SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  14
MAKALAH
KEDUDUKAN DAN PERANAN PARTAI POLITIK
SEBAGAI KOMPONEN PELAKSANAAN
DEMOKRASI PANCASILA
OLEH
KELOMPOK 2
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
2011 / 2012
KEDUDUKAN DAN PERANAN
PARTAI POLITIK SEBAGAI KOMPONEN
PELAKSANAAN DEMOKRASI PANCASILA
Diajukan sebagai prasyarat dalam mengikuti ujian akhir mata
perkuliahan pendidikan kewarganegaraan
KELOMPOK 2
1.PATRIANUS.WAGUR
2.INDRIYANI YOHANA MAREWU
3.ARANCI MBOE
4.PATRICX G RUMAIKEUW
5.ANJELA LAMAK
6.JUNAIDI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MAKASAR
2011
DAFTAR ISI
Halaman Judul...........................................................................................i
Kata Pengantar...........................................................................................ii
Daftar Isi......................................................................................................iii
Bab I PENDAHULUAN..................................................................1
A.Latar Belakang...................................................................1
B.Rumusan Masalah..............................................................2
C.Tujuan Penulisan................................................................3
D.Manfaat Penulisan..............................................................4
Bab II KERANGKA KONSEPTUAL.............................................5
A.Pengertian Politik..................................................................
B.Pengertian Demokrasi Pancasila..........................................
Bab III PEMBAHASAAN
A.Sebagai Sarana Penyampaian Pendapat
B.Sebagai Sarana Sosialisasi Politik
C.Sebagai Sarana Kontrol Pemerintahan
D.Fungsi Rekrument Politik
Bab IV PENUTUP
A.Kesimpulan
B.Saran
C.Implikasi
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan keadirat Tuhan yang Maha Esa atas limpahan rahmat
dan karunia –Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul
“Kedudukan dan peranan partai politik sebagai komponen pelaksanaan demokrasi
pancasila”.Penulisan makalah ini untuk memenuhi salah satu tugas yang diberikan oleh dosen
pengampu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan.
Makalah ini di tulis berdasarkan data yang diambil dan beberapa buku dan
webside,sehingga makalah ini diharapkan dapat mewakili seluruh sumber yang telah dikutip
pemilihan makalah dan webside juga agar makalah ini tidak kehilangan kekiniannya.
Penulis berharap dengan membaca makalah ini dapat memberi manfaat bagi kita
semua,dapat menambah wawasan kita mengenai “Kedudukan dan Peran Sebagai komponen
Pelaksanaan Demokrasi Pancasila”khususnya bagi penulis.Makalah ini masih jauh dari
sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca demi
perbaikan menuju arah yang lebih baik.
Makassar,November 2011
Penulis
BAB I
PENDAHULUAN
A.Latar Belakang
Proses pendewasaan demokrasi di Indonesia telah melalui masa 10 tahun sejak
tahun 1999,dan dalam perjalanannya telah melewati berbagai proses yang penuh dengan
dinamika kehidupan demokrasi.Pelaksanaan pemilihan umum untuk DPR-RI,DPRD
provinsi dan DPRD kab/kota telah dilalui sebanyak 3 kali dengan 4 presiden yang berbeda
pasca pemerintahan presiden Soeharto.Dalam periode 10 tahun ke belakang telah banyak
perubahan yang dialami Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan proses
demokratisasi,diantaranya adalah amandemen UUD 1945,kebebasaan pers,kebebasaan
untuk mengeluarkan pendapat,berserikat dan berkumpul menjadi satu ciri negara yang
menjalankan sistim demokrasi pancasila.
Di satu sisi, banyaknya jumlah partai politik peserta pemilu dalam proses
demokrasi di Indonesia merupakan suatu bentuk konsekwensi logis dari penerapan sistim
demokrasi pancasila secara konsisten ,namun di sisi lain banyaknya jumlah partai politik
tidak otomatis membuat kualitas pelaksanaan sistim demokrasi pancasila menjadi lebih
baik,namun cenderung menjadi semakin buruk.
politik di indonesia teleh menempatan partai polotik sebagai pilar utama penyangga
demokrasi. artinya,tak demokrasi tanpa partai politik ,partai politik secara mendalar adalah
sebuah organisasi atau institusi yang mewakili beberapa golongan dari masyarakat yang
memiliki tujuan yang sama,yang kemudian bersama-sama berusaha untuk mancapai tujuan
tersebut.oleh karena itu dalam sebuah negara yang demokrasi partai politik adalah sebuah
lembaga yang mamiliki peranan yang penting dalam negara demokrasi khususnya pada masa
sekarang ini.
B.PERUMUSAN MASALAH
kedudukan dan peran partai politik sebagai komponen pelaksanaan demokrasi
pancasila di indonesia ?
C. TUJUAN PENULISAN
1. Untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan
2. Untuk menambah pengetahuan
3. Untuk mengetahui kedudukan dan peran partai politik sebagai komponen pelaksa -
naan demokrasi pancasila.
D. MANFAAT PENULISAN
1. Mahasiswa dapat menambah wawasannya
2. Mahasiswa dapat mengetaui kedudukan dan peran partai politik sebagai komponen
pelaksanaan demokrasi pancasila di indonesia
BAB II
KERANGKA KONSEPTUAL
A. Pengertian partai politik
Sebuah “partai politik” adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau di
bentuk dengan tujuan khusus. Definisi lainnya adalah kelompok terorganisir yang anggota-
anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah
untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik. (biasanya) dengan cara
konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.
Partai politik adalah sarana politik yang menjembatani elit-elit politik dalam upaya
mencapai kekuasaan politik dalam suatu negara yang bercirikan mandiri dalam hal finansial,
memiliki platfrom atau haluan politik tersendiri, mengusung kepentingan-kepentingan
kelompok dalam urusan politik dan turut menyumbang political devolopment sebagai
suprastruktur politik.
Dalam rangka memahami partai politik sebagai salah satu komponen infrastruktur politik
dalam negera, berikut beberapa pengertian mengenai partai politik menurut para ahli yakni :
1. Carl j. Friedrich :
Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan
merebu atau mempertahankan penguasaan pemerintah bagi pemimpin partainya dan
berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya manfaat yang bersifat
ideal maupun materil.
2. R. H. Soltou
Partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyaknya terorganisir,
yang bertindak sebagai satu kesatuan politik, yang dengan memanfaatkan kekuasaan memilih,
bertujuan menguasai pemerintah dan melaksanakan kebijakan umum mereka.
3. Sigmund Neuman
Partai politik adalah organisasi dari aktifis – aktifis politik yang berusaha untuk
menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan
melawan golongan – golongan lain yang tidak sepaham.
4. Miriam Budiardjo
Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota–anggotanya
mempunyai orientasi, nilai –nilai dan cita – cita yang sama dengan tujuan memperoleh
kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya), dengan cara konstitusional guna
melaksanakan kebijakan–kebijakan mereka.
B. Pengertian Demokrasi
Demokrasi pancasila adalah demokrasi yang dihayati oleh bangsa dan negara indonesia
yang dijiwai dan diintegrasikan oleh nilai – nilai luhur pancasila. Penerapan demokrasi
pancasila harus didasarkan pada keluhuran nilai ( asas ) “Musyawarah Mufakat” dan
“Kekeluargaan”. Gotong royong dalam menyelesaikan berbagai masalah.
Para pakar mengemukakan tentang pengertian demokrasi pancasila yaitu :
a) Prof. Dardji Darmodiharjo
Demokrasi pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber kepada kepribadian
dan falsfah hidup bangsa indonesia yang perwujudannya seperti dalam ketentuan –
ketentuan pembukaan UUD 1945.
b) Prof. Drs. Notonegoro
Demokrasi pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan atapun perwakilan yang berketuhanan yang maha esa,
yang berprikemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan indonesia
dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.
 Aspek Demokrasi Pancasila
a) Aspek Materi ( Segi isi / Substansi )
Bahwa demokrasi harus dijiwai dan diintegrasikan oleh sila – sila lainnya. Karena
itulah pengertian demokrasi pancasila tidak hanya merupakan demokrasi ekonomi
dan sosial.
b) Aspek Formal
Demokrasi pancasila merupakan bentuk atau cara pengambilan keputusan ( demokrasi
politik ) yang dicerrmikan oleh sila keempat, yaitu “kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan”.
BAB III
PEMBAHASAN
Kedudukan dan peranan partai politik sebagai komponen pelaksanaan demokrasi pancasila
A. Sebagai sarana penyampaian pendapat
Dalam masyarakat luas, banyak ragam pendapat dan aspirasi berkembang jika tidak
ditampung dan digabungkan dengan pendapat senada. Maka pendapat dan aspirasi rakyat akan
hilang. Pendapat yang sudah digabungkan akan diproses dalam bentuk yang lebih teratur. Setelah
itu parti politik merumuskannya menjadi usul kebijakan, yang dimasukkan kedalam program
partai untuk disampaikan kepada pemerintah melalui parlemen. Demikianlah tuntutan dan
