SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  13
Télécharger pour lire hors ligne
OTONOMI DAERAH, PEMBANGUNAN
DAERAH, INVESTASI DAN REGION
BRANDING
SUGENG BUDIHARSONO
Bahan Kuliah Minggu ke-1 MK Promosi Investasi dan Region Branding, 2019
NILAI DASAR OTONOMI DAERAH
• Terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam
UUD 1945 berkenaan dengan pelaksanaan
desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, yaitu:
– Nilai Unitaris, yang diwujudkan dalam pandangan bahwa
Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di
dalamnya yang bersifat negara ("Eenheidstaat"), yang
berarti kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa dan
negara Republik Indonesia tidak akan terbagi di antara
kesatuan-kesatuan pemerintahan; dan
– Nilai dasar Desentralisasi Teritorial, dari isi dan jiwa
pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 beserta penjelasannya
sebagaimana tersebut di atas maka jelaslah bahwa
Pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politik
desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan.
DEFINISI OTONOMI DAERAH MENURUT UU NO 23/2014
• Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri
Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
• Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan
oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan
Asas Otonomi.
• Otonomi daerah ini dimaksudkan untuk memberikan
kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola
daerahnya sendiri, termasuk juga dalam bidang
perekonomian, karena pemerintah daerah di anggap lebih
mengenal daerahnya masingmasing sehingga akan lebih bisa
mengembangkan daerahnya memalui otonomi daerag yang
di berikan. Disentralisasi pembangunan di pusatkan di
daerah-daerah di maksudkan untuk mengembangkan daerah
supaya lebih berkembang terutama di bidang perekonomian
daerah itu sendiri.
OTONOMI DAN GOOD GOVERNANCE
• Inti dari Otonomi Daerah adalah demokratisasi dan
pemberdayaan. Demokratisasi yang ingin dimunculkan adalah
dalam upaya mewujudkan good governance.
• Good governance (tata kelola yang baik) bisa juga
didefinisikan sebagai suatu penyelenggaraan manajemen
pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan yang sejalan
dengan demokrasi (pemerintahan dari, oleh, dan untuk
rakyat).
• Adanya UU tentang desentralisasi daerah pada tahun 1999
karena buruknya tata kelola, yang ditandai dengan:
– Dimensi kekuasaan oleh suatu pihak terhadap pihak
lainnya
– Terjadinya tindakan KKN; dan
– Rendahnya kinerja aparatur termasuk dalam pelayanan
kepada publik atau masyarakat di berbagai bidang.
GOOD GOVERNANCE AND ECONOMIC
GROWTH (ECONOMIC GOVERNANCE)
Good
Governance
Economic
Growth
Structure Conduct Performance
Organisasi dan
Kelembagaan
Strategi, Program dan
Kegiatan
Capaian outcome yang
berkelanjutan
Sumber: Budiharsono, 2017
INVESTASI
• Investasi adalah kegiatan penanaman modal pada berbagai
kegiatan ekonomi dengan harapan memperoleh keuntungan
di masa yang akan datang, yang terdiri dari investasi
finansial dan investasi non-finansial.
• Dalam arti ekonomi, investasi adalah pembelian barang yang
tidak dikonsumsi hari ini tetapi digunakan di masa depan
untuk menciptakan keuntungan. Di bidang keuangan,
investasi adalah aset moneter yang dibeli, dengan gagasan
bahwa aset tersebut akan memberikan penghasilan di masa
depan atau nantinya akan dijual dengan harga yang lebih
tinggi untuk mendapat untung.
• Menurut Keynes, keputusan investasi diambil dengan
membandingkan efisiensi modal marjinal (MEC) atau hasil
dengan tingkat suku bunga riil (r). Selama MEC lebih besar
dari r, investasi baru di pabrik, peralatan dan mesin akan
berlangsung.
TEORI INVESTASI
 Teori Neo Klasik menekankan pentingnya tabungan sebagai sumber
investasi. Investasi dipandang sebagai salah satu penggerak utama
pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Makin cepat perkembangan
investasi ketimbang laju pertumbuhan penduduk, makin cepat
perkembangan volume stok kapital rata-rata per tenaga kerja. Makin tinggi
rasio kapital per tenaga kerja cendrung makin tinggi kapasitas produksi per
tenaga kerja. Tokoh Neo Klasisk, Sollow dan Swan memusatkan
perhatiannya pada bagaimana pertumbuhan penduduk, akumulasi capital,
kemajuan teknologi dan output saling berinteraksi dalam proses
pertumbuhan ekonomi.
 Teori Harrod-Domar. Harrod-Domar mempertahankan pendapat dari para
ahli ekonomi sebelumnya yang merupakan gabungan dari pendapat kaum
klasik dan Keynes, dimana beliau menekankan peranan pertumbuhan modal
dalam menciptkan pertumbuhan ekonomi. Teori Harrod-Domar
memandang bahwa pembentukan modal dianggap sebagai pengeluaran
yang akan menambah kemampuan suatu perekonomian untuk
menghasilkan barang dan atau jasa, maupun sebagai pengeluaran yang akan
menambah permintaan efektif seluruh masyarakat. Dimana apabila pada
suatu masa tertentu dilakukan sejumlah pembentukan modal, maka pada
masa berikutnya perekonomian tersebut mempunyai kemapuan utnuk
menghasilkan barang-barang dan atau jasa yang lebih besar.
JENIS INVESTASI
• Pertama investasi pemerintah, adalah investasi
yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah. Pada umumnya investasi yang
dilakukan oleh pemerintah tidak dimaksudkan
untuk memperoleh keuntungan;
• Kedua investasi swasta, adalah investasi yang
dilakukan oleh sektor swasta nasional yaitu
Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ataupun
investasi yang dilakukan oleh swasta asing atau
disebut Penanaman Modal Asing (PMA). Investasi
yang dilakukan swasta bertujuan untuk mencari
keuntungan dan memperoleh pendapatan serta
didorong oleh adanya pertambahan pendapatan.
JENIS-JENIS PMA
 Investasi portofolio (portfolio investment), yakni investasi yang
melibatkan hanya aset-aset finansial saja, seperti obligasi dan saham,
yang didenominasikan atau ternilai dalam mata uang nasional.
Kegiatan-kegiatan investasi portofolio atau finansial ini biasanya
berlangsung melalui lembaga-lembaga keuangan seperti bank,
perusahaan dana investasi, yayasan pensiun, dan sebagainya.
• Investasi asing langsung (Foreign Direct Investment), merupakan
PMA yang meliputi investasi ke dalam aset-aset secara nyata berupa
pembangunan pabrik-pabrik, pengadaan berbagai macam barang
modal, pembelian tanah untuk keperluan produksi, dan sebagainya.
Wiranata (2004) berpendapat bahwa investasi asing secara langsung
dapat dianggap sebagai salah satu sumber modal pembangunan
ekonomi yang penting. Semua negara yang menganut sistem
ekonomi terbuka, pada umumnya memerlukan investasi asing,
terutama perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa untuk
kepentingan ekspor. Di negara maju seperti Amerika, modal asing
(khususnya dari Jepang dan Eropa Barat) tetap dibutuhkan guna
memacu pertumbuhan ekonomi domestik, menghindari kelesuan
pasar dan penciptaan kesempatan kerja.
PROMOSI
• Promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan
produk atau jasa dengan tujuan menarik calon konsumen untuk
berinvestasi, membeli atau mengkonsumsinya.
• Tujuan Promosi adalah
– Menyebarkanluaskan informasi suatu produk kepada calon konsumen
yang potensial
– Mendapatkan konsumen baru dan untuk menjaga loyalitas konsumen
tersebut
– Menaikkan investasi/penjualan serta laba/keuntungan
– Membedakan dan mengunggulkan produknya dibandingkan dengan
produk kompetitor
– Branding atau membentuk citra produk di mata konsumen sesuai
dengan yang diinginkan
– Mengubah tingkah laku dan pendapat konsumen tentang suatu produk
• Jenis-jenis promosi:
– Secara fisik: pameran, bazar, festival, konser, dll
– Media Tradisional: koran, selebaran, dlsb
– Media Digital: website dlsb
NATION/REGION BRANDING
• Sebuah merek, menurut definisi klasik oleh American Marketing Association (1960),
adalah nama, istilah, tanda, simbol atau desain, atau kombinasi dari keduanya, yang
dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari satu penjual atau
kelompok penjual dan untuk membedakan mereka dari pesaing. Sebuah merek lebih
dari sekedar nama; Ini adalah kumpulan gambar, makna, asosiasi dan pengalaman
yang kompleks di benak orang.
• Aaker (1996): sebuah merek adalah serangkaian multidimensi elemen fungsional,
emosional, relasional dan strategis yang secara kolektif menghasilkan serangkaian
asosiasi unik di benak masyarakat.
• Setiap negara memiliki nama dan gambar unik di benak orang baik di dalam maupun
di luar negeri, dan oleh karena itu sebuah negara memang memiliki merek. Sebuah
merek negara adalah jumlah keseluruhan dari semua persepsi suatu bangsa di benak
pemangku kepentingan internasional, yang mungkin mengandung beberapa elemen
berikut: orang, tempat, budaya, bahasa, sejarah, makanan, fashion, wajah terkenal
(selebriti), merek global dan sebagainya.
• Merek negara adalah konsep yang sama sekali berbeda yang mengacu pada citra
mental negara yang dipegang oleh orang asing. Jika dibandingkan dengan merek
komersial dari produk, ada lebih banyak perbedaan dibandingkan kesamaan.
• Tidak seperti merek komersial (Fan, 2005), banyak elemen dalam membangun
merek negara tidak berada dalam kendali mereka yang bergerak dalam manajemen
merek negara, mereka sulit berubah dalam jangka pendek.
BAHAN DISKUSI
• Bagaimana promosi investasi yang dilakukan
oleh negara atau daerah?
• Apakah negara Indonesia sudah menyadari
tentang pentingnya nation branding?
• Apakah daerah-daerah di Indonesia sudah
menyadari tentang pentingnya region
branding?

