ANGGARAN DASAR KOPERASI, mata kuliah: TEKNIK PEMBUATAN AKTA BADAN USAHA (TPA III), Semester III, Fakultas HUKUM UNHAS, Magister KENOTARIATAN UNHAS 2009.

1. ASPEK-ASPEK
PROSES DAN PROSEDUR PENGESAHAN
BADAN HUKUM KOPERASI
ANGGARAN DASAR KOPERASI
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI
dan
PEMBUBARAN KOPERASI

2. Menurut Undang-undang No. 25 Tahun 1992
Koperasi adalah :
Badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan
hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya
berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan
ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
Koperasi Primer adalah :
Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang
seorang.
Koperasi Sekunder adalah :
Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi.
1

3. PRINSIP KOPE RA SI INDONE SIA
2. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
3. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
4. Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding
dengan besarnya jasa masing-masing anggota
5. Pembagian balas jasa yang terbatas terhadap modal
6. Kemandirian
7. Pendidikan perkoperasian
8. Kerjasama antar koperasi
2

4. Dari pengertian itu dapat dijabarkan
1. Koperasi adalah Badan usaha, artinya dalam
memperjuangkan kepentingan ekonomi anggotanya
koperasi dituntut untuk bergerak dan berperilaku
sebagaimana layaknya “badan usaha” lainnya, yaitu
harus dikelola secara professional efektif dan efisien,
sehingga dapat tumbuh menjadi organisasi yang
tangguh dan mandiri.
2. Koperasi adalah kumpulan orang-orang dan bukan
kumpulan modal. Artinya koperasi mempersatukan
orang-orang yang mempunyai kepentingan ekonomi
yang sama untuk bersama-sama secara gotong-
royong berjuang mencapai tujuan bersama dengan
mengutamakan pelayanan akan kepentingan ekonomi
anggotanya. Hal ini yang membedakan koperasi
dengan PT atau badan usaha lain yang merupakan
kumpulan modal dan cenderung bertujuan mencapai
laba sebesar-besarnya.
3

5. 2. Pembeda lain koperasi dengan PT dan badan usaha
lainnya dan merupakan ciri khas koperasi adalah
anggota merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa
koperasi, sehingga kemajuan dan keberhasilan
koperasi akan berimbas pada peningkatan
kesejahteraan anggota dan bukan hanya pada orang
tertentu (pemilik modal seperti pada PT).
4. Di dalam koperasi anggota bekerjasama berdasarkan
prinsip koperasi yang diwarnai dengan kesukarelaan,
persamaan derajat, hak, kewajiban dan demokrasi. Ini
berarti koperasi milik para anggota sendiri dan dengan
demikian pada dasarnya diatur, diurus dan
diselenggarakan sesuai dengan keinginan para
anggota koperasi itu sendiri.
5. Segala kegiatan dan usaha koperasi didasarkan atas
persamaan kebutuhan yang menimbulkan kesadaran
untuk mempersatukan diri dalam koperasi. Jadi
mereka bergabung secara sukarela atas kesadaran
akan adanya kepentingan dan kebutuhan bersama,
karenanya dalam koperasi tidak ada paksaan,
ancaman atau campur tangan dari pihak lain. 4

6. Mengingat arti koperasi sebagaimana disebut
diatas, maka koperasi mempunyai peran yang
besar dalam menyusun usaha bersama-sama
yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan
dan kebutuhan yang dirasakan bersama,
yang pada akhirnya mengangkat harga diri,
meningkatkan kedudukan serta kemampuan untuk
mengembangkan potensi diri dan meningkatkan
kesejahteraan bersama.
5

7. Kegiatan Usaha :
 Kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh
koperasi adalah kegiatan usaha yang memiliki
keterkaitan dengan kepentingan ekonomi
anggota.
 Kegiatan usaha koperasi berfungsi menyokong
kegiatan usaha atau kepentingan ekonomi
anggotanya.
 Perkembangan kegiatan usaha koperasi
seharusnya berimbas pada perkembangan
usaha anggota atau peningkatan pemenuhan
ekonomi anggotanya.
6