kepentingan masyarakat disampaikan kepada pemerintah melalui partai politik.
B. Sebagai sarana sosialisasi politik
Dalam ilmu politik, sosialisasi partai politik diartikan sebagai suatu proses yang melaluinya
seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap politik fenomena yang umumnya terjadi
dimasyarakat. Proses sosialisasi ini berjalan seumur hidup. Partai politik berkembang melalui
keluarga, sekolah dan lain – lain. Ia juga merupakan penghubung yang mensosialisasikan dengan
cerama, penataran, kursus kader dan lain – lain.
C. Sebagai sarana sentral pemerintah
Terdapat dua mekanisme partai politk dalam menyalurkan sikap kritis terhadap pemrintah.
Pertama, sikap kritis disalurkan dan dicerminkan oleh wakil – wakil partai politik yang terdapat
dalam lembaga legislatif. Lembaga legislatif ini mempunyai beberapa fungsi, bisa sebagai partner
pemerintah, dan sekaligus mengusulkan rancangan UU yang akan diimplementasikan
pemerintah. Ketika partai poltik melihat ketidakberesan dalam situasi dan kondisi sosial
masyarakat, mereka dapat mengusulkan rancangan UU yang dapat mengubahnya. Pada
kenyataannya, hal ini tidak mudah dan otomatis dapat dilakukan, mengingat pola pengambilan
keputusan yang sangat kompleks dan kerap terjadi negosiasi politik antar fraksi. Kedua, partai
politik dapat menyuarakan analisis dan sikap kritisnya melalui jalur non parlementer, misalnya
dengan jalannya diskusi dan debat publik tentang kebijakan pemerintah. Bisa juga dilakukan
dialog dengan media masa untuk pembentukan opini publik sehingga mendapatkan dukungan
politis publik.
D. Fungsi Rekrument Publik
Tujuan politik dimanapun mereka berada adalah dalam rangka meraih Kekuasaan.
Untuk itu mereka perlu melakukan rekuitmen terhadap pemimpin-pemimpin politik yang mampu
menampung kekuasaan yang mereka raih.Partai politik pastinya akan menempatkan anggotanya
untuk menduduki jabatan-jabatan strategis di pemerintahan.
Dalam hal politik penjelasan mengenai unsur-unsur yang di bicarakan sebagai berikut :
A. Negara
Negara merupakan suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang
ditaati oleh rakyatnya.Boleh dikatakan bahwa negara merupakan bentuk masyarakat dan
organisasi politik yang paling utama dalam suatu wilayah yang berdaulat.
b.Kekuasan
Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku
orang atau kelompok lain sesuai keinginannya.Dalam politik yang perlu diperhatikan adalah
bagaimana mempertahankan dan bagaimana melaksanakannya.
c.Pengambilan Keputusan
Pengambilan keputusan adalah aspek utama poitik dalam pengambilan keputusan itu dan untuk
siapa keputusan itu dibuat.Jadi politik adalah pengambilan keputusan melalui sarana
umum.Keputusan yang diambil menyangkut sector public dari suatu negara.
d.Kebijakan Umum
Kebijakan(policy) merupakan suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang atau
kelompok politik dalam memilih tujuan tersebut.Dasar pemikirannya adalah bahwa masyarakat
memiliki beberapa tujuan bersama yang ingin dicapai secara bersama pula.Dengan demikian
perlu ada rencana yang mengikat,yang dirumuskan dalam kebijakan oleh pihak yang berwenang.
e.Distribusi
Adapun yang dimaksud dengan distribusi adalah pembagian dan pengalokasian nilai-nilai dalam
masyarakat nilai ini adalah suatu nilai yang diinginkan dan penting, harus di bagai secara adil,
politik pembicaraan bagaimana pembagian dan pengalokasian nilai secara mengikat.
Demokrasi pancasila adalah demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat tanpa
oposisi dalam doktrin manipol osdek di sebut juga sebagai demokrasi terpimpin merupakan
demokrasi yang berada atau dibawah komando pimpinan besar revolusi kemudian dalam doktrin
repelita yang berada dibawah pimpinan komando bapak pembangunan arah rencana
pembangunan dari pada suara terbanyak dari setiap usaha pemecahan masalah atau
pengambilan keputusan terutama dalam lembaga-lembaga negara
Prinsip-prinsip pokok demokrasi pancasila adalah sebagai berikut:
- Perlindungan terhadap hak asasi manusia
- Pengambilan keputusan atas dasar musyawarah
- Peradilan yang merdeka artinya badan peradilan (kehakiman) merupakan badan
yang merdeka, artinya terlepas dari kekuasaan
- Pemerintah dan kekuasaan lain contoh, pancasila, bapak pembangunan, DPR dan
lain-lainnya
- Adanya partai politik dan organisasi politik karena berfungsi untuk menyalurkan
aspirasi rakyat
- Pelaksanaan pemilihan umum
- Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang
dasar (pasal 1 ayat 2 UUD 1945)
- Keseimbangan antara hak dan kewajiban
- Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan
Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, dan negara ataupun orang lain.
- Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional
- Pemerintah berdasarkan hukum, dalam penjelasan UUD 1945 dikatakan :
1. Indonesia ialah negara berdasarkan hukum (rechtstaat) dan tidak
berdasarkan kekuasaan berlaku
2. Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat
absolutime (kekuasaan tidak terbatas)
3. Kekuasaan yang tertinggi berada di tangan rakyat.
Adapun fungsi demokrasi pancasila adalah sebagai berikut:
- Menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara
Contoh:
1. ikut menyukseskan pemilu
2. ikut menyukseskan pembangunan
3. ikut duduk dalam badan perwakilan atau permusyawaratan
- Menjamin tetap tegaknya negara Republik Indonesia
- Menjamin tetap tegaknya negara Kesatuan Republik Indonesia yang
mempergunakan sistem konstitusional
- Menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada pancasila
- Menjamin adanya hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang antara lembaga
negara
- Menjamin adanya pemerintahan yang bertanggung jawab
BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan paparan diatas dapat diketahui bahwa partai politik merupakan salah
satu elemen penting dalam sistem demokrasi pancasila di Indonesia. Keberadaan partai
politik merupakan bukti dari pelaksanaannya proses demokrasi didalam suatu negara.
Dengan adanya partai politik, masyarakat Indonesia dapat menyampaikan aspirasi serta
pendapatnya sehingga demokrasi dapat berjalan lancar sebagai mestinya.
Disamping itu juga partai politik merupakan kontrol atas kebijakan yang dikeluarkan
oleh pemerintah. Sehingga akan lahir keadilan sebagaimana telah tertuang dalam sila
kelima pancasila. Oleh karena itu, partai politik merupakan cermin akan berlangsung
demokrasi yang sehat. Dan tanpa adanya partai politik, sistem demokrasi pancasila di
Indonesia tidak mungkin bisa berjalan dengan baik.
B. Saran
1. Bagi para pembaca
Demokrasi pancasila merupakan anugerah TYME, karena itu sedapat mungkin
dengan membaca makalah ini kita mampu menyadari serta mempraktekkan nilai-
nilai demokrasi dalam sistem politik di Indonesia.
2. Bagi masyarakat Indonesia
Jadikan partai politik bukan hanya sekedar untuk mengincar sebuah jabatan dalam
pemerintahan tapi demi tercapainya cita-cita bangsa Indonesia yang telah tertuang
dalam pancasila.
C. Implikasi
Semoga makalah ini tidak hanya sekedar untuk memenuhi tugas matakuliah pendidikan
kewarganegaraan, tetapi dapat bermanfaat bagi para pembaca untuk menambah pengetahuan
tentang kedudukan dan peran partai politik sebagai pelaksanaan demokrasi pancasila sehingga
nantinya akan membawa dampak yang baik bagi proses demokrasi yang berlangsung di Indonesia.
DAFTAR PUSTAKA
http//blog-pengetahuan-umum.blogspot.com/2011/10/fungsi partai politik.html diakses
tanggal 18 November 2011
http//hartoyo-hartoyo.blogspot.com/2011/05/partai-politik.di Indonesia html diaksees
tanggal 18 November 2011
http//id.wikipedia.org/wiki/demokrasi pancasila/diakses tanggal 23 November 2011
http//www.pcutah.com/makalah-demokrasi-pancasila/diakses tanggal 01 Desember 2011
http//politik.kompasiana.com/2011/05/25/peran-partai-politik-dalam-proses-pembuatan-
dan-penerapan-kebijakan-dalam-sistem-politik-di-Indonesia/diakses tanggal 03 Desember 2011
darmodiharjo, dkk.1991.sanhaji pancasila. Usaha nasional. Surabaya
Herlia Tuti. 2004. Fenomena kultur dan politik Indonesia. Jurnal dephan. Jakarta
Beethan, D dan Kevin Boyk. 2000. Demokrasi. Jogjakarta
BIODATA PENULIS
Nama : Patrianus Wagur
Asal : NTT, Kab. Manggarai Tengah
Hobi : Bermain Bola
Motto : Bergerak sedikit-demi sedikit demi meraih kesuksesan
Nama : Indriyani Yohana Marewu
Asal : NTT, Kab. Rote Ndao
Hobi : Menyanyi dan Olah raga
Motto : Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat dari mulutnya datang pengetahuan dan
kepandaian
Nama : Patrick. G. Rumaikeuw
Asal : Papua, Kab. Biak Numfor
Hobi : Bermain bola
Motto : Banyak membaca banyak pengetahuan
Nama : Aranci Mboe
Asal : NTT, Kab. Rote Ndao
Hobi : Membaca
Motto : takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan
Nama : Junaidi
Asal : Nanggro Aceh Darussalam, Kab. Simelu
Hobi : Olah raga
Motto : Raihlah baju sarjanamu sebelum meraih baju pernikahanmu
Nama : Anjela Lamak
Asal : NTT, Kab. Flores Timur
Hobi : Membaca
Motto : Jadikan buku sebagai gudang ilmu

