ANALISIS KASUS

TUGAS KELOMPOK
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
ANALISIS PERKARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Oleh :
1. Raha Saifudin Hamzah ( 071211133001 )
2. Della Mega Alfionita ( 071311133011 )
3. Arofah Riza Safitri ( 071311133028 )
4. Yudi Bowo Prasetyo ( 071311133051 )
5. Moza Nafisah ( 071311133062 )
6. Dwi Putri Marshela ( 071311133076 )
7. Sella Nova Damayanti ( 071311133098 )
8. Ardimas Surya Kencana ( 071311133107 )
PRODI S1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA
SEMESTER GENAP 2013 / 2014

BAB I
Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
Hukum Administrasi Negara merupakan hukum yang selalu berkaitan dengan
aktivitas perilaku administrasi negara dan kebutuhan masyarakat serta interaksi
diantara keduanya. Di saat sistem administrasi negara yang menjadi pilar pelayanan
public menghadapi masalah yang fundamental maka rekonseptualisasi, reposisi dan
revitalisasi kedudukan hukum administrasi negara menjadi satu keharusan dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan dan penerapan good governance. Sistem
Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI) secara luas memiliki arti Sistem
Penyelenggaraan Negara Indonesia menurut UUD 1945, yang merupakan sistem
penyelenggaraan kehidupan negara dan bangsa dalam segala aspeknya,
sedangkan dalam arti sempit, SANRI adalah idiil Pancasila, Konstitusional
UUD 1945, operasional RPMJ Nasional serta kebijakan-kebijakan lainnya.
Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia secara simultan berinteraksi dengan
faktor-faktor fisik, geografis, demografi, kekayaan alam, idiologi, politik, ekonomi,
sosial budaya dan hankam. Dalam rangka pencapaian tujuan negara dan
pelaksanaan tugas negara diselenggarakan fungsi-fungsi negara yang masing-masing
dilaksanakan oleh Lembaga Negara yang telah ditetapkan dalam UUD 1945
dengan amandemennya. Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara
merupakan bagian integral dari sistem Penyelenggaraan negara. Operasionalisasi
dari semua ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945 merupakan bagian yang sangat
dominan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.
Dalam berelasi dengan masyarakat pemerintah seringkali mendapati
kepentingan yang bertolak belakang yang tidak jarang berakhir di meja hijau. Kasus
tersebut terjadi lataran kebijakan yang diaplikasikan kepada penggugat kurang
sesuai dengan keinginan, bahkan merugikan pihak lawan. Sengketa yang terjadi
antara lain persoalan kepegawaian, pertanahan, dan kepolisian.

BAB II
LANDASAN TEORI
1. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN)
Peradilan Tata Usaha Negara adalah lingkungan peradilan di bawah
Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat
pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dibentuk dengan Keputusan
Presiden (Keppres), dan sampai dengan sekarang ada 26 PTUN. Berdasarkan
Keppres No. 52 Tahun 1990 tentang Pembentukan PTUN di Jakarta, Medan,
Palembang, Surabaya, Ujung Pandang. Keppres No. 16 Tahun 1992 tentang
Pembentukan PTUN di Bandung, Semarang dan Padang. Keppres No. 41
Tahun 1992 tentang Pembentukan PTUN Pontianak, Banjarmasin dan Manado.
Keppres No. 16 Tahun 1993 tentang Pembentukan PTUN Kupang, Ambon, dan
Jayapura. Keppres No. 22 Tahun 1994 tentang Pembentukan PTUN Bandar
Lampung, Samarinda dan Denpasar. Keppres No. 2 Tahun 1997 tentang
Pembentukan PTUN Banda Aceh, Pakanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya,
Palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram dan Dili. Untuk wilayah hukum PTUN Dili,
setelah Timor Timur merdeka bukan lagi termasuk wilayah Republik Indonesia.
PTUN mempunyai wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan
sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama.
Menurut Ketentuan Pasal 1 ayat 7 UU No 51 Tahun 2009, Tata Usaha
Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk
menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.
Adapun Sengketa TUN, menurut ketentuan pasal 1 ayat 10 UU No 51 Tahun
2009, Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang
tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau
pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat
dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Objek sengketa dalam TUN yaitu Keputusan TUN atau Beschikking.
Keputusan TUN sendiri, menurut ketentuan pasal 1 ayat 9 UU No 51 Tahun

2009 yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh ba-dan atau pejabat
tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat
konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang
atau badan hukum perdata. Peradilan Tata Usaha Negara meliputi:
1. Pengadilan Tata Usaha Negara
2. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Adapun Hukum Acara sendiri, menurut Kansil (1986:329) yaitu, rangkaian
peraturan hukum yang menentukan bagaimana cara mengajukan ke depan
pengadilan perkara dalam arti luas berdasarkan peraturan yang berlaku. Jadi
Hukum Acara TUN adalah bagaimana ca-ra penggugat mengajukan sengketa
TUN terhadap tergugat di Pengadilan TUN.
Namun dalam kenyataannya, banyak yang belum memahami dengan jelas
bahwa PTUN yang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman ini
adalah salah satu Public Service masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena
itu, perlu suatu contoh analisa kasus agar mampu memberi sedikit pemahaman
dalam memahami penyelesaian sengketa TUN ini.
2. PROSEDUR BERACARA DI TINGKAT PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA
Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya
dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan ke
PTUN yang berwenang untuk mengadilinya.Penyelesaian sengketa di PTUN
tahapannya sebagai berikut :
a. Penelitian Administrasi
Penelitian Administrasi dilakukan oleh Kepaniteraan, merupakan tahap
pertama untuk memeriksa gugatan yang masuk dan telah didaftar serta
mendapat nomor register yaitu setelah Penggugat/kuasanya menyelesaikan
administrasinya dengan membayar uang panjar perkara. UU No. 5 Tahun 1986
jo UU No. 9 Tahun 2004 tidak menentukan secara tegas pengaturan tentang
penelitian segi administrasi terhadap gugatan yang telah masuk dan didaftarkan
dalam register perkara di Pengadilan, akan tetapi dari ketentuan Pasal 62 ayat

(1) huruf b UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 yang antara lain
menyatakan, “Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal
56 tidak terpenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberitahukan dan
diperingatkan”Dalam Surat Edaran MA No.2/1991 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam UU No. 5 Tahun1986 diatur mengenai
Penelitian Administrasi :
1. Petugas yang berwenang untuk melakukan penelitian administrasi adalah
Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda Perkara sesuai pembagian tugas
yang diberikan.
2. Pada setiap surat gugatan yang masuk haruslah segera dibubuhi stempel dan
tanggal pada sudut kiri atas halaman pertama yang menunjuk mengenai :
a. Diterimanya surat gugatan yang bersangkutan.
b. Setelah segala persyaratan dipenuhi dilakukan pendaftaran nomor
perkaranya setelah membayar panjar biaya perkara.
c. Perbaikan formal surat gugatan (jika memang ada).
d. Surat gugatan tidak perlu dibubuhi materai tempel, karena hal tersebut tidak
disyaratkan oleh UU.
e. Nomor Register perkara di PTTUN harus dipisahkan antara perkara tingkat
banding dan perkara yang diajukan ke PTTUN sebagai instansi tingkat
pertama (vide Pasal 51 ayat 3 UU No. 5 Tahun1986).
f. Di dalam kepala surat, alamat kantor PTUN atau PTUN harus ditulis secara
lengkap termasuk kode posnya walaupun mungkin kotanya berbeda.
Misalnya: Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Jalan …
No… di Sidoarjo Kode Pos ……Tentang hal ini harus disesuaikan dengan
penyebutan yang telah ditentukan dalam UU No. 19 Tahun1960, Keppres No.
52 tahun 1990.
g. Identitas Penggugat harus dicantumkan secara lengkap dalam surat gugatan
sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 56 UU No. 5 Tahun 1986.
h. Untuk memudahkan penanganan kasus-kasus dan demi keseragaman model
surat gugatan harus disebutkan terlebih dahulu nama dari pihak
Penggugat pribadi (in person) dan baru disebutkan nama kuasa yang
mendampingi, sehingga dalam register perkara akan tampak jelas siapa
pihak-pihak yang berperkara senyatanya.

