Contoh Hak & Kewajiban Pengusaha (Based On UU Naker No.13 Th 2003)

HARD-HI SMART CONSULTING
2012
Hak dan Kewajiban Pengusaha (Berdasarkan UU Naker No.13 Th. ‘03)
[Guidance: for Executives and HR Managers]
By: M. Shobrie H.W., SE, CFA, CLA, CPHR, CPTr.
[ HTTP://WWW.HARDHISMART-CONSULTING.BLOGSPOT.COM ]

HAK & KEWAJIBAN PENGUSAHA
Menurut UU No. 13 Th. 2003 tentang Ketenagakerjaan
No.
U r a i a n
Ps.
Keterangan
01 Memberikan perlakuan yg sama tanpa diskriminasi terhadap setiap pekerja.
6
 Sanksi : administratif (190:1)
Diatur Menteri. (3)
02 Meningkatkan/mengembangkan kompetensi pekerja melalui pelatihan kerja (Latker).
12 : 2 Jika “memenuhi persyaratan Kepmen.”
03
Memberikan kesempatan yg sama pada pekerja/buruh untuk ikut Latker.
12 : 3
04
Berikan pengakuan kompetensi kerja pada naker. Peserta Latker dan naker yg. berpengalaman.
18:1,3 Melalui sertifikasi kompetensi kerja.
05
Perhatikan jenis, derajat kecacatan & kemampuan naker cacat peserta Latker.
19
06 Memenuhi persyaratan sbb. jika laksanakan Latker. dg. sistem pemagangan :
a. Buat perjanjian tertulis antara peserta dengan pengusaha;
b. Perjanjian tsb. minimal memuat hak-kewajiban masing-2 serta jangka waktu pemagangan.
22 : 1
22 : 2
 Sanksi: pemagangan tidak sah & status peserta berubah menjadi pekerja.
22 : 3
07
Berikan pengakuan kualifikasi kompetensi kerja bagi peserta pemagangan.
23
08 Memenuhi persyaratan sbb. jika selenggarakan pemagangan di luar negeri :
a. Mendapat ijin menteri/pejabat ydt.
b. Berbadan hukum Indonesia;
25 : 1
25 : 2
 Sanksi : administratif
190:1
Diatur Menteri. (3)
09
Memperhatikan 3 syarat pemagangan di LN : a) harkat-martabat bangsa, b) kompetensi yg lebih tinggi, c) perlindungan peserta.
26 : 1
 Sanksi : pelaksanaannya dapat dihentikan oleh Menteri/pejabat ydt.
26 : 2
10
Melaksanakan program pemagangan wajib*), jika memenuhi persyaratan.
27 : 1
Diwajibkan Menteri 11 Jika perlu naker : dapat rekrut sendiri atau melalui pelaksana penempatan 35 : 1
12
Memberikan perlindungan kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan naker.
35 : 3
 Sanksi : pidana penjara 1 bl – 4 th &/ denda Rp 10 juta – Rp 400 juta.
186:1
Pelanggaran (186:2)
13 Memiliki ijin tertulis dari Menteri/pejabat ydt. jika mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA)
42 : 1
 Sanksi : pidana penjara 1 – 4 tahun &/ denda Rp 100 juta – Rp 400 juta
185:1
Kejahatan (185 : 2)
14
Jika mempekerjakan TKA, tidak boleh pada selain dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu & waktu tertentu.*)
42 : 4
*) Ditetapkan dengan
Kepmen. (42 : 5) 15 Dapat mengganti TKA yang telah berakhir kontraknya dan tidak dapat diperpanjang, dengan TKA lain 42 : 6
16
Memiliki rencana penggunaan TKA yang disahkan Menteri/pejabat ydt.
43 : 1
17
Mentaati ketentuan tentang jabatan dan standar kompetensi*) yg. berlaku, jika mempekerjakan TKA.
44 : 1
*) Diatur Kepmen.
(44 : 2)
 Sanksi : pidana penjara 1 – 12 bulan &/ denda Rp 10 juta – Rp 100 juta.
187:1
Pelanggaran (187:2)
18 a. Menunjuk TKI sebagai tenaga pendamping TKA untuk alih teknologi.
b. Laksanakan diklat kerja bagi TKI sesuai kualifikasi jabatan TKA.
45 : 1
Kecuali jabatan Dir/ Kom. (45 : 2)
 Sanksi : 1. Pidana penjara 1 – 12 bulan&/ denda Rp 10 juta – Rp 100 juta
2. Sanksi administratif.
187:1
Pelanggaran (187:2)
190:1
Diatur Menteri (3)
19
Mempekerjakan TKA tidak pada jabatan yg. mengurusi personalia dan/ atau jabatan-jabatan tertentu.*)
46 : 1
*) Diatur Kepmen.
(46 : 2)
20
Membayar kompensasi*), jika mempekerjakan TKA
47 : 1
*) Diatur PP. (47: 4)
Diatur Menteri. (3)
21
Memulangkan TKA ke negara asal, setelah hubungan kerja berakhir
48
Diatur Menteri. (3)
22 Mematuhi 4 dasar perjanjian kerja (PK) : a) kemauan bebas, b) kemampuan & kecakapan hukum, c) ada pekerjaan, d) pekerjaannya tidak bertentangan
52 : 1
 Sanksi : 1. Dapat dibatalkan. (a&b)
2. Batal demi hukum. (c&d)
52 : 2
52 : 3

