SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  11
Télécharger pour lire hors ligne
Nama : Della Mega Alfionita Prodi : S1 Ilmu Administrasi Negara 
NIM : 071311133011 Universitas Airlangga Surabaya 
Tugas 
Hukum Administrasi Negara 
A. Pengertian Hukum Tata Negara dan Hukum Adminstrasi 
Negara 
1. Pengertian Hukum Tata Negara 
Hukum Tata Negara atau Hukum Konstitusi Negara mempunyai 2 arti, yaitu : 
a) Dalam arti luas : meliputi juga Hukum Administrasi Negara(yang mencakup Hukum Tata 
Pemerintahan) atau Hukum Tata Usaha Negara. 
b) Dalam arti sempit : dalam bahasa Prancis disebut Droit Constituonnel atau Verfassungsrecht 
(bahada Jerman), bahasa Belanda umumnya memakai istilah “staatsrech” yang dibagi menjadi 
staatsrech in ruimere zin (dalam arti luas) dan staatsrech In engere zin (dalam arti luas). 
Staatsrech in ruimere zin adalah Hukum Negara. Sedangkan staatsrech in engere zin adalah 
hukum yang membedakan Hukum Tata Negara dari Hukum Administrasi Negara, Hukum 
Tata Usaha Negara atau Hukum Tata Pemerintah. Di Inggris pada umumnya memakai istilah 
“Contitusional Law”, penggunaan istilah tersebut didasarkan atas alasan bahwa dalam Hukum 
Tata Negara unsur konstitusi yang lebih menonjol. 
Berikut definisi-definisi hukum tata negara menurut beberapa ahli: 
 J.H.A Logemann 
Dalam bukunya “over de theory van een saatsrecht “ dan “Het staatsrecht van 
Indonesia”,Logemann mengatakan bahwa Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur 
organisasi negara. Het staatsrecht als het recht dat betrekking heeft op de staat -die 
gezagsorganisatie- blijkt dus functie, dat is staatsrechtelijk gesproken het amb, als kernbegrip, 
als bouwsteen te hebben. Bagi Logemann, jabatan merupakan pengertian yuridis dari fungsi, 
sedangkan fungsi merupakan pengertian yang bersifat sosiologis. Oleh karena negara 
merupakan organisasi yang terdiri atas fungsi-fungsi dalam hubungannya satu dengan yang lain 
maupun dalam keseluruhannya maka dalam pengertian yuridis negara merupakan organisasi 
jabatan atau yang disebutnya ambtenorganisatie. 
 Van Vollenhoven 
Hukum Tata Negara adalah Hukum Tata Negara yang mengatur semua masyarakat hukum 
atasan dan masyarakat Hukum bawahan menurut tingkatannya dan dari masing-masing itu 
menentukan wilayah lingkungan masyarakatnya. dan akhirnya menentukan badan-badan dan
Nama : Della Mega Alfionita Prodi : S1 Ilmu Administrasi Negara 
NIM : 071311133011 Universitas Airlangga Surabaya 
fungsinya masing-masing yang berkuasa dalam lingkungan masyarakat hukum itu serta 
menentukan susunan dan wewenang badan-badan tersebut. 
 Scholten 
Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi dari pada Negara. 
Kesimpulannya, bahwa dalam organisasi negara itu telah dicakup bagaimana kedudukan organ-organ 
dalam negara itu, hubungan, hak dan kewajiban, serta tugasnya masing-masing. 
 Van der Pot 
Hukum Tata Negara adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang 
diperlukan serta wewenang masing-masing, hubungannya satu dengan yang lain dan hubungan 
dengan individu yang lain, serta hubungan antara badan-badan itu dengan individu-individu 
didalam suatu Negara, definisi ini menyinggung tentang warga negara negara yang bersifat 
dinamis. 
 Apeldoorn 
Hukum tata negara merupakan orang-orang yang memegang jabatan pemerintahan dan batas-batas 
kekuasaannya. Hukum Tata Negara diistilahkan hukum negara dalam arti sempit adalah 
untuk membedakannya dengan hukum negara dalam arti luas , yang meliputi hukum 
administrasi negara dan hukum tata negara itu sendiri. 
 Wade and Phillips 
Dalam bukunya yang berjudul “ Constitusional law “ yang terbit pada tahun 1936, Hukum Tata 
Negara adalah hukum yang mengatur alat-alat perlengkapan negara, tugasnya dan hubungan 
antara alat pelengkap negara itu. 
 Paton George Whitecross 
Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur alat-alat perlengkapan negara, tugasnya 
,wewenang dan hubungan antara alat pelengkap negara itu. Dalam bukunya “textbook of 
Jurisprudence” yang merumuskan bahwa Constutional Law deals with the ultimate question of 
distribution of legal power and the fungctions of the organ of the state. 
 A.V.Dicey 
Dalam bukunya “ An introduction the study of the law of the consrtitution “, Dicey 
mengatakan : “as the term is used in England, appears to include all rules in directly or 
indirectly affect to distribution or exercise of the souvereign power inthe state “. Hukum Tata 
Negara adalah semua hukum (di tuliskan dengan “all rules”) yang terletak pada pembagian 
kekuasaan dalam negara dan pelaksanaan yang tertinggi dalam suatu negara.
Nama : Della Mega Alfionita Prodi : S1 Ilmu Administrasi Negara 
NIM : 071311133011 Universitas Airlangga Surabaya 
 J. Maurice Duverger 
Hukum Tata Negara adalah salah satu cabang dari hukum privat yang mengatur organisasi dan 
fungsi- fungsi politik suatu lembaga nagara. 
 Prof. Kusumadi Pudjosewojo, S.H. 
Dalam bukunya Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia menyebutkan bahwa Hukum Tata 
Negara adalah hukum yang mengatur bentuk negara (kesatuan atau federal), dan bentuk 
pemerintahan (kerajaan atau republik), yang menunjukan masyarakat Hukum yang atasan 
maupunyang bawahan, beserta tingkatan-tingkatannya (hierarchie), yang selanjutnya 
mengesahkan wilayah dan lingkungan rakyat dari masyarakat-masyarakat hukum itu dan 
akhirnya menunjukan alat-alat perlengkapan (yang memegang kekuasaan penguasa) dari 
masyarakat hukum itu,beserta susunan (terdiri dari seorang atau sejumlah orang), wewenang, 
tingkatan imbang dari dan antara alat perlengkapan itu. 
 J.R. Stellinga 
Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur wewenang dan kewajiban-keawajiban alat-alat 
perlengkapan Negara, mengatur hak, dan kewajiban warga Negara. 
Setelah mempelajari rumusan-rumusan definisi tentang Hukum Tata Negara dari berbagai 
sumber tersebut di atas, dapat diketahui bahwa tidak ada kesatuan pendapat di antara para ahli 
mengenai hal ini. Dari pendapat yang beragam tersebut, kita dapat mengetahui bahwa sebenarnya: 
1. Hukum Tata Negara adalah salah satu cabang ilmu hukum, yaitu hukum kenegaraan yang 
berada di ranah hukum public 
2. Definisi hukum tata negara telah dikembangkan oleh para ahli, sehingga tidak hanya mencakup 
kajian mengenai organ negara, fungsi dan mekanisme hubungan antar organ negara itu, tetapi 
mencakup pula persoalan-persoalan yang terkait mekanisme hubungan antar organ-organ 
negara dengan warga Negara 
3. Hukum tata negara tidak hanya merupakan sebagai recht atau hukum dan apalagi sebagai wet 
atau norma hukum tertulis, tetapi juga merupakan sebagai lehre atau teori, sehingga 
pengertiannya mencakup apa yang disebut sebagai verfassungrecht (hukum konstitusi) dan 
sekaligus verfassunglehre (teori konstitusi) 
4. Hukum tata negara dalam arti luas mencakup baik hukum yang mempelajari negara dalam 
keadaan diam (staat in rust) maupun mempelajari negara dalam keadaan bergerak (staat in 
beweging)
Nama : Della Mega Alfionita Prodi : S1 Ilmu Administrasi Negara 
NIM : 071311133011 Universitas Airlangga Surabaya 
Dari definisi-definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan : 
Hukum Tata Negara adalah sekumpulan peraturan yang mengatur organisasi dari negara 
atau yang mengatur organisasi kekuasaan suatu negara beserta segala aspek yang berkaitan 
dengan organisasi negara tersebut, hubungan antara alat perlengkapan negara dalam garis vertikal 
dan horizontal serta kedudukan warga negara dan hak-hak azasinya. 