i. Penelitian administrasi supaya dilakukan secara formal tentang bentuk dan isi
gugatan sesuai Pasal 56 dan tidak menyangkut segi materiil gugatan. Namun
dalam tahap ini Panitera harus memberikan petunjuk-petunjuk seperlunya
dan dapat meminta kepada pihak untuk memperbaiki yang dianggap perlu.
Sekalipun demikian, Panitera tidak berhak menolak pendaftaran perkara
tersebut dengan dalih apapun juga yang berkaitan dengan materi gugatan.
j. Pendaftaran perkara di tingkat pertama dan banding dimasukkan dalam
register setelah yang bersangkutan membayar uang muka atau panjar biaya
perkara yang ditaksir oleh panitera sesuai Pasal 59 sekurang-kurangnya
sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
Dalam perkara yang diajukan melalui pos, panitera harus memberi
tahu tentang pembayaran uang muka kepada penggugat dengan diberi waktu
paling lama 6 (enam) bulan bagi Penggugat itu untuk memenuhi dan
kemudian diterima di Kepaniteraan Pengadilan, terhitung sejak dikirimkannya
surat pemberitahuan tersebut dan uang muka biaya perkara belum diterima di
Kepaniteraan, maka perkara Penggugat tidak akan didaftar.
Walaupun gugatan yang dikirim melalui pos selama masih belum
dipenuhi pembayaran uang muka biaya perkara dianggap sebagai surat
biasa, akan tetapi kalau sudah jelas merupakan surat gugatan, maka harus
tetap disimpan di Kepaniteraan Muda Bidang Perkara dan harus dicatat
dalam Buku Bantu Register dengan mendasar pada tanggal diterimanya
gugatan tersebut, agar dengan demikian ketentuan tenggang waktu dalam
Pasal 55 tidak terlampaui.
k. Dalam hal Penggugat bertempat tinggal jauh dari PTUN dimana ia akan
mendaftarkan gugatannya, maka tentang pembayaran uang muka biaya
perkara dapat ditempuh dengan cara :
 Panjar biaya perkara dapat dibayarkan melalui PTUN mana gugatan diajukan
yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Ongkos kirim ditanggung penggugat
di luar panjar biaya perkara.
 Panjar biaya perkara dikirim langsung kepada PTUN dimana ia mendaftarkan
gugatannya.
l. Dalam hal suatu pihak didampingi kuasa, maka bentuk Surat Kuasa Khusus
dengan materai secukupnya, dan Surat Kuasa Khusus yang diberi cap jempol

haruslah dikuatkan (waarmerking) oleh pejabat yang berwenang. Surat Kuasa
Khusus bagi pengacara/advokat tidak perlu dilegalisir.Dalam pemberian
kuasa dibolehkan adanya substitusi tetapi dimungkinkan pula adanya kuasa
insidentil. Surat kuasa tidak perlu didaftarkan di Kepaniteraan PTUN.
m. Untuk memudahkan pemeriksaan perkara selanjutnya maka setelah suatu
perkara didaftarkan dalam register dan memperoleh nomor perkara, oleh staf
kepaniteraan dibuatkan resume gugatan terlebih dahulu sebelum diajukan
kepada Ketua Pengadilan, dengan bentuk formal yang isinya pada pokoknya
sebagai berikut :
 Siapa subyek gugatan, dan apakah penggugat maju sendiri ataukah diwakili
oleh Kuasa.
 Apa yang menjadi obyek gugatan, dan apakah obyek gugatan tersebut
termasuk dalam pengertian Keputusan TUN yang memenuhi unsur Pasal 1
angka 3 UU No. 5 Tahun 1986.
Untuk penelitian syarat-syarat formal gugatan, Panitera atau staf
Kepaniteraan dapat memberikan catatan atas gugatan tersebut, untuk
disampaikan kepada Ketua Pengadilan untuk ditindaklanjuti dengan Prosedur
Dismissal
b. Proses Dismissal
Setelah Penelitian Administrasi, Ketua melakukan proses dismissal, berupa
prosses untuk meneliti apakah gugatan yang diajukan penggugat layak
dilanjutkan atau tidak. Pemeriksaan Disimissal, dilakukan secara singkat dalam
rapat permusyawaratan oleh ketua dan ketua dapat menunjuk seorang hakim
sebagai reporteur (raportir). Dalam Prosedur Dismissal Ketua Pengadilan
berwenang memanggil dan mendengar keterangan para pihak sebelum
menentukan penetapan disimisal apabila dipandang perlu. Ketua Pengadilan
berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan
pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak
diterima atau tidak berdasar, dalam hal :
o Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang
Pengadilan.
o Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi
oleh penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan.

o Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak.
o Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh
Keputusan TUN yang digugat.
o Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.Dalam hal
adanya petitum gugatan yang nyata-nyata tidak dapat dikabulkan, maka
kemungkinan ditetapkan dismissal terhadap bagian petitum gugatan tersebut.
Hal ini dalam praktek tidak pernah dilakukan karena adanya perbaikan
gugatan dalam pemeriksaan persiapan.Penetapan Dismissal ditandatangani
oleh ketua dan panitera/wakil panitera (wakil ketua dapat pula
menandatangani penetapan dismissal dalam hal ketua
berhalangan).Penetapan Ketua Pengadilan tentang dismissal proses yang
berisi gugatan penggugat tidak diterima atau tidak berdasar, diucapkan dalam
rapat permusyawaratan sebelum hari persidangan ditentukan terlebih dahulu
memanggil kedua belah pihak untuk didengar keterangannya.
c. Pemeriksaan Persiapan
Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan
pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. Tujuan
pemeriksaan persiapan adalah untuk mematangkan perkara. Segala sesuatu
yang akan dilakukan dari jalan pemeriksaan tersebut diserahkan kearifan dan
kebijaksanaan ketua majelis. Oleh karena itu dalam pemeriksaan persiapan
memanggil penggugat untuk menyempurnakan gugatan dan atau tergugat untuk
dimintai keterangan/ penjelasan tentang keputusan yang digugat, tidak selalu
harus didengar secara terpisah.
Pemeriksaan persiapan dilakukan di ruangan musyawarah dalam sidang
tertutup untuk umum, tidak harus di ruangan sidang, bahkan dapat pula
dilakukan di dalam kamar kerja hakim tanpa toga. Pemeriksaan persiapan dapat
pula dilakukan oleh hakim anggota yang ditunjuk oleh ketua majelis sesuai
dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh ketua majelis. Maksud Pasal 63
ayat (2) b tidak terbatas hanya kepada Badan/Pejabat TUN yang digugat, tetapi
boleh juga terhadap siapa saja yang bersangkutan dengan data-data yang
diperlukan untuk mematangkan perkara itu. Dalam pemeriksaan persiapan
sesuai dengan ketentuan Pasal 63 UU No. 5 Tahun 1986 dan Surat Edaran
(SEMA No. 2 Tahun1991) serta Juklak MARI (Juklak MARI
No.052/Td.TUN/III/1992 tanggal 24 Maret 1992), (Surat MARI No. 223/Td.TUN/