No.
U r a i a n
Ps.
Keterangan
23 Menanggung segala hal dan atau biaya pembuatan perjanjian kerja (PK).
53
24 Mematuhi 9 persyaratan minimal untuk isi PK tertulis yaitu:
a) identitas perusahaan, b) identitas pekerja, c) jabatan/jenis pekerjaan, d) tempat pekerjaan, e) upah dan cara pembayarannya, f) syarat-2 kerja (hak&kewajiban), g) jangka waktu PK, h) tempat dan tanggal pembuatan PK, i) tanda tangan para pihak.
54 : 1
25
Memenuhi persyaratam sbb. jika membuat PK :
a. ketentuan pengupahan & syarat2 kerjanya tidak boleh bertentangan*) dengan Peraturan Perusahaan (PP), PKB dan per-UU-an;
b. membuatnya min. dalam rangkap dua, untuk pekerja & pengusaha
54 : 2
54 : 3
*) Kualitas & kuan- titasnya tdk boleh lebih rendah.
(Penjelasan)
26
Meminta persetujuan para pihak jika akan menarik &/ merubah PK.
55
27 Mematuhi persyaratan sbb, jika membuat perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT) :
a. Dibuat tertulis, menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin
 Sanksi : 1. Dinyatakan sebagai PKWTT (Tidak Tertentu). (57 : 2)
2. Memberlakukan PK berbahasa Indonesia jika ada perbedaan penafsiran dengan yang berbahasa asing. (57 : 3)
b. Tidak dapat mensyaratkan masa percobaan.
 Sanksi : persyaratan masa percobaan batal demi hukum. (58 : 2)
c. Dibuat hanya untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat/kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu yaitu …(a,b,c,d).
 Sanksi: demi hukum menjadi PKWTT. (59 : 7)
d. Tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.
e. Jangka waktu PKWT atas dasar jangka waktu tertentu maks. 2 th. dan perpanjangannya maks. 1 kali untuk maks. 1 th.
f. Memeritahukan maksud perpanjangannya kepada pekerja maks. 7 hari sebelum berakhir dan dilakukan secara tertulis.
g. Pembaruan PKWT hanya dapat dilakukan setelah lebih dari 30 hari berakhirnya PKWT lama, hanya untuk 1 kali dan maks. 2 tahun.
 Sanksi : demi hukum menjadi PKWTT. (59 : 7)
57 : 1
58 : 1
59 : 1
59 : 2
59 : 4
59 : 5
59 : 6
Hal2 lain yg belum diatur pasal ini akan diatur lebih lanjut dg Kepmen.
(59 : 8)
28 Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dapat mensyaratkan masa percobaan maks. 3 bulan 60 : 1
29 Membayar upah masa percobaan tidak dibawah upah minimum yg berlaku
60 : 2
30
Mentaati 4 ketentuan berakhirnya PK : pekerja meninggal, berakhirnya jangka waktu PK, adanya putusan pengadilan/lembaga PPHI yang tetap, adanya keadaan/kejadian tertentu menurut PK/PP/PKB.
61 : 1
31 Bertanggung jawab penuh atas hak2 pekerja, jika dalam perjanjian pengalihan perusahaan ditentukan demikian.
61 : 3 Asas : tangung jawab pengusaha baru.
32
Memberikan hak-hak pekerja yang meninggal dunia kepada ahli warisnya, sesuai dengan per-UU-an atau yang diatur PK/PP/PKB.
61 : 5
33 Membayar ganti rugi kepada pekerja, sebesar upah pekerja sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu PK, jika mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu PKWT atau di luar Pasal 61 ayat (1).
62 Kewajiban ini berlaku juga bagi pekerja
34 Membuat surat pengangkatan, jika PKWTT dibuat secara lisan
63 : 1
 Sanksi : pidana denda Rp 5 juta – Rp 50 juta
187:1
Pelanggaran (187:2)
35
Mematuhi 4 syarat minimal isi surat pengangkatan, jika PKWTT-nya lisan, yaitu : identitas pekerja, tanggal mulai bekerja, jenis pekerjaan, dan upah.
63: 2
36 Dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja yang dibuat secara tertulis. 64 OUTSOURCING
37 Syarat-2 penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada Pemborong :
1. Dibuat secara tertulis;
2. Pekerjaan yang diserahkan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. Dilakukan terpisah dari kegiatan utama;
b. Dilakukan atas perintah langsung/tak langsung dr. pemberi pekerjaan
65 : 1
65 : 2
*)Perubahan/penam- bahannya diatur Kepmen. (65:5)

No.
U r a i a n
Ps.
Keterangan
37
c. Merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; dan
d. Tidak menghambat proses produksi secara langsung.
 Sanksi : status pekerjanya berubah jadi pekerja Perusahaan. (65:8)
3. Pemborong harus berbadan hukum.
4. Perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja pekerja/buruhnya minimal sama dg. pada Perusahaan atau sesuai dengan per-UU-an;
5. Hubungan kerjanya diatur dalam PK tertulis antara Pemborong/Penye- dia Jasa dan pekerja yang dipekerjakannya;
6. Hubungan kerjanya dapat berdasarkan PKWTT/PKWT jika memenuhi syarat Pasal 59;
7. Jika hubungan kerja beralih kepada Perusahaan sesuai ayat (8), maka hubungan kerjanya sesuai dengan ayat (7)*); 8. Pekerja Penyedia Jasa tidak boleh digunakan Perusahaan utk. Laksana- kan kegiatan pokok/berhubungan langsung dg. proses produksi;
9. Penyedia Jasa pekerja harus memenuhi syarat sebagai berikut :
a. ada hubungan kerja antara pekerja dan Penyedia Jasa;
b. PK yang berlaku dalam hubungan kerja tsb. adalah PKWT sesuai Pasal 59 dan/atau PKWTT tertulis dan ditandatangani kedua pihak;
c. perlindungan upah dsb. jadi tanggung jawab Penyedia Jasa; dan
d. perjanjian antara Perusahaan dengan Penyedia Jasa dibuat tertulis dan wajib memuat pasal-pasal dimaksud UU ini.
 Sanksi : status pekerjanya berubah jadi pekerja Perusahaan.*) (66:4)
10. Penyedia Jasa harus berbadan hukum dan memiliki izin dari instansi ketenagakerjaan;
65 : 3
65 : 4
65 : 6
65 : 7
65 : 9
66 : 1
66 : 2
66 : 3
*) PKWTT/PKWT
*) Kecuali huruf (c).
38
Memberikan perlindungan*) sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, jika mempekerjakan naker cacat.
67 : 1
*) Sesuai per-UU-an berlaku. (67:2)
 Sanksi : pidana penjara 1 – 12 bulan &/ denda Rp 10 juta – Rp 100 juta
187:1
Pelanggaran (187:2)
39 Dilarang mempekerjakan anak, kecuali :
1. Bagi anak usia 13 – 15 tahun, untuk pekerjaan ringan, tidak meng- ganggu perkembangan fisik, mental dan sosial;
2. pengusaha memenuhi persyaratan*) : a) izin ortu, b) perjanjian dg orangtua/wali, c) maks. 3 jam, d) siang & tidak ganggu sekolah, e) K3, f) ada hubungan kerja yg jelas, g) terima upah sesuai ketentuan.
68
69 : 1
69 : 2
*) a, b, f, & g tidak berlaku pada usaha keluarga. (69 : 3)
 Sanksi : pidana penjara 1 –. 4 tahun &/ denda Rp 100 juta – Rp 400 juta
185:1
Kejahatan (185:2)
40 Jika mempekerjakan anak sebagai bagian dari kurikulum pendidikan, harus memenuhi syarat sbb. :
1) kurikulumnya disahkan pejabat berwenang;
2) anak berusia min. 14 th.
3) diberi petunjuk, bimbingan & pengawasan serta perlindungan K3.
70 : 1
70 : 2
70 : 3
41
Tidak mempekerjakan & libatkan anak pada pekerjaan2 yang terburuk : a) perbudakan/sejenisnya, b) pelacuran, pornografi, perjudian, c) produksi & perdagangan miras, NAPZA dan/atau d) jenis2 pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak*).
74:1,2
*) Jenis2 pekerjaan ini (huruf d) diatur Kepmen.
(74:3)
 Sanksi : pidana penjara 2 – 5 tahun &/ denda Rp 200 juta – Rp 500 juta.
183:1
Kejahatan (183:2)
42 Jika mempekerjakan perempuan, harus memperhatikan hal-hal sbb. :
1) Tidak dipekerjakan pada jam 23.00 – 07.00, jika belum berumur 18 th.;
2) Tidak dipekerjakan pada jam 23.00 – 07.00, jika hamil dan menurut dokter membahayakan kandungan/dirinya;
3) Memberikan makanan dan minuman bergizi serta menjaga kesusilaan & keamanan di tempat kerja, jika dipekerjakan pada jam 23.00 – 07.00;
4) Menyediakan angkutan antar-jemput, jika berangkat & pulang kerjanya pada jam 23.00 – 05.00.
76 : 1
76 : 2
76 : 3
76 : 4
Ketentuan ayat 3 & 4 diatur dg. Kepmen.
(76:5)
187:1
Pelanggaran (187:2)