Contenu connexe

Tendances

Hukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi NegaraHukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi Negaraaishkhuw fillah
 
Pancasila pada era orde baru
Pancasila pada era orde baruPancasila pada era orde baru
Pancasila pada era orde baruRiskiana Riskiana
 
Power point konstitusi
Power point  konstitusiPower point  konstitusi
Power point konstitusibyunbella
 
Hukum adat bab 1 STAIN SALATIGA sem 3
Hukum adat bab 1 STAIN SALATIGA sem 3Hukum adat bab 1 STAIN SALATIGA sem 3
Hukum adat bab 1 STAIN SALATIGA sem 3nurfitriaprimastuti
 
Hubungan adm dengan ilmu lain
Hubungan adm dengan ilmu lainHubungan adm dengan ilmu lain
Hubungan adm dengan ilmu lainHarles Janang
 
Bab4, Masyarakat (Antropologi)
Bab4, Masyarakat (Antropologi)Bab4, Masyarakat (Antropologi)
Bab4, Masyarakat (Antropologi)Thaliapohan
 
Lingkup Dan Pengaturan Operasional Hukum Ketenagakerjaan
Lingkup Dan Pengaturan Operasional Hukum KetenagakerjaanLingkup Dan Pengaturan Operasional Hukum Ketenagakerjaan
Lingkup Dan Pengaturan Operasional Hukum KetenagakerjaanRizki Gumilar
 