X/ 1993 tanggal 14-10-1993 tentang Juklak), (Surat MARI No. 224
/Td.TUN/X/1993 tanggal 14-10-1993 tentang Juklak). Majelis Hakim berwenang
untuk :
 Wajib memberi nasehat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan
melengkapi dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari.
 Dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat TUN yang
bersangkutan, demi lengkapnya data yang diperlukan untuk gugatan itu.
Wewenang Hakim ini untuk mengimbangi dan mengatasi kesulitan seseorang
sebagai Penggugat dalam mendapatkan informasi atau data yang diperlukan
dari Badan atau Pejabat TUN mengingat bahwa penggugat dan Badan atau
Pejabat TUN kedudukannya tidak sama. Dapat pula melakukan acara
mendengarkan keterangan-keterangan dari Pejabat TUN lainnya atau
mendengarkan keterangan siapa saja yang dipandang perlu oleh hakim serta
mengumpulkan surat-surat yang dianggap perlu oleh hakim.
 Dalam kenyataan Keputusan TUN yang hendak disengketakan itu mungkin
tidak ada dalam tangan penggugat. Dalam hal keputusan itu ada padanya,
maka untuk kepentingan pembuktian ia seharusnya melampirkannya pada
gugatan yang ia ajukan. Tetapi apabila penggugat yang tidak memiliki
Keputusan TUN yang bersangkutan tentu tidak mungkin melampirkan pada
gugatan terhadap keputusan yang hendak disengketakan itu. Untuk itu,
Hakim dapat meminta kepada Badan/Pejabat TUN yang bersangkutan untuk
mengirimkan kepada Pengadilan Keputusan TUN yang sedang
disengketakan itu. Dengan kata “sedapat mungkin” tersebut ditampung
semua kemungkinan, termasuk apabila tidak ada keputusan yang dikeluarkan
menurut ketentuan Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1986.
 Pemeriksaan persiapan terutama dilakukan untuk menerima bukti-bukti dan
surat-surat yang berkaitan. Dalam hal adanya tanggapan dari Tergugat, tidak
dapat diartikan sebagai replik dan duplik. Bahwa untuk itu harus dibuat berita
acara pemeriksaan persiapan.
 Mencabut “Penetapan Ketua PTUN tentang penundaan pelaksanaan
Keputusan TUN” apabila ternyata tidak diperlukan. ·
 Dalam tahap pemeriksaan persiapan juga dapat dilakukan pemeriksaan
setempat. Majelis Hakim dalam melakukan pemeriksaan setempat tidak

selalu harus dilaksanakan lengkap, cukup oleh salah seorang anggota yang
khusus ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan setempat. Penugasan
tersebut dituangkan dalam bentuk penetapan.
Kalau gugatan dari Penggugat dinilai oleh Hakim sudah sempurna maka tidak
perlu diadakan perbaikan gugatan. ·
Majelis Hakim juga harus menyarankan kepada penggugat untuk
memperbaiki petitum gugatan yang sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 53
tentang petitum gugatan dan dalam Pasal 97 ayat 7 tentang putusan
pengadilan, maka untuk keseragaman bunyi amar putusan adalah sebagai
berikut :
1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan batal keputusan TUN yang disengketakan yang dikeluarkan oleh
nama intansi atau nama Badan/Pejabat TUN tanggal…
Nomor….perihal….atau menyatakan tidak sah keputusan TUN yang
disengketakan yang dikeluarkan oleh nama instansi atau nama
Badan/Pejabat TUN, tanggal ….nomor…perihal…).
Selanjutnya diikuti amar berupa mewajibkan atau memerintahkan Tergugat
untuk mencabut Keputusan TUN yang disengketakan. Untuk itu didalam praktek
masih adanya putusan yang sifatnya deklaratoir (Menyatakan batal atau tidak
sah saja) , tidak diikuti amar selanjutnya berupa :Mewajibkan atau
Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan TUN yang
disengketakan.
Tenggang waktu 30 hari untuk perbaikan gugatan dalam fase pemeriksaan
persiapan, janganlah diterapkan secara ketat sesuai bunyi penjelasan Pasal 63
ayat 3 UU No. 5 Tahun 1986. Tenggang waktu 30 hari tersebut tidak bersifat
memaksa maka hakim tentu akan berlaku bijaksana dengan tidak begitu saja
menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima kalau penggugat
baru satu kali diberi kesempatan untuk memperbaiki gugatannya. (Penjelasan
Pasal 63 ayat 3 UU No. 5 Tahun1986).Dalam pemeriksaan perkara dengan
acara cepat tidak ada pemeriksaan persiapan. Setelah ditunjuk Hakim tunggal,
langsung para pihak dipanggil untuk persidangan.

d. Persidangan
Dalam pemeriksaan persidangan ada dengan acara biasa dan acara cepat
(Pasal 98 dan 99 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004).Ketua
Majelis/Hakim memerintahkan panitera memanggil para pihak untuk
pemeriksaan persidangan dengan surat tercatat. Jangka waktu antara
pemanggilan dan hari sidang tidak boleh kurang dari enam hari, kecuali dalam
hal sengketa tersebut harus diperiksa dengan acara cepat. Panggilan terhadap
pihak yang bersangkutan dianggap sah, apabila masing-masing telah menerima
surat panggilan yang dikirim dengan surat tercatat.Surat panggilan kepada
tergugat disertai sehelai salinan gugatan dengan pemberitahuan bahwa gugatan
itu dapat dijawab dengan tertulis.
Apabila dipandang perlu Hakim berwenang memerintahkan kedua belah
pihak yang bersengketa datang menghadap sendiri ke persidangan, sekalipun
sudah diwakili oleh seorang kuasa.Dalam menentukan hari sidang, Hakim harus
mempertimbangkan jauh dekatnya tempat tinggal kedua belah pihak dari tempat
persidangan.Dalam pemeriksaan dengan acara biasa, Pengadilan memeriksa
dan memutus sengketa TUN dengan tiga orang Hakim, sedangkan dengan
acara cepat dengan Hakim Tunggal. Pengadilan bersidang pada hari yang
ditentukan dalam surat panggilan. Pemeriksaan sengketa TUN dalam
persidangan dipimpin oleh Hakim Ketua Sidang. Hakim Ketua Sidang wajib
menjaga supaya tata tertib dalam persidangan tetap ditaati setiap orang dan
segala perintahnya dilaksanakan dengan baik. Untuk keperluan pemeriksaan,
Hakim Ketua Sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum.
Apabila Majelis Hakim memandang bahwa sengketa yang disidangkan
menyangkut ketertiban umum atau keselamatan negara, persidangan dapat
dinyatakan tertutup untuk umum, namun putusan tetap diucapkan dalam
persidangan yang terbuka untuk umum.Dalam hal penggugat atau kuasanya
tidak hadir di persidangan pada hari pertama dan pada hari yang ditentukan
dalam panggilan kedua tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan,
meskipun setiap kali dipanggil dengan patut, gugatan dinyatakan gugur, dan
penggugat harus membayar biaya perkara. Setelah gugatan penggugat
dinyatakan gugur, penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi
sesudah membayar uang muka biaya perkara.

