN
C. PENYELENGGARAAN PINJAMAN/
HIBAH LUAR NEGERI (PHLN)
PP 2/2006: TATA CARA PENGADAAN,
PENERIMAAN DAN
PENERUSAN PHLN
PRINSIP PENGANGGARAN PEMBANGUNAN
DEKONSENTRASIDEKONSENTRASI
• Meningkatkan efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang
perumahan melalui pelimpahan kepada Pemerintah Provinsi;
• Dana Dekonsentrasi Bidang Perkim Tahun 2010 untuk 33 Provinsi
sebesar Rp. 50 Milyar dengan 2 (dua) kegiatan, yaitu:
1. Pendataan dan Monitoring Pembangunan Perkim;
2. Sosialisasi Kebijakan Bidang Perkim.
PHLN
• Alternatif sumber pembiayaan dalam rangka mengatasi keterbatasan
alokasi APBN dan kemampuan Keuangan Negara;
• Untuk mendukung pembiayaan kegiatan prioritas dalam rangka
mencapai sasaran RPJMN dan sesuai dengan Rencana Strategis
Kemenpera.
DANA ALOKASI
KHUSUS
DANA ALOKASI
KHUSUS
• Latar belakang: Keterbatasan kemampuan daerah untuk mendanai
penyelenggaraan urusan wajib bidang perumahan.
• Usulan DAK bidang perumahan diprioritaskan pada fasilitasi
penyediaan PSU Kawasan Perumahan.
• Tujuan: Memberikan stimulan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
untuk menyelenggarakan urusan wajib bidang perumahan
khususnya penyediaan PSU Kawasan.
HIBAH DAERAH
• Untuk memfasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki
Kapasitas Fiskal rendah dalam mendanai penyelenggaraan urusan
wajib bidang perumahan dan memenuhi SPM bidang perumahan.
Diprioritaskan untuk kegiatan prioritas nasional.
ANGGARAN
KEMENPERA
(BA 091 DAN
SUBSIDI)
ANGGARAN
KEMENPERA
(BA 091 DAN
SUBSIDI)
• Untuk mendanai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kemenpera;
• Untuk mendanai pencapaian sasaran RPJMN dan Rencana Strategis
Kemenpera.
Sudah diprogramkan
MEKANISME PENDANAAN PEMBANGUNAN PKP
21

22. Penyediaan tanah
Sertifikasi bidang
tanah
Perijinan
Pemberdayaan
masyarakat
Pembangunan rumah
baru
Peningkatan kualitas
perumahan
PSU
Rumah Tangga Miskin
dan Hampir Miskin
Pelaku Usaha Mikro
dan Kecil
KLASTER - IV
PEMBELIAN ASET DENGAN SUBSIDI DAN/ATAU BANTUAN PEMERINTAH
Pelaku Usaha Mikro dan
Kecil BERDAYA BELI
BANSOS Rp 5 – 10 Juta
Penyediaan tanah
Sertifikasi bidang
tanah
Perijinan
Pembangunan rumah
baru
PSU
Penjaminan
RUMAH MURAH RUMAH MURAH
NON - BANKABLENON - BANKABLE BANKABLEBANKABLE
EKSISTING
Penyediaan tanah
Sertifikasi bidang tanah
Perijinan
Pembangunan rumah
baru
PSU
Harga Jual Rp 20 – 25 Juta
PROGRAM BARU
Harga Jual Rp 55 – 70 Juta
EKSISTING
Harga Jual Rp 20 – 25 Juta
PROGRAM BARU
RUMAH SANGAT
MURAH
(PNPM MANDIRI
PERKIM)
PENINGKATAN DAN PERLUASAN PROGRAM PRO-RAKYAT (KLASTER - IV )
22

