SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  12
AMIRA HASAN RAHMAWATI 
XII IPA 7 (01) 
SMA NEGERI 6 
SEMARANG 
TAHUN AJARAN 
2014/2015
Materi Presentasi 
PERBEDAAN 
LEMBAGA NEGARA 
“MPR” 
SEBELUM & SESUDAH 
AMANDEMEN UUD 1945
STRUKTUR BAGAN LEMBAGA 
NEGERA DI INDONESIA SEBELUM 
AMANDEMEN UUD 1945 
UUD 
1945 
PRESIDE 
MA DPA BPK 
N 
DPR 
MPR 
UU
STRUKTUR BAGAN LEMBAGA 
NEGARA DI INDONESIA SESUDAH 
AMANDEMEN UUD 1945 
UUD 
1945 
PRESIDE 
MA DPA BPK 
N 
MPR DPR 
UU
 MPR adalah singkatan dari Majelis 
Permusyawaratan Rakyat. 
 MPR merupakan penjelmaan dari 
seluruh rakyat Indonesia, yang 
memiliki kekuasaan tidak terbatas 
(Super Power). 
 MPR melakukan sidang paling 
sedikit sekali dalam 5 tahun. 
 MPR memiliki masa jabatan MPR 
yakni 5 tahun dalam 1 periode.
Sebelum 
•Sbg Lembaga TERTINGGI 
Negara 
Sesudah •Sbg Lembaga TINGGI Negara
Sebelum 
•Tidak ada yang 
mengimbangi. 
Sesudah 
•Setara dengan lembaga-lembaga 
lain (spt; 
Presiden, DPR, DPD, MA, 
MK, KY).
PERBEDAAN LEMBAGA NEGARA “MPR” DI 
INDONESIA 
SEBELUM & SESUDAH AMANDEMEN UUD 
1945 
-SUSUNAN KEANGGOTAAN-Sesudah 
•Susunan keanggotaannya 
terdiri dari anggota DPR dan 
utusan daerah serta utusan 
golongan yang diangkat. 
Sebelum 
•Susunan keanggotaannya 
terdiri dari DPR & DPD.
PERBEDAAN LEMBAGA NEGARA “MPR” DI 
INDONESIA 
SEBELUM & SESUDAH AMANDEMEN UUD 1945 
-TUGAS DALAM PELANTIKAN PRESIDEN-Sebelum 
•Bertugas memilih & 
melantik presiden & wakil 
presiden. 
Sesudah 
•Hanya melantik & rakyat 
yang memilih melalui 
Pemilu.
Sebelum •Menetapkan GBHN. 
Sesudah 
•Tidak dapat menetapkan 
GBHN.
PERSAMAAN LEMBAGA NEGARA “MPR” DI 
INDONESIA 
SEBELUM & SESUDAH AMANDEMEN UUD 
1945 
MPR 
Mengubah dan 
Menetapkan 
UUD 1945
MPR sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945

Contenu connexe

Tendances

Pengantar ilmu hukum power point
Pengantar ilmu hukum power pointPengantar ilmu hukum power point
Pengantar ilmu hukum power pointPuspa Bunga
 
Lembaga-lembaga Negara Indonesia
Lembaga-lembaga Negara IndonesiaLembaga-lembaga Negara Indonesia
Lembaga-lembaga Negara Indonesiabulan purnama
 
Tahapa Pemilu 2024 dan Kesiapan Bawaslu Demak.pptx
Tahapa Pemilu 2024 dan Kesiapan Bawaslu Demak.pptxTahapa Pemilu 2024 dan Kesiapan Bawaslu Demak.pptx
Tahapa Pemilu 2024 dan Kesiapan Bawaslu Demak.pptxMudloafAde3
 
UUD 1945 Sebelum Amandemen
UUD 1945 Sebelum AmandemenUUD 1945 Sebelum Amandemen
UUD 1945 Sebelum AmandemenProduk Hukum
 
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintahAbid Zamzami
 
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantarPolitik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantarUiversitas Muhammadiyah Maluku Utara
 
Hukum Administrasi Negara (analisis) (pertambangan)
Hukum Administrasi Negara (analisis) (pertambangan)Hukum Administrasi Negara (analisis) (pertambangan)
Hukum Administrasi Negara (analisis) (pertambangan)Muhammad Raihan Imamnawi
 
Sistem ketatanegaraan republik indonesiastruktur pemerintahan indonesia
Sistem ketatanegaraan republik indonesiastruktur pemerintahan indonesiaSistem ketatanegaraan republik indonesiastruktur pemerintahan indonesia
Sistem ketatanegaraan republik indonesiastruktur pemerintahan indonesianurul khaiva
 