Dalam hal tergugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan dua kali sidang
berturut-turut dan atau tidak menanggapi gugatan tanpa alasan yang dapat
dipertanggung jawabkan meskipun setiap kali telah dipanggil dengan patut,
maka Hakim Ketua Sidang dengan surat penetapan meminta atasan tergugat
memerintahkan tergugat hadir dan atau menanggapi gugatan. Dalam hal
setelah lewat dua bulan sesudah dikirimkan dengan surat tercatat penetapan
tersebut tidak diterima berita baik dari atasan tergugat maupun dari tergugat,
maka Hakim Ketua Sidang menetapkan hari sidang berikutnya dan pemeriksaan
sengketa dilanjutkan menurut acara biasa, tanpa hadirnya tergugat.
Putusan terhadap pokok gugatan dapat dijatuhkan hanya setelah
pemeriksaan mengenai segi pembuktiannya dilakukan secara tuntas.Dalam hal
terdapat lebih dari seorang tergugat dan seorang atau lebih diantara mereka
atau kuasanya tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan, pemeriksaan sengketa itu dapat ditunda sampai hari
sidang yang ditentukan Hakim Ketua Sidang.Penundaan sidang itu
diberitahukan kepada pihak yang hadir, sedang terhadap pihak yang tidak hadir
oleh Hakim Ketua Sidang diperintahkan untuk dipanggil sekali lagi. Apabila pada
hari penundaan sidang tersebut tergugat atau kuasanya masih ada yang tidak
hadir, sidang dilanjutkan tanpa kehadirannya.Pemeriksaan sengketa dimulai
dengan membacakan isi gugatan dan surat yang memuat jawaban oleh Hakim
Ketua Sidang dan jika tidak ada surat jawaban, pihak tergugat diberi
kesempatan untuk mengajukan jawabannya. Hakim Ketua Sidang memberikan
kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menjelaskan seperlunya hal yang
diajukan oleh mereka masing-masing. Penggugat dapat mengubah alasan yang
mendasari gugatannya hanya sampai dengan replik, asal disertai alasan yang
cukup serta tidak merugikan kepentingan tergugat, dan hal tersebut harus
dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim. Tergugat dapat mengubah
alasan yang mendasari jawabannya hanya sampai dengan duplik, asal disertai
alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan penggugat dan hal
tersebut harus dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim.
Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat
memberikan jawaban. Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas
gugatan itu, pencabutan gugatan oleh penggugat akan dikabulkan oleh
pengadilan hanya apabila disetujui tergugat.

Demi kelancaran pemeriksaan sengketa, Hakim Ketua Sidang berhak di
dalam sidang memberikan petunjuk kepada para pihak yang bersengketa
mengenai upaya hukum dan alat bukti yang dapat digunakan oleh mereka
dalam sengketa. Ketentuan ini menunjukkan bahwa peranan hakim ketua
sidang dalam proses pemeriksaan sengketa TUN adalah aktif dan menentukan
serta memimpin jalannya persidangan agar pemeriksaan tidak berlarut-larut.
Oleh karena itu, cepat atau lambatnya penyelesaian sengketa tidak semata-mata
bergantung pada kehendak para pihak, melainkan Hakim harus selalu
memperhatikan kepentingan umum yang tidak boleh terlalu lama dihambat oleh
sengketa itu.Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian
beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan
sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim. Pasal 107 UU
No.5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 mengatur ketentuan dalam rangka
usaha menemukan kebenaran materil. Berbeda dengan sistem hukum
pembuktian dalam hukum acara Perdata, maka dengan memperhatikan segala
sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal
yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peratun dapat menentukan sendiri :
1. Apa yang harus dibuktikan.
2. Siapa yang harus dibebani pembuktian hal apa saja yang harus dibuktikan
oleh hakim sendiri.
3. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam
pembuktian.
4. Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan.
Alat bukti terdiri dari : Surat atau tulisan, Keterangan ahli, Keterangan saksi,
Pengakuan para pihak, Pengetahuan hakim. Keadaan yang telah diketahui oleh
umum tidak perlu dibuktikan.
Untuk kepentingan pemeriksaan dan apabila Hakim Ketua Sidang
memandang perlu ia dapat memerintahkan pemeriksaan terhadap surat yang
dipegang oleh Pejabat TUN, atau pejabat lain yang menyimpan surat, atau
meminta penjelasan dan keterangan tentang sesuatu yang bersangkutan
dengan sengketa. Hakim Ketua Sidang dapat memerintahkan pula supaya surat
tersebut diperlihatkan kepada Pengadilan dalam persidangan yang akan
ditentukan untuk keperluan itu.

Apabila surat itu merupakan bagian dari sebuah daftar, sebelum diperlihatkan
oleh penyimpannya dibuat salinan surat itu sebagai ganti yang asli selama surat
yang asli belum diterima kembali dari pengadilan.Pemeriksaan saksi di
persidangan dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut
urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh Hakim Ketua Sidang. Saksi yang
sudah diperiksa harus tetap di dalam ruang sidang kecuali jika hakim ketua
sidang menganggap perlu mendengar saksi yang lain di luar hadirnya saksi
yang telah didengar itu misalnya apabila saksi lain yang akan diperiksa itu
berkeberatan memberikan keterangan dengan tetap hadirnya saksi yang telah
didengar.Atas permintaan salah satu pihak atau karena jabatannya, Hakim
Ketua Sidang dapat memerintahkan seorang saksi untuk didengar dalam
persidangan.Pejabat yang dipanggil sebagai saksi wajib datang sendiri di
persidangan. Biaya perjalanan pejabat yang dipanggil sebagai saksi di
Pengadilan tidak dibebankan sebagai biaya perkara.
Apabila saksi tidak datang tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan
meskipun telah dipanggil dengan patut dan hakim mempunyai cukup alasan
untuk menyangka bahwa saksi sengaja tidak datang, Hakim Ketua Sidang dapat
memberi perintah supaya saksi dibawa oleh polisi ke persidangan. Menjadi
saksi adalah satu kewajiban hukum setiap orang. Orang yang dipanggil
menghadap sidang Pengadilan untuk menjadi saksi tetapi menolak kewajiban itu
dapat dipaksa untuk dihadapkan di persidangan dengan bantuan polisi.
Seorang saksi yang tidak bertempat tinggal di daerah hukum pengadilan yang
bersangkutan tidak diwajibkan datang di Pengadilan tersebut tetapi pemeriksaan
saksi itu dapat diserahkan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi
tempat kediaman saksi. Ketua Pengadilan yang mendelegasikan wewenang
pemeriksaan saksi tersebut mencantumkan dalam penetapannya dengan jelas
hal atau persoalan yang harus ditanyakan kepada saksi oleh Pengadilan yang
diserahi delegasi wewenang tersebut.Dari pemeriksaan saksi tersebut dibuat
berita acara yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengadilan yang
kemudian dikirimkan kepada Pengadilan yang memberikan delegasi wewenang
di atas.
o Pada setiap pemeriksaan, panitera harus membuat berita acara sidang yang
memuat segala sesuatu yang terjadi dalam sidang.

