SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  69
Télécharger pour lire hors ligne
PERSIAPAN PEMERIKSAAN
DIKLAT FUNGSIONAL PEMERIKSA DASAR
ANGKATAN VI
Pusdiklat Pajak
2-13 September 2013
Overview Pemeriksaan
Kewenangan Pemeriksaan
 Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak
dan untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan.
Ps. 29 ayat (1) UU KUP
Tata Cara Pemeriksaan
 Tata cara pemeriksaan diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
 Diatur dengan PMK No. 17/PMK.03/2013
tgl 7 Januari 2013
Ps. 31 ayat (1) UU KUP
Pemerik
saan
Tata Cara
Pemeriksaan
PMK No. 17/PMK.03/2012
Standar
Pemerik
saan
Pedoman
Kebija-
kan
Pemerik-
saan
KKP
LHP
PP 74/2011 Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
Peraturan Terkait Pemeriksaan
Hub Istimewa
SE–08/PJ/2012
PER-23/PJ/2013 SE-28/PJ/2013
Audit PlanSE-126/PJ/2010
Audit ProgramSE-04/PJ/2012
Metode & TeknikPER-04/PJ/2012
SE–09/PJ/2012
PER–22/PJ/2013
SE–26/PJ/2013WP GrupJuknis
1 2
menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban
perpajakan
tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan
peraturan perundang-
undangan perpajakan.
dan/
atau
Pemeriksaanadalah serangkaian kegiatan:
menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti
yang dilaksanakan secara objektif dan profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan.
Ps. 1 angka 25 UU KUP
Pemeriksaan Harus Sesuai Standar Pemeriksaan
Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan harus
dilaksanakan sesuai dengan standar Pemeriksaan.
(Ps 6(1) PMK-17/PMK.03/2013)
Pemeriksaan untuk tujuan lain, harus
dilaksanakan sesuai dengan standar
Pemeriksaan.
(Ps . 72(1) PMK-17/PMK.03/2013)
Standar Pemeriksaan diatur dengan PER-23/PJ/2013
Jenis Pajak
Periode
Pembukuan/
Pencatatan
Single
Tax
Beberapa
Jenis
Pajak
AllTaxes
Satu
Masa
Pajak
Beberapa
Masa
Pajak
Bagian
Tahun
Pajak
Tahun
Pajak
baik tahun-tahun lalu maupun
tahun berjalan
dilakukan di tempat kedudukan,
tempat usaha atau pekerjaan bebas,
tempat tinggal WP, atau tempat lain
yang ditentukan oleh Dirjen Pajak
All
Taxes
Kriteria
Pemeriksaan
dilakukan di kantor DJP
dilakukan sehubungan dengan
pemenuhan hak dan/atau pelaksanaan
kewajiban perpajakan atau diwajibkan
oleh KUP
dilakukan terhadap WP berdasarkan
hasil analisis risiko
(komputerisasi/manual) yg
menunjukkan indikasi ketidakpatuhan
Jenis
Pemeriksaan
Kriteria Pemeriksaan
Kriteria
Pemeriksaan
Pemeriksaan Rutin
Pemeriksaan Khusus
(Risk Based Audit)
Botom Up (Dari KPP
Ke Kanwil)
Top Down (Dari
KPDJP/Kanwil Ke
KPP)
Pemeriksaan untuk
menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban
perpajakan
Jenis Pajak :
satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak
Masa/Tahun Pajak :
satu atau beberapa Masa Pajak,
BagianTahun Pajak atauTahun Pajak dalam
tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan
Kriteria Pemeriksaan
Pemeriksaan
Menguji
kepatuhan
Harus
dilakukan
Dapat
dilakukan
WP mengajukan permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak (Pasal 17B UU KUP)
SPT LB selain Pasal 17B UU KUP
SPT Rugi;
Tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT
melampaui jangka waktu dalam Surat Teguran yang
terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan
analisis risiko
penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi,
pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia
untuk selama-lamanya;
Wajib Pajak melakukan perubahan tahun buku atau
metode pembukuan atau karena dilakukannya
penilaian kembali aktiva tetap
Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan
yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan
berdasarkan analisis risiko
WP telah diberikan pengembalian pendahuluan
kelebihan pajak
a
b
c
d
e
f
g
Jenis Pemeriksaan
Pemeriksaan
Restitusi Pasal 17B UU KUP
Pemeriksaan
Selain Pasal 17B UU KUP
Pemeriksaan
Lapangan
Pemeriksaan
Kantor
Pemeriksaan
Lapangan
Pemeriksaan
Kantor
Pemeriksaan
Rutin
Pemeriksaan
Khusus
Pemeriksaan
Rutin
Pemeriksaan
Lapangan
PENENTUAN JENIS
PEMERIKSAANNYA DIATUR OLEH
DIREKTUR JENDERAL PAJAK
f ga b c d e
Dilakukan dengan pemeriksaan kantor dalam hal:
Laporan Keuangan Wajib Pajak untuk Tahun Pajak
yang diperiksa diaudit oleh akuntan publik atau laporan
keuangan salah satu Tahun Pajak dari 2 (dua) Tahun
Pajak sebelum Tahun Pajak yang diperiksa telah diaudit
oleh akuntan publik, dengan pendapat wajar tanpa
pengecualian
Wajib Pajak tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti
Permulaan, penyidikan atau penuntutan tindak pidana
perpajakan, dan/atau Wajib Pajak dalam 5 (lima) tahun
terakhir tidak pernah dipidana karena melakukan tindak
pidana di bidang perpajakan
Pemeriksaan Restitusi Pasal 17B UU KUP
1
2
Pemeriksaan untuk
tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan
peraturan perundang-
undangan perpajakan
penentuan, pencocokan, atau pengumpulan
materi yang berkaitan dengan
Pemeriksaan.
Pemeriksaan
Tujuan Lain
1. pemberian NPWP secara jabatan selain verifikasi;
2. penghapusan NPWP selain verifikasi;
3. pengukuhan atau pencabutan pengukuhan
Pengusaha Kena Pajak selain verifikasi;
4. Wajib Pajak mengajukan keberatan;
5. pengumpulan bahan guna menyusunan Norma
Penghitungan Penghasilan Neto;
6. pencocokan data dan/atau alat keterangan;
7. penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah
terpencil;
8. penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN;
9. pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
10.penentuan saat produksi dimulai atau
memperpanjang jangka waktu kompensasi
kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas
perpajakan;
11.memenuhi permintaan informasi dari negara mitra
P3B
Standar Pemeriksaan
Standar Pemeriksaan digunakan
sebagai ukuran mutu Pemeriksaan
yang diatur oleh Direktur Jenderal
Pajak yang merupakan capaian
minimum yang harus dicapai
Pemeriksa dalam melaksanakan
Pemeriksaan
Tujuan Dibuat Standar
Pemeriksaan
Efektivitas dan efisiensi
pelaksanaan pemeriksaan
Keseragaman, ketertiban dan
pertanggung-jawaban dalam
pelaksanaan pemeriksaan
PRODUKTIVITAS
Standar Umum
Standar
Pelaporan
Standar
Pelaksanaan
a. Telah mendapat pendidikan dan
pelatihan teknis yang cukup serta
memiliki keterampilan sebagai
Pemeriksa Pajak,
b. Menggunakan keterampilannya secara
cermat dan seksama;
c. Jujur dan bersih dari tindakan-tindakan
tercela, mengutamakan kepentingan
negara;
d. Taat terhadap berbagai ketentuan
peraturan perundang-undangan di
bidang perpajakan
Telah mendapat diklat teknis yang cukup serta memiliki
keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak
1) Persyaratan ini merupakan syarat kompetensi untuk dapat menjadi
seorang Pemeriksa Pajak, baik sebagai individu maupun sebagai tim
Pemeriksa Pajak (kompetensi kolektif).
2) Pemeriksa Pajak harus memiliki pengetahuan dan keahlian yang
memadai di bidang perpajakan, akuntansi, dan Pemeriksaan.
3) Pemeriksa Pajak diharuskan memiliki pengetahuan umum tentang
lingkungan dan proses bisnis Wajib Pajak, termasuk di antaranya adalah
kemampuan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku.
4) Pemeriksa Pajak harus memiliki keterampilan berkomunikasi secara jelas
dan efektif, baik secara lisan maupun tulisan.
5) Pemeriksa Pajak harus memelihara dan meningkatkan keahlian dan
kompetensinya melalui pendidikan berkelanjutan. Pendidikan dimaksud
dapat berupa diklat-diklat, kursus singkat, maupun seminar, baik yang
diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Badan Pendidikan dan
Pelatihan Keuangan, maupun oleh instansi lainnya, di dalam maupun di
luar negeri.
Menggunakan keterampilannya secara
cermat dan seksama
1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan dan penyusunan LHP,
Pemeriksa Pajak harus menggunakan keterampilannya
secara profesional, cermat dan seksama, objektif, dan
independen, serta selalu menjaga integritas.
2) Pemeriksa Pajak dianggap telah menggunakan
keterampilannya secara cermat dan seksama apabila dalam
melaksanakan Pemeriksaan didasarkan pada iktikad baik
dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan.
Jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta
senantiasa mengutamakan kepentingan negara … (1)
1) Pemeriksa Pajak dituntut untuk selalu jujur dan bersih dari
tindakan tercela serta mengutamakan kepentingan negara di
atas kepentingan pribadi ataupun golongan.
2) Pemeriksa Pajak harus tunduk pada kode etik yang telah
ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
3) Dalam semua hal yang berkaitan dengan Pemeriksaan,
Pemeriksa Pajak harus bersikap independen, yaitu tidak
mudah dipengaruhi oleh keadaan, kondisi, perbuatan
dan/atau Wajib Pajak yang diperiksanya.
Jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta
senantiasa mengutamakan kepentingan negara … (1)
Gangguan independensi yang dapat dialami oleh Pemeriksa Pajak selama
Pemeriksaan meliputi hal-hal berikut:
a) memiliki hubungan pertalian darah ke atas, ke bawah, atau semenda
sampai dengan derajat kedua dengan Wajib Pajak;
b) memiliki kepentingan keuangan, baik secara langsung maupun tidak
langsung dengan Wajib Pajak;
c) pernah bekerja atau memberikan jasa di bidang yang berhubungan
dengan masalah perpajakan, akuntansi, ataupun keuangan kepada
Wajib Pajak dalamkurun waktu 2 (dua) tahun terakhir;
d) memiliki teman dekat/keluarga yang dapat berposisi sebagai wakil
Wajib Pajak yang diperiksa; atau
e) keadaan, kondisi, dan perbuatan tertentu lainnya yang menurut
pertimbangan Pemeriksa Pajak dapat mengganggu independensi.
4) Dalam hal Pemeriksa Pajak mengalami gangguan independensi maka