Peraturan perundang slide
Peraturan perundang slidePeraturan perundang slide
Peraturan perundang slideSomewhere
 
Sumber hukum internasional
Sumber hukum internasionalSumber hukum internasional
Sumber hukum internasionalNuelnuel11
 
Sistem pemerintahan denmark
Sistem pemerintahan denmarkSistem pemerintahan denmark
Sistem pemerintahan denmarksulis tiyono
 
DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)Oktavia Pramesti
 
PPT Sistem Pemerintahan Indonesia
PPT Sistem Pemerintahan IndonesiaPPT Sistem Pemerintahan Indonesia
PPT Sistem Pemerintahan Indonesiaworodyah
 
Kejahatan Terhadap Harta Benda (Hukum Pidana)
Kejahatan Terhadap Harta Benda (Hukum Pidana)Kejahatan Terhadap Harta Benda (Hukum Pidana)
Kejahatan Terhadap Harta Benda (Hukum Pidana)Ayu Sulastri
 
Perbandingan Administrasi Negara Perancis vs. indonesia
Perbandingan Administrasi Negara Perancis vs. indonesiaPerbandingan Administrasi Negara Perancis vs. indonesia
Perbandingan Administrasi Negara Perancis vs. indonesiaSiti Sahati
 
6 negara hukum dan demokrasi
6 negara hukum dan demokrasi6 negara hukum dan demokrasi
6 negara hukum dan demokrasiNuelnuel11
 
Lembaga-lembaga negara (Piyantoro dan inddra kurniawan)
Lembaga-lembaga negara (Piyantoro dan inddra kurniawan)Lembaga-lembaga negara (Piyantoro dan inddra kurniawan)
Lembaga-lembaga negara (Piyantoro dan inddra kurniawan)Belum Kerja
 

Tendances (20)

Pengantar ilmu hukum power point
Pengantar ilmu hukum power pointPengantar ilmu hukum power point
Pengantar ilmu hukum power point
 
Lembaga-lembaga Negara Indonesia
Lembaga-lembaga Negara IndonesiaLembaga-lembaga Negara Indonesia
Lembaga-lembaga Negara Indonesia
 
Tahapa Pemilu 2024 dan Kesiapan Bawaslu Demak.pptx
Tahapa Pemilu 2024 dan Kesiapan Bawaslu Demak.pptxTahapa Pemilu 2024 dan Kesiapan Bawaslu Demak.pptx
Tahapa Pemilu 2024 dan Kesiapan Bawaslu Demak.pptx
 
UUD 1945 Sebelum Amandemen
UUD 1945 Sebelum AmandemenUUD 1945 Sebelum Amandemen
UUD 1945 Sebelum Amandemen
 
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
 
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantarPolitik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
 
Hukum Administrasi Negara (analisis) (pertambangan)
Hukum Administrasi Negara (analisis) (pertambangan)Hukum Administrasi Negara (analisis) (pertambangan)
Hukum Administrasi Negara (analisis) (pertambangan)
 
Sistem ketatanegaraan republik indonesiastruktur pemerintahan indonesia
Sistem ketatanegaraan republik indonesiastruktur pemerintahan indonesiaSistem ketatanegaraan republik indonesiastruktur pemerintahan indonesia
Sistem ketatanegaraan republik indonesiastruktur pemerintahan indonesia
 
Peraturan perundang slide
Peraturan perundang slidePeraturan perundang slide
Peraturan perundang slide
 
Sumber hukum internasional
Sumber hukum internasionalSumber hukum internasional
Sumber hukum internasional
 
Sistem pemerintahan denmark
Sistem pemerintahan denmarkSistem pemerintahan denmark
Sistem pemerintahan denmark
 
Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah
Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah
Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah
 
Peranan politik hukum dalam mewujudkan tujuan negara
Peranan politik hukum dalam mewujudkan tujuan negaraPeranan politik hukum dalam mewujudkan tujuan negara
Peranan politik hukum dalam mewujudkan tujuan negara
 
hukum Adat
hukum Adathukum Adat
hukum Adat
 
DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)
 
PPT Sistem Pemerintahan Indonesia
PPT Sistem Pemerintahan IndonesiaPPT Sistem Pemerintahan Indonesia
PPT Sistem Pemerintahan Indonesia
 
Kejahatan Terhadap Harta Benda (Hukum Pidana)
Kejahatan Terhadap Harta Benda (Hukum Pidana)Kejahatan Terhadap Harta Benda (Hukum Pidana)
Kejahatan Terhadap Harta Benda (Hukum Pidana)
 