Contenu connexe

Tendances

SUPRASTRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR POLITIK
SUPRASTRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR POLITIKSUPRASTRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR POLITIK
SUPRASTRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR POLITIKMuhamad Yogi
 
Rpp ppkn kls x bab 4 hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat da...
Rpp ppkn kls x bab 4 hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat da...Rpp ppkn kls x bab 4 hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat da...
Rpp ppkn kls x bab 4 hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat da...eli priyatna laidan
 
PARTAI POLITIK
PARTAI POLITIKPARTAI POLITIK
PARTAI POLITIKsupriono
 
Infrastruktur Politik
Infrastruktur PolitikInfrastruktur Politik
Infrastruktur Politiknandasyifaf
 
RPP PKN X Kurikulum 2013 yasirmaster.web.id Rpp 7
RPP PKN X Kurikulum 2013 yasirmaster.web.id Rpp 7RPP PKN X Kurikulum 2013 yasirmaster.web.id Rpp 7
RPP PKN X Kurikulum 2013 yasirmaster.web.id Rpp 7yasirmaster web.id
 
Makalah otonomi daerah
Makalah otonomi daerahMakalah otonomi daerah
Makalah otonomi daerahSilvia Ellen
 
Ke 1 sistem pembagian kekuasaan negara
Ke 1 sistem pembagian  kekuasaan negaraKe 1 sistem pembagian  kekuasaan negara
Ke 1 sistem pembagian kekuasaan negaraMeita Purnamasari
 