No.
U r a i a n
Ps.
Keterangan
43
Melaksanakan ketentuan waktu kerja*) yang meliputi :
a. 7 jam sehari & 40 jam seminggu, untuk 6 hari kerja dlm. seminggu, atau
b. 8 jam 1 hari & 40 jam 1 minggu, untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu.
77:1,2
*)Kecuali bagi sektor usaha/pekerjaan tertentu. (Ps 77:3,4)
44
Jika melebihi waktu kerja tersebut, harus memenuhi syarat : 1. Ada persetujuan pekerja ybs. dan waktu kerja lembur maks. 3 jam/hari dan 14 jam/minggu;
2. Membayar upah kerja lembur;
 Sanksi: pidana penjara 1 – 12 bulan &/ denda Rp 10 juta – Rp 100 juta
3. Waktu kerja lembur tsb tidak berlaku bagi sektor usaha/pekerjaan tertentu
4. Mematuhi Kepmen. tentang waktu dan upah kerja lembur.
78 : 1
78 : 2
187:1
78 : 3
78 : 4
45
Memberikan waktu istirahat dan cuti yang meliputi :
a) istirahat antara jam kerja, min. ½ jam setelah kerja 4 jam terus-menerus
b) istirahat mingguan, 1 hari untuk 6 hari kerja/minggu atau 2 hari untuk 5 hari kerja/minggu
c) cuti tahunan, min. 12 hari kerja setelah bekerja 12 bulan terus-menerus;
d) istirahat panjang*) min. 2 bulan dan dilaksanakan pada tahun ke-7 dan ke-8 @ 1 bulan, bagi yang bekerja 6 tahun terus menerus pada perusahaan yang sama, dengan ketentuan pekerja tidak berhak lagi atas istirahat tahunannya dalam 2 bulan berjalan dan selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 tahun.
79:1,2
*) Hanya berlaku pd. perusahaan tertentu .... (79: 4,5)
 Sanksi : pidana penjara 1 – 12 bulan &/ denda Rp 10 – Rp 100 juta.
187:1
Pelanggaran.  (2)
46
a. Memberikan uang kompensasi hak istirahat tahunan*) tahun ke-8 sebesar ½ bulan gaji, selama pekerja menjalankan istirahat panjang. b. Jika telah memberlakukan istirahat panjang yang lebih baik dari UU ini, ketentuan yang sudah ada itu tidak boleh dikurangi.
Penje- lasan 79: 2d
*) Hanya berlaku pd. perusahaan tertentu .... (79: 4,5)
47
Mengatur pelaksanaan waktu istirahat tahunan di dalam PK/PP/PKB
79 : 3
48
Memberikan kesempatan*) secukupnya kepada pekerja untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan agamanya.
80
*)=Sediakan tempat ibadah. (Penjelasan)
185:1
Kejahatan (185: 2)
49
a. Tidak mewajibkan pekerja perempuan untuk bekerja pada hari pertama dan kedua haid, jika dia merasa sakit dan memberitahukan pengusaha.
b. Mengatur pelaksanaan ketentuan tsb. di dalam PK/PP/PKB.
81 : 1
81 : 1
50
a. Memberikan istirahat selama 1½ bulan sebelum dan 1½ bulan sesudah*) melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan/bidan.
b. Memberikan istirahat selama 1½ bulan atau sesuai surat dokter kandungan/bidan, bagi pekerja perempuan yang mengalami keguguran.
82 : 1
82 : 2
*) Dpt. diperpanjang berdasarkan surat dokter/bidan
(Penjelasan)
185:1
Kejahatan (185:2)
51
Berikan kesempatan*) sepatutnya bagi pekerja perempuan untuk menyusui bayinya, jika hal itu harus dilakukan selama jam kerja.
*) Diatur dalam PP/PKB. (Penjelasan)
83
*) Lamanya menyusui, dg perhatikan tempat yg tersedia
52
Membayar upah penuh bagi pekerja yang menggunakan haknya untuk istirahat mingguan, tahunan, beribadah, panjang dan melahirkan.
84
Cuti haid & lain2 diatur Ps. 93:2 a & f.
53
a. Tidak mempekerjakan pekerja pada hari2 libur resmi, kecuali jika jenis dan sifat pekerjaan tsb. harus dilaksanakan secara terus-menerus atau pada keadaan lain berdasarkan kesepakatan pekerja–pengusaha. b. Membayar upah kerja lembur, jika mempekerjakan pada hari libur resmi
 Sanksi : pidana penjara 1 – 12 bln &/ denda Rp 10 juta – Rp 100 juta
c. Mematuhi Kepmen tentang jenis dan sifat pekerjaan tsb.
85 : 2
85 : 3
187:1
85 : 4
54 1. Memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja atas : a) keselamatan dan kesehatan kerja (K3), b) moral dan kesusilaan, c) perlakuan yang sesuai harkat-martabat manusia serta nilai-nilai agama.
2. Menyelenggarakan upaya K3 guna mewujudkan produktivitas yg optimal
3. Melaksanakan perlindungan tsb. sesuai peraturan per-UU-an yg berlaku
86 : 1
86 : 2
86 : 3

No.
U r a i a n
Ps.
Keterangan
55 1. Menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SM-K3) yg terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan;
2. Penerapan SM-K3 tsb. diatur dalam Peraturan Pemerintah.
87 : 1
87 : 2
 Sanksi : administratif.
190:1
Diatur Menteri. (3)
56
1. Memberikan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 2. Memperhatikan ketetapan pemerintah tentang kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja, yang meliputi : upah minimum*), upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja karena berhalangan, upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain, upah karena menjalankan hak waktu istirahat, bentuk dan cara pembayaran upah, denda & potong- an upah, hal2 yg dapat diperhitungkan dengan upah, struktur & skala pengupahan yang proporsional, upah untuk pembayaran pesangon, dan upah untuk perhitungan pajak penghasilan.
88 : 1
88 : 2
*) Ditetapkan berdasarkan kebutuhan hidup layak & dg perhatikan produktivitas & pertumbu- han ekonomi.
(88: 3)
57 1. Membayar upah tidak lebih rendah dari upah minimum;
 Sanksi : pidana penjara 1 – 4 th. &/ denda Rp 100 juta – Rp 400 juta
2. Meminta penangguhan, jika tidak mampu membayar upah minimum;
3. Memperhatikan Kepmen tentang tata cara penangguhan tsb.
90 : 1
185:1
90 : 2
90 : 3
Kejahatan. (185:2)
58
Tidak menetapkan pengaturan pengupahan yg lebih rendah dari per-UU- an, dalam kesepakatan pengusaha dan pekerja.
91 : 1
 Sanksi : batal demi hukum dan wajib membayarnya sesuai per-UU-an.
91 : 2
59 1. Menyusun struktur dan skala upah, dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi.
2. Melakukan peninjauan upah secara berkala, dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas.
3. Memperhatikan Kepmen tentang struktur dan skala upah.
92 : 1
92 : 2
92 : 3
60 Dapat tidak bayar upah jika pekerja tidak melakukan pekerjaan. 93 : 1 NO WORK NO PAY
61 Tetap bayar upah, walau pekerja tidak melakukan pekerjaan, apabila :
a. pekerja sakit termasuk yang sakit pada hari ke-1dan ke-2 masa haidnya;
b. pekerja menikah, menikahkan, mengkhitankan, membaptiskan anaknya, isteri melahirkan/keguguran, suami/isteri/anak/menantu/orangtua/ mertua/anggota keluarga serumah meninggal dunia;
c. pekerja sedang menjalankan kewajiban terhadap negara*)
d. pekerja menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya;
e. pekerja bersedia tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, karena kesalahan sendiri maupun halangan yg seharusnya dpt dihindari pengusaha;
f. pekerja melaksanakan hak istirahat;
g. pekerja melaksanakan tugas serikat pekerja atas persetujuan pengusaha;
h. pekerja melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan.
93 : 2
93 : 2
*) = kewajiban negara
yg. diatur per-UU-an.
Pembayaran dilakukan, hanya apabila :
- negara tidak lakukan pembayaran; atau
- negara bayar kurang dari upah pekerja, dlm hal ini kewajiban pengusaha hanya bayar kekurangannya.
(Penjelasan)
 Sanksi : pidana penjara 1 bl – 4 tahun &/ denda Rp 10 juta – Rp 400 juta
186:1
Pelanggaran (186:2)
62
Mengatur pelaksanaan ketentuan upah tsb. (Ps. 93:2) di dalam PK/PP/PKB.
93 : 5
63
Membayar upah pekerja selama sakit, sebesar :
a. 4 bulan pertama = 100%
b. 4 bulan ke-2 = 75 %
c. 4 bulan ke-3 = 50 %
d. bulan selanjutnya = 25 %
93 : 3
64
Membayar upah pekerja selama :
a. pekerja menikah, untuk selama 3 (tiga) hari;
b. menikahkan anaknya, untuk selama 2 (dua) hari;
c. mengkhitankan anaknya, untuk selama 2 (dua) hari;
d. membaptiskan anaknya, untuk selama 2 (dua) hari;
e. isteri melahirkan/keguguran, untuk selama 2 (dua) hari;
f. suami/isteri/ortu/mertua/anak/mantu meninggal, untuk 2 (dua) hari;
g. anggota keluarga serumah meninggal, selama 1 (satu) hari.
93 : 4
65
Jika komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap,*) menetapkan besarnya upah pokok minimal 75% dari jumlah kedua upah tsb.
94
*) Teratur & tidak terkait kehadiran.