Perbandingan Administrasi Negara Perancis vs. indonesia
Perbandingan Administrasi Negara Perancis vs. indonesiaPerbandingan Administrasi Negara Perancis vs. indonesia
Perbandingan Administrasi Negara Perancis vs. indonesia
 
6 negara hukum dan demokrasi
6 negara hukum dan demokrasi6 negara hukum dan demokrasi
6 negara hukum dan demokrasi
 
Lembaga-lembaga negara (Piyantoro dan inddra kurniawan)
Lembaga-lembaga negara (Piyantoro dan inddra kurniawan)Lembaga-lembaga negara (Piyantoro dan inddra kurniawan)
Lembaga-lembaga negara (Piyantoro dan inddra kurniawan)
 

Similaire à MPR sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945

Lembaga negara legislatif
Lembaga negara legislatifLembaga negara legislatif
Lembaga negara legislatifrizqialfadly
 
Perbandingan lembaga negara mpr sebelum dan sesudah amandemen uud 1945
Perbandingan lembaga negara mpr sebelum dan sesudah amandemen uud 1945Perbandingan lembaga negara mpr sebelum dan sesudah amandemen uud 1945
Perbandingan lembaga negara mpr sebelum dan sesudah amandemen uud 1945najibur rohman
 
LEMBAGA NEGARA (1).pptx
LEMBAGA NEGARA (1).pptxLEMBAGA NEGARA (1).pptx
LEMBAGA NEGARA (1).pptxDzakyWiratmoko
 
Majelis permusyawaratan rakyat ( MPR )
Majelis permusyawaratan rakyat ( MPR )Majelis permusyawaratan rakyat ( MPR )
Majelis permusyawaratan rakyat ( MPR )Ahmad Naufal
 
Filosofis pendidikan
Filosofis pendidikanFilosofis pendidikan
Filosofis pendidikannovianafarida
 
Lembaga lembaga Negara pdf
Lembaga lembaga Negara pdfLembaga lembaga Negara pdf
Lembaga lembaga Negara pdfIdris Miaus
 
Ketetapan dan Keputusan MPR RI
Ketetapan dan Keputusan MPR RIKetetapan dan Keputusan MPR RI
Ketetapan dan Keputusan MPR RIMuhamad Yogi
 
Lembaga lembaga negara pasca amandemen uud 1945
Lembaga lembaga negara pasca amandemen uud 1945Lembaga lembaga negara pasca amandemen uud 1945
Lembaga lembaga negara pasca amandemen uud 1945Sandy Andaru
 
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Majelis Permusyawaratan RakyatMajelis Permusyawaratan Rakyat
Majelis Permusyawaratan RakyatAditya Hardiyanto
 
Bahan tayang ketetapan & keputusan
Bahan tayang ketetapan & keputusanBahan tayang ketetapan & keputusan
Bahan tayang ketetapan & keputusanHadi Wijaya
 
Lembaga lembaga negara menurut undang-undang dasar 1945
Lembaga lembaga negara menurut undang-undang dasar 1945Lembaga lembaga negara menurut undang-undang dasar 1945
Lembaga lembaga negara menurut undang-undang dasar 1945Operator Warnet Vast Raha
 

Similaire à MPR sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945 (20)

Lembaga negara legislatif
Lembaga negara legislatifLembaga negara legislatif
Lembaga negara legislatif
 
Perbandingan lembaga negara mpr sebelum dan sesudah amandemen uud 1945
Perbandingan lembaga negara mpr sebelum dan sesudah amandemen uud 1945Perbandingan lembaga negara mpr sebelum dan sesudah amandemen uud 1945
Perbandingan lembaga negara mpr sebelum dan sesudah amandemen uud 1945
 
Majelis permusyawaratan rakyat
Majelis permusyawaratan rakyatMajelis permusyawaratan rakyat
Majelis permusyawaratan rakyat
 
Majelis permusyawaratan rakyat
Majelis permusyawaratan rakyatMajelis permusyawaratan rakyat
Majelis permusyawaratan rakyat
 
KELOMPOK 1 MPR.pdf
KELOMPOK 1 MPR.pdf KELOMPOK 1 MPR.pdf
KELOMPOK 1 MPR.pdf
 
LEMBAGA NEGARA (1).pptx
LEMBAGA NEGARA (1).pptxLEMBAGA NEGARA (1).pptx
LEMBAGA NEGARA (1).pptx
 