23. NO KEBIJAKAN
KLASTER - IV
Rumah Tangga
Miskin &
Hampir Miskin
Pelaku Usaha Mikro
dan Kecil
Pelaku Usaha
Mikro dan Kecil
BERDAYA BELI
1 Non Bankable ✓ ✓ -
2 Bankable - - ✓
3 Bantuan Pemerintah
a. Penyediaan Tanah ✓
(Pemda)
✓
(Pemda)
✓
(Pemda)
b. Sertipikasi Tanah ✓ ✓ ✓
c. PSU ✓ ✓ ✓
d. Pembangunan Rumah ✓ ✓ ✓
e. Bantuan Pembiayaan
- Bantuan Sosial ✓ - -
- Belanja Barang ✓ - -
- Subsidi - - -
- Pembiayaan (FLPP) - ✓ ✓
f. Penjaminan - ✓ -
4 Bantuan PKBL-BUMN/D
a. Penyediaan Tanah ✓ ✓ ✓
b. Pembangunan Rumah ✓ ✓ ✓
MATRIKS KEBIJAKAN PROGRAM PERUMAHAN PRO-RAKYAT
23

24. RUMAH TANGGA
SASARAN (RTS)
PENDAPATAN
PER BULAN
HARGA
RUMAH
PROGRAM CONTOH RTS
MISKIN DAN
HAMPIR MISKIN
P < 1,2 JT
(non-bankable)
BANSOS:
5 JT – 10 JT
EKSISTING DAN
PRO RAKYAT
 NELAYAN
 PETANI
PENGGARAP
 BURUH HARIAN
PELAKU USAHA
MIKRO DAN
KECIL
1,2 JT ≤ P ≤ 2,0
JT
(non-bankable)
20 JT – 25 JT
PROGRAM BARU
PRO RAKYAT
 WIRAUSAHA MIKRO
 PEKERJA KONTRAK
PELAKU USAHA
MIKRO DAN
KECIL
BERDAYA BELI
1,2 JT ≤ P ≤ 2,0
JT
(bankable)
20 JT – 25 JT
PROGRAM BARU
PRO RAKYAT
 PNS
 TNI
 POLRI
 PEKERJA SWASTA
JAMSOSTEK
P ≤ 2,5 JT
(bankable)
55 – 70 JT EKSISTING
SASARAN PROGRAM RUMAH SANGAT MURAH DAN MURAH
24

25. NO KARAKTERISTIK
RT MISKIN DAN
HAMPIR MISKIN
PELAKU USAHA MIKRO
DAN KECIL
PELAKU UKM
BERDAYA BELI
1 PENDAPATAN P < 1,2 JT
1,2 JT ≤ P ≤ 2 JT
(NON-BANKABLE)
1,2 JT ≤ P ≤ 2 JT
(BANKABLE)
2 PROGRAM
BANSOS – STIMULAN PB/PK:
5 – 10 JT
KPR UTK HARGA JUAL
RUMAH: 20 – 25 JT
KPR UTK HARGA JUAL
RUMAH: 20 – 25 JT
3 BUNGA KPR PER TAHUN - 5% – 6,42% 5% – 6,42%
4 UANG MUKA - TIDAK ADA TIDAK ADA
5 TENOR - s.d. 15 TAHUN s.d. 15 TAHUN
6 PORSI FLPP - 80 % s.d. 95% 80 % s.d. 95%
7 ANGSURAN PER BULAN -
Rp 160.623,- s.d.
Rp 220.481,-
Rp 160.623,- s.d.
Rp 220.481,-
8
KAPASITAS ANGSUR PER
BULAN (15%)
-
Rp 180.000,- s.d.
Rp 300.000,-
Rp 180.000,- s.d.
Rp 300.000,-
9
PENJAMINAN/ASURANSI
KPR
- PEMERINTAH TIDAK ADA
10 SUMBER DANA APBN, BUMN, CSR SWASTA
ABPN/D, BUMN/D,
KOPERASI, SWASTA
ABPN/D, BUMN/D,
KOPERASI, SWASTA
11 PELAKSANA
KELOMPOK SWADAYA
MASYARAKAT (KSM)
LEMBAGA KEUANGAN
BANK/NON BANK
LEMBAGA KEUANGAN
BANK/NON BANK
12 KONSEP RUMAH
RUMAH INTI TUMBUH (RIT) TIPE-
18
RUMAH TIPE-36 RUMAH TIPE-36
13 RENCANA 2011 - 2014 350 RIBU 325 RIBU UNIT 325 RIBU UNIT
KARAKTERISTIK PROGRAM RUMAH SANGAT MURAH DAN MURAH