Hakikat Penegakan Hukum, Aparat Penegakan Hukum, dan Faktor yang Memengaruhinya
Hakikat Penegakan Hukum, Aparat Penegakan Hukum, dan Faktor yang MemengaruhinyaHakikat Penegakan Hukum, Aparat Penegakan Hukum, dan Faktor yang Memengaruhinya
Hakikat Penegakan Hukum, Aparat Penegakan Hukum, dan Faktor yang MemengaruhinyaFRANKLYN_SS
 
Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
Pengertian dan Obyek Kajian  Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKnPengertian dan Obyek Kajian  Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKnFenti Anita Sari
 
Ppt peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah
Ppt peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerahPpt peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah
Ppt peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerahCha-cha Taulanys
 
HUKUM PERDATA & HUKUM DAGANG
HUKUM PERDATA & HUKUM DAGANGHUKUM PERDATA & HUKUM DAGANG
HUKUM PERDATA & HUKUM DAGANGFair Nurfachrizi
 
Pengertian pemerintah dan pemerintahan
Pengertian pemerintah dan pemerintahanPengertian pemerintah dan pemerintahan
Pengertian pemerintah dan pemerintahanNina Muhaemin
 
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Ppt peradilan di indonesia
Ppt peradilan di indonesiaPpt peradilan di indonesia
Ppt peradilan di indonesiaHernaWati14
 

Tendances (20)

Hukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi NegaraHukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi Negara
 
Pancasila pada era orde baru
Pancasila pada era orde baruPancasila pada era orde baru
Pancasila pada era orde baru
 
Pancasila sebagai Dasar Negara
Pancasila sebagai Dasar NegaraPancasila sebagai Dasar Negara
Pancasila sebagai Dasar Negara
 
Power point konstitusi
Power point  konstitusiPower point  konstitusi
Power point konstitusi
 
Tinjauan yuridis terhadap perbuatan aparat pemerintah yang tidak berwenang
Tinjauan yuridis terhadap perbuatan aparat pemerintah yang tidak berwenangTinjauan yuridis terhadap perbuatan aparat pemerintah yang tidak berwenang
Tinjauan yuridis terhadap perbuatan aparat pemerintah yang tidak berwenang
 
Hukum adat bab 1 STAIN SALATIGA sem 3
Hukum adat bab 1 STAIN SALATIGA sem 3Hukum adat bab 1 STAIN SALATIGA sem 3
Hukum adat bab 1 STAIN SALATIGA sem 3
 
Hubungan adm dengan ilmu lain
Hubungan adm dengan ilmu lainHubungan adm dengan ilmu lain
Hubungan adm dengan ilmu lain
 
Makalah sistem ketatanegaraan
Makalah sistem ketatanegaraanMakalah sistem ketatanegaraan
Makalah sistem ketatanegaraan
 
Bab4, Masyarakat (Antropologi)
Bab4, Masyarakat (Antropologi)Bab4, Masyarakat (Antropologi)
Bab4, Masyarakat (Antropologi)
 
Lingkup Dan Pengaturan Operasional Hukum Ketenagakerjaan
Lingkup Dan Pengaturan Operasional Hukum KetenagakerjaanLingkup Dan Pengaturan Operasional Hukum Ketenagakerjaan
Lingkup Dan Pengaturan Operasional Hukum Ketenagakerjaan
 
Suksesi negara
Suksesi negaraSuksesi negara
Suksesi negara
 
Hakikat Penegakan Hukum, Aparat Penegakan Hukum, dan Faktor yang Memengaruhinya
Hakikat Penegakan Hukum, Aparat Penegakan Hukum, dan Faktor yang MemengaruhinyaHakikat Penegakan Hukum, Aparat Penegakan Hukum, dan Faktor yang Memengaruhinya
Hakikat Penegakan Hukum, Aparat Penegakan Hukum, dan Faktor yang Memengaruhinya
 
Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
Pengertian dan Obyek Kajian  Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKnPengertian dan Obyek Kajian  Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
 
SANKSI dalam HAN
SANKSI dalam HANSANKSI dalam HAN
SANKSI dalam HAN
 
Ppt peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah
Ppt peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerahPpt peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah
Ppt peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah
 
HUKUM PERDATA & HUKUM DAGANG
HUKUM PERDATA & HUKUM DAGANGHUKUM PERDATA & HUKUM DAGANG
HUKUM PERDATA & HUKUM DAGANG
 
Firma (fa)
Firma (fa)Firma (fa)
Firma (fa)
 
Pengertian pemerintah dan pemerintahan
Pengertian pemerintah dan pemerintahanPengertian pemerintah dan pemerintahan
Pengertian pemerintah dan pemerintahan
 
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Idik Saeful Bahri)
 
Ppt peradilan di indonesia
Ppt peradilan di indonesiaPpt peradilan di indonesia
Ppt peradilan di indonesia
 

Similaire à Otonomi daerah, pembangunan daerah, investasi dan region branding

Tnc, investasi asing, penanaman modal asing, pma2
Tnc, investasi asing, penanaman modal asing, pma2Tnc, investasi asing, penanaman modal asing, pma2
Tnc, investasi asing, penanaman modal asing, pma2Operator Warnet Vast Raha
 
Tnc, investasi asing, penanaman modal asing, pma
Tnc, investasi asing, penanaman modal asing, pmaTnc, investasi asing, penanaman modal asing, pma
Tnc, investasi asing, penanaman modal asing, pmaOperator Warnet Vast Raha
 
11,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,penanaman modal dalam negeri dan asing, pasar ...
11,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,penanaman modal dalam negeri dan asing, pasar ...11,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,penanaman modal dalam negeri dan asing, pasar ...
11,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,penanaman modal dalam negeri dan asing, pasar ...An Nisa Rizki Yulianti
 
