SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  19
Télécharger pour lire hors ligne
OTONOMI DAERAH DAN PENCIPTAAN
IKLIM INVESTASI DI DAERAH
SUGENG BUDIHARSONO
Bahan Kuliah Minggu ke-6 MK Promosi Investasi dan Region Branding, 2019
OTONOMI DAERAH DAN DESENTRALISASI
• Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri
Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
• Desentralisasi adalah penyerahan Urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah
otonom berdasarkan Asas Otonomi.
• Tujuan Desentralisasi adalah:
– Untuk mencegah pemusatan keuangan
– Sebagai usaha pendemokrasian pemerintah daerah untuk
mengikutsertakan rakyat dalam bertanggung jawab dalam
penyelenggaraan pemerintahan
– Untuk menyusun program guna perbaikan sosial ekonomi
di tingkat lokal
CIRI-CIRI DESENTRALISASI
Menurut Smith (1985), ciri-ciri desentralisasi adalah sebagai berikut:
• Adanya pendelegasian/ pelimpahan wewenang dari pemerintah
pusat kepada pemerintah daerah untuk dapat melaksanakan fungsi
tertentu dari pemerintahan.
• Adanya wewenang pemerintah daerah untuk menetapkan dan
melaksanakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mengatur dan
mengurus kepentingan daerahnya.
• Adanya kewenangan dalam menetapkan dan mengatur
norma hukum yang berlaku secara umum dan juga yang sifatnya
abstrak.
• Penerima wewenang adalah daerah otonom, dimana fungsi yang
diserahkan dapat dirinci atau fungsi yang tersisa.
• Adanya kewenangan untuk menetapkan norma hukum yang
bersifat individual dan juga konkrit.
• Daerah otonoma berada di luar hirarki organisasi pemerintah
pusat.
• Menunjukkan pada pola hubungan antra organisasi.
• Terciptanya political variety dan diversity of structur di dalam
sistem politik.
DAMPAK DESENTRALISASI
• Dampak positif desentralisasi
– Di bidang sosial budaya yaitu bisa memperkuat ikatan sosisal budaya
daerah dan mengembangkan kebudayaan yang dimiliki daerah.
– di bidang politik yaitu daerah lebih aktif mengelolah daerahnya karena
sebagian besar keputusan dan kebijakan ada dan diputuskan di daerah.
– Di bidang ekonomi yaitu pemerintah daerah dapat mengelola Sumber
Daya Alam yang dimiliki dengan mudah, sehingga pendapatan daerah
dan pendapatan masyarakat akan meningkat.
– Di bidang keamanan yaitu upaya mempertahankan NKRI dengan
kebijakan dapat meredam setiap daerah memisahkan diri dari NKRI.
• Dampak positif desentralisi
– Di bidang sosial budaya yaitu setiap daerah berlomba-lomba
menonjolkan kebudayaannya. Sehingga secara tidak langsung, dapat
melunturkan rasa persatuan dan kesatuan.
– Di bidang politik yaitu adanya euforia berlebihan apabila kewenangan
tersebut disalahgunakan untuk kepentingan golongan, kelompok
tertentu, atau kepentingan pribadi.
– Di bidang ekonomi yaitu bisa mengakibatkan timbulknya KKN apabila
ada pejabat daerah yang tidak benar.
– Di bidang keamanan yaitu dapat berpotensi konflik antar daerah, jika
ada daerah yang kurang puas dengan sistem yang menyangkut NKRI.
URUSAN PEMERINTAHAN
Pasal 9 UU No 23 tahun 2014 menyatakan:
• (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan
absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan
pemerintahan umum.
• (2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang
sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
• (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi
antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah
kabupaten/kota.
• (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke
Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
• (5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.
URUSAN PEMERINTAHAN ABSOLUT
• Urusan pemerintahan absolut sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi: (a)
politik luar negeri; (b) pertahanan; ©
keamanan; (d) yustisi; (e) moneter dan fiskal
nasional; dan (f) agama.
• Dalam menyelenggarakan urusan
pemerintahan absolut, Pemerintah Pusat: (a)
melaksanakan sendiri; atau (b) melimpahkan
wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di
Daerah atau gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat berdasarkan asas
Dekonsentrasi.
URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN
• Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di
maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi
kewenangan Daerah terdiri atas Urusan
Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan
Pilihan.
• Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan
Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan
Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak
berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
• Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan
dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan
Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya
merupakan Pelayanan Dasar.
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
• Berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: a. pendidikan; b.
kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d.
perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e.
ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat;
dan f. sosial.
• Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: a. tenaga
kerja; b. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak; c.
pangan; d. pertanahan; e. lingkungan hidup; f. administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil; g. pemberdayaan
masyarakat dan Desa; h. pengendalian penduduk dan keluarga
berencana; i. perhubungan; j. komunikasi dan informatika; k.
koperasi, usaha kecil, dan menengah; l. penanaman modal; m.
kepemudaan dan olah raga; n. statistik; o. persandian; p.
kebudayaan; q. perpustakaan; dan r. kearsipan.
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:
• a. kelautan dan perikanan;
• b. pariwisata;
• c. pertanian;
• d. kehutanan;
• e. energi dan sumber daya mineral;
• f. perdagangan;
• g. perindustrian; dan
• h. transmigrasi.
HARAPAN ADANYA DESENTRALISASI