26. TERIMA KASIH

27. LAMPIRAN

28. TUJUAN
Meningkatkan tersedianya rumah yang layak huni dan terjangkau bagi
Masyarakat Berpenghasilan Menengah dan Masyarakat Berpenghasilan
Rendah (MBM/R) di dalam kawasan perumahan dan permukiman yang
didukung oleh prasarana dan sarana serta utilitas yang memadai.
TUJUAN
Meningkatkan tersedianya rumah yang layak huni dan terjangkau bagi
Masyarakat Berpenghasilan Menengah dan Masyarakat Berpenghasilan
Rendah (MBM/R) di dalam kawasan perumahan dan permukiman yang
didukung oleh prasarana dan sarana serta utilitas yang memadai.
LINGKUP KEGIATAN
Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) meliputi:
1.Jaringan Air Minum;
2.Air Limbah (septic tank komunal);
3.Jaringan Listrik;
4.Penerangan Jalan Umum.
LINGKUP KEGIATAN
Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) meliputi:
1.Jaringan Air Minum;
2.Air Limbah (septic tank komunal);
3.Jaringan Listrik;
4.Penerangan Jalan Umum.
• KELUARAN
Terbangunnya prasarana, sarana dan utilitas (PSU)
kawasan perumahan dan permukiman yang terdiri dari
jaringan air minum, air limbah (septictank komunal),
jaringan listrik dan penerangan jalan umum untuk
24.000 unit rumah.
• KEBUTUHAN ANGGARAN
Alokasi DAK Bidang Perumahan dan Permukiman
sebesar Rp. 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh
milyar rupiah).
• KELUARAN
Terbangunnya prasarana, sarana dan utilitas (PSU)
kawasan perumahan dan permukiman yang terdiri dari
jaringan air minum, air limbah (septictank komunal),
jaringan listrik dan penerangan jalan umum untuk
24.000 unit rumah.
• KEBUTUHAN ANGGARAN
Alokasi DAK Bidang Perumahan dan Permukiman
sebesar Rp. 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh
milyar rupiah).
DAK BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN TAHUN 2011
28

29. 1. Struktur data perumahan dan kawasan permukiman
2. Wadah koordinasi terkait pembangunan perumahan dan permukiman di daerah
3. Dokumen perencanaan terkait pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di daerah
4. Profil perumahan dan kawasan permukiman di daerah
5. Mekanisme monev pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di daerah
LATAR BELAKANG
PP 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
PP 7/2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
• Efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan umum
• Menjamin hubungan yang serasi antara Pemerintah
dan Daerah, serta antar Daerah (Sinergitas Pusat-
Daerah)
TUJUANTUJUAN
 Pengembangan data
perumahan: level
kab/kota  propinsi 
nasional
 Meningkatkan koordinasi
pelaku pembangunan
perumahan kab/kota –
propinsi – nasional
 Pengembangan data
perumahan: level
kab/kota  propinsi 
nasional
 Meningkatkan koordinasi
pelaku pembangunan
perumahan kab/kota –
propinsi – nasional
 Kegiatan:
1. Sosialisasi Kebijakan Bidang Perumahan dan
Kawasan Permukiman
2. Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah
 Dana: Rp. 50 Milyar – 33 Provinsi
 Waktu: 9 bulan (Maret – Nopember 2011)
TAHUN 2010TAHUN 2010 TAHUN 2011TAHUN 2011
 Tidak adanya
kelembagaan yang
menangani perumahan
secara khusus (kepala
seksi/ bagian/ dinas)
 Tidak adanya data
mengenai:
 Kondisi rumah eksisting
(bagus, rusak, sangat
rusak)
 Luasan dan lokasi
kawasan kumuh
 Tidak adanya masterplan
pengembangan
perumahan
 Tidak adanya
kelembagaan yang
menangani perumahan
secara khusus (kepala
seksi/ bagian/ dinas)
 Tidak adanya data
mengenai:
 Kondisi rumah eksisting
(bagus, rusak, sangat
rusak)
 Luasan dan lokasi
kawasan kumuh
 Tidak adanya masterplan
pengembangan
perumahan
 Kegiatan:
1. Pendataan dan Monitoring Pembangunan
Perumahan
2. Sosialisasi Kebijakan Bidang Perumahan
 Dana: Rp. 50 Milyar – 33 Provinsi
 Waktu: 9 bulan (April – Desember 2010)
KEGIATAN DEKONSENTRASI LINGKUP KEMENPERA
29