Pemeriksa Pajak harus memberitahukan kepada Kepala UP2 tentang
adanya gangguan independensi tersebut untuk diambil tindakan untuk
mengatasi gangguan independensi tersebut.
Standar
Pelaksanaan
Standar
Pelaporan
Standar Umum
a) persiapan yang baik, sesuai dg tujuan Pemeriksaan
b) Pemeriksaan dilaksanakan dengan melakukan pengujian
berdasarkan metode dan teknik Pemeriksaan sesuai
dengan program Pemeriksaan (audit program) yang telah
disusun
c) temuan Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti
kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan perUU
perpajakan;
d) dilakukan oleh suatu tim Pemeriksa Pajak yang terdiri dari
seorang supervisor, seorang ketua tim, dan seorang atau
lebih anggota tim, dan dalam keadaan tertentu ketua tim
dapat merangkap sebagai anggota tim.
e) dapat dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki
keahlian tertentu, baik yang berasal dari Direktorat
Jenderal Pajak, maupun yang berasal dari instansi di luar
Direktorat Jenderal Pajak yang telah ditunjuk oleh Direktur
Jenderal Pajak, sebagai tenaga ahli
f) dapat dilakukan secara bersama-sama dengan tim
pemeriksa dari instansi lain
g) dapat dilaksanakan di kantor Direktorat Jenderal Pajak,
tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak,
tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak,
dan/atau atau tempat lain yang dianggap perlu oleh
Pemeriksa Pajak
h) dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat
dilanjutkan di luar jam kerja
i) pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam
bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan;
Standar
Pelaporan
Standar
Pelaksanaan
Standar Umum
a) LHP disusun secara ringkas dan jelas, memuat
ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai
dengan tujuan Pemeriksaan, memuat simpulan
Pemeriksa Pajak yang didukung temuan yang kuat
tentang ada atau tidak adanya penyimpangan
terhadap peraturan perundang-undangan
perpajakan, dan memuat pula pengungkapan
informasi lain yang terkait dengan Pemeriksaan.
b) Laporan Hasil Pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
antara lain mengenai :
1. Penugasan Pemeriksaan;
2. Identitas Wajib Pajak;
3. Pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak;
4. Pemenuhan kewajiban perpajakan;
5. Data/informasi yang tersedia;
6. Buku dan dokumen yang dipinjam;
7. Materi yang diperiksa;
8. Uraian hasil Pemeriksaan;
9. Ikhtisar hasil Pemeriksaan;
10. Penghitungan pajak terutang;
11. Simpulan dan usul Pemeriksa Pajak.
Direktorat
P2
UP2 Lokasi UP2 Domisili
Dapat melakukan Pemeriksaan atas satu,
beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk
satu atau beberapa Masa Pajak, Bagian Tahun
Pajak atau Tahun Pajak dalam tahun-tahun
lalu maupun tahun berjalan
Dapat melakukan Pemeriksaan atas satu atau
beberapa jenis pajak, baik untuk satu atau
beberapa Masa Pajak dalam tahun-tahun
lalu maupun tahun berjalan
Penugasan dapat
berdasarkan
permintaan Kepala
KPP
SuratTugas
Melakukan
pemeriksaan di
KPP
Fungsional Pemeriksa
di Kanwil
Kepala
Kanwil
KPP
Kelompok Fungsional
di Kanwil DJP
KPP A KPP B KPP C
UP2 dan administrasi Pemeriksaan di KPP
Fungsional Pemeriksa tetap bekerja di Kanwil DJP
Satu Tim Pemeriksa hanya dapat ditugaskan di satu KPP
Surat Tugas
Pelaksanaan
Pemeriksaan
Surat Tugas
Pelaksanaan
Pemeriksaan
Surat Tugas
Pelaksanaan
Pemeriksaan
Tugas Tim Pemeriksa berdasarkan Per-9/PJ/2010
AnggotaTim
• Menyiapkan sarana
pemeriksaan
• Mengumpulkan dan
mempelajari data
Melaksanakan
pemeriksaan
sesuai rencana dan
program
KetuaTim
• Mengumpulkan dan
mempelajari data
• Membantu Supervisor
menyusun Program
Pemeriksaan
• Mengarahkan dan
mengkoordinasikan
• Melaksanakan
pemeriksaan sesuai
rencana dan program
• Usul perubahan rencana
• Membimbing
Supervisor
• Mempelajari berkas
• Identifikasi masalah
• Menyusun Rencana
Pemeriksaan dan
perubahannya
• Penyusunan Program
Pemeriksaan
• Melakukan
pengendalian dan
pengawasan
• Memberikan
bimbingan
Penugasan/
Persetujuan/
Instruksi
Pemeriksan
Tahap
Pelaksanaan
Pemeriksaan
Tahap
Pelaporan
Hasil
Pemeriksaan
Nota
Hitung
SKP/ STP
Metode,
Teknik dan
Prosedur
Pemeriksaan
Penerbitan SP2
Tahap
Persiapan Pemeriksaan
Peta Konsep Pemeriksaan
Untuk Menguji Kepatuhan …
TAHAP PEMERIKSAAN PAJAK
Pelaporan
Persiapan pemeriksaan
Pelaksanaan
Teknik & Metode is
here, here and
here!
Menghasilkan Audit
Plan & Audit Program
Mempengaruhi tingkat
keberhasilan (efisien dan efektif)
PERSIAPAN YANG BAIK =
50 % PEKERJAAN SELESAI
Pengertian Persiapan Pemeriksaan
Serangkaian kegiatan
yang dilakukan oleh pemeriksa,
sebelum melaksanakan tindakan
pemeriksaan, agar tujuan
pemeriksaan dapat tercapai dengan
cara yang efisien dan efektif.
Tujuan Persiapan Pemeriksaan
 memperoleh gambaran umum mengenai
Wajib Pajak yang akan diperiksa,
menyusun rencana pemeriksaan dan
program pemeriksaan agar pelaksanaan
pemeriksaan dapat dilaksanakan secara
efisien dan efektif.
Kegiatan-Kegiatan
Tahap Persiapan Pemeriksaan
PER-23/PJ/2013:
1. Mengumpulkan dan mempelajari data WP:
a. Mempelajari profil WP,
b. Menganalisis data keuangan Wajib Pajak,
c. Mempelajari data lain yang relevan, baik dari Direktorat
Jenderal Pajak maupun dari pihak lain.
2. Menyusun Rencana Pemeriksaan (Audit Plan),
3. Menyusun Program Pemeriksaan (Audit Program),
4. Menyiapkan sarana pemeriksaan.
SP2
Kapan Dilakukan Persiapan Pemeriksaan Pajak ?
SP2 & SPPL/
SPDRPK
diterima
pemeriksa
Pemberita-
huan PL/
Panggilan
PK
ND
ND untuk
menyusun
Audit Plan
diterima
Supervisor
KKP :
Identifikasi Masalah
Audit Plan
Audit Program
Menyiapkan
sarana
dan prasarana
pemeriksaan
Mengumpulkan dan Mempelajari
Data WP
Kegiatan :
Mengumpulkan dan mempelajari :
 Data internal : Berkas dari seksi terkait, Sistem Adm/
Informasi DJP (SIDJP, APPROWEB dll)
 Data eksternal : Media masa, Internet, Bursa, dll
Tujuan: Mendapatkan seluruh data dan
informasi WP yang diperlukan
dalam melakukan pemeriksaan
Berkas dari Seksi-seksi Terkait
Kepala UP2
via
Kasi RiKI
Sie Pelayanan
• Berkas Induk
• SPT + SSP
Sie PDI
• Berkas data
• Data MPN
• E-SPT
Sie Penagihan
• Ketetapan pajak
• Tungakan pajak SieWaskon
• ProfileWP
• Analisis Resiko
• Info terkini
Sie RiKI
• KKP & LHP
sebelumnya
Super
visor
Dirinci dalam Daftar Berkas WP yang
Dipinjamkan Dalam Rangka Pemeriksaan
sebagai Lampiran Nota Dinas Kepala UP2
(Lampran II SE-126/PJ/2010)
Mempelajari Profil WP (Tax Payer Profile)
Kegiatan :
 Meminjam profil WP dari Seksi Waskon/
AR ybs.
 Mempelajari profil WP.
 Meminta penjelasan dari AR ybs.
Tujuan : Mendapatkan gambaran umum
kondisi terkini WP.
Analisis Data Keuangan Wajib Pajak dan
Data Lain yang Relevan
Tujuan :
Mengidentifikasi pos-pos yang memerlukan perhatian
khusus/membuat identifikasi masalah yang berguna
untuk menentukan cakupan pemeriksaan (audit
scope)/pos-pos yang akan diperiksa.
Analisis kuantitatif :
 Membuat LK komparatif
 Analisis perubahan perkiraan
yang cukup material
 Analisis rasio
Analisis kualitatif :
 Memperhatikan perkiraan tertentu
yang tidak sesuai dgn kegiatan usaha
WP
 Mempelajari dan mencatat masalah
dan temuan LHP terdahulu
 Mempelajari dan mencatat masalah
yang ditemukan dalam LK audited
(Audit Report)
 Mempelajari riwayat keberatan/ban-
ding/PK
 Mencatat hal-hal penting lainnya
Analisis Laporan Keuangan dan Analisis SPT
 Analisis Komparatif
 Analisis Rasio
 Analisis Perbandingan dengan industri
sejenis/benchmark
 Analisis Tax Treatment
 Analisis Ekualisasi
 Analisis lainnya (mis: analisis keterkaitan antara
alat keterangan, analisis risiko, hasil analisis dan
pengembangan IDLP dan/atau data/informasi
lainnya)
PT XYZ
Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Komparatif
Per 31 Desember 2012 dan 2011
Uraian 31 Des 2012 31 Des 2011 Naik (Turun)
(Nama Akun) Rp % dr TA Rp % drTA Rp %
Aktiva
-
Total Aktiva
Kewajiban dan Ekuitas
Kewajiban
-
Total Kewajiban
Ekuitas
-
Total Ekuitas
Total Kewajiban dan Eku
PT XYZ
Laporan Laba Rugi Komparatif
Tahun 2012 dan 2011
Uraian Tahun 2012 Tahun 2011 Naik (Turun)
(Nama Akun) Rp % dr Pj Rp % dr Pj Rp %
Penjualan (Pj)
Beban Pokok Penjualan
Laba Kotor
Beban Usaha
Beban Umum & Adm
Beban Pemasaran
Jumlah Beban Usaha
Laba Usaha
Pendapatan (Beban) LU
Laba sebelum PPh
PPh
Laba setelah PPh
Analisis Laporan Keuangan Komparatif
Disebut juga Analisis Horisontal atau
Analisis Dinamis.
yaitu membandingkan pos-pos laporan
keuangan untuk dua periode atau lebih.
Teknik yang biasa digunakan adalah analisis
perubahan dari tahun ke tahun dan/atau
analisis trend angka indeks.
Metode Analisis Laporan Keuangan Komparatif
Membandingkan nilai-nilai absolut (Rp):
 Kenaikan dan penurunan dalam Rupiah.
 Kenaikan dan penurunan dalam
persentase.
Membandingkan rasio-rasio tertentu, mis:
Gross Profit Nargin, Net Profit Margin, dll.
Melihat trend nilai-nilai absolut (Rp) atau
rasio-rasio tertentu bila (bila datanya 3
periode atau lebih)
Rupiah Change:
Analysis Period
Amount
Base Period
Amount
Rupiah
Change = –
Percentage Change:
Rupiah Change
Base Period
Amount
Percent
Change = ÷
Dollar and Percentage Changes
Clover, Inc.
Comparative Balance Sheets
December 31,
2007 2006
Dollar
Change
Percent
Change*
Assets
Current assets:
Cash and equivalents 12,000$ 23,500$ ? ?
Accounts receivable, net 60,000 40,000
Inventory 80,000 100,000
Prepaid expenses 3,000 1,200
Total current assets 155,000$ 164,700$
Property and equipment:
Land 40,000 40,000
Buildings and equipment, net 120,000 85,000
Total property and equipment 160,000$ 125,000$
Total assets 315,000$ 289,700$