• Pemerintah daerah akan lebih jelas mengetahui
kebutuhan masyarakat lokal. Pemerintah daerah
merupakan daerah yang paling dekat dengan
rakyat.
• Pemerintah daerah akan dapat memfokuskan
perencanaan dan pelaksanaan aspek sosial
ekonomi sesuai dengan potensi dari
masing0masing daerah tersebut.
• Pemerintah daerah akan dapat memperbaiki
kondisi daerahnya, khususnya tata kelolanya,
sehingga akan dapat memperbaiki iklim investasi
di daerah.
PEUBAH DAN INDIKATOR TATA KELOLA
EKONOMI DAERAH DARI KPPOD (1)
No Peubah dan Definisinya Indikator
1 Perizinan Usaha
Proses perizinan usaha yang sederhana dan murah dapat
mendorong perkembangan pelaku usaha baru. Sebaliknya,
prosedur pengurusan yang sulit, lama dan mahal akan
mengakibatkan keengganan pelaku usaha untuk mengurus
perizinan dan menghambat pertumbuhan kegiatan usaha baru.
Keberadaan Mekanisme
Pengaduan
Pelayanan Izin Sudah
Efisien
Jumlah Biaya Resmi
Pengurusan Izin (TDP)
Lama Waktu Resmi
Pengurusan Izin (TDP)
2 Biaya Transaksi
Biaya Transaksi berupa pajak, retribusi, dan biayabiaya lainnya,
baik yang legal maupun ilegal dapat menjadi penghambat bagi
kegiatan usaha di daerah. Apalagi jika biaya tersebut hanya
diberlakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah tanpa
menimbang dampaknya bagi perkembangan usaha. Sebaliknya,
pungutan-pungutan tersebut tidak menjadi penghambat apabila
diberlakukan dengan alasan yang jelas, diterapkan secara benar,
dan hasilnya ditujukan untuk memperbaiki pelayanan publik.
Tingkat Keberatan
terhadap tingkat retribusi
Tingkat pembayaran
donasi pada pemda
Tingkat keberatan
terhadap biaya resmi
distribusi
PEUBAH DAN INDIKATOR TATA KELOLA
EKONOMI DAERAH DARI KPPOD (2)
No Peubah dan Definisinya Indikator
3 Akses Lahan
Akses Lahan sangat mempengaruhi dunia usaha.
Perusahaan tidak akan melakukan investasi baru jika
tidak memiliki akses pada lahan yang dibutuhkan.
Kegiatan usaha yang sedang berjalan juga akan
terpengaruh jika tidak ada kepastian akan status
lahan yang digunakan mereka
Waktu pengurusan sertifi
kat
Tingkat kemudahan
pengurusan sertifi kat
Kemudahan mendapatkan
akses lahan
Frekuensi penggusuran
lahan
Frekuensi konfl ik
penggunaan lahan
4 Interaksi Pemda-Pelaku Usaha
Interaksi ini sangat penting untuk memastikan bahwa
kebijakan dan investasi publik dari pemda sejalan
dengan kebutuhan pelaku usaha. Sebaliknya, interaksi
yang tak efektif antara pemda dengan pelaku usaha
dapat mengakibatkan penerapan kebijakan yang
justru menghambat pertumbuhan kegiatan usaha.
Keberadaan forum
komunikasi
Tingkat dukungan Pemda
terhadap pelaku usaha
daerah
Tingkat kebijakan Pemda
yang tidak diskriminatif
PEUBAH DAN INDIKATOR TATA KELOLA
EKONOMI DAERAH DARI KPPOD (3)
No Peubah dan Definisinya Indikator
5 Progam Pengembangan Usaha Swasta Program
Pengembangan Usaha Swasta (PPUS) yang dilakukan
oleh pemda dapat menjadi cara yang efektif untuk
meningkatkan kemampuan manajemen dan
keterampilan tenaga kerja, serta dapat menghubungkan
pelaku usaha dengan pasar di luar daerah.
Program yang disediakan Pemda
Manfaat PPUS bagi Usaha
6 Kapasitas dan Integritas Kepala Daerah (Kepda)
Kapasitas dan Integritas Kepda sangat penting untuk
memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan pemda bisa
berlangsung efektif. Kepda yang jujur dan berkapasitas
akan meningkatkan kepercayaan diri investor dan pada
gilirannya menjalankan kebijakan yang ramah terhadap
investasi.
Kepda memiliki pemahaman yang baik
mengenai persoalan pelaku usaha
Kepda memiliki perhatian dan renstra
terkait perkembangan dunia usaha
Kepda menempatkan pejabat secara
profesional
Kepda tegas terhadap setiap tindakan
korupsi bawahannya
Kepda tidak melakukan perbuatan yang
menguntungkan diri sendiri
Kepda adalah figur yang disegani dan
layak diteladani
PEUBAH DAN INDIKATOR TATA KELOLA
EKONOMI DAERAH DARI KPPOD (4)
No Peubah dan Definisinya Indikator
7 Infrastruktur Daerah
Jalan kabupaten/kota yang baik, lampu penerangan
jalan, air bersih, dll, merupakan prasyarat agar
kegiatan usaha dapat berjalan efektif dan efi sien.
Sebaliknya, tata kelola infrastruktur yang buruk dapat
menambah biaya yang besar bagi pelaku usaha untuk
berinvestasi dan berkembang.
Pemakaian jaringan air
PDAM
Perkembangan Kualitas
Infrastruktur daerah 2014-
2015 (Jalan, Jaringan Air
PDAM, Penerangan Jalan)
Kualitas Infrastruktur (Jalan,
Jaringan Air PDAM,
Penerangan Jalan)
8 Keamanan dan Resolusi Konflik
Tentu sulit bagi pelaku usaha untuk bertahan jika
sering terjadi gangguan keamanan. Namun, terlepas
dari kondisi rawan yang ada, keberadaan suatu
mekanisme penyelesaian konfl ik atau perselisihan
bisnis yang baik dapat meningkatkan kepercayaan
Pelaku Usaha.
Frekuensi Kejadian
Pencurian
Tingkat keamanan daerah
tempat usaha
Tingkat kejadian konfl ik
sosial di tempat usaha
PEUBAH DAN INDIKATOR TATA KELOLA
EKONOMI DAERAH DARI KPPOD (5)
No Peubah dan Definisinya Indikator
9 Ketenagakerjaan Input tenaga kerja tentu dibutuhkan
sebagai salah satu faktor produksi. Beberapa komponen
terkait tenaga kerja sudah menjadi perhatian pelaku
usaha karena secara langsung dan signifi kan
berpengaruh terhadap biaya operasional usaha.
Tingkat kemudahan
mendapatkan tenaker
Mekanisme Pengusulan Upah
Minimum
Pemda melibatkan perusahaan
dalam proses penentuan upah
Keberadaan upaya Pemda dalam
pemecahan masalah industria
10 Kualitas Peraturan di Daerah Perda atau peraturan
turunannya adalah gambaran kerangka kebijakan
pemda dalam mengembangkan perekonomian
daerahnya. Peraturan yang rumit dan membingungkan
dapat menjadi kendala bagi pelaku usaha. Kualitas
kebijakan buruk menimbulkan ketidakpastian dan
mempersempit ruang dinamika perdagangan dan akses
pasar.
Aspek Yuridis
Aspek Substansi
Aspek Prinsip
NILAI INDEKS TERENDAH TKED 2016
NILAI INDEKS TKED 2016 (1)
NILAI INDEKS TKED 2016 (2)
BAHAN DISKUSI
• Bagaimana menurut saudara Indeks TKED
di Kabupaten/Kota Bogor?
• Apa rekomendasi saudara untuk
meningkatkan Indeks TKED di
Kabupaten/Kota Bogor untuk
meningkatkan investasi?