30. LATAR BELAKANG
-UU No.4/1992 tentang Perumahan dan Permukiman;
-Millenium Development Goals (MDG’s);
-Perpres No.15/2010 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
- Peran serta masyarakat, MBR sebagai pelaku utama;
- Peningkaran kapasitas Pemda di bidang Perumahan Swadaya;
- Pelaksanaan swadaya masyarakat;
- Stimulan berupa Bantuan Langsung Masyarakat (BLM).
STIMULAN PERUMAHAN SWADAYASTIMULAN PERUMAHAN SWADAYA - Masyarakat dapat menghuni
rumah yang layak
- Lingkungan yang sehat,
aman, serasi, dan teratur
- Penurunan angka kemiskinan
- Penurunan luasan kawasan
kumuh
- Masyarakat dapat menghuni
rumah yang layak
- Lingkungan yang sehat,
aman, serasi, dan teratur
- Penurunan angka kemiskinan
- Penurunan luasan kawasan
kumuh
Masyarakat
Berpenghasilan Rendah
(MBR)/miskin
Masyarakat
Berpenghasilan Rendah
(MBR)/miskin
 Kriteria : RTLH MBR, tersebar, skala kecamatan;
 Konsep : peningkatan akses MBR pada LKM/LKNB;
 Komponen : stimulan pembangunan rumah & PSU
bersyarat;
 Proses melalui pemberdayaan masyarakat:
- Musyawarah,
- Usulan dari kelompok masyarakat,
- Pendampingan.
 Menggunakan lembaga yang ada di masyarakat;
 Dilaksanakan secara swakelola;
 Penyaluran BLM melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM);
 Kriteria : RTLH MBR mengelompok, rawan masalah sosial dan
lingkungan, skala kampung;
 Konsep : sinergi program mendukung Tridaya;
 Komponen : penyusunan RTK/CAP, stimulan perbaikan rumah &
PSU
 Proses melalui pemberdayaan masyarakat :
- Musyawarah,
- Usulan dari masyarakat dalam bentuk Rencana Tindak
Komunitas (RTK)/ Community Action Plan (CAP);
- Pendampingan.
 Menggunakan lembaga yang ada di masyarakat;
 Dilaksanakan secara swakelola;
 Penyaluran BLM melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas);
Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya
(BSP2S)
Bantuan Stimulan Pembangunan Perumahan Swadaya
(BSP2S)
Peningkatan Kualitas Perumahan (PKP)Peningkatan Kualitas Perumahan (PKP)
Peningkatan Kualitas Kampung (PKK) / Kampung Layak Huni
Penanggulangan Kemiskinan
Rumah tidak layak huniRumah tidak layak huni
Lingkungan hunian tidak
layak/kumuh
Lingkungan hunian tidak
layak/kumuh
PNPM Mandiri Perumahan & Permukiman (PNPM Perkim)
Penanggulangan Kumuh dan Kerawanan Sosial
A
L
A
T
UPAYA
KEBIJAKAN DAN PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA
30

