Recommandé
Recommandé
Contenu connexe
Tendances
Tendances (20)
Similaire à Pengembangan Kawasan Industri Halal
Similaire à Pengembangan Kawasan Industri Halal (20)
Dernier
Dernier (19)
Pengembangan Kawasan Industri Halal
- 1. PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI HALAL DALAM RANGKA MENDUKUNG INFRASTRUKTUR DAN SUPPLY CHAIN INDUSTRI KOSMETIK, OBAT, JAMU, DAN OBAT TRADISIONAL 20 Mei 2022 Adie Rochmanto Pandiangan Direktur Perwilayahan Industri Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional Disampaikan pada Webinar Halal Friday’s Talks
- 2. OUTLINE I. PELUANG PENGEMBANGAN INDUSTRI HALAL DAN KAWASAN INDUSTRI HALAL DI INDONESIA II. EKOSISTEM HALAL III. MODEL KAWASAN INDUSTRI HALAL IV. ALUR PERMOHONAN SURAT KETERANGAN KI HALAL V. ROADMAP PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI HALAL VI. TANTANGAN EKOSISTEM HALAL VII. PERKEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI HALAL INDONESIA VIII. USULAN INSENTIF BAGI KAWASAN INDUSTRI HALAL IX. PERKEMBANGAN INDUSTRI KOSMETIK, OBAT, JAMU DAN OBAT TRADISIONAL 2
- 3. KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN – 2022 I. PELUANG PASAR DAN INVESTASI SEKTOR HALAL DUNIA PELUANG PASAR TRILIUN konsumsi yoy atas % pertumbuhan MILIAR Muslim tersebar sektor ekonomi riil PELUANG BISNIS Keuntungan yang dapat dicapai senilai $1 miliar+ pada semua sektor SEKTOR PERTUMBUHAN TERBAIK TAHUN 2020 Bahan baku halal Makanan berbahan dasar daging dan cemilan Pembiayaan Syariah Keuangan dan Perdagangan Syariah Perjalanan Umrah berplatform digital Fashion Muslim Premium Keuangan Syariah Lifestyle berbasis Syariah Produk Halal Proyeksi Pertumbuhan CAGR 2018-2024 TRILIUN pada 2024 PELUANG INVESTASI Perorangan Modal Ventura Perusahaan Terbuka Perusahaan Tertutup Meskipun pertumbuhan investasi YoY mencapai 399%, ekonomi syariah masih dibawah potensi MILIAR Investasi pada 2018/2019 Pertumbuhan YoY
- 4. KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN – 2022 PELUANG INDUSTRI DALAM KAWASAN INDUSTRI HALAL DI INDONESIA ✔ Potensi sumber daya alam Indonesia yang besar memberikan peluang untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku industri ✔ Populasi Indonesia yang besar merupakan pasar potensial bagi hasil industri. Selain itu, Indonesia merupakan populasi muslim terbesar di dunia sebesar 222 juta jiwa, yang merupakan pasar potensial untuk produk halal ✔ Beberapa Kawasan Industri telah menerapkan konsep eco industrial park (kawasan industri berwawasan lingkungan) dimana konsep ini menjadi bagian kriteria permohonan Kawasan Industri Halal. ✔ Beberapa industri telah mengimplementasikan kesesuaian proses halal pada alur produksinya seperti PT. Unilever di KI Jababeka & di KI Sei Mangkei dan PT. Paragon di Kawasan Industri di Tangerang ✔ Pada beberapa Kawasan Industri yang telah memiliki Perizinan Berusahan Kawasan Industri (IUKI), memiliki sarana prasarana yang menjadi kriteria dalam perolehan Surat Keterangan Sebagai Kawasan Industri Halal berupa (1) Penyediaan instalasi air baku sesuai persyaratan halal; (2) Pagar Pembatas, (3) laboratorium dan/atau LPH yang digunakan, (4) prosedur distribusi dan penyimpanan barang baku/barang jadi sesuai persyaratan halal (logistic), contohnya : KI MM2100, KI Jababeka, KI Deltamas, KIIC, dll. CPO & CPKO (30 juta ton) No.1 di Dunia Lada (88 ribu ton) No.3 Di Dunia Kakao (450 ribu ton) No.3 di Dunia Rumput Laut (273 Ribu ton) No.1 di Dunia Kelapa (3,3 Juta ton) No.1 di Dunia Ikan & Udang (10,5 Juta ton) No.2 di Dunia Jagung (16,72 Juta Ton) Impor (3,2 Juta Ton) Kedelai (2,67 juta Ton) Impor (2,16 Juta Ton) Ubi Kayu (24 Juta Ton) Impor (0) Daging (594 ribu Ton) Impor (69 ribu Ton) Gula (5,88 Juta Ton) Impor (2,86 Juta Ton) Beras (30,13 juta Ton) Impor (537 ribu Ton)
- 5. KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN – 2022 II. EKOSISTEM HALAL 5 Industri halal Infrastrukt ur industri halal Sistem Logistik Halal Sertifikasi Halal Pembiayaa n syariah Edukasi dan promosi halal Berupa pembangunan Kawasan Industri Halal yang meliputi RnD, sumber bahan baku, produksi dan distribusi yang akan menyokong sistem logistik, penerapan sertifikasi dan akan menerapkan pembiayaan syariah . Melingkupi hub, rute, tata kelola gudang, transportasi, port yang telah terlengkapi ketelusuran, pelacakan, dan pengujian (blockchain, AI, Integrated System, IoT, RFID dan Traceability System). Sistem jaminan halal/ Halal Assurance System (HAS) dan peningkatan SDM Industri Halal Lembaga/ layanan jasa keuangan dan perbankan syariah, penyusunan skema relaksasi IKM halal Penjualan dan pemasaran meliputi label branding dan pemasaran sesuai Syariah Pasar Domestik & Global Indonesia sebagai bagian dari Rantai Nilai Halal Global yang akan mempelopori Halal Traceability dan Halal Assurance System yang terpercaya
- 6. KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN – 2022 III. MODEL KAWASAN INDUSTRI HALAL Memiliki Perizinan Berusaha Kawasan Industri dengan persyaratan: ✔ NIB + Izin ✔ Minimal lahan 50 Hektar ✔ Berada di KPI ✔ Memiliki masterplan ✔ Memiliki Tata tertib KI dan struktur organisasi ✔ Membangun gedung pengelola dan sebagian infrastruktur dasar Infrastruktur Dasar ✔ Jaringan jalan ✔ Jaringan listrik ✔ WWTP ✔ WTP ✔ Saluran Drainase KAWASAN INDUSTRI KAWASAN INDUSTRI HALAL Memiliki Surat Keterangan Kawasan Industri Halal ✔ Perizinan Berusaha Kawasan Industri ✔ Memiliki masterplan KI Halal ✔ Lahan dapat berupa seluruh kaveling industri atau Sebagian kaveling industri untuk area atau zona halal ✔ Menyiapkan: ❑ Tim Manajemen Halal ❑ Sistem Manajemen Halal ❑ Kantor pengelola ❑ Laboratorium halal ❑ Lembaga pemeriksa halal (LPH) ❑ Instalasi pengolahan air baku khusus industri halal Kawasan Industri halal adalah tempat pemusatan kegiatan industri yang memiliki perizinan berusaha kawasan industri dan dilengkapi dengan sistem dan fasilitas untuk mengembangkan industri yang menghasilkan produk halal 6