Hukum Tata Negara adalah keseluruhan hukum yang mengatur tentang pembentukan 
badan-badan kenegaraan atau alat-alat kelengkapan Negara dan mengatur kekuasaan baik yang 
ada di pemerintahan pusat atau pemerintah daerah. Contohnya adalah UUD’45, UU daerah dan 
peraturan perundangan lainnya. 
2. Pengertian Hukum Administrasi Negara 
Istilah Hukum Administrasi Negara dipergunakan untuk menyebutkan bagian atau cabang 
hukum yang di Nederland dinamakan “Administratief Recht”, “Droit Administratif” di Prancis, 
“Administrative Law” di Inggris dan di Amerika Serikat, dan “Verwaltungsrecht” di Jerman.Di 
Negara Indonesia terdapat pula istilah-istilah “Hukum Tata Usaha Negara” dan “Hukum Tata 
Pemerintahan” guna memaksudkan cabang ilmu Hukum Administrasi Negara. 
Pemakaiaan istilah administratiefrecht lebih tepat diterjemahkan dengan “Hukum 
Administrasi Negara” karena Hukum Administrasi Negara diartikan sebagai peraturan hukum 
yang mengatur administrasi (hubungan antar warga Negara dan pemerintahannya) gabungan 
petugas secara structural berada di bawah pimpinan pemerintah yang melaksanakan tugas sebagai 
bagiannya, yaitu bagian dari pekerjaan yang tidak ditujukan kepada lembaga legislative, yudikatif 
dan ataulembaga pemerintahan daerah yang otonomi. 
Di Indonesia, pengertian Hukum Administrasi Negara yang luas terdiri atas tiga unsur 
yaitu hukum Tata Pemerintahan (hukum mengenai aktivitas-aktivitas eksekutif / kekuasaan untuk 
melaksanakan UU), hukum Administrasi Negara dalam arti sempit (hukum Tata Pengurusan 
Rumah Tangga Negara baik ektern msupun intern), hukum Tata Usaha Negara (hukum yang 
mengenai surat menyurat, rahasia dinas dan jabatan, pencatatan sipil dan nikah, talak dan rujuk, 
publikasi penerbitan-penerbitan Negara). 
Berikut definisi-definisi Hukum Administrasi Negara menurut beberapa ahli: 
 J.M Baron de Gerando 
Peraturan-peraturan yang mengatur hubungan timbal balik antara pemerintah dan rakyat.
Nama : Della Mega Alfionita Prodi : S1 Ilmu Administrasi Negara 
NIM : 071311133011 Universitas Airlangga Surabaya 
 Prof.Mr.J.Oppen Hein 
Hukum Administrasi Negara adalah keseluruhan aturan-aturan hukum yang harus diperhatikan 
oleh alat perlengkapan Negara jika menjalankan kekuasaannya.Jadi pada dasarnya megatur 
Negara dalam keadaan bergerak (staatin beweging). 
 Prof.Mr.R.Kranenburg 
Hukum Administrasi Negara adalah keseluruhan aturan-aturan hokum yang mengatur 
komposisi dan wewenang dari alat-alat perlengkapan badan-badan hokum public, misalnya ; 
UU Kepegawaian, UU Wajib Militer, UU Sosial, UU Perumahan, UU Provinsi, UU 
Pembentukan Daerah Otonom, dan perundangan lainnya. 
 Prof.Djokosutono,S.H. 
Hukum Administrasi Negara adalah sebagai hukum mengenai hubungan antara pejabat-pejabat 
Negara satu sama lainnya serta hubungan hukum antara jabatan-jabatan Negara itu dengan 
warga maasyarakat. 
 Prof.Kusmadi Pudjosewojo 
Hukum Administrasi Negara adalah keseluruhan aturan hukum yang menentukan cara 
bagaimana Negara sebagai penguasa menjalankan usaha-usaha untuk memenuhi tugas-tugas, 
atau cara bagaimana penguasa itu seharusnya bertingkah laku dalam mengusahakan tugas-tugasnya. 
 Drs.E,Utrecht,S.H. 
Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang mengatur sebagian lapangan pekerjaan 
administrasi Negara, menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan agar memungkinkan 
para pejabat pemerintahan Negara melakukan tugas mereka secara khusus. 
Dari pendapat yang beragam tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa : 
Hukum Administrasi Negara adalah keseluruhan aturan hukum yang membentuk suatu 
aturan hukum yang konkrit yaitu suatu tindakan yang memilki konsekuensi hukum yang langsung 
dirasakan oleh badan badan hukum atau individu-individu masyarakat. Contohnya seperti : UU 
kepegawaian, UU lalu lintas, UU perumahan, dan peraturan perundangan lainnya. 
Hukum Administrasi Negara juga dapat diartikan sebagai rangkaian aturan-aturan hukum 
yang mengatur cara bagaimana alat-alat perlengkapan Negara menjalankan tugasnya.
Nama : Della Mega Alfionita Prodi : S1 Ilmu Administrasi Negara 
NIM : 071311133011 Universitas Airlangga Surabaya 
B. Persamaan dan Perbedaan Hukum Tata Negara (HTN) dengan 
Hukum Administrasi Negara (HAN) 
1. Persamaan Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi Negara 
 Hukum Tata Negara atau Hukum Konstitusi Negara dan Hukum Administrasi Negara 
bersama-sama merupakan Hukum Negara. 
 Asas-asas dan kaidah-kaidah dari Hukum Tata Negara yang bersangkutan dengan administrasi 
berlaku pula bagi Hukum Administrasi Negara. Karena di dalam Hukum Tata Negara / 
Kontitusi Negara terdapat pokok bahasan mengenai Legislasi, Yusikasi, Eksaminasi dan 
Administrasi. Pembahasan mengenai administrasi secara terperinci diusahakan oleh Hukum 
Administrasi Negara. 
 Yang menjadi obyek ilmu HukumTata Negara dan Hukum Administrasi Negara adalah sama, 
yakni Negara dengan segala alat-alat perlengkapannya. 
 Prof.Mr.WG.Vegting dalam bukunya “het Algemeen Nederland Administratiefrecht I, 1954” 
mengemukakan bahwa Staats-en administratiefrecht hebben een gemeenschappelijkmgebeid 
van te bestuderen regelen, die achter bij de ene studie anders benaderd worden dan bij de 
andere. 
(Hukum tata Negara dan hukum administrasi Negara mempelajari suatu bidang peraturan 
yang sama, tetapi cara pendekatan yang digunakan berbeda antara bidang pelajaran yang satu 
dan penggunaan pelajaran lainnya). 
2. Perbedaan antara Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi 
Negara 
N 
o. 
Perbedaan antara 
Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi Negara 
Hukum Tata Negara 
(HTN) 
Hukum Administrasi Negara 
(HAN) 
1. 
Mempelajari hal-hal yang sifatnya fundamental 
yakni tentang dasar-dasar dari Negara dan 
menyangkut langsung setiap warga Negara. 
Contoh: Presiden mengangkat Menteri. 
Menitikberatkan pada hal-hal teknis 
saja,yang selama ini kita tidak 
berkepentingan karena hanya penting 
bagi spesialis. Contoh: masyarakat 
menuntut transparansi Negara.
Nama : Della Mega Alfionita Prodi : S1 Ilmu Administrasi Negara 
NIM : 071311133011 Universitas Airlangga Surabaya 
2. 
Sekumpulan peraturan hukum yang membentuk 
alat-alat perlengkapan Negara dan aturan-aturan 
yang memberi wewenang pada alat-alat 
perlengkapan Negara serat memberikan tugas 
pekerjaan pemerintah modern antara beberapa 
alat perlengkapan. Artinya HTN 
mempersoalkan Negara dalam keadaan 
diam(berhenti).(Oppenheim) 
Sekumpulan peraturan hukum yang 
mengikat alat-alat perlengkapan yang 
tinggi dan yang rendah dalam rangka 
alat-alat perlengkapan menggunkan 
wewenang yang telah ditetapkan oleh 
Hukum Tata Negara. Dalam hal ini 
Hukum Administrasi Negara 
merupakan aturan-aturan mengenai 
Negara dalam keadaan 
bergerak.(Oppenheim) 
3 Mempelajari anatomi (bagian) Negara. 
(Mr.Van Praag). 
Mempelajari Phisiologi Negara. (Mr. 
Van Praag) 
4 
Hukum Tata Negara sebagai genus. Artinya, 
dengan mempelajari Hukum Tata Negara, kita 
memfokuskan pada konstitusi Negara sebagai 
keseluruhan. Hukum yang mengatur tentang 
negara, yaitu antara lain dasar pendirian, 
struktur kelembagaan, pembentukan lembaga-lembaga 
negara, hubungan hukum (hak dan 
kewajiban) antar lembaga negara, wilayah dan 
warga negara dan lebih mengacu kepada fungsi 
konstitusi/hukum dasar yang digunakan oleh 
suatu negara dalam hal pengaturan kebijakan 
pemerintah. 
Hukum Administrasi Negara 
merupakan bagian dari Hukum Tata 
Negara. Hukum Administrasi Negara 
sebagai spesies. Artinya dalam 