31. KONSEPSI PNPM MANDIRI
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
PNPM MANDIRI
• Partisipatif
• Penguatan Kelembagaan
• Pelaksanaan secara swakelola
• Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)
PNPM MANDIRI PERKIM
• Peran serta masyarakat
• Penguatan kelompok swadaya masyarakat
• Pelaksanaan swadaya masyarakat
• Stimulan pada kelompok masyarakat
Stimulan fisik berupa:
• Perbaikan dan/atau pembangunan rumah
dan/atau perumahan
• Perbaikan dan/atau pembangunan PSU
Stimulan non fisik berupa:
• Penyiapan dan Peningkatan Fasilitator
•Pendampingan Fasilitator untuk
masyarakat
• Masyarakat dapat
menghuni rumah yang
layak dan terjangkau
• Lingkungan yang sehat &
aman
• Penurunan Angka
kemiskinan
• Pengurangan Luasan
kawasan kumuh
• Masyarakat Miskin
• Rumah Tidak Layak
Huni
• Lingkungan Kumuh
PNPM MANDIRI
31

32. LANDASAN HUKUM
PP 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
PP 15/2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
 Mendukung pembangunan
perumahan dan
permukiman yang
terencana, tertib, dan
sesuai dengan undang-
undang
 Sebagai instrumen
pengawasan dan
pengendalian pembangunan
perumahan dan
permukiman di daerah
TUJUANTUJUAN
Mewujudkan pembangunan perumahan dan permukiman yang
terselenggara:
1.Dalam kerangka penataan ruang wilayah;
2.Secara terorganisasi, tertib dan terencana;
3.Hasil pembangunan yang berhasil guna dan berdaya guna;
4.Sesuai dengan peraturan perundangan.
Mewujudkan pembangunan perumahan dan permukiman yang
terselenggara:
1.Dalam kerangka penataan ruang wilayah;
2.Secara terorganisasi, tertib dan terencana;
3.Hasil pembangunan yang berhasil guna dan berdaya guna;
4.Sesuai dengan peraturan perundangan.
 Sebagai skenario pelaksanaan koordinasi, keterpaduan dari
himpunan rencana sektor terkait di bidang perumahan dan
permukiman.
 Sebagai payung atau acuan baku bagi seluruh pelaku
(stakeholders) pembangunan perumahan dan permukiman
dalam menyusun dan menjabarkan kegiatannya masing-
masing.
PERANPERAN
MANFAATMANFAAT
PREVENTIF:
RP4D merupakan produk yang
dapat mengantisipasi perubahan/
perkembangan kondisi
penyelenggaraan perumahan dan
permukiman daerah
KURATIF:
RP4D merupakan produk yang
dapat menangani permasalahan
perumahan
ACUAN:
 RPJPD
 RPJMD
 RTRW
Pengertian Pokok RP4D dalam Konteks Penataan Ruang
Merupakan penjabaran RTRW di sektor perumahan dan
permukiman berupa alokasi ruang bagi perumahan dan
permukiman yang mencakup gambaran tentang:
a. Kebijakan perkim di daerah;
b. Kebutuhan perumahan, program dan sasaran pembangunan
(pengembangan baru, revitalisasi, peningkatan kualitas);
c. Arahan lokasi perkim skala besar, skala kecil, dan kawasan
khusus;
d. Dll
Pengertian Pokok RP4D dalam Konteks Perencanaan
1.Merupakan skenario pembangunan perumahan dan
permukiman di daerah (Propinsi, Kabupaten, dan Kota);
2.Acuan/ payung bagi seluruh pelaku pembangunan
perumahan dan permukiman di daerah;
3.Merefleksikan akomodasi terhadap aspirasi masyarakat
dalam pembangunan perumahan dan permukiman.
RP4DKep. Menteri Negara Perkim
Nomor: 09/KPTS/M/IX/1999
ttg Pedoman Penyusunan RP4D
RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN
DAN PERMUKIMAN DAERAH (RP4D)  RP3KP
32

33. TA 2010 = 20 Lokasi
(75 Milyar)
TA 2011 = 45 Lokasi
(Rp. 160 Milyar)
PENANGANAN LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KUMUH BERBASIS KAWASAN (PLP2K-BK)
33