o Berita acara sidang ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan panitera.
Apabila salah seorang dari mereka berhalangan, maka hal itu dinyatakan
dalam berita acara tersebut. Apabila hakim ketua sidang dan panitera
berhalangan menandatangani maka berita acara ditandatangani oleh ketua
pengadilan dengan menyatakan berhalangannya hakim ketua sidang dan
panitera tersebut.
Apabila suatu sengketa tidak dapat diselesaikan pada suatu hari persidangan,
pemeriksaan dilanjutkan pada hari persidangan berikutnya. Lanjutan sidang
harus diberitahukan kepada kedua belah pihak, dan bagi mereka pemberitahuan
ini disamakan dengan panggilan. Dalam hal salah satu pihak yang datang pada
hari persidangan pertama ternyata tidak datang pada hari persidangan
selanjutnya Hakim Ketua Sidang menyuruh memberitahukan kepada pihak yang
tidak hadir tentang waktu, hari, dan tanggal persidangan berikutnya. (Pasal 95
UU No. 5 Tahun1986 jo UU No. 9 Tahun 2004).Dalam hal pemeriksaan
sengketa sudah diselesaikan, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk
mengemukakan pendapat yang terakhir berupa kesimpulan masing-masing.
e. Putusan
Setelah kedua belah pihak mengemukakan kesimpulan, maka Hakim Ketua
Sidang menyatakan bahwa sidang ditunda untuk memberikan kesempatan
kepada Majelis Hakim bermusyawarah dalam ruangan tertutup untuk
mempertimbangkan segala sesuatu guna putusan sengketa tersebut.Putusan
dalam musyawarah majelis yang dipimpin oleh Hakim Ketua Majelis merupakan
hasil permufakatan bulat, kecuali setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh
tidak dapat dicapai permufakataan bulat, putusan diambil dengan suara
terbanyak.
Apabila musyawarah majelis tersebut tidak dapat menghasilkan putusan,
permusyawaratan ditunda sampai musyawarah majelis berikutnya. Apabila
dalam musyawarah majelis berikutnya tidak dapat diambil suara terbanyak,
maka suara terakhir Hakim Ketua Majelis yang menentukan.Putusan Pengadilan
dapat dijatuhkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum atau
ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada kedua belah

pihak.Putusan Pengadilan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir pada waktu putusan
pengadilan diucapkan, atas perintah Hakim Ketua Sidang salinan putusan itu
disampaikan dengan surat tercatat kepada yang bersangkutan.
Tidak diucapkannya putusan dalam sidang terbuka untuk umum
mengakibatkan putusan Pengadilan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan
hukum.Putusan pengadilan harus memuat dan memenuhi syarat sebagai
berikut :
a. Kepala putusan yang berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
b. nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kedudukan para pihak;
c. ringkasan gugatan dan jawaban tergugat yang jelas;
d. pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi
dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;
e. alasan hukum yang menjadi dasar putusan;
f. amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara;
g. hari, tanggal putusan, nama hakim yang memutus, nama panitera, serta
keterangan hadir atau tidak hadirnya para pihak. (Pasal 109 UU No.5 Tahun
1986 UU No. 9 Tahun 2004).
Tidak terpenuhinya salah satu ketentuan dalam syarat putusan tersebut,
dapat menyebabkan batalnya putusan Pengadilan.Dalam Pasal 97 ayat (7), (8),
(9) UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 mengenai putusan yaitu :
7 Putusan pengadilan dapat berupa :
a. Gugatan penggugat ditolak.
b. Gugatan penggugat dikabulkan.
c. Gugatan penggugat tidak diterima.
d. Gugatan penggugat gugur.
8 Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan pengadilan dapat
ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat
TUN.

9 Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) dapat disertai
pembebanan ganti rugi berupa :
a. Pencabutan keputusan TUN yang bersangkutan atau
b. Pencabutan keputusan TUN yang bersangkutan dan penerbitan keputusan
TUN yang baru; atau
c. Penerbitan keputusan TUN dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3.
10 Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dapat disertai
pembebanan ganti rugi.
11 Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8)
menyangkut kepegawaian, maka disamping kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam (9) dan ayat (10) dapat disertai pemberian rehabilitasi.
Bagi pihak yang tidak sependapat dengan Putusan PTUN dapat mengajukan
upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN)
dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan PTUN diberitahukan secara sah.
Mengingat ketentuan pasal 109 UU PTUN tersebut, maka sebuah putusan itu
secara global dapat dibagi dalam:
1. Pembukaan
2. Uraian singkat tentang jalannya prosedur
3. Pertimbangan
4. Kesimpulan
5. Diktum
6. Penutup
3. BIDANG-BIDANG PERKARA ADMINISTRASI
Ada beberapa bidang yang biasanya menjadi perkara Administrasi Negara
antara lain :
1. Masalah perijinan (ijin, lisensi, kompensasi,atau dispensasi)
2. Masalah kepegawaian negeri (seperti naik pangkat, mutasi, sanksi, dan lain-lain)
3. Masalah perumahan (status pemilikan atau penggunaan)
4. Masalah perpajakan (penetapan jumlah atau tatacara penagihan)

5. Masalah cukai
6. Masalah agraria (pembebasan lahan, sertifikasi, status kepemilikan, dan lain-lain)
7. Masalah lalu lintas
8. Masalah pendidikan, dan masalah-masalah lainnya akibat keputusan pejabat
Administrasi Negara

BAB III
ANALISA
Dari beberapa bidang yang menjadi perkara dalam Administrasi Negara,
disini kelompok kami akan menganalisis beberapa contoh bidang kasus yang
menjadi perkara dalam Administrasi Negara antara lain perkara dalam bidang
kepolisian, bidang kepegawaian, dan bidang pertanahan.
 Contoh perkara dalam bidang Kepolisian
Berita 1
Senin, 09 Juni 2014 , 11:42:52 WIB
TENDER TNKB JANGGAL, KAPOLRI DIGUGAT KE PTUN
KAPOLRI Jenderal Sutarman dan Kakorlantas digugat ke Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara (PTUN), terkait kejanggalan tender proyek pengadaan
Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau plat nomor polisi.
PT Mitra Alumindo Selaras (MAS) mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara (PTUN), atas berbagai kejanggalan dan kerugian yang
dirasakan perusahaan itu saat mengikuti tender TNKB, di Korlantas Polri.

Gugatan ditujukan kepada Kapolri sebagai Penggunga Anggaran (PA) Cq
Kakorlantas Polri sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).Objek sengketa
berupa keputusan Korlantas Polri No. Kep/20/III/2014, tanggal 27 Maret 2014
tentang Penetapan Pemenang Pengadaan Bahan Baku TNKB Korlantas Polri
TA. 2014.
Setidaknya ada lima item yang membuat PT MAS harus menempuh jalur
hukum terkait lelang TNKB itu.Syamsul Huda Yudha, salah satu tim kuasa
hukum PT MAS mengatakan, kelima item tersebut yakni pertama adanya
dugaan rekayasa dari Korlantas Polri untuk memenangkan salah satu peserta
tender. Kedua, dugaan rekayasa dan manipulasi surat yang dikeluarkan LKPP
No. B-1281/LKPP/D-IV.1/03/2014.
Ketiga, sanggah banding yang diajukan PT MAS hanya dijawab Assarpras,
padahal seharusnya olah Kapolri.Keempat, penempatan klausa ‘Kolusi,
Korupsi, dan Nepotisme (KKN)’ pada jaminan penawaran yang dinilai
bertentangan dengan hukum. Kelima, tidak ditampilkannya dengan segera
harga penawaran peserta lelang di website hhtp://www.lpse.go.id.
“Guna menghentikan pelanggaran dan mencegah kerugian yang lebih besar,
mohon kepada Ketua dan atau majelis hakim pemeriksa (perkara gugatan, red)
berkenan menunda sementara pelaksanaan Surta Keputusan Tergugat
(Korlantas) No: Kep/20/III/2014 tersebut,” papar Yudha dalam gugatannya.
Sementara terkait gugatan ini, Kordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia
(MAKI) Boyamin Saiman mensinyalir ada semacam pembentukan ‘kerajaan’
bisnis baru di lingkungan Korlantas Polri.
“Dengan dalih menghindarkan kasus korupsi seperti yang terjadi dalam kasus
pengadaan Simulator SIM, pengadaan bahan baku TNKB kemudian dibuat
sedemikian rupa. Alih-alih menghapuskan praktik korupsi, tender ini malah
diduga penuh dengan KKN. Saya lihat ada perusahaan yang melakukan
penawaran jauh lebih rendah malah digugurkan dengan alasan yang melanggar
hukum,” kata Bonyamin.

