Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan bukti secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan guna menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka ketentuan perpajakan. Pemeriksaan dapat berupa menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau untuk tujuan penentuan, pencoc
3. Kewenangan Pemeriksaan
Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak
dan untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan.
Ps. 29 ayat (1) UU KUP
4. Tata Cara Pemeriksaan
Tata cara pemeriksaan diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
Diatur dengan PMK No. 17/PMK.03/2013
tgl 7 Januari 2013
Ps. 31 ayat (1) UU KUP
5. Pemerik
saan
Tata Cara
Pemeriksaan
PMK No. 17/PMK.03/2012
Standar
Pemerik
saan
Pedoman
Kebija-
kan
Pemerik-
saan
KKP
LHP
PP 74/2011 Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
Peraturan Terkait Pemeriksaan
Hub Istimewa
SE–08/PJ/2012
PER-23/PJ/2013 SE-28/PJ/2013
Audit PlanSE-126/PJ/2010
Audit ProgramSE-04/PJ/2012
Metode & TeknikPER-04/PJ/2012
SE–09/PJ/2012
PER–22/PJ/2013
SE–26/PJ/2013WP GrupJuknis
6. 1 2
menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban
perpajakan
tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan
peraturan perundang-
undangan perpajakan.
dan/
atau
Pemeriksaanadalah serangkaian kegiatan:
menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti
yang dilaksanakan secara objektif dan profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan.
Ps. 1 angka 25 UU KUP
7. Pemeriksaan Harus Sesuai Standar Pemeriksaan
Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan harus
dilaksanakan sesuai dengan standar Pemeriksaan.
(Ps 6(1) PMK-17/PMK.03/2013)
Pemeriksaan untuk tujuan lain, harus
dilaksanakan sesuai dengan standar
Pemeriksaan.
(Ps . 72(1) PMK-17/PMK.03/2013)
Standar Pemeriksaan diatur dengan PER-23/PJ/2013
9. dilakukan di tempat kedudukan,
tempat usaha atau pekerjaan bebas,
tempat tinggal WP, atau tempat lain
yang ditentukan oleh Dirjen Pajak
All
Taxes
Kriteria
Pemeriksaan
dilakukan di kantor DJP
dilakukan sehubungan dengan
pemenuhan hak dan/atau pelaksanaan
kewajiban perpajakan atau diwajibkan
oleh KUP
dilakukan terhadap WP berdasarkan
hasil analisis risiko
(komputerisasi/manual) yg
menunjukkan indikasi ketidakpatuhan
Jenis
Pemeriksaan
11. Pemeriksaan untuk
menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban
perpajakan
Jenis Pajak :
satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak
Masa/Tahun Pajak :
satu atau beberapa Masa Pajak,
BagianTahun Pajak atauTahun Pajak dalam
tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan
12. Kriteria Pemeriksaan
Pemeriksaan
Menguji
kepatuhan
Harus
dilakukan
Dapat
dilakukan
WP mengajukan permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak (Pasal 17B UU KUP)
SPT LB selain Pasal 17B UU KUP
SPT Rugi;
Tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT
melampaui jangka waktu dalam Surat Teguran yang
terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan
analisis risiko
penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi,
pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia
untuk selama-lamanya;
Wajib Pajak melakukan perubahan tahun buku atau
metode pembukuan atau karena dilakukannya
penilaian kembali aktiva tetap
Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan
yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan
berdasarkan analisis risiko
WP telah diberikan pengembalian pendahuluan
kelebihan pajak
a
b
c
d
e
f
g
13. Jenis Pemeriksaan
Pemeriksaan
Restitusi Pasal 17B UU KUP
Pemeriksaan
Selain Pasal 17B UU KUP
Pemeriksaan
Lapangan
Pemeriksaan
Kantor
Pemeriksaan
Lapangan
Pemeriksaan
Kantor
Pemeriksaan
Rutin
Pemeriksaan
Khusus
Pemeriksaan
Rutin
Pemeriksaan
Lapangan
PENENTUAN JENIS
PEMERIKSAANNYA DIATUR OLEH
DIREKTUR JENDERAL PAJAK
f ga b c d e
14. Dilakukan dengan pemeriksaan kantor dalam hal:
Laporan Keuangan Wajib Pajak untuk Tahun Pajak
yang diperiksa diaudit oleh akuntan publik atau laporan
keuangan salah satu Tahun Pajak dari 2 (dua) Tahun
Pajak sebelum Tahun Pajak yang diperiksa telah diaudit
oleh akuntan publik, dengan pendapat wajar tanpa
pengecualian
Wajib Pajak tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti
Permulaan, penyidikan atau penuntutan tindak pidana
perpajakan, dan/atau Wajib Pajak dalam 5 (lima) tahun
terakhir tidak pernah dipidana karena melakukan tindak
pidana di bidang perpajakan
Pemeriksaan Restitusi Pasal 17B UU KUP
1
2
15. Pemeriksaan untuk
tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan
peraturan perundang-
undangan perpajakan
penentuan, pencocokan, atau pengumpulan
materi yang berkaitan dengan
Pemeriksaan.