Contenu connexe

Tendances

Perencanaan Penganggaran APBN
Perencanaan Penganggaran APBNPerencanaan Penganggaran APBN
Perencanaan Penganggaran APBNPSEKP - UGM
 
Modul ii manajemen keuangan daerah
Modul ii manajemen keuangan daerahModul ii manajemen keuangan daerah
Modul ii manajemen keuangan daerahAhmad Kamarudin
 
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahPengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahSujatmiko Wibowo
 
Slide presentasi fakta transparansi & akuntabilitas partai politik di ntb f...
Slide presentasi fakta transparansi & akuntabilitas partai politik di ntb   f...Slide presentasi fakta transparansi & akuntabilitas partai politik di ntb   f...
Slide presentasi fakta transparansi & akuntabilitas partai politik di ntb f...Indonesia Anti Corruption Forum
 
1. PPT - Peran UMKM terhadap Perekonomia Indonesia.pdf
1. PPT - Peran UMKM terhadap Perekonomia Indonesia.pdf1. PPT - Peran UMKM terhadap Perekonomia Indonesia.pdf
1. PPT - Peran UMKM terhadap Perekonomia Indonesia.pdfElifPardiansyah
 
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Dadang Solihin
 
Optimalisasi dan efektifitas PAD (Pendapatan Asli Daerah)
Optimalisasi dan efektifitas PAD (Pendapatan Asli Daerah)Optimalisasi dan efektifitas PAD (Pendapatan Asli Daerah)
Optimalisasi dan efektifitas PAD (Pendapatan Asli Daerah)Mohammad Ramadhan
 
Siapa menjadi fasilitator musrenbang
Siapa menjadi fasilitator musrenbangSiapa menjadi fasilitator musrenbang
Siapa menjadi fasilitator musrenbangRia Dj
 
Unsur analisa usaha tani tanaman sorghum
Unsur analisa usaha tani tanaman sorghumUnsur analisa usaha tani tanaman sorghum
Unsur analisa usaha tani tanaman sorghumDwi Putra
 
Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran PemerintahPerencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran PemerintahSujatmiko Wibowo
 
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daerahaRian Saifulloh
 
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan PemerintahPerencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan PemerintahSujatmiko Wibowo
 
Presentasi PPN dan PPnBM
Presentasi PPN dan PPnBMPresentasi PPN dan PPnBM
Presentasi PPN dan PPnBMIcha Icha
 
Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb p2)
Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb p2)Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb p2)
Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb p2)Yudhi Aldriand
 
Proposal Sponsorship Pesta Wirausaha Bekasi 2013
Proposal Sponsorship Pesta Wirausaha Bekasi 2013Proposal Sponsorship Pesta Wirausaha Bekasi 2013
Proposal Sponsorship Pesta Wirausaha Bekasi 2013antoko
 

Tendances (20)

Perencanaan Penganggaran APBN
Perencanaan Penganggaran APBNPerencanaan Penganggaran APBN
Perencanaan Penganggaran APBN
 
Modul ii manajemen keuangan daerah
Modul ii manajemen keuangan daerahModul ii manajemen keuangan daerah
Modul ii manajemen keuangan daerah
 
Sektoral Perekonomian Indonesia
Sektoral Perekonomian Indonesia Sektoral Perekonomian Indonesia
Sektoral Perekonomian Indonesia
 
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahPengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah
 
Slide presentasi fakta transparansi & akuntabilitas partai politik di ntb f...
Slide presentasi fakta transparansi & akuntabilitas partai politik di ntb   f...Slide presentasi fakta transparansi & akuntabilitas partai politik di ntb   f...
Slide presentasi fakta transparansi & akuntabilitas partai politik di ntb f...
 
1. PPT - Peran UMKM terhadap Perekonomia Indonesia.pdf
1. PPT - Peran UMKM terhadap Perekonomia Indonesia.pdf1. PPT - Peran UMKM terhadap Perekonomia Indonesia.pdf
1. PPT - Peran UMKM terhadap Perekonomia Indonesia.pdf
 
Ekonomi kreatif
Ekonomi kreatifEkonomi kreatif
Ekonomi kreatif
 
Reforma Agraria
Reforma AgrariaReforma Agraria
Reforma Agraria
 
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Optimalisasi dan efektifitas PAD (Pendapatan Asli Daerah)
Optimalisasi dan efektifitas PAD (Pendapatan Asli Daerah)Optimalisasi dan efektifitas PAD (Pendapatan Asli Daerah)
Optimalisasi dan efektifitas PAD (Pendapatan Asli Daerah)
 
Pendirian koperasi
Pendirian koperasiPendirian koperasi
Pendirian koperasi
 
teori pemungutan pajak dan penggolongan pajak
 teori pemungutan pajak dan penggolongan pajak teori pemungutan pajak dan penggolongan pajak
teori pemungutan pajak dan penggolongan pajak
 
Siapa menjadi fasilitator musrenbang
Siapa menjadi fasilitator musrenbangSiapa menjadi fasilitator musrenbang
Siapa menjadi fasilitator musrenbang
 
Unsur analisa usaha tani tanaman sorghum
Unsur analisa usaha tani tanaman sorghumUnsur analisa usaha tani tanaman sorghum
Unsur analisa usaha tani tanaman sorghum
 
Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran PemerintahPerencanaan dan Penganggaran Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah
 
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
 
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan PemerintahPerencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Pemerintah
 
Presentasi PPN dan PPnBM
Presentasi PPN dan PPnBMPresentasi PPN dan PPnBM
Presentasi PPN dan PPnBM
 
Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb p2)
Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb p2)Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb p2)
Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb p2)
 
Proposal Sponsorship Pesta Wirausaha Bekasi 2013
Proposal Sponsorship Pesta Wirausaha Bekasi 2013Proposal Sponsorship Pesta Wirausaha Bekasi 2013
Proposal Sponsorship Pesta Wirausaha Bekasi 2013
 