- 7. KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN – 2022 IV. ALUR PERMOHONAN SURAT KETERANGAN KI HALAL MENTERI PERINDUSTRIAN (didelegasikan kepada DIREKTUR JENDERAL) PERUSAHAAN KAWASAN INDUSTRI Telah memiliki • NIB (Nomor Induk Berusaha) • IUKI (Izin Usaha Kawasan Industri)/ IPKI (Izin Perluasan Kawasan Industri) Form Permohonan Verifikasi KI Halal, dan upload dokumen: Persyaratan a. IUKI / IPKI b. masterplan KIH Kriteria c. bagan struktur dan sertifikat kompetensi manajemen halal d. dokumentasi, dokumen kerja sama, dan/atau sertifikat akreditasi laboratorium e. dokumentasi LPH f. dokumentasi, dokumen kerja sama, dan/atau sertifikat halal instalasi pengolahan air baku g. dokumentasi dan gambar teknik kantor pengelola h. dokumentasi pembatas i. dokumen sistem jaminan halal • Pemeriksaan dokumen • Perbaikan dokumen melalui fasilitas percakapan SIINas • Pembentukan Tim Verifikasi dengan permohonan personil kepada: • Pemeriksaan Lapangan (5 hari setelah dokumen lengkap dan benar), kesesuaian dokumen dan kondisi kawasan industri • Hasil pemeriksaan (BAP) yang dilakukan tim verifikasi memuat telah / tidak terpenuhinya kriteria • Dirjen a.n Menteri menandatangani Surat Keterangan Kawasan Industri Halal BPJPH MUI SURAT KETERANGAN KAWASAN INDUSTRI HALAL memuat: ▪ nama dan alamat Perusahaan Kawasan Industri Halal ▪ luas Kawasan Industri Halal ▪ jenis pembatas zona halal ▪ laboratorium dan/atau LPH yang digunakan ▪ instalasi pengolahan air baku yang digunakan ▪ logistik yang digunakan ▪ jumlah penyelia halal ▪ jenis industri Produk Halal siinas.kemenperin.go.id Penerbitan melalui SIINas berdasarkan PERMENPERIN NO. 17/2020 7
- 8. KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN – 2022 USULAN PERUBAHAN PERMENPERIN 17/2020 MENTERI PERINDUSTRIAN berwenang menetapkan dan mengevaluasi KI Halal (didelegasikan kepada DIREKTUR JENDERAL) PERUSAHAAN KAWASAN INDUSTRI Telah memiliki • NIB (Nomor Induk Berusaha) • IUKI (Izin Usaha Kawasan Industri)/ IPKI (Izin Perluasan Kawasan Industri) Form Permohonan Verifikasi KI Halal, dan upload dokumen: Persyaratan a. IUKI / IPKI b. masterplan KIH Kriteria c. bagan struktur dan sertifikat kompetensi manajemen halal d. dokumentasi, dokumen kerja sama, dan/atau sertifikat akreditasi laboratorium e. dokumentasi LPH f. dokumentasi, dokumen kerja sama, dan/atau sertifikat halal instalasi pengolahan air baku g. dokumentasi dan gambar teknik kantor pengelola h. dokumentasi pembatas i. dokumen sistem jaminan halal • Pemeriksaan dokumen • Perbaikan dokumen melalui fasilitas percakapan SIINas • Pembentukan Tim Verifikasi dengan permohonan personil kepada: • Pemeriksaan Lapangan (5 hari setelah dokumen lengkap dan benar), kesesuaian dokumen dan kondisi kawasan industri • Hasil pemeriksaan (BAP) yang dilakukan tim verifikasi memuat telah / tidak terpenuhinya kriteria Usulan Penambahan: • Tim Verifikasi menyampaikan BAP kepada Dirjen • Dirjen menyampaikan usulan Penetapan Kawasan Industri sebagai Kawasan Industri Halal kepada Menteri • Penerbitan Keputusan Menteri, berlaku 4 tahun dengan evaluasi tiap 2 tahun sekali • Dapat dilakukan perpanjangan Penetapan KI Halal BPJPH MUI KEPUTUSAN MENTERI KAWASAN INDUSTRI HALAL memuat: ▪ nama dan alamat Perusahaan Kawasan Industri Halal ▪ luas Kawasan Industri Halal ▪ jenis pembatas zona halal ▪ laboratorium dan/atau LPH yang digunakan ▪ instalasi pengolahan air baku yang digunakan ▪ logistik yang digunakan ▪ jumlah penyelia halal ▪ jenis industri Produk Halal siinas.kemenperin.go.id Keputusan Menteri disampaikan melalui SIINas Usulan Perubahan PERMENPERIN NO. 17/2020 Perubahan dari Surat Keterangan menjadi Penetapan KI Halal oleh Menteri Perindustrian melalui Keputusan Menteri 1 8
- 9. KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN – 2022 USULAN PERUBAHAN PERMENPERIN NO. 17/2020 (2) Fasilitas fiskal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perusahaan Kawasan Industri Halal wajib menyampaikan laporan tertulis yang disampaikan melalui SIINas pada tiap 6 (enam) bulan sekali kepada Menteri melalui Direktur Jenderal meliputi: a. pelaksanaan tinjauan tim manajemen halal sesuai dengan dokumen sistem manajemen halal; b. perkembangan Perusahaan Industri yang berlokasi di KI Halal; c. perkembangan infrastruktur, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia di KI Halal; d. perkembangan kepemilikan atau kerja sama laboratorium halal, LPH, dan instalasi pengolahan air baku halal; e. pelaksanaan program yang mendorong Perusahaan Industri di dalam Kawasan Industri untuk mendapatkan sertifikat halal bagi seluruh produk yang dihasilkan; dan f. data register produk halal yang keluar dan masuk ke dalam KI Halal. (Pada Permenperin 17/2020 sebelumnya, belum ada pengaturan pemberian fasilitas fiskal) 2 Pelayanan terpadu berupa: a. prioritas ekspor/impor bahan baku dan barang jadi; b. percepatan dan kemudahan sertifikasi/registrasi produk halal; c. pembinaan kompetensi sumber daya manusia pada lingkup halal; d. jaminan halal atas bahan baku dan/atau barang jadi yang masuk/keluar Kawasan Industri Halal; dan/atau e. pelayanan prioritas untuk fasilitasi dalam peningkatan citra produk halal 3 4 9