16. Pemeriksaan
Tujuan Lain
1. pemberian NPWP secara jabatan selain verifikasi;
2. penghapusan NPWP selain verifikasi;
3. pengukuhan atau pencabutan pengukuhan
Pengusaha Kena Pajak selain verifikasi;
4. Wajib Pajak mengajukan keberatan;
5. pengumpulan bahan guna menyusunan Norma
Penghitungan Penghasilan Neto;
6. pencocokan data dan/atau alat keterangan;
7. penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah
terpencil;
8. penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN;
9. pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
10.penentuan saat produksi dimulai atau
memperpanjang jangka waktu kompensasi
kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas
perpajakan;
11.memenuhi permintaan informasi dari negara mitra
P3B
17. Standar Pemeriksaan
Standar Pemeriksaan digunakan
sebagai ukuran mutu Pemeriksaan
yang diatur oleh Direktur Jenderal
Pajak yang merupakan capaian
minimum yang harus dicapai
Pemeriksa dalam melaksanakan
Pemeriksaan
20. Standar Umum
Standar
Pelaporan
Standar
Pelaksanaan
a. Telah mendapat pendidikan dan
pelatihan teknis yang cukup serta
memiliki keterampilan sebagai
Pemeriksa Pajak,
b. Menggunakan keterampilannya secara
cermat dan seksama;
c. Jujur dan bersih dari tindakan-tindakan
tercela, mengutamakan kepentingan
negara;
d. Taat terhadap berbagai ketentuan
peraturan perundang-undangan di
bidang perpajakan
21. Telah mendapat diklat teknis yang cukup serta memiliki
keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak
1) Persyaratan ini merupakan syarat kompetensi untuk dapat menjadi
seorang Pemeriksa Pajak, baik sebagai individu maupun sebagai tim
Pemeriksa Pajak (kompetensi kolektif).
2) Pemeriksa Pajak harus memiliki pengetahuan dan keahlian yang
memadai di bidang perpajakan, akuntansi, dan Pemeriksaan.
3) Pemeriksa Pajak diharuskan memiliki pengetahuan umum tentang
lingkungan dan proses bisnis Wajib Pajak, termasuk di antaranya adalah
kemampuan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku.
4) Pemeriksa Pajak harus memiliki keterampilan berkomunikasi secara jelas
dan efektif, baik secara lisan maupun tulisan.
5) Pemeriksa Pajak harus memelihara dan meningkatkan keahlian dan
kompetensinya melalui pendidikan berkelanjutan. Pendidikan dimaksud
dapat berupa diklat-diklat, kursus singkat, maupun seminar, baik yang
diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Badan Pendidikan dan
Pelatihan Keuangan, maupun oleh instansi lainnya, di dalam maupun di
luar negeri.
22. Menggunakan keterampilannya secara
cermat dan seksama
1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan dan penyusunan LHP,
Pemeriksa Pajak harus menggunakan keterampilannya
secara profesional, cermat dan seksama, objektif, dan
independen, serta selalu menjaga integritas.
2) Pemeriksa Pajak dianggap telah menggunakan
keterampilannya secara cermat dan seksama apabila dalam
melaksanakan Pemeriksaan didasarkan pada iktikad baik
dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan.
23. Jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta
senantiasa mengutamakan kepentingan negara … (1)
1) Pemeriksa Pajak dituntut untuk selalu jujur dan bersih dari
tindakan tercela serta mengutamakan kepentingan negara di
atas kepentingan pribadi ataupun golongan.