Similaire à Otonomi daerah dan penciptaan iklim investasi di daerah

TRANSFER KE DAERAH DAN DESA SOLUSI BANGSA SEJAHTERA
TRANSFER KE DAERAH DAN DESA  SOLUSI BANGSA SEJAHTERATRANSFER KE DAERAH DAN DESA  SOLUSI BANGSA SEJAHTERA
TRANSFER KE DAERAH DAN DESA SOLUSI BANGSA SEJAHTERABeta Uliansyah
 
Aspek Sosial dan Politik Pelaporan Pembangunan Daerah
Aspek Sosial dan Politik  Pelaporan Pembangunan DaerahAspek Sosial dan Politik  Pelaporan Pembangunan Daerah
Aspek Sosial dan Politik Pelaporan Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
SINERGITAS PEMBENTUKAN PHD JATENG.ppt
SINERGITAS PEMBENTUKAN PHD JATENG.pptSINERGITAS PEMBENTUKAN PHD JATENG.ppt
SINERGITAS PEMBENTUKAN PHD JATENG.pptpadlah1984
 
Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
Penyelenggaraan pemerintahan kecamatanPenyelenggaraan pemerintahan kecamatan
Penyelenggaraan pemerintahan kecamatanLim Othe
 
Desentralisasi dan dekonsentrasi
Desentralisasi dan dekonsentrasiDesentralisasi dan dekonsentrasi
Desentralisasi dan dekonsentrasiPutri Aisyah
 
Desentralisasi
DesentralisasiDesentralisasi
Desentralisasiarievv
 
Artikel astri reinventing government
Artikel astri reinventing governmentArtikel astri reinventing government
Artikel astri reinventing governmentAstri Yulia
 
Optimalisasi Otonomi Daerah -Kebijakan, Strategi dan Upaya
Optimalisasi Otonomi Daerah -Kebijakan, Strategi dan UpayaOptimalisasi Otonomi Daerah -Kebijakan, Strategi dan Upaya
Optimalisasi Otonomi Daerah -Kebijakan, Strategi dan UpayaDadang Solihin
 
Kel 7 pengembangan potensi lokal di era otonomi daerah
Kel 7 pengembangan potensi lokal di era otonomi daerahKel 7 pengembangan potensi lokal di era otonomi daerah
Kel 7 pengembangan potensi lokal di era otonomi daerahIndriati Dewi
 
Keuangan negara dan daerah (Lena Farida)
Keuangan negara dan daerah (Lena Farida)Keuangan negara dan daerah (Lena Farida)
Keuangan negara dan daerah (Lena Farida)Aznil Muhammad
 
Penanaman modal dalam negeri SMA 1 RAHA KABUPATEN MUNA
Penanaman modal dalam negeri SMA 1 RAHA KABUPATEN MUNA Penanaman modal dalam negeri SMA 1 RAHA KABUPATEN MUNA
Penanaman modal dalam negeri SMA 1 RAHA KABUPATEN MUNA Operator Warnet Vast Raha
 
PPT FARIS000fe1c5-1c3b-49aa-9514-eba79aa5faf7.pptx
PPT FARIS000fe1c5-1c3b-49aa-9514-eba79aa5faf7.pptxPPT FARIS000fe1c5-1c3b-49aa-9514-eba79aa5faf7.pptx
PPT FARIS000fe1c5-1c3b-49aa-9514-eba79aa5faf7.pptxYasintadevi1
 
Advokasi Anggaran (Budget Advocacy) - Australia Indonesia Partnership on Eme...
Advokasi Anggaran (Budget Advocacy) -  Australia Indonesia Partnership on Eme...Advokasi Anggaran (Budget Advocacy) -  Australia Indonesia Partnership on Eme...
Advokasi Anggaran (Budget Advocacy) - Australia Indonesia Partnership on Eme...Tata Naipospos
 
Makalah sentralisasi dan desentralisasi
Makalah sentralisasi dan desentralisasiMakalah sentralisasi dan desentralisasi
Makalah sentralisasi dan desentralisasiSeptian Muna Barakati
 
Lampiran permendagri-no.-37-tahun-2012 137-2
Lampiran permendagri-no.-37-tahun-2012 137-2Lampiran permendagri-no.-37-tahun-2012 137-2
Lampiran permendagri-no.-37-tahun-2012 137-2Nandang Sukmara
 
Keuangan Publik (introduction of Public Finance)
Keuangan Publik (introduction of Public Finance)Keuangan Publik (introduction of Public Finance)
Keuangan Publik (introduction of Public Finance)Raja Matridi Aeksalo
 

Similaire à Otonomi daerah dan penciptaan iklim investasi di daerah (20)

Otonomi Daerah
Otonomi DaerahOtonomi Daerah
Otonomi Daerah
 
TRANSFER KE DAERAH DAN DESA SOLUSI BANGSA SEJAHTERA
TRANSFER KE DAERAH DAN DESA  SOLUSI BANGSA SEJAHTERATRANSFER KE DAERAH DAN DESA  SOLUSI BANGSA SEJAHTERA
TRANSFER KE DAERAH DAN DESA SOLUSI BANGSA SEJAHTERA
 
Aspek Sosial dan Politik Pelaporan Pembangunan Daerah
Aspek Sosial dan Politik  Pelaporan Pembangunan DaerahAspek Sosial dan Politik  Pelaporan Pembangunan Daerah
Aspek Sosial dan Politik Pelaporan Pembangunan Daerah
 
SINERGITAS PEMBENTUKAN PHD JATENG.ppt
SINERGITAS PEMBENTUKAN PHD JATENG.pptSINERGITAS PEMBENTUKAN PHD JATENG.ppt
SINERGITAS PEMBENTUKAN PHD JATENG.ppt
 
Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
Penyelenggaraan pemerintahan kecamatanPenyelenggaraan pemerintahan kecamatan
Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
 
slide 2.pptx
slide 2.pptxslide 2.pptx
slide 2.pptx
 
Otonomi Daerah (Perekonomian Indonesia BAB 7)
Otonomi Daerah (Perekonomian Indonesia BAB 7)Otonomi Daerah (Perekonomian Indonesia BAB 7)
Otonomi Daerah (Perekonomian Indonesia BAB 7)
 
Desentralisasi dan dekonsentrasi
Desentralisasi dan dekonsentrasiDesentralisasi dan dekonsentrasi
Desentralisasi dan dekonsentrasi
 