membahas Hukum Administrasi 
Negara, kita menitikberatkan perhatian 
kita secara khas kepada administrasi 
saja dari Negara, hukum yang mengatur 
tata pelaksanaan pemerintah dalam 
menjalankan tugasnya. 
5 
Menurut Baglir Manan, sumber Hukum Tata 
Negara Sumber/asal muasal dari HTN berasal 
dari hukum tertulis/tidak tertulis 
1. Sumber hukum Materiil : sumber hukum 
yang menentukan isi kaidah HTN, meliputi 
 dasar dan pandangan hidup (Pancasila) 
Sumber Hukum Administrasi Negara 
dibedakan menjadi dua yaitu : Sumber 
Idiil dan sumber-sumber faktual. 
Sumber idiil HAN : sumber yang 
terletak pada wewenang yang ada pada 
negara . Timbulnya HAN tergantung
Nama : Della Mega Alfionita Prodi : S1 Ilmu Administrasi Negara 
NIM : 071311133011 Universitas Airlangga Surabaya 
 kekuatan politik yang berpengaruh pada saat 
merumuskan kaidah HTN (Konstitusi) 
2. Sumber Hukum Formil berupa : 
 Undang-Undang Dasar 1945 : 
a) Ketetapan MPR 
b) Undang-Undang / Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang- 
Undang. 
c) Peraturan Pemerintah 
d) Keputusan Presiden 
e) Peraturan pelaksana lainnya 
 Konvensi/kebiasaan praktek ketatanegaraan 
 Yurisprudensi ketatanegaraan 
 Perjanjian/traktat ketatanegaraan 
 Doktrin/ajaran ketatanegaraan 
pada cita-cita yang ada pada suatu 
kelompok penguasa tersebut seperti 
Pancasila. 
Sumber-sumber faktual HAN terdiri 
dari : 
a. Undang-Undang (tercantum dalam 
Undang-undang No. 10 tahun 2004, 
HAN tertulis) 
b. Praktek Administrasi Negara (HAN 
yang merupakan hukum kebiasaan) 
c. Yurisprudensi 
d. Pendapat para ahli hukum 
administrasi negara (doktrin) 
6 
Menurut C.Van Vollenhoven, HTN meliputi : 
Staatsrecht (material-Hukum Tata Negara) 
a. Bestuur (Pemerintahan) 
b. Rechtspraak (Peradilan) 
c. Politie (Kepolisian) 
d. Regeling (Perundang-undangan) 
Menurut C.Van Vollenhoven, HAN 
terbagi menjadi : 
a. Bestuurrecht (hukum pemerintahan) 
b. Justitierecht (hukum peradilan) 
yang terdiri dari hukum tata negara 
formal/peradilan tata negara, hukum 
acara perdata, hukum administrasi 
formal/peradilan administrasi 
negara, hukum acara pidana. 
c. Politierecht (hukum kepolisian) 
d. Regelaarsrecht (hukum proses 
perundang-undangan) 
7 
Fungsi dari HTN yaitu: 
a. mengadakan badan-badan kenegaraan, 
b. memberi wewenang pada badan-badan itu, 
c. membagi pekerjaan pemerintah, 
Fungsi dari HAN yaitu: 
a. Mengatur hubungan-hubungan 
dalam masyarakat 
b. Mengkoordinasikan kepentingan-
Nama : Della Mega Alfionita Prodi : S1 Ilmu Administrasi Negara 
NIM : 071311133011 Universitas Airlangga Surabaya 
d. memberikan bagian-bagian itu kepada 
masing-masing badan tersebut 
kepentingan dalam masyarakat 
c. Menjaga agar pelaksanaan 
administrasi negara berjalan 
sebagaimana mestinya 
d. Melibatkan masyarakat untuk 
berpartisipasi dalam pembangunan 
e. Menciptakan peraturan – peraturan 
yang berupa ketentuan – ketentuan 
abstrak yang berlaku umum. 
f. Menciptakan ketentuan – ketentuan 
yang berupa ketentuan konkrit untuk 
subyek tertentu, di bidang : 
 Bestuur, yang berbentuk : 
perijinan, pembebanan, penentuan 
status atau kedudukan, 
pembuktian, pemilikan dalam 
penggandaan dan pemeliharaan 
perlengkapan administrasi. 
 Politie, mencakup proses 
pencegahan dan penindakan. 
 Rechtspraak, mencakup proses 
pengadilan, arbitrase, konsiliasi 
dan mediasi. 
8 
Ruang lingkup Hukum Tata Negara adalah 
struktur umum dari negara sebagai organisasi, 
yaitu: 
 Bentuk Negara (Kesatuan atau Federasi), 
 Bentuk Pemerintahan (Kerajaan atau 
Republik), 
 Sistem Pemerintahan (Presidentil, 
Parlementer, Monarki absolute), 
 Corak Pemerintahan (Diktator Praktis, 
Prajudi Atmosudirdjo (1994:61) 
mengemukakan bahwa untuk keperluan 
studi ilmiah, maka ruang lingkup atau 
lapangan hukum administrasi negara 
meliputi: 
 Hukum tentang dasar-dasar dan 
prinsip-prinsip umum daripada 
administrasi Negara 
 Hukum tentang organisasi dari
Nama : Della Mega Alfionita Prodi : S1 Ilmu Administrasi Negara 
NIM : 071311133011 Universitas Airlangga Surabaya 
Nasionalis, Liberal, Demokrasi), 
 Sistem Pendelegasian Kekuasaan Negara 
(Desentralisasi, meliputi jumlah, dasar, cara 
dan hubungan antara pusat dan daerah), 
 Garis-garis besar tentang organisasi 
pelaksana (peradilan, pemerintahan, 
perundangan), 
 Wilayah Negara (darat, laut, udara), 
 Hubungan antara rakyat dengan Negara 
(abdi Negara, hak dan kewajiban rakyat 
sebagai perorangan/ golongan, cara-cara 
pelaksanaan hak dan menjamin hak dan 
sebagainya), 
 Cara-cara rakyat menjalankan hak-hak 
ketatanegaraan (hak politik, sistem 
perwakilan,Pemilihan Umum, referendum, 
sistem kepartaian/ penyampaian pendapat 
secara tertulis dan lisan), 
 Dasar Negara (arti Pancasila, hubungan 
Pancasila dengan kaidah-kaidah hukum, 
hubungan Pncasila dengan cara hidup 
mengatur masyarakat, sosial, ekonomi, 
budaya dan berbagai paham yang ada 
dalam masyarakat, 
 Ciri-ciri lahir dan kepribadian Negara 
(Lagu Kebangsaan, Bahasa Nasional, 
Lambang, Bendera dan sebagainya ). 
administrasi Negara 
 Hukum tentang aktivitas-aktivitas 
dari Administrasi Negara, terutama 
yang bersifat yuridis 
 Hukum tentang sarana-sarana dari 
Administrasi Negara, terutama 
mengenai Kepegawaian Negara dan 
Keuangan Negara 
 Hukum Administrasi Pemerintahan 
Daerah atau Wilayah dibagi menjadi 
: Hukum Administrasi Kepegawaian, 
Hukum Administrasi Keuangan, 
HukumAdministrasi Materiil 
 Hukum tentang Peradilan 
Administrasi Negara 
9 
Hukum Tata Negara mempelajari : 
1. Jabatan-jabatan apa yang ada dalam susunan 
suatu Negara 
2. Siapa yang mengadakan jabatan-jabatan itu 
3. Cara bagaimana ditempati oleh pejabat 
Hukum Administrasi Negara 
mempelajari: 
1.Bagaimana mengisi jabatan dalam 
organisasi tersebut, 
2.Bagaimana berlangsungnya
Nama : Della Mega Alfionita Prodi : S1 Ilmu Administrasi Negara 
NIM : 071311133011 Universitas Airlangga Surabaya 
4. Fungsi jabatan-jabatan itu 
5. Kekuasaan hukum jabatan-jabatan itu 
6. Hubungan antara jabatan-jabatan 
7. Dalam batas-batas manakah organ-organ 
kenegaraan dapat melakukan tugasnya. 
pelaksanaan tugas dari jabatan 
tersebut, 
3.Bagaimana pemberian pelayanan dari 
pemerintah kepada masyarakat. 
4.Sifat bentuk dan akibat hukum yang 
timbul karena perbuatan hukum 
istimewa yang dilakukan oleh para 
pejabat dalam melaksanakan 
tugasnya. 
DAFTAR PUSTAKA 
Atmosudirdjo,Prajudi. 1988. Hukum Administrasi Negara, Cetakan Kesembilan.Jakarta: Ghalila 
Indonesia 
Djamali, R. Abdoel. 1993. Pengantar Hukum Indonesia.Jakarta : PT. Grafindo Persada 
Hadisoeprapto, Hartono. 2006. Pengantar Tata Hukum Indonesia. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta. 
Hadjon,Philipus M. 2011. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Cetakan Kesebelas. Yogyakarta : 
Gadjah Mada University Press. 
http://miftachr.blog.uns.ac.id/2010/04/1istilah-dan-pengertian-hukum-tata-negara/ 
Kansil, Christine dan C.S.T. Kansil.2008. Hukum Tata Negara Republik Indonesia : Pengertian Hukum 
Tata Negara dan Perkembangan Pemerintahan Indonesia Sejak Proklamasi Kemerdekaan 1945 
hingga kini, Ed. rev. 2., cet. 1. Jakarta :Rineka Cipta. 
Kansil, Christine dan C.S.T. Kansil 1997.Modul Hukum Administrasi Negara, Cetakan Pertama. 
Jakarta:PT.Pradnya Paramita 
Kansil, Christine dan C.S.T. Kansil. 2009. Latihan Ujian: Hukum Tata Negara Indonesia (Untuk 
Perguruan Tinggi). Jakarta : Sinar Grafika 
Mustafa, Bachsan. 2001. Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia. Bandung: PT. 
Citra Aditya Bakti. 
Ridwan HR.2004. Hukum Administrasi Negara. Jakarta