- 10. KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN – 2022 V. ROADMAP PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI HALAL 2020 Sem.1 Penyusunan dasar hukum Pembentukan KI Halal dan Promosi Pusat Halal Daerah berupa Permenperin 2020 Sem.2 • Penerbitan Permenperin Nomor 17 Tahun 2020 tentang Surat Keterangan KI Halal Kawasan Industri Halal menjadi penekanan dalam rangka penguatan ekosistem industri halal 2021 Sem.1 • Penerbitan Suket KI Halal di Bintan Inti Halal Hub (106,46 Ha) PT. Bintan Inti Industrial Estate, Bintan, Kep. Riau • Pelaksanaan FGD PerumusanIntegrasi logistik halal melalui Halal Traceability System (Standar) 2022 Sem.1 • Pengusulan kriteria dan skema insentif bagi Halal Player (PMK) industri dan kawasan industri • Pengusulan Permenperin tentang Penetapan KI Halal dari status keterangan 2021 Sem.2 • Koordinasi penguatan IKM sekitar KI Halal sesuai potensi daerah - Pembiayaan - Penyuluhan - Orientasi Suplai DN/ Ekspor - Penguatan Sentra IKM dan Pesantren (dalam proses Ditjen. IKMA) 2022 Sem.2 • Pengembangan SDM Industri Halal dan Riset Kebutuhan Industri Halal melalui Kerjasama Halal Center / Pusat Kajian Halal 2023 Pengintegrasian Ekonomi Digital dan Pemanfaatan Jasa Keuangan Syariah pada Rantai Nilai Industri Halal 2024 • Penyiapan Global Halal Hub Indonesia • KI Halal masuk dalam Peringkat Global Islamic Economy Index • Analisis Dampak KI Halal melalui Penghitungan Indeks Kesejahteraan Masyarakat *) Surat Keterangan KI Halal masuk kedalam Perizinan Berusaha Non KBLI OSS (PBUMKU) melalui SIINas 10 • Penerbitan Suket KI Halal di Halal Modern Valley (500 Ha) PT. Modern Industrial Estat, Serang, Banten • Penerbitan Suket KI Halal di Halal Industrial Park Sidoarjo (148,35 Ha) PT. Makmur Berkah Amanda, Sidoarjo, Jawa Timur • Penyusunan kajian Insentif bagi Halal Player / Pemberian Fasilitas (KI, logistik, industri) dalam proses • Pembentukan KI Halal dengan Kerjasama Halal Park Luar Negeri • Penerbitan PMK tentang Kriteria dan Skema Insentif Bagi Halal Player • Penerbitan Permenperin tentang Penetapan KI Halal
- 11. KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN – 2022 VI. TANTANGAN EKOSISTEM HALAL 11 1 Kebijakan 1. Penyusunan Insentif Pembentukan KIH dan bagi industri halal 2. Mendorong Sertifikasi dan Standardisasi Produk Halal 3. Penyusunan Roadmap Pengembangan Industri Halal 4. Pembangunan Indonesia Halal Integrity Community dengan Halal Traceability System 2 Sumber Daya Manusia 1. Pelatihan dan sertifikasi penyelia halal 2. Sosialisasi sertifikasi halal 3. Pendampingan IKM terhadap sertifikasi halal 3 Infrastruktur 1. Mendorong penciptaan sistem Logistik Halal 2. Pembangunan platform digital Halal Traceability System 🡪 integrasi antara Halal Authority dengan KIH dan pelaku bisnis menggunakan digital technology (seperti ETS & Blockchain) 3. Pembangunan infrastruktur pendukung industri halal 4 Sosialisasi 1. Peningkatan promosi tentang Halal 2. Peningkatan awareness halal melalui sosialisasi, pendidikan dan informasi di media 5 Produksi 1. Eksplorasi bahan baku yang memenuhi kriteria halal 2. Pemetaan substitusi impor bahan baku/produk halal pada beberapa sektor tertentu 3. Penerapan standar produk halal global Percepatan Pembangunan Ekosistem Halal di KI Halal 1. Promosi KI Halal 2. Business Matching dengan pelaku industri halal DN & LN 3. Percepatan usulan Halal Incentives 4. Afirmasi kebijakan Halal Traceability System dan Halal Assurance 5. Percepatan sertifikasi dan lalu lintas produk halal 6. Peningkatan kompetensi auditor halal, penyelia halal, dan LPH 7. Pendampingan sertifikasi bagi industri
- 12. KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN – 2022 VIII. INSENTIF FISKAL PADA BERBAGAI JENIS KAWASAN DAN USULAN BAGI KAWASAN INDUSTRI HALAL 12 Fasilitas Kawasan Industri Kawasan Ekonomi Khusus Kawasan Berikat Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Kawasan Industri Halal KIH Tipe A (KIH yang berada dalam KEK) KIH Tipe B (KIH yang berada dalam KPBPB) KIH Tipe C (KIH yang berdiri sendiri) Tax Allowance ∙ Pengurangan PPh sebesar 30% dari jumlah penanaman modal, selama 6 tahun masing- masing sebesar 5% per tahun yang dihitung sejak saat mulai berproduksi secara komersial ∙ Pengurangan Pajak Penghasilan badan paling banyak 100% dan paling sedikit 10% ∙ Pengurangan PPh dan PPh Badan ∙ Pengurangan PPh pada bidang dan daerah tertentu sebesar 30%, dibebankan selama 6 tahun masing-masing sebesar 5% pertahun ∙ Pengurangan PPh berupa kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 tahun tetapi tidak lebih dari 10 tahun ∙ PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah ∙ Pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30% ∙ Pengembalian pendahuluan PPN sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) berisiko rendah bagi Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Masa PPN lebih bayar dengan jumlah restitusi paling banyak Rp 5 Milyar Sebagaimana yang telah diatur untuk KEK ∙ Keringanan perpajakan untuk lalu lintas barang internasional. ∙ Insentif perpajakan untuk mendukung ekspor dan pengembangan produk. Mengikuti ketentuan KEK Usulan: subsidi tax insentif untuk ekspor ke negara konsumsi industri produk halal (tax rebate)
- 13. KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN – 2022 VII. PERKEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI HALAL INDONESIA 13 Modern Cikande Industrial Estate Batamindo Industrial Park Bintan Inti Industrial Estate 3 Jakarta Industrial Estate Pulogadung Kawasan Industri Safe N Lock Kawasan Industri Surya Borneo Modern Cikande Industrial Estate Telah mendapatkan surat keterangan KI Halal Bintan Inti Industrial Estate Telah mendapatkan surat keterangan KI Halal Kawasan Industri Safe N Lock Telah mendapatkan surat keterangan KI Halal Jakarta Industrial Estate Pulogadung masih dalam tahap Perencanaan Batamindo Industrial Park masih dalam tahap Perencanaan Kawasan Industri Surya Borneo masih dalam tahap Perencanaan Kawasan Industri Tenayan* Kawasan Industri Makassar (KIMA)** Kawasan Industri Subang Kawasan Industri Ladong*** 3 1 2 *) KEK Barsela dan KI Tenayan berada pada tahap perencanaan pembangunan Kawasan Industri, yang didalam masterplannya akan mencantumkan zona /klaster halal sebagai salah satu sub sektor **) KIMA, berada pada tahap perencanaan pengembangan KI Halal untuk klaster makanan eksisting ***) KI Ladong, sudah memiliki IUKI dan didorong untuk mengembangkan klaster halal guna lebih mendorong potensi hilirisasi produk halal dari sumber daya alam didaerah tersebut KEK Barsela* 1 2 A. Kawasan Industri Halal Eksisting B. Kawasan Industri Halal (Rencana) 3 1 2 • Kawasan Industri yang sudah memperoleh Surat Keterangan KI Halal : 3 (Tiga) Kawasan Industri • Kawasan Industri yang sudah memiliki rencana KI Halal : 3 (Tiga) Kawasan Industri • Kawasan Industri yang dalam tahap perencanaan KI Halal : 3 (Tiga) Kawasan Industri dan 1 (Satu) KEK