Artikel astri reinventing government
Artikel astri reinventing governmentArtikel astri reinventing government
Artikel astri reinventing governmentAstri Yulia
 
HBL, 11, Intan Dwi Kumalagusti, Hapzi ali, Penanaman Modal Dalam Negeri dan A...
HBL, 11, Intan Dwi Kumalagusti, Hapzi ali, Penanaman Modal Dalam Negeri dan A...HBL, 11, Intan Dwi Kumalagusti, Hapzi ali, Penanaman Modal Dalam Negeri dan A...
HBL, 11, Intan Dwi Kumalagusti, Hapzi ali, Penanaman Modal Dalam Negeri dan A...intandwik_
 
Tugas hukum penanaman_modal
Tugas hukum penanaman_modalTugas hukum penanaman_modal
Tugas hukum penanaman_modalmutiariyb
 
Peran tabungan dan investasi dalam mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ek...
Peran tabungan dan investasi dalam mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ek...Peran tabungan dan investasi dalam mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ek...
Peran tabungan dan investasi dalam mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ek...Nur Anisa Rachmawati
 
Hbl minggu 11, hefti juliza, hapzi ali, penanaman modal, universitas mercu bu...
Hbl minggu 11, hefti juliza, hapzi ali, penanaman modal, universitas mercu bu...Hbl minggu 11, hefti juliza, hapzi ali, penanaman modal, universitas mercu bu...
Hbl minggu 11, hefti juliza, hapzi ali, penanaman modal, universitas mercu bu...Hefti Juliza
 
71772449 pertemuan-10-kebijakan-pembangunan-ekonomi
71772449 pertemuan-10-kebijakan-pembangunan-ekonomi71772449 pertemuan-10-kebijakan-pembangunan-ekonomi
71772449 pertemuan-10-kebijakan-pembangunan-ekonomiOperator Warnet Vast Raha
 
(13) MODAL ASING DAN UTANG LUAR NEGERI
(13) MODAL ASING DAN UTANG LUAR NEGERI(13) MODAL ASING DAN UTANG LUAR NEGERI
(13) MODAL ASING DAN UTANG LUAR NEGERIBakhrul Ulum
 
Penanaman modal asing di indonesia
Penanaman modal asing di indonesiaPenanaman modal asing di indonesia
Penanaman modal asing di indonesiajeesinel
 
HBL, Dhaifina Fathihah, Hapzi Ali, Penanaman Modal Asing dan Dalam Negeri, se...
HBL, Dhaifina Fathihah, Hapzi Ali, Penanaman Modal Asing dan Dalam Negeri, se...HBL, Dhaifina Fathihah, Hapzi Ali, Penanaman Modal Asing dan Dalam Negeri, se...
HBL, Dhaifina Fathihah, Hapzi Ali, Penanaman Modal Asing dan Dalam Negeri, se...Dhaifina Fathihah
 
Pertemuan 1 gambaran akuntansi sektor publik
Pertemuan 1   gambaran akuntansi sektor publikPertemuan 1   gambaran akuntansi sektor publik
Pertemuan 1 gambaran akuntansi sektor publikcyberdy76
 
Lembaga keuangan internasional
Lembaga keuangan internasionalLembaga keuangan internasional
Lembaga keuangan internasionalRaka Serizawa L
 
Keuangan negara dan daerah (Lena Farida)
Keuangan negara dan daerah (Lena Farida)Keuangan negara dan daerah (Lena Farida)
Keuangan negara dan daerah (Lena Farida)Aznil Muhammad
 
Giovani aditya xii ips 1
Giovani aditya xii ips 1Giovani aditya xii ips 1
Giovani aditya xii ips 1Paarief Udin
 
Giovani aditya xii ips 1
Giovani aditya xii ips 1Giovani aditya xii ips 1
Giovani aditya xii ips 1Paarief Udin
 
Sesi 5.docx
Sesi 5.docxSesi 5.docx
Sesi 5.docxayiknina
 
Modal asing luar negri.....
Modal asing luar negri.....Modal asing luar negri.....
Modal asing luar negri.....rosita puspa
 

Similaire à Otonomi daerah, pembangunan daerah, investasi dan region branding (20)

Tnc, investasi asing, penanaman modal asing, pma2
Tnc, investasi asing, penanaman modal asing, pma2Tnc, investasi asing, penanaman modal asing, pma2
Tnc, investasi asing, penanaman modal asing, pma2
 
Tnc, investasi asing, penanaman modal asing, pma
Tnc, investasi asing, penanaman modal asing, pmaTnc, investasi asing, penanaman modal asing, pma
Tnc, investasi asing, penanaman modal asing, pma
 
11,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,penanaman modal dalam negeri dan asing, pasar ...
11,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,penanaman modal dalam negeri dan asing, pasar ...11,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,penanaman modal dalam negeri dan asing, pasar ...
11,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,penanaman modal dalam negeri dan asing, pasar ...
 
Artikel astri reinventing government
Artikel astri reinventing governmentArtikel astri reinventing government
Artikel astri reinventing government
 
Investasi
InvestasiInvestasi
Investasi
 
HBL, 11, Intan Dwi Kumalagusti, Hapzi ali, Penanaman Modal Dalam Negeri dan A...
HBL, 11, Intan Dwi Kumalagusti, Hapzi ali, Penanaman Modal Dalam Negeri dan A...HBL, 11, Intan Dwi Kumalagusti, Hapzi ali, Penanaman Modal Dalam Negeri dan A...
HBL, 11, Intan Dwi Kumalagusti, Hapzi ali, Penanaman Modal Dalam Negeri dan A...
 