Contenu connexe

Tendances

Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Politik
Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu PolitikHubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Politik
Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu PolitikShelly Selviana
 
Pengantar ilmu hukum power point
Pengantar ilmu hukum power pointPengantar ilmu hukum power point
Pengantar ilmu hukum power pointPuspa Bunga
 
Sistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemen
Sistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemenSistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemen
Sistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemenMochammad Ridwan
 
3. instrumen dasar pemerintahan
3. instrumen dasar pemerintahan3. instrumen dasar pemerintahan
3. instrumen dasar pemerintahanDian Oktavia
 
Asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan
Asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuanAsas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan
Asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuanMuhammad Fahri
 
Kekuasaan, kewenangan dan legitimasi politik
Kekuasaan, kewenangan dan legitimasi politikKekuasaan, kewenangan dan legitimasi politik
Kekuasaan, kewenangan dan legitimasi politikWandi Suhardi
 
Teori dan Prinsip Hak Asasi Manusia
Teori dan Prinsip Hak Asasi ManusiaTeori dan Prinsip Hak Asasi Manusia
Teori dan Prinsip Hak Asasi Manusiadichasenja
 
Pengakuan dalam Hukum Internasional
Pengakuan dalam Hukum InternasionalPengakuan dalam Hukum Internasional
Pengakuan dalam Hukum InternasionalVallen Hoven
 
Mata kuliah hukum dan ham
Mata kuliah hukum dan hamMata kuliah hukum dan ham
Mata kuliah hukum dan hamsesukakita
 
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional Fenti Anita Sari
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional  Fenti Anita SariTugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional  Fenti Anita Sari
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional Fenti Anita SariFenti Anita Sari
 
Pengenalan hukum administrasi negara
Pengenalan hukum administrasi negaraPengenalan hukum administrasi negara
Pengenalan hukum administrasi negaraIr. Zakaria, M.M
 
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...Idik Saeful Bahri
 
Contoh kasus hukum perdata internasional
Contoh kasus hukum perdata internasionalContoh kasus hukum perdata internasional
Contoh kasus hukum perdata internasionalEvirna Evirna
 
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
 HUKUM ADMINISTRASI NEGARA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
HUKUM ADMINISTRASI NEGARASiti Sahati
 

Tendances (20)

Hukum perdata
Hukum perdataHukum perdata
Hukum perdata
 
Hukum Konstitusi
Hukum KonstitusiHukum Konstitusi
Hukum Konstitusi
 
Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Politik
Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu PolitikHubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Politik
Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Politik
 
Hukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi NegaraHukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi Negara
 
Pengantar ilmu hukum power point
Pengantar ilmu hukum power pointPengantar ilmu hukum power point
Pengantar ilmu hukum power point
 
Sistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemen
Sistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemenSistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemen
Sistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemen
 
3. instrumen dasar pemerintahan
3. instrumen dasar pemerintahan3. instrumen dasar pemerintahan
3. instrumen dasar pemerintahan
 
Asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan
Asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuanAsas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan
Asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan
 
SANKSI dalam HAN
SANKSI dalam HANSANKSI dalam HAN
SANKSI dalam HAN
 
Kekuasaan, kewenangan dan legitimasi politik
Kekuasaan, kewenangan dan legitimasi politikKekuasaan, kewenangan dan legitimasi politik
Kekuasaan, kewenangan dan legitimasi politik
 
Teori dan Prinsip Hak Asasi Manusia
Teori dan Prinsip Hak Asasi ManusiaTeori dan Prinsip Hak Asasi Manusia
Teori dan Prinsip Hak Asasi Manusia
 
Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah
Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah
Hukum Agraria - Pendaftaran Tanah
 
Pengakuan dalam Hukum Internasional
Pengakuan dalam Hukum InternasionalPengakuan dalam Hukum Internasional
Pengakuan dalam Hukum Internasional
 
Mata kuliah hukum dan ham
Mata kuliah hukum dan hamMata kuliah hukum dan ham
Mata kuliah hukum dan ham
 
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional Fenti Anita Sari
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional  Fenti Anita SariTugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional  Fenti Anita Sari
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional Fenti Anita Sari
 
Pengenalan hukum administrasi negara
Pengenalan hukum administrasi negaraPengenalan hukum administrasi negara
Pengenalan hukum administrasi negara
 
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
 
Contoh kasus hukum perdata internasional
Contoh kasus hukum perdata internasionalContoh kasus hukum perdata internasional
Contoh kasus hukum perdata internasional
 
Hukum agraria nasional pert ke 2
Hukum agraria nasional pert ke 2Hukum agraria nasional pert ke 2
Hukum agraria nasional pert ke 2
 
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
 HUKUM ADMINISTRASI NEGARA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
 

En vedette

Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu Pengetahuan Lain
Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu Pengetahuan LainHubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu Pengetahuan Lain
Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu Pengetahuan LainBima Kusuma Wicaksono
 
buku hukum admnistrasi negara E.Utrech
buku hukum admnistrasi negara E.Utrechbuku hukum admnistrasi negara E.Utrech
buku hukum admnistrasi negara E.UtrechPet-pet
 
Jawaban hal. 68 (sistem pemerintahan)
Jawaban hal. 68 (sistem pemerintahan)Jawaban hal. 68 (sistem pemerintahan)
Jawaban hal. 68 (sistem pemerintahan)Nurul Wulandari
 
Pengantar ilmu hukum_tata_negara.pdf
Pengantar ilmu hukum_tata_negara.pdfPengantar ilmu hukum_tata_negara.pdf
Pengantar ilmu hukum_tata_negara.pdfjampanx
 
Resume Hukum Tata Negara
Resume Hukum Tata NegaraResume Hukum Tata Negara
Resume Hukum Tata NegaraIca Diennissa
 
Bentuk negara & sistem pemerintahan
Bentuk negara & sistem pemerintahanBentuk negara & sistem pemerintahan
Bentuk negara & sistem pemerintahanSafira Aisyah
 
Devinisi ilmu negara
Devinisi ilmu negaraDevinisi ilmu negara
Devinisi ilmu negaraAgus Mbedunzz
 
Pengantar pelaksanaan anggaran
Pengantar pelaksanaan anggaranPengantar pelaksanaan anggaran
Pengantar pelaksanaan anggaranTatang Suwandi
 
Implementasi politik strategi nasional di bidang politik dan hukum
Implementasi politik strategi nasional di bidang politik dan hukumImplementasi politik strategi nasional di bidang politik dan hukum
Implementasi politik strategi nasional di bidang politik dan hukumnatal kristiono
 
Hukum Administrasi Negara (analisis) (pertambangan)
Hukum Administrasi Negara (analisis) (pertambangan)Hukum Administrasi Negara (analisis) (pertambangan)
Hukum Administrasi Negara (analisis) (pertambangan)Muhammad Raihan Imamnawi
 
pembelajaran fiqih MI
pembelajaran fiqih MIpembelajaran fiqih MI
pembelajaran fiqih MINataly April
 
Prinsip Prinsip Administrasi
Prinsip Prinsip AdministrasiPrinsip Prinsip Administrasi
Prinsip Prinsip Administrasirsembiring
 
NEGARA DAN SISTEM PEMERINTAHAN
NEGARA DAN SISTEM PEMERINTAHANNEGARA DAN SISTEM PEMERINTAHAN
NEGARA DAN SISTEM PEMERINTAHANArdio San
 

En vedette (20)

Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu Pengetahuan Lain
Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu Pengetahuan LainHubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu Pengetahuan Lain
Hubungan Hukum Tata Negara dengan Ilmu Pengetahuan Lain
 
buku hukum admnistrasi negara E.Utrech
buku hukum admnistrasi negara E.Utrechbuku hukum admnistrasi negara E.Utrech
buku hukum admnistrasi negara E.Utrech
 
Perbedaan Negara dengan Pemerintahan
Perbedaan Negara dengan PemerintahanPerbedaan Negara dengan Pemerintahan
Perbedaan Negara dengan Pemerintahan
 
