Dokumen tersebut membandingkan demokrasi pada era Orde Baru dan Reformasi di Indonesia dengan melihat prinsip-prinsip demokrasi. Pada era Orde Baru, sistem politik didominasi militer meskipun tercapai stabilitas ekonomi dan politik. Akan tetapi, terjadi pelanggaran HAM dan korupsi. Pada era Reformasi, diadopsinya prinsip-prinsip demokrasi seperti pemisahan kekuasaan dan pemilihan umum.

1. PERBANDINGAN DEMOKRASI PANCASILA ERA ORDE BARU
DAN REFORMASI MELIHAT DARI SYARAT DAN PRINSIP DASAR
DEMOKRASI
Sejarah Indonesia memang tidaklah bisa dipisahkan dari politik pemerintah untuk
menjalankan pemerintahannya secara bertahap mulai dari dasar sampai menjadi kepemimpinan
yang terbaik dan itu memanglah tak mudah. Indonesia adalah Negara yang menganut sistem
pemerintahan demokrasi yang selalu berkembang, perkembangan demokrasi di Indonesia dari
segi waktu dapat dibagi dalam lima periode, yaitu :
Periode 1945-1959 Demokrasi Parlementer
Periode 1959-1965 (Orde Lama)Demokrasi Terpimpin
Periode 1965-1998 (Orde Baru) Demokrasi Pancasila
Periode 1998-sekarang (Reformasi)
PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI
Pengertian dan Prinsip–prinsip Demokrasi
1.
Pengertian Demokrasi
Secara etimologis, demokrasi berasal bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat
atau penduduk dan cratein yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Dengan demikian, secara
bahasa demokrasi adalah keadaan negara di mana kedaulatan atau kekuasaan tertingginya berada
di tangan rakyat. Konsep demokrasi diterima oleh hampir seluruh negara di dunia. Diterimanya
konsep demokrasi disebabkan oleh keyakinan mereka bahwa konsep ini merupakan tata
pemerintahan yang paling unggul dibandingkan dengan tata pemerintahan lainnya. Demokrasi
telah ada sejak zaman Yunani Kuno. Presiden Amerika Serikat ke-16, Abraham Lincoln
mengatakan demokrasi adalah government of the people, by the people and for the people.
2.
Macam-Macam Demokrasi
Menurut cara penyaluran kehendak rakyat, demokrasi dibedakan atas :

2. Demokrasi Langsung
Demokrasi Tidak Langsung
Menurut dasar prinsip ideologi, demokrasi dibedakan atas :
Demokrasi Konstitusional (Demokrasi Liberal)
Demokrasi Rakyat (Demokrasi Proletar)
Menurut dasar yang menjadi titik perhatian atau prioritasnya, demokrasi dibedakan atas :
Demokrasi Formal
Demokrasi Material
Demokrasi Campuran
Menurut dasar wewenang dan hubungan antara alat kelengkapan negara, demokrasi dibedakan
atas :
Demokrasi Sistem Parlementer
Demokrasi Sistem Presidensial
3.
Prinsip-Prinsip Demokrasi yang Berlaku Universal
Inu Kencana Syafiie merinci prinsip-prinsip demokrasi sebagai berikut, yaitu ; adanya
pembagian kekuasaan, pemilihan umum yang bebas, manajemen yang terbuka, kebebasan
individu, peradilan yang bebas, pengakuan hak minoritas, pemerintahan yang berdasarkan
hukum, pers yang bebas, beberapa partai politik, konsensus, persetujuan, pemerintahan yang
konstitusional, ketentuan tentang pendemokrasian, pengawasan terhadap administrasi negara,
perlindungan hak asasi, pemerintah yang mayoritas, persaingan keahlian, adanya mekanisme
politik, kebebasan kebijaksanaan negara, dan adanya pemerintah yang mengutamakan
musyawarah.
Prinsip-prinsip negara demokrasi yang telah disebutkan di atas kemudian dituangkan ke
dalam konsep yang lebih praktis sehingga dapat diukur dan dicirikan. Ciri-ciri ini yang kemudian
dijadikan parameter untuk mengukur tingkat pelaksanaan demokrasi yang berjalan di suatu
negara. Parameter tersebut meliputi empat aspek.Pertama, masalah pembentukan negara. Proses
pembentukan kekuasaan akan sangat menentukan bagaimana kualitas, watak, dan pola hubungan
yang akan terbangun. Pemilihan umum dipercaya sebagai salah satu instrumen penting yang
dapat mendukung proses pembentukan pemerintahan yang baik. Kedua, dasar kekuasaan negara.
Masalah ini menyangkut konsep legitimasi kekuasaan serta pertanggungjawabannya langsung
kepada rakyat. Ketiga, susunan kekuasaan negara. Kekuasaan negara hendaknya dijalankan
secara distributif. Hal ini dilakukan untuk menghindari pemusatan kekuasaan dalam satu