Tender pengadaan bahan baku TNKB oleh Korps Lalu Lintas Polri tahun
anggaran 2014 senilai Rp400 miliar diduga penuh rekayasa untuk
memenangkan salah satu perusahaan. Hal ini, menurut Boyamin, terlihat dari
proses lelang yang bertele-tele hingga empat kali.
Waktu lima hari hingga diumumkan harga penawaran peserta diduga bisa untuk
terjadinya penyimpangan. Lalu lelang tahap IV ini kemudian dimenangkan oleh
PT Indoaluminum Intikarsa Industri. PT San He Asia yang nilai penawarannya
lebih rendah dikalahkan oleh panitia dengan alasan jaminan penawaran berasal
dari asuransi. Pengguguran PT San He menyalahi Perpres No 70 Tahun 2012
dimana jaminan penawaran dapat berasal dari bank maupun asuransi,” kata
Boyamin. Selain itu, kata Bonyamin PT Indoaluminum Intikarsa Industri pada
lelang sebelumnya hanya menjadi KSO dari PT. Uptrans Teknologi.
"Kemenangan perusahaan yang core bisnisnya alumunium foil seperti bungkus
rokok dan makanan semakin janggal karena mendapat dukungan dari PT
Metalindo Teratai Putra untuk membentuk bahan baku sheet menjadi bahan
dasar materiil TNKB. Padahal, PT MTP yang memiliki pabrik di Cileungsi Bogor
ini konsennya membuat tabung gas dan penyuplai bahan dasar mata uang
koin. Jadi kalau Wakakorlantas mengatakan Negara bisa menghemat Rp92
miliar lebih sangat konyol. Karena PT San He Asia jauh lebih murah. Ini
permainan retorika apa,” terang Boyamin.
MAKI berencana melaporkan kejanggalan tender TNKB ini ke Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha
(KPPU).
(http://www.jurnas.com/news/137125/Tender-TNKB-Janggal-Kapolri-Digugat-ke-
PTUN-2014/1/Nusantara/Ibu-Kota)

Analisis :
1. Penguguat : PT Mitra Alumindo Selaras (MAS)
2. Tergugat : Kapolri Jenderal Sutarman dan Kakorlantas
3. Gugatan : Objek sengketa berupa keputusan Korlantas Polri No.
Kep/20/III/2014, tanggal 27 Maret 2014 tentang Penetapan Pemenang Pengadaan
Bahan Baku TNKB Korlantas Polri TA. 2014. . PT San He Asia diklahkan oleh
PT.Indo Alumunium Intikarsa Industri yang nilai penawarannya lebih rendah
dikalahkan oleh panitia dengan alasan jaminan
penawaran berasal dari asuransi.
4. Bukti : Kemenangan perusahaan yang core bisnisnya alumunium foil
seperti bungkus rokok dan makanan semakin janggal karena mendapat dukungan
dari PT Metalindo Teratai Putra untuk membentuk bahan baku sheet menjadi bahan
dasar materiil TNKB. Padahal, PT MTP yang memiliki pabrik di Cileungsi Bogor ini
konsennya membuat tabung gas dan penyuplai bahan dasar mata uang koin.
 Contoh perkara dalam bidang Kepegawaian
P U T U S A N
NOMOR : 32/G/2013/PTUN-SMD
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat
pertamadengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara:
ABDUL BARI, SH, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat
Jl.Pare Kelurahan Baqa, Samarinda Seberang, Kota Samarinda, sebagai
PENGGUGAT
M E L A W A N :
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, berkedudukan di Jalan Gajah Mada No. 2
Kota Samarinda. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :
1. H.Suroto, SH. (Kepala Biro Hukum Setda Prov. Kaltim)
2. Radiansyah, SH, M.Hum (Kabag Bantuan Hukum dan HAM Setda Prov.
Kaltim)

3. Muhammad Amin, SH (Kasubbag Bantuan Hukum Setda Prov. Kaltim)
4. Evian Agus Saputra, SH, MH (Staf Biro Hukum Setda Prov. Kaltim)
5. Mohamad Fajar Kurniawan, SH.(Staf Biro Hukum Setda Prov. Kaltim)
Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan PegawaiNegeri Sipil Biro
Hukum Setda Prov. Kaltim pada KantorGubernur Kalimantan Timur, alamat
Jalan Gajah Mada Nomor.02 Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor :180/8703/HK/2013, tertanggal 24 September 2013, sebagai
TERGUGAT I
DAN :
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,berkedudukan di
Jalan Gajah Mada No. 2 Kota Samarinda.Dalam hal ini memberikan kuasa
kepada :
1. H.Suroto, SH. (Kepala Biro Hukum Setda Prov. Kaltim);
2. Radiansyah, SH, M.Hum (Kabag Bantuan Hukum danHAM Setda Prov.
Kaltim);
3. Muhammad Amin, SH (Kasubbag Bantuan Hukum SetdaProv. Kaltim);
4. Evian Agus Saputra, SH, MH (Staf Biro Hukum SetdaProv. Kaltim);
5. Mohamad Fajar Kurniawan, SH.(Staf Biro Hukum SetdaProv. Kaltim);
Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Biro
Hukum Setda Prov. Kaltim pada Kantor Gubernur Kalimantan Timur, alamat
Jalan Gajah Mada Nomor 02 Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor :180/8703/HK/2013, tertanggal 24 September 2013, sebagai
TERGUGAT II.
Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut :
1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Samarinda Nomor : 32/PEN-DIS/2013/PTUN-SMD., tanggal 9 September
2013 tentang Penetapan Lolos Dissmisal Putusan Nomor : 32/G/2013/PTUN-SMD
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Samarinda Nomor : 32/PEN/2013/PTUN-SMD., tanggal 9 September 2013