Tugas hukum penanaman_modal
Tugas hukum penanaman_modalTugas hukum penanaman_modal
Tugas hukum penanaman_modal
 
Peran tabungan dan investasi dalam mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ek...
Peran tabungan dan investasi dalam mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ek...Peran tabungan dan investasi dalam mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ek...
Peran tabungan dan investasi dalam mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ek...
 
Hbl minggu 11, hefti juliza, hapzi ali, penanaman modal, universitas mercu bu...
Hbl minggu 11, hefti juliza, hapzi ali, penanaman modal, universitas mercu bu...Hbl minggu 11, hefti juliza, hapzi ali, penanaman modal, universitas mercu bu...
Hbl minggu 11, hefti juliza, hapzi ali, penanaman modal, universitas mercu bu...
 
71772449 pertemuan-10-kebijakan-pembangunan-ekonomi
71772449 pertemuan-10-kebijakan-pembangunan-ekonomi71772449 pertemuan-10-kebijakan-pembangunan-ekonomi
71772449 pertemuan-10-kebijakan-pembangunan-ekonomi
 
(13) MODAL ASING DAN UTANG LUAR NEGERI
(13) MODAL ASING DAN UTANG LUAR NEGERI(13) MODAL ASING DAN UTANG LUAR NEGERI
(13) MODAL ASING DAN UTANG LUAR NEGERI
 
Penanaman modal asing di indonesia
Penanaman modal asing di indonesiaPenanaman modal asing di indonesia
Penanaman modal asing di indonesia
 
HBL, Dhaifina Fathihah, Hapzi Ali, Penanaman Modal Asing dan Dalam Negeri, se...
HBL, Dhaifina Fathihah, Hapzi Ali, Penanaman Modal Asing dan Dalam Negeri, se...HBL, Dhaifina Fathihah, Hapzi Ali, Penanaman Modal Asing dan Dalam Negeri, se...
HBL, Dhaifina Fathihah, Hapzi Ali, Penanaman Modal Asing dan Dalam Negeri, se...
 
Pertemuan 1 gambaran akuntansi sektor publik
Pertemuan 1   gambaran akuntansi sektor publikPertemuan 1   gambaran akuntansi sektor publik
Pertemuan 1 gambaran akuntansi sektor publik
 
Lembaga keuangan internasional
Lembaga keuangan internasionalLembaga keuangan internasional
Lembaga keuangan internasional
 
Keuangan negara dan daerah (Lena Farida)
Keuangan negara dan daerah (Lena Farida)Keuangan negara dan daerah (Lena Farida)
Keuangan negara dan daerah (Lena Farida)
 
Giovani aditya xii ips 1
Giovani aditya xii ips 1Giovani aditya xii ips 1
Giovani aditya xii ips 1
 
Giovani aditya xii ips 1
Giovani aditya xii ips 1Giovani aditya xii ips 1
Giovani aditya xii ips 1
 
Sesi 5.docx
Sesi 5.docxSesi 5.docx
Sesi 5.docx
 
Modal asing luar negri.....
Modal asing luar negri.....Modal asing luar negri.....
Modal asing luar negri.....
 

Plus de Sugeng Budiharsono

PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdf
PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN  29-30 MARET 2022.pdfPENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN  29-30 MARET 2022.pdf
PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdfSugeng Budiharsono
 
PENGUKURAN PERKEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdf
PENGUKURAN PERKEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdfPENGUKURAN PERKEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdf
PENGUKURAN PERKEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdfSugeng Budiharsono
 
PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS KLASTER 29-30 MARET 2022.pdf
PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS KLASTER 29-30 MARET 2022.pdfPENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS KLASTER 29-30 MARET 2022.pdf
PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS KLASTER 29-30 MARET 2022.pdfSugeng Budiharsono
 
PENENTUAN PRODUK UNGGULAN 29-30 MARET 2022.pdf
PENENTUAN PRODUK  UNGGULAN 29-30 MARET 2022.pdfPENENTUAN PRODUK  UNGGULAN 29-30 MARET 2022.pdf
PENENTUAN PRODUK UNGGULAN 29-30 MARET 2022.pdfSugeng Budiharsono
 
DARI KEUNGGULAN DAYA SAING MENJADI KEUNGGULAN KOLABORATIF 29-30 MARET 2022.pdf
DARI KEUNGGULAN DAYA SAING MENJADI KEUNGGULAN KOLABORATIF 29-30 MARET 2022.pdfDARI KEUNGGULAN DAYA SAING MENJADI KEUNGGULAN KOLABORATIF 29-30 MARET 2022.pdf
DARI KEUNGGULAN DAYA SAING MENJADI KEUNGGULAN KOLABORATIF 29-30 MARET 2022.pdfSugeng Budiharsono
 
Paradigma baru pembangunan perdesaan
Paradigma baru pembangunan perdesaanParadigma baru pembangunan perdesaan
Paradigma baru pembangunan perdesaanSugeng Budiharsono
 
Pemulihan ekonomi melalui pembangunan perdesaan
Pemulihan ekonomi melalui pembangunan perdesaanPemulihan ekonomi melalui pembangunan perdesaan
Pemulihan ekonomi melalui pembangunan perdesaanSugeng Budiharsono
 
Daya saing perdesaan suatu keniscayaan
Daya saing perdesaan suatu keniscayaanDaya saing perdesaan suatu keniscayaan
Daya saing perdesaan suatu keniscayaanSugeng Budiharsono
 
Pertanian berkelanjutan di era society 5.0
Pertanian berkelanjutan di era society 5.0Pertanian berkelanjutan di era society 5.0
Pertanian berkelanjutan di era society 5.0Sugeng Budiharsono
 