Jawaban hal. 68 (sistem pemerintahan)
Jawaban hal. 68 (sistem pemerintahan)Jawaban hal. 68 (sistem pemerintahan)
Jawaban hal. 68 (sistem pemerintahan)
 
Hukum administrasi negara
Hukum administrasi negaraHukum administrasi negara
Hukum administrasi negara
 
Pengantar ilmu hukum_tata_negara.pdf
Pengantar ilmu hukum_tata_negara.pdfPengantar ilmu hukum_tata_negara.pdf
Pengantar ilmu hukum_tata_negara.pdf
 
Resume Hukum Tata Negara
Resume Hukum Tata NegaraResume Hukum Tata Negara
Resume Hukum Tata Negara
 
Ppt ilmu negara1
Ppt ilmu negara1Ppt ilmu negara1
Ppt ilmu negara1
 
Penggunaan asas diskresi dalam pembentukan produk hukum di indaonesia
Penggunaan asas diskresi dalam pembentukan produk hukum di indaonesiaPenggunaan asas diskresi dalam pembentukan produk hukum di indaonesia
Penggunaan asas diskresi dalam pembentukan produk hukum di indaonesia
 
Ketidakabsahan suatu produk hukum karena mengalami kekurangan yuridis
Ketidakabsahan suatu produk hukum karena mengalami kekurangan yuridisKetidakabsahan suatu produk hukum karena mengalami kekurangan yuridis
Ketidakabsahan suatu produk hukum karena mengalami kekurangan yuridis
 
Bentuk negara & sistem pemerintahan
Bentuk negara & sistem pemerintahanBentuk negara & sistem pemerintahan
Bentuk negara & sistem pemerintahan
 
Devinisi ilmu negara
Devinisi ilmu negaraDevinisi ilmu negara
Devinisi ilmu negara
 
Pengantar pelaksanaan anggaran
Pengantar pelaksanaan anggaranPengantar pelaksanaan anggaran
Pengantar pelaksanaan anggaran
 
Implementasi politik strategi nasional di bidang politik dan hukum
Implementasi politik strategi nasional di bidang politik dan hukumImplementasi politik strategi nasional di bidang politik dan hukum
Implementasi politik strategi nasional di bidang politik dan hukum
 
Bab i bentuk negara (1)
Bab i bentuk negara (1)Bab i bentuk negara (1)
Bab i bentuk negara (1)
 
Hukum Administrasi Negara (analisis) (pertambangan)
Hukum Administrasi Negara (analisis) (pertambangan)Hukum Administrasi Negara (analisis) (pertambangan)
Hukum Administrasi Negara (analisis) (pertambangan)
 
Etika administrasi temu 5 6
Etika administrasi temu 5 6Etika administrasi temu 5 6
Etika administrasi temu 5 6
 
pembelajaran fiqih MI
pembelajaran fiqih MIpembelajaran fiqih MI
pembelajaran fiqih MI
 
Prinsip Prinsip Administrasi
Prinsip Prinsip AdministrasiPrinsip Prinsip Administrasi
Prinsip Prinsip Administrasi
 
NEGARA DAN SISTEM PEMERINTAHAN
NEGARA DAN SISTEM PEMERINTAHANNEGARA DAN SISTEM PEMERINTAHAN
NEGARA DAN SISTEM PEMERINTAHAN
 

Similaire à Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn

BUKU HUKUM TATA NEGARA.pdf
BUKU HUKUM TATA NEGARA.pdfBUKU HUKUM TATA NEGARA.pdf
BUKU HUKUM TATA NEGARA.pdfJarotWilliam
 
Disiplin ilmu hukum tata negara
Disiplin ilmu hukum tata negaraDisiplin ilmu hukum tata negara
Disiplin ilmu hukum tata negaraMAHASISWI
 
Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
Pengertian dan Obyek Kajian  Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKnPengertian dan Obyek Kajian  Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKnFenti Anita Sari
 
Konsep Hukum Tata Negara Indonesia
Konsep Hukum Tata Negara IndonesiaKonsep Hukum Tata Negara Indonesia
Konsep Hukum Tata Negara IndonesiaSugeng Klinsman
 
Konsep Dasar HTN PERTEMUAN 1.pptx
Konsep Dasar HTN PERTEMUAN 1.pptxKonsep Dasar HTN PERTEMUAN 1.pptx
Konsep Dasar HTN PERTEMUAN 1.pptxBokuDaYo
 
Buku ajar hukum administrasi negara
Buku ajar hukum administrasi negaraBuku ajar hukum administrasi negara
Buku ajar hukum administrasi negaraNina Ruspina
 
Hukum-Administrasi-Negara-Pertemuan-1,plus.ppt
Hukum-Administrasi-Negara-Pertemuan-1,plus.pptHukum-Administrasi-Negara-Pertemuan-1,plus.ppt
Hukum-Administrasi-Negara-Pertemuan-1,plus.pptRizkiWahyuWidodo
 
Pengantar ilmu hukum kuliah 13
Pengantar ilmu hukum   kuliah 13Pengantar ilmu hukum   kuliah 13
Pengantar ilmu hukum kuliah 13Hanna Simatupang
 
MAKALAH KELOMPOK 6_PENEGAKKAN HUKUM DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (1).pdf
MAKALAH KELOMPOK 6_PENEGAKKAN HUKUM DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (1).pdfMAKALAH KELOMPOK 6_PENEGAKKAN HUKUM DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (1).pdf
MAKALAH KELOMPOK 6_PENEGAKKAN HUKUM DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (1).pdfAgusDermawan12
 
Hubungan dasar negara dan konstitusi
Hubungan dasar negara dan konstitusiHubungan dasar negara dan konstitusi
Hubungan dasar negara dan konstitusiAstrid Widhowaty
 
Semester Ganjil TA 2020-2021-Hukum Tata Negara-Perkuliahan 03revisi,.pdf
Semester Ganjil TA 2020-2021-Hukum Tata Negara-Perkuliahan 03revisi,.pdfSemester Ganjil TA 2020-2021-Hukum Tata Negara-Perkuliahan 03revisi,.pdf
Semester Ganjil TA 2020-2021-Hukum Tata Negara-Perkuliahan 03revisi,.pdfJhonatanTelaumbanua
 
Analisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Unda...
Analisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Unda...Analisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Unda...
Analisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Unda...Alorka 114114
 
PENGANTAR ILMU HUKUM PERTEMUAN 1
PENGANTAR ILMU HUKUM PERTEMUAN 1PENGANTAR ILMU HUKUM PERTEMUAN 1
PENGANTAR ILMU HUKUM PERTEMUAN 1dina susiani
 

Similaire à Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn (20)

BUKU HUKUM TATA NEGARA.pdf
BUKU HUKUM TATA NEGARA.pdfBUKU HUKUM TATA NEGARA.pdf
BUKU HUKUM TATA NEGARA.pdf
 
Hukum tata negara
Hukum tata negaraHukum tata negara
Hukum tata negara
 
Disiplin ilmu hukum tata negara
Disiplin ilmu hukum tata negaraDisiplin ilmu hukum tata negara
Disiplin ilmu hukum tata negara
 
Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
Pengertian dan Obyek Kajian  Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKnPengertian dan Obyek Kajian  Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
 
Konsep Hukum Tata Negara Indonesia
Konsep Hukum Tata Negara IndonesiaKonsep Hukum Tata Negara Indonesia
Konsep Hukum Tata Negara Indonesia
 
Hubungan warga negara(mustina)
Hubungan warga negara(mustina)Hubungan warga negara(mustina)
Hubungan warga negara(mustina)
 
Konsep Dasar HTN PERTEMUAN 1.pptx
Konsep Dasar HTN PERTEMUAN 1.pptxKonsep Dasar HTN PERTEMUAN 1.pptx
Konsep Dasar HTN PERTEMUAN 1.pptx
 
Buku ajar hukum administrasi negara
Buku ajar hukum administrasi negaraBuku ajar hukum administrasi negara
Buku ajar hukum administrasi negara
 
Bahan kuliah han
Bahan kuliah hanBahan kuliah han
Bahan kuliah han
 
Bahan kuliah han
Bahan kuliah hanBahan kuliah han
Bahan kuliah han
 
Materi HAN 1.pptx
Materi HAN 1.pptxMateri HAN 1.pptx
Materi HAN 1.pptx
 
Hukum-Administrasi-Negara-Pertemuan-1,plus.ppt
Hukum-Administrasi-Negara-Pertemuan-1,plus.pptHukum-Administrasi-Negara-Pertemuan-1,plus.ppt
Hukum-Administrasi-Negara-Pertemuan-1,plus.ppt
 
Pengantar ilmu hukum kuliah 13
Pengantar ilmu hukum   kuliah 13Pengantar ilmu hukum   kuliah 13
Pengantar ilmu hukum kuliah 13
 
