UU Pemilu nomor 7/2017 membawa banyak perubahan penting, namun juga masih menyisakan beberapa permasalahan. Slide ini menjelaskan secara singkat hal tersebut, dan diharapkan bermanfaat bagi aktifis partai, pengamat, masyarakat

1. MEMAHAMI UU NO 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
AHSANUL MINAN, MH
PEMERHATI PEMILU DARI UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA
Disampaikan dalam acara bimbingan teknis DPRD kab. Bangka tengah, jakarta 4
november 2017

2. ISU KRUSIAL DALAM UU 7/2017
• Penyelenggara (status, kelembagaan, dan kewenangan)
• Syarat kepesertaan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD
• Syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden
• Pendaftaran pemilih
• Kampanye dan Dana Kampanye
• Penentuan Perolehan Kursi
• Penentuan Calon Terpilih

3. PERBANDINGAN UU PEMILU
UU PEMILU SEBELUMNYA
• Terpisah dalam beberapa UU, sehingga
menyebabkan:
• Terdapat banyak kontradiksi  legal
uncertainity
• Mempersulit pembaca untuk memahami
norma
UU 7 tahun 2017
• Terkodifikasi dalam 1 naskah, sehingga:
• Menjamin konsistensi pengaturan
• meminimalisasi kontradiksi antar norma
• mencegah duplikasi pengaturan
• mewujudkan kepastian hukum (Pasal 4)
• mempermudah pembaca dalam
memahami

4. APA YANG BERUBAH DI SEKTOR PENYELENGGARA PEMILU –KPU ?
PENYELENGGARA PERUBAHAN DAMPAK
KPU Tugas untuk mengakreditasi pemantau
dipindahkan ke Bawaslu
Diatur mekanisme pengujian Peraturan KPU
(waktu pengujian oleh MA maksimal 30 hari) Ps
76
Peraturan KPU bisa diuji dalam
waktu singkat, diperlukan
dan kecermatan peserta pemilu
dan pihak-pihak yang berpotensi
dirugikan oleh PKPU dalam
membaca dan memahami PKPU.
Penguatan institusi: Penambahan jumlah
komisioner daerah (Pasal 10), penambahan
Deputi (Pasal 79)
Penambahan tugas: Memelihara daftar pemilih
secara berkelanjutan (Pasal 12 huruf f)

5. APA YANG BERUBAH DI SEKTOR PENYELENGGARA PEMILU –Bawaslu ?
PENYELENGGARA PERUBAHAN DAMPAK
BAWASLU Penambahan Tugas Akreditasi Pemantau (Pasal 437)
Memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian Peraturan KPU
Penguatan institusi: Penambahan jumlah komisioner daerah; penambahan Deputi,
status Panwaskab/kota menjadi permanen
Penambahan kewenangan:
• memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi Pasal 95 huruf b
• memeriksa, mengkaji, dan memuttrs pelanggaran politik uang; Pasal 95 huruf
• meminta bahan keterangan yang dibuhrhkan kepada pihak yang berkaitan
dalam rangka pencegatran dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa
proses pemilu (Pasal 95 huruf g)
Pasal 14 huruf j, KPU
berkewajiban melaksanakan
putusan Bawaslu mengenai
sanksi administratif dan
sengketa proses pemilu
Tugas mengawasi penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD
kabupaten/kota; (Pasal 93 huruf d angka 2) Tugas ini sebelumnya tidak ada dalam
UU Penyelenggara Pemilu.
Penataan dan penetapan dapil
DPRD kemungkinan dapat
berjalan lebih baik karena
diawasi oleh Bawaslu.
Tugas mencegah terjadinya praktik politik uang & netralitas ASN, TNI, POLRI. Pasal
93 huruf e & f
Penambahan tugas memfasilitasi pelatihan saksi peserta pemilu

6. APA YANG BERUBAH DI SEKTOR PENYELENGGARA PEMILU –DKPP ?
STATUS
DKPP menjadi bagian
dari kesatuan
Penyelenggara Pemilu
DKPP terikat
Kode Etik
Penyelenggara
Pemilu
Masalah: Pasal 155 ayat (2) DKPP
memeriksa dan memutus dugaan
pelanggara kode etik yang dilakukan KPU
dan Bawaslu.
Pasal 157 ayat (1), Kode Etik hanya
mengikat KPU dan Bawaslu.
Bagaimana jika DKPP yang melanggar
kode etik?