Desentralisasi
DesentralisasiDesentralisasi
Desentralisasi
 
Pertemuan ix
Pertemuan ix   Pertemuan ix
Pertemuan ix
 
Artikel astri reinventing government
Artikel astri reinventing governmentArtikel astri reinventing government
Artikel astri reinventing government
 
Optimalisasi Otonomi Daerah -Kebijakan, Strategi dan Upaya
Optimalisasi Otonomi Daerah -Kebijakan, Strategi dan UpayaOptimalisasi Otonomi Daerah -Kebijakan, Strategi dan Upaya
Optimalisasi Otonomi Daerah -Kebijakan, Strategi dan Upaya
 
Kel 7 pengembangan potensi lokal di era otonomi daerah
Kel 7 pengembangan potensi lokal di era otonomi daerahKel 7 pengembangan potensi lokal di era otonomi daerah
Kel 7 pengembangan potensi lokal di era otonomi daerah
 
Keuangan negara dan daerah (Lena Farida)
Keuangan negara dan daerah (Lena Farida)Keuangan negara dan daerah (Lena Farida)
Keuangan negara dan daerah (Lena Farida)
 
Penanaman modal dalam negeri SMA 1 RAHA KABUPATEN MUNA
Penanaman modal dalam negeri SMA 1 RAHA KABUPATEN MUNA Penanaman modal dalam negeri SMA 1 RAHA KABUPATEN MUNA
Penanaman modal dalam negeri SMA 1 RAHA KABUPATEN MUNA
 
PPT FARIS000fe1c5-1c3b-49aa-9514-eba79aa5faf7.pptx
PPT FARIS000fe1c5-1c3b-49aa-9514-eba79aa5faf7.pptxPPT FARIS000fe1c5-1c3b-49aa-9514-eba79aa5faf7.pptx
PPT FARIS000fe1c5-1c3b-49aa-9514-eba79aa5faf7.pptx
 
Advokasi Anggaran (Budget Advocacy) - Australia Indonesia Partnership on Eme...
Advokasi Anggaran (Budget Advocacy) -  Australia Indonesia Partnership on Eme...Advokasi Anggaran (Budget Advocacy) -  Australia Indonesia Partnership on Eme...
Advokasi Anggaran (Budget Advocacy) - Australia Indonesia Partnership on Eme...
 
Makalah sentralisasi dan desentralisasi
Makalah sentralisasi dan desentralisasiMakalah sentralisasi dan desentralisasi
Makalah sentralisasi dan desentralisasi
 
Lampiran permendagri-no.-37-tahun-2012 137-2
Lampiran permendagri-no.-37-tahun-2012 137-2Lampiran permendagri-no.-37-tahun-2012 137-2
Lampiran permendagri-no.-37-tahun-2012 137-2
 
Keuangan Publik (introduction of Public Finance)
Keuangan Publik (introduction of Public Finance)Keuangan Publik (introduction of Public Finance)
Keuangan Publik (introduction of Public Finance)
 

Plus de Sugeng Budiharsono

PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdf
PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN  29-30 MARET 2022.pdfPENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN  29-30 MARET 2022.pdf
PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdfSugeng Budiharsono
 
PENGUKURAN PERKEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdf
PENGUKURAN PERKEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdfPENGUKURAN PERKEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdf
PENGUKURAN PERKEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdfSugeng Budiharsono
 
PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS KLASTER 29-30 MARET 2022.pdf
PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS KLASTER 29-30 MARET 2022.pdfPENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS KLASTER 29-30 MARET 2022.pdf
PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS KLASTER 29-30 MARET 2022.pdfSugeng Budiharsono
 
PENENTUAN PRODUK UNGGULAN 29-30 MARET 2022.pdf
PENENTUAN PRODUK  UNGGULAN 29-30 MARET 2022.pdfPENENTUAN PRODUK  UNGGULAN 29-30 MARET 2022.pdf
PENENTUAN PRODUK UNGGULAN 29-30 MARET 2022.pdfSugeng Budiharsono
 
DARI KEUNGGULAN DAYA SAING MENJADI KEUNGGULAN KOLABORATIF 29-30 MARET 2022.pdf
DARI KEUNGGULAN DAYA SAING MENJADI KEUNGGULAN KOLABORATIF 29-30 MARET 2022.pdfDARI KEUNGGULAN DAYA SAING MENJADI KEUNGGULAN KOLABORATIF 29-30 MARET 2022.pdf
DARI KEUNGGULAN DAYA SAING MENJADI KEUNGGULAN KOLABORATIF 29-30 MARET 2022.pdfSugeng Budiharsono
 
Paradigma baru pembangunan perdesaan
Paradigma baru pembangunan perdesaanParadigma baru pembangunan perdesaan
Paradigma baru pembangunan perdesaanSugeng Budiharsono
 
Pemulihan ekonomi melalui pembangunan perdesaan
Pemulihan ekonomi melalui pembangunan perdesaanPemulihan ekonomi melalui pembangunan perdesaan
Pemulihan ekonomi melalui pembangunan perdesaanSugeng Budiharsono
 
Daya saing perdesaan suatu keniscayaan
Daya saing perdesaan suatu keniscayaanDaya saing perdesaan suatu keniscayaan
Daya saing perdesaan suatu keniscayaanSugeng Budiharsono
 
Pertanian berkelanjutan di era society 5.0
Pertanian berkelanjutan di era society 5.0Pertanian berkelanjutan di era society 5.0
Pertanian berkelanjutan di era society 5.0Sugeng Budiharsono
 
Corruption, Climate Change Adaptation and Poverty in Indonesia
Corruption, Climate Change Adaptation and Poverty in IndonesiaCorruption, Climate Change Adaptation and Poverty in Indonesia
Corruption, Climate Change Adaptation and Poverty in IndonesiaSugeng Budiharsono
 
Kearifan lokal dan kemandirian pangan di aras desa 101112021
Kearifan lokal dan  kemandirian pangan di aras desa 101112021Kearifan lokal dan  kemandirian pangan di aras desa 101112021
Kearifan lokal dan kemandirian pangan di aras desa 101112021Sugeng Budiharsono
 
Prinsip helix of innovation dan eco innovation
Prinsip helix of innovation dan eco innovationPrinsip helix of innovation dan eco innovation
Prinsip helix of innovation dan eco innovationSugeng Budiharsono
 