Makalah pelaksanaan sistem pemerintahan di indonesia ppttttt
Makalah pelaksanaan sistem pemerintahan di indonesia pptttttMakalah pelaksanaan sistem pemerintahan di indonesia ppttttt
Makalah pelaksanaan sistem pemerintahan di indonesia pptttttderybagusramadhan
 
Kompetensi Dasar PPkn SMA K13
Kompetensi Dasar PPkn SMA K13Kompetensi Dasar PPkn SMA K13
Kompetensi Dasar PPkn SMA K13fahmyfadyllah
 
Makalah ilmu politik 2015
Makalah ilmu politik 2015Makalah ilmu politik 2015
Makalah ilmu politik 2015Ikhwan Setiawan
 
Makalah-Kelompok-Rule of Law.docx
Makalah-Kelompok-Rule of Law.docxMakalah-Kelompok-Rule of Law.docx
Makalah-Kelompok-Rule of Law.docxRANDIHARDIANSYAH3
 
Makalah Sistem Pemerintahan
Makalah Sistem Pemerintahan Makalah Sistem Pemerintahan
Makalah Sistem Pemerintahan Nurul Fajri
 

Tendances (20)

SUPRASTRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR POLITIK
SUPRASTRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR POLITIKSUPRASTRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR POLITIK
SUPRASTRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR POLITIK
 
Rpp ppkn kls x bab 4 hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat da...
Rpp ppkn kls x bab 4 hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat da...Rpp ppkn kls x bab 4 hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat da...
Rpp ppkn kls x bab 4 hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat da...
 
PARTAI POLITIK
PARTAI POLITIKPARTAI POLITIK
PARTAI POLITIK
 
Infrastruktur Politik
Infrastruktur PolitikInfrastruktur Politik
Infrastruktur Politik
 
Rpp ppkn x bab 3 1516 8 kali jp
Rpp ppkn x bab 3 1516 8 kali jpRpp ppkn x bab 3 1516 8 kali jp
Rpp ppkn x bab 3 1516 8 kali jp
 
Materi pkn kls xii bab 3
Materi pkn kls xii bab 3Materi pkn kls xii bab 3
Materi pkn kls xii bab 3
 
Ki kd ppkn sma
Ki kd ppkn smaKi kd ppkn sma
Ki kd ppkn sma
 
RPP PKN X Kurikulum 2013 yasirmaster.web.id Rpp 7
RPP PKN X Kurikulum 2013 yasirmaster.web.id Rpp 7RPP PKN X Kurikulum 2013 yasirmaster.web.id Rpp 7
RPP PKN X Kurikulum 2013 yasirmaster.web.id Rpp 7
 
Makalah pkn
Makalah pknMakalah pkn
Makalah pkn
 
Makalah otonomi daerah
Makalah otonomi daerahMakalah otonomi daerah
Makalah otonomi daerah
 
Makalah otonomi daerah
Makalah otonomi daerahMakalah otonomi daerah
Makalah otonomi daerah
 
otonomi daerah
otonomi daerahotonomi daerah
otonomi daerah
 
Ke 1 sistem pembagian kekuasaan negara
Ke 1 sistem pembagian  kekuasaan negaraKe 1 sistem pembagian  kekuasaan negara
Ke 1 sistem pembagian kekuasaan negara
 
Makalah pelaksanaan sistem pemerintahan di indonesia ppttttt
Makalah pelaksanaan sistem pemerintahan di indonesia pptttttMakalah pelaksanaan sistem pemerintahan di indonesia ppttttt
Makalah pelaksanaan sistem pemerintahan di indonesia ppttttt
 
Nfrastruktur politik
Nfrastruktur politikNfrastruktur politik
Nfrastruktur politik
 
Kompetensi Dasar PPkn SMA K13
Kompetensi Dasar PPkn SMA K13Kompetensi Dasar PPkn SMA K13
Kompetensi Dasar PPkn SMA K13
 
Makalah ilmu politik 2015
Makalah ilmu politik 2015Makalah ilmu politik 2015
Makalah ilmu politik 2015
 
S1-2014-296280-abstract
S1-2014-296280-abstractS1-2014-296280-abstract
S1-2014-296280-abstract
 
Makalah-Kelompok-Rule of Law.docx
Makalah-Kelompok-Rule of Law.docxMakalah-Kelompok-Rule of Law.docx
Makalah-Kelompok-Rule of Law.docx
 
Makalah Sistem Pemerintahan
Makalah Sistem Pemerintahan Makalah Sistem Pemerintahan
Makalah Sistem Pemerintahan
 

En vedette

Tugas,fungsi dan kedudukan dari mpr,dpr,dpd,presiden,bpk,ma,mk,ky,dan kpu.
Tugas,fungsi dan kedudukan dari mpr,dpr,dpd,presiden,bpk,ma,mk,ky,dan kpu.Tugas,fungsi dan kedudukan dari mpr,dpr,dpd,presiden,bpk,ma,mk,ky,dan kpu.
Tugas,fungsi dan kedudukan dari mpr,dpr,dpd,presiden,bpk,ma,mk,ky,dan kpu.Operator Warnet Vast Raha
 
Fungsi dan tugas dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten
Fungsi dan tugas dewan perwakilan rakyat daerah kabupatenFungsi dan tugas dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten
Fungsi dan tugas dewan perwakilan rakyat daerah kabupatenapotek agam farma
 
Tugas dan wewenang presiden, mpr, dpr, bpk, ma, & mk
Tugas dan wewenang presiden, mpr, dpr, bpk, ma, & mkTugas dan wewenang presiden, mpr, dpr, bpk, ma, & mk
Tugas dan wewenang presiden, mpr, dpr, bpk, ma, & mkOperator Warnet Vast Raha
 
Tugas dan wewenang dpr , mpr , ma , mk , ky , dpd dan presiden
Tugas dan wewenang dpr , mpr , ma , mk , ky , dpd dan presidenTugas dan wewenang dpr , mpr , ma , mk , ky , dpd dan presiden
Tugas dan wewenang dpr , mpr , ma , mk , ky , dpd dan presidenOperator Warnet Vast Raha
 
Tugas MPR, DPR dan DPD
Tugas MPR, DPR dan DPDTugas MPR, DPR dan DPD
Tugas MPR, DPR dan DPDericalonsdale
 
Nama, tugas dan wewenang presiden, wakil presiden, mpr, dpr, ma, mk, ky, dpd,...
Nama, tugas dan wewenang presiden, wakil presiden, mpr, dpr, ma, mk, ky, dpd,...Nama, tugas dan wewenang presiden, wakil presiden, mpr, dpr, ma, mk, ky, dpd,...
Nama, tugas dan wewenang presiden, wakil presiden, mpr, dpr, ma, mk, ky, dpd,...Operator Warnet Vast Raha
 
Bpk, dpr, presiden, dpr, dpd, wapres, ma, mk, ky
Bpk, dpr, presiden, dpr, dpd, wapres, ma, mk, kyBpk, dpr, presiden, dpr, dpd, wapres, ma, mk, ky
Bpk, dpr, presiden, dpr, dpd, wapres, ma, mk, kyOperator Warnet Vast Raha
 
