Dasar Hukum dan Struktur Pengelolaan Keuangan Desa
•Télécharger en tant que PPT, PDF•
21 j'aime•8,864 vues
Pengelolaan Keuangan Desa Perspektif Undang-Undang Desa
Recommandé
Contenu connexe
Tendances
Tendances (20)
En vedette
En vedette (12)
Similaire à Dasar Hukum dan Struktur Pengelolaan Keuangan Desa
Similaire à Dasar Hukum dan Struktur Pengelolaan Keuangan Desa (20)
Plus de Umi Arifah
Plus de Umi Arifah (20)
Dasar Hukum dan Struktur Pengelolaan Keuangan Desa
- 2. DASAR HUKUM • UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa • PP Nomor 43 Tahun 2014 • PP Nomor 60 Tahun 2014 • Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 • Pemendagri Nomor 111 Tahun 2014 • Perbup tentang Siltap • Perbup Pengaturan jumlah uang dalam kas desa (Permendagri Psl 25 ayat (3) • Perbup ttg Pengelolaan Keuangan Desa (Permendagri Pasal 43) • Perbup ttg Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa (Permendagri Pasal 32) • Perbup ttg pendelegasian evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat (Permendagri Pasal 23 ayat (6))
- 4. PENGERTIAN Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Hak dan Kewajiban dapat menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa
- 5. ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERLAKU 1 JANUARI S/D 31 DESEMBER
- 7. KEKUASAAN PENGELOLAAN • Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan • Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa • Wewenang Kades selaku PKPKDesa – menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa; – menetapkan PTPKD; – menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa; – menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa; dan – melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa
- 8. PTPKD • Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD • Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa • PTPKD, terdiri dari unsur – Sekretaris desa sebagai koordinator – Kepala Seksi/ Urusan – Bendahara • Tugas Koordinator PTPKD : – menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APB Desa; – menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APB Desa; – melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa; – menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; dan – melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.
- 9. PTPKD • Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya, mempunyai tugas : – menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya; – melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APB Desa; – melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan; – mengendalikan pelaksanaan kegiatan; – melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan – menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. • Bendahara dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan, bertugas: – menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa
- 10. APB Desa • APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa • APB Desa,terdiri atas: – Pendapatan Desa; – Belanja Desa; dan – Pembiayaan Desa. • Pendapatan Desa diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. • Belanja Desa diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis. • Pembiayaan diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
- 12. PENDAPATAN DESA Pendapatan Desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa
- 13. BELANJA • Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. • Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa. BELANJA KEGIATAN MASING-MASING KELOMPOK Modal
- 14. STRUKTUR BELANJA BELANJA DESA KLASIFIKASI BELANJA KEGIATAN JENIS BELANJA Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pelaksanaan Pembangunan Desa Pembinaan Kemasyarakatan Desa; Pemberdayaan Masyarakat Desa Belanja Tak Terduga Modal
- 15. PEMBIAYAAN Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- 16. SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
- 17. PERENCANAAN RPJM Desa/ RKP Desa Penyusunan Raperdes APB Desa Penyerahan Raperdes APB Desa kpd Kades Penyerahan kpd BPD untuk dibahas/disepakati Penyepakatan Bersama BPD Evaluasi Bupati via Camat Penetapan Perdes APB Desa tidak memberikan hasil evaluasi Pelaksanaan Perdes APB Desa Penyempurnaan Raperdes APB Desa Pembatalan Perdes APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Pagu APB Desa Tahun sebelumnya 20 hr 7 hr 3 hr Perbup ttg pendelegasian evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat (Permendagri Pasal 23 ayat (6)) Pencabutan Perdes Kades & BPD 7 hr
- 19. PELAKSANAAN KEGIATAN Pelaksana Kegiatan Verifikasi Sekdes Pengesahan Kades SPP Sekretaris Desa Pengesahan Kades pengajukan pendanaan • Surat Permintaan Pembayaran (SPP); • Pernyataan tanggungjawab belanja; dan • Lampiran bukti transaksi menyetujui Bendahara Hasil Pengesaha n meneliti , menguji kebenaran perhitungan tagihan , menguji ketersedian dana , menolak pengajuan jika tidak sesuai Pelaksanaan Kegiatan Perintah membayar Pembayaran sesuai tagihan