2) Pemeriksa Pajak harus tunduk pada kode etik yang telah
ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
3) Dalam semua hal yang berkaitan dengan Pemeriksaan,
Pemeriksa Pajak harus bersikap independen, yaitu tidak
mudah dipengaruhi oleh keadaan, kondisi, perbuatan
dan/atau Wajib Pajak yang diperiksanya.
24. Jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta
senantiasa mengutamakan kepentingan negara … (1)
Gangguan independensi yang dapat dialami oleh Pemeriksa Pajak selama
Pemeriksaan meliputi hal-hal berikut:
a) memiliki hubungan pertalian darah ke atas, ke bawah, atau semenda
sampai dengan derajat kedua dengan Wajib Pajak;
b) memiliki kepentingan keuangan, baik secara langsung maupun tidak
langsung dengan Wajib Pajak;
c) pernah bekerja atau memberikan jasa di bidang yang berhubungan
dengan masalah perpajakan, akuntansi, ataupun keuangan kepada
Wajib Pajak dalamkurun waktu 2 (dua) tahun terakhir;
d) memiliki teman dekat/keluarga yang dapat berposisi sebagai wakil
Wajib Pajak yang diperiksa; atau
e) keadaan, kondisi, dan perbuatan tertentu lainnya yang menurut
pertimbangan Pemeriksa Pajak dapat mengganggu independensi.
4) Dalam hal Pemeriksa Pajak mengalami gangguan independensi maka
Pemeriksa Pajak harus memberitahukan kepada Kepala UP2 tentang
adanya gangguan independensi tersebut untuk diambil tindakan untuk
mengatasi gangguan independensi tersebut.
25. Standar
Pelaksanaan
Standar
Pelaporan
Standar Umum
a) persiapan yang baik, sesuai dg tujuan Pemeriksaan
b) Pemeriksaan dilaksanakan dengan melakukan pengujian
berdasarkan metode dan teknik Pemeriksaan sesuai
dengan program Pemeriksaan (audit program) yang telah
disusun
c) temuan Pemeriksaan harus didasarkan pada bukti
kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan perUU
perpajakan;
d) dilakukan oleh suatu tim Pemeriksa Pajak yang terdiri dari
seorang supervisor, seorang ketua tim, dan seorang atau
lebih anggota tim, dan dalam keadaan tertentu ketua tim
dapat merangkap sebagai anggota tim.
e) dapat dibantu oleh seorang atau lebih yang memiliki
keahlian tertentu, baik yang berasal dari Direktorat
Jenderal Pajak, maupun yang berasal dari instansi di luar
Direktorat Jenderal Pajak yang telah ditunjuk oleh Direktur
Jenderal Pajak, sebagai tenaga ahli
f) dapat dilakukan secara bersama-sama dengan tim
pemeriksa dari instansi lain
g) dapat dilaksanakan di kantor Direktorat Jenderal Pajak,
tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak,
tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak,
dan/atau atau tempat lain yang dianggap perlu oleh
Pemeriksa Pajak
h) dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat
dilanjutkan di luar jam kerja
i) pelaksanaan Pemeriksaan didokumentasikan dalam
bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan;
26. Standar
Pelaporan
Standar
Pelaksanaan
Standar Umum
a) LHP disusun secara ringkas dan jelas, memuat
ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai
dengan tujuan Pemeriksaan, memuat simpulan
Pemeriksa Pajak yang didukung temuan yang kuat
tentang ada atau tidak adanya penyimpangan
terhadap peraturan perundang-undangan
perpajakan, dan memuat pula pengungkapan
informasi lain yang terkait dengan Pemeriksaan.
