PP 43 Tahun 2014 Penjabaran dari UU No 6 Tahun 2014 ( Tentang Desa ) PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah disahkan pada Tanggal 30 Mei 3014 selambat lambat sudah dilaksanakan di tahun 2015.

1. PP 43 Tahun 2014 Penjabaran dari UU No 6 Tahun 2014 (
Tentang Desa )
PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah disahkan pada
Tanggal 30 Mei 3014 selambat lambat sudah dilaksanakan di
tahun 2015.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berisi
91 halaman termasuk penjelasan. Peraturan Pelaksanaan UU Desa ini
didalamnya mengatur tentang Penataan Desa, Kewenangan,
Pemerintahan Desa, Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa, Keuangan
dan Kekayaan Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan
Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerjasama Desa, Lembaga
Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat desa, dan Pembinaan dan
Pengawasan Desa oleh Camat atau sebutan yang lainnya.
Kewenangan Desa
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
menyebutkan bahwa kewenangan Desa meliputi:
1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. Kewenangan lokal berskala Desa;
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah
provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah
daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kewenangan Desa tersebut dalam PP Desa sedikitnya terdiri atas:
1. Sistem organisasi masyarakat adat;
2. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
3. Pembinaan lembaga hukum adat;

2. 4. Pengelolaan tanah kas desa; dan
5. Pengembangan peran masyarakat desa.
Kewenangan Lokal Berskala Desa
Kewenangan lokal berskala desa paling sedikit di antaranya meliputi:
1. Pengelolaan tambatan perahu;
2. Pengelolaan Pasar Desa;
3. Pengelolaan tempat pemandian umum;
4. Pengelolaan jaringan irigrasi;
5. Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa;
6. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan
terpadu;
7. Pengelolaan Embung Desa;
8. Pengelolaan air minum berskala desa; dan
9. Pembuatan jalan desa antarpermukiman ke wilayah pertanian.
Selain kewenangan sebagaimana hal diatas. Menteri dapat menetapkan
jenis kewenangan Desa sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan
lokal. (menurut Pasal 34 ayat 3 PP Desa).
Pemerintahan Desa
“Penjabat kepala desa berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
pemerintahan daerah kabupaten/kota,”
Tentang pemilihan kepala desa, disebutkan pada Pasal 40 PP 43/2014
bahwa, pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di seluruh
wilayah kabupaten/kota, dan dapat dilaksanakan bergelombang paling
banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
Jika terjadi kekosongan jabatan kepala desa dalam penyelenggaraan
pemilihan kepala desa yang serentak, maka bupati/walikota menunjuk
penjabat kepala desa. Hal ini disebutkan pada Pasal 40 ayat (4) :

3. Jabatan Kepala Desa
Lama jabatan Kepala Desa Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 ini, Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun
terhitung sejak tanggal pelantikan, dan dapat menjabat paling lama 3
(tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
“Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa
jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa dianggap telah menjabat 1
(satu) periode masa jabatan,” Pasal 47 Ayat (5).
Perangkat Desa
Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala
Desa terdiri dari:
1. Sekretariat Desa yang dipimpin oleh Sekretaris Desa;
2. Pelaksana Kewilayahan yang jumlahnya ditentukan secara
proporsional; dan
3. Pelaksana Teknis, paling banyak 3 (tiga) seksi.
Syarat Menjadi Perangkat Desa
PP 43/2014 menegaskan, perangkat desa diangkat dari warga desa
yang memenuhi persyaratan:
1. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang
sederajat;
2. Berusia 20 tahun – 42 tahun;
3. Terdaftar sebagai penduduk desa dan paling tidak telah bertempat
tinggal selama 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
4. Syarat lain yang ditentukan dalam peraturan daerah
kabupaten/kota.

4. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dianggarkan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa yang bersumber dari
Alokasi Dana Desa (ADD), yang merupakan pendapatan yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan ditransfer
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
Pengalokasian ADD untuk Kepala Desa dan perangkat desa
menggunakan perhitungan sebagai berikut: a. ADD yang berjumlah
kurang dari Rp 500.000.000 digunakan maksimal 60%; b. ADD RP 500
juta – Rp 700 juta digunakan maksimal 50%; c. ADD Rp 700 juta – Rp
900 juta digunakan maksimal Rp 40%; dan d. ADD di atas Rp 900 juta
digunakan maksimal 30%.
“Bupati/Walikota menetapkan besaran penghasilan tetap a. Kepala
Desa; b. Sekretaris Desa paling sedikir 70% dari penghasilan Kepala
Desa setiap bulan; c. Perangkat Desa paling sedikit 50% dari
penghasilan tetap Kepala Desa setiap bulan,” bunyi Pasal 81 Ayat
(4a,b,c), Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.
PP 43/2014 menyebutkan juga tentang tunjangan Kepala Desa, bahwa,
selain menerima penghasilan tetap, Kepala Desa dan Perangkat Desa
menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah, yang dapat
bersumber dari APB Desa.
Penyelenggaraan Kewenangan Desa
"Seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas
desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB desa," Pasal 91 PP 43
Tahun 2014

5. Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan pada hak asal usul dan
kewenangan lokal berskala Desa yang didanai oleh APB Desa, dan juga
dapat didanai oleh APBN dan APBD dari Provinsi maupun
Kabupaten/Kota melalui ADD misalnya.
Anggaran untuk menyelenggarakan kewenangan Desa yang didapat
atau ditugaskan oleh Pemerintah Pusat akan didanai dengan APBN
melalui alokasi dari bagian anggaran Kementrian/Lembaga dan
disalurkan melalui SKPD - Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
atau Kota. Selain itu penyelenggaraan kewenangan desa yang
didapatkan melalui Pemerintah Daerah akan didanai dengan APBD dari
Propinsi, dan Kabupaten atau Kota

6. Dana Pemerintah Pusat dan Daerah untuk Desa
Pemerintah mengalokasikan Dana Desa dalam anggaran pendapatan
dan belanja negara setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi
Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah
kabupaten/kota. Pasal 95 ayat 1 PP 43/2014.
Ditegaskan dalam PP 43 tahun 2014 bahwa pemerintah akan
mengalokasikan dana desa dalam APBN setiap tahun anggaran yang
diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota.
Selain itu, pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan dalam APBD
kabupaten/kota ADD setiap tahun anggaran, paling sedikit 10 persen
dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD
setelah dikurangi dana alokasi khusus (DAK).
Pemerintah Daerah dalam PP No. 43 tahun 2014 seperti pemerintah
kabupaten/kota akan mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan
retribusi daerah kabupaten/kota kepada desa paling sedikit 10 persen
dari realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota.
Adapun rumus perhitungannya adalah 60 persen dari bagian 10 persen
itu dibagi secara merata kepada seluruh desa, dan 40 persen sisanya
dibagi secara proporsional sesuai realisasi penerimaan hasil pajak dan
retribusi dari desa masing-masing.