- 14. KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN – 2022 1. KI MODERN CIKANDE 14 TELAH MENDAPATKAN SURAT KETERANGAN KI HALAL Penetapan Surat Keterangan Kawasan Industri Halal No. 307 / KPAII/IX/2020 Tanggal 2 Septemberr 2020 Lokasi Jl. Jakarta Serang Km 68, Cikande Kab. Serang Prov. Banten Nama KI Halal MODERN HALAL VALLEY Pengelola PT. Modern Industrial Estate Luas 500 Ha, dengan 3 tahap pembangunan Tahap I 150 Ha Tahap II 150 Ha Tahap III 200 Ha Pembatas Jalan dan Drainase Jenis Industri Produk Halal Makanan Farmasi Kosmetika Penyelia Halal 1 (satu) orang Instalasi Air Baku PT. MIE (sertifikat halal) Laboratorium LPPOM MUI (terakreditasi lingkup halal) Lembaga Pemeriksa Halal LPPOM MUI (terakreditasi lingkup halal) Tenan ▪ PT. Charoen Pokphand Indonesia (94 Ha) ▪ MCDelica Food Indonesia (4500 m2) ▪ PT. Primera Panca Dwima (5000 m2) FASILITAS YANG TELAH DAN AKAN TERSEDIA : ▪ proses yang terintegrasi dan fasilitas pendukung ▪ pusat penelitian dan pengembangan ▪ politeknik teknologi pangan ▪ sistem manajemen mutu halal ▪ lembaga pembiayaan syariah ▪ pelabuhan, logistik, dan fasilitas kepabeanan ▪ fasilitas instalasi pengolahan air baku (IPAb) dengan system RO ▪ fasilitas instalasi pengolahan air limbah (IPAL) ▪ fasilitas manajemen limbah B3 ▪ laboratorium halal & kantor serifikasi halal ▪ Jalan dan drainase standar internasional ▪ jaringan listrik PLN dan telekomunikasi ▪ pusat pelayanan terpadu ▪ Fasilitas KLIK BKPM ▪ dryport stasiun Catang (pusat logistik halal berikat) TENAN : PT. CHAROEN PHOEKPAND INDONESIA Perusahaan Multinasional dari Thailand, dengan 16 belas bidang usaha antara lain : pembibitan ayam ras, kegiatan rumah potong dan pengepakan daging unggas dan bukan unggas, serta industri pengolahan dan pengawetan produk daging dan daging unggas. Menempati areal seluas 150 Ha (94 Ha di tahap VII) MCDELICA FOOD INDONESIA Bergerak di bidang makanan siap saji, menempati areal seluas 4500 m2, progress pembangunan 99% dan sudah mulai proses produksi PT. PRIMERA PANCA DWIMA Bergerak di bidang makanan, menempati areal seluas 5000 m2, sedang proses pematangan lahan PROGRESS : ▪ sinergi dengan industri kecil disekitar KI Halal ▪ pengelola KI Halal sedang menyiapkan platform e- commerce untuk ekosistem yang terbentuk di MHV bekerjasama dengan NU dan GAPPMI ▪ pembangunan pintu gerbang dan halal center ▪ tahap kerjasama IKM dan RPH di KIH ▪ kolaborasi 30 tenant produk halal ▪ nota kesepahaman: BPJPH, LPPOM MUI, bank syariah Indonesia, Barakah Halal Hub (Taiwan), Cordova Halal Hub (Spanyol), Penang International Halal Hub (Malaysia) dan Iskandar Halal Park (Malaysia)
- 15. KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN – 2022 2. KI SAFE N LOCK 15 TELAH MENDAPATKAN SURAT KETERANGAN KI HALAL Penetapan Surat Keterangan Kawasan Industri Halal No. 373 / KPAII/X/2020 Tanggal 22 Oktober 2020 Lokasi Jl. Veteran Lingkar Timur KM 5.5 Kawasan Industri Safe N Lock Kav. E Kab. Sidoarjo Prov. Jawa Timur Nama KI Halal HALAL INDUSTRIAL PARK SIDOARJO (HIPS) Pengelola PT. Makmur Berkah Amanda Luas 9.95 Ha dan 138.40 Ha (total 148,35 Ha) Tahap I 21 Ha (2021) Tahap II 50 Ha (2022) Tahap III 77 Ha (2023 - 2025) Pembatas Jalan dan Drainase Jenis Industri Produk Halal Consumer goods Kosmetika Makanan Minuman Obat (khususnya herbal) Penyelia Halal 6 (enam) orang Instalasi Air Baku CV. MBT (proses sertifikasi halal) Laboratorium PT. MBS Kerjasama LPPOM MUI (terakreditasi lingkup halal, proses perpanjangan) Lembaga Pemeriksa Halal PT. MBS Kerjasama LPPOM MUI (terakreditasi lingkup halal, proses perpanjangan) Tenan Terdapat 39 tenan, di antaranya yaitu Gangsu Aminbio Gelatin Halal dan 25 unit IKM FASILITAS YANG TELAH DAN AKAN TERSEDIA : ▪ jalan akses dengan row 30 m, dan 19 m ▪ akses kontainer 40 feet ▪ jaringan listrik PLN dan telekomunikasi Telkom ▪ jembatan timbang ▪ laboratorium LPPOM MUI ▪ fasilitas instalasi pengolahan air baku (IPA) bersertifikat halal ▪ fasilitas instalasi pengolahan air limbah (IPAL) ▪ 24 jam cctv dan sistem keamanan (OVNI) ▪ klinik medis dan farmasi ▪ sarana ibadah ▪ kantin dan sarana olahraga ▪ sarana pendidikan ▪ showcase untuk produk halal ▪ syariah finance center PROGRESS : ▪ Launching 2021 (25 ha) dengan menyediakan 118 unit Standard Factory Building (SFB) dengan berbagai fasilitas seperti kantor manajemen halal dan masjid ▪ Pembangunan kantor pengelola dan laboratorium ▪ Tahap pertama pengembangan HIPS meliputi area seluas 15 hektar, diperuntukkan bagi 13 unit kavling besar serta 68 unit standard factory building kavling kecil untuk IKM, dengan 32 unit kavling di antaranya telah terbangun ▪ Sisa lahan pada zona industri halal sedang dalam tahap konstruksi yaitu penyelesaian pembangunan Gedung standard industri sebanyak 20 unit (2022) TENAN : GANGSU AMINBIO GELATIN HALAL Bergerak di bidang industri gelatin, menempati area 50 Ha. Saat ini dalam proses pengurusan incentives.