- 20. PERUBAHAN APB Desa Perubahan Peraturan Desa tentang APB Desa dapat dilakukan apabila terjadi: • keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja; – keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; – terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan; dan/atau – terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; – perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. • Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran. • Tata cara pengajuan perubahan APB Desa adalah sama dengan tata cara penetapan APB Desa. • Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota serta hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APB Desa. BPD diberikan informasi atas perubahan APB Desa tersebut
- 21. PENATAUSAHAAN Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan: • buku kas umum; • buku Kas Pembantu Pajak; dan • buku Bank
- 22. PELAPORAN • Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota berupa: – laporan semester pertama; dan – laporan semester akhir tahun. • Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APB Desa. • Laporan realisasi pelaksanaan APB Desa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. • Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- 23. PERTANGGUNGJAWABAN • Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran, terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. • Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. – format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran berkenaan; – format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan – format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa. • Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa • Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. • Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. • Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan
- 24. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN • Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa. • Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
- 26. KEPALA DESA ….. (Nama Desa) KABUPATEN/KOTA........ (Nama Kabupaten/Kota) PERATURAN DESA… (Nama Desa) NOMOR … TAHUN … TENTANG (Nama Peraturan Desa) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA (Nama Desa), Menimbang: a. bahwa …; b. bahwa …; c. dan seterusnya …; Mengingat: 1. …; . …; 3. dan seterusnya …; Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA … dan KEPALA DESA … (Nama Desa) MEMUTUSKAN: LAMBANG PEMDES PEMERINTAH DESA ...................... KECAMATAN ......................... KABUPATEN .................... RANCANGAN PERATURAN DESA ...................... NOMOR ............ TAHUN.......... T E N T A N G ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN .................. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA ....................... Menimbang: a. bahwa …; b. bahwa …; c. dan seterusnya …; Mengingat: 1. …; . …; 3. dan seterusnya …; Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ................... MEMUTUSKAN Permendagri 111 Permendagri 113
- 27. FORMAT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA ....................... TAHUN ANGGARAN ................. ANGGARAN KETERANGAN KODE REKENING URAIAN (Rp). 1. PENDAPATAN 1.1 Pendapatan Asli Desa 1.1.1 Hasil Usaha 1.1.2 Hasil Aset 1.1.3 Swadaya dan Partisipasi 1.1.4 Gotong Royong 1.1.5 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah 1.2 Pendapatan Transfer 1.2.1 Dana Desa 1.2.2 Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/kota 1.2.3 Alokasi Dana Desa 1.2.4 Bantuan Keuangan 1.2.4.1 Bantuan Provinsi 1.2.4.2 Bantuan Kabupaten/Kota 1.3 Pendapatan lain lain 1.3.1 Hibah 1.3.2 Sumbangan dari pihak ke - 3 yang tidak mengikat 1.3.3 Hasil kerjasama dengan pihak ke-3 1.3.4 Bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa JUMLAH PENDAPATAN
- 28. 2. BELANJA 2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 2.1.1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan 2.1.1.1 Belanja Pegawai - Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat - Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa - Tunjangan BPD 2.1.2 Operasional Perkantoran 2.1.2.2 Belanja Barang dan Jasa : - Alat Tulis Kantor - Benda Pos - Pakaian Dinas dan Atribut - Pakaian Kerja - Alat dan Bahan Kebersihan - Perjalanan Dinas - Pemeliharaan - Air, Listrik, dan Telepon - Honor - dst..................... 2.1.2.3 Belanja Modal - Komputer - Meja dan Kursi - Mesin Tik - dst......................... 2.1.3 Operasional RT/RW 2.1.3.2 Belanja Barang dan Jasa: - ATK - Penggandaan - Konsumsi Rapat - dst.....................
- 29. 2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 2.2.1 Perbaikan Saluran Irigasi 2.2.1.3 Belanja Modal - Semen - Material - dst ................. 2.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa - Upah Kerja - Honor - dst................................................ 2.2.2 Pengaspalan Jalan Desa 2.2.2.3 Belanja Modal - Aspal - Pasir - dst ................. 2.2.2.2 Belanja Barang dan Jasa - Upah Kerja - Honor - dst..................... 2.2.3 Kegiatan.......................... 2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 2.3.1 Kegiatan ................................................ 2.3.1.2 Belanja Barang dan Jasa : - Honor Pelatih - Konsumsi Peserta - Alat Pelatihan - dst....................... 2.3.2 Kegiatan .......................................................... 2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 2.4.1 kegiatan ............................................................ 2.4.1.2 Belanja Barang dan Jasa - Honor Pelatih - Alat dan Bahan Pelatihan - dst.......................... 2.4.2 Kegiatan.........................................