34. SASARAN :
Menyediakan hunian yang layak bagi MBR kelompok sasaran II, dengan
penghasilan ≤ Rp. 1.700.000,-
TUJUAN :
Dalam rangka benchmarking harga rumah sejahtera
Usulan Komponen PSO
 Pembangunan baru rumah tapak sejahtera, tipe 30/72 (desain dan spesifikasi
tertentu)
 Selisih tarif sewa rumah susun sejahtera
LATAR BELAKANG
•Masyarakat Berpenghasilan Menengah ke Bawah belum memiliki akses terhadap
kepemilikan rumah yang layak.
•Pemerintah Indonesia dengan segala keterbatasan yang ada berkewajiban untuk
menyediakan rumah layak huni bagi masyarakat. Sementara itu pertumbuhan
kebutuhan rumah yang tinggi (1,2 juta unit/tahun) ditambah dengan backlog perumahan
yang mencapai 7,4 juta unit menjadi hambatan tersendiri, dikarenakan kemampuan
penyediaan perumahan hanya 200.000 unit / tahun.
PSO PERUMAHAN TAHUN 2011
34

35. SASARAN KEMENPERA:
PROGRAM PEMBANGUNAN
PSU KAWASAN 2011 - 2014
Target = 700.000 unit
TA 2011 = 117.010 unit
PEMBANGUNAN KAWASAN
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
(SEJAHTERA TAPAK
DAN SEJAHTERA SUSUN)
PEMBANGUNAN KAWASAN
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
(SEJAHTERA TAPAK
DAN SEJAHTERA SUSUN)
Kawasan Skala Besar
Kawasan Permukiman Tematik
Kawasan Bukan Skala Besar
Rusunami/wa/rusus
Komponen:
a.Jalan;
b.Drainase;
c.Air Minum;
d.Air Limbah;
e.Persampahan;
f.Jaringan Listrik.
Komponen:
a.Jalan;
b.Drainase;
c.Air Minum;
d.Air Limbah;
e.Persampahan;
f.Jaringan Listrik.
Komponen:
a. PSU luar bangunan
rusuna;
b. PSU dalam bangunan
rusuna ; (tangga umum,
selasar, dll)
Komponen:
a. PSU luar bangunan
rusuna;
b. PSU dalam bangunan
rusuna ; (tangga umum,
selasar, dll)
Harga
Satuan
Rp 6,25
Juta
Harga
Satuan
Rp 6,25
Juta
PROGRAM PEMBANGUNAN PSU KAWASAN 2011
35

36. PEMBANGUNAN
RUMAH SUSUN SEWA
(RUSUNAWA) 2010
SEBANYAK 49 TB
PEMBANGUNAN
RUMAH SUSUN SEWA
(RUSUNAWA) 2010
SEBANYAK 49 TB
PEMBANGUNAN RUMAH
SEJAHTERA SUSUN SEWA/
RUSUNAWA TAHUN 2011
SEBANYAK 100 TB
PEMBANGUNAN RUMAH
SEJAHTERA SUSUN SEWA/
RUSUNAWA TAHUN 2011
SEBANYAK 100 TB
No Rusunawa
Tahun 2010 - 2014
Unit TB
1 TNI/ POLRI 9.984 104
2 Pekerja (Swasta & PNS) 9.984 104
3 Perguruan Tinggi/ Ponpes 16.512 172
TOTAL 36.480 380
TARGET PEMBANGUNAN RUSUNAWA
KEMENPERA 2010-2014
Catatan: 1 TB = 96 Unit
PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN SEJAHTERA (RUSUNAWA)
36