- 16. KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN – 2022 3. KI BINTAN INTI 16 TELAH MENDAPATKAN SURAT KETERANGAN KI HALAL Penetapan Surat Keterangan Kawasan Industri Halal No. B/97/KPAII/PWI/III/2021 Tanggal 18 Maret 2021 Lokasi Wisma BIE Jl. Tanjung Lobam, Kawasan Industri Bintan, Lobam Kab. Bintan Prov. Kepulauan Riau Nama KI Halal BINTAN INTI HALAL HUB Pengelola PT. Bintan Inti Industrial Estate Luas 106,46 Ha Pembatas Papan Penanda, Drainase, dan Pagar Jenis Industri Produk Halal Makanan Minuman Farmasi Medis Penyelia Halal 1 (satu) orang Instalasi Air Baku PT. BIIE (sertifikat halal) Laboratorium PT. Sucofindo (terakreditasi lingkup halal) Lembaga Pemeriksa Halal PT. Sucofindo (terakreditasi lingkup halal) Tenan PT. Bionesia Organic Foods FASILITAS YANG TELAH DAN AKAN TERSEDIA : ▪ power plant ▪ water treatment plant ▪ waste water treatment plant ▪ telecomm ▪ bank ▪ worker’s dormitory ▪ medical facility ▪ OVNI ▪ Pelabuhan di dalam kawasan dengan status terminal khusus (tarsus) ▪ Berada di kawasan FTZ TENAN : PT BIONESIA ORGANIC FOODS Perusahaan multinasional, dengan produk olahan kelapa. Seluruh hasil produksinya berorientasi ekspor ditujukan untuk negara Eropa. Menempati lahan seluas 1,1 Ha. PT INDO GEMILANG COCONUT LESTARI Perusahaan dalam negeri yang mengolah sabut kelapa untuk media tanam (cocopeat). Pembangunan infrastruktur di lahan seluas 1,5 ha pada tahap awal dan akan dikembangkan 1,5 lagi di tahun 2023 PROGRESS : ▪ dalam tahap penjajakan enquiry yang masuk ▪ perluasan sister company dari Bionesia untuk ekspansi untuk produk cocopeat dan produk makanan olahan kelapa
- 17. KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN – 2022 DALAM TAHAP PERSIAPAN 17 Lokasi Manyingsal Kab. Subang Prov. Jawa Barat Pengusul Konsorsium PP - RNI - JIEP Luas Tahap perencanaan total 1.508 ha, dengan peruntukan KI Halal pada zona industri kecil 1. KI TERPADU SUBANG 2. KI SURYA BORNEO Jenis Industri Produk Halal Sektor pangan Lokasi Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Barat Pengusul PT. Surya Borneo Industry Luas Tahap perencanaan KIH total ± 4 Ha Telah memiliki IUKI seluas 96 Ha Jenis Industri Produk Halal Sektor hilirisasi kelapa sawit
- 18. KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN – 2022 DALAM TAHAP PERSIAPAN 18 3. JAKARTA INDUSTRIAL ESTATE PULOGADUNG 4. KI BATAMINDO Lokasi Kota Batam Prov. Kepulauan Riau Pengusul PT. Batamindo Investment Cakrawala Luas 17 Ha dari total KI 320 Ha Jenis Industri Produk Halal Makanan Farmasi Kosmetik Farming Lokasi Pulogadung, Jakarta Timur Prov. DKI Jakarta Pengusul PT. Jakarta Industrial Estate Pulogadung Luas Tahap perencanaan KIH total ±5 Ha Telah memiliki IUKI seluas 500 Ha Jenis Industri Produk Halal Food and Beverages
- 19. KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN – 2022 DALAM TAHAP PERENCANAAN 19 1. KEK BARSELA 3. KI MAKASSAR tahap perencanaan pembangunan Kawasan Industri, yang didalam masterplannya akan mencantumkan zona /klaster halal sebagai salah satu sub sektor Lokasi Barsela Kab. Aceh Barat Daya Prov. Aceh Pengusul PT Barsela Integra Madani (konsorsium PT Indonesia Surin Madani dengan Pemda) 2. KI TENAYAN Tahap perencanaan pembangunan Kawasan Industri, yang didalam masterplannya akan mencantumkan zona /klaster halal sebagai salah satu sub sektor Lokasi Kota Pekanbaru Prov. Riau Pengusul PT. Sarana Pembangunan Pekanbaru tahap perencanaan pengembangan KI Halal untuk pengembangan KIMA dan/atau KI Maros Lokasi Kota Makassar Prov. Sulawes Selatan Pengusul PT. Kawasan Industri Makassar 4. KI LADONG sudah memiliki IUKI dan didorong untuk mengembangkan klaster halal guna lebih mendorong potensi hilirisasi produk halal dari sumber daya alam didaerah tersebut Lokasi Kab. Aceh Besar Prov. Aceh Pengusul PT. Pembangunan Aceh Luas Tahap perencanaan KIH total ± 10 Ha Telah memiliki IUKI seluas 256 Ha Luas 10 Ha dari total KI 66 Ha Luas Tahap perencanaan KIH total ±10 Ha Telah memiliki IUKI seluas 332 Ha
- 20. KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN – 2022 20 Fasilitas Kawasan Industri Kawasan Ekonomi Khusus Kawasan Berikat Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Kawasan Industri Halal KIH Tipe A (KIH yang berada dalam KEK) KIH Tipe B (KIH yang berada dalam KPBPB) KIH Tipe C (KIH yang berdiri sendiri) Tax Holiday ∙ Pembebasan PPh Badan, paling banyak 100% ∙ Pembebasan PPN atas impor mesin dan peralatan pabrik ∙ Pengurangan PPh badan diberikan sebesar 100%, untuk penanaman modal paling sedikit Rp 100.000.000 ∙ PPN dan Pajak Penjualan Barang Mewah tidak dipungut atas barang impor ke KEK dan barang- barang tertentu lainnya ∙ Dapat memasukkan Alat Pelindung Diri, desinfektan, masker, alat pengukur suhu tubuh dan barang lain untuk penanggulangan Covid-19 yang diperuntukkan untuk digunakan sendiri, atas pemasukan barang tersebut dibebaskan Bea Masuk dan tidak dipungut PPN penyerahannya ∙ Pembebasan PPh Pasal 22 Impor ∙ Pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean diberikan pembebasan PPN ∙ pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean tidak dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 Undang- Undang Pajak Penghasilan ∙ sebagaimana yang telah diatur untuk KEK ∙ Tidak dipungut PPh Impor ∙ Dibebaskan dari PPn untuk pembelian impor ∙ Tidak dipungut PPh Impor ∙ Pembebasan PPN atau PPN dan Pajak Barang Mewah ∙ Mengikuti ketentuan KEK ∙ Tidak dipungut PPh Impor ∙ Dibebaskan dari PPn untuk pembelian impor dan domestik VIII. INSENTIF FISKAL PADA BERBAGAI JENIS KAWASAN DAN USULAN BAGI KAWASAN INDUSTRI HALAL
- 21. KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN – 2022 21 Fasilitas Kawasan Industri Kawasan Ekonomi Khusus Kawasan Berikat Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Kawasan Industri Halal KIH Tipe A (KIH yang berada dalam KEK) KIH Tipe B (KIH yang berada dalam KPBPB) KIH Tipe C (KIH yang berdiri sendiri) Bea Masuk ∙ Pembebasan bea masuk atas impor mesin ∙ Pembebasan bea masuk dan PDRI ∙ Pembebasan bea masuk atas mesin serta barang dan bahan yang berasal dari Kawasan Tempat Penimbunan Berikat ∙ Dapat memasukkan Alat Pelindung Diri, desinfektan, masker, alat pengukur suhu tubuh dan barang lain untuk penanggulangan Covid-19 yang diperuntukkan untuk digunakan sendiri, atas pemasukan barang tersebut dibebaskan Bea Masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impornya ∙ Pembebasan bea masuk atas mesin serta barang dan bahan yang berasal dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Kawasan Pelabuhan Bebas ∙ Pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean diberikan pembebasan bea masuk ∙ Penangguhan bea masuk untuk bahan baku/penolong/alat produksi/pengemas ∙ Pembebasan Bea Masuk dan keluar ∙ Daftar masterlist dikeluarkan oleh PTSP BKPM ∙ Penangguhan bea masuk untuk bahan baku/penolong/alat produksi/pengemas VIII. INSENTIF FISKAL PADA BERBAGAI JENIS KAWASAN DAN USULAN BAGI KAWASAN INDUSTRI HALAL