* Percent rounded to one decimal point.
Clover, Inc.
Comparative Balance Sheets
December 31,
2007 2006
Dollar
Change
Percent
Change*
Assets
Current assets:
Cash and equivalents 12,000$ 23,500$ (11,500)$ ?
Accounts receivable, net 60,000 40,000
Inventory 80,000 100,000
Prepaid expenses 3,000 1,200
Total current assets 155,000$ 164,700$
Property and equipment:
Land 40,000 40,000
Buildings and equipment, net 120,000 85,000
Total property and equipment 160,000$ 125,000$
Total assets 315,000$ 289,700$
* Percent rounded to one decimal point.
$12,000 – $23,500 = $(11,500)
Clover, Inc.
Comparative Balance Sheets
December 31,
2007 2006
Dollar
Change
Percent
Change*
Assets
Current assets:
Cash and equivalents 12,000$ 23,500$ (11,500)$ -48.9%
Accounts receivable, net 60,000 40,000
Inventory 80,000 100,000
Prepaid expenses 3,000 1,200
Total current assets 155,000$ 164,700$
Property and equipment:
Land 40,000 40,000
Buildings and equipment, net 120,000 85,000
Total property and equipment 160,000$ 125,000$
Total assets 315,000$ 289,700$
* Percent rounded to one decimal point.
($11,500 ÷ $23,500) × 100% = 48.94%
Complete the
analysis for the
other assets.
Clover, Inc.
Comparative Balance Sheets
December 31,
2007 2006
Dollar
Change
Percent
Change*
Assets
Current assets:
Cash and equivalents 12,000$ 23,500$ (11,500)$ -48.9%
Accounts receivable, net 60,000 40,000 20,000 50.0%
Inventory 80,000 100,000 (20,000) -20.0%
Prepaid expenses 3,000 1,200 1,800 150.0%
Total current assets 155,000$ 164,700$ (9,700) -5.9%
Property and equipment:
Land 40,000 40,000 - 0.0%
Buildings and equipment, net 120,000 85,000 35,000 41.2%
Total property and equipment 160,000$ 125,000$ 35,000 28.0%
Total assets 315,000$ 289,700$ 25,300$ 8.7%
* Percent rounded to one decimal point.
Trend
Percentages
Analysis Period Amount
Base Period Amount
100%= ×
Trend Percentages
2003 is the base period so its
amounts will equal 100%.
Berry Products
Income Information
For the Years Ended December 31,
Item 2007 2006 2005 2004 2003
Revenues 400,000$ 355,000$ 320,000$ 290,000$ 275,000$
Cost of sales 285,000 250,000 225,000 198,000 190,000
Gross profit 115,000 105,000 95,000 92,000 85,000
Item 2007 2006 2005 2004 2003
Revenues 145% 129% 116% 105% 100%
Cost of sales 150% 132% 118% 104% 100%
Gross profit 135% 124% 112% 108% 100%
(290,000  275,000)  100% = 105%
(198,000  190,000)  100% = 104%
(92,000  85,000)  100% = 108%
Trend Percentages
Analisis Laporan Keuangan Vertikal
Disebut juga Analisis Common Size,
Component Percentages atau Analisis
Statis.
yaitu menganalisis laporan keuangan untuk
satu periode dengan cara membandingkan
pos yang satu dengan pos lainnya dalam
laporan keuangan tersebut.
Metode Analisis Laporan Keuangan Vertikal
Dilakukan dengan cara:
Menyatakan tiap-tiap akun yang ada pada Laporan Laba Rugi menjadi
persentase dari penjualan (akun penjualan dinyatakan sebagai 100%)
Menyatakan tiap-tiap akun yang ada pada Neraca menjadi persentase
dariTotal Aktiva (Total Aktiva dinyatakan sebagai 100%) dan
Liabilitas+Ekuitas (Liabilitas dan Ekuitas dinyatakan sebagai 100%)
• Dinyatakan dalam persentase dari total.
Component
Percentage 100%Analysis Amount
Base Amount
= ×
Financial Statement Base Amount
Balance Sheet Total Assets
Income Statement Revenues
Component Percentages
Clover, inc.
Comparative Balance Sheets
December 31,
Common-size
Percents*
2007 2006 2007 2006
Assets
Current assets:
Cash and equivalents 12,000$ 23,500$ 3.8% 8.1%
Accounts receivable, net 60,000 40,000
Inventory 80,000 100,000
Prepaid expenses 3,000 1,200
Total current assets 155,000$ 164,700$
Property and equipment:
Land 40,000 40,000
Buildings and equipment, net 120,000 85,000
Total property and equipment 160,000$ 125,000$
Total assets 315,000$ 289,700$ 100.0% 100.0%
* Percent rounded to first decimal point.
Complete the common-size analysis for the other
assets.
($12,000 ÷ $315,000) × 100% = 3.8%
($23,500 ÷ $289,700) × 100% = 8.1%
Clover, Inc.
Comparative Balance Sheets
December 31,
Common-size
Percents*
2007 2006 2007 2006
Assets
Current assets:
Cash and equivalents 12,000$ 23,500$ 3.8% 8.1%
Accounts receivable, net 60,000 40,000 19.0% 13.8%
Inventory 80,000 100,000 25.4% 34.6%
Prepaid expenses 3,000 1,200 1.0% 0.4%
Total current assets 155,000$ 164,700$ 49.2% 56.9%
Property and equipment:
Land 40,000 40,000 12.7% 13.8%
Buildings and equipment, net 120,000 85,000 38.1% 29.3%
Total property and equipment 160,000$ 125,000$ 50.8% 43.1%
Total assets 315,000$ 289,700$ 100.0% 100.0%
* Percent rounded to first decimal point.
Clover, Inc.
Comparative Balance Sheets
December 31,
Common-size
Percents*
2007 2006 2007 2006
Liabilities and Shareholders' Equity
Current liabilities:
Accounts payable 67,000$ 44,000$ 21.3% 15.2%
Notes payable 3,000 6,000 1.0% 2.1%
Total current liabilities 70,000$ 50,000$ 22.3% 17.3%
Long-term liabilities:
Bonds payable, 8% 75,000 80,000 23.8% 27.6%
Total liabilities 145,000$ 130,000$ 46.1% 44.9%
Shareholders' equity:
Preferred stock 20,000 20,000 6.3% 6.9%
Common stock 60,000 60,000 19.0% 20.7%
Additional paid-in capital 10,000 10,000 3.2% 3.5%
Total paid-in capital 90,000$ 90,000$ 28.5% 31.1%
Retained earnings 80,000 69,700 25.4% 24.0%
Total shareholders' equity 170,000$ 159,700$ 53.9% 55.1%
Total liabilities and shareholders' equity 315,000$ 289,700$ 100.0% 100.0%
* Percent rounded to first decimal point.
Clover, Inc.
Comparative Income Statements
For the Years Ended December 31,
Common-size
Percents*
2007 2006 2007 2006
Revenues 520,000$ 480,000$ 100.0% 100.0%
Costs and expenses:
Cost of sales 360,000 315,000 69.2% 65.6%
Selling and admin. 128,600 126,000 24.7% 26.3%
Interest expense 6,400 7,000 1.2% 1.5%
Income before taxes 25,000$ 32,000$ 4.8% 6.7%
Income taxes (30%) 7,500 9,600 1.4% 2.0%
Net income 17,500$ 22,400$ 3.4% 4.7%
Net income per share 0.79$ 1.01$
Avg. # common shares 22,200 22,200
* Rounded to first decimal point.
Komparatif sederhana
Pos 2008 2007 Up(Down)
Kasdansetara 1,750 1,100 650
Piutangusaha 8,760 9,030 (270)
Persediaan 7,820 7,630 190
Minim informasi
Komparatif informatifPos 2008 2007 Up (Down)
Kas dan setara
Tunai 90 110 (20)
Bank 900 230 670
Deposito 760 760 -
Sub 1,750 1,100 650
Piutang usaha
PT A 2,200 1,900 300
PT B 1,800 2,300 (500)
PT C 4,000 4,000 -
Lain 760 830 (70)
Sub 8,760 9,030 (270)
Persediaan
Bahan baku 4,000 3,800 200
Bahan pendukung 1,100 920 180
Suku cadang 420 380 40
Barang jadi 2,100 2,300 (200)
Barang dlm perjalanan 200 230 (30)
Sub 7,820 7,630 190
Lebih informatif
Identifikasi Masalah dan Cakupan Pemeriksaan
Tujuan : Menentukan pos-pos SPT dan
turunannya yang akan diperiksa
Identifikasi Masalah dibuat berdasarkan hasil analisis data
keuangan Wajib Pajak dan data lainnya.
Pos-pos yang akan diperiksa
Memuat :
a. Identitas WP
b. Identitas Tim Pemeriksa Pajak dan Beban Tim Pemeriksa
c. Uraian rencana pemeriksaan:
1) Kriteria pemeriksaan
2) Jenis pemeriksaan
3) Ruang lingkup pemeriksaan
4) Identifikasi masalah (resume KKP Identifikasi)
5) Tanggal selesai pemeriksaan
6) Tanggal jatuh tempo penyelesaian Restitusi (Pem SPT LB )
7) Tenaga ahli yang dibutuhkan
8) Sarana pendukung yang diperlukan
9) Pos-pos SPT yang akan diperiksa
10) Lokasi/Cabang WP yang akan dimintakan pemeriksaan
lokasi
Program
Pernyataan pilihan Metode Pemeriksaan, Teknik Pemeriksaan dan
Prosedur Pemeriksaan yang akan dilaksanakan oleh Pemeriksa
Pajak dalam melakukan pemeriksaan sesuai dengan Rencana
Pemeriksaan
Metode
Teknik dan Prosedur Pemeriksaan yang dilakukan terhadap buku,
catatan, dan dokumen serta data, informasi, dan keterangan lain,
yang terdiri atas Metode Langsung dan Metode Tidak Langsung
Teknik
Cara-cara pengumpulan bukti, pengujian, dan/atau pembuktian
yang dikembangkan oleh Pemeriksa Pajak untuk meyakini
kebenaran pos-pos yang diperiksa
Prosedur
Serangkaian langkah dalam suatu Teknik Pemeriksaan, berupa
petunjuk rinci yang biasanya tertulis dalam bentuk perintah, untuk
dilakukan oleh Pemeriksa Pajak
Program Pemeriksaan
Disusun secara mandiri, objektif,
profesional serta memperhatikan
Rencana Pemeriksaan
berisi tentang tujuan, metode, teknik, dan
prosedur pemeriksaan yang dilakukan oleh
Pemeriksa , dan buku, catatan, dan dokumen
yang diperlukan/akan dipinjam
Rencana Program
Pemeriksaan dan Realisasi
Program Pemeriksaan
Rencana program
ditandatangani Kepala
UP2
Dibuat oleh Supervisor dan
dibantu KetuaTim
Fungsi Audit Program
SE-04/PJ/2012:
 Sarana bagi Supervisor untuk pengendalian
dan pengawasan atas pelaksanaan
pemeriksaan serta memberikan bimbingan;
 Petunjuk kerja bagi Tim Pemeriksa Pajak;
 Sarana dan evaluasi penerapan metode,
teknik dan prosedur pemeriksaan yang
telah direncanakan; dan
 Referensi bagi penyusunan program
pemeriksaan yang akan datang.
• Pos-pos di dalam SPT atau pos turunannya.
• Pos turunan adalah komponen atau elemen yang mendukung suatu pos,
termasuk akun neraca.
• Pemeriksaan all taxes  setiap jenis pajak harus diperiksa.
• Pemeriksaan PPh Badan/PPh Orang Pribadi  pos peredaran
usaha/penghasilan bruto harus diperiksa.
• Yang dipilih pos turunan dari pos peredaran usaha/penghasilan bruto.
• Pengujian atas keabsahan seluruh kredit pajak tetap harus dilakukan.
• Berdasarkan identifikasi masalah yang merupakan hasil analisis data
keuangan dan data lainnya.
• Penulisan pos-pos SPT yang akan diperiksa dengan pos turunannya
dipisahkan dengan garis miring (/), contoh:
 Peredaran usaha/penjualan ekspor,
 Objek pph pasal 23/sewa
TETAP SEMANGAT
Thank You