8. Kelembagaan K operasi :
“Sebagai landasan atau pondasi bagi koperasi
dalam upaya mengembangkan organisasi dan
kegiatan usaha koperasi untuk mencapai tujuan
koperasi, yaitu pelayanan yang optimal terhadap
kepentingan/kebutuhan anggota sehingga
keberdayaan dan kesejahteraan anggota dapat
meningkat”.
7

9. KE L E MBA GA A N K OPE RA SI
Nilai & Prinsip Kepentingan
Koperasi Struktur Anggota
O
Karakteristik r
g
Koperasi Perangkat a
Organisasi n
Profesionalisme
Jatidiri i
Koperasi Koperasi s
a
s
i
Koperasi Efisiensi dan
Efektifitas
Manajemen
Ketatalaksanaan Usaha Tujuan
Akuntabilitas Koperasi
Partisipasi Anggota
8

10. Struktur Internal Organisasi Koperasi umumnya
terdiri dari 3 unsur yaitu :
1. Unsur Perangkat Organisasi Koperasi
- Rapat Anggota
- Pengurus
- Pengawas
2. Unsur Dewan Penasehat atau Penasehat
3. Unsur pelaksana yaitu manajer dan
karyawan
9

11. STRUK TUR INTE RN ORG A NISA SI K OPE RA SI
A A A A
RA
DP P BP
M
KB KB KB
K K K
K K K
A : Anggota ( Anggota perorangan untuk Koperasi Primer )
( Koperasi Primer atau Koperasi Pusat, Koperasi Gabungan untuk Koperasi Sekunder ).
RA : Rapat Anggota KB : Kepala Bagian M : Manajer
P : Pengurus K : Karyawan ------------------- : Garis tanggung
jawab
BP : Badan Pemeriksa DP : Dewan Penasehat _____________ = Garis wewenang
10

12. Rapat A nggota :
Adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh
anggota koperasi.
Merupakan kekuasaan tertinggi dalam
organisasi koperasi.
Rapat Anggota merupakan perwujudan dari
karakteristik koperasi, yaitu anggota sebagai
pemilik sekaligus sebagai pengguna jasa
koperasi.
Segala keputusan yang menyangkut sepak
terjang koperasi harus dimintakan
persetujuan kepada anggota dan diputuskan
melalui Rapat Anggota.
11

13. KOPE RA SI SE K UNDE R
Koperasi Sekunder pada dasarnya dibentuk untuk
menjalankan fungsi membantu koperasi primer
anggotanya untuk mencapai tujuannya. Oleh sebab itu
koperasi sekunder pada dasarnya menjalankan usaha-
usaha yang tidak dapat di lakukan oleh koperasi primer
secara sendiri-sendiri dan mensinergikan segenap potensi
yang dimiliki oleh koperasi primernya untuk meningkatkan
daya aksesnya baik terhadap sumber-sumber permodalan,
pemasaran maupun teknologi.
Dengan keberadaan koperasi sekunder, menggambarkan
bahwa sesungguhnya koperasi dapat bergerak dan
berkiprah dalam sektor apa saja ditingkatan apa saja.
Artinya bila ada sektor usaha yang pada level tertentu
tidak bisa dilakukan oleh koperasi primer, maka dapat
diakses melalui koperasi sekundernya
12

14. PE RA N KOPE RA SI SE K UNDE R
Dampak
P
e
s
Akses
a
Modal
KP
i
n
g
Akses
Pasar
KP Sinergi Peningkatan
Potensi dan Koperasi Kemampuan Sektor Usaha Hasil
Kemampuan Sekunder & Daya Saing
Akses
KP
Teknologi
P
e
s
KP Akses
a
Manajemen
i
n
g
Dampak
13

15. Peran K operasi Sekunder :
Mendukung pemberdayaan dan pengembangan
koperasi primer anggotanya melalui :
1. Membantu perkuatan akses terhadap sumber-
sumber permodalan, pasar dan teknologi serta
manajemen.
2. Pengelolaan sektor usaha tertentu yang tidak bisa di
akses oleh koperasi primer anggotanya.
3. Mentransfer pengetahuan di bidang manajemen dan
teknologi kepada koperasi primer anggotanya.
4. Menularkan budaya profesionalisme efisiensi dan
efektifitas dalam pengelolaan organisasi dan usaha
koperasi.
5. Sebagai cermin bagi kemajuan koperasi primer
anggotanya.
14