Ilmu kewarganegaraanILMU KEWARGANEGARAAN.ppt
Ilmu kewarganegaraanILMU KEWARGANEGARAAN.ppt Ilmu kewarganegaraanILMU KEWARGANEGARAAN.ppt
Ilmu kewarganegaraanILMU KEWARGANEGARAAN.ppt Manchester United
 

En vedette (8)

Tugas,fungsi dan kedudukan dari mpr,dpr,dpd,presiden,bpk,ma,mk,ky,dan kpu.
Tugas,fungsi dan kedudukan dari mpr,dpr,dpd,presiden,bpk,ma,mk,ky,dan kpu.Tugas,fungsi dan kedudukan dari mpr,dpr,dpd,presiden,bpk,ma,mk,ky,dan kpu.
Tugas,fungsi dan kedudukan dari mpr,dpr,dpd,presiden,bpk,ma,mk,ky,dan kpu.
 
Fungsi dan tugas dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten
Fungsi dan tugas dewan perwakilan rakyat daerah kabupatenFungsi dan tugas dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten
Fungsi dan tugas dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten
 
Tugas dan wewenang presiden, mpr, dpr, bpk, ma, & mk
Tugas dan wewenang presiden, mpr, dpr, bpk, ma, & mkTugas dan wewenang presiden, mpr, dpr, bpk, ma, & mk
Tugas dan wewenang presiden, mpr, dpr, bpk, ma, & mk
 
Tugas dan wewenang dpr , mpr , ma , mk , ky , dpd dan presiden
Tugas dan wewenang dpr , mpr , ma , mk , ky , dpd dan presidenTugas dan wewenang dpr , mpr , ma , mk , ky , dpd dan presiden
Tugas dan wewenang dpr , mpr , ma , mk , ky , dpd dan presiden
 
Tugas MPR, DPR dan DPD
Tugas MPR, DPR dan DPDTugas MPR, DPR dan DPD
Tugas MPR, DPR dan DPD
 
Nama, tugas dan wewenang presiden, wakil presiden, mpr, dpr, ma, mk, ky, dpd,...
Nama, tugas dan wewenang presiden, wakil presiden, mpr, dpr, ma, mk, ky, dpd,...Nama, tugas dan wewenang presiden, wakil presiden, mpr, dpr, ma, mk, ky, dpd,...
Nama, tugas dan wewenang presiden, wakil presiden, mpr, dpr, ma, mk, ky, dpd,...
 
Bpk, dpr, presiden, dpr, dpd, wapres, ma, mk, ky
Bpk, dpr, presiden, dpr, dpd, wapres, ma, mk, kyBpk, dpr, presiden, dpr, dpd, wapres, ma, mk, ky
Bpk, dpr, presiden, dpr, dpd, wapres, ma, mk, ky
 
Ilmu kewarganegaraanILMU KEWARGANEGARAAN.ppt
Ilmu kewarganegaraanILMU KEWARGANEGARAAN.ppt Ilmu kewarganegaraanILMU KEWARGANEGARAAN.ppt
Ilmu kewarganegaraanILMU KEWARGANEGARAAN.ppt
 

Similaire à Tugas pkn-kedudukan-dan-peranan-partai-politik-sebagai-komponen-pelaksanaan-demokrasi-pancasila1

Studi perbandingan pemerintahan dan studi perbandingan politik merupakan sebu...
Studi perbandingan pemerintahan dan studi perbandingan politik merupakan sebu...Studi perbandingan pemerintahan dan studi perbandingan politik merupakan sebu...
Studi perbandingan pemerintahan dan studi perbandingan politik merupakan sebu...RiyandeeProject
 
parpoldanpemilu-101111185049-phpapp01 (1).pdf
parpoldanpemilu-101111185049-phpapp01 (1).pdfparpoldanpemilu-101111185049-phpapp01 (1).pdf
parpoldanpemilu-101111185049-phpapp01 (1).pdfNikoErdian1
 
Faktor penyebab menurunnya perolehan suara parpol islam pada pemilu 2014
Faktor penyebab menurunnya perolehan suara parpol islam pada pemilu 2014Faktor penyebab menurunnya perolehan suara parpol islam pada pemilu 2014
Faktor penyebab menurunnya perolehan suara parpol islam pada pemilu 2014Polmantic
 
KULIAH 13.ppt
KULIAH 13.pptKULIAH 13.ppt
KULIAH 13.pptcheheru
 
Makalah pemilu dan pendidikan partai politik masyarakat
Makalah pemilu dan pendidikan partai politik masyarakatMakalah pemilu dan pendidikan partai politik masyarakat
Makalah pemilu dan pendidikan partai politik masyarakatAmka Azril
 
Membangun budaya politik dalam sistem politik
Membangun budaya politik dalam sistem politikMembangun budaya politik dalam sistem politik
Membangun budaya politik dalam sistem politikMuhammad Salim
 
Presentasi bab sistem politik
Presentasi bab sistem politikPresentasi bab sistem politik
Presentasi bab sistem politikMaeko Kaoin
 
Kelompok 4 Pendidikan Kewarganegaraan Stim BudiBakti
Kelompok 4 Pendidikan Kewarganegaraan Stim BudiBaktiKelompok 4 Pendidikan Kewarganegaraan Stim BudiBakti
Kelompok 4 Pendidikan Kewarganegaraan Stim BudiBaktiRiskyAndreas
 
Sistem politik 50
Sistem politik 50Sistem politik 50
Sistem politik 50Arin Sfaaez
 

Similaire à Tugas pkn-kedudukan-dan-peranan-partai-politik-sebagai-komponen-pelaksanaan-demokrasi-pancasila1 (20)

Bab i
Bab iBab i
Bab i
 
Makalah Pkn multipartai
Makalah Pkn multipartaiMakalah Pkn multipartai
Makalah Pkn multipartai
 
Modul p kn kelas xi
Modul p kn kelas xiModul p kn kelas xi
Modul p kn kelas xi
 
Studi perbandingan pemerintahan dan studi perbandingan politik merupakan sebu...
Studi perbandingan pemerintahan dan studi perbandingan politik merupakan sebu...Studi perbandingan pemerintahan dan studi perbandingan politik merupakan sebu...
Studi perbandingan pemerintahan dan studi perbandingan politik merupakan sebu...
 