MAKALAH KELOMPOK 6_PENEGAKKAN HUKUM DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (1).pdf
MAKALAH KELOMPOK 6_PENEGAKKAN HUKUM DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (1).pdfMAKALAH KELOMPOK 6_PENEGAKKAN HUKUM DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (1).pdf
MAKALAH KELOMPOK 6_PENEGAKKAN HUKUM DALAM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (1).pdf
 
1. ruang lingkup
1. ruang lingkup1. ruang lingkup
1. ruang lingkup
 
Pemerintah Bukanlah Negara 2
Pemerintah Bukanlah Negara 2Pemerintah Bukanlah Negara 2
Pemerintah Bukanlah Negara 2
 
Hubungan dasar negara dan konstitusi
Hubungan dasar negara dan konstitusiHubungan dasar negara dan konstitusi
Hubungan dasar negara dan konstitusi
 
Semester Ganjil TA 2020-2021-Hukum Tata Negara-Perkuliahan 03revisi,.pdf
Semester Ganjil TA 2020-2021-Hukum Tata Negara-Perkuliahan 03revisi,.pdfSemester Ganjil TA 2020-2021-Hukum Tata Negara-Perkuliahan 03revisi,.pdf
Semester Ganjil TA 2020-2021-Hukum Tata Negara-Perkuliahan 03revisi,.pdf
 
Analisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Unda...
Analisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Unda...Analisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Unda...
Analisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Unda...
 
PENGANTAR ILMU HUKUM PERTEMUAN 1
PENGANTAR ILMU HUKUM PERTEMUAN 1PENGANTAR ILMU HUKUM PERTEMUAN 1
PENGANTAR ILMU HUKUM PERTEMUAN 1
 

Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn

  • 1. Nama : Della Mega Alfionita Prodi : S1 Ilmu Administrasi Negara NIM : 071311133011 Universitas Airlangga Surabaya Tugas Hukum Administrasi Negara A. Pengertian Hukum Tata Negara dan Hukum Adminstrasi Negara 1. Pengertian Hukum Tata Negara Hukum Tata Negara atau Hukum Konstitusi Negara mempunyai 2 arti, yaitu : a) Dalam arti luas : meliputi juga Hukum Administrasi Negara(yang mencakup Hukum Tata Pemerintahan) atau Hukum Tata Usaha Negara. b) Dalam arti sempit : dalam bahasa Prancis disebut Droit Constituonnel atau Verfassungsrecht (bahada Jerman), bahasa Belanda umumnya memakai istilah “staatsrech” yang dibagi menjadi staatsrech in ruimere zin (dalam arti luas) dan staatsrech In engere zin (dalam arti luas). Staatsrech in ruimere zin adalah Hukum Negara. Sedangkan staatsrech in engere zin adalah hukum yang membedakan Hukum Tata Negara dari Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Usaha Negara atau Hukum Tata Pemerintah. Di Inggris pada umumnya memakai istilah “Contitusional Law”, penggunaan istilah tersebut didasarkan atas alasan bahwa dalam Hukum Tata Negara unsur konstitusi yang lebih menonjol. Berikut definisi-definisi hukum tata negara menurut beberapa ahli:  J.H.A Logemann Dalam bukunya “over de theory van een saatsrecht “ dan “Het staatsrecht van Indonesia”,Logemann mengatakan bahwa Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara. Het staatsrecht als het recht dat betrekking heeft op de staat -die gezagsorganisatie- blijkt dus functie, dat is staatsrechtelijk gesproken het amb, als kernbegrip, als bouwsteen te hebben. Bagi Logemann, jabatan merupakan pengertian yuridis dari fungsi, sedangkan fungsi merupakan pengertian yang bersifat sosiologis. Oleh karena negara merupakan organisasi yang terdiri atas fungsi-fungsi dalam hubungannya satu dengan yang lain maupun dalam keseluruhannya maka dalam pengertian yuridis negara merupakan organisasi jabatan atau yang disebutnya ambtenorganisatie.  Van Vollenhoven Hukum Tata Negara adalah Hukum Tata Negara yang mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat Hukum bawahan menurut tingkatannya dan dari masing-masing itu menentukan wilayah lingkungan masyarakatnya. dan akhirnya menentukan badan-badan dan
  • 2. Nama : Della Mega Alfionita Prodi : S1 Ilmu Administrasi Negara NIM : 071311133011 Universitas Airlangga Surabaya fungsinya masing-masing yang berkuasa dalam lingkungan masyarakat hukum itu serta menentukan susunan dan wewenang badan-badan tersebut.  Scholten Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi dari pada Negara. Kesimpulannya, bahwa dalam organisasi negara itu telah dicakup bagaimana kedudukan organ-organ dalam negara itu, hubungan, hak dan kewajiban, serta tugasnya masing-masing.  Van der Pot Hukum Tata Negara adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan serta wewenang masing-masing, hubungannya satu dengan yang lain dan hubungan dengan individu yang lain, serta hubungan antara badan-badan itu dengan individu-individu didalam suatu Negara, definisi ini menyinggung tentang warga negara negara yang bersifat dinamis.  Apeldoorn Hukum tata negara merupakan orang-orang yang memegang jabatan pemerintahan dan batas-batas kekuasaannya. Hukum Tata Negara diistilahkan hukum negara dalam arti sempit adalah untuk membedakannya dengan hukum negara dalam arti luas , yang meliputi hukum administrasi negara dan hukum tata negara itu sendiri.  Wade and Phillips Dalam bukunya yang berjudul “ Constitusional law “ yang terbit pada tahun 1936, Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur alat-alat perlengkapan negara, tugasnya dan hubungan antara alat pelengkap negara itu.  Paton George Whitecross Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur alat-alat perlengkapan negara, tugasnya ,wewenang dan hubungan antara alat pelengkap negara itu. Dalam bukunya “textbook of Jurisprudence” yang merumuskan bahwa Constutional Law deals with the ultimate question of distribution of legal power and the fungctions of the organ of the state.  A.V.Dicey Dalam bukunya “ An introduction the study of the law of the consrtitution “, Dicey mengatakan : “as the term is used in England, appears to include all rules in directly or indirectly affect to distribution or exercise of the souvereign power inthe state “. Hukum Tata Negara adalah semua hukum (di tuliskan dengan “all rules”) yang terletak pada pembagian kekuasaan dalam negara dan pelaksanaan yang tertinggi dalam suatu negara.
  • 3. Nama : Della Mega Alfionita Prodi : S1 Ilmu Administrasi Negara NIM : 071311133011 Universitas Airlangga Surabaya  J. Maurice Duverger Hukum Tata Negara adalah salah satu cabang dari hukum privat yang mengatur organisasi dan fungsi- fungsi politik suatu lembaga nagara.  Prof. Kusumadi Pudjosewojo, S.H. Dalam bukunya Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia menyebutkan bahwa Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur bentuk negara (kesatuan atau federal), dan bentuk pemerintahan (kerajaan atau republik), yang menunjukan masyarakat Hukum yang atasan maupunyang bawahan, beserta tingkatan-tingkatannya (hierarchie), yang selanjutnya mengesahkan wilayah dan lingkungan rakyat dari masyarakat-masyarakat hukum itu dan akhirnya menunjukan alat-alat perlengkapan (yang memegang kekuasaan penguasa) dari masyarakat hukum itu,beserta susunan (terdiri dari seorang atau sejumlah orang), wewenang, tingkatan imbang dari dan antara alat perlengkapan itu.  J.R. Stellinga Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur wewenang dan kewajiban-keawajiban alat-alat perlengkapan Negara, mengatur hak, dan kewajiban warga Negara. Setelah mempelajari rumusan-rumusan definisi tentang Hukum Tata Negara dari berbagai sumber tersebut di atas, dapat diketahui bahwa tidak ada kesatuan pendapat di antara para ahli mengenai hal ini. Dari pendapat yang beragam tersebut, kita dapat mengetahui bahwa sebenarnya: 1. Hukum Tata Negara adalah salah satu cabang ilmu hukum, yaitu hukum kenegaraan yang berada di ranah hukum public 2. Definisi hukum tata negara telah dikembangkan oleh para ahli, sehingga tidak hanya mencakup kajian mengenai organ negara, fungsi dan mekanisme hubungan antar organ negara itu, tetapi mencakup pula persoalan-persoalan yang terkait mekanisme hubungan antar organ-organ negara dengan warga Negara 3. Hukum tata negara tidak hanya merupakan sebagai recht atau hukum dan apalagi sebagai wet atau norma hukum tertulis, tetapi juga merupakan sebagai lehre atau teori, sehingga pengertiannya mencakup apa yang disebut sebagai verfassungrecht (hukum konstitusi) dan sekaligus verfassunglehre (teori konstitusi) 4. Hukum tata negara dalam arti luas mencakup baik hukum yang mempelajari negara dalam keadaan diam (staat in rust) maupun mempelajari negara dalam keadaan bergerak (staat in beweging)
  • 4. Nama : Della Mega Alfionita Prodi : S1 Ilmu Administrasi Negara NIM : 071311133011 Universitas Airlangga Surabaya Dari definisi-definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan : Hukum Tata Negara adalah sekumpulan peraturan yang mengatur organisasi dari negara atau yang mengatur organisasi kekuasaan suatu negara beserta segala aspek yang berkaitan dengan organisasi negara tersebut, hubungan antara alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal serta kedudukan warga negara dan hak-hak azasinya. Hukum Tata Negara adalah keseluruhan hukum yang mengatur tentang pembentukan badan-badan kenegaraan atau alat-alat kelengkapan Negara dan mengatur kekuasaan baik yang ada di pemerintahan pusat atau pemerintah daerah. Contohnya adalah UUD’45, UU daerah dan peraturan perundangan lainnya. 2. Pengertian Hukum Administrasi Negara Istilah Hukum Administrasi Negara dipergunakan untuk menyebutkan bagian atau cabang hukum yang di Nederland dinamakan “Administratief Recht”, “Droit Administratif” di Prancis, “Administrative Law” di Inggris dan di Amerika Serikat, dan “Verwaltungsrecht” di Jerman.Di Negara Indonesia terdapat pula istilah-istilah “Hukum Tata Usaha Negara” dan “Hukum Tata Pemerintahan” guna memaksudkan cabang ilmu Hukum Administrasi Negara. Pemakaiaan istilah administratiefrecht lebih tepat diterjemahkan dengan “Hukum Administrasi Negara” karena Hukum Administrasi Negara diartikan sebagai peraturan hukum yang mengatur administrasi (hubungan antar warga Negara dan pemerintahannya) gabungan petugas secara structural berada di bawah pimpinan pemerintah yang melaksanakan tugas sebagai bagiannya, yaitu bagian dari pekerjaan yang tidak ditujukan kepada lembaga legislative, yudikatif dan ataulembaga pemerintahan daerah yang otonomi. Di Indonesia, pengertian Hukum Administrasi Negara yang luas terdiri atas tiga unsur yaitu hukum Tata Pemerintahan (hukum mengenai aktivitas-aktivitas eksekutif / kekuasaan untuk melaksanakan UU), hukum Administrasi Negara dalam arti sempit (hukum Tata Pengurusan Rumah Tangga Negara baik ektern msupun intern), hukum Tata Usaha Negara (hukum yang mengenai surat menyurat, rahasia dinas dan jabatan, pencatatan sipil dan nikah, talak dan rujuk, publikasi penerbitan-penerbitan Negara). Berikut definisi-definisi Hukum Administrasi Negara menurut beberapa ahli:  J.M Baron de Gerando Peraturan-peraturan yang mengatur hubungan timbal balik antara pemerintah dan rakyat.
  • 5. Nama : Della Mega Alfionita Prodi : S1 Ilmu Administrasi Negara NIM : 071311133011 Universitas Airlangga Surabaya  Prof.Mr.J.Oppen Hein Hukum Administrasi Negara adalah keseluruhan aturan-aturan hukum yang harus diperhatikan oleh alat perlengkapan Negara jika menjalankan kekuasaannya.Jadi pada dasarnya megatur Negara dalam keadaan bergerak (staatin beweging).  Prof.Mr.R.Kranenburg Hukum Administrasi Negara adalah keseluruhan aturan-aturan hokum yang mengatur komposisi dan wewenang dari alat-alat perlengkapan badan-badan hokum public, misalnya ; UU Kepegawaian, UU Wajib Militer, UU Sosial, UU Perumahan, UU Provinsi, UU Pembentukan Daerah Otonom, dan perundangan lainnya.  Prof.Djokosutono,S.H. Hukum Administrasi Negara adalah sebagai hukum mengenai hubungan antara pejabat-pejabat Negara satu sama lainnya serta hubungan hukum antara jabatan-jabatan Negara itu dengan warga maasyarakat.  Prof.Kusmadi Pudjosewojo Hukum Administrasi Negara adalah keseluruhan aturan hukum yang menentukan cara bagaimana Negara sebagai penguasa menjalankan usaha-usaha untuk memenuhi tugas-tugas, atau cara bagaimana penguasa itu seharusnya bertingkah laku dalam mengusahakan tugas-tugasnya.  Drs.E,Utrecht,S.H. Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang mengatur sebagian lapangan pekerjaan administrasi Negara, menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan agar memungkinkan para pejabat pemerintahan Negara melakukan tugas mereka secara khusus. Dari pendapat yang beragam tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa : Hukum Administrasi Negara adalah keseluruhan aturan hukum yang membentuk suatu aturan hukum yang konkrit yaitu suatu tindakan yang memilki konsekuensi hukum yang langsung dirasakan oleh badan badan hukum atau individu-individu masyarakat. Contohnya seperti : UU kepegawaian, UU lalu lintas, UU perumahan, dan peraturan perundangan lainnya. Hukum Administrasi Negara juga dapat diartikan sebagai rangkaian aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana alat-alat perlengkapan Negara menjalankan tugasnya.