16. CONTOH STRUKTUR ORGANISASI KOPERASI SEKUNDER
Tingkat Nasional IND
Tingkat Propinsi/DI. PUS PUS PUS
Tingkat
Kabupaten/Kota PRIM PRIM PRIM PRIM PRIM
Kampung
Anggota Perorangan 15

17. PROSE S PE NG E SA HA N BA DA N HUK UM K OPE RA SI
UU 25/1992
Pengesahan
selambat-lambatnya
PP 4/1994 Diterima 3 bulan sejak berkas
diterima lengkap
• Pejabat yang berwenang
wajib melakukan penelitian
terhadap materi Anggaran
PERMEN 01/2006 Dasar yang diajukan.
Keputusan penolakan
dan alasannya
• Pejabat yang berwenang disampaikan kembali
Sekelompok orang melakukan pengecekan kepada kuasa pendiri
terhadap keberadaan paling lama 3 bulan
yang mempunyai
kegiatan dan koperasi tersebut.
kepentingan ekonomi Terhadap penolakan,
para pendiri dapat
yang sama. mengajukan
Ditolak permintaan ulang
PRA KOPERASI pengesahan akta
pendirian koperasi
dalam jangka waktu
paling lama 1 bulan.
Kop. Primer
Sekurang - Keputusan terhadap
Rapat Persiapan -
permintaan ulang
kurangnya di tersebut diberikan
Rapat Pembentukan hadiri 20 orang paling lambat
pendiri. 1 bulan.
Membahas Anggaran Dasar Koperasi : Mengajukan
Kop. Sekunder permohanan
Anggaran Dasar memuat antara lain : pengesahan secara
• Nama & tempat kedudukan. tertulis kepada Pejabat
• Maksud & tujuan - Dihadiri sekurang berwenang.
kurangnya 3 disetujui ditolak
• Bidang usaha.
• Keanggotaan. (tiga) koperasi
melalui wakil-
• Rapat Anggota. wakilnya.
• Pengurus, Pengawas.
• Sisa Hasil Usaha. Keputusan
Pembuatan Akta oleh akhir
Notaris. 16

18. PROSE S PE NG E SA HA N BA DA N HUK UM K OPE RA SI
1. Dasar Hukum :
- Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian.
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta
Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
- Peraturan Menteri Nomor 01 Tahun 2006 yaitu tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan
Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar
Koperasi.
5. Koperasi sebaiknya dibentuk oleh sekelompok orang/anggota
masyarakat yang mempunyai kegiatan dan kepentingan
ekonomi yang sama.
6. Sebelum mendirikan koperasi, sebaiknya didahului dengan
penyuluhan tentang perkoperasian agar kelompok masyarakat
yang ingin mendirikan koperasi tersebut memahami
mengenai perkoperasian, sehingga anggota koperasi nantinya
benar-benar memahami nilai dan prinsip koperasi dan paham
akan hak dan kewajibannya sebagai anggota koperasi.
17

19. 4. Proses pendirian koperasi dimulai dengan pelaksanaan Rapat
Pembentukan Koperasi dimana untuk Koperasi Primer
sekurang-kurangnya dihadiri oleh 20 orang anggota pendiri,
sedangkan untuk Koperasi Sekunder sekurang-kurangnya
dihadiri oleh 3 (tiga) koperasi melalui wakil-wakilnya.
3. Rapat pembentukan koperasi tersebut dihadiri oleh Pejabat
Dinas/Instansi/Badan Yang Membidangi Koperasi setempat
(sesuai domisili anggota) dimana kehadiran pejabat tersebut
bertujuan antara lain untuk : memberi arahan berkenaan
dengan pembentukan koperasi, melihat proses pelaksanaan
rapat pembentukan, sebagai narasumber apabila ada
pertanyaan berkaitan dengan perkoperasian dan untuk
meneliti isi konsep anggaran dasar yang dibuat oleh para
pendiri sebelum di”akta”kan oleh Notaris Pembuat Akta
Koperasi setempat.Selain itu apabila memungkinkan rapat
pembentukan tersebut juga dapat dihadiri oleh Notaris
Pembuat Akta Koperasi yaitu Notaris yang ditetapkan melalui
Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM untuk
membantu membuat/menyusun akta pendirian, perubahan
anggaran dasar dan pembubaran koperasi.
18