PANDEMI COVID-19 DAN KETAHANAN PANGAN DI INDONESIA
PANDEMI COVID-19 DAN KETAHANAN PANGAN DI INDONESIAPANDEMI COVID-19 DAN KETAHANAN PANGAN DI INDONESIA
PANDEMI COVID-19 DAN KETAHANAN PANGAN DI INDONESIASugeng Budiharsono
 
Menggambar masa depan daerah tertinggal17022018
Menggambar masa depan daerah tertinggal17022018Menggambar masa depan daerah tertinggal17022018
Menggambar masa depan daerah tertinggal17022018Sugeng Budiharsono
 
Kelembagaan pengelolaan sampah di masyarakat
Kelembagaan pengelolaan sampah di masyarakatKelembagaan pengelolaan sampah di masyarakat
Kelembagaan pengelolaan sampah di masyarakatSugeng Budiharsono
 
Pengembangan ekonomi lokal untuk meningkatkan daya saing daerah di era revol...
Pengembangan ekonomi lokal untuk meningkatkan daya saing  daerah di era revol...Pengembangan ekonomi lokal untuk meningkatkan daya saing  daerah di era revol...
Pengembangan ekonomi lokal untuk meningkatkan daya saing daerah di era revol...Sugeng Budiharsono
 
Perkembangan investasi di indonesia
Perkembangan investasi di indonesiaPerkembangan investasi di indonesia
Perkembangan investasi di indonesiaSugeng Budiharsono
 
Otonomi daerah, pembangunan daerah, investasi dan region branding
Otonomi daerah, pembangunan daerah, investasi dan region brandingOtonomi daerah, pembangunan daerah, investasi dan region branding
Otonomi daerah, pembangunan daerah, investasi dan region brandingSugeng Budiharsono
 
Kebijakan fiskal. moneter dan investasi
Kebijakan fiskal. moneter dan  investasiKebijakan fiskal. moneter dan  investasi
Kebijakan fiskal. moneter dan investasiSugeng Budiharsono
 
Kebijakan investasi di indonesia
Kebijakan  investasi di indonesiaKebijakan  investasi di indonesia
Kebijakan investasi di indonesiaSugeng Budiharsono
 

Plus de Sugeng Budiharsono (20)

PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdf
PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN  29-30 MARET 2022.pdfPENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN  29-30 MARET 2022.pdf
PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdf
 
PENGUKURAN PERKEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdf
PENGUKURAN PERKEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdfPENGUKURAN PERKEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdf
PENGUKURAN PERKEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdf
 
PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS KLASTER 29-30 MARET 2022.pdf
PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS KLASTER 29-30 MARET 2022.pdfPENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS KLASTER 29-30 MARET 2022.pdf
PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS KLASTER 29-30 MARET 2022.pdf
 
PENENTUAN PRODUK UNGGULAN 29-30 MARET 2022.pdf
PENENTUAN PRODUK  UNGGULAN 29-30 MARET 2022.pdfPENENTUAN PRODUK  UNGGULAN 29-30 MARET 2022.pdf
PENENTUAN PRODUK UNGGULAN 29-30 MARET 2022.pdf
 
DARI KEUNGGULAN DAYA SAING MENJADI KEUNGGULAN KOLABORATIF 29-30 MARET 2022.pdf
DARI KEUNGGULAN DAYA SAING MENJADI KEUNGGULAN KOLABORATIF 29-30 MARET 2022.pdfDARI KEUNGGULAN DAYA SAING MENJADI KEUNGGULAN KOLABORATIF 29-30 MARET 2022.pdf
DARI KEUNGGULAN DAYA SAING MENJADI KEUNGGULAN KOLABORATIF 29-30 MARET 2022.pdf
 
Paradigma baru pembangunan perdesaan
Paradigma baru pembangunan perdesaanParadigma baru pembangunan perdesaan
Paradigma baru pembangunan perdesaan
 
Pemulihan ekonomi melalui pembangunan perdesaan
Pemulihan ekonomi melalui pembangunan perdesaanPemulihan ekonomi melalui pembangunan perdesaan
Pemulihan ekonomi melalui pembangunan perdesaan
 
Daya saing perdesaan suatu keniscayaan
Daya saing perdesaan suatu keniscayaanDaya saing perdesaan suatu keniscayaan
Daya saing perdesaan suatu keniscayaan
 
Pertanian berkelanjutan di era society 5.0
Pertanian berkelanjutan di era society 5.0Pertanian berkelanjutan di era society 5.0
Pertanian berkelanjutan di era society 5.0
 
Corruption, Climate Change Adaptation and Poverty in Indonesia
Corruption, Climate Change Adaptation and Poverty in IndonesiaCorruption, Climate Change Adaptation and Poverty in Indonesia
Corruption, Climate Change Adaptation and Poverty in Indonesia
 
Kearifan lokal dan kemandirian pangan di aras desa 101112021
Kearifan lokal dan  kemandirian pangan di aras desa 101112021Kearifan lokal dan  kemandirian pangan di aras desa 101112021
Kearifan lokal dan kemandirian pangan di aras desa 101112021
 
Prinsip helix of innovation dan eco innovation
Prinsip helix of innovation dan eco innovationPrinsip helix of innovation dan eco innovation
Prinsip helix of innovation dan eco innovation
 
PANDEMI COVID-19 DAN KETAHANAN PANGAN DI INDONESIA
PANDEMI COVID-19 DAN KETAHANAN PANGAN DI INDONESIAPANDEMI COVID-19 DAN KETAHANAN PANGAN DI INDONESIA
PANDEMI COVID-19 DAN KETAHANAN PANGAN DI INDONESIA
 
Menggambar masa depan daerah tertinggal17022018
Menggambar masa depan daerah tertinggal17022018Menggambar masa depan daerah tertinggal17022018
Menggambar masa depan daerah tertinggal17022018
 
Kelembagaan pengelolaan sampah di masyarakat
Kelembagaan pengelolaan sampah di masyarakatKelembagaan pengelolaan sampah di masyarakat
Kelembagaan pengelolaan sampah di masyarakat
 
Pengembangan ekonomi lokal untuk meningkatkan daya saing daerah di era revol...
Pengembangan ekonomi lokal untuk meningkatkan daya saing  daerah di era revol...Pengembangan ekonomi lokal untuk meningkatkan daya saing  daerah di era revol...
Pengembangan ekonomi lokal untuk meningkatkan daya saing daerah di era revol...
 