Corruption, Climate Change Adaptation and Poverty in Indonesia
Corruption, Climate Change Adaptation and Poverty in IndonesiaCorruption, Climate Change Adaptation and Poverty in Indonesia
Corruption, Climate Change Adaptation and Poverty in IndonesiaSugeng Budiharsono
 
Kearifan lokal dan kemandirian pangan di aras desa 101112021
Kearifan lokal dan  kemandirian pangan di aras desa 101112021Kearifan lokal dan  kemandirian pangan di aras desa 101112021
Kearifan lokal dan kemandirian pangan di aras desa 101112021Sugeng Budiharsono
 
Prinsip helix of innovation dan eco innovation
Prinsip helix of innovation dan eco innovationPrinsip helix of innovation dan eco innovation
Prinsip helix of innovation dan eco innovationSugeng Budiharsono
 
PANDEMI COVID-19 DAN KETAHANAN PANGAN DI INDONESIA
PANDEMI COVID-19 DAN KETAHANAN PANGAN DI INDONESIAPANDEMI COVID-19 DAN KETAHANAN PANGAN DI INDONESIA
PANDEMI COVID-19 DAN KETAHANAN PANGAN DI INDONESIASugeng Budiharsono
 
Menggambar masa depan daerah tertinggal17022018
Menggambar masa depan daerah tertinggal17022018Menggambar masa depan daerah tertinggal17022018
Menggambar masa depan daerah tertinggal17022018Sugeng Budiharsono
 
Kelembagaan pengelolaan sampah di masyarakat
Kelembagaan pengelolaan sampah di masyarakatKelembagaan pengelolaan sampah di masyarakat
Kelembagaan pengelolaan sampah di masyarakatSugeng Budiharsono
 
Pengembangan ekonomi lokal untuk meningkatkan daya saing daerah di era revol...
Pengembangan ekonomi lokal untuk meningkatkan daya saing  daerah di era revol...Pengembangan ekonomi lokal untuk meningkatkan daya saing  daerah di era revol...
Pengembangan ekonomi lokal untuk meningkatkan daya saing daerah di era revol...Sugeng Budiharsono
 
Perkembangan investasi di indonesia
Perkembangan investasi di indonesiaPerkembangan investasi di indonesia
Perkembangan investasi di indonesiaSugeng Budiharsono
 
Otonomi daerah dan penciptaan iklim investasi di daerah
Otonomi daerah dan penciptaan iklim investasi di daerahOtonomi daerah dan penciptaan iklim investasi di daerah
Otonomi daerah dan penciptaan iklim investasi di daerahSugeng Budiharsono
 
Kebijakan fiskal. moneter dan investasi
Kebijakan fiskal. moneter dan  investasiKebijakan fiskal. moneter dan  investasi
Kebijakan fiskal. moneter dan investasiSugeng Budiharsono
 
Kebijakan investasi di indonesia
Kebijakan  investasi di indonesiaKebijakan  investasi di indonesia
Kebijakan investasi di indonesiaSugeng Budiharsono
 

Plus de Sugeng Budiharsono (20)

PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdf
PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN  29-30 MARET 2022.pdfPENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN  29-30 MARET 2022.pdf
PENYUSUNAN RENCANA KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdf
 
PENGUKURAN PERKEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdf
PENGUKURAN PERKEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdfPENGUKURAN PERKEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdf
PENGUKURAN PERKEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN 29-30 MARET 2022.pdf
 
PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS KLASTER 29-30 MARET 2022.pdf
PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS KLASTER 29-30 MARET 2022.pdfPENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS KLASTER 29-30 MARET 2022.pdf
PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS KLASTER 29-30 MARET 2022.pdf
 
PENENTUAN PRODUK UNGGULAN 29-30 MARET 2022.pdf
PENENTUAN PRODUK  UNGGULAN 29-30 MARET 2022.pdfPENENTUAN PRODUK  UNGGULAN 29-30 MARET 2022.pdf
PENENTUAN PRODUK UNGGULAN 29-30 MARET 2022.pdf
 
DARI KEUNGGULAN DAYA SAING MENJADI KEUNGGULAN KOLABORATIF 29-30 MARET 2022.pdf
DARI KEUNGGULAN DAYA SAING MENJADI KEUNGGULAN KOLABORATIF 29-30 MARET 2022.pdfDARI KEUNGGULAN DAYA SAING MENJADI KEUNGGULAN KOLABORATIF 29-30 MARET 2022.pdf
DARI KEUNGGULAN DAYA SAING MENJADI KEUNGGULAN KOLABORATIF 29-30 MARET 2022.pdf
 
Paradigma baru pembangunan perdesaan
Paradigma baru pembangunan perdesaanParadigma baru pembangunan perdesaan
Paradigma baru pembangunan perdesaan
 
Pemulihan ekonomi melalui pembangunan perdesaan
Pemulihan ekonomi melalui pembangunan perdesaanPemulihan ekonomi melalui pembangunan perdesaan
Pemulihan ekonomi melalui pembangunan perdesaan
 
Daya saing perdesaan suatu keniscayaan
Daya saing perdesaan suatu keniscayaanDaya saing perdesaan suatu keniscayaan
Daya saing perdesaan suatu keniscayaan
 
Pertanian berkelanjutan di era society 5.0
Pertanian berkelanjutan di era society 5.0Pertanian berkelanjutan di era society 5.0
Pertanian berkelanjutan di era society 5.0
 
Corruption, Climate Change Adaptation and Poverty in Indonesia
Corruption, Climate Change Adaptation and Poverty in IndonesiaCorruption, Climate Change Adaptation and Poverty in Indonesia
Corruption, Climate Change Adaptation and Poverty in Indonesia
 
Kearifan lokal dan kemandirian pangan di aras desa 101112021
Kearifan lokal dan  kemandirian pangan di aras desa 101112021Kearifan lokal dan  kemandirian pangan di aras desa 101112021
Kearifan lokal dan kemandirian pangan di aras desa 101112021
 