Contenu connexe

Tendances

PPN Pemungutan PPN
 PPN   Pemungutan PPN PPN   Pemungutan PPN
PPN Pemungutan PPNkaromah95
 
Contoh pengisian spt p ph op 1770 s & 1770ss
Contoh pengisian spt p ph op 1770 s & 1770ssContoh pengisian spt p ph op 1770 s & 1770ss
Contoh pengisian spt p ph op 1770 s & 1770ssFergieta Prahasdhika
 
PPN Fasilitas
PPN   FasilitasPPN   Fasilitas
PPN Fasilitaskaromah95
 
Pajak penjualan atas barang mewah (p pn bm)
Pajak penjualan atas barang mewah (p pn bm)Pajak penjualan atas barang mewah (p pn bm)
Pajak penjualan atas barang mewah (p pn bm)Siti Sya'anah
 
Presentasi PPN dan PPnBM
Presentasi PPN dan PPnBMPresentasi PPN dan PPnBM
Presentasi PPN dan PPnBMIcha Icha
 
PPN Faktur Pajak
PPN   Faktur PajakPPN   Faktur Pajak
PPN Faktur Pajakkaromah95
 
Materi ppn
Materi ppnMateri ppn
Materi ppnAy Kent
 
Daftar Koreksi Fiskal Perpajakan
Daftar Koreksi Fiskal PerpajakanDaftar Koreksi Fiskal Perpajakan
Daftar Koreksi Fiskal PerpajakanHengky Manurung
 
Pencegahan penghindaran pajak
Pencegahan penghindaran pajakPencegahan penghindaran pajak
Pencegahan penghindaran pajakkaromah95
 
Psak 65 laporan keuangan konsolidasian 05032015
Psak 65 laporan keuangan konsolidasian 05032015Psak 65 laporan keuangan konsolidasian 05032015
Psak 65 laporan keuangan konsolidasian 05032015PPA FEUI
 
Akuntansi pajak penghasilan
Akuntansi pajak penghasilanAkuntansi pajak penghasilan
Akuntansi pajak penghasilansellyhood
 
PPN Pengantar & Karakter
PPN  Pengantar  & KarakterPPN  Pengantar  & Karakter
PPN Pengantar & Karakterkaromah95
 
Pengantar Akuntansi Sektor Publik
Pengantar Akuntansi Sektor PublikPengantar Akuntansi Sektor Publik
Pengantar Akuntansi Sektor PublikSujatmiko Wibowo
 
011 simulasi contoh pph21
011 simulasi contoh pph21011 simulasi contoh pph21
011 simulasi contoh pph21Tobagus Makmun
 
Diah febriani 1301103010036-pajak hiburan
Diah febriani 1301103010036-pajak hiburanDiah febriani 1301103010036-pajak hiburan
Diah febriani 1301103010036-pajak hiburanDiah Febriani Sutomo
 

Tendances (20)

PPN Pemungutan PPN
 PPN   Pemungutan PPN PPN   Pemungutan PPN
PPN Pemungutan PPN
 
Contoh pengisian spt p ph op 1770 s & 1770ss
Contoh pengisian spt p ph op 1770 s & 1770ssContoh pengisian spt p ph op 1770 s & 1770ss
Contoh pengisian spt p ph op 1770 s & 1770ss
 
PPN Fasilitas
PPN   FasilitasPPN   Fasilitas
PPN Fasilitas
 
Pajak penjualan atas barang mewah (p pn bm)
Pajak penjualan atas barang mewah (p pn bm)Pajak penjualan atas barang mewah (p pn bm)
Pajak penjualan atas barang mewah (p pn bm)
 
Presentasi PPN dan PPnBM
Presentasi PPN dan PPnBMPresentasi PPN dan PPnBM
Presentasi PPN dan PPnBM
 
PPh 23
PPh 23PPh 23
PPh 23
 
PPN Faktur Pajak
PPN   Faktur PajakPPN   Faktur Pajak
PPN Faktur Pajak
 
Dasar-dasar Perpajakan
Dasar-dasar PerpajakanDasar-dasar Perpajakan
Dasar-dasar Perpajakan
 
Materi ppn
Materi ppnMateri ppn
Materi ppn
 
Sengketa Pajak
Sengketa PajakSengketa Pajak
Sengketa Pajak
 
Daftar Koreksi Fiskal Perpajakan
Daftar Koreksi Fiskal PerpajakanDaftar Koreksi Fiskal Perpajakan
Daftar Koreksi Fiskal Perpajakan
 
Pencegahan penghindaran pajak
Pencegahan penghindaran pajakPencegahan penghindaran pajak
Pencegahan penghindaran pajak
 
Psak 65 laporan keuangan konsolidasian 05032015
Psak 65 laporan keuangan konsolidasian 05032015Psak 65 laporan keuangan konsolidasian 05032015
Psak 65 laporan keuangan konsolidasian 05032015
 
Akuntansi pajak penghasilan
Akuntansi pajak penghasilanAkuntansi pajak penghasilan
Akuntansi pajak penghasilan
 
Kup pemeriksaan pajak
Kup pemeriksaan pajakKup pemeriksaan pajak
Kup pemeriksaan pajak
 
PPN Pengantar & Karakter
PPN  Pengantar  & KarakterPPN  Pengantar  & Karakter
PPN Pengantar & Karakter
 
Pengantar Akuntansi Sektor Publik
Pengantar Akuntansi Sektor PublikPengantar Akuntansi Sektor Publik
Pengantar Akuntansi Sektor Publik
 
011 simulasi contoh pph21
011 simulasi contoh pph21011 simulasi contoh pph21
011 simulasi contoh pph21
 
Pph 21
Pph 21Pph 21
Pph 21
 
Diah febriani 1301103010036-pajak hiburan
Diah febriani 1301103010036-pajak hiburanDiah febriani 1301103010036-pajak hiburan
Diah febriani 1301103010036-pajak hiburan
 

En vedette

Pemeriksaan Pajak
Pemeriksaan PajakPemeriksaan Pajak
Pemeriksaan PajakAsmadi Koto
 
Peraturan Terkait Pemeriksaan Pajak
Peraturan Terkait Pemeriksaan PajakPeraturan Terkait Pemeriksaan Pajak
Peraturan Terkait Pemeriksaan PajakAhmad Muzaini
 
Pemeriksaan, Keberatan, dan Banding dalam Perpajakan di Indonesia
Pemeriksaan, Keberatan, dan Banding dalam Perpajakan di IndonesiaPemeriksaan, Keberatan, dan Banding dalam Perpajakan di Indonesia
Pemeriksaan, Keberatan, dan Banding dalam Perpajakan di IndonesiaUniversity of Brawijaya
 
Kel. 6 pemeriksaan pajak-2
Kel. 6 pemeriksaan pajak-2Kel. 6 pemeriksaan pajak-2
Kel. 6 pemeriksaan pajak-2hartantoahock
 
Analisa laporan keuangan & pemeriksaan pajak
Analisa laporan keuangan & pemeriksaan pajakAnalisa laporan keuangan & pemeriksaan pajak
Analisa laporan keuangan & pemeriksaan pajakkafni01@yahoo.co.id
 
PENETAPAN PAJAK, KEBERATAN dan BANDING
PENETAPAN PAJAK, KEBERATAN dan BANDINGPENETAPAN PAJAK, KEBERATAN dan BANDING
PENETAPAN PAJAK, KEBERATAN dan BANDINGsischayank
 
Kelompok 5 sengketa pajak
Kelompok 5 sengketa pajakKelompok 5 sengketa pajak
Kelompok 5 sengketa pajakCelli Dut
 
PMK No 16 thn 2016 :: Tentang Perubahan Ke Lima atas Peraturan Menteri Keuang...
PMK No 16 thn 2016 :: Tentang Perubahan Ke Lima atas Peraturan Menteri Keuang...PMK No 16 thn 2016 :: Tentang Perubahan Ke Lima atas Peraturan Menteri Keuang...
PMK No 16 thn 2016 :: Tentang Perubahan Ke Lima atas Peraturan Menteri Keuang...Roko Subagya
 
Uu p ph-001-13-uu pph 2013-00 mobile
Uu p ph-001-13-uu pph 2013-00 mobileUu p ph-001-13-uu pph 2013-00 mobile
Uu p ph-001-13-uu pph 2013-00 mobile阳 欧
 
Keberatan (Pajak)
Keberatan (Pajak)Keberatan (Pajak)
Keberatan (Pajak)Vivi Silvia
 
Mw paparan bidang d t f 17 jan
Mw paparan bidang d t f 17 janMw paparan bidang d t f 17 jan
Mw paparan bidang d t f 17 janMuktiono Waspodo
 
Makalah askeb persalinan dan bbl 2
Makalah askeb persalinan dan bbl 2Makalah askeb persalinan dan bbl 2
Makalah askeb persalinan dan bbl 2Resti Wati
 

En vedette (20)

Pemeriksaan Pajak
Pemeriksaan PajakPemeriksaan Pajak
Pemeriksaan Pajak
 
Peraturan Terkait Pemeriksaan Pajak
Peraturan Terkait Pemeriksaan PajakPeraturan Terkait Pemeriksaan Pajak
Peraturan Terkait Pemeriksaan Pajak
 
Pemeriksaan, Keberatan, dan Banding dalam Perpajakan di Indonesia
Pemeriksaan, Keberatan, dan Banding dalam Perpajakan di IndonesiaPemeriksaan, Keberatan, dan Banding dalam Perpajakan di Indonesia
Pemeriksaan, Keberatan, dan Banding dalam Perpajakan di Indonesia
 
Kel. 6 pemeriksaan pajak-2
Kel. 6 pemeriksaan pajak-2Kel. 6 pemeriksaan pajak-2
Kel. 6 pemeriksaan pajak-2
 
Analisa laporan keuangan & pemeriksaan pajak
Analisa laporan keuangan & pemeriksaan pajakAnalisa laporan keuangan & pemeriksaan pajak
Analisa laporan keuangan & pemeriksaan pajak
 
PENETAPAN PAJAK, KEBERATAN dan BANDING
PENETAPAN PAJAK, KEBERATAN dan BANDINGPENETAPAN PAJAK, KEBERATAN dan BANDING
PENETAPAN PAJAK, KEBERATAN dan BANDING
 
Kelompok 5 sengketa pajak
Kelompok 5 sengketa pajakKelompok 5 sengketa pajak
Kelompok 5 sengketa pajak
 
Bagian i
Bagian iBagian i
Bagian i
 
Kup penagihan
Kup penagihanKup penagihan
Kup penagihan
 
pp
pppp
pp
 
Pph 21.ppt
Pph 21.pptPph 21.ppt
Pph 21.ppt
 
PMK No 16 thn 2016 :: Tentang Perubahan Ke Lima atas Peraturan Menteri Keuang...
PMK No 16 thn 2016 :: Tentang Perubahan Ke Lima atas Peraturan Menteri Keuang...PMK No 16 thn 2016 :: Tentang Perubahan Ke Lima atas Peraturan Menteri Keuang...
PMK No 16 thn 2016 :: Tentang Perubahan Ke Lima atas Peraturan Menteri Keuang...
 