No.
U r a i a n
Ps.
Keterangan 66 Mengenakan denda terhadap pekerja yang melakukan pelanggaran karena kesengajaan atau kelalaiannya. 95 : 1
67
Membayar denda, jika karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, sesuai persentase dari upah pekerja.
95 : 2
68
Mendahulukan pembayaran upah dan hak-hak pekerja dari pada utang lainnya, jika perusahaan dinyatakan pailit/dilikuidasi berdasarkan per-UU-an.
95: 3
69 Menyatakan kedaluwarsa, setiap tuntutan pembayaran upah pekerja dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja, jika telah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak. 96
70
Memperhatikan Peraturan Pemerintah tentang penghasilan yang layak, kebijakan pengupahan, kebutuhan hidup layak dan perlindungan pengupahan dimaksud Pasal 88, penetapan upah minimum dimaksud Pasal 89, dan penge- naan denda dimaksud Pasal 95 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).
97
71
(Berpartisipasi dalam) Dewan Pengupahan*) Nasional, Provinsi, dan Kabu- paten/Kota yang akan dibentuk pemerintah, untuk memberikan saran, pertimbangan, dan merumuskan kebijakan pengupahan yang akan ditetapkan oleh pemerintah serta untuk pengembangan sistem pengupahan nasional.
98 : 1
*) Keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, perguruan tinggi, dan pakar.
98 : 2
72 1. Memberikan jaminan sosial tenaga kerja untuk pekerja & keluarganya.
2. Melaksanakan jamsostek. itu sesuai dengan per-UU-an yang berlaku.
99 : 1
99 : 2
73
1. Meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya, dengan menyediakan fasilitas kesejahteraan.
2. Memperhatikan kebutuhan pekerja dan ukuran kemampuan perusahaan, dalam melaksanakan penyediaan fasilitas kesejahteraan tsb.
3. Memperhatikan Peraturan Pemerintah tentang jenis & kriteria fasilitas kesejahteraan sesuai dg. kebutuhan pekerja & kemampuan perusahaan.
100: 1
100: 2
100: 3
74 1. Membentuk koperasi pekerja & usaha-usaha produktif di perusahaan, untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.
2. Upaya penumbuhkembangan koperasi pekerja dan usaha produktif tsb. dilaksanakan bersama dengan pemerintah dan pekerja/SP
3. Perhatikan per-UU-an yang berlaku, dalam pembentukan koperasi tsb.
4. Perhatikan Peraturan Pemerintah tentang upaya-upaya untuk menum- buhkembangan koperasi pekerja tsb.
101: 1
101: 2
101: 3
101: 4
75 1. Dalam melaksanakan hubungan industrial, pengusaha & organisasinya berfungsi menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan pekerja secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan. 2. Sedangkan pekerja & SP-nya berfungsi menjalankan pekerjaan sesuai dg kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalur- kan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan, dan keahli- annya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya.
102: 3
102: 2
76
1. Mengakui hak setiap pekerja untuk membentuk & menjadi anggota Serikat Pekerja (SP).
2. Dalam melaksanakan fungsinya, SP berhak himpun, kelola keuangan organisasi serta mempertanggungjawabkannya termasuk dana mogok*).
104: 1
104: 2
*) DiaturAD/ART SP
(104:3)
77 Dapat membentuk dan menjadi anggota organisasi pengusaha 105: 1
78
1. Membentuk lembaga kerja sama bipartit*), jika mempekerjakan 50 orang pekerja atau lebih.
2. Mengakui keberadaan lembaga kerja sama bipartit tsb. sebagai forum ko- munikasi & konsultasi mengenai hal ketenagakerjaan di perusahaan.
3. Memperhatikan Kepmen tentang tata cara pembentukan & susunan keang- gotaan lembaga kerja sama bipartit.
106: 1
106: 2
106: 4
*) Keanggotaannya : unsur pengusaha dan pekerja yang ditunjuk secara demo-kratis.
(106:3)