- 30. 2.5 Bidang Tak Terduga 2.5.1 Kegiatan ............................................................ 2.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa - Masker penyaring udara - Honor Tim - dst.......................... 2.5.2 Kegiatan......................................... JUMLAH BELANJA SURPLUS/DEFISIT 3. PEMBIAYAAN 3.1 Penerimaan Pembiayaan 3.1.1 SiLPA 3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 3.1.3 Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan JUMLAH (Rp.) 3.2 Pengeluaran Pembiayaan 3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 3.2.2 Penyertaan Modal Desa JUMLAH (Rp.) DITETAPKAN DI ................................................................. TANGGAL,…………………………………………….............................. KEPALA DESA ..................…….. TTD (…………………………………………...........................)
- 31. FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB Desa PEMERINTAH DESA ....................... TAHUN ANGGARAN ................. KODE REKENING URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/KURANG KETERANGAN (Rp.) (Rp.) (Rp.) 1. PENDAPATAN 1.1 Pendapatan Asli Desa 1.1.1 Hasil Usaha 1.1.2 Hasil Aset 1.1.3 Swadaya dan Partisipasi 1.1.4 Gotong Royong 1.1.5 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah 1.2 Pendapatan Transfer 1.2.1 Dana Desa 1.2.2 Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/kota 1.2.3 Alokasi Dana Desa 1.2.4 Bantuan Keuangan 1.2.4.1 Bantuan Provinsi 1.2.4.2 Bantuan Kabupaten/Kota 1.3 Pendapatan lain lain 1.3.1 Hibah 1.3.2 Sumbangan dari pihak ke - 3 yang tidak mengikat 1.3.3 Hasil kerjasama dengan pihak ke-3 1.3.4 Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa JUMLAH PENDAPATAN
- 32. 2. BELANJA 2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 2.1.1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan 2.1.1.1 Belanja pegawai - Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat - Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa - Tunjangan BPD 2.1.2 Operasional Perkantoran 2.1.2.2 Belanja Barang dan Jasa : - Alat Tulis Kantor - Benda pos - Pakaian Dinas dan Atribut - Pakaian Kerja - Alat dan Bahan Kebersihan - Perjalanan Dinas - Pemeliharaan - Air, Listrik, dan Telepon - Honor - dst..................... 2.1.2.3 Belanja Modal - Komputer - Meja dan Kursi - Mesin Tik - dst......................... 2.1.3 Operasional RT/RW 2.1.3.2 Belanja Barang dan Jasa: - ATK - Penggandaan - Konsumsi Rapat - dst.....................
- 33. 2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 2.2.1 Perbaikan Saluran Irigasi 2.2.1.3 Belanja Modal - Semen - Material - dst ................. 2.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa - Upah Kerja - Honor - dst......................................... 2.2.2 Pengaspalan Jalan Desa 2.2.2.3 Belanja Modal - Aspal - Pasir - dst ................. 2.2.2.2 Belanja Barang dan Jasa - Upah Kerja - Honor - dst..................... 2.2.3 Kegiatan.......................... 2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 2.3.1 Kegiatan ................................................ 2.3.1.2 Belanja Barang dan Jasa : - Honor Pelatih - Konsumsi Peserta - Alat Pelatihan - dst....................... 2.3.2 Kegiatan ..........................................................
- 34. 2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat 2.4.1 kegiatan ............................................................ 2.4.1.2 Belanja Barang dan Jasa - Honor Pelatih - Alat dan Bahan Pelatihan - dst.......................... 2.4.2 Kegiatan......................................... 2.5 Bidang Tak Terduga 2.5.1 Kegiatan ............................................................ 2.5.1.2 Belanja Barang dan Jasa - Masker penyaring udara - Honor Tim - dst.......................... 2.5.2 Kegiatan......................................... JUMLAH BELANJA SURPLUS/DEFISIT 3. PEMBIAYAAN 3.1 Penerimaan Pembiayaan 3.1.1 SiLPA 3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 3.1.3 Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan JUMLAH (Rp.) 3.2 Pengeluaran Pembiayaan 3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 3.2.2 Penyertaan Modal Desa JUMLAH (Rp.) DITETAPKAN DI.................................. TANGGAL, ……………………………………………. KEPALA DESA ..............…….. TTD (…………………………………………................ )
- 35. Daftar Peristilahan ISTILAH PENJELASAN APB Desa rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa BPD lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis RKP Desa penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun Dana Desa ( DD ) dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Alokasi Dana Desa (ADD) dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus Kelompok Transfer dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Pengertian rancau ketika memasukkan dana perimbangan dengan yang sifatnya bantuan keuangan PTPKD unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa Bendahara unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa Rekening Desa rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan Penerimaan Desa Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa
- 36. ISTILAH PENJELASAN Pengeluaran Desa uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa Surplus selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa Defisit selisih kurang antara pedapatan desa dengan belanja desa SILPA selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran Perdes peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.