- 22. KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN – 2022 22 Fasilitas Kawasan Industri Kawasan Ekonomi Khusus Kawasan Berikat Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Kawasan Industri Halal KIH Tipe A (KIH yang berada dalam KEK) KIH Tipe B (KIH yang berada dalam KPBPB) KIH Tipe C (KIH yang berdiri sendiri) Cukai ∙ Pembebasan pajak Penghasilan atas Penjualan barang yang tergolong sangat mewah atas pembelian rumah tinggal atau hunian yang menjadi kegiatan Utama pada KEK pariwisata ∙ Aktivitas pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari tempat Penimbunan Berikat diberikan pembebasan cukai ∙ Pembebasan cukai bagi barang kena cukai produksi pabrik di Kawasan Bebas yang digunakan untuk kebutuhan konsumsi penduduk di Kawasan Bebas Sertifikasi Halal ∙ Kemudahan memperoleh sertifikasi halal (gratis) ∙ Kemudahan memperoleh sertifikasi halal (gratis) ∙ Kemudahan memperoleh sertifikasi halal (gratis) VIII. INSENTIF FISKAL PADA BERBAGAI JENIS KAWASAN DAN USULAN BAGI KAWASAN INDUSTRI HALAL
- 23. KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN – 2022 23 Fasilitas Kawasan Industri Kawasan Ekonomi Khusus Kawasan Berikat Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Kawasan Industri Halal Non Fiskal ∙ One stop service: ― menggunakan platform Online Single Submission (OSS) ― Pengelola kawasan industri diberikan kewenangan penerbitan persetujuan lingkungan (RKL RPL Rinci) tenantnya yang mengacu pada persetujuan lingkungan kawasan. ― Pengamanan terintegrasi dengan Baharkam POLRI melalui penetapan OVNI. ∙ Penjaminan ekspor: kodifikasi produk halal pada dokumen pemberitahuan ekspor barang (PEB) melalui kode 952 utk memudahkan mendapatkan fasilitasi ekspor dalam bentuk Mitra Utama (MITA) atau mendapatkan Authorized Economic Operator (AEO) Kepabeanan ∙ Bahan Baku: Adanya penetapan Rencana Kebutuhan Industri (RKI) dalam sistem Neraca komoditas ∙ Fasilitas Prosedur Internasional: kerjasama saling pengakuan (MRA) sertifikat halal antara BPJPH dan lembaga halal luar negeri (LHLN), mengikuti halal standard yg berlaku internasional (HACCP dan GMP) ∙ TKA: Pemberian Rekomendasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing dalam masa Pandemi Covid-19 melalui SIINas (SE Menperin No 7 Tahun 2021 ∙ Izin menimbun barang asal luar Daerah Pabean dan/atau barang asal TLDDP untuk dijual ke wisatawan asing dan/atau domestik di lokasi KEK Pariwisata ∙ Pemeriksaan fisik atas pemasukan/pengel uaran barang dilakukan secara selektif ∙ Dapat melakukan pengeluaran hasil produksi ke lokal tanpa mengurangi kuota penjualan lokal tahun berjalan ∙ Jangka waktu suatu Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas adalah 70 tahun ∙ Pemberian kemudahan/fasilitas keimigrasian bagi orang asing pelaku bisnis perdagangan bebas ∙ Dapat menerima pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri dengan persetujuan Dewan Kawasan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, melalui Pemerintah Pusat ∙ Mengikuti Insentif Non Fiskal Kawasan Industri ∙ One Stop Service (sebagai administrator pelayanan terpadu) dengan pemberian: 1) Fasilitas sertifikasi halal 2) Fasilitasi perizinan 3) Fasilitasi Halal Internasional Standard (untuk produk ekspor) ∙ Pemberdayaan Industri Halal (Pembinaan SDM Lingkup Halal) ∙ Kemudahan Mendapatkan Bahan Baku yang Memenuhi Syarat dan Traceability ∙ Fasilitasi Pembiayaan Ekspor: Pembiayaan / kredit ekspor, Penjaminan Eskpor, Asuransi Ekspor IX. INSENTIF NON FISKAL PADA BERBAGAI JENIS KAWASAN DAN USULAN BAGI KAWASAN INDUSTRI HALAL
- 24. KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN – 2022 Padat Karya Menggunakan banyak tenaga kerja baik langsung (75.000 orang) dan tak langsung (600.000 orang) di salon, spa dll Dinamis Dalam Mengikuti Tren Pasar Tren kosmetik cepat berubah bersifat “seasonal” Teknologi Produksi Bersifat Formulasi Ketergantungan terhadap RnD dan skill dari SDM Mengandalkan Image atau Pencitraan Desain Produk Penting untuk memainkan brand Back to nature Selera konsumen bergeser ke bahan alami Karakteristik Industri Kosmetik Nasional SEBARAN INDUSTRI KOSMETIK ± 749 perusahaan Secara global, pendapatan dari Industri Kecantikan dan Personal Care Global diperkirakan mencapai US$569 Milyar pada 2020. Pasarnya diharapkan tumbuh 5.6% (CAGR 2020-2023). Segmen pasar terbesar adalah Personal Care yang mencapai US$312 Milyar pada 2020. 75.000 tenaga kerja (langsung) 600.000 tenaga kerja (tak langsung) Indonesia diprediksi menjadi pasar kosmetik ke 5 terbesar di dunia dalam 10-15 tahun mendatang, karena: • Penduduk Indonesia semakin sadar akan penampilan; • Make-up dan perawatan diri telah menjadi gaya hidup; • Populasi wanita di Indonesia lebih dari 130 juta jiwa; • Meningkatnya jumlah penduduk berpenghasilan menengah; • Meskipun mengalami perlambatan ekonomi, tren berbelanja kosmetik dan personal care terus meningkat. KARAKTERISTIK DAN SEBARAN INDUSTRI KOSMETIK DKI Jakarta 121 Jawa Timur 112 Jawa Tengah 49 Jawa Barat 41 Banten 60 Bali 28 Sumatera Utara 26 Sebaran jumlah industri (manufaktur)
- 25. KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN – 2022 PERKEMBANGAN NILAI EKSPOR DAN IMPOR INDUSTRI KOSMETIK TAHUN 2015 – 2020 Sumber : BPS, diolah INDUSTRI 2016 2017 2018 2019 2020 Hingga Sep 2021 Nilai (US$ Juta) Nilai (US$ Juta) Nilai (US$ Juta) Nilai (US$ Juta) Nilai (US$ Juta) Nilai (US$ Juta) Kosmetik Kosmetik untuk dekoratif 16,13 19,45 25,9 22,17 17,27 15,51 Kosmetik untuk perawatan 165,97 157,83 146,51 144,69 129,68 109,15 Kosmetik untuk Rambut 63,38 63,06 73,02 92,15 87,42 73,57 Parfum dan Pewangi 224,82 276,54 310,88 247,55 228,48 199,10 INDUSTRI 2016 2017 2018 2019 2020 Hingga Sep 2021 Nilai (US$ Juta) Nilai (US$ Juta) Nilai (US$ Juta) Nilai (US$ Juta) Nilai (US$ Juta) Nilai (US$ Juta) Kosmetik Kosmetik untuk dekoratif 61,57 72 106,85 102,63 61,90 55,21 Kosmetik untuk perawatan 164,87 200,81 290,76 315,03 236,56 214,81 Kosmetik untuk Rambut 122,64 70,68 73,69 70,04 65,58 57,49 Parfum dan Pewangi 234,22 288,17 378,86 315,88 266,23 242,41 EKSPOR IMPOR