No.
U r a i a n
Ps.
Keterangan
79
Membuat*) peraturan perusahaan (PP) yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri/pejabat ydt., jika mempekerjakan pekerja minimal 10 orang.
108 : 1 & 2
*) Tidak wajib, jika telah ada PKB. 80 PP disusun oleh dan menjadi tanggung jawab dari pengusaha ybs. 109 81 1. Menerima pengesahan dari Menteri/pejabat ydt. maks. 30 hari setelah naskah PP diterimanya. 2. Dapat anggap PP telah disahkan, jika PP telah sesuai Ps. 111 ayat (1) dan (2) dan belum dapat pengesahan setelah lebih dari 30 hari tsb. 3. Menerima pemberitahuan tertulis dari Menteri/pejabat ydt. jika PP belum sesuai Ps. 111 ayat (1) dan (2). 112: 1 112: 2 112: 3
82
Maks. 14 hari setelah menerima pemberitahuan tsb. (ayat 3), wajib me- nyampaikan kembali PP yang telah diperbaiki kepada Menteri/pejabat ydt.
112: 4
83
Memperhatikan hal-hal sbb. dalam penyusunan PP :
1. Saran & pertimbangan wakil pekerja di perusahaan ybs.
2. Jika telah terbentuk SP maka wakil pekerja tsb. adalah pengurus SP.
3. Jika belum terbentuk SP maka wakil pekerja tsb. adalah pekerja yang dipilih secara demokratis.
4. Sekurang-kurangnya memuat : a) hak & kewajiban pengusaha; b) hak & kewajiban pekerja; c) syarat kerja; d) tata tertib perusahaan; dan e) jangka waktu berlakunya.
5. Ketentuan di dalamnya tidak boleh bertentangan dengan per-UU-an;
6. Masa berlakunya maks. 2 tahun & wajib diperbaharui setelah habis.
 Sanksi : pidana denda Rp 5 juta – Rp 50 juta. (188:1)
7. Melayani permintaan SP, selama masa berlaku PP, jika menghendaki perundingan pembuatan PKB.
8. Tetap memberlakukan PP sampai habis, jika perundingan tsb. mencapai kesepakatan.
9. Perubahan PP sebelum habis masa berlakunya, wajib disepakati pekerja.
10. Meminta pengesahan Menteri/pejabat ydt. atas hasil perubahan PP tsb.
11. Memberitahukan dan menjelaskan isi serta memberikan naskah PP/ perubahannya kepada pekerja.
 Sanksi : pidana denda Rp 5 juta – Rp 50 juta. (188:1)
12. Memperhatikan Kepmen tentang tata cara pembuatan & pengesahannya.
110: 1
110: 2
110: 3
111: 1
111: 2
111: 3
111: 4
111: 5
113: 1
113: 2
114
115
Pelanggaran (188:2)
Pelanggaran (188:2)
84 Bersama dengan SP/beberapa SP terdaftar membuat Perjanjian Kerja Ber- sama (PKB). 116: 1
85
Memenuhi ketentuan sebagai berikut, dalam pembuatan PKB :
1. Melaksanakan musyawarah dalam penyusunannya;
 Sanksi: Diselesaikan melalui prosedur PPHI, jika tidak sepakat. (117)
2. Harus tertulis dengan huruf latin dan gunakan bahasa Indonesia;
 Sanksi : harus diterjemahkan dalam Bhs. Indonesia oleh penerjemah tersumpah, jika tidak gunakan Bhs. Indonesia. (116:4)
3. Hanya membuat 1 PKB dan memberlakukannya bagi seluruh pekerja.
116: 2
116: 3
118
86
1. Jika hanya ada 1 SP dan anggotanya > 50%, maka SP itulah yang berhak mewakili pekerja dalam perundingannya. 2. Jika hanya ada 1 SP dan anggotanya < 50% maka, untuk berhak mewakili pekerja dalam perundingan, SP itu harus didukung oleh > 50% melalui pemungutan suara. 3. Jika dukungan tsb. tidak tercapai, maka SP itu dapat berunding kembali __ sesuai prosedur tsb, di atas __ setelah lebih dari 60 hari sejak dilakukan pemungutan suara. .
119: 1
119: 2 119: 3 Persyaratan Ps. 119 ini tidak berlaku pd. perpanjangan / pembaruan, jika di perusahaan itu hanya ada 1 SP. (130:1)
87
1. Jika ada lebih dari 1 SP, maka yang berhak mewakili pekerja dalam perundingan, adalah SP yang anggotanya > 50%. 2. Jika anggotanya < 50%, maka SP dapat melakukan koalisi sehingga tercapai jumlah > 50%. 3. Jika no. 7 & 8 tidak tercapai, maka para SP mmebuat Tim Perunding yang keanggotaannya ditentukan secara proporsional.
120: 1
120: 2 120:3

No.
U r a i a n
Ps.
Keterangan
88
1. Masa berlaku PKB maks. 2 th. 2. Dapat merpanjangnya maks. 1 tahun, jika ada kesepakatan dengan SP.
3. Melakukan perundingan pembuatan PKB berikutnya, min. 3 bulan sebelum berakhirnya PKB;
4. Jika perundingan tsb. tidak mencapai kesepakatan, maka PKB lama tetap berlaku, untuk mask. 1 th.
5. Sekurang-kurangnya memuat : a) hak & kewajiban pengusaha; b) hak & kewajiban SP & pekerja; c) jangka waktu & tgl. mulai berlakunya, dan d) tanda tangan para pihak pembuat PKB.
6. Ketentuan di dalamnya tidak boleh bertentangan dengan per-UU-an;
 Sanksi : - ketentuan yang bertentangan batal demi hukum dan
- yang berlaku adalah ketentuan per-UU-an. (124:3)
123: 1 123: 2
123: 3
123: 4
124: 1
124: 2
89
Perubahan PKB __ yang disepakati bersama SP __ merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PKB yang berlaku.
125
90
1. Bersama dengan SP dan pekerja melaksanakan ketentuan PKB;
2. Bersama dg SP memberitahukan isi PKB/perubahannya kepada pekerja
3. Mencetak dan membagikan naskah PKB atas biaya perusahaan.
 Sanksi : Administratif. (190:1)
126: 1
126: 2
126: 3
Diatur Menteri.(3)
91 Tidak membuat Perjanjian Kerja (PK) yang bertentangan dengan PKB.
 Sanksi : - ketentuan yang bertentangan batal demi hukum dan
- yang berlaku adalah ketentuan PKB. (127:2)
127: 1
92
Memberlakukan aturan2 di dalam PKB, jika PK tidak mengaturnya.
128
93
1. Tidak mengganti PKB dengan PP selama masih ada SP;
2. Tidak membuat PP yang ketentuannya lebih rendah dari pada PKB, jika PKB diganti PP karena tidak ada lagi SP
129: 1
129: 2
94
1. Tidak memberlakukan syarat2 perpanjangan/pembaruan PKB berdasarkan Ps. 119, jika di perusahaan yang PKB-nya berakhir hanya ada 1 SP.
2. Jika di perusahaan itu ada beberapa SP, tapi jumlah anggota SP yang dahulu berunding tidak lagi mencapai > 50%, maka perpanjangan/pem- baruannya dilakukan oleh SP yang beranggotakan > 50% bersama-sama dengan SP terdahulu dg bentuk Tim Perunding secara proporsional.
3. Jika di perusahaan itu ada beberapa SP, tapi jumlah anggota masing2 SP tsb tidak ada yang mencapai > 50%, maka perpanjangan/pembaruan- nya dilakukan menurut Ps. 120 ayat (2) dan (3).
130: 1
130: 2
130: 3
95 Tetap memberlakukan PKB sampai berakhir, jika terjadi pembubaran SP/ pengalihan kepemilikan perusahaan.
131: 1
96
Memberlakukan PKB yang lebih menguntungkan pekerja, jika terjadi merger dan masing2 perusahaan memiliki PKB.
131: 2
97
Memberlakukan PKB yang ada, sampai berakhirnya jangka waktu PKB, jika terjadi merger antara perusahaan yang telah memiliki dengan perusahaan yang belum memiliki PKB.
131: 3
98
Memberlakukan PKB pada hari penandatanganan, kecuali ditentukan lain.
132: 1
99
Mendaftarkan PKB kepada instansi ketenagakerjaan, jika telah ditandatangani oleh para pihak pembuatnya.
132: 2
100
Mematuhi Kepmen tentang persyaratan serta tata cara pembuatan, perpanjangan, perubahan dan pendaftaran PKB.
133
101 Mengakui adanya kewajiban pemerintah, dalam melaksanakan pengawasan & penegakan peraturan per-UU-an ketenagakerjaan.
134
102 Bersama dengan pekerja & pemerintah, bertanggung jawab atas pelaksanaan per-UU-an ketenagakerjaan dalam mewujudkan hubungan industrial.
135
103
Menyelesaikan perselisihan hubungan industrial secara musyawarah-mufakat
136: 1
104
Jika tidak tercapai musyawarah-mufakat, menyelesaikannya melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan Industrial (PPHI) yg diatur dg UU.
136: 2