7. PENDAFTARAN PEMILIH
TAHAPAN PERUBAHAN DAMPAK
PENDAFTARAN
PEMILIH
• Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data
pemilu terakhir dengan memperhatikan data
kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh
pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar
pemilih (Pasal 12 huruf f)
• Pasal 14 huruf l: melakukan pemutakhiran dan
memelihara data pemilih secara berkelanjutan
dengan memperhatikan data kependudukan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;
• KPU tidak lagi terlalu bergantung
kepada Pemerintah
• Sistem Pendaftaran Pemilih berubah
menjadi lebih condong kepada
continuous voter registration system
• KPU menjadi penanggungjawab
utama masalah daftar pemilih
Data kependudukan dari Pemerintah dijadikan sebagai
data pembanding DPT Pemilu terakhir (Pasal 201 ayat 7)
Pemerintah memberikan data kependudukan yang
dikonsolidasikan setiap 6 (enam) bulan kepada KPU
sebagai bahan tambahan dalam pemutaktriran data
Pemilih (pasal 201 ayat 8)

8. SYARAT KEPESERTAAN PEMILU
Pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik sebagai calon presiden atau
calon wakil Fresiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Fresiden, wakil presiden, pimpinan dan anggota MPR,
Pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil
walikota. Pasal 170 ayat (1)
Pasal 173 Partai politik dapat menjadi peserta pemilu DPR & DPRD setelah memenuhi persyaratan:
a. berstatus badan hukum sesuai dengan undang-undang
b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
c. memiliki kepengurusan di 75% (tuiuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
d. memiliki kepengurusan jumlah kecamatan 5O% (lima puluh persen) kabupaten/kota yang bersangkutan;
e. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat
pusat;
f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/ 1.OOO (sattr perseribu) dari jumlah penduduk
pada kepengumsan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu
tanda anggota;
g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan
terakhir Pemilu;
h. mengaiukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan
i. menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU
Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pasal 173 (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan
sebagai Partai Politik Peserta Pemilu. Norma ini dalam UU sebelumnya pernah dibatalkan oleh MK, dan saat ini sedang dalam
pengujian di MK.
Ketentuan mengenai tata cara penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratan diatur dengan peraturan
KPU. Pasal 174 ayat (3) jo 178 ayat (3)
KPU membuat PKPU yang mengatur tentang penggunaan SIPOL, dimana telah memakan korban beberapa parpol yang dinyatakan
tidak dapat diverifikasi lebih lanjut. Parpol kemudian mempersoalkan eksistensi SIPOL yang diatur di PKPU, padahal tidak ada
normanya di UU. Saat ini kasus ini tengah disengketakan di Bawaslu.
Hikmah dari kejadian ini, peserta pemilu perlu memperhatikan PKPU dan jika perlu menggunakan hak untuk menguji
peraturan KPU ketimbang menempuh jalan sengketa

9. KETENTUAN SAAT PENDAFTARAN BAGI CALON PESERTA PEMILU YANG
KEPENGURUSAN PARTAI POLITIKNYA TERJADI PERSELISIHAN (PASAL 184)
Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan partai politik:
• kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang menjadi Peserta Pemilu dan dapat mendaftarkan pasangan calon dan
calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota merupakan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat
yang sudah memperoreh putusan Mahkamah Partai atau nama lain dan didaftarkan serta ditetapkan dengan
keputusan Menkumham.
• Dalam hal masih ada perselisihan di MP, kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan Menkumham.
• Putusan Mahkamah Partai atau nama lain dan/atau putusan pengadilan yang telatr memperoleh kekuatan hukum
tetap wajib didaftarkan ke Kemenkumham paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terbentuknya
kepengurusan yang baru dan wajib ditetapkan dengan keputusan menteri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak
diterimanya persyaratan
• Dalam hal pendaftaran dan penetapan kepengurusan partai Politik tersebut belum selesai, sementara batas waktu
pendaftaran Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di KPU Provinsi atau
KPU Kabupaten/Kota akan berakhir, kepengunrsan partai politik yang menjadi Peserta Pemilu dan dapat
mendaftarkan Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah kepengurusan
Partai Politik yang tercantum dalam keputusan terakhir Menkumham.
Norma ayat (4) ini berpotensi menimbulkan masalah baru di internal partai politik yang
sedang mengalami perselisihan internal