3. tangan..Keempat, masalah kontrol rakyat. Kontrol masyarakat dilakukan agar kebijakan yang
diambil oleh pemerintah atau negara sesuai dengan keinginan rakyat.
PERBANDINGAN DEMOKRASI PANCASILA ERA ORDE BARUDAN
REFORMASI
Prinsip-Prinsip Demokrasi Pancasila
1.
Prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila
Ahmad Sanusi mengutarakan 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut
Pancasila dan Undang-indang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang sebagai
berikut:
a.
Demokrasi yang Berketuhanan Yang maha Esa
b. Demokrasi dengan kecerdasan
c.
Demokrasi yang berkedaulatan rakyat
d. Demokrasi dengan rule of law
e.
Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan Negara
f.
Demokrasi dengan hak asasi manusia
g. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka
h. Demokrasi dengan otonomi daerah
i.
Demokrasi dengan kemakmuran
j.
Demokrasi yang berkeadilan social
Demokrasi Pancasila mendasarkan diri pada faham kekeluargaan dan Kegotongroyongan yang ditujukan untuk:
a.
Kesejahteraan rakyat
b. Mendukung unsur-unsur kesadaran hak ber-ketuhanan Yang Maha Esa
c.
Menolak atheisme
d. Menegakkan kebenaran yang berdasarkan kepada budi pekerti yang luhur
e.
Mengembangkan kepribadian Indonesia

4. f. Menciptakan keseimbangan perikehidupan individu dan masyarakat, kasmani dan
rohani, lahir dan bathin, hubungan manusia dengan sesamanya dan hubungan manusia dengan
Tuhannya.
2.
Pelaksanaan demokrasi di Indonesia
Demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat,dan untuk rakyat. Dalam
perjalanan sejarah ketatanegaraan Negara kita, semua konstitusi yang pernah berlaku menganut
prinsip demokrasi. Hal ini dapat dilihat misalnya:
a. Dalam UUD 1945 (sebelum diamandemen) pasal 1 ayat (2) berbunyi: “Kedaulatan
adalah di tangan rakyat, dan dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”.
b. Dalam UUD 1945 (setelah diamandemen) pasal 1 ayat (2) berbunyi: “Kedaulatan
berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar”.
c.
Dalam konstitusi Republik Indonesia Serikat, Pasal 1:
1)Ayat (1) berbunyi: “Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah
suatu Negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federasi”.
2)Ayat (2) berbunyi: “Kekuasaan kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan
oleh pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat”.
d. Dalam UUDS 1950 pasal 1:
1)Ayat (1) berbunyi: “Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah
suatu Negara hokum yang demokratis dan berbentuk kesatuan”.
2)Ayat (2) berbunyi: “Kedaulatan Republik Indonesia adalah di tangan rakyat dan
dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan rakyat”.
Untuk melihat apakah suatu system pemerintahan adalah system yang demokratis atau
tidak, dapat dilihat dariinfikator-indikator yang dirumuskan oleh Affan Gaffar berikut ini:
a.
Akuntabilitas
b. Rotasi Kekuasaan
c.
Rekruitmen politik yang terbuka
d. Pemilihan umum
e.
Menikmati hak-hak dasar

5. DEMOKRASI MASA ORDE BARU DAN REFORMASI
1.
Demokrasi pada masa Orde Baru (1966-1998)
a. Politik
Presiden Soeharto memulai "Orde Baru" dalam dunia politik Indonesia dan secara
dramatis mengubah kebijakan luar negeri dan dalam negeri dari jalan yang ditempuh Soekarno
pada akhir masa jabatannya.
Salah satu kebijakan pertama yang dilakukannya adalah mendaftarkan Indonesia menjadi
anggota PBB lagi. Indonesia pada tanggal 19 September 1966 mengumumkan bahwa Indonesia
"bermaksud untuk melanjutkan kerjasama dengan PBB dan melanjutkan partisipasi dalam
kegiatan-kegiatan PBB", dan menjadi anggota PBB kembali pada tanggal 28 September 1966,
tepat 16 tahun setelah Indonesia diterima pertama kalinya.
Pada tahap awal, Soeharto menarik garis yang sangat tegas. Orde Lama atau Orde Baru.
Pengucilan politik - di Eropa Timur sering disebut lustrasi - dilakukan terhadap orang-orang
yang terkait dengan Partai Komunis Indonesia. Sanksi kriminal dilakukan dengan menggelar
Mahkamah Militer Luar Biasa untuk mengadili pihak yang dikonstruksikan Soeharto sebagai
pemberontak. Pengadilan digelar dan sebagian dari mereka yang terlibat "dibuang" ke Pulau
Buru.
Sanksi nonkriminal diberlakukan dengan pengucilan politik melalui pembuatan aturan
administratif. Instrumen penelitian khusus diterapkan untuk menyeleksi kekuatan lama ikut
dalam gerbong Orde Baru. KTP ditandai ET (eks tapol).
Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi sebagai tujuan utamanya dan
menempuh kebijakannya melalui struktur administratif yang didominasi militer namun dengan
nasehat dari ahli ekonomi didikan Barat. DPR dan MPR tidak berfungsi secara efektif.
Anggotanya bahkan seringkali dipilih dari kalangan militer, khususnya mereka yang dekat
dengan Cendana. Hal ini mengakibatkan aspirasi rakyat sering kurang didengar oleh pusat.
Pembagian PAD juga kurang adil karena 70% dari PAD tiap provinsi tiap tahunnya harus disetor
kepada Jakarta, sehingga melebarkan jurang pembangunan antara pusat dan daerah.
Soeharto siap dengan konsep pembangunan yang diadopsi dari seminar Seskoad II 1966
dan konsep akselerasi pembangunan II yang diusung Ali Moertopo. Soeharto merestrukturisasi
politik dan ekonomi dengan dwitujuan, bisa tercapainya stabilitas politik pada satu sisi dan
pertumbuhan ekonomi di pihak lain. Dengan ditopang kekuatan Golkar, TNI, dan lembaga
pemikir serta dukungan kapital internasional, Soeharto mampu menciptakan sistem politik
dengan tingkat kestabilan politik yang tinggi.