No.
U r a i a n
Ps.
Keterangan
105 Mengakui hak dasar pekerja dan SP untuk mogok kerja secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan.
137
 Sanksi : pidana penjara 1 bln – 4 tahun &/ denda Rp 10 juta – Rp 400 juta
186:1
Pelanggaran (186:2)
106
1. Mengakui hak pekerja dan/atau SP untuk mengajak pekerja lain lakukan mogok kerja yang sedang berlangsung dengan tidak melanggar hukum.
 Sanksi : pidana penjara 1 bl – 4 th &/ denda Rp 10 juta – Rp 400 juta
2. Mengakui hak pekerja yang diajak mogok kerja untuk memenuhi atau menolak ajakan tsb.
138: 1
186:1
138: 2
Pelanggaran (186:2) 107 Menerima pemberitahuan tertulis dari pekerja/SP yang akan mogok kerja, min. 7 hari sebelum pelaksanaannya. 140: 1 108 Dapat mengambil tindakan sementara, untuk menyelamatkan alat produksi dan asset perusahaan, dengan cara : a. melarang pekerja yang mogok berada di lokasi kegiatan proses produksi; b. bila perlu, melarang pekerja yang mogok berada di lokasi perusahaan. 140: 4
109
1. Memberikan tanda terima, atas surat pemberitahuan mogok kerja tsb.
2. Berunding dengan pekerja/SP sebelum dan selama mogok kerja berlangsung, dalam pertemuan yang diprakarsai oleh instansi ketenagakerjaan, untuk menyelesaikan masalah yang menyebabkan timbulnya pemogokan;
3. Menandatangani Perjanjian Bersama, bersama dengan pekerja/SP dan pegawai instansi, jika perundingan tsb. mencapai kesepakatan;
4. Menerima masalahnya diserahkan kepada lembaga PPHI, oleh pegawai instansi naker, jika perundingan tidak mencapai kesepakatan.
5. Mempersilakan mogok kerja diteruskan/dihentikan sementara/dihentikan sama sekali, sesuai dengan hasil perundingan dengan pekerja/penang- gung jawab pemogokan, jika perundingan tidak mencapai kesepakatan.
141: 1
141: 2
141: 3
141: 4
141: 5
110 a. Dapat menyatakan sebagai mogok kerja tidak sah, jika pemogokan yang dilakukan tidak sesuai Pasal 139 dan 140. b. Akibat hukum dari pemogokan yg tidak sah akan diatur dalam Kepmen. 142: 1 142: 2
111
a. Tidak menghalang-halangi pekerja/SP untuk menggunakan hak mogok kerja yang dilakukan secara sah, tertib dan damai.
b. Tidak melakukan penangkapan dan/atau penahanan terhadap pekerja dan SP yang melakukan pegokan secara sah, tertib dan damai sesuai dengan peraturan per-UU-an yang berlaku.
143: 1
143: 2
185:1
Kejahatan (185:2)
112
Jika mogok kerja itu sesuai dengan ketentuan Pasal 140, maka:
a. tidak mengganti pekerja yg. mogok dg. pekerja dari luar perusahaan;
b. tidak memberikan sanksi/tindakan balasan apapun kepada pekerja dan pengurus SP selama dan sesudah melakukan pemogokan.
144: 1
144: 2
187:1
Pelanggaran (187:2)
113 Tetap membayar upah pekerja yang mogok kerja secara sah dalam melakukan tuntutan normatif yang sungguh2 dilanggar pengusaha.
145
114 a. Memiliki hak dasar untuk melakukan penutupan perusahaan (lock out) yaitu hak untuk menolak sebagian/seluruh pekerja untuk menjalankan pekerjaan sebagai akibat gagalnya perundingan.
b. Tidak melakukan lock out sebagai tindakan balasan sehubungan dengan adanya tuntutan normatif dari pekerja dan/atau SP.
c. Mentaati ketentuan hukum yg berlaku jika melakukan lock out 146: 1
146: 2
146: 3
115
1. Memberitahukan secara tertulis kepada pekerja/SP min. 7 hari kerja sebelum lock out.
2. (Surat) Pemberitahuan tsb. harus memuat :
a. waktu (hari, tanggal dan jam) dimulai dan diakhiri lock out;
b. alasan dan sebab-sebab lock out.
3. Pemberitahuan tsb. harus ditandatangani pengusaha &/ pimpinan.
148: 1
 Sanksi : pidana denda Rp 5 juta – Rp 50 juta.
188:1
Pelanggaran (188:2)

No.
U r a i a n
Ps.
Keterangan
116 1. Mendapat tanda terima dari pekerja/SP/instansi nanker jika pemberitahuan lock out tsb. diterima langsung oleh ybs.
2. Berunding dengan pekerja/SP sebelum & selama lock out berlangsung, dalam pertemuan yang diprakarsai oleh instansi naker.
3. Menandatangani Perjanjian Bersama dengan pekerja/SP dan pegawai instansi, jika perundingan tsb. mencapai kesepakatan;
4. Menerima masalahnya diserahkan kepada lembaga PPHI, oleh pegawai instansi naker, jika perundingan tidak mencapai kesepakatan. 5. Meneruskan atau menghentikan sementara/sama-sekali atas lock out, berdasarkan perundingan dengan SP, jika perundingan tidak sepakat. 6. Tidak perlu memberikan pemberitahuan, jika : a. Pekerja/SP melanggar prosedur mogok kerja dimaksud Pasal 140; b. Pekerja/SP melanggar ketentuan normatif PK, PP, PKB atau per- UU-an yang berlaku.
149: 1
149: 2
149: 3
149: 4
149: 5 149: 6
117
1. Bersama dengan pekerja, SP & pemerintah, dengan segala daya upaya mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK)
2. Merundingkan maksud PHK dengan SP/pekerja jika tidak jadi anggota SP, jika segala upaya telah dilakukan tapi PHK tidak dapat dihindari.
3. Jika perundingan benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, PHK dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan dari lembaga PPHI.
 Sanksi : 1. batal demi hukum, jika lakukan PHK tanpa penetapan;
2. bersama pekerja tetap laksanakan segala kewajibannya, se-
lama belum ada putusan lembaga PPHI,
3. tetap wajib bayar upah, dll seperti biasa, jika lakukan pe- nyimpangan berupa skorsing.
151: 1
151: 2
151: 3
155:1
155:2
155:3
118 1. Permohonan penetapan PHK diajukan secara tertulis kepada lembaga PPHI disertai alasan yang mendasarinya.
2. Permohonan tsb. dapat diterima lembaga PPHI jika telah dirundingkan.
3. Penetapan permohonan PHK dapat diberikan lembaga PPHI jika maksud PHK telah dirundingkan tapi tidak menghasilkan kesepakatan.
152: 1
152: 2
152: 3
119 Dilarang melakukan PHK dengan alasan :
a. pekerja sakit menurut keterangan dokter, maks. 12 bulan terus-menerus.
b. pekerja berhalangan karena memenuhi kewajiban terhadap negara;
c. pekerja menjalan ibadah agamanya;
d. pekerja menikah;
e. pekerja perempuan hamil, melahirkan, keguguran / menyusui bayinya;
f. pekerja mempunyai pertalian darah &/ ikatan perkawinan dengan pekerja lain dalam 1 perusahaan, kecuali telah diatur dalam PK/PP/PKB.
g. pekerja mendirikan, jadi anggota/pengurus SP, lakukan kegiatan SP di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan PK/PP/PKB;
h. pekerja yang mengadukan pengusaha kepada yang berwajib tentang tindak pidana kejahatannya.
i. karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan jenis kelamin, kondisi fisik atasu status perkawinan;
j. pekerja dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja atau karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan.
153: 1
 Sanksi : batal demi hukum & wajib mempekerjakan kembali.
153:2
120 Penetapan PHK tidak diperlukan dalam hal : a. pekerja masih dalam masa percobaan; b. pekerja mengajukan permintaan pengunduran diri, secara tertulis atas kemauan sendiri tanpa indikasi adanya tekanan/intimidasi pengusaha. c. berakhirnya hubungan kerja sesuai PKWT untuk pertama kali. d. pekerja mencapai usia pensiun sesuai PK/PP/PKB/per-UU-an. e. pekerja meninggal dunia. 154