Prinsip helix of innovation dan eco innovation
Prinsip helix of innovation dan eco innovationPrinsip helix of innovation dan eco innovation
Prinsip helix of innovation dan eco innovation
 
PANDEMI COVID-19 DAN KETAHANAN PANGAN DI INDONESIA
PANDEMI COVID-19 DAN KETAHANAN PANGAN DI INDONESIAPANDEMI COVID-19 DAN KETAHANAN PANGAN DI INDONESIA
PANDEMI COVID-19 DAN KETAHANAN PANGAN DI INDONESIA
 
Menggambar masa depan daerah tertinggal17022018
Menggambar masa depan daerah tertinggal17022018Menggambar masa depan daerah tertinggal17022018
Menggambar masa depan daerah tertinggal17022018
 
Kelembagaan pengelolaan sampah di masyarakat
Kelembagaan pengelolaan sampah di masyarakatKelembagaan pengelolaan sampah di masyarakat
Kelembagaan pengelolaan sampah di masyarakat
 
Pengembangan ekonomi lokal untuk meningkatkan daya saing daerah di era revol...
Pengembangan ekonomi lokal untuk meningkatkan daya saing  daerah di era revol...Pengembangan ekonomi lokal untuk meningkatkan daya saing  daerah di era revol...
Pengembangan ekonomi lokal untuk meningkatkan daya saing daerah di era revol...
 
Perkembangan investasi di indonesia
Perkembangan investasi di indonesiaPerkembangan investasi di indonesia
Perkembangan investasi di indonesia
 
Otonomi daerah dan penciptaan iklim investasi di daerah
Otonomi daerah dan penciptaan iklim investasi di daerahOtonomi daerah dan penciptaan iklim investasi di daerah
Otonomi daerah dan penciptaan iklim investasi di daerah
 
Kebijakan fiskal. moneter dan investasi
Kebijakan fiskal. moneter dan  investasiKebijakan fiskal. moneter dan  investasi
Kebijakan fiskal. moneter dan investasi
 
Kebijakan investasi di indonesia
Kebijakan  investasi di indonesiaKebijakan  investasi di indonesia
Kebijakan investasi di indonesia
 