Uu p ph-001-13-uu pph 2013-00 mobile
Uu p ph-001-13-uu pph 2013-00 mobileUu p ph-001-13-uu pph 2013-00 mobile
Uu p ph-001-13-uu pph 2013-00 mobile
 
2.KUP...NPWP
2.KUP...NPWP2.KUP...NPWP
2.KUP...NPWP
 
Keberatan (Pajak)
Keberatan (Pajak)Keberatan (Pajak)
Keberatan (Pajak)
 
Mw paparan bidang d t f 17 jan
Mw paparan bidang d t f 17 janMw paparan bidang d t f 17 jan
Mw paparan bidang d t f 17 jan
 
Makalah askeb persalinan dan bbl 2
Makalah askeb persalinan dan bbl 2Makalah askeb persalinan dan bbl 2
Makalah askeb persalinan dan bbl 2
 
Session 2
Session 2Session 2
Session 2
 
Unvr lkt des_2013
Unvr lkt des_2013Unvr lkt des_2013
Unvr lkt des_2013
 
Makalah peradilan pajak
Makalah peradilan pajakMakalah peradilan pajak
Makalah peradilan pajak
 

Similaire à Standar Pemeriksaan Perpajakan

PPT Pengertian dan perbedaan Tax Review & Tax Planning.pdf
PPT Pengertian dan perbedaan Tax Review & Tax Planning.pdfPPT Pengertian dan perbedaan Tax Review & Tax Planning.pdf
PPT Pengertian dan perbedaan Tax Review & Tax Planning.pdfyansugondo1
 
Agung Firman Sampurna : Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan PDTT d...
Agung Firman Sampurna : Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan PDTT d...Agung Firman Sampurna : Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan PDTT d...
Agung Firman Sampurna : Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan PDTT d...Muhammad Sirod
 
092_Muh Azhar Zakaria_PP_Tugas 1.pdf
092_Muh Azhar Zakaria_PP_Tugas 1.pdf092_Muh Azhar Zakaria_PP_Tugas 1.pdf
092_Muh Azhar Zakaria_PP_Tugas 1.pdfazharzakaria7
 
Etika Pegawai Direktorat Jendral Pajak
Etika Pegawai Direktorat Jendral PajakEtika Pegawai Direktorat Jendral Pajak
Etika Pegawai Direktorat Jendral PajakFair Nurfachrizi
 
092_Muh Azhar Zakaria_PP_Tugas 2.pdf
092_Muh Azhar Zakaria_PP_Tugas 2.pdf092_Muh Azhar Zakaria_PP_Tugas 2.pdf
092_Muh Azhar Zakaria_PP_Tugas 2.pdfazharzakaria7
 
Pemeriksaan dan penyidikan pajak_2023.pdf
Pemeriksaan dan penyidikan pajak_2023.pdfPemeriksaan dan penyidikan pajak_2023.pdf
Pemeriksaan dan penyidikan pajak_2023.pdfRIRIRUMAIZHA
 
Yulia ramadiana, hapzi ali, sistem informasi manajemen, ut 2017
Yulia ramadiana, hapzi ali, sistem informasi manajemen, ut 2017Yulia ramadiana, hapzi ali, sistem informasi manajemen, ut 2017
Yulia ramadiana, hapzi ali, sistem informasi manajemen, ut 2017Yulia Ramadiana
 
BIMTEK BKC ILEGAL FIX Kota BDG.pptx
BIMTEK BKC ILEGAL FIX Kota BDG.pptxBIMTEK BKC ILEGAL FIX Kota BDG.pptx
BIMTEK BKC ILEGAL FIX Kota BDG.pptxRezkyPrayudi1
 
Tax Planning atas Pemeriksaan, Penyidikan, Imbalan Bunga, dan Restitusi Pajak
Tax Planning atas Pemeriksaan, Penyidikan, Imbalan Bunga, dan Restitusi PajakTax Planning atas Pemeriksaan, Penyidikan, Imbalan Bunga, dan Restitusi Pajak
Tax Planning atas Pemeriksaan, Penyidikan, Imbalan Bunga, dan Restitusi Pajakalvyna
 
Tugas Tutorial 3 Hukum Pajak Sengketa Pajak mekanisme pemeriksaa pajak fisku...
Tugas Tutorial  3 Hukum Pajak Sengketa Pajak mekanisme pemeriksaa pajak fisku...Tugas Tutorial  3 Hukum Pajak Sengketa Pajak mekanisme pemeriksaa pajak fisku...
Tugas Tutorial 3 Hukum Pajak Sengketa Pajak mekanisme pemeriksaa pajak fisku...Indra Sofian
 
Buku kup edit 04112013 upload
Buku kup edit 04112013 uploadBuku kup edit 04112013 upload
Buku kup edit 04112013 uploadalverawaty
 
Risiko dan Penemuan Audit Dalam Perolehan
Risiko dan Penemuan Audit Dalam Perolehan Risiko dan Penemuan Audit Dalam Perolehan
Risiko dan Penemuan Audit Dalam Perolehan hambaly ahmad
 
PER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan
PER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT TahunanPER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan
PER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT TahunanRoko Subagya
 

Similaire à Standar Pemeriksaan Perpajakan (20)

Pemeriksaan-Pajak.pptx
Pemeriksaan-Pajak.pptxPemeriksaan-Pajak.pptx
Pemeriksaan-Pajak.pptx
 
Penyidikan pajak
Penyidikan pajakPenyidikan pajak
Penyidikan pajak
 
PPT Pengertian dan perbedaan Tax Review & Tax Planning.pdf
PPT Pengertian dan perbedaan Tax Review & Tax Planning.pdfPPT Pengertian dan perbedaan Tax Review & Tax Planning.pdf
PPT Pengertian dan perbedaan Tax Review & Tax Planning.pdf
 
Agung Firman Sampurna : Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan PDTT d...
Agung Firman Sampurna : Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan PDTT d...Agung Firman Sampurna : Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan PDTT d...
Agung Firman Sampurna : Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan PDTT d...
 
Pedoman audit bendahara edisi i 2018 Rakornas 28092018
Pedoman audit bendahara edisi i 2018 Rakornas 28092018Pedoman audit bendahara edisi i 2018 Rakornas 28092018
Pedoman audit bendahara edisi i 2018 Rakornas 28092018
 
Kode etik konsultan pajak
Kode etik konsultan pajakKode etik konsultan pajak
Kode etik konsultan pajak
 
092_Muh Azhar Zakaria_PP_Tugas 1.pdf
092_Muh Azhar Zakaria_PP_Tugas 1.pdf092_Muh Azhar Zakaria_PP_Tugas 1.pdf
092_Muh Azhar Zakaria_PP_Tugas 1.pdf
 
Etika Pegawai Direktorat Jendral Pajak
Etika Pegawai Direktorat Jendral PajakEtika Pegawai Direktorat Jendral Pajak
Etika Pegawai Direktorat Jendral Pajak
 
092_Muh Azhar Zakaria_PP_Tugas 2.pdf
092_Muh Azhar Zakaria_PP_Tugas 2.pdf092_Muh Azhar Zakaria_PP_Tugas 2.pdf
092_Muh Azhar Zakaria_PP_Tugas 2.pdf
 
Pemeriksaan dan penyidikan pajak_2023.pdf
Pemeriksaan dan penyidikan pajak_2023.pdfPemeriksaan dan penyidikan pajak_2023.pdf
Pemeriksaan dan penyidikan pajak_2023.pdf
 
Tugas fhartika
Tugas fhartikaTugas fhartika
Tugas fhartika
 
Yulia ramadiana, hapzi ali, sistem informasi manajemen, ut 2017
Yulia ramadiana, hapzi ali, sistem informasi manajemen, ut 2017Yulia ramadiana, hapzi ali, sistem informasi manajemen, ut 2017
Yulia ramadiana, hapzi ali, sistem informasi manajemen, ut 2017
 
BIMTEK BKC ILEGAL FIX Kota BDG.pptx
BIMTEK BKC ILEGAL FIX Kota BDG.pptxBIMTEK BKC ILEGAL FIX Kota BDG.pptx
BIMTEK BKC ILEGAL FIX Kota BDG.pptx
 
Tax Planning atas Pemeriksaan, Penyidikan, Imbalan Bunga, dan Restitusi Pajak
Tax Planning atas Pemeriksaan, Penyidikan, Imbalan Bunga, dan Restitusi PajakTax Planning atas Pemeriksaan, Penyidikan, Imbalan Bunga, dan Restitusi Pajak
Tax Planning atas Pemeriksaan, Penyidikan, Imbalan Bunga, dan Restitusi Pajak
 
Tugas Tutorial 3 Hukum Pajak Sengketa Pajak mekanisme pemeriksaa pajak fisku...
Tugas Tutorial  3 Hukum Pajak Sengketa Pajak mekanisme pemeriksaa pajak fisku...Tugas Tutorial  3 Hukum Pajak Sengketa Pajak mekanisme pemeriksaa pajak fisku...
Tugas Tutorial 3 Hukum Pajak Sengketa Pajak mekanisme pemeriksaa pajak fisku...
 
Buku kup edit 04112013 upload
Buku kup edit 04112013 uploadBuku kup edit 04112013 upload
Buku kup edit 04112013 upload
 
Risiko dan Penemuan Audit Dalam Perolehan
Risiko dan Penemuan Audit Dalam Perolehan Risiko dan Penemuan Audit Dalam Perolehan
Risiko dan Penemuan Audit Dalam Perolehan
 
Pertemuan 3 2
Pertemuan 3 2Pertemuan 3 2
Pertemuan 3 2
 
ppt metlit desmita
ppt metlit desmitappt metlit desmita
ppt metlit desmita
 
PER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan
PER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT TahunanPER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan
PER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan
 

Dernier

SIKLUS Akuntansi Perusahaan Dagang (1).ppt
SIKLUS Akuntansi Perusahaan Dagang (1).pptSIKLUS Akuntansi Perusahaan Dagang (1).ppt
SIKLUS Akuntansi Perusahaan Dagang (1).pptDenzbaguseNugroho
 
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.pptkonsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.pptAchmadHasanHafidzi
 
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptxBAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptxTheresiaSimamora1
 
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIAKONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIAAchmadHasanHafidzi
 
Arah Kebijakan IKPA tahun 2023 fokus tentang capaian output
Arah Kebijakan IKPA tahun 2023  fokus tentang capaian outputArah Kebijakan IKPA tahun 2023  fokus tentang capaian output
Arah Kebijakan IKPA tahun 2023 fokus tentang capaian outputjafarismail7
 
MATERI PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN.pptx
MATERI PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN.pptxMATERI PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN.pptx
MATERI PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN.pptxDenzbaguseNugroho
 
power point tentang koperasi simpan pinjam di indonesia
power point tentang koperasi simpan pinjam di indonesiapower point tentang koperasi simpan pinjam di indonesia
power point tentang koperasi simpan pinjam di indonesiaMukhamadMuslim
 