No.
U r a i a n
Ps.
Keterangan
121
1. Membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja & uang penggantian hak yang seharusnya diterima, jika terjadi PHK.
2. Perhitungan uang pesangon (UP) paling sedikit sebagai berikut:
a. masa kerja kurang dari 1 tahun, 1 bulan upah;
b. masa kerja 1 tahun/lebih tetapi kurang dari 2 tahun, 2 bulan upah;
c. masa kerja 2 tahun/lebih tetapi kurang dari 3 tahun, 3 bulan upah;
d. masa kerja 3 tahun/lebih tetapi kurang dari 4 tahun, 4 bulan upah;
e. masa kerja 4 tahun/lebih tetapi kurang dari 5 tahun, 5 bulan upah;
f. masa kerja 5 tahun/lebih tetapi kurang dari 5 tahun, 6 bulan upah;
g. masa kerja 6 tahun/lebih tetapi kurang dari 7 tahun, 7 bulan upah;
h. masa kerja 7 tahun/lebih tetapi kurang dari 8 tahun, 8 bulan upah;
i. masa kerja 8 tahun atau lebih, 9 bulan upah.
3. Perhitungan uang penghargaan masa kerja (UPMK) ditetapkan sbb. :
a. masa kerja 3 tahun/lebih tetapi kurang dari 6 tahun, 2 bulan upah;
b. masa kerja 6 tahun/lebih tetapi kurang dari 9 tahun, 3 bulan upah;
c. masa kerja 9 tahun/lebih tetapi kurang dari 12 tahun, 4 bulan upah;
d. masa kerja 12 tahun/lebih tetapi kurang dari 15 tahun, 5 bulan upah;
e. masa kerja 15 tahun/lebih tetapi kurang dari 18 tahun, 6 bulan upah;
f. masa kerja 18 tahun/lebih tetapi kurang dari 21 tahun, 7 bulan upah;
g. masa kerja 21 tahun/lebih tetapi kurang dari 24 tahun, 8 bulan upah;
h. masa kerja 24 tahun atau lebih, 10 bulan upah.
4. Uang penggantian hak (UPH) yang seharusnya diterima meliputi:
a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
b. biaya/ongkos pulang pekerja & keluarganya ke tempat diterima kerja;
c. penggantian perumahan, pengobatan & perawatan, ditetapkan 15% dari UP dan/atau UPMK bagi yang memenuhi syarat
d. hal-hal lain yang ditetapkan dalam PK/PP/PKB.
5. Perubahan perhitungan UP, UPMK & UPH ditetapkan dg. Peraturan Pemerintah.
156: 1
156: 2
156: 3
156: 4
156: 5
Kompensasi PHK .
122 1. Komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan UP, UPMK dan UPH yang seharusnya diterima yang tertunda, terdiri atas:
a. upah pokok;
b. segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang diberikan kepada pekerja & keluarganya, termasuk harga pembelian dari catu yang diberikan kepada pekerja secara cuma-cuma, yang jika catu harus dibayar pekerja dengan subsidi, maka sebagai upah dianggap selisih antara harga pembelian dengan harga yang harus dibayar oleh pekerja.
2. Jika penghasilan pekerja dibayarkan atas dasar perhitungan harian, maka penghasilan sebulan adalah sama dengan 30 kali penghasilan sehari.
3. Jika upah pekerja dibayarkan atas dasar perhitungan satuan hasil, po- tongan/borongan atau komisi, maka penghasilan sehari adalah sama dengan pendapatan rata-rata per hari selama 12 bulan terakhir, dengan ketentuan tidak boleh kurang dari ketentuan UMP atau UMK.
4. Jika pekerjaan tergantung pada keadaan cuaca dan upahnya didasarkan pada upah borongan, maka perhitungan upah sebulan dihitung dari upah rata-rata 12 bulan terakhir.
157: 1
157: 2
157: 3
157: 4

123 1. Dapat mem-PHK dengan alasan pekerja melakukan kesalahan berat sbb:
a. lakukan penipuan, pencurian/penggelapan barang/uang perusahaan;
b. memberikan keterangan palsu/dipalsukan shingga rugikan perusahaan;
c. mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai/meng- edarkan NAPZA lainnya di lingkungan kerja;
d. melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja;
e. menyerang, menganiaya, mengancam/mengintimidasi teman sekerja/ pengusaha di lingkungan kerja;
f. membujuk teman sekerja/pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan per-UU-an;
g. dengan ceroboh/sengaja merusak/membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan;
h. dengan ceroboh/sengaja membiarkan teman sekerja/pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja;
158:1

No.
U r a i a n
Ps.
Keterangan
124
i. membongkar/membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya di- rahasiakan kecuali untuk kepentingan negara; atau
j. melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih.
2. Memiliki bukti sbb, jika lakukan PHK karena kesalahan berat.
a. pekerja tertangkap tangan;
b. ada pengakuan dari pekerja yang bersangkutan; atau
c. bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak yang berwenang di perusahaan ybs & didukung oleh min. 2 orang saksi.
3. Memberikan UPH jika mem-PHK karena kesalahan berat;
4. Memberikan uang pisah bagi pekerja yg. di-PHK karena kesalahan berat yg. tugas dan fungsinya tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung, yang besarnya & pelaksanaannya diatur dalam PK/PP/PKB.
158:1
158:2
158:3
158:4
125
Melayani gugatan pekerja ke lembaga PPHI, jika pekerja itu tidak dapat menerima PHK karena kesalahan berat.
159
126 1. Memberikan bantuan (bukan upah) kepada keluarga pekerja yang jadi tanggungannya, jika pekerja ditahan pihak berwajib karena diduga melakukan tindak pidana bukan atas pengaduan pengusaha, sbb. :
a. untuk 1 orang tanggungan : 25% dari upah;
b. untuk 2 orang tanggungan : 35% dari upah;
c. untuk 3 orang tanggungan : 45% dari upah;
d. untuk 4 orang tanggungan/lebih : 50% dari upah.
2. Bantuan tsb. diberikan max. 6 bulan takwin terhitung sejak hari pertama.
3. Dapat lakukan PHK terhadap pekerja yang setelah 6 bulan tidak dapat lakukan pekerjaan karena dalam proses perkara pidana tsb.
4. Mempekerjakan pekerja kembali, jika pengadilan memutuskan perkara sebelum masa 6 bulan berakhir & pekerja dinyatakan tidak bersalah.
5. Dapat lakukan PHK kepada pekerja ybs, jika pengadilan memutuskan perkara sebelum masa 6 bulan berakhir & pekerja dinyatakan bersalah
6. PHK dimaksud ayat (3) & (5) dilakukan tanpa penetapan lembaga PPHI.
7. Membayar 1 kali UPMK & UPH bagi pekerja yg. di-PHK sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (5).
160:1
160:2
160:3
160:4
185:1
160:5
160:6
160:7
185:1
Kejahatan (185:2)
Kejahatan. (185:2)
127 1. Dapat lakukan PHK terhadap pekerja yang melanggar PK/PP/PKB, jika telah diberi surat peringatan pertama, kedua & ketiga berturut-turut.
2. Surat peringatan tsb. masing-masing berlaku untuk max. 6 bulan, kecuali ditetapkan lain dalam PK/PP/PKB.
3. Memberikan UP 1 kali Ps. 156:2, UPMK 1 kali Ps. 156:3 & UPH sesuai Ps. 156:4, terhadap Pekerja yang di-PHK karena melanggar PK/PP/PKB.
161:1
161:2
161:3
161 : (1) & (2) :
 Sanksi : administratif. (190:1)
128 1. Memberikan UPH sesuai Pasal 156:4 bagi pekerja yg mengundurkan diri atas kemauan sendiri.
2. Memberikan uang pisah – selain UPH tsb., jika pekerja tsb. tugas dan fungsinya tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung.
3. Pekerja yang mengundurkan diri tsb. harus memenuhi syarat :
a. mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat- lambatnya 30 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;
b. tidak terikat dalam ikatan dinas; dan
c. tetap laksanakan kewajiban sampai tanggal mulai pengunduran diri.
4. PHK karena alasan pengunduran diri atas kemauan sendiri dilakukan tanpa penetapan lembaga PPHI
162:1
162:2
162:3
162:4
129
1. Memberikan UP 1 kali, UPMK 1 kali & UPH bagi pekerja yang di-PHK karena terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan/perubahan kepemilikan perusahaan dan pekerja tidak bersedia melanjutkannya.
2. Memberikan UP 2 kali, UPMK 1 kali & UPH bagi pekerja yang di-PHK karena hal itu dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja.
163:1
163:2