Otonomi daerah, pembangunan daerah, investasi dan region branding

  • 1. OTONOMI DAERAH, PEMBANGUNAN DAERAH, INVESTASI DAN REGION BRANDING SUGENG BUDIHARSONO Bahan Kuliah Minggu ke-1 MK Promosi Investasi dan Region Branding, 2019
  • 2. NILAI DASAR OTONOMI DAERAH • Terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam UUD 1945 berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia, yaitu: – Nilai Unitaris, yang diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara ("Eenheidstaat"), yang berarti kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia tidak akan terbagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintahan; dan – Nilai dasar Desentralisasi Teritorial, dari isi dan jiwa pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 beserta penjelasannya sebagaimana tersebut di atas maka jelaslah bahwa Pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan.
  • 3. DEFINISI OTONOMI DAERAH MENURUT UU NO 23/2014 • Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. • Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. • Otonomi daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya sendiri, termasuk juga dalam bidang perekonomian, karena pemerintah daerah di anggap lebih mengenal daerahnya masingmasing sehingga akan lebih bisa mengembangkan daerahnya memalui otonomi daerag yang di berikan. Disentralisasi pembangunan di pusatkan di daerah-daerah di maksudkan untuk mengembangkan daerah supaya lebih berkembang terutama di bidang perekonomian daerah itu sendiri.
  • 4. OTONOMI DAN GOOD GOVERNANCE • Inti dari Otonomi Daerah adalah demokratisasi dan pemberdayaan. Demokratisasi yang ingin dimunculkan adalah dalam upaya mewujudkan good governance. • Good governance (tata kelola yang baik) bisa juga didefinisikan sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan yang sejalan dengan demokrasi (pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat). • Adanya UU tentang desentralisasi daerah pada tahun 1999 karena buruknya tata kelola, yang ditandai dengan: – Dimensi kekuasaan oleh suatu pihak terhadap pihak lainnya – Terjadinya tindakan KKN; dan – Rendahnya kinerja aparatur termasuk dalam pelayanan kepada publik atau masyarakat di berbagai bidang.
  • 5. GOOD GOVERNANCE AND ECONOMIC GROWTH (ECONOMIC GOVERNANCE) Good Governance Economic Growth Structure Conduct Performance Organisasi dan Kelembagaan Strategi, Program dan Kegiatan Capaian outcome yang berkelanjutan Sumber: Budiharsono, 2017
  • 6. INVESTASI • Investasi adalah kegiatan penanaman modal pada berbagai kegiatan ekonomi dengan harapan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang, yang terdiri dari investasi finansial dan investasi non-finansial. • Dalam arti ekonomi, investasi adalah pembelian barang yang tidak dikonsumsi hari ini tetapi digunakan di masa depan untuk menciptakan keuntungan. Di bidang keuangan, investasi adalah aset moneter yang dibeli, dengan gagasan bahwa aset tersebut akan memberikan penghasilan di masa depan atau nantinya akan dijual dengan harga yang lebih tinggi untuk mendapat untung. • Menurut Keynes, keputusan investasi diambil dengan membandingkan efisiensi modal marjinal (MEC) atau hasil dengan tingkat suku bunga riil (r). Selama MEC lebih besar dari r, investasi baru di pabrik, peralatan dan mesin akan berlangsung.
  • 7.
  • 8. TEORI INVESTASI  Teori Neo Klasik menekankan pentingnya tabungan sebagai sumber investasi. Investasi dipandang sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Makin cepat perkembangan investasi ketimbang laju pertumbuhan penduduk, makin cepat perkembangan volume stok kapital rata-rata per tenaga kerja. Makin tinggi rasio kapital per tenaga kerja cendrung makin tinggi kapasitas produksi per tenaga kerja. Tokoh Neo Klasisk, Sollow dan Swan memusatkan perhatiannya pada bagaimana pertumbuhan penduduk, akumulasi capital, kemajuan teknologi dan output saling berinteraksi dalam proses pertumbuhan ekonomi.  Teori Harrod-Domar. Harrod-Domar mempertahankan pendapat dari para ahli ekonomi sebelumnya yang merupakan gabungan dari pendapat kaum klasik dan Keynes, dimana beliau menekankan peranan pertumbuhan modal dalam menciptkan pertumbuhan ekonomi. Teori Harrod-Domar memandang bahwa pembentukan modal dianggap sebagai pengeluaran yang akan menambah kemampuan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang dan atau jasa, maupun sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat. Dimana apabila pada suatu masa tertentu dilakukan sejumlah pembentukan modal, maka pada masa berikutnya perekonomian tersebut mempunyai kemapuan utnuk menghasilkan barang-barang dan atau jasa yang lebih besar.
  • 9. JENIS INVESTASI • Pertama investasi pemerintah, adalah investasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pada umumnya investasi yang dilakukan oleh pemerintah tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; • Kedua investasi swasta, adalah investasi yang dilakukan oleh sektor swasta nasional yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ataupun investasi yang dilakukan oleh swasta asing atau disebut Penanaman Modal Asing (PMA). Investasi yang dilakukan swasta bertujuan untuk mencari keuntungan dan memperoleh pendapatan serta didorong oleh adanya pertambahan pendapatan.
  • 10. JENIS-JENIS PMA  Investasi portofolio (portfolio investment), yakni investasi yang melibatkan hanya aset-aset finansial saja, seperti obligasi dan saham, yang didenominasikan atau ternilai dalam mata uang nasional. Kegiatan-kegiatan investasi portofolio atau finansial ini biasanya berlangsung melalui lembaga-lembaga keuangan seperti bank, perusahaan dana investasi, yayasan pensiun, dan sebagainya. • Investasi asing langsung (Foreign Direct Investment), merupakan PMA yang meliputi investasi ke dalam aset-aset secara nyata berupa pembangunan pabrik-pabrik, pengadaan berbagai macam barang modal, pembelian tanah untuk keperluan produksi, dan sebagainya. Wiranata (2004) berpendapat bahwa investasi asing secara langsung dapat dianggap sebagai salah satu sumber modal pembangunan ekonomi yang penting. Semua negara yang menganut sistem ekonomi terbuka, pada umumnya memerlukan investasi asing, terutama perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa untuk kepentingan ekspor. Di negara maju seperti Amerika, modal asing (khususnya dari Jepang dan Eropa Barat) tetap dibutuhkan guna memacu pertumbuhan ekonomi domestik, menghindari kelesuan pasar dan penciptaan kesempatan kerja.
  • 11. PROMOSI • Promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan menarik calon konsumen untuk berinvestasi, membeli atau mengkonsumsinya. • Tujuan Promosi adalah – Menyebarkanluaskan informasi suatu produk kepada calon konsumen yang potensial – Mendapatkan konsumen baru dan untuk menjaga loyalitas konsumen tersebut – Menaikkan investasi/penjualan serta laba/keuntungan – Membedakan dan mengunggulkan produknya dibandingkan dengan produk kompetitor – Branding atau membentuk citra produk di mata konsumen sesuai dengan yang diinginkan – Mengubah tingkah laku dan pendapat konsumen tentang suatu produk • Jenis-jenis promosi: – Secara fisik: pameran, bazar, festival, konser, dll – Media Tradisional: koran, selebaran, dlsb – Media Digital: website dlsb
  • 12. NATION/REGION BRANDING • Sebuah merek, menurut definisi klasik oleh American Marketing Association (1960), adalah nama, istilah, tanda, simbol atau desain, atau kombinasi dari keduanya, yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari satu penjual atau kelompok penjual dan untuk membedakan mereka dari pesaing. Sebuah merek lebih dari sekedar nama; Ini adalah kumpulan gambar, makna, asosiasi dan pengalaman yang kompleks di benak orang. • Aaker (1996): sebuah merek adalah serangkaian multidimensi elemen fungsional, emosional, relasional dan strategis yang secara kolektif menghasilkan serangkaian asosiasi unik di benak masyarakat. • Setiap negara memiliki nama dan gambar unik di benak orang baik di dalam maupun di luar negeri, dan oleh karena itu sebuah negara memang memiliki merek. Sebuah merek negara adalah jumlah keseluruhan dari semua persepsi suatu bangsa di benak pemangku kepentingan internasional, yang mungkin mengandung beberapa elemen berikut: orang, tempat, budaya, bahasa, sejarah, makanan, fashion, wajah terkenal (selebriti), merek global dan sebagainya. • Merek negara adalah konsep yang sama sekali berbeda yang mengacu pada citra mental negara yang dipegang oleh orang asing. Jika dibandingkan dengan merek komersial dari produk, ada lebih banyak perbedaan dibandingkan kesamaan. • Tidak seperti merek komersial (Fan, 2005), banyak elemen dalam membangun merek negara tidak berada dalam kendali mereka yang bergerak dalam manajemen merek negara, mereka sulit berubah dalam jangka pendek.
  • 13. BAHAN DISKUSI • Bagaimana promosi investasi yang dilakukan oleh negara atau daerah? • Apakah negara Indonesia sudah menyadari tentang pentingnya nation branding? • Apakah daerah-daerah di Indonesia sudah menyadari tentang pentingnya region branding?