6. b. Kelebihan sistem Pemerintahan Orde Baru
Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS$70 dan
pada 1996 telah mencapai lebih dari AS$1.000.
Sukses transmigrasi.
Sukses KB.
Sukses memerangi buta huruf.
Sukses swasembada pangan.
Pengangguran minimum.
Sukses REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun).
Sukses Gerakan Wajib Belajar.
Sukses Gerakan Nasional Orang-Tua Asuh.
Sukses keamanan dalam negeri.
Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia.
Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri.
c.
Kekurangan Sistem Pemerintahan Orde Baru
Semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme.
Pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan
pembangunan antara pusat dan daerah, sebagian disebabkan karena kekayaan daerah sebagian
besar disedot ke pusat.
Munculnya rasa ketidakpuasan
pembangunan, terutama di Aceh dan Papua.
di
sejumlah
daerah
karena
kesenjangan
Kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperoleh
tunjangan pemerintah yang cukup besar pada tahun-tahun pertamanya.
hnya kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si kaya dan si miskin).

7. Pelanggaran HAM kepada masyarakat non pribumi (terutama masyarakat
Tionghoa).
Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan.
Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang
dibredel.
Penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan, antara lain dengan program
"Penembakan Misterius".
Tidak ada rencana suksesi (penurunan kekuasaan ke pemerintah/presiden
selanjutnya).
Menurunnya kualitas birokrasi Indonesia yang terjangkit penyakit Asal Bapak
Senang, hal ini kesalahan paling fatal Orde Baru karena tanpa birokrasi yang efektif negara pasti
hancur.
Menurunnya kualitas tentara karena level elit terlalu sibuk berpolitik sehingga
kurang memperhatikan kesejahteraan anak buah.
d. Krisis finansial Asia
Pada pertengahan 1997, Indonesia diserang krisis keuangan dan ekonomi Asia (untuk
lebih jelas lihat: Krisis finansial Asia), disertai kemarau terburuk dalam 50 tahun terakhir dan
harga minyak, gas dan komoditas ekspor lainnya yang semakin jatuh. Rupiah jatuh, inflasi
meningkat tajam, dan perpindahan modal dipercepat. Para demonstran, yang awalnya dipimpin
para mahasiswa, meminta pengunduran diri Soeharto. Di tengah gejolak kemarahan massa yang
meluas, Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, tiga bulan setelah MPR melantiknya
untuk masa bakti ketujuh. Soeharto kemudian memilih sang Wakil Presiden, B. J. Habibie, untuk
menjadi presiden ketiga Indonesia.
2.
Demokrasi pada masa Reformasi (1998 sampai dengan sekarang)
Era Pasca Soeharto atau Era Reformasi di Indonesia dimulai pada pertengahan 1998,
tepatnya saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan wakil
presiden BJ Habibie.
Latar belakang
Krisis finansial Asia yang menyebabkan ekonomi Indonesia melemah dan semakin
besarnya ketidak puasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan pimpinan Soeharto saat

8. itu menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan berbagai organ aksi
mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia.
Pemerintahan Soeharto semakin disorot setelah Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 yang
kemudian memicu Kerusuhan Mei 1998 sehari setelahnya. Gerakan mahasiswa pun meluas
hampir diseluruh Indonesia. Di bawah tekanan yang besar dari dalam maupun luar negeri,
Soeharto akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dari jabatann