20. 6. Dalam Rapat Pembentukan akan dibahas mengenai Anggaran
Dasar Koperasi yang memuat antara lain :
- Nama dan tempat kedudukan
- Maksud dan tujuan
- Bidang usaha
- Keanggotaan
- Rapat Anggota
- Pengurus dan Pengawas
- Sisa Hasil Usaha
7. Pembuatan atau penyusunan akta pendirian koperasi
tersebut dibuat dihadapan dan atau oleh Notaris Pembuat
Akta Koperasi dimaksud.
8. Selanjutnya Notaris atau kuasa Pendiri mengajukan
permohonan pengesahan secara tertulis kepada pejabat yang
berwenang yaitu :
Untuk koperasi primer yang anggotanya tersebar di lebih dari
1 (satu) propinsi dan untuk koperasi sekunder adalah Deputi
Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM, Kementerian
Koperasi dan UKM.
Untuk Koperasi Primer yang anggotanya meliputi satu
propinsi atau Kabupaten/Kota adalah Kepala
Dinas/Kantor/Badan yang menangani urusan perkoperasian
Propinsi/Kabupaten/Kota setempat.
19

21. 2. Pejabat yang berwenang akan melakukan :
- Penelitian terhadap meteri Anggaran Dasar yang
diajukan.
- Pengecekan terhadap keberadaan koperasi tersebut.
10. Apabila permohonan diterima maka pengesahan selambat
lambatnya 3 (tiga) bulan sejak berkas diterima lengkap.
11. Jika permohonan ditolak maka Keputusan penolakan dan
alasannya disampaikan kembali kepada kuasa pendiri
paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diajukan.
12. Terhadap Penolakan, para pendiri dapat mengajukan
permintaan ulang pengesahan akta pendirian koperasi
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. Keputusan
terhadap permintaan ulang tersebut diberikan paling
lambat 1 (satu) bulan.
20

22. TAMBAHAN YANG PERLU DILAMPIRKAN DLM
PEMBENTUK AN KOPERASI YANG MEMPUNYAI
UNIT USAHA SIMPAN PINJAM :
1. Surat bukti penyetoran modal tetap USP pada asi primer
sekurang-kurangnya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta
rupiah) dan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
untuk USP pada koperasi sekunder berupa deposito
pada Bank Pemerintah yang disetorkan atas nama
Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah cq.
Ketua Koperasi yang bersangkutan.
2. Rencana kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
3. Administrasi dan pembukuan koperasinya.
4. Nama dan riwayat hidup Pengurus, Pengawas dan calon
Pengelola.
5. Daftar sarana kerja.
6. Surat Perjanjian Kerja antara Pengurus Koperasi dengan
Pengelola/Manager/Direksi.
21

23. ASPEK ASPEK PENTING
DALAM PENYUSUNAN
AKTA
PERKOPERASIAN
22

24. POKOK BAHASAN
Dasar hukum,
Akta Perkoperasian,
Materi muatan penting yang
perlu diatur dalam
Anggaran Dasar koperasi.
23

25. DASAR HUKUM
1. UU nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.
2. PP. nomor 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tatacara
Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
3. PP. nomor 17 tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh
Pemerintah
4. PP nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam
oleh Koperasi.
5. PP. nomor 33 tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi.
6. Surat Keputusan Menteri Koperasi dan PPK nomor 36/Kep/M/II/1998
tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan dan Peleburan
Koperasi.
7. Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan PKM nomor
19/KEP/Meneg/III/2000 tentang Pedoman kelembagaan dan Usaha
Koperasi.
8. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Republik Indonesia Nomor 01/Per/M.KUKM/I/2006 tanggal 9 Januari
2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta
Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
24