No.
U r a i a n
Ps.
Keterangan
130
1. Memberikan UP 1 kali, UPMK 1 kali dan UPH, bagi pekerja yang di- PHK karena perusahaan tutup akibat kerugian terus-menerus selama 2 tahun atau keadaan memaksa (force majeur);
2. Membuktikan kerugian tsb, dengan laporan keuangan 2 tahun terakhir yang telah diaudit akuntan publik.
3. Memberikan UP 2 kali, UPMK 1 kali dan UPH, bagi pekerja yang di- PHK karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian atau keadaan memaksa tetapi perusahaan lakukan efisiensi.
164:1
164:2
164:3
131
Memberikan UP 1 kali, UPMK 1 kali dan UPH, bagi pekerja yang di-PHK karena perusahaan pailit.
165
132
Memberikan kepada ahli waris pekerja, jika hubungan kerjanya berakhir karena pekerja meninggal dunia, sejumlah uang (santunan) yang besarnya sama dengan perhitungan 2 kali UP, 1 kali UPMK, dan UPH.
166
133
(1) Dapat lakukan PHK tanpa kewajiban memberikan UP, UPMK dan UPH, jika pekerja telah memasuki usia pensiun & diikutkan pada program pensiun yang iurannya dibayar penuh oleh pengusaha;
(2) Membayar selisihnya, jika besarnya jaminan/manfaat pensiun yang diterima sekaligus dalam program pensiun tsb. ternyata lebih kecil dari pada jumlah 2 kali UP, 1 kali UPMK dan UPH.
(3) Hanya memperhitungkan uang pensiun yang premi/iurannya dibayar pengusaha, dalam perhitungan UP, jika dalam program pensiun tsb. iuran/preminya dibayar oleh pengusaha dan pekerja.
(4) Ketentuan ayat (1), (2), dan (3) tsb.dapat diatur lain dalam PK/PP/PKB.
(5) Memberikan kepada pekerja 2 kali UP, 1 kali UPMK & UPH, jika pekerja yang di-PHK karena usia pensiun itu tidak diikutsertakan dalam program pensiun.
 Sanksi : pidana penjara 1 th. – 5 th &/ denda Rp 100 juta – Rp 500 juta
(6) Hak atas manfaat pensiun dimaksud ayat (1), (2), (3), dan (4) itu tidak menghilangkan hak pekerja atas jaminan hari tua yang bersifat wajib sesuai dengan per-UU-an yang berlaku.
167:1
167:2
167:3
167:4
167:5
184:1
167:6
Kejahatan (184:2)
134 (1) Dapat melakukan PHK karena dikualifikasikan mengundurkan diri terhadap Pekerja yang mangkir selama 5 hari kerja/lebih berturut-turut tanpa keterangan*) secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 kali secara patut dan tertulis. (3) Memberikan UPH dan Uang Pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam PK/PP/PKB, kepada pekerja yang di-PHK tsb. 168:1 168:3 *) Keterangan tsb. diserahkan paling lambat pada hari pertama pekerja masuk bekerja. (168:2)
135 (1) Melayani pengajuan permohonan PHK oleh pekerja kepada lembaga PPHI, jika pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:
a. menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja;
b. membujuk dan/atau menyuruh pekerja untuk melakukan perbuatan yg bertentangan dengan per-UU-an;
c. tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 bulan berturut-turut atau lebih;
d. tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja;
e. memerintahkan pekerja untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang di- perjanjikan; atau
f. memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan pekerja sedangkan pekerjaan tersebut tidak di- cantumkan pada PK.
(2) Memberikan UP 2 kali, UPMK 1 kali dan UPH kepada pekerja yang di- PHK dengan alasan dimaksud ayat (1) tsb. (3) Dapat melakukan PHK tanpa penetapan lembaga PPHI dan tanpa kewajiban memberikan UP, UPMK & UPH, jika pengusaha dinyatakan tidak melakukan perbuatan dimaksud ayat (1) tsb. oleh lembaga PPHI.
169:1
169:2
169:3

No.
U r a i a n
Ps.
Keterangan
136 Mempekerjakan pekerja ybs. serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima, jika melakukan PHK yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 151 ayat (3) dan Pasal 168, kecuali Pasal 158, Pasal 160 ayat (3), Pasal 162, dan Pasal 169. 170 PHK-nya batal demi hukum.
137
Melayani gugatan pekerja ke lembaga PPHI dalam waktu maks. 1 tahun sejak tanggal dilakukan PHK, jika pekerja yang mengalami PHK tanpa penetapan lembaga PPHI dimaksud Pasal 158 ayat (1), 160 ayat (3), dan Pasal 162, dan pekerja ybs. tidak dapat menerima PHK tsb.
171
138
Menerima pengajuan PHK dari pekerja dengan kewajiban membayar 2 kali UP, 1 kali UPMK dan UPH, jika Pekerja sakit berkepanjangan, cacat akibat kecelakaan kerja & tidak dapat lakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 bulan.
172
139
(1) Selain penyidik pejabat Polisi Negara RI, pegawai pengawas ketenagakerjaan juga berwewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan per-UU-an yang berlaku.
(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dimaksud ayat (1) berwenang:
a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
e. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan; dan
g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yg. membuktikan tentang adanya tindak pidana di bidang ketenagakerjaan.
(3) Kewenangan dimaksud ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan per- UU-an yang berlaku.
182:1
182:2
182:3

Contoh Hak & Kewajiban Pengusaha (Based On UU Naker No.13 Th 2003)

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Tendances

Tendances (20)

Similaire à Contoh Hak & Kewajiban Pengusaha (Based On UU Naker No.13 Th 2003)

Similaire à Contoh Hak & Kewajiban Pengusaha (Based On UU Naker No.13 Th 2003) (20)

Plus de Shobrie Hardhi, SE, CFA, CLA, CPHR, CPTr.

Plus de Shobrie Hardhi, SE, CFA, CLA, CPHR, CPTr. (20)

Contoh Hak & Kewajiban Pengusaha (Based On UU Naker No.13 Th 2003)