b) Laporan Hasil Pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan
antara lain mengenai :
1. Penugasan Pemeriksaan;
2. Identitas Wajib Pajak;
3. Pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak;
4. Pemenuhan kewajiban perpajakan;
5. Data/informasi yang tersedia;
6. Buku dan dokumen yang dipinjam;
7. Materi yang diperiksa;
8. Uraian hasil Pemeriksaan;
9. Ikhtisar hasil Pemeriksaan;
10. Penghitungan pajak terutang;
11. Simpulan dan usul Pemeriksa Pajak.
27. Direktorat
P2
UP2 Lokasi UP2 Domisili
Dapat melakukan Pemeriksaan atas satu,
beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk
satu atau beberapa Masa Pajak, Bagian Tahun
Pajak atau Tahun Pajak dalam tahun-tahun
lalu maupun tahun berjalan
Dapat melakukan Pemeriksaan atas satu atau
beberapa jenis pajak, baik untuk satu atau
beberapa Masa Pajak dalam tahun-tahun
lalu maupun tahun berjalan
Penugasan dapat
berdasarkan
permintaan Kepala
KPP
SuratTugas
Melakukan
pemeriksaan di
KPP
Fungsional Pemeriksa
di Kanwil
Kepala
Kanwil
KPP
28. Kelompok Fungsional
di Kanwil DJP
KPP A KPP B KPP C
UP2 dan administrasi Pemeriksaan di KPP
Fungsional Pemeriksa tetap bekerja di Kanwil DJP
Satu Tim Pemeriksa hanya dapat ditugaskan di satu KPP
Surat Tugas
Pelaksanaan
Pemeriksaan
Surat Tugas
Pelaksanaan
Pemeriksaan
Surat Tugas
Pelaksanaan
Pemeriksaan
29. Tugas Tim Pemeriksa berdasarkan Per-9/PJ/2010
AnggotaTim
• Menyiapkan sarana
pemeriksaan
• Mengumpulkan dan
mempelajari data
Melaksanakan
pemeriksaan
sesuai rencana dan
program
KetuaTim
• Mengumpulkan dan
mempelajari data
• Membantu Supervisor
menyusun Program
Pemeriksaan
• Mengarahkan dan
mengkoordinasikan
• Melaksanakan
pemeriksaan sesuai
rencana dan program
• Usul perubahan rencana
• Membimbing
Supervisor
• Mempelajari berkas
• Identifikasi masalah
• Menyusun Rencana
Pemeriksaan dan
perubahannya
• Penyusunan Program
Pemeriksaan
• Melakukan
pengendalian dan
pengawasan
• Memberikan
bimbingan
31. TAHAP PEMERIKSAAN PAJAK
Pelaporan
Persiapan pemeriksaan
Pelaksanaan
Teknik & Metode is
here, here and
here!
Menghasilkan Audit
Plan & Audit Program
Mempengaruhi tingkat
keberhasilan (efisien dan efektif)
33. Pengertian Persiapan Pemeriksaan
Serangkaian kegiatan
yang dilakukan oleh pemeriksa,
sebelum melaksanakan tindakan
pemeriksaan, agar tujuan
pemeriksaan dapat tercapai dengan
cara yang efisien dan efektif.
34. Tujuan Persiapan Pemeriksaan
memperoleh gambaran umum mengenai
Wajib Pajak yang akan diperiksa,
menyusun rencana pemeriksaan dan
program pemeriksaan agar pelaksanaan
pemeriksaan dapat dilaksanakan secara
efisien dan efektif.
35. Kegiatan-Kegiatan
Tahap Persiapan Pemeriksaan
PER-23/PJ/2013:
1. Mengumpulkan dan mempelajari data WP:
a. Mempelajari profil WP,
b. Menganalisis data keuangan Wajib Pajak,
c. Mempelajari data lain yang relevan, baik dari Direktorat
Jenderal Pajak maupun dari pihak lain.
2. Menyusun Rencana Pemeriksaan (Audit Plan),
3. Menyusun Program Pemeriksaan (Audit Program),
4. Menyiapkan sarana pemeriksaan.
36. SP2
Kapan Dilakukan Persiapan Pemeriksaan Pajak ?