37. KEBIJAKAN STRATEGI PROGRAM
Pembangunan Rusuna
(Apartemen Rakyat)
diprioritaskan di kawasan
Perkotaan dengan jumlah
penduduk > 1,5 juta¹)
dengan mengedepankan
efisiensi penggunaan tanah
dan penataan permukiman,
sesuai dengan RTRW.
¹) dan/atau Kota yang memiliki
tanah siap bangun di lokasi strategis
di mana Pemerintah Kota ybs
memiliki komitmen untuk mendukung
pembangunan rusuna melalui
pemberian berbagai kemudahan
seperti; persyaratan rancang bangun,
BPHTB, perizinan, sambungan/ tarif
air bersih, dsb
Meningkatkan keserasian kawasan rumah susun
skala besar dengan permukiman melalui
penerapan pola hunian berimbang;
Meningkatkan upaya-upaya penanganan
kawasan kumuh di perkotaan melalui
pembangunan rumah susun (peremajaan);
Meningkatkan kesejahteraan, kegiatan ekonomi
masyarakat dan lapangan kerja
Memanfaatkan tanah negara yang dikuasai oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah, BUMN/ BUMD
yang tidak/ belum dimanfaatkan sesuai
tupoksinya dan tanah-tanah negara yang
dikuasai pihak-pihak lain bagi pengembangan
kawasan perumahan vertikal/ rumah susun;
Mendorong peran serta badan usaha dan
masyarakat dalam pembangunan rumah susun
sederhana;
Mengintegrasikan pengembangan kawasan
rumah susun dengan prasarana, dan sarana
dasar perkotaan;
Memanfaatkan Teknik dan Teknologi
Pembangunan rancang bangun) serta bahan
bangunan yang tepat guna;
Memberikan insentif, subsidi & PSO yang tepat
sasaran.
KHUSUS
UMUM
 Perkotaan Metropolitan dengan jumlah
penduduk > 1,5 juta jiwa (lihat Lampiran 2)
 Kota Besar/sedang yang memiliki tanah di
lokasi strategis dan didukung penuh oleh
Pemerintah Kota/Kab dan Pemerintah
Provinsi
 Pemerintah kota yang memiliki program
pengentasan kawasan kumuh di lokasi
strategis
SEBARAN
BESARAN
 Jumlah Tower Rusuna seluruhnya : + 1.000
 Jumlah Sarusun seluruhnya : + 500.000
 Rencana alokasi Tower Rusuna :
 50 % di Wilayah Jabodetabek
 30 % di Pulau Jawa, luar Jabodetabek
 20 % di Luar Jawa
 Jumlah Sarusun /Tower : 100 – 500
 Jumlah Lantai/Tower : 6 Lantai s/d 24 Lantai
 Luas Kavling/Tower MINIMAL : 3.000 m² s/d
5.000 m² (single building)
SASARAN
 Masyarakat berpenghasilan Rp. 1,2 Juta/bulan
s/d < Rp. 4,5 Juta/ bulan;
 Masyarakat yang mampu menyediakan uang
muka maksimum 20 % Harga Jual Sarusun;
 Individu/Keluarga maupun Korporat
(khusus untuk Rusunawa).
PROGRAM PEMBANGUNAN RUSUNAMI

38. Sejak diluncurkankan Fasilitas Likuiditas
pada Tahun 2010, telah berhasil dibiayai
sebanyak 14.000 unit Rumah Sejahtera
Tapak, dan1.600 unit Rumah Sejahtera
Susun
APBN – FL
[POS PEMBIAYAAN]
DANA JANGKA PANJANG
PK-BLU
PPP
BANK
PELAKSANA
SISIPASOKAN
KREDIT
KONSTRUKSI
SISI
PERMINTAAN
KPR
REPAYMENT
TABUNGAN:
-TAPERUM-PNS
-TWP-TNI/POLRI
-YKPP
-SWASTA
DANA
PIHAK
KETIGA
REPAYMENT
INVESTOR
INSTITUSIONAL
-JAMSOSTEK
-DANA PENSIUN
-PERUSAHAAN
ASURANSI
REPAYMENT
1. Kemampuan/Daya Beli Masyarakat
masih sangat terbatas dan kenaikan
penghasilan/pendapatan setiap
tahunnya tidak signifikan dibandingkan
dengan laju inflasi per tahun;
2. Keterjangkauan angsuran KPR
Bersubsidi diberikan secara terbatas
selama masa subsidi (4 s/d 10 tahun);
3. Optimalisasi pemanfaatan dana APBN
sejalan dengan keterbatasan
keuangan negara;
4. Memerangi rejim suku bunga tinggi
melalui penyediaan dana murah
jangka panjang sampai dengan
melembaganya Tabungan Perumahan
Nasional (TPN);
5. Daya tarik bagi Sumber Dana lain
untuk berperan dalam Pembiayaan
Perumahan (integrasi sumber-sumber
pembiayaan)
LATAR BELAKANG KEBIJAKAN FL
PENGEMBANGAN SUMBER PEMBIAYAAN MURAH JANGKA
PANJANG
PENGEMBANGAN SUMBER PEMBIAYAAN MURAH JANGKA
PANJANG
FASILITAS LIKUDITAS [1]
38