tentang Penunjukkan Majelis Hakim
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha
Negara Samarinda Nomor : 32/PEN-PP/2013/PTUN.SMD., tanggal
11September 2013 tentang Pemeriksaan Persiapan
4. Telah membaca Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor
:32/PEN.A/2013/PTUN.SMD., tanggal 30 September 2013 Tentang
Penetapan Susunan Majelis Hakim yang baru
Negara Samarinda Nomor : 32/PEN-HS/2013/PTUN.SMD., tanggal
17Oktober 2013 tentang Penentuan Hari Sidang
6. Telah membaca berkas sengketa yang bersangkutan dengan sengketa ini
TENTANG DUDUK SENGKETANYA
Menimbang, Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal11
September 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara
Samarinda pada tanggal 11 September 2013 dan telah diperbaiki pada tanggal
17 Oktober 2013 dengan Register Perkara Nomor : 38/G/2013/PTUNSMDyang
pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :
1. Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah :
a. Keputusan Penolakan (Fiktif Negatif) atau sikap diam Tergugat I yang tidak
menerbitkan atau memproses lebih lanjut Surat PermohonanPenggugat,
tertanggal 30 Januari 2013, Perihal : Permohonan PensiunanDini;
b. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Tergugat II) Nomor:
882.4/IV.I-5284/BKD, tanggal 3 Juni 2013, Perihal : Usul Pensiun atas
Putusan Nomor : 32/G/2013/PTUN-SMD ….nama Abdul Bari;
2. Bahwa semula Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, dengan
pangkat/golongan : Pembina IV/A dengan jabatan staf pada Dinas
HUTBUNTAM Penajam Paser Utara;
3. Bahwa kemudian Penggugat diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan
Gubernur Kalimantan Timur No. 962.3/IV.2.10478/TUUA/BKD, tanggal 30
Desember 2008, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas
Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil;
4. Bahwa oleh karena Penggugat diberhentikan dengan tanpa Hak

Pensiun,maka Penggugat berkirim surat kepada Tergugat I, tertanggal 30
Januari 2013, dan diterima pada tanggal 31 Januari 2013, dan sampai
sekarang Tergugat tidak memberikan jawaban atas Surat Penggugat
tersebut;
5. Bahwa tindakan Tergugat I dengan tidak menerbitkan atau memproses lebih
lanjut Surat Permohonan Abdul Bari, SH, tertanggal 30 Januari 2013,Perihal:
Permohonan Pensiunan Dini (Fiktif Negatif), telah bertentangan dengan
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sesuai ketentuan pasal 53
ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 yaitu
bertentangan dengan Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 11
Tahun1969 tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda Pegawai
dan Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas
Keterbukaan,Asas Profesionalitas, serta Asas Akuntabilitas karena
Penggugat seharusnya di berhentikan dengan mendapatkan hak pensiun
karena Penggugat memiliki masa kerja untuk pensiun sekurang-kurangnya
10 tahun;
6. Bahwa berkaitan dengan surat Penggugat tertanggal 30 Januari 2013, yang
Penggugat tujukan kepada Tergugat I yang tembusannya disampaikan
kepada Bapak Wakil Gubernur Propinsi Kalimantan Timur dan Bapak
BupatiPenajam Paser Utara
7. Bahwa oleh karena pada saat Surat Penggugat ajukan kepada Tergugat I
danTergugat II, usia Penggugat sudah lebih 50 tahun, maka seharusnya
Tergugat II menerbitkan Keputusan tentang Pemberhentian dengan Hormat
atas nama Penggugat dengan mendapatkan Hak Pensiun, terhitung sejak
usia 50 tahun,atau setidak-tidaknya Tergugat II selaku Ketua Baperjakat
melanjutkan danmerekomendasikan kepada Tergugat I untuk menerbitkan
Keputusan Pemberhentian dengan hormat dengan hak Pensiun atas nama
Penggugat;
8. Bahwa oleh karena Tergugat II jelas telah menyampaikan
Penolakannya,dengan menerbitkan suatu Keputusan, maka hal tersebut
telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 (a) Undang-undang No. 9
Tahun 2004, dan telah melakukan Perbuatan melanggar Azas-Azas Umum

Pemerintahan yang Baik,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2
huruf (b) Undang-undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
9. Bahwa Penggugat sangat keberatan terhadap Keputusan Tergugat I
danTergugat II, karena sangat merugikan Penggugat, karena
pengabdianPenggugat telah jauh melebihi dari jangka waktu minimum yang
ditentukanoleh undang-undang terkait;
Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas,Penggugat
mohonkepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, untuk
memberikan putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Penolakan (Fiktif Negatif) atau
sikap diam Gubernur Provinsi Kalimantan Timur (Tergugat I) yang tidak
menerbitkan atau memproses lebih lanjut Surat Permohonan Abdul
Bari,S.H. (Penggugat), tertanggal 30 Januari 2013, Perihal : Permohonan
Pensiun Dini;
3. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Sekretaris Daerah Provinsi
Kalimantan Timur (Tergugat II) Nomor : 882.4/IV.I-5284/BKD, tanggal 3Juni
2013, Perihal : Usul Pensiun atas nama Abdul Bari;
4. Memerintahkan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Timur (Tergugat I)
untuk memproses Permohonan Abdul Bari, S.H. (Penggugat) tertanggal 30
Januari 2013, Perihal : Permohonan Pensiun Dini, terhitung sejak
Penggugat berusia 50 tahun atau sesuai perundang-undangan yang
berlaku;
5. Memerintahkan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan
Timur(Tergugat II) untuk mencabut Surat tertanggal 3 Juni 2013, Nomor
:882.4/IV.I-5284/BKD, tanggal 3 Juni 2013, Perihal : Usul Pensiun atas
namaAbdul Bari;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk
membayar biaya perkara yang timbul dalam Sengketa Tata Usaha Negara
ini; Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan jawabannya tertanggal
13 November 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :
Gugatan Penggugat Error in Subyekto.Gugatan Penggugat seharusnya ditujukan
ke Bupati Penajam Paser Utara,kemudian diproses oleh Tergugat I, oleh karena
surat permohonan tersebut langsung ditujukan kepada Tergugat I, maka sudah
jelas permohonan Penggugat tersebut salah alamat (Error in Subyekto);
DALAM POKOK PERKARA :
1. Bahwa Penggugat telah diberhentikan sebagai PNS Dinas Kehutanan dan
Perkebunan pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Oleh
karenaitu tidak ada alasan hukum yang dapat membenarkan Tergugat I
untukmemproses/menerbitkan Keputusan baru bagi Penggugat;
2. Bahwa, Penggugat telah mengajukan upaya hukum atas
pemberhentiannyasebagai PNS Dinas Kehutanan dan Perkebunan pada
Pemerintah KabupatenPenajam Paser Utara sampai dengan tingkat Kasasi
dan telah berkekuatanhukum tetap;
3. Bahwa, berdasarkan alasan dan fakta-fakta hukum yang telah
Tergugaturaikan, maka permohonan pensiun dini Penggugat tidak mungkin
dapatdiproses oleh Tergugat I karena Bahwa Penggugat telah diberhentikan
sebagai PNS Dinas Kehutanan dan Perkebunan pada Pemerintah
Kabupaten Penajam Paser Utara;
4. Bahwa penerbitan surat pemberhentian Penggugat telah melalui proses,
prosedur,maupun mekanisme yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan
perundangundanganyang berlaku, dan tidak bertentangan dengan asas-asas
umum pemerintahan yang baik. Oleh sebab itu, Tergugat I mohon
kepada Majelis Hakim Yang Mulia, agar kiranya berkenan memutuskan
sebagai berikut :
DALAM EKSEPSI
- Menerima eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.
Atau
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat I mohon putusan
yangseadil-adilnya;
Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan jawabannya tertanggal13
November 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :
DALAM EKSEPSI :
Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (Obscuur Libel).Bahwa surat Tergugat II
yang dijadikan obyek sengketa bukanlah suatuKeputusan Tata Usaha Negara
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat(1) Undang-undang Nomor 5
Tahun 1986 karena sifatnya hanya surat biasa dansurat balasan terhadap surat
Bupati Penajam Paser Utara Nomor 800/133/BKD/IV/2013 tanggal 4 April 2013.
Obyek sengketa tersebut tidak termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha
Negara karena belum bersifatfinal dan belum menimbulkan akibat hukum bagi
seseorang. Oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidak-tidaknya
dinyatakan tidak dapat diterima;
DALAM POKOK PERKARA :
1. Bahwa Penggugat telah diberhentikan sebagai PNS Dinas Kehutanan dan
Perkebunan pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Oleh
karena itu tidak ada alasan hukum yang dapat membenarkan Tergugat I
untuk memproses/menerbitkan Keputusan baru bagi Penggugat;
2. Bahwa, Penggugat telah mengajukan upaya hukum atas pemberhentiannya
sebagai PNS Dinas Kehutanan dan Perkebunan pada Pemerintah
Kabupaten Penajam Paser Utara sampai dengan tingkat Kasasi dan telah
berkekuatan hukum tetap;