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptxPPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptximamfadilah24062003
 
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptx
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptxV5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptx
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptxBayuUtaminingtyas
 
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahKeseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYAKREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYARirilMardiana
 
Menganalisis Pasar Konsumen dan Pasar Bisnis
Menganalisis Pasar Konsumen dan Pasar BisnisMenganalisis Pasar Konsumen dan Pasar Bisnis
Menganalisis Pasar Konsumen dan Pasar BisnisGallynDityaManggala
 
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.pptKonsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.pptAchmadHasanHafidzi
 
warrant adalah salah satu instrument pasar modal
warrant adalah salah satu instrument pasar modalwarrant adalah salah satu instrument pasar modal
warrant adalah salah satu instrument pasar modalmohtamrin
 
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.pptsantikalakita
 
MENCIPTAKAN HUBUNGAN DAN NILAI PELANGGAN
MENCIPTAKAN HUBUNGAN DAN NILAI PELANGGANMENCIPTAKAN HUBUNGAN DAN NILAI PELANGGAN
MENCIPTAKAN HUBUNGAN DAN NILAI PELANGGANGallynDityaManggala
 

Dernier (17)

SIKLUS Akuntansi Perusahaan Dagang (1).ppt
SIKLUS Akuntansi Perusahaan Dagang (1).pptSIKLUS Akuntansi Perusahaan Dagang (1).ppt
SIKLUS Akuntansi Perusahaan Dagang (1).ppt
 
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.pptkonsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
konsep akuntansi biaya, perilaku biaya.ppt
 
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptxBAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
 
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIAKONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
KONSEP & SISTEM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA
 
Arah Kebijakan IKPA tahun 2023 fokus tentang capaian output
Arah Kebijakan IKPA tahun 2023  fokus tentang capaian outputArah Kebijakan IKPA tahun 2023  fokus tentang capaian output
Arah Kebijakan IKPA tahun 2023 fokus tentang capaian output
 
MATERI PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN.pptx
MATERI PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN.pptxMATERI PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN.pptx
MATERI PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN.pptx
 
power point tentang koperasi simpan pinjam di indonesia
power point tentang koperasi simpan pinjam di indonesiapower point tentang koperasi simpan pinjam di indonesia
power point tentang koperasi simpan pinjam di indonesia
 
ANALISIS SENSITIVITAS METODE GRAFIK.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS METODE GRAFIK.pptxANALISIS SENSITIVITAS METODE GRAFIK.pptx
ANALISIS SENSITIVITAS METODE GRAFIK.pptx
 
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptxPPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
PPT KEGIATAN MENGOLAKASIAN DANA SUKU BUNGA KLP 4.pptx
 
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptx
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptxV5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptx
V5_Petunjuk teknis Pengisian Usulan Alat Kesehatan melalui aplikasi.pptx
 
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintahKeseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
Keseimbangan perekonomian tigas termasuk peran pemerintah
 
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYAKREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
KREDIT PERBANKAN JENIS DAN RUANG LINGKUPNYA
 
Menganalisis Pasar Konsumen dan Pasar Bisnis
Menganalisis Pasar Konsumen dan Pasar BisnisMenganalisis Pasar Konsumen dan Pasar Bisnis
Menganalisis Pasar Konsumen dan Pasar Bisnis
 
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.pptKonsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
Konsep Dasar Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.ppt
 
warrant adalah salah satu instrument pasar modal
warrant adalah salah satu instrument pasar modalwarrant adalah salah satu instrument pasar modal
warrant adalah salah satu instrument pasar modal
 
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
11.-SUPERVISI-DALAM-MANAJEMEN-KEPERAWATAN.ppt
 
MENCIPTAKAN HUBUNGAN DAN NILAI PELANGGAN
MENCIPTAKAN HUBUNGAN DAN NILAI PELANGGANMENCIPTAKAN HUBUNGAN DAN NILAI PELANGGAN
MENCIPTAKAN HUBUNGAN DAN NILAI PELANGGAN
 