10. PENCALONAN PRESIDEN DAN WAPRES
• Pasal 222. Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi
persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua
puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.
• Dengan demikian, partai baru tidak punya hak untuk mencalonkan Capres-Cawapres. Norma ini juga sedang digugat
Karena tidak sinkron dengan semangat penyelenggaraan Pemilu serentak.
• Pasal 228. Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Presiden dan
Wakil Presiden. Dalam hal Partai Politik terbukti menerima imbalan, Partai Politik yang bersangkutan dilarang
mengajukan calon pada periode berikutnya. Partai Politik yang menerima imbalan harus dibuktikan dengan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Setiap orang atau lembaga dilarang memberikan
imbalan kepada Partai Politik dalam bentuk apa pun dalam proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.
• Diperbolehkan calon tunggal, meskipun hal ini sangat dihindari.
• Pasal 229 ayat (2) huruf a KPU menolak pendaftaran Pasangan Calon dalam hal: pendaftaran 1 (satu) Pasangan
Calon diajukan oleh gabungan dari seluruh Partai Politik Peserta Pemilu.
• Jika hanya ada 1 pasangan calon dan sudah dilakukan perpanjangan masa pendaftaran 2 x 7 hari (Pasal 235
ayat 4)
• Dalam hal partai politik atau Gabungan Partai Politik yang memenuhi syarat mengajukan Pasangan Calon tidak
mengajukan bakal Pasangan Calon, partai politik bersangkutan dikenai sanksi tidak mengikuti pemilu
berikutnya. (Pasal 235 ayat 5)
• Dalam hal telah dilaksanakan perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih terdapat I
(satu) Pasangan Calon, tahapan pelaksanaan Pemilu tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-

11. PENYUSUNAN DAERAH PEMILIHAN DPRD KAB/KOTA
Prinsip penyusunan DAPIL (Dalam UU Pemilu sebelumnya tidak diatur di tingkat UU):
• kesetaraan nilai suara;
• ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional;
• proporsionalitas;
• Integralitas wilayah;
• berada dalam cakupan wilayah yang sama;
• kohesivitas; dan
• kesinambungan. (Pasal 185)
Susunan Dapil DPR RI dan DPRD Provinsi diatur dalam lampiran UU Nomor 7 tahun 2017, akan tetapi susunan Dapil
DPRD Kab/kota tidak diatur.
Jumlah maksimal kursi DPRD Kab/Kota bertambah 5 kursi, dari sebelumnya 50 kursi menjadi 55 kursi (Pasal 191 ayat
1). Penambahan ini untuk mengcover Kab/kota yang memiliki penduduk 1 juta – 3 juta mendapat 50 kursi, dan
Kab/Kota yang memiliki penduduk lebih dari 3 juta mendapatkan 55 kursi. Dengan demikian, sangat terbuka
kemungkinan terjadi perubahan susunan Dapil DPRD Kab/Kota.
Pengaturan tentang susunan Dapil DPRD Kab/Kota diatur oleh KPU. (Pasal 195)
Bawaslu diberi tambahan tugas untuk mengawasi proses penyusunan dan penetapan Dapil dan alokasi kursinya oleh
KPU. (Pasal 93 huruf d angka 2) Tugas ini sebelumnya tidak ada dalam UU Penyelenggara Pemilu.
Parpol perlu memperhatikan proses penyusunan Dapil dan alokasi kursi ini, agar tidak dirugikan.

12. KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE
TAHAPAN PERUBAHAN DAMPAK
KAMPANYE Definisi Kampanye Pasal 1 angka 35 tidak lagi mensyaratkan
keterpenuhan unsur secara kumulatif, melainkan bisa alternatif
(menggunakan dan/atau)
Kegiatan kampanye yang berpotensi
melanggar akan lebih mudah dijerat secara
hukum
Kampanye Pemilu dilaksanakan secara serentak antara kampanye
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan kampanye Pemilu
anggota DPR, DPD, dan DPRD. (Pasal 267)
Kampanye dalam bentuk: pemasangan alat peraga, iklan media massa
cetak, media massa elektronik, dan Internet, dan debat Pasangan
Calon tentang materi kampanye Pasangan Calon difasilitasi KPU
dengan biaya APBN (pasal 275 ayat 2)
Subsidi negara atas biaya kampanye tetap
dipertahankan
Pasal 283: Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional
dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang
mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap
Peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye.
Larangan meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian
barang
kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota
keluarga, dan masyarakat.
Larangan yang lebih tegas terkait praktek
abuse of power
Sanksi atas praktek money politic secara terstruktur, massif dan
sistematis adalah pembatalan status calon melalui rekomendasi
Bawaslu. Hal ini tidak menghilangkan sanksi pidana. Pasal 286
DANA KAMPANYE Bawaslu bertugas mengawasai: pelaksanaan dan dana kampanye
(Pasal 93 huruf d angka 5)
Dalam UU penyelenggara pemilu
sebelumnya, tugas mandatory Bawaslu hanya
mengawasi kampanye,

13. PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
• Rekapitulasi suara di tingkat desa dihapus, hasil penghitungan suara direkapitulasi
mulai di tingkat kecamatan. (Pasal 393)
• Hal ini akan membutuhkan kecermatan dan kehati-hatian partai politik dan calon,
karena rawan terjadi manipulasi di antara jeda paska penghitungan di TPS dengan
pelaksanaan rekapitulasi di kecamatan. Kerawanan akan muncul dalam proses
pengiriman hasil penghitungan suara ke PPS dan selama kotak suara transit di PPS.
(Pasal 392)
• Dalam hal ini, Pasal 391 mengatur bahwa PPS wajib mengumumkan salinan sertilikat
hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara
menempelkan salinan tersebut di tempat umum. Pelaksanaan norma ini harus dikawal
oleh peserta pemilu dan masyarakat untuk memastikan PPS melaksanakannya.

14. PENENTUAN PEROLEHAN KURSI DPR & DPRD
• Pasal 414 Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat
persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR.
• Untuk kursi DPRD, seluruh Partai Politik Peserta Pemilu diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD
Provinsi dan DPRD kab/kota.
• Pasal 415 Suara sah setiap partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara dibagi dengan bilangan
pembagi I dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3; 5; 7; dan seterusnya. Ketentuan ini berlaku sama untuk
DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota
• Pasangan Capres-Cawapres terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh
persen) dari . jumLah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen)
suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari yz (setengah) jumlah provinsi di Indonesia.
• Dalam hal tidak ada Pasangan Calon yang dapat memenuhi ketentuan tersebut, 2 (dua) Pasangan Calon yang
memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali oleh ralryat secara langsung dalam Pemilu Presiden
dan Wakil Presiden.

15. ILUSTRASI DISTRIBUSI PEROLEHAN KURSI
Di sebuah daerah pemilihan yang memiliki 8 kursi dan terdapat 5 partai politik dengan 5.200 suara sah,
maka penerapan system penentuan perolehan kursi adalah sebagai berikut:
PARTAI PEROLEHAN
SUARA SAH
PEMBAGI 1 PEMBAGI 3 PEMBAGI 5 PEMBAGI 7 JUMLAH
PEROLEHAN
KURSI
Partai A 1.800 1.800 600 360 257 3
Partai B 300 300 100 60 42
Partai C 500 500 166.6 100 71 1
Partai D 1.100 1.100 366.6 220 157 2
Partai E 1.500 1.500 500 300 214 2
Kursi
Kedelapan
Kursi
Kedua
Kursi
Ketiga
Kursi
Keempat
Kursi
Kelima
Kursi
Keenam
Kursi
Ketujuh
Kursi
Pertama

16. SEKIAN
TERIMA KASIH