Majelis permusyawaratan rakyat ( MPR )
Majelis permusyawaratan rakyat ( MPR )Majelis permusyawaratan rakyat ( MPR )
Majelis permusyawaratan rakyat ( MPR )
 
Bahantayang2 ppkn
Bahantayang2 ppknBahantayang2 ppkn
Bahantayang2 ppkn
 
Sistem Pemerintahan Indonesia
Sistem Pemerintahan IndonesiaSistem Pemerintahan Indonesia
Sistem Pemerintahan Indonesia
 
Filosofis pendidikan
Filosofis pendidikanFilosofis pendidikan
Filosofis pendidikan
 
LEMBAGA_LEMBAGA_NEGARA.ppt
LEMBAGA_LEMBAGA_NEGARA.pptLEMBAGA_LEMBAGA_NEGARA.ppt
LEMBAGA_LEMBAGA_NEGARA.ppt
 
Lembaga lembaga Negara pdf
Lembaga lembaga Negara pdfLembaga lembaga Negara pdf
Lembaga lembaga Negara pdf
 
Ketetapan dan Keputusan MPR RI
Ketetapan dan Keputusan MPR RIKetetapan dan Keputusan MPR RI
Ketetapan dan Keputusan MPR RI
 
Power point p kn 5 sd 1
Power point p kn 5 sd 1Power point p kn 5 sd 1
Power point p kn 5 sd 1
 
Power point p kn 5 sd 1
Power point p kn 5 sd 1Power point p kn 5 sd 1
Power point p kn 5 sd 1
 
Lembaga lembaga negara pasca amandemen uud 1945
Lembaga lembaga negara pasca amandemen uud 1945Lembaga lembaga negara pasca amandemen uud 1945
Lembaga lembaga negara pasca amandemen uud 1945
 
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Majelis Permusyawaratan RakyatMajelis Permusyawaratan Rakyat
Majelis Permusyawaratan Rakyat
 
Bahan tayang ketetapan & keputusan
Bahan tayang ketetapan & keputusanBahan tayang ketetapan & keputusan
Bahan tayang ketetapan & keputusan
 
pancasila m12.docx
pancasila m12.docxpancasila m12.docx
pancasila m12.docx
 
Lembaga lembaga negara menurut undang-undang dasar 1945
Lembaga lembaga negara menurut undang-undang dasar 1945Lembaga lembaga negara menurut undang-undang dasar 1945
Lembaga lembaga negara menurut undang-undang dasar 1945
 

Dernier

Catatan di setiap Indikator Fokus Perilaku
Catatan di setiap Indikator Fokus PerilakuCatatan di setiap Indikator Fokus Perilaku
Catatan di setiap Indikator Fokus PerilakuHANHAN164733
 
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdfKelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdftsaniasalftn18
 
PRESENTASI PEMBELAJARAN IPA PGSD UT MODUL 2
PRESENTASI PEMBELAJARAN IPA PGSD UT MODUL 2PRESENTASI PEMBELAJARAN IPA PGSD UT MODUL 2
PRESENTASI PEMBELAJARAN IPA PGSD UT MODUL 2noviamaiyanti
 
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxDESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxFuzaAnggriana
 
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptxTopik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptxsyafnasir
 
Materi power point Kepemimpinan leadership .ppt
Materi power point Kepemimpinan leadership .pptMateri power point Kepemimpinan leadership .ppt
Materi power point Kepemimpinan leadership .pptAcemediadotkoM1
 
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptxKesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptxDwiYuniarti14
 
TPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikan
TPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikanTPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikan
TPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikanNiKomangRaiVerawati
 
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...MarwanAnugrah
 
Teknik Menjawab Kertas P.Moral SPM 2024.pptx
Teknik Menjawab Kertas P.Moral SPM  2024.pptxTeknik Menjawab Kertas P.Moral SPM  2024.pptx
Teknik Menjawab Kertas P.Moral SPM 2024.pptxwongcp2
 
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam KelasMembuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam KelasHardaminOde2
 
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptxIPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptxErikaPuspita10
 
PPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKA
PPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKAPPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKA
PPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKARenoMardhatillahS
 
MATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptx
MATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptxMATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptx
MATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptxrofikpriyanto2
 
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional DuniaKarakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional DuniaNadia Putri Ayu
 
Pertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.ppt
Pertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.pptPertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.ppt
Pertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.pptNabilahKhairunnisa6
 
Kelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara InggrisKelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara InggrisNazla aulia
 
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docxLembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docxbkandrisaputra
 
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfAKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfTaqdirAlfiandi1
 
UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...
UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...
UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...jumadsmanesi
 

Dernier (20)

Catatan di setiap Indikator Fokus Perilaku
Catatan di setiap Indikator Fokus PerilakuCatatan di setiap Indikator Fokus Perilaku
Catatan di setiap Indikator Fokus Perilaku
 
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdfKelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
 
PRESENTASI PEMBELAJARAN IPA PGSD UT MODUL 2
PRESENTASI PEMBELAJARAN IPA PGSD UT MODUL 2PRESENTASI PEMBELAJARAN IPA PGSD UT MODUL 2
PRESENTASI PEMBELAJARAN IPA PGSD UT MODUL 2
 
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxDESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
 
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptxTopik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
Topik 1 - Pengenalan Penghayatan Etika dan Peradaban Acuan Malaysia.pptx
 
Materi power point Kepemimpinan leadership .ppt
Materi power point Kepemimpinan leadership .pptMateri power point Kepemimpinan leadership .ppt
Materi power point Kepemimpinan leadership .ppt
 
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptxKesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
 
TPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikan
TPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikanTPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikan
TPPK_panduan pembentukan tim TPPK di satuan pendidikan
 
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
 
Teknik Menjawab Kertas P.Moral SPM 2024.pptx
Teknik Menjawab Kertas P.Moral SPM  2024.pptxTeknik Menjawab Kertas P.Moral SPM  2024.pptx
Teknik Menjawab Kertas P.Moral SPM 2024.pptx
 
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam KelasMembuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
 
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptxIPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
IPA Kelas 9 BAB 10 - www.ilmuguru.org.pptx
 
PPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKA
PPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKAPPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKA
PPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKA
 
MATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptx
MATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptxMATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptx
MATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptx
 
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional DuniaKarakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
 
Pertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.ppt
Pertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.pptPertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.ppt
Pertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.ppt
 
Kelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara InggrisKelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
 
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docxLembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
 
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfAKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
 
UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...
UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...
UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...
 

MPR sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945

  • 1. AMIRA HASAN RAHMAWATI XII IPA 7 (01) SMA NEGERI 6 SEMARANG TAHUN AJARAN 2014/2015
  • 2. Materi Presentasi PERBEDAAN LEMBAGA NEGARA “MPR” SEBELUM & SESUDAH AMANDEMEN UUD 1945
  • 3. STRUKTUR BAGAN LEMBAGA NEGERA DI INDONESIA SEBELUM AMANDEMEN UUD 1945 UUD 1945 PRESIDE MA DPA BPK N DPR MPR UU
  • 4. STRUKTUR BAGAN LEMBAGA NEGARA DI INDONESIA SESUDAH AMANDEMEN UUD 1945 UUD 1945 PRESIDE MA DPA BPK N MPR DPR UU
  • 5.  MPR adalah singkatan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat.  MPR merupakan penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia, yang memiliki kekuasaan tidak terbatas (Super Power).  MPR melakukan sidang paling sedikit sekali dalam 5 tahun.  MPR memiliki masa jabatan MPR yakni 5 tahun dalam 1 periode.
  • 6. Sebelum •Sbg Lembaga TERTINGGI Negara Sesudah •Sbg Lembaga TINGGI Negara
  • 7. Sebelum •Tidak ada yang mengimbangi. Sesudah •Setara dengan lembaga-lembaga lain (spt; Presiden, DPR, DPD, MA, MK, KY).
  • 8. PERBEDAAN LEMBAGA NEGARA “MPR” DI INDONESIA SEBELUM & SESUDAH AMANDEMEN UUD 1945 -SUSUNAN KEANGGOTAAN-Sesudah •Susunan keanggotaannya terdiri dari anggota DPR dan utusan daerah serta utusan golongan yang diangkat. Sebelum •Susunan keanggotaannya terdiri dari DPR & DPD.
  • 9. PERBEDAAN LEMBAGA NEGARA “MPR” DI INDONESIA SEBELUM & SESUDAH AMANDEMEN UUD 1945 -TUGAS DALAM PELANTIKAN PRESIDEN-Sebelum •Bertugas memilih & melantik presiden & wakil presiden. Sesudah •Hanya melantik & rakyat yang memilih melalui Pemilu.
  • 10. Sebelum •Menetapkan GBHN. Sesudah •Tidak dapat menetapkan GBHN.
  • 11. PERSAMAAN LEMBAGA NEGARA “MPR” DI INDONESIA SEBELUM & SESUDAH AMANDEMEN UUD 1945 MPR Mengubah dan Menetapkan UUD 1945