Adapun peranan guru sebagai motivator adalah
Adapun peranan guru sebagai motivator adalahAdapun peranan guru sebagai motivator adalah
Adapun peranan guru sebagai motivator adalah
 
Skripsi heri
Skripsi heriSkripsi heri
Skripsi heri
 
parpoldanpemilu-101111185049-phpapp01 (1).pdf
parpoldanpemilu-101111185049-phpapp01 (1).pdfparpoldanpemilu-101111185049-phpapp01 (1).pdf
parpoldanpemilu-101111185049-phpapp01 (1).pdf
 
Parpol dan pemilu
Parpol dan pemiluParpol dan pemilu
Parpol dan pemilu
 
Faktor penyebab menurunnya perolehan suara parpol islam pada pemilu 2014
Faktor penyebab menurunnya perolehan suara parpol islam pada pemilu 2014Faktor penyebab menurunnya perolehan suara parpol islam pada pemilu 2014
Faktor penyebab menurunnya perolehan suara parpol islam pada pemilu 2014
 
KULIAH 13.ppt
KULIAH 13.pptKULIAH 13.ppt
KULIAH 13.ppt
 
Bab 1 budaya_politik
Bab 1 budaya_politikBab 1 budaya_politik
Bab 1 budaya_politik
 
Makalah pemilu dan pendidikan partai politik masyarakat
Makalah pemilu dan pendidikan partai politik masyarakatMakalah pemilu dan pendidikan partai politik masyarakat
Makalah pemilu dan pendidikan partai politik masyarakat
 
Partai Politik
Partai PolitikPartai Politik
Partai Politik
 
Sistem politik
Sistem politikSistem politik
Sistem politik
 
Membangun budaya politik dalam sistem politik
Membangun budaya politik dalam sistem politikMembangun budaya politik dalam sistem politik
Membangun budaya politik dalam sistem politik
 
Presentasi bab sistem politik
Presentasi bab sistem politikPresentasi bab sistem politik
Presentasi bab sistem politik
 
Kelompok 4 Pendidikan Kewarganegaraan Stim BudiBakti
Kelompok 4 Pendidikan Kewarganegaraan Stim BudiBaktiKelompok 4 Pendidikan Kewarganegaraan Stim BudiBakti
Kelompok 4 Pendidikan Kewarganegaraan Stim BudiBakti
 
Budaya pPolitik
Budaya pPolitikBudaya pPolitik
Budaya pPolitik
 
Sistem politik 50
Sistem politik 50Sistem politik 50
Sistem politik 50
 
Membangun literasi politik melalui pembelajaran ppkn di sekolah
Membangun literasi politik melalui pembelajaran ppkn di sekolahMembangun literasi politik melalui pembelajaran ppkn di sekolah
Membangun literasi politik melalui pembelajaran ppkn di sekolah
 

Tugas pkn-kedudukan-dan-peranan-partai-politik-sebagai-komponen-pelaksanaan-demokrasi-pancasila1