39. SKIM SUBSIDI (DAHULU) SKIM FASILITAS LIKUIDITAS (SAAT INI)
Masa Subsidi Terbatas, jangka waktu tertentu Sepanjang masa pinjaman
Suku Bunga Bunga bersubsidi dalam jangka waktu
tertentu dan dilanjutkan bunga komersial
(bank yang bersangkutan)
Bunga yang ditetapkan satu digit sepanjang
masa pinjaman (fixed rate)
Angsuran Angsuran selama masa subsidi ≤ 1/3
penghasilan, dan selanjutnya cenderung ≥
1/3 penghasilan tergantung bunga
komersial
Angsuran selama masa pinjaman ≤ 1/3
penghasilan
Dana APBN Belanja Subsidi, merupakan dana habis
(tidak kembali)
Belanja FL dalam pos pembiayaan/investasi
sehingga bukan dana habis dan merupakan
revolving fund
Alokasi APBN Terus menerus Setelah beberapa periode tertentu semakin
berkurang dan terus mengecil sampai akhirnya
tidak perlu ada alokasi atau ketika Tabungan
Perumahan Nasional sudah melembaga
Sumber Dana APBN APBN + sumber dana lain
Penggunaan Hanya untuk sisi permintaan (KPR
Bersubsidi)
Untuk sisi permintaan (KPR) dengan tingkat
bunga terjangkau (satu digit) dengan tenor
sampai dengan 15 tahun
Untuk sisi pasokan (Kredit Konstruksi) dengan
tingkat bunga terjangkau (satu digit) dengan
tenor sampai dengan 24 bulan
PERBANDINGAN SKIM SUBSIDI DAHULU DENGAN SKIM FASILITAS LIKUIDITAS SAAT INI
FASILITAS LIKUDITAS [2]

40. UNDANG-UNDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
MENGAMANATKAN PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG TABUNGAN PERUMAHAN
TABUNGAN
WAJIB
TABUNGAN
PERUMAHAN
IURAN DAN KEPESERTAAN TABUNGAN
PERUMAHAN :
1. Setiap PNS, TNI/POLRI , Karyawan
swasta yang berpenghasilan tetap,
karyawan BUMN/D wajib membayar
iuran tabungan perumahan
2. Perusahaan wajib mengimbangi
iuran tabungan wajib perumahan
bagi Karyawan
3. Pemerintah wajib mengimbangi iuran
tabungan wajib perumahan bagi PNS,
TNI/Polri
PERUNTUKAN DANA TABUNGAN
PERUMAHAN:
1. Untuk memberikan manfaat
sebesar-besarnya bagi peserta
tabungan
2. Untuk pembelian, pembangunan
danperbaikanrumah
PENGELOLAAN DANA TABUNGAN
PERUMAHAN hanya dapat diinvestasikan
pada:
1. Lembaga keuangan;
2. Surat berharga yang diperdagangkan
di pasarmodal, dan
3. Instrumen keuangan lainnya.
TABUNGAN
SUKARELA
TABUNGAN PERUMAHAN
40