Perkembangan investasi di indonesia
Perkembangan investasi di indonesiaPerkembangan investasi di indonesia
Perkembangan investasi di indonesia
 
Otonomi daerah, pembangunan daerah, investasi dan region branding
Otonomi daerah, pembangunan daerah, investasi dan region brandingOtonomi daerah, pembangunan daerah, investasi dan region branding
Otonomi daerah, pembangunan daerah, investasi dan region branding
 
Kebijakan fiskal. moneter dan investasi
Kebijakan fiskal. moneter dan  investasiKebijakan fiskal. moneter dan  investasi
Kebijakan fiskal. moneter dan investasi
 
Kebijakan investasi di indonesia
Kebijakan  investasi di indonesiaKebijakan  investasi di indonesia
Kebijakan investasi di indonesia
 

Otonomi daerah dan penciptaan iklim investasi di daerah

  • 1. OTONOMI DAERAH DAN PENCIPTAAN IKLIM INVESTASI DI DAERAH SUGENG BUDIHARSONO Bahan Kuliah Minggu ke-6 MK Promosi Investasi dan Region Branding, 2019
  • 2. OTONOMI DAERAH DAN DESENTRALISASI • Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. • Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. • Tujuan Desentralisasi adalah: – Untuk mencegah pemusatan keuangan – Sebagai usaha pendemokrasian pemerintah daerah untuk mengikutsertakan rakyat dalam bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan – Untuk menyusun program guna perbaikan sosial ekonomi di tingkat lokal
  • 3. CIRI-CIRI DESENTRALISASI Menurut Smith (1985), ciri-ciri desentralisasi adalah sebagai berikut: • Adanya pendelegasian/ pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk dapat melaksanakan fungsi tertentu dari pemerintahan. • Adanya wewenang pemerintah daerah untuk menetapkan dan melaksanakan suatu kebijakan yang bertujuan untuk mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya. • Adanya kewenangan dalam menetapkan dan mengatur norma hukum yang berlaku secara umum dan juga yang sifatnya abstrak. • Penerima wewenang adalah daerah otonom, dimana fungsi yang diserahkan dapat dirinci atau fungsi yang tersisa. • Adanya kewenangan untuk menetapkan norma hukum yang bersifat individual dan juga konkrit. • Daerah otonoma berada di luar hirarki organisasi pemerintah pusat. • Menunjukkan pada pola hubungan antra organisasi. • Terciptanya political variety dan diversity of structur di dalam sistem politik.
  • 4. DAMPAK DESENTRALISASI • Dampak positif desentralisasi – Di bidang sosial budaya yaitu bisa memperkuat ikatan sosisal budaya daerah dan mengembangkan kebudayaan yang dimiliki daerah. – di bidang politik yaitu daerah lebih aktif mengelolah daerahnya karena sebagian besar keputusan dan kebijakan ada dan diputuskan di daerah. – Di bidang ekonomi yaitu pemerintah daerah dapat mengelola Sumber Daya Alam yang dimiliki dengan mudah, sehingga pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat akan meningkat. – Di bidang keamanan yaitu upaya mempertahankan NKRI dengan kebijakan dapat meredam setiap daerah memisahkan diri dari NKRI. • Dampak positif desentralisi – Di bidang sosial budaya yaitu setiap daerah berlomba-lomba menonjolkan kebudayaannya. Sehingga secara tidak langsung, dapat melunturkan rasa persatuan dan kesatuan. – Di bidang politik yaitu adanya euforia berlebihan apabila kewenangan tersebut disalahgunakan untuk kepentingan golongan, kelompok tertentu, atau kepentingan pribadi. – Di bidang ekonomi yaitu bisa mengakibatkan timbulknya KKN apabila ada pejabat daerah yang tidak benar. – Di bidang keamanan yaitu dapat berpotensi konflik antar daerah, jika ada daerah yang kurang puas dengan sistem yang menyangkut NKRI.
  • 5. URUSAN PEMERINTAHAN Pasal 9 UU No 23 tahun 2014 menyatakan: • (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. • (2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. • (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. • (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. • (5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.
  • 6. URUSAN PEMERINTAHAN ABSOLUT • Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi: (a) politik luar negeri; (b) pertahanan; © keamanan; (d) yustisi; (e) moneter dan fiskal nasional; dan (f) agama. • Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut, Pemerintah Pusat: (a) melaksanakan sendiri; atau (b) melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi.
  • 7. URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN • Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. • Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. • Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.
  • 8. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB • Berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan f. sosial. • Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: a. tenaga kerja; b. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak; c. pangan; d. pertanahan; e. lingkungan hidup; f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g. pemberdayaan masyarakat dan Desa; h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; i. perhubungan; j. komunikasi dan informatika; k. koperasi, usaha kecil, dan menengah; l. penanaman modal; m. kepemudaan dan olah raga; n. statistik; o. persandian; p. kebudayaan; q. perpustakaan; dan r. kearsipan.
  • 9. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi: • a. kelautan dan perikanan; • b. pariwisata; • c. pertanian; • d. kehutanan; • e. energi dan sumber daya mineral; • f. perdagangan; • g. perindustrian; dan • h. transmigrasi.
  • 10. HARAPAN ADANYA DESENTRALISASI • Pemerintah daerah akan lebih jelas mengetahui kebutuhan masyarakat lokal. Pemerintah daerah merupakan daerah yang paling dekat dengan rakyat. • Pemerintah daerah akan dapat memfokuskan perencanaan dan pelaksanaan aspek sosial ekonomi sesuai dengan potensi dari masing0masing daerah tersebut. • Pemerintah daerah akan dapat memperbaiki kondisi daerahnya, khususnya tata kelolanya, sehingga akan dapat memperbaiki iklim investasi di daerah.