SP2 & SPPL/
SPDRPK
diterima
pemeriksa
Pemberita-
huan PL/
Panggilan
PK
ND
ND untuk
menyusun
Audit Plan
diterima
Supervisor
KKP :
Identifikasi Masalah
Audit Plan
Audit Program
Menyiapkan
sarana
dan prasarana
pemeriksaan
37. Mengumpulkan dan Mempelajari
Data WP
Kegiatan :
Mengumpulkan dan mempelajari :
Data internal : Berkas dari seksi terkait, Sistem Adm/
Informasi DJP (SIDJP, APPROWEB dll)
Data eksternal : Media masa, Internet, Bursa, dll
Tujuan: Mendapatkan seluruh data dan
informasi WP yang diperlukan
dalam melakukan pemeriksaan
38. Berkas dari Seksi-seksi Terkait
Kepala UP2
via
Kasi RiKI
Sie Pelayanan
• Berkas Induk
• SPT + SSP
Sie PDI
• Berkas data
• Data MPN
• E-SPT
Sie Penagihan
• Ketetapan pajak
• Tungakan pajak SieWaskon
• ProfileWP
• Analisis Resiko
• Info terkini
Sie RiKI
• KKP & LHP
sebelumnya
Super
visor
Dirinci dalam Daftar Berkas WP yang
Dipinjamkan Dalam Rangka Pemeriksaan
sebagai Lampiran Nota Dinas Kepala UP2
(Lampran II SE-126/PJ/2010)
39. Mempelajari Profil WP (Tax Payer Profile)
Kegiatan :
Meminjam profil WP dari Seksi Waskon/
AR ybs.
Mempelajari profil WP.
Meminta penjelasan dari AR ybs.
Tujuan : Mendapatkan gambaran umum
kondisi terkini WP.
40. Analisis Data Keuangan Wajib Pajak dan
Data Lain yang Relevan
Tujuan :
Mengidentifikasi pos-pos yang memerlukan perhatian
khusus/membuat identifikasi masalah yang berguna
untuk menentukan cakupan pemeriksaan (audit
scope)/pos-pos yang akan diperiksa.
Analisis kuantitatif :
Membuat LK komparatif
Analisis perubahan perkiraan
yang cukup material
Analisis rasio
Analisis kualitatif :
Memperhatikan perkiraan tertentu
yang tidak sesuai dgn kegiatan usaha
WP
Mempelajari dan mencatat masalah
dan temuan LHP terdahulu
Mempelajari dan mencatat masalah
yang ditemukan dalam LK audited
(Audit Report)
Mempelajari riwayat keberatan/ban-
ding/PK
Mencatat hal-hal penting lainnya
41. Analisis Laporan Keuangan dan Analisis SPT
Analisis Komparatif
Analisis Rasio
Analisis Perbandingan dengan industri
sejenis/benchmark
Analisis Tax Treatment
Analisis Ekualisasi
Analisis lainnya (mis: analisis keterkaitan antara
alat keterangan, analisis risiko, hasil analisis dan
pengembangan IDLP dan/atau data/informasi
lainnya)
42. PT XYZ
Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Komparatif
Per 31 Desember 2012 dan 2011
Uraian 31 Des 2012 31 Des 2011 Naik (Turun)
(Nama Akun) Rp % dr TA Rp % drTA Rp %
Aktiva
-
Total Aktiva
Kewajiban dan Ekuitas
Kewajiban
-
Total Kewajiban
Ekuitas
-
Total Ekuitas
Total Kewajiban dan Eku
43. PT XYZ
Laporan Laba Rugi Komparatif
Tahun 2012 dan 2011
Uraian Tahun 2012 Tahun 2011 Naik (Turun)
(Nama Akun) Rp % dr Pj Rp % dr Pj Rp %
Penjualan (Pj)
Beban Pokok Penjualan
Laba Kotor
Beban Usaha
Beban Umum & Adm
Beban Pemasaran
Jumlah Beban Usaha
Laba Usaha
Pendapatan (Beban) LU
Laba sebelum PPh
PPh
Laba setelah PPh
44. Analisis Laporan Keuangan Komparatif
Disebut juga Analisis Horisontal atau
Analisis Dinamis.
yaitu membandingkan pos-pos laporan
keuangan untuk dua periode atau lebih.
Teknik yang biasa digunakan adalah analisis
perubahan dari tahun ke tahun dan/atau
analisis trend angka indeks.
45. Metode Analisis Laporan Keuangan Komparatif
Membandingkan nilai-nilai absolut (Rp):
Kenaikan dan penurunan dalam Rupiah.
Kenaikan dan penurunan dalam
persentase.
Membandingkan rasio-rasio tertentu, mis:
Gross Profit Nargin, Net Profit Margin, dll.