  • 1. MAKALAH KEDUDUKAN DAN PERANAN PARTAI POLITIK SEBAGAI KOMPONEN PELAKSANAAN DEMOKRASI PANCASILA OLEH KELOMPOK 2 FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR 2011 / 2012
  • 2. KEDUDUKAN DAN PERANAN PARTAI POLITIK SEBAGAI KOMPONEN PELAKSANAAN DEMOKRASI PANCASILA Diajukan sebagai prasyarat dalam mengikuti ujian akhir mata perkuliahan pendidikan kewarganegaraan KELOMPOK 2 1.PATRIANUS.WAGUR 2.INDRIYANI YOHANA MAREWU 3.ARANCI MBOE 4.PATRICX G RUMAIKEUW 5.ANJELA LAMAK 6.JUNAIDI FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI MAKASAR 2011
  • 3. DAFTAR ISI Halaman Judul...........................................................................................i Kata Pengantar...........................................................................................ii Daftar Isi......................................................................................................iii Bab I PENDAHULUAN..................................................................1 A.Latar Belakang...................................................................1 B.Rumusan Masalah..............................................................2 C.Tujuan Penulisan................................................................3 D.Manfaat Penulisan..............................................................4 Bab II KERANGKA KONSEPTUAL.............................................5 A.Pengertian Politik.................................................................. B.Pengertian Demokrasi Pancasila.......................................... Bab III PEMBAHASAAN A.Sebagai Sarana Penyampaian Pendapat B.Sebagai Sarana Sosialisasi Politik C.Sebagai Sarana Kontrol Pemerintahan D.Fungsi Rekrument Politik Bab IV PENUTUP A.Kesimpulan B.Saran C.Implikasi
  • 4. KATA PENGANTAR Puji dan syukur penulis panjatkan keadirat Tuhan yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia –Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Kedudukan dan peranan partai politik sebagai komponen pelaksanaan demokrasi pancasila”.Penulisan makalah ini untuk memenuhi salah satu tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Makalah ini di tulis berdasarkan data yang diambil dan beberapa buku dan webside,sehingga makalah ini diharapkan dapat mewakili seluruh sumber yang telah dikutip pemilihan makalah dan webside juga agar makalah ini tidak kehilangan kekiniannya. Penulis berharap dengan membaca makalah ini dapat memberi manfaat bagi kita semua,dapat menambah wawasan kita mengenai “Kedudukan dan Peran Sebagai komponen Pelaksanaan Demokrasi Pancasila”khususnya bagi penulis.Makalah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca demi perbaikan menuju arah yang lebih baik. Makassar,November 2011 Penulis
  • 5. BAB I PENDAHULUAN A.Latar Belakang Proses pendewasaan demokrasi di Indonesia telah melalui masa 10 tahun sejak tahun 1999,dan dalam perjalanannya telah melewati berbagai proses yang penuh dengan dinamika kehidupan demokrasi.Pelaksanaan pemilihan umum untuk DPR-RI,DPRD provinsi dan DPRD kab/kota telah dilalui sebanyak 3 kali dengan 4 presiden yang berbeda pasca pemerintahan presiden Soeharto.Dalam periode 10 tahun ke belakang telah banyak perubahan yang dialami Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan proses demokratisasi,diantaranya adalah amandemen UUD 1945,kebebasaan pers,kebebasaan untuk mengeluarkan pendapat,berserikat dan berkumpul menjadi satu ciri negara yang menjalankan sistim demokrasi pancasila. Di satu sisi, banyaknya jumlah partai politik peserta pemilu dalam proses demokrasi di Indonesia merupakan suatu bentuk konsekwensi logis dari penerapan sistim demokrasi pancasila secara konsisten ,namun di sisi lain banyaknya jumlah partai politik tidak otomatis membuat kualitas pelaksanaan sistim demokrasi pancasila menjadi lebih baik,namun cenderung menjadi semakin buruk. politik di indonesia teleh menempatan partai polotik sebagai pilar utama penyangga demokrasi. artinya,tak demokrasi tanpa partai politik ,partai politik secara mendalar adalah sebuah organisasi atau institusi yang mewakili beberapa golongan dari masyarakat yang memiliki tujuan yang sama,yang kemudian bersama-sama berusaha untuk mancapai tujuan tersebut.oleh karena itu dalam sebuah negara yang demokrasi partai politik adalah sebuah lembaga yang mamiliki peranan yang penting dalam negara demokrasi khususnya pada masa sekarang ini. B.PERUMUSAN MASALAH kedudukan dan peran partai politik sebagai komponen pelaksanaan demokrasi pancasila di indonesia ? C. TUJUAN PENULISAN 1. Untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan 2. Untuk menambah pengetahuan 3. Untuk mengetahui kedudukan dan peran partai politik sebagai komponen pelaksa - naan demokrasi pancasila.
  • 6. D. MANFAAT PENULISAN 1. Mahasiswa dapat menambah wawasannya 2. Mahasiswa dapat mengetaui kedudukan dan peran partai politik sebagai komponen pelaksanaan demokrasi pancasila di indonesia
  • 7. BAB II KERANGKA KONSEPTUAL A. Pengertian partai politik Sebuah “partai politik” adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau di bentuk dengan tujuan khusus. Definisi lainnya adalah kelompok terorganisir yang anggota- anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik. (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Partai politik adalah sarana politik yang menjembatani elit-elit politik dalam upaya mencapai kekuasaan politik dalam suatu negara yang bercirikan mandiri dalam hal finansial, memiliki platfrom atau haluan politik tersendiri, mengusung kepentingan-kepentingan kelompok dalam urusan politik dan turut menyumbang political devolopment sebagai suprastruktur politik. Dalam rangka memahami partai politik sebagai salah satu komponen infrastruktur politik dalam negera, berikut beberapa pengertian mengenai partai politik menurut para ahli yakni : 1. Carl j. Friedrich : Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebu atau mempertahankan penguasaan pemerintah bagi pemimpin partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya manfaat yang bersifat ideal maupun materil. 2. R. H. Soltou Partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyaknya terorganisir, yang bertindak sebagai satu kesatuan politik, yang dengan memanfaatkan kekuasaan memilih, bertujuan menguasai pemerintah dan melaksanakan kebijakan umum mereka. 3. Sigmund Neuman Partai politik adalah organisasi dari aktifis – aktifis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan melawan golongan – golongan lain yang tidak sepaham. 4. Miriam Budiardjo Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota–anggotanya mempunyai orientasi, nilai –nilai dan cita – cita yang sama dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya), dengan cara konstitusional guna melaksanakan kebijakan–kebijakan mereka.
  • 8. B. Pengertian Demokrasi Demokrasi pancasila adalah demokrasi yang dihayati oleh bangsa dan negara indonesia yang dijiwai dan diintegrasikan oleh nilai – nilai luhur pancasila. Penerapan demokrasi pancasila harus didasarkan pada keluhuran nilai ( asas ) “Musyawarah Mufakat” dan “Kekeluargaan”. Gotong royong dalam menyelesaikan berbagai masalah. Para pakar mengemukakan tentang pengertian demokrasi pancasila yaitu : a) Prof. Dardji Darmodiharjo Demokrasi pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber kepada kepribadian dan falsfah hidup bangsa indonesia yang perwujudannya seperti dalam ketentuan – ketentuan pembukaan UUD 1945. b) Prof. Drs. Notonegoro Demokrasi pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atapun perwakilan yang berketuhanan yang maha esa, yang berprikemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan indonesia dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.  Aspek Demokrasi Pancasila a) Aspek Materi ( Segi isi / Substansi ) Bahwa demokrasi harus dijiwai dan diintegrasikan oleh sila – sila lainnya. Karena itulah pengertian demokrasi pancasila tidak hanya merupakan demokrasi ekonomi dan sosial. b) Aspek Formal Demokrasi pancasila merupakan bentuk atau cara pengambilan keputusan ( demokrasi politik ) yang dicerrmikan oleh sila keempat, yaitu “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan”.