- 26. KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN – 2022 ANALISIS SWOT INDUSTRI KOSMETIK KEKUATAN KELEMAHAN • Memiliki sekitar 30.000 jenis tanaman obat-obatan namun baru 350 jenis diantaranya yang sudah dimanfatkan secara teratur oleh industri ekstraksi dan herbal diantaranya adalah minyak atsiri • Indonesia memiliki warisan budaya leluhur tentang tanaman berkhasiat sebagai obat dan perawatan tubuh • Potensi pasar dalam negeri yang besar serta meningkatnya jumlah populasi usia produktif (milenial) • Populasi terbesar di ASEAN sekitar 650 juta orang • 90% bahan baku kosmetik masih diimpor terutama bahan fragrances • Produk jadi impor kosmetik masih tinggi • Kurangnya integrasi antara sektor hulu dengan sektor hilir dari industri kosmetik • Beberapa industri, terutama IKM, belum mampu menerapkan CPKB (Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik & Dokumen Informasi Produk) KESEMPATAN TANTANGAN • Pemberlakuan ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 2015 • Potensi pengembangan industri bahan baku baik yang alami maupun sintetik sangat besar • Banyak potensi di setiap daerah yang bisa dioptimalkan untuk pengembangan industri kosmetik • Target produk kosmetik tidak saja untuk wanita tetapi mulai berinovasi pada produk kosmetik untuk pria dan anak-anak. • Meningkatkan kompetensi SDM yang terlibat dalam proses produksi yang dapat meningkatkan standar mutu yang lebih baik • Meningkatkan kecintaan dan kebanggaan generasi muda terhadap produk kecantikan alamiah yang bersumber pada warisan budaya leluhur • Semakin menjamurnya e-commerce memunculkan produk kosmetik ilegal tanpa prosedur resmi dari BPOM
- 27. KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN – 2022 Kebijakan dan Program Pengembangan Industri Kosmetik Nasional Peningkatan kualitas SDM pada industri kosmetik • Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk Industri Kosmetik • Pemberian Fasilitasi Bimbingan Teknis dan Pendampingan Memperoleh Cara Pembuatan Kosmetik Yang Baik (CPKB). Peningkatan daya saing melalui fasilitas fiskal • Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) untuk sektor kosmetika (PMK No. 12 Tahun 2018) • PP No. 18 Tahun 2015 tentang Tax Allowance untuk industri bahan baku dan produk kosmetik, termasuk pasta gigi (diatur lebih lanjut dengan Permenperin No. 1 Tahun 2018) Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi • Fasilitasi bimtek mengenai Branding Awareness • Fasilitasi dalam pameran kosmetik di dalam dan luar negeri • Fasilitasi pengembangan inovasi untuk formulasi bahan baku dan produk kosmetik • Fasilitasi pengembangan link and match antara hasil riset (inovasi) dengan pelaku usaha (industri kosmetik)
- 28. KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN – 2022 STRATEGI PENGEMBANGAN INDUSTRI KOSMETIK HILIRISASI PRODUK JADI KOSMETIK DIVERSIFIKASI MARKET Bahan Baku Alam 1. Minyak Atsiri : cengkeh, nilam, serai wangi, kajuput, pinus, masohi, dll 2. Tanaman Pertanian : buah langsat, bunga kembang sepatu, kemangi, jambu biji, meniran, remujung, pegagan, jeruk purut, dll 3. Biota Laut : alga, rumput laut, chitosan, kulit ikan, dll Flavour & Fragrance Parfumary Healthy Care Cosmetics & Skin Care Aromatherapy Bioaditif dan lain-lain
- 29. KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN – 2022 Perkembangan Nilai Ekspor Impor Sektor Industri Farmasi USD miliar Uraian 2017 2018 2019 2020 2021 Pertumbuhan (%) » Ind. Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional 1.40 1.53 1.40 1.68 4.98 196,42 Sumber: BPS 0.63 1.40 0.60 1.53 0.61 1.40 0.64 1.68 EKSPOR IMPOR EKSPOR IMPOR INDUSTRI FARMASI, OBAT KIMIA DAN OBAT TRADISIONAL 2017 2018 2019 2020 USD miliar Uraian 2017 2018 2019 2020 2021 Pertumbuhan (%) » Ind. Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional 0.63 0.60 0.61 0.64 0.61 -4.15 IMPOR EKSPOR
- 30. KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN – 2022 OBAT TRADISIONAL Jamu Obat Herbal Terstandar Fitofarmaka Keamanan dan kemanfaatan dibuktikan secara empiris Keamanan dan kemanfaatan dibuktikan secara ilmiah melalui uji pra kilinik Keamanan dan kemanfaatan dibuktikan secara ilmiah melallui uji klinik ✔ Standardisasi bahan baku & produk jadi ✔ Sertifikat CPOTB ✔ Uji pra klinik (toksisitas dan farmakodinamika) ✔ Mutu produk ✔ Standardisasi bahan baku & produk jadi ✔ Sertifikat CPOTB ✔ Uji pra klinik ✔ Uji klinik ✔ Mutu produk Bukti ilmiah Obat herbal adalah sediaan obat tradisional yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya, bahan bakunya terdiri dari simplisia atau sediaan galenik yang telah memenuhi persyaratan yang berlaku. Populasi Industri Jamu di Indonesia diperkirakan sebanyak ± 1159 industri. Industri Ekstrak Bahan Alam 17 Industri Obat Tradisional 129 UKOT 757 UMOT 256 Sumber: BPOM, 2021
- 31. KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN – 2022 Obat Modern Asli Indonesia Saat ini jumlah produk OMAI yang sudah terdaftar di Badan POM sebanyak: 25 produk Fitofarmaka 62 produk OHT >10.000 produk Jamu • Jumlah OMAI masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan Jamu serta potensi alam Indonesia yang melimpah. • Produk fitofarmaka dan OHT ini baru diproduksi oleh beberapa industri farmasi dan industri obat tradisional seperti PT. Dexa Medica, PT. Nyonya Meneer, PT. Kimia Farma, PT. Phapros, PT Deltomeds Labs, PT. Royal Medicalink Pharmalab dll. • Hal ini menggambarkan bahwa belum banyak Industri yang mulai mengalihkan fokusnya kepada fitofarmaka, baik industri farmasi yang masih berkonsentrasi pada obat-obat kimia, maupun industri obat tradisional yang belum berminat untuk meningkatkan status produknya dari jamu. • Hal tersebut dapat dipahami karena memang investasi yang diperlukan juga cukup banyak, seperti peningkatan dari sisi fasilitas dan persyaratan CPOTB, serta persyaratan mutu melalui uji-uji tambahan yang harus dipenuhi agar produk dapat diakui sebagai OMAI.