Melihat trend nilai-nilai absolut (Rp) atau
rasio-rasio tertentu bila (bila datanya 3
periode atau lebih)
46. Rupiah Change:
Analysis Period
Amount
Base Period
Amount
Rupiah
Change = –
Percentage Change:
Rupiah Change
Base Period
Amount
Percent
Change = ÷
Dollar and Percentage Changes
47. Clover, Inc.
Comparative Balance Sheets
December 31,
2007 2006
Dollar
Change
Percent
Change*
Assets
Current assets:
Cash and equivalents 12,000$ 23,500$ ? ?
Accounts receivable, net 60,000 40,000
Inventory 80,000 100,000
Prepaid expenses 3,000 1,200
Total current assets 155,000$ 164,700$
Property and equipment:
Land 40,000 40,000
Buildings and equipment, net 120,000 85,000
Total property and equipment 160,000$ 125,000$
Total assets 315,000$ 289,700$
* Percent rounded to one decimal point.
48. Clover, Inc.
Comparative Balance Sheets
December 31,
2007 2006
Dollar
Change
Percent
Change*
Assets
Current assets:
Cash and equivalents 12,000$ 23,500$ (11,500)$ ?
Accounts receivable, net 60,000 40,000
Inventory 80,000 100,000
Prepaid expenses 3,000 1,200
Total current assets 155,000$ 164,700$
Property and equipment:
Land 40,000 40,000
Buildings and equipment, net 120,000 85,000
Total property and equipment 160,000$ 125,000$
Total assets 315,000$ 289,700$
* Percent rounded to one decimal point.
$12,000 – $23,500 = $(11,500)
49. Clover, Inc.
Comparative Balance Sheets
December 31,
2007 2006
Dollar
Change
Percent
Change*
Assets
Current assets:
Cash and equivalents 12,000$ 23,500$ (11,500)$ -48.9%
Accounts receivable, net 60,000 40,000
Inventory 80,000 100,000
Prepaid expenses 3,000 1,200
Total current assets 155,000$ 164,700$
Property and equipment:
Land 40,000 40,000
Buildings and equipment, net 120,000 85,000
Total property and equipment 160,000$ 125,000$
Total assets 315,000$ 289,700$
* Percent rounded to one decimal point.
($11,500 ÷ $23,500) × 100% = 48.94%
Complete the
analysis for the
other assets.
50. Clover, Inc.
Comparative Balance Sheets
December 31,
2007 2006
Dollar
Change
Percent
Change*
Assets
Current assets:
Cash and equivalents 12,000$ 23,500$ (11,500)$ -48.9%
Accounts receivable, net 60,000 40,000 20,000 50.0%
Inventory 80,000 100,000 (20,000) -20.0%
Prepaid expenses 3,000 1,200 1,800 150.0%
Total current assets 155,000$ 164,700$ (9,700) -5.9%
Property and equipment:
Land 40,000 40,000 - 0.0%
Buildings and equipment, net 120,000 85,000 35,000 41.2%
Total property and equipment 160,000$ 125,000$ 35,000 28.0%
Total assets 315,000$ 289,700$ 25,300$ 8.7%
* Percent rounded to one decimal point.
52. 2003 is the base period so its
amounts will equal 100%.
Berry Products
Income Information
For the Years Ended December 31,
Item 2007 2006 2005 2004 2003
Revenues 400,000$ 355,000$ 320,000$ 290,000$ 275,000$
Cost of sales 285,000 250,000 225,000 198,000 190,000
Gross profit 115,000 105,000 95,000 92,000 85,000
Item 2007 2006 2005 2004 2003
Revenues 145% 129% 116% 105% 100%
Cost of sales 150% 132% 118% 104% 100%
Gross profit 135% 124% 112% 108% 100%
(290,000 275,000) 100% = 105%
(198,000 190,000) 100% = 104%
(92,000 85,000) 100% = 108%
Trend Percentages
53. Analisis Laporan Keuangan Vertikal
Disebut juga Analisis Common Size,
Component Percentages atau Analisis
Statis.
yaitu menganalisis laporan keuangan untuk
satu periode dengan cara membandingkan
pos yang satu dengan pos lainnya dalam
laporan keuangan tersebut.