  • 6. Nama : Della Mega Alfionita Prodi : S1 Ilmu Administrasi Negara NIM : 071311133011 Universitas Airlangga Surabaya B. Persamaan dan Perbedaan Hukum Tata Negara (HTN) dengan Hukum Administrasi Negara (HAN) 1. Persamaan Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi Negara  Hukum Tata Negara atau Hukum Konstitusi Negara dan Hukum Administrasi Negara bersama-sama merupakan Hukum Negara.  Asas-asas dan kaidah-kaidah dari Hukum Tata Negara yang bersangkutan dengan administrasi berlaku pula bagi Hukum Administrasi Negara. Karena di dalam Hukum Tata Negara / Kontitusi Negara terdapat pokok bahasan mengenai Legislasi, Yusikasi, Eksaminasi dan Administrasi. Pembahasan mengenai administrasi secara terperinci diusahakan oleh Hukum Administrasi Negara.  Yang menjadi obyek ilmu HukumTata Negara dan Hukum Administrasi Negara adalah sama, yakni Negara dengan segala alat-alat perlengkapannya.  Prof.Mr.WG.Vegting dalam bukunya “het Algemeen Nederland Administratiefrecht I, 1954” mengemukakan bahwa Staats-en administratiefrecht hebben een gemeenschappelijkmgebeid van te bestuderen regelen, die achter bij de ene studie anders benaderd worden dan bij de andere. (Hukum tata Negara dan hukum administrasi Negara mempelajari suatu bidang peraturan yang sama, tetapi cara pendekatan yang digunakan berbeda antara bidang pelajaran yang satu dan penggunaan pelajaran lainnya). 2. Perbedaan antara Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi Negara N o. Perbedaan antara Hukum Tata Negara dengan Hukum Administrasi Negara Hukum Tata Negara (HTN) Hukum Administrasi Negara (HAN) 1. Mempelajari hal-hal yang sifatnya fundamental yakni tentang dasar-dasar dari Negara dan menyangkut langsung setiap warga Negara. Contoh: Presiden mengangkat Menteri. Menitikberatkan pada hal-hal teknis saja,yang selama ini kita tidak berkepentingan karena hanya penting bagi spesialis. Contoh: masyarakat menuntut transparansi Negara.
  • 7. Nama : Della Mega Alfionita Prodi : S1 Ilmu Administrasi Negara NIM : 071311133011 Universitas Airlangga Surabaya 2. Sekumpulan peraturan hukum yang membentuk alat-alat perlengkapan Negara dan aturan-aturan yang memberi wewenang pada alat-alat perlengkapan Negara serat memberikan tugas pekerjaan pemerintah modern antara beberapa alat perlengkapan. Artinya HTN mempersoalkan Negara dalam keadaan diam(berhenti).(Oppenheim) Sekumpulan peraturan hukum yang mengikat alat-alat perlengkapan yang tinggi dan yang rendah dalam rangka alat-alat perlengkapan menggunkan wewenang yang telah ditetapkan oleh Hukum Tata Negara. Dalam hal ini Hukum Administrasi Negara merupakan aturan-aturan mengenai Negara dalam keadaan bergerak.(Oppenheim) 3 Mempelajari anatomi (bagian) Negara. (Mr.Van Praag). Mempelajari Phisiologi Negara. (Mr. Van Praag) 4 Hukum Tata Negara sebagai genus. Artinya, dengan mempelajari Hukum Tata Negara, kita memfokuskan pada konstitusi Negara sebagai keseluruhan. Hukum yang mengatur tentang negara, yaitu antara lain dasar pendirian, struktur kelembagaan, pembentukan lembaga-lembaga negara, hubungan hukum (hak dan kewajiban) antar lembaga negara, wilayah dan warga negara dan lebih mengacu kepada fungsi konstitusi/hukum dasar yang digunakan oleh suatu negara dalam hal pengaturan kebijakan pemerintah. Hukum Administrasi Negara merupakan bagian dari Hukum Tata Negara. Hukum Administrasi Negara sebagai spesies. Artinya dalam membahas Hukum Administrasi Negara, kita menitikberatkan perhatian kita secara khas kepada administrasi saja dari Negara, hukum yang mengatur tata pelaksanaan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. 5 Menurut Baglir Manan, sumber Hukum Tata Negara Sumber/asal muasal dari HTN berasal dari hukum tertulis/tidak tertulis 1. Sumber hukum Materiil : sumber hukum yang menentukan isi kaidah HTN, meliputi  dasar dan pandangan hidup (Pancasila) Sumber Hukum Administrasi Negara dibedakan menjadi dua yaitu : Sumber Idiil dan sumber-sumber faktual. Sumber idiil HAN : sumber yang terletak pada wewenang yang ada pada negara . Timbulnya HAN tergantung
  • 8. Nama : Della Mega Alfionita Prodi : S1 Ilmu Administrasi Negara NIM : 071311133011 Universitas Airlangga Surabaya  kekuatan politik yang berpengaruh pada saat merumuskan kaidah HTN (Konstitusi) 2. Sumber Hukum Formil berupa :  Undang-Undang Dasar 1945 : a) Ketetapan MPR b) Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang. c) Peraturan Pemerintah d) Keputusan Presiden e) Peraturan pelaksana lainnya  Konvensi/kebiasaan praktek ketatanegaraan  Yurisprudensi ketatanegaraan  Perjanjian/traktat ketatanegaraan  Doktrin/ajaran ketatanegaraan pada cita-cita yang ada pada suatu kelompok penguasa tersebut seperti Pancasila. Sumber-sumber faktual HAN terdiri dari : a. Undang-Undang (tercantum dalam Undang-undang No. 10 tahun 2004, HAN tertulis) b. Praktek Administrasi Negara (HAN yang merupakan hukum kebiasaan) c. Yurisprudensi d. Pendapat para ahli hukum administrasi negara (doktrin) 6 Menurut C.Van Vollenhoven, HTN meliputi : Staatsrecht (material-Hukum Tata Negara) a. Bestuur (Pemerintahan) b. Rechtspraak (Peradilan) c. Politie (Kepolisian) d. Regeling (Perundang-undangan) Menurut C.Van Vollenhoven, HAN terbagi menjadi : a. Bestuurrecht (hukum pemerintahan) b. Justitierecht (hukum peradilan) yang terdiri dari hukum tata negara formal/peradilan tata negara, hukum acara perdata, hukum administrasi formal/peradilan administrasi negara, hukum acara pidana. c. Politierecht (hukum kepolisian) d. Regelaarsrecht (hukum proses perundang-undangan) 7 Fungsi dari HTN yaitu: a. mengadakan badan-badan kenegaraan, b. memberi wewenang pada badan-badan itu, c. membagi pekerjaan pemerintah, Fungsi dari HAN yaitu: a. Mengatur hubungan-hubungan dalam masyarakat b. Mengkoordinasikan kepentingan-
  • 9. Nama : Della Mega Alfionita Prodi : S1 Ilmu Administrasi Negara NIM : 071311133011 Universitas Airlangga Surabaya d. memberikan bagian-bagian itu kepada masing-masing badan tersebut kepentingan dalam masyarakat c. Menjaga agar pelaksanaan administrasi negara berjalan sebagaimana mestinya d. Melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan e. Menciptakan peraturan – peraturan yang berupa ketentuan – ketentuan abstrak yang berlaku umum. f. Menciptakan ketentuan – ketentuan yang berupa ketentuan konkrit untuk subyek tertentu, di bidang :  Bestuur, yang berbentuk : perijinan, pembebanan, penentuan status atau kedudukan, pembuktian, pemilikan dalam penggandaan dan pemeliharaan perlengkapan administrasi.  Politie, mencakup proses pencegahan dan penindakan.  Rechtspraak, mencakup proses pengadilan, arbitrase, konsiliasi dan mediasi. 8 Ruang lingkup Hukum Tata Negara adalah struktur umum dari negara sebagai organisasi, yaitu:  Bentuk Negara (Kesatuan atau Federasi),  Bentuk Pemerintahan (Kerajaan atau Republik),  Sistem Pemerintahan (Presidentil, Parlementer, Monarki absolute),  Corak Pemerintahan (Diktator Praktis, Prajudi Atmosudirdjo (1994:61) mengemukakan bahwa untuk keperluan studi ilmiah, maka ruang lingkup atau lapangan hukum administrasi negara meliputi:  Hukum tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum daripada administrasi Negara  Hukum tentang organisasi dari
  • 10. Nama : Della Mega Alfionita Prodi : S1 Ilmu Administrasi Negara NIM : 071311133011 Universitas Airlangga Surabaya Nasionalis, Liberal, Demokrasi),  Sistem Pendelegasian Kekuasaan Negara (Desentralisasi, meliputi jumlah, dasar, cara dan hubungan antara pusat dan daerah),  Garis-garis besar tentang organisasi pelaksana (peradilan, pemerintahan, perundangan),  Wilayah Negara (darat, laut, udara),  Hubungan antara rakyat dengan Negara (abdi Negara, hak dan kewajiban rakyat sebagai perorangan/ golongan, cara-cara pelaksanaan hak dan menjamin hak dan sebagainya),  Cara-cara rakyat menjalankan hak-hak ketatanegaraan (hak politik, sistem perwakilan,Pemilihan Umum, referendum, sistem kepartaian/ penyampaian pendapat secara tertulis dan lisan),  Dasar Negara (arti Pancasila, hubungan Pancasila dengan kaidah-kaidah hukum, hubungan Pncasila dengan cara hidup mengatur masyarakat, sosial, ekonomi, budaya dan berbagai paham yang ada dalam masyarakat,  Ciri-ciri lahir dan kepribadian Negara (Lagu Kebangsaan, Bahasa Nasional, Lambang, Bendera dan sebagainya ). administrasi Negara  Hukum tentang aktivitas-aktivitas dari Administrasi Negara, terutama yang bersifat yuridis  Hukum tentang sarana-sarana dari Administrasi Negara, terutama mengenai Kepegawaian Negara dan Keuangan Negara  Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah atau Wilayah dibagi menjadi : Hukum Administrasi Kepegawaian, Hukum Administrasi Keuangan, HukumAdministrasi Materiil  Hukum tentang Peradilan Administrasi Negara 9 Hukum Tata Negara mempelajari : 1. Jabatan-jabatan apa yang ada dalam susunan suatu Negara 2. Siapa yang mengadakan jabatan-jabatan itu 3. Cara bagaimana ditempati oleh pejabat Hukum Administrasi Negara mempelajari: 1.Bagaimana mengisi jabatan dalam organisasi tersebut, 2.Bagaimana berlangsungnya
  • 11. Nama : Della Mega Alfionita Prodi : S1 Ilmu Administrasi Negara NIM : 071311133011 Universitas Airlangga Surabaya 4. Fungsi jabatan-jabatan itu 5. Kekuasaan hukum jabatan-jabatan itu 6. Hubungan antara jabatan-jabatan 7. Dalam batas-batas manakah organ-organ kenegaraan dapat melakukan tugasnya. pelaksanaan tugas dari jabatan tersebut, 3.Bagaimana pemberian pelayanan dari pemerintah kepada masyarakat. 4.Sifat bentuk dan akibat hukum yang timbul karena perbuatan hukum istimewa yang dilakukan oleh para pejabat dalam melaksanakan tugasnya. DAFTAR PUSTAKA Atmosudirdjo,Prajudi. 1988. Hukum Administrasi Negara, Cetakan Kesembilan.Jakarta: Ghalila Indonesia Djamali, R. Abdoel. 1993. Pengantar Hukum Indonesia.Jakarta : PT. Grafindo Persada Hadisoeprapto, Hartono. 2006. Pengantar Tata Hukum Indonesia. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta. Hadjon,Philipus M. 2011. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Cetakan Kesebelas. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. http://miftachr.blog.uns.ac.id/2010/04/1istilah-dan-pengertian-hukum-tata-negara/ Kansil, Christine dan C.S.T. Kansil.2008. Hukum Tata Negara Republik Indonesia : Pengertian Hukum Tata Negara dan Perkembangan Pemerintahan Indonesia Sejak Proklamasi Kemerdekaan 1945 hingga kini, Ed. rev. 2., cet. 1. Jakarta :Rineka Cipta. Kansil, Christine dan C.S.T. Kansil 1997.Modul Hukum Administrasi Negara, Cetakan Pertama. Jakarta:PT.Pradnya Paramita Kansil, Christine dan C.S.T. Kansil. 2009. Latihan Ujian: Hukum Tata Negara Indonesia (Untuk Perguruan Tinggi). Jakarta : Sinar Grafika Mustafa, Bachsan. 2001. Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Ridwan HR.2004. Hukum Administrasi Negara. Jakarta