  • 9. BAB III PEMBAHASAN Kedudukan dan peranan partai politik sebagai komponen pelaksanaan demokrasi pancasila A. Sebagai sarana penyampaian pendapat Dalam masyarakat luas, banyak ragam pendapat dan aspirasi berkembang jika tidak ditampung dan digabungkan dengan pendapat senada. Maka pendapat dan aspirasi rakyat akan hilang. Pendapat yang sudah digabungkan akan diproses dalam bentuk yang lebih teratur. Setelah itu parti politik merumuskannya menjadi usul kebijakan, yang dimasukkan kedalam program partai untuk disampaikan kepada pemerintah melalui parlemen. Demikianlah tuntutan dan kepentingan masyarakat disampaikan kepada pemerintah melalui partai politik. B. Sebagai sarana sosialisasi politik Dalam ilmu politik, sosialisasi partai politik diartikan sebagai suatu proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap politik fenomena yang umumnya terjadi dimasyarakat. Proses sosialisasi ini berjalan seumur hidup. Partai politik berkembang melalui keluarga, sekolah dan lain – lain. Ia juga merupakan penghubung yang mensosialisasikan dengan cerama, penataran, kursus kader dan lain – lain. C. Sebagai sarana sentral pemerintah Terdapat dua mekanisme partai politk dalam menyalurkan sikap kritis terhadap pemrintah. Pertama, sikap kritis disalurkan dan dicerminkan oleh wakil – wakil partai politik yang terdapat dalam lembaga legislatif. Lembaga legislatif ini mempunyai beberapa fungsi, bisa sebagai partner pemerintah, dan sekaligus mengusulkan rancangan UU yang akan diimplementasikan pemerintah. Ketika partai poltik melihat ketidakberesan dalam situasi dan kondisi sosial masyarakat, mereka dapat mengusulkan rancangan UU yang dapat mengubahnya. Pada kenyataannya, hal ini tidak mudah dan otomatis dapat dilakukan, mengingat pola pengambilan keputusan yang sangat kompleks dan kerap terjadi negosiasi politik antar fraksi. Kedua, partai politik dapat menyuarakan analisis dan sikap kritisnya melalui jalur non parlementer, misalnya dengan jalannya diskusi dan debat publik tentang kebijakan pemerintah. Bisa juga dilakukan dialog dengan media masa untuk pembentukan opini publik sehingga mendapatkan dukungan politis publik. D. Fungsi Rekrument Publik Tujuan politik dimanapun mereka berada adalah dalam rangka meraih Kekuasaan. Untuk itu mereka perlu melakukan rekuitmen terhadap pemimpin-pemimpin politik yang mampu menampung kekuasaan yang mereka raih.Partai politik pastinya akan menempatkan anggotanya untuk menduduki jabatan-jabatan strategis di pemerintahan. Dalam hal politik penjelasan mengenai unsur-unsur yang di bicarakan sebagai berikut :
  • 10. A. Negara Negara merupakan suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang ditaati oleh rakyatnya.Boleh dikatakan bahwa negara merupakan bentuk masyarakat dan organisasi politik yang paling utama dalam suatu wilayah yang berdaulat. b.Kekuasan Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai keinginannya.Dalam politik yang perlu diperhatikan adalah bagaimana mempertahankan dan bagaimana melaksanakannya. c.Pengambilan Keputusan Pengambilan keputusan adalah aspek utama poitik dalam pengambilan keputusan itu dan untuk siapa keputusan itu dibuat.Jadi politik adalah pengambilan keputusan melalui sarana umum.Keputusan yang diambil menyangkut sector public dari suatu negara. d.Kebijakan Umum Kebijakan(policy) merupakan suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang atau kelompok politik dalam memilih tujuan tersebut.Dasar pemikirannya adalah bahwa masyarakat memiliki beberapa tujuan bersama yang ingin dicapai secara bersama pula.Dengan demikian perlu ada rencana yang mengikat,yang dirumuskan dalam kebijakan oleh pihak yang berwenang. e.Distribusi Adapun yang dimaksud dengan distribusi adalah pembagian dan pengalokasian nilai-nilai dalam masyarakat nilai ini adalah suatu nilai yang diinginkan dan penting, harus di bagai secara adil, politik pembicaraan bagaimana pembagian dan pengalokasian nilai secara mengikat. Demokrasi pancasila adalah demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat tanpa oposisi dalam doktrin manipol osdek di sebut juga sebagai demokrasi terpimpin merupakan demokrasi yang berada atau dibawah komando pimpinan besar revolusi kemudian dalam doktrin repelita yang berada dibawah pimpinan komando bapak pembangunan arah rencana pembangunan dari pada suara terbanyak dari setiap usaha pemecahan masalah atau pengambilan keputusan terutama dalam lembaga-lembaga negara Prinsip-prinsip pokok demokrasi pancasila adalah sebagai berikut: - Perlindungan terhadap hak asasi manusia - Pengambilan keputusan atas dasar musyawarah - Peradilan yang merdeka artinya badan peradilan (kehakiman) merupakan badan yang merdeka, artinya terlepas dari kekuasaan - Pemerintah dan kekuasaan lain contoh, pancasila, bapak pembangunan, DPR dan lain-lainnya - Adanya partai politik dan organisasi politik karena berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat - Pelaksanaan pemilihan umum - Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang dasar (pasal 1 ayat 2 UUD 1945) - Keseimbangan antara hak dan kewajiban - Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, dan negara ataupun orang lain. - Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional - Pemerintah berdasarkan hukum, dalam penjelasan UUD 1945 dikatakan : 1. Indonesia ialah negara berdasarkan hukum (rechtstaat) dan tidak berdasarkan kekuasaan berlaku 2. Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutime (kekuasaan tidak terbatas) 3. Kekuasaan yang tertinggi berada di tangan rakyat.
  • 11. Adapun fungsi demokrasi pancasila adalah sebagai berikut: - Menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara Contoh: 1. ikut menyukseskan pemilu 2. ikut menyukseskan pembangunan 3. ikut duduk dalam badan perwakilan atau permusyawaratan - Menjamin tetap tegaknya negara Republik Indonesia - Menjamin tetap tegaknya negara Kesatuan Republik Indonesia yang mempergunakan sistem konstitusional - Menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada pancasila - Menjamin adanya hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang antara lembaga negara - Menjamin adanya pemerintahan yang bertanggung jawab
  • 12. BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan paparan diatas dapat diketahui bahwa partai politik merupakan salah satu elemen penting dalam sistem demokrasi pancasila di Indonesia. Keberadaan partai politik merupakan bukti dari pelaksanaannya proses demokrasi didalam suatu negara. Dengan adanya partai politik, masyarakat Indonesia dapat menyampaikan aspirasi serta pendapatnya sehingga demokrasi dapat berjalan lancar sebagai mestinya. Disamping itu juga partai politik merupakan kontrol atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sehingga akan lahir keadilan sebagaimana telah tertuang dalam sila kelima pancasila. Oleh karena itu, partai politik merupakan cermin akan berlangsung demokrasi yang sehat. Dan tanpa adanya partai politik, sistem demokrasi pancasila di Indonesia tidak mungkin bisa berjalan dengan baik. B. Saran 1. Bagi para pembaca Demokrasi pancasila merupakan anugerah TYME, karena itu sedapat mungkin dengan membaca makalah ini kita mampu menyadari serta mempraktekkan nilai- nilai demokrasi dalam sistem politik di Indonesia. 2. Bagi masyarakat Indonesia Jadikan partai politik bukan hanya sekedar untuk mengincar sebuah jabatan dalam pemerintahan tapi demi tercapainya cita-cita bangsa Indonesia yang telah tertuang dalam pancasila. C. Implikasi Semoga makalah ini tidak hanya sekedar untuk memenuhi tugas matakuliah pendidikan kewarganegaraan, tetapi dapat bermanfaat bagi para pembaca untuk menambah pengetahuan tentang kedudukan dan peran partai politik sebagai pelaksanaan demokrasi pancasila sehingga nantinya akan membawa dampak yang baik bagi proses demokrasi yang berlangsung di Indonesia.
  • 13. DAFTAR PUSTAKA http//blog-pengetahuan-umum.blogspot.com/2011/10/fungsi partai politik.html diakses tanggal 18 November 2011 http//hartoyo-hartoyo.blogspot.com/2011/05/partai-politik.di Indonesia html diaksees tanggal 18 November 2011 http//id.wikipedia.org/wiki/demokrasi pancasila/diakses tanggal 23 November 2011 http//www.pcutah.com/makalah-demokrasi-pancasila/diakses tanggal 01 Desember 2011 http//politik.kompasiana.com/2011/05/25/peran-partai-politik-dalam-proses-pembuatan- dan-penerapan-kebijakan-dalam-sistem-politik-di-Indonesia/diakses tanggal 03 Desember 2011 darmodiharjo, dkk.1991.sanhaji pancasila. Usaha nasional. Surabaya Herlia Tuti. 2004. Fenomena kultur dan politik Indonesia. Jurnal dephan. Jakarta Beethan, D dan Kevin Boyk. 2000. Demokrasi. Jogjakarta
  • 14. BIODATA PENULIS Nama : Patrianus Wagur Asal : NTT, Kab. Manggarai Tengah Hobi : Bermain Bola Motto : Bergerak sedikit-demi sedikit demi meraih kesuksesan Nama : Indriyani Yohana Marewu Asal : NTT, Kab. Rote Ndao Hobi : Menyanyi dan Olah raga Motto : Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian Nama : Patrick. G. Rumaikeuw Asal : Papua, Kab. Biak Numfor Hobi : Bermain bola Motto : Banyak membaca banyak pengetahuan Nama : Aranci Mboe Asal : NTT, Kab. Rote Ndao Hobi : Membaca Motto : takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan Nama : Junaidi Asal : Nanggro Aceh Darussalam, Kab. Simelu Hobi : Olah raga Motto : Raihlah baju sarjanamu sebelum meraih baju pernikahanmu Nama : Anjela Lamak Asal : NTT, Kab. Flores Timur Hobi : Membaca Motto : Jadikan buku sebagai gudang ilmu