54. Metode Analisis Laporan Keuangan Vertikal
Dilakukan dengan cara:
Menyatakan tiap-tiap akun yang ada pada Laporan Laba Rugi menjadi
persentase dari penjualan (akun penjualan dinyatakan sebagai 100%)
Menyatakan tiap-tiap akun yang ada pada Neraca menjadi persentase
dariTotal Aktiva (Total Aktiva dinyatakan sebagai 100%) dan
Liabilitas+Ekuitas (Liabilitas dan Ekuitas dinyatakan sebagai 100%)
• Dinyatakan dalam persentase dari total.
56. Clover, inc.
Comparative Balance Sheets
December 31,
Common-size
Percents*
2007 2006 2007 2006
Assets
Current assets:
Cash and equivalents 12,000$ 23,500$ 3.8% 8.1%
Accounts receivable, net 60,000 40,000
Inventory 80,000 100,000
Prepaid expenses 3,000 1,200
Total current assets 155,000$ 164,700$
Property and equipment:
Land 40,000 40,000
Buildings and equipment, net 120,000 85,000
Total property and equipment 160,000$ 125,000$
Total assets 315,000$ 289,700$ 100.0% 100.0%
* Percent rounded to first decimal point.
Complete the common-size analysis for the other
assets.
($12,000 ÷ $315,000) × 100% = 3.8%
($23,500 ÷ $289,700) × 100% = 8.1%
57. Clover, Inc.
Comparative Balance Sheets
December 31,
Common-size
Percents*
2007 2006 2007 2006
Assets
Current assets:
Cash and equivalents 12,000$ 23,500$ 3.8% 8.1%
Accounts receivable, net 60,000 40,000 19.0% 13.8%
Inventory 80,000 100,000 25.4% 34.6%
Prepaid expenses 3,000 1,200 1.0% 0.4%
Total current assets 155,000$ 164,700$ 49.2% 56.9%
Property and equipment:
Land 40,000 40,000 12.7% 13.8%
Buildings and equipment, net 120,000 85,000 38.1% 29.3%
Total property and equipment 160,000$ 125,000$ 50.8% 43.1%
Total assets 315,000$ 289,700$ 100.0% 100.0%
* Percent rounded to first decimal point.
58. Clover, Inc.
Comparative Balance Sheets
December 31,
Common-size
Percents*
2007 2006 2007 2006
Liabilities and Shareholders' Equity
Current liabilities:
Accounts payable 67,000$ 44,000$ 21.3% 15.2%
Notes payable 3,000 6,000 1.0% 2.1%
Total current liabilities 70,000$ 50,000$ 22.3% 17.3%
Long-term liabilities:
Bonds payable, 8% 75,000 80,000 23.8% 27.6%
Total liabilities 145,000$ 130,000$ 46.1% 44.9%
Shareholders' equity:
Preferred stock 20,000 20,000 6.3% 6.9%
Common stock 60,000 60,000 19.0% 20.7%
Additional paid-in capital 10,000 10,000 3.2% 3.5%
Total paid-in capital 90,000$ 90,000$ 28.5% 31.1%
Retained earnings 80,000 69,700 25.4% 24.0%
Total shareholders' equity 170,000$ 159,700$ 53.9% 55.1%
Total liabilities and shareholders' equity 315,000$ 289,700$ 100.0% 100.0%
* Percent rounded to first decimal point.
59. Clover, Inc.
Comparative Income Statements
For the Years Ended December 31,
Common-size
Percents*
2007 2006 2007 2006
Revenues 520,000$ 480,000$ 100.0% 100.0%
Costs and expenses:
Cost of sales 360,000 315,000 69.2% 65.6%
Selling and admin. 128,600 126,000 24.7% 26.3%
Interest expense 6,400 7,000 1.2% 1.5%
Income before taxes 25,000$ 32,000$ 4.8% 6.7%
Income taxes (30%) 7,500 9,600 1.4% 2.0%
Net income 17,500$ 22,400$ 3.4% 4.7%
Net income per share 0.79$ 1.01$
Avg. # common shares 22,200 22,200
* Rounded to first decimal point.