Standar Pemeriksaan Perpajakan

  • 1. PERSIAPAN PEMERIKSAAN DIKLAT FUNGSIONAL PEMERIKSA DASAR ANGKATAN VI Pusdiklat Pajak 2-13 September 2013
  • 3. Kewenangan Pemeriksaan  Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan. Ps. 29 ayat (1) UU KUP
  • 4. Tata Cara Pemeriksaan  Tata cara pemeriksaan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.  Diatur dengan PMK No. 17/PMK.03/2013 tgl 7 Januari 2013 Ps. 31 ayat (1) UU KUP
  • 5. Pemerik saan Tata Cara Pemeriksaan PMK No. 17/PMK.03/2012 Standar Pemerik saan Pedoman Kebija- kan Pemerik- saan KKP LHP PP 74/2011 Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Peraturan Terkait Pemeriksaan Hub Istimewa SE–08/PJ/2012 PER-23/PJ/2013 SE-28/PJ/2013 Audit PlanSE-126/PJ/2010 Audit ProgramSE-04/PJ/2012 Metode & TeknikPER-04/PJ/2012 SE–09/PJ/2012 PER–22/PJ/2013 SE–26/PJ/2013WP GrupJuknis
  • 6. 1 2 menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan. dan/ atau Pemeriksaanadalah serangkaian kegiatan: menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan. Ps. 1 angka 25 UU KUP
  • 7. Pemeriksaan Harus Sesuai Standar Pemeriksaan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan standar Pemeriksaan. (Ps 6(1) PMK-17/PMK.03/2013) Pemeriksaan untuk tujuan lain, harus dilaksanakan sesuai dengan standar Pemeriksaan. (Ps . 72(1) PMK-17/PMK.03/2013) Standar Pemeriksaan diatur dengan PER-23/PJ/2013
  • 9. dilakukan di tempat kedudukan, tempat usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal WP, atau tempat lain yang ditentukan oleh Dirjen Pajak All Taxes Kriteria Pemeriksaan dilakukan di kantor DJP dilakukan sehubungan dengan pemenuhan hak dan/atau pelaksanaan kewajiban perpajakan atau diwajibkan oleh KUP dilakukan terhadap WP berdasarkan hasil analisis risiko (komputerisasi/manual) yg menunjukkan indikasi ketidakpatuhan Jenis Pemeriksaan
  • 10. Kriteria Pemeriksaan Kriteria Pemeriksaan Pemeriksaan Rutin Pemeriksaan Khusus (Risk Based Audit) Botom Up (Dari KPP Ke Kanwil) Top Down (Dari KPDJP/Kanwil Ke KPP)
  • 11. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Jenis Pajak : satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak Masa/Tahun Pajak : satu atau beberapa Masa Pajak, BagianTahun Pajak atauTahun Pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan
  • 12. Kriteria Pemeriksaan Pemeriksaan Menguji kepatuhan Harus dilakukan Dapat dilakukan WP mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (Pasal 17B UU KUP) SPT LB selain Pasal 17B UU KUP SPT Rugi; Tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT melampaui jangka waktu dalam Surat Teguran yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya; Wajib Pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko WP telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak a b c d e f g
  • 13. Jenis Pemeriksaan Pemeriksaan Restitusi Pasal 17B UU KUP Pemeriksaan Selain Pasal 17B UU KUP Pemeriksaan Lapangan Pemeriksaan Kantor Pemeriksaan Lapangan Pemeriksaan Kantor Pemeriksaan Rutin Pemeriksaan Khusus Pemeriksaan Rutin Pemeriksaan Lapangan PENENTUAN JENIS PEMERIKSAANNYA DIATUR OLEH DIREKTUR JENDERAL PAJAK f ga b c d e
  • 14. Dilakukan dengan pemeriksaan kantor dalam hal: Laporan Keuangan Wajib Pajak untuk Tahun Pajak yang diperiksa diaudit oleh akuntan publik atau laporan keuangan salah satu Tahun Pajak dari 2 (dua) Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak yang diperiksa telah diaudit oleh akuntan publik, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian Wajib Pajak tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, penyidikan atau penuntutan tindak pidana perpajakan, dan/atau Wajib Pajak dalam 5 (lima) tahun terakhir tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Pemeriksaan Restitusi Pasal 17B UU KUP 1 2
  • 15. Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan Pemeriksaan.
  • 16. Pemeriksaan Tujuan Lain 1. pemberian NPWP secara jabatan selain verifikasi; 2. penghapusan NPWP selain verifikasi; 3. pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak selain verifikasi; 4. Wajib Pajak mengajukan keberatan; 5. pengumpulan bahan guna menyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto; 6. pencocokan data dan/atau alat keterangan; 7. penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil; 8. penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN; 9. pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak; 10.penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan; 11.memenuhi permintaan informasi dari negara mitra P3B
  • 17. Standar Pemeriksaan Standar Pemeriksaan digunakan sebagai ukuran mutu Pemeriksaan yang diatur oleh Direktur Jenderal Pajak yang merupakan capaian minimum yang harus dicapai Pemeriksa dalam melaksanakan Pemeriksaan
  • 18. Tujuan Dibuat Standar Pemeriksaan Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pemeriksaan Keseragaman, ketertiban dan pertanggung-jawaban dalam pelaksanaan pemeriksaan PRODUKTIVITAS
  • 19.
  • 20. Standar Umum Standar Pelaporan Standar Pelaksanaan a. Telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak, b. Menggunakan keterampilannya secara cermat dan seksama; c. Jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela, mengutamakan kepentingan negara; d. Taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan
  • 21. Telah mendapat diklat teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak 1) Persyaratan ini merupakan syarat kompetensi untuk dapat menjadi seorang Pemeriksa Pajak, baik sebagai individu maupun sebagai tim Pemeriksa Pajak (kompetensi kolektif). 2) Pemeriksa Pajak harus memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai di bidang perpajakan, akuntansi, dan Pemeriksaan. 3) Pemeriksa Pajak diharuskan memiliki pengetahuan umum tentang lingkungan dan proses bisnis Wajib Pajak, termasuk di antaranya adalah kemampuan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. 4) Pemeriksa Pajak harus memiliki keterampilan berkomunikasi secara jelas dan efektif, baik secara lisan maupun tulisan. 5) Pemeriksa Pajak harus memelihara dan meningkatkan keahlian dan kompetensinya melalui pendidikan berkelanjutan. Pendidikan dimaksud dapat berupa diklat-diklat, kursus singkat, maupun seminar, baik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, maupun oleh instansi lainnya, di dalam maupun di luar negeri.
  • 22. Menggunakan keterampilannya secara cermat dan seksama 1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan dan penyusunan LHP, Pemeriksa Pajak harus menggunakan keterampilannya secara profesional, cermat dan seksama, objektif, dan independen, serta selalu menjaga integritas. 2) Pemeriksa Pajak dianggap telah menggunakan keterampilannya secara cermat dan seksama apabila dalam melaksanakan Pemeriksaan didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan.
  • 23. Jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara … (1) 1) Pemeriksa Pajak dituntut untuk selalu jujur dan bersih dari tindakan tercela serta mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. 2) Pemeriksa Pajak harus tunduk pada kode etik yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 3) Dalam semua hal yang berkaitan dengan Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak harus bersikap independen, yaitu tidak mudah dipengaruhi oleh keadaan, kondisi, perbuatan dan/atau Wajib Pajak yang diperiksanya.
  • 24. Jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara … (1) Gangguan independensi yang dapat dialami oleh Pemeriksa Pajak selama Pemeriksaan meliputi hal-hal berikut: a) memiliki hubungan pertalian darah ke atas, ke bawah, atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan Wajib Pajak; b) memiliki kepentingan keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Wajib Pajak; c) pernah bekerja atau memberikan jasa di bidang yang berhubungan dengan masalah perpajakan, akuntansi, ataupun keuangan kepada Wajib Pajak dalamkurun waktu 2 (dua) tahun terakhir; d) memiliki teman dekat/keluarga yang dapat berposisi sebagai wakil Wajib Pajak yang diperiksa; atau e) keadaan, kondisi, dan perbuatan tertentu lainnya yang menurut pertimbangan Pemeriksa Pajak dapat mengganggu independensi. 4) Dalam hal Pemeriksa Pajak mengalami gangguan independensi maka Pemeriksa Pajak harus memberitahukan kepada Kepala UP2 tentang adanya gangguan independensi tersebut untuk diambil tindakan untuk mengatasi gangguan independensi tersebut.
  • 25. Standar Pelaksanaan Standar Pelaporan Standar Umum a) persiapan yang baik, sesuai dg tujuan Pemeriksaan b) Pemeriksaan dilaksanakan dengan melakukan pengujian berdasarkan metode dan teknik Pemeriksaan sesuai dengan program Pemeriksaan (audit program) yang telah disusun c) temuan Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan perUU perpajakan; d) dilakukan oleh suatu tim Pemeriksa Pajak yang terdiri dari seorang supervisor, seorang ketua tim, dan seorang atau lebih anggota tim, dan dalam keadaan tertentu ketua tim dapat merangkap sebagai anggota tim. e) dapat dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu, baik yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak, maupun yang berasal dari instansi di luar Direktorat Jenderal Pajak yang telah ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, sebagai tenaga ahli f) dapat dilakukan secara bersama-sama dengan tim pemeriksa dari instansi lain g) dapat dilaksanakan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau atau tempat lain yang dianggap perlu oleh Pemeriksa Pajak h) dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja i) pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan;
  • 26. Standar Pelaporan Standar Pelaksanaan Standar Umum a) LHP disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, memuat simpulan Pemeriksa Pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan Pemeriksaan. b) Laporan Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan antara lain mengenai : 1. Penugasan Pemeriksaan; 2. Identitas Wajib Pajak; 3. Pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak; 4. Pemenuhan kewajiban perpajakan; 5. Data/informasi yang tersedia; 6. Buku dan dokumen yang dipinjam; 7. Materi yang diperiksa; 8. Uraian hasil Pemeriksaan; 9. Ikhtisar hasil Pemeriksaan; 10. Penghitungan pajak terutang; 11. Simpulan dan usul Pemeriksa Pajak.
  • 27. Direktorat P2 UP2 Lokasi UP2 Domisili Dapat melakukan Pemeriksaan atas satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan Dapat melakukan Pemeriksaan atas satu atau beberapa jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa Masa Pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan Penugasan dapat berdasarkan permintaan Kepala KPP SuratTugas Melakukan pemeriksaan di KPP Fungsional Pemeriksa di Kanwil Kepala Kanwil KPP
  • 28. Kelompok Fungsional di Kanwil DJP KPP A KPP B KPP C UP2 dan administrasi Pemeriksaan di KPP Fungsional Pemeriksa tetap bekerja di Kanwil DJP Satu Tim Pemeriksa hanya dapat ditugaskan di satu KPP Surat Tugas Pelaksanaan Pemeriksaan Surat Tugas Pelaksanaan Pemeriksaan Surat Tugas Pelaksanaan Pemeriksaan
  • 29. Tugas Tim Pemeriksa berdasarkan Per-9/PJ/2010 AnggotaTim • Menyiapkan sarana pemeriksaan • Mengumpulkan dan mempelajari data Melaksanakan pemeriksaan sesuai rencana dan program KetuaTim • Mengumpulkan dan mempelajari data • Membantu Supervisor menyusun Program Pemeriksaan • Mengarahkan dan mengkoordinasikan • Melaksanakan pemeriksaan sesuai rencana dan program • Usul perubahan rencana • Membimbing Supervisor • Mempelajari berkas • Identifikasi masalah • Menyusun Rencana Pemeriksaan dan perubahannya • Penyusunan Program Pemeriksaan • Melakukan pengendalian dan pengawasan • Memberikan bimbingan
  • 31. TAHAP PEMERIKSAAN PAJAK Pelaporan Persiapan pemeriksaan Pelaksanaan Teknik & Metode is here, here and here! Menghasilkan Audit Plan & Audit Program Mempengaruhi tingkat keberhasilan (efisien dan efektif)
  • 32. PERSIAPAN YANG BAIK = 50 % PEKERJAAN SELESAI
  • 33. Pengertian Persiapan Pemeriksaan Serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa, sebelum melaksanakan tindakan pemeriksaan, agar tujuan pemeriksaan dapat tercapai dengan cara yang efisien dan efektif.
  • 34. Tujuan Persiapan Pemeriksaan  memperoleh gambaran umum mengenai Wajib Pajak yang akan diperiksa, menyusun rencana pemeriksaan dan program pemeriksaan agar pelaksanaan pemeriksaan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.
  • 35. Kegiatan-Kegiatan Tahap Persiapan Pemeriksaan PER-23/PJ/2013: 1. Mengumpulkan dan mempelajari data WP: a. Mempelajari profil WP, b. Menganalisis data keuangan Wajib Pajak, c. Mempelajari data lain yang relevan, baik dari Direktorat Jenderal Pajak maupun dari pihak lain. 2. Menyusun Rencana Pemeriksaan (Audit Plan), 3. Menyusun Program Pemeriksaan (Audit Program), 4. Menyiapkan sarana pemeriksaan.
  • 36. SP2 Kapan Dilakukan Persiapan Pemeriksaan Pajak ? SP2 & SPPL/ SPDRPK diterima pemeriksa Pemberita- huan PL/ Panggilan PK ND ND untuk menyusun Audit Plan diterima Supervisor KKP : Identifikasi Masalah Audit Plan Audit Program Menyiapkan sarana dan prasarana pemeriksaan
  • 37. Mengumpulkan dan Mempelajari Data WP Kegiatan : Mengumpulkan dan mempelajari :  Data internal : Berkas dari seksi terkait, Sistem Adm/ Informasi DJP (SIDJP, APPROWEB dll)  Data eksternal : Media masa, Internet, Bursa, dll Tujuan: Mendapatkan seluruh data dan informasi WP yang diperlukan dalam melakukan pemeriksaan