  • 11. PEUBAH DAN INDIKATOR TATA KELOLA EKONOMI DAERAH DARI KPPOD (1) No Peubah dan Definisinya Indikator 1 Perizinan Usaha Proses perizinan usaha yang sederhana dan murah dapat mendorong perkembangan pelaku usaha baru. Sebaliknya, prosedur pengurusan yang sulit, lama dan mahal akan mengakibatkan keengganan pelaku usaha untuk mengurus perizinan dan menghambat pertumbuhan kegiatan usaha baru. Keberadaan Mekanisme Pengaduan Pelayanan Izin Sudah Efisien Jumlah Biaya Resmi Pengurusan Izin (TDP) Lama Waktu Resmi Pengurusan Izin (TDP) 2 Biaya Transaksi Biaya Transaksi berupa pajak, retribusi, dan biayabiaya lainnya, baik yang legal maupun ilegal dapat menjadi penghambat bagi kegiatan usaha di daerah. Apalagi jika biaya tersebut hanya diberlakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah tanpa menimbang dampaknya bagi perkembangan usaha. Sebaliknya, pungutan-pungutan tersebut tidak menjadi penghambat apabila diberlakukan dengan alasan yang jelas, diterapkan secara benar, dan hasilnya ditujukan untuk memperbaiki pelayanan publik. Tingkat Keberatan terhadap tingkat retribusi Tingkat pembayaran donasi pada pemda Tingkat keberatan terhadap biaya resmi distribusi
  • 12. PEUBAH DAN INDIKATOR TATA KELOLA EKONOMI DAERAH DARI KPPOD (2) No Peubah dan Definisinya Indikator 3 Akses Lahan Akses Lahan sangat mempengaruhi dunia usaha. Perusahaan tidak akan melakukan investasi baru jika tidak memiliki akses pada lahan yang dibutuhkan. Kegiatan usaha yang sedang berjalan juga akan terpengaruh jika tidak ada kepastian akan status lahan yang digunakan mereka Waktu pengurusan sertifi kat Tingkat kemudahan pengurusan sertifi kat Kemudahan mendapatkan akses lahan Frekuensi penggusuran lahan Frekuensi konfl ik penggunaan lahan 4 Interaksi Pemda-Pelaku Usaha Interaksi ini sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan investasi publik dari pemda sejalan dengan kebutuhan pelaku usaha. Sebaliknya, interaksi yang tak efektif antara pemda dengan pelaku usaha dapat mengakibatkan penerapan kebijakan yang justru menghambat pertumbuhan kegiatan usaha. Keberadaan forum komunikasi Tingkat dukungan Pemda terhadap pelaku usaha daerah Tingkat kebijakan Pemda yang tidak diskriminatif
  • 13. PEUBAH DAN INDIKATOR TATA KELOLA EKONOMI DAERAH DARI KPPOD (3) No Peubah dan Definisinya Indikator 5 Progam Pengembangan Usaha Swasta Program Pengembangan Usaha Swasta (PPUS) yang dilakukan oleh pemda dapat menjadi cara yang efektif untuk meningkatkan kemampuan manajemen dan keterampilan tenaga kerja, serta dapat menghubungkan pelaku usaha dengan pasar di luar daerah. Program yang disediakan Pemda Manfaat PPUS bagi Usaha 6 Kapasitas dan Integritas Kepala Daerah (Kepda) Kapasitas dan Integritas Kepda sangat penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan pemda bisa berlangsung efektif. Kepda yang jujur dan berkapasitas akan meningkatkan kepercayaan diri investor dan pada gilirannya menjalankan kebijakan yang ramah terhadap investasi. Kepda memiliki pemahaman yang baik mengenai persoalan pelaku usaha Kepda memiliki perhatian dan renstra terkait perkembangan dunia usaha Kepda menempatkan pejabat secara profesional Kepda tegas terhadap setiap tindakan korupsi bawahannya Kepda tidak melakukan perbuatan yang menguntungkan diri sendiri Kepda adalah figur yang disegani dan layak diteladani
  • 14. PEUBAH DAN INDIKATOR TATA KELOLA EKONOMI DAERAH DARI KPPOD (4) No Peubah dan Definisinya Indikator 7 Infrastruktur Daerah Jalan kabupaten/kota yang baik, lampu penerangan jalan, air bersih, dll, merupakan prasyarat agar kegiatan usaha dapat berjalan efektif dan efi sien. Sebaliknya, tata kelola infrastruktur yang buruk dapat menambah biaya yang besar bagi pelaku usaha untuk berinvestasi dan berkembang. Pemakaian jaringan air PDAM Perkembangan Kualitas Infrastruktur daerah 2014- 2015 (Jalan, Jaringan Air PDAM, Penerangan Jalan) Kualitas Infrastruktur (Jalan, Jaringan Air PDAM, Penerangan Jalan) 8 Keamanan dan Resolusi Konflik Tentu sulit bagi pelaku usaha untuk bertahan jika sering terjadi gangguan keamanan. Namun, terlepas dari kondisi rawan yang ada, keberadaan suatu mekanisme penyelesaian konfl ik atau perselisihan bisnis yang baik dapat meningkatkan kepercayaan Pelaku Usaha. Frekuensi Kejadian Pencurian Tingkat keamanan daerah tempat usaha Tingkat kejadian konfl ik sosial di tempat usaha
  • 15. PEUBAH DAN INDIKATOR TATA KELOLA EKONOMI DAERAH DARI KPPOD (5) No Peubah dan Definisinya Indikator 9 Ketenagakerjaan Input tenaga kerja tentu dibutuhkan sebagai salah satu faktor produksi. Beberapa komponen terkait tenaga kerja sudah menjadi perhatian pelaku usaha karena secara langsung dan signifi kan berpengaruh terhadap biaya operasional usaha. Tingkat kemudahan mendapatkan tenaker Mekanisme Pengusulan Upah Minimum Pemda melibatkan perusahaan dalam proses penentuan upah Keberadaan upaya Pemda dalam pemecahan masalah industria 10 Kualitas Peraturan di Daerah Perda atau peraturan turunannya adalah gambaran kerangka kebijakan pemda dalam mengembangkan perekonomian daerahnya. Peraturan yang rumit dan membingungkan dapat menjadi kendala bagi pelaku usaha. Kualitas kebijakan buruk menimbulkan ketidakpastian dan mempersempit ruang dinamika perdagangan dan akses pasar. Aspek Yuridis Aspek Substansi Aspek Prinsip
  • 17. NILAI INDEKS TKED 2016 (1)
  • 18. NILAI INDEKS TKED 2016 (2)
  • 19. BAHAN DISKUSI • Bagaimana menurut saudara Indeks TKED di Kabupaten/Kota Bogor? • Apa rekomendasi saudara untuk meningkatkan Indeks TKED di Kabupaten/Kota Bogor untuk meningkatkan investasi?