61. Komparatif informatifPos 2008 2007 Up (Down)
Kas dan setara
Tunai 90 110 (20)
Bank 900 230 670
Deposito 760 760 -
Sub 1,750 1,100 650
Piutang usaha
PT A 2,200 1,900 300
PT B 1,800 2,300 (500)
PT C 4,000 4,000 -
Lain 760 830 (70)
Sub 8,760 9,030 (270)
Persediaan
Bahan baku 4,000 3,800 200
Bahan pendukung 1,100 920 180
Suku cadang 420 380 40
Barang jadi 2,100 2,300 (200)
Barang dlm perjalanan 200 230 (30)
Sub 7,820 7,630 190
Lebih informatif
62. Identifikasi Masalah dan Cakupan Pemeriksaan
Tujuan : Menentukan pos-pos SPT dan
turunannya yang akan diperiksa
Identifikasi Masalah dibuat berdasarkan hasil analisis data
keuangan Wajib Pajak dan data lainnya.
Pos-pos yang akan diperiksa
63. Memuat :
a. Identitas WP
b. Identitas Tim Pemeriksa Pajak dan Beban Tim Pemeriksa
c. Uraian rencana pemeriksaan:
1) Kriteria pemeriksaan
2) Jenis pemeriksaan
3) Ruang lingkup pemeriksaan
4) Identifikasi masalah (resume KKP Identifikasi)
5) Tanggal selesai pemeriksaan
6) Tanggal jatuh tempo penyelesaian Restitusi (Pem SPT LB )
7) Tenaga ahli yang dibutuhkan
8) Sarana pendukung yang diperlukan
9) Pos-pos SPT yang akan diperiksa
10) Lokasi/Cabang WP yang akan dimintakan pemeriksaan
lokasi
64. Program
Pernyataan pilihan Metode Pemeriksaan, Teknik Pemeriksaan dan
Prosedur Pemeriksaan yang akan dilaksanakan oleh Pemeriksa
Pajak dalam melakukan pemeriksaan sesuai dengan Rencana
Pemeriksaan
Metode
Teknik dan Prosedur Pemeriksaan yang dilakukan terhadap buku,
catatan, dan dokumen serta data, informasi, dan keterangan lain,
yang terdiri atas Metode Langsung dan Metode Tidak Langsung
Teknik
Cara-cara pengumpulan bukti, pengujian, dan/atau pembuktian
yang dikembangkan oleh Pemeriksa Pajak untuk meyakini
kebenaran pos-pos yang diperiksa
Prosedur
Serangkaian langkah dalam suatu Teknik Pemeriksaan, berupa
petunjuk rinci yang biasanya tertulis dalam bentuk perintah, untuk
dilakukan oleh Pemeriksa Pajak
65. Program Pemeriksaan
Disusun secara mandiri, objektif,
profesional serta memperhatikan
Rencana Pemeriksaan
berisi tentang tujuan, metode, teknik, dan
prosedur pemeriksaan yang dilakukan oleh
Pemeriksa , dan buku, catatan, dan dokumen
yang diperlukan/akan dipinjam
Rencana Program
Pemeriksaan dan Realisasi
Program Pemeriksaan
Rencana program
ditandatangani Kepala
UP2
Dibuat oleh Supervisor dan
dibantu KetuaTim
66. Fungsi Audit Program
SE-04/PJ/2012:
Sarana bagi Supervisor untuk pengendalian
dan pengawasan atas pelaksanaan
pemeriksaan serta memberikan bimbingan;
Petunjuk kerja bagi Tim Pemeriksa Pajak;
Sarana dan evaluasi penerapan metode,
teknik dan prosedur pemeriksaan yang
telah direncanakan; dan
Referensi bagi penyusunan program
pemeriksaan yang akan datang.
67. • Pos-pos di dalam SPT atau pos turunannya.
• Pos turunan adalah komponen atau elemen yang mendukung suatu pos,
termasuk akun neraca.
• Pemeriksaan all taxes setiap jenis pajak harus diperiksa.
• Pemeriksaan PPh Badan/PPh Orang Pribadi pos peredaran
usaha/penghasilan bruto harus diperiksa.
• Yang dipilih pos turunan dari pos peredaran usaha/penghasilan bruto.
• Pengujian atas keabsahan seluruh kredit pajak tetap harus dilakukan.
• Berdasarkan identifikasi masalah yang merupakan hasil analisis data
keuangan dan data lainnya.
• Penulisan pos-pos SPT yang akan diperiksa dengan pos turunannya
dipisahkan dengan garis miring (/), contoh:
Peredaran usaha/penjualan ekspor,
Objek pph pasal 23/sewa