- 32. KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN – 2022 Obat Modern Asli Indonesia ✔Bahan baku asli Indonesia, bekerjasama dengan petani Indonesia ✔R&D dilakukan di Indonesia, oleh peneliti Indonesia ✔Uji klinis (Fase 3) dilakukan di Indonesia. ✔Diproduksi di Indonesia, oleh tenaga kerja Indonesia. ✔TKDN bisa mencapai di atas 75%.
- 33. KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN – 2022 Tantangan Menembus Pasar Global Bahan Baku • Sulitnya memperoleh bahan baku, baik bahan baku aktif, maupun eksipien. Saat ini ~90% bahan baku obat masih diimpor, terutama dari China dan India. Peningkatan Kapasitas Produksi • Sebelum menjangkau pasar ekspor, industri farmasi harus dapat meningkatkan kapasitas produksinya terutama untuk jenis obat yang belum dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri. Pemenuhan Standar • United States Pharmacopeia (USP), British Pharmacopoeia (BP), European Pharmacopoeia (EP), dan WHO Technical Report Series (TRS) merupakan sebagian dari berbagai standar mutu yang harus dipenuhi untuk menembus pasar global. Proses dan fasilitas produksi pun memiliki standar tersendiri. Setiap otoritas regulator obat seperti FDA (US) dan EMA (Eropa) memiliki persyaratan yang berbeda-beda. Kebijakan Proteksi Negara Tujuan Ekspor • Perlu adanya upaya membentuk kerja sama dagang bilateral maupun regional agar produk yg akan diekspor terjamin dan lebih mudah diterima di negara tujuan.
- 34. KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN – 2022 ANALISIS SWOT INDUSTRI FARMASI KEKUATAN KELEMAHAN • Potensi pasar dalam negeri yang besar • Terjadi peningkatan total Market Size pada sektor farmasi, yang menunjukkan tingginya permintaan dan tingkat konsumsi obat-obatan • Tingkat kesadaran masyarakat Indonesia yang terus meningkat tentang pentingnya kesehatan dan perlunya obat-obatan. • Meningkatnya pendapatan masyarakat kelas menengah, yang meningkatkan daya beli mereka terhadap obat-obatan dan suplemen kesehatan • Terjadinya pertumbuhan industri farmasi yang cukup berarti, terutama dipicu oleh permintaan obat imunomodulator dan suplemen kesehatan; • Industri farmasi membutuhkan 90- 95% bahan baku obat (BBO) impor yang meningkatkan harga produksi dan ketergantungan pada dua pemasok bahan baku, yaitu india dan china. • Kurang berkembangnya teknologi dan keahlian human capital pada industri Farmasi • Kurangnya insentif dari pemerintah untuk mendukung berkembangnya industri bahan dasar farmasi. • Kurangnya alokasi biaya untuk research and development dan kurangnya ilmuwan yang ahli. KESEMPATAN TANTANGAN • Terus meningkatnya penanaman modal investasi pada sektor farmasi dan jasa kesehatan secara keseluruhan • Terus meningkatnya penanaman modal investasi pada sektor farmasi dan jasa kesehatan secara keseluruhan • Industri Farmasi masuk kedalam program “Making Indonesia 4.0”, yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi produksi dan daya saing produk dalam negeri, juga untuk membangun kemandirian di sektor Kesehatan • Kebijakan baru pemerintah untuk pembebasan bea masuk dan pajak impor barang untuk penanganan pandemi COVID-19, bisa menurunkan biaya bahan baku dan biaya produksi • Adanya relaksasi pajak dan subsidi bagi pelaku usaha pada industri Farmasi. Insentif ini ada di Peraturan Kementerian Perindustrian no 16 tahun 2020. • Layanan kesehatan di Indonesia yang belum merata • Keberadaan apotek juga masih terbatas, dan masih didominasi di pulau Jawa • Peredaran obat palsu di Indonesia masih sangat tinggi, hingga dapat mencapai 25% dari total obat yang beredar • Sulitnya memperoleh bahan baku, baik bahan baku aktif, maupun eksipien. Saat ini ~90% bahan baku obat masih diimpor, terutama dari China dan India. • Pemenuhan Standar untuk menembus pasar global. United States Pharmacopeia (USP), British Pharmacopoeia (BP), European Pharmacopoeia (EP), dan WHO Technical Report Series (TRS) merupakan sebagian dari berbagai standar mutu yang harus dipenuhi untuk menembus pasar global. Proses dan fasilitas produksi pun memiliki standar tersendiri. Setiap otoritas regulator obat seperti FDA (US) dan EMA (Eropa) memiliki persyaratan yang berbeda-beda.
- 35. KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN – 2022 REKOMENDASI PENGEMBANGAN INDUSTRI FARMASI Mendorong peningkatan investasi Industri Farmasi terutama pada industri kimia dasar yang memproduksi bahan baku obat, sehingga dapat mengurangi ketergantungan impor atas bahan baku obat. Memberikan insentif dan fasilitasi untuk menarik investasi, melalui tax allowance, tax holiday, serta super deductible tax yang diberikan bagi industri yang terlibat dalam program vokasi dan inovasi melalui research and development (R&D) maupun pengurangan bea masuk. Diperlukan transformasi industri farmasi dari yang semula mengandalkan bahan baku impor baik bahan aktif (Active Pharmaceutical Ingredients/API) maupun bahan tambahan (eksipien), menjadi industri farmasi berbasis riset yang dapat melakukan penelitian dan pengembangan obat baru, sesuai dengan karakteristik industri farmasi yang padat pengetahuan (knowledge-based industry) yang mengandalkan R&D untuk meningkatkan daya saing. Diperlukan kolaborasi untuk menguasai teknologi farmasi terkini, baik kolaborasi dengan institusi/lembaga dalam negeri maupun institusi/lembaga luar negeri. Diharapkan pada proses kolaborasi ini secara bertahap industri farmasi Indonesia mampu meningkatkan kompetensinya melalui proses transfer teknologi, hingga pada akhirnya dapat menguasai teknologi farmasi terkini secara penuh. Peningkatan kualitas SDM dalam rangka penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melakukan penelitian terkait dengan pengembangan obat baru, selain itu juga perlu pengembangan terhadap inovasi untuk mengembangkan industri farmasi. Peningkatan kualitas SDM dilakukan baik di industri farmasi, institusi pendidikan, maupun pemerintah. Penelitianpenelitian yang dilakukanharus sesuai dengan persyaratan/standar yang berlaku terutama di industri, sehingga hasil penelitian tersebut dapat dikomersialisasikan. Adanya jaminan terhadap penyerapan bahan baku obat dalam negeri, dibandingkan dengan bahan baku impor yang lebih murah dikarenakan teknologi yang lebih maju maupun proses yang lebih efisien. Meningkatkan penggunaan bahan baku dalam negeri untuk kebutuhan produksi obat dalam negeri dengan memprioritaskan penggunaan produk sediaan farmasi dalam negeri melalui e- tendering dan e-purchasing berbasis e-catalogue.