  • 38. Berkas dari Seksi-seksi Terkait Kepala UP2 via Kasi RiKI Sie Pelayanan • Berkas Induk • SPT + SSP Sie PDI • Berkas data • Data MPN • E-SPT Sie Penagihan • Ketetapan pajak • Tungakan pajak SieWaskon • ProfileWP • Analisis Resiko • Info terkini Sie RiKI • KKP & LHP sebelumnya Super visor Dirinci dalam Daftar Berkas WP yang Dipinjamkan Dalam Rangka Pemeriksaan sebagai Lampiran Nota Dinas Kepala UP2 (Lampran II SE-126/PJ/2010)
  • 39. Mempelajari Profil WP (Tax Payer Profile) Kegiatan :  Meminjam profil WP dari Seksi Waskon/ AR ybs.  Mempelajari profil WP.  Meminta penjelasan dari AR ybs. Tujuan : Mendapatkan gambaran umum kondisi terkini WP.
  • 40. Analisis Data Keuangan Wajib Pajak dan Data Lain yang Relevan Tujuan : Mengidentifikasi pos-pos yang memerlukan perhatian khusus/membuat identifikasi masalah yang berguna untuk menentukan cakupan pemeriksaan (audit scope)/pos-pos yang akan diperiksa. Analisis kuantitatif :  Membuat LK komparatif  Analisis perubahan perkiraan yang cukup material  Analisis rasio Analisis kualitatif :  Memperhatikan perkiraan tertentu yang tidak sesuai dgn kegiatan usaha WP  Mempelajari dan mencatat masalah dan temuan LHP terdahulu  Mempelajari dan mencatat masalah yang ditemukan dalam LK audited (Audit Report)  Mempelajari riwayat keberatan/ban- ding/PK  Mencatat hal-hal penting lainnya
  • 41. Analisis Laporan Keuangan dan Analisis SPT  Analisis Komparatif  Analisis Rasio  Analisis Perbandingan dengan industri sejenis/benchmark  Analisis Tax Treatment  Analisis Ekualisasi  Analisis lainnya (mis: analisis keterkaitan antara alat keterangan, analisis risiko, hasil analisis dan pengembangan IDLP dan/atau data/informasi lainnya)
  • 42. PT XYZ Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Komparatif Per 31 Desember 2012 dan 2011 Uraian 31 Des 2012 31 Des 2011 Naik (Turun) (Nama Akun) Rp % dr TA Rp % drTA Rp % Aktiva - Total Aktiva Kewajiban dan Ekuitas Kewajiban - Total Kewajiban Ekuitas - Total Ekuitas Total Kewajiban dan Eku
  • 43. PT XYZ Laporan Laba Rugi Komparatif Tahun 2012 dan 2011 Uraian Tahun 2012 Tahun 2011 Naik (Turun) (Nama Akun) Rp % dr Pj Rp % dr Pj Rp % Penjualan (Pj) Beban Pokok Penjualan Laba Kotor Beban Usaha Beban Umum & Adm Beban Pemasaran Jumlah Beban Usaha Laba Usaha Pendapatan (Beban) LU Laba sebelum PPh PPh Laba setelah PPh
  • 44. Analisis Laporan Keuangan Komparatif Disebut juga Analisis Horisontal atau Analisis Dinamis. yaitu membandingkan pos-pos laporan keuangan untuk dua periode atau lebih. Teknik yang biasa digunakan adalah analisis perubahan dari tahun ke tahun dan/atau analisis trend angka indeks.
  • 45. Metode Analisis Laporan Keuangan Komparatif Membandingkan nilai-nilai absolut (Rp):  Kenaikan dan penurunan dalam Rupiah.  Kenaikan dan penurunan dalam persentase. Membandingkan rasio-rasio tertentu, mis: Gross Profit Nargin, Net Profit Margin, dll. Melihat trend nilai-nilai absolut (Rp) atau rasio-rasio tertentu bila (bila datanya 3 periode atau lebih)
  • 46. Rupiah Change: Analysis Period Amount Base Period Amount Rupiah Change = – Percentage Change: Rupiah Change Base Period Amount Percent Change = ÷ Dollar and Percentage Changes
  • 47. Clover, Inc. Comparative Balance Sheets December 31, 2007 2006 Dollar Change Percent Change* Assets Current assets: Cash and equivalents 12,000$ 23,500$ ? ? Accounts receivable, net 60,000 40,000 Inventory 80,000 100,000 Prepaid expenses 3,000 1,200 Total current assets 155,000$ 164,700$ Property and equipment: Land 40,000 40,000 Buildings and equipment, net 120,000 85,000 Total property and equipment 160,000$ 125,000$ Total assets 315,000$ 289,700$ * Percent rounded to one decimal point.
  • 48. Clover, Inc. Comparative Balance Sheets December 31, 2007 2006 Dollar Change Percent Change* Assets Current assets: Cash and equivalents 12,000$ 23,500$ (11,500)$ ? Accounts receivable, net 60,000 40,000 Inventory 80,000 100,000 Prepaid expenses 3,000 1,200 Total current assets 155,000$ 164,700$ Property and equipment: Land 40,000 40,000 Buildings and equipment, net 120,000 85,000 Total property and equipment 160,000$ 125,000$ Total assets 315,000$ 289,700$ * Percent rounded to one decimal point. $12,000 – $23,500 = $(11,500)
  • 49. Clover, Inc. Comparative Balance Sheets December 31, 2007 2006 Dollar Change Percent Change* Assets Current assets: Cash and equivalents 12,000$ 23,500$ (11,500)$ -48.9% Accounts receivable, net 60,000 40,000 Inventory 80,000 100,000 Prepaid expenses 3,000 1,200 Total current assets 155,000$ 164,700$ Property and equipment: Land 40,000 40,000 Buildings and equipment, net 120,000 85,000 Total property and equipment 160,000$ 125,000$ Total assets 315,000$ 289,700$ * Percent rounded to one decimal point. ($11,500 ÷ $23,500) × 100% = 48.94% Complete the analysis for the other assets.
  • 50. Clover, Inc. Comparative Balance Sheets December 31, 2007 2006 Dollar Change Percent Change* Assets Current assets: Cash and equivalents 12,000$ 23,500$ (11,500)$ -48.9% Accounts receivable, net 60,000 40,000 20,000 50.0% Inventory 80,000 100,000 (20,000) -20.0% Prepaid expenses 3,000 1,200 1,800 150.0% Total current assets 155,000$ 164,700$ (9,700) -5.9% Property and equipment: Land 40,000 40,000 - 0.0% Buildings and equipment, net 120,000 85,000 35,000 41.2% Total property and equipment 160,000$ 125,000$ 35,000 28.0% Total assets 315,000$ 289,700$ 25,300$ 8.7% * Percent rounded to one decimal point.
  • 51. Trend Percentages Analysis Period Amount Base Period Amount 100%= × Trend Percentages
  • 52. 2003 is the base period so its amounts will equal 100%. Berry Products Income Information For the Years Ended December 31, Item 2007 2006 2005 2004 2003 Revenues 400,000$ 355,000$ 320,000$ 290,000$ 275,000$ Cost of sales 285,000 250,000 225,000 198,000 190,000 Gross profit 115,000 105,000 95,000 92,000 85,000 Item 2007 2006 2005 2004 2003 Revenues 145% 129% 116% 105% 100% Cost of sales 150% 132% 118% 104% 100% Gross profit 135% 124% 112% 108% 100% (290,000  275,000)  100% = 105% (198,000  190,000)  100% = 104% (92,000  85,000)  100% = 108% Trend Percentages
  • 53. Analisis Laporan Keuangan Vertikal Disebut juga Analisis Common Size, Component Percentages atau Analisis Statis. yaitu menganalisis laporan keuangan untuk satu periode dengan cara membandingkan pos yang satu dengan pos lainnya dalam laporan keuangan tersebut.
  • 54. Metode Analisis Laporan Keuangan Vertikal Dilakukan dengan cara: Menyatakan tiap-tiap akun yang ada pada Laporan Laba Rugi menjadi persentase dari penjualan (akun penjualan dinyatakan sebagai 100%) Menyatakan tiap-tiap akun yang ada pada Neraca menjadi persentase dariTotal Aktiva (Total Aktiva dinyatakan sebagai 100%) dan Liabilitas+Ekuitas (Liabilitas dan Ekuitas dinyatakan sebagai 100%) • Dinyatakan dalam persentase dari total.
  • 55. Component Percentage 100%Analysis Amount Base Amount = × Financial Statement Base Amount Balance Sheet Total Assets Income Statement Revenues Component Percentages
  • 56. Clover, inc. Comparative Balance Sheets December 31, Common-size Percents* 2007 2006 2007 2006 Assets Current assets: Cash and equivalents 12,000$ 23,500$ 3.8% 8.1% Accounts receivable, net 60,000 40,000 Inventory 80,000 100,000 Prepaid expenses 3,000 1,200 Total current assets 155,000$ 164,700$ Property and equipment: Land 40,000 40,000 Buildings and equipment, net 120,000 85,000 Total property and equipment 160,000$ 125,000$ Total assets 315,000$ 289,700$ 100.0% 100.0% * Percent rounded to first decimal point. Complete the common-size analysis for the other assets. ($12,000 ÷ $315,000) × 100% = 3.8% ($23,500 ÷ $289,700) × 100% = 8.1%
  • 57. Clover, Inc. Comparative Balance Sheets December 31, Common-size Percents* 2007 2006 2007 2006 Assets Current assets: Cash and equivalents 12,000$ 23,500$ 3.8% 8.1% Accounts receivable, net 60,000 40,000 19.0% 13.8% Inventory 80,000 100,000 25.4% 34.6% Prepaid expenses 3,000 1,200 1.0% 0.4% Total current assets 155,000$ 164,700$ 49.2% 56.9% Property and equipment: Land 40,000 40,000 12.7% 13.8% Buildings and equipment, net 120,000 85,000 38.1% 29.3% Total property and equipment 160,000$ 125,000$ 50.8% 43.1% Total assets 315,000$ 289,700$ 100.0% 100.0% * Percent rounded to first decimal point.
  • 58. Clover, Inc. Comparative Balance Sheets December 31, Common-size Percents* 2007 2006 2007 2006 Liabilities and Shareholders' Equity Current liabilities: Accounts payable 67,000$ 44,000$ 21.3% 15.2% Notes payable 3,000 6,000 1.0% 2.1% Total current liabilities 70,000$ 50,000$ 22.3% 17.3% Long-term liabilities: Bonds payable, 8% 75,000 80,000 23.8% 27.6% Total liabilities 145,000$ 130,000$ 46.1% 44.9% Shareholders' equity: Preferred stock 20,000 20,000 6.3% 6.9% Common stock 60,000 60,000 19.0% 20.7% Additional paid-in capital 10,000 10,000 3.2% 3.5% Total paid-in capital 90,000$ 90,000$ 28.5% 31.1% Retained earnings 80,000 69,700 25.4% 24.0% Total shareholders' equity 170,000$ 159,700$ 53.9% 55.1% Total liabilities and shareholders' equity 315,000$ 289,700$ 100.0% 100.0% * Percent rounded to first decimal point.
  • 59. Clover, Inc. Comparative Income Statements For the Years Ended December 31, Common-size Percents* 2007 2006 2007 2006 Revenues 520,000$ 480,000$ 100.0% 100.0% Costs and expenses: Cost of sales 360,000 315,000 69.2% 65.6% Selling and admin. 128,600 126,000 24.7% 26.3% Interest expense 6,400 7,000 1.2% 1.5% Income before taxes 25,000$ 32,000$ 4.8% 6.7% Income taxes (30%) 7,500 9,600 1.4% 2.0% Net income 17,500$ 22,400$ 3.4% 4.7% Net income per share 0.79$ 1.01$ Avg. # common shares 22,200 22,200 * Rounded to first decimal point.
  • 60. Komparatif sederhana Pos 2008 2007 Up(Down) Kasdansetara 1,750 1,100 650 Piutangusaha 8,760 9,030 (270) Persediaan 7,820 7,630 190 Minim informasi
  • 61. Komparatif informatifPos 2008 2007 Up (Down) Kas dan setara Tunai 90 110 (20) Bank 900 230 670 Deposito 760 760 - Sub 1,750 1,100 650 Piutang usaha PT A 2,200 1,900 300 PT B 1,800 2,300 (500) PT C 4,000 4,000 - Lain 760 830 (70) Sub 8,760 9,030 (270) Persediaan Bahan baku 4,000 3,800 200 Bahan pendukung 1,100 920 180 Suku cadang 420 380 40 Barang jadi 2,100 2,300 (200) Barang dlm perjalanan 200 230 (30) Sub 7,820 7,630 190 Lebih informatif
  • 62. Identifikasi Masalah dan Cakupan Pemeriksaan Tujuan : Menentukan pos-pos SPT dan turunannya yang akan diperiksa Identifikasi Masalah dibuat berdasarkan hasil analisis data keuangan Wajib Pajak dan data lainnya. Pos-pos yang akan diperiksa
  • 63. Memuat : a. Identitas WP b. Identitas Tim Pemeriksa Pajak dan Beban Tim Pemeriksa c. Uraian rencana pemeriksaan: 1) Kriteria pemeriksaan 2) Jenis pemeriksaan 3) Ruang lingkup pemeriksaan 4) Identifikasi masalah (resume KKP Identifikasi) 5) Tanggal selesai pemeriksaan 6) Tanggal jatuh tempo penyelesaian Restitusi (Pem SPT LB ) 7) Tenaga ahli yang dibutuhkan 8) Sarana pendukung yang diperlukan 9) Pos-pos SPT yang akan diperiksa 10) Lokasi/Cabang WP yang akan dimintakan pemeriksaan lokasi
  • 64. Program Pernyataan pilihan Metode Pemeriksaan, Teknik Pemeriksaan dan Prosedur Pemeriksaan yang akan dilaksanakan oleh Pemeriksa Pajak dalam melakukan pemeriksaan sesuai dengan Rencana Pemeriksaan Metode Teknik dan Prosedur Pemeriksaan yang dilakukan terhadap buku, catatan, dan dokumen serta data, informasi, dan keterangan lain, yang terdiri atas Metode Langsung dan Metode Tidak Langsung Teknik Cara-cara pengumpulan bukti, pengujian, dan/atau pembuktian yang dikembangkan oleh Pemeriksa Pajak untuk meyakini kebenaran pos-pos yang diperiksa Prosedur Serangkaian langkah dalam suatu Teknik Pemeriksaan, berupa petunjuk rinci yang biasanya tertulis dalam bentuk perintah, untuk dilakukan oleh Pemeriksa Pajak
  • 65. Program Pemeriksaan Disusun secara mandiri, objektif, profesional serta memperhatikan Rencana Pemeriksaan berisi tentang tujuan, metode, teknik, dan prosedur pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa , dan buku, catatan, dan dokumen yang diperlukan/akan dipinjam Rencana Program Pemeriksaan dan Realisasi Program Pemeriksaan Rencana program ditandatangani Kepala UP2 Dibuat oleh Supervisor dan dibantu KetuaTim
  • 66. Fungsi Audit Program SE-04/PJ/2012:  Sarana bagi Supervisor untuk pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan pemeriksaan serta memberikan bimbingan;  Petunjuk kerja bagi Tim Pemeriksa Pajak;  Sarana dan evaluasi penerapan metode, teknik dan prosedur pemeriksaan yang telah direncanakan; dan  Referensi bagi penyusunan program pemeriksaan yang akan datang.
  • 67. • Pos-pos di dalam SPT atau pos turunannya. • Pos turunan adalah komponen atau elemen yang mendukung suatu pos, termasuk akun neraca. • Pemeriksaan all taxes  setiap jenis pajak harus diperiksa. • Pemeriksaan PPh Badan/PPh Orang Pribadi  pos peredaran usaha/penghasilan bruto harus diperiksa. • Yang dipilih pos turunan dari pos peredaran usaha/penghasilan bruto. • Pengujian atas keabsahan seluruh kredit pajak tetap harus dilakukan. • Berdasarkan identifikasi masalah yang merupakan hasil analisis data keuangan dan data lainnya. • Penulisan pos-pos SPT yang akan diperiksa dengan pos turunannya dipisahkan dengan garis miring (/), contoh:  Peredaran usaha/penjualan ekspor,  Objek pph pasal 23/sewa
  • 68.