26. AKTA PERKOPERASIAN
1. Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
2. Akta Pendirian Koperasi.
3. Berita Acara Rapat Anggota Koperasi, antara lain :
a. Pembentukan Koperasi.
b. Rapat Anggota :
1). Rapat Anggota Tahunan.
2). Rapat Anggota Penyusunan dan Pengesahan
RAPBK.
c. Rapat Anggota Luar Biasa:
1). Penggabungan Koperasi.
2). Pembagian Koperasi.
3). Peleburan Koperasi.
4). Lain Lain (Pemberhentian Pengurus, Anggota dst).
25

27. ANGGARAN DASAR KOPERASI
1. Anggaran Dasar memuat ketentuan‑ketentuan pokok yang
merupakan dasar bagi tata kehidupan koperasi, sehingga
didalamnya dimuat hal‑hal yang harus disusun secara
ringkas, singkat, jelas dan mudah dimengerti oleh
siapapun;
2. Ketentuan pokok yang dimuat dalam Anggaran Dasar
meliputi:
a. struktur organisasi;
b. kegiatan usaha;
c. modal dan keuangan;
d. manajemen.
26

28. 3. Pengaturan organisasi sebagaimana dimaksud angka 2 huruf a
adalah mengenai :
a. nama dan tempat kedudukan;
b. maksud dan tujuan;
c. landasan dan azas;
d. keanggotaan;
e. perangkat organisasi;
f. rapat‑rapat termasuk rapat anggota;
g. jangka waktu berdirinya;
h. sanksi.
4. Pengaturan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud angka 2 huruf b,
adalah mengenai :
a. kegiatan usaha yang dijalankan Koperasi;
b. pendapatan koperasi, Sisa Hasil Usaha (SHU) dan
pembagiannya;
c. tanggungan;
d. tahun buku koperasi.
27

29. 5. Pengaturan modal dan keuangan sebagaimana dimaksud
angka 2 huruf c, adalah mengenai :
a. modal sendiri;
b. modal pinjaman;
c. modal penyertaan.
6. Pengaturan manajemen sebagaimana dimaksud angka 2
huruf d, adalah mengenai:
a. wewenang, hak, tugas, kewajiban dan tanggung
jawab dari perangkat organisasi dan pengelola koperasi;
b. hubungan kerja antar perangkat organisasi dan antara
perangkat organisasi dengan Pengelola Usaha Koperasi;
c. laporan keuangan dan neraca.
28

30. MATERI MUATAN ANGGARAN DASAR
Materi muatan dalam Anggaran Dasar Koperasi
sekurang‑kurangnya meliputi :
a. Daftar nama pendiri;
b. Nama dan tempat kedudukan;
c. Landasan dan asas;
d. Maksud dan tujuan serta bidang usaha;
e. Ketentuan mengenai keanggotaan;
f. Ketentuan mengenai rapat anggota;
g. Ketentuan mengenai pengurus;
h. Ketentuan mengenai pengawas;
i. Ketentuan mengenai pengelola;
j. Ketentuan mengenai permodalan;
k. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya Koperasi;
l. Ketentuan mengenai Sisa Hasil Usaha;
m. Ketentuan mengenai sanksi;
n. Ketentuan mengenai pembubaran;
o. Ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
p. Ketentuan mengenai Anggaran Rumah Tangga dan
peraturan khusus.
29

31. Materi Anggaran Dasar Koperasi dapat
diperluas dengan menetapkan hal‑hal lain
yang diperlukan sesuai dengan
kepentingan anggota, organisasi atau
usaha koperasi yang bersangkutan,
sepanjang tidak bertentangan dengan
peraturan
30

32. P en u t u p
• Koperasi adalah milik dari para anggotanya.
• Anggota adalah pemilik sekaligus pengguna
jasa koperasi.
• Kemajuan dan perkembangan koperasi
sangat ditentukan oleh peranserta aktif para
anggota.
• Peran anggota sangat strategis bagi
koperasi, baik koperasi primer maupun
koperasi sekunder.
Kenal-kop
49