3. Bahwa, terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat II telah
menyampaikan penolakannya dengan menerbitkan suatu keputusan dan
telah melanggar peraturan perUUan yang berlaku dan asa-asas umum
pemerintahan yang baik. Bahwa dalil Penggugat tidak rasional dan
cenderung mengada-ngada, oleh karena surat Tergugat II tersebut jelas-jelas
ditujukan kepada Bupati Penajam Paser Utara bukan ditujukan kepada
Penggugat, dan Tergugat II juga tidak pernah menerima surat permohonan
pensiun dini dari Penggugat. Jadi Tergugat II heran terhadap pernyataan
/sikap Penggugat tersebut tidak mengerti dan tidak memahami makna dan
isisurat Tergugat II yang ditujukan kepada Bupati tersebut sehingga dengan
seenaknya berkomentar. Bahwa terhadap surat Tergugat II tersebut bukan
sebagai perbuatan yang melanggar asas-asas umum pemerintahan yang
baik,serta bukan sebagai perbuatan sewenang-wenang dari Tergugat II,
akan tetapi Penggugat justru tidak mengerti dan tidak memahami maksud
surat Tergugat II tersebut;
Bahwa berdasarkan pada fakta dan alasan-alasan hukum sebagaimana tersebut
diatas, maka dengan ini Tergugat II mohon kepada Yang Mulia Majelis
Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan memutuskan
sebagaiberikut :
DALAM EKSEPSI
- Menerima eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
DALAM POKOK PERKARA
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Surat Tergugat II Nomor : 882.4/IV.I-5284/BKD, tanggal 3
Juni2013, Perihal : Usul Pensiun atas nama Abdul Bari bukan suatu
KeputusanPejabat Tata Usaha Negara sehingga gugatan haruslah ditolak atau
setidakt idaknya tidak dapat diterima;
- Membebankan Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul
dalam perkara ini.

Atau
Bahwa Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat II mohon
putusan yang seadil-adilnya;
Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan
Repliknya tertanggal 20 November 2013
Menimbang, bahwa Tergugat I melalui kuasanya menyampaikan Dupliknya
tertanggal 4 Desember 2013, dan Tergugat II menyampaikan dupliknya secara
lisan di dalam persidangan tanggal 12 Desember 2013
Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah
diberi materai yang cukup dan telah dicocokan pula dengan aslinya atau
copynya, serta diberi tanda P-1 sampai dengan P-15 yaitu :
1. Bukti P-1 : foto copy sesuai asli Keputusan Gubernur Kalimantan Timur
Nomor : 862.3/IV.2-10478/TUUA/BKD, tanggal30 Desember 2008;
2. Bukti P-2 : foto copy sesuai asli Surat Badan Pertimbangan Kepegawaian
Nomor : 259/BAPEK/S.1/2011, Perihal :Keberatan atas hukuman disiplin
berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai
PNS, tanggal 20 Juni 2011;
3. Bukti P-3 : foto copy sesuai copynya Surat Keterangan Kronologis
Penerimaan SK Gubernur Nomor : 862.3/IV.2-1078/TUA/BKD, tanggal 15
Juli 2013;
4. Bukti P-4 : foto copy sesuai asli Surat Keterangan H. Salimin, SE.,tanggal 17
Oktober 2012;
5. Bukti P-5 : foto copy sesuai asli Surat Kronologis Penyerahan SK Gubernur
No. 962.3/IV.2.10478/TUUA/BKD tanggal 30 Desember 2008 Tentang
Pemberhentian Dengan Hormat,Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai
Pegawai Negeri Sipil;
6. Bukti P-6 : foto copy sesuai copy Hasil Konsultasi Penggugat Ke kantor
Regional VIII PKN Banjar Baru di Sungai Ulinpada tanggal 11 Maret 2010;
7. Bukti P-7 : foto copy sesuai copy formulir Permintaan berhenti dengan
hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun;

8. Bukti P-8 : foto copy sesuai asli Surat Permohonan Permintaan berhenti
dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, tanggal
27 Maret 2009;
9. Bukti P-9 : foto copy sesuai copy Surat Penggugat kepada
KepalaITWILKAB, tanggal 27 September 2010;
10. Bukti P-10 : foto copy sesuai asli Surat Sekretariat Daerah Nomor
:800/133/BKD/IV/2013, Perihal : Usulan Pensiun Sdr.Abdul Bari, SH, tanggal
4 April 2013;
11. Bukti P-11 : foto copy sesuai asli Surat Sekretariat Daerah Nomor
:882.4/IV.I-5284/BKD, Perihal : Usulan Pensiun atas nama Abdul Bari,
tanggal 3 Juni 2013;
12. Bukti P-12 : foto copy sesuai copy Surat Penggugat tanggal 30 Januari2013,
Perihal : Permohonan Penerbitan Surat Keterangan dalam Penyerahan SK
Gubernur No.962.3/IV.2.10478/TUUA/BKD, tanggal 30 Desember 2008,
tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri
sebagai Pegawai Negeri Sipil;
13. Bukti P-13 : foto copy sesuai copy Surat tanggal 30 Januari 2013,Perihal :
Permohonan Pensiun Dini;
14. Bukti P-14 : foto copy sesuai copy Surat Pernyataan Tidak Pernah Dijatuhi
Hukuman Disiplin Tingkat Sedang Berat;
15. Bukti P-15 : foto copy sesuai asli Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil Tahun 2007 dan Tahun2008;
Menimbang, bahwa Tergugat I melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti
surat yang telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokan pula dengan
aslinya atau copynya, serta diberi tanda T.1.1 sampai dengan T.1.22 yaitu :
1. Bukti T.1.1 : foto copy sesuai copy Undang-undang Republik Indonesia No.
11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda/Duda
Pegawai;
2. Bukti T.1.2 : foto copy sesuai copy Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun1979
Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
3. Bukti T.1.3 : foto copy dari foto copy Peraturan Pemerintah Nomor 30Tahun
1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri;

1983 Tentang Izin Perkawinan Dan PerceraianBagi Pegawai Negeri Sipil;
1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983
Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
6. Bukti T.1.6 : foto copy dari foto copy Salinan Putusan PengadilanTinggi Tata
Usaha Negara Jakarta No.24/G/2011/PT.TUN.JKT, tanggal 28 Februari
2012;
7. Bukti T.1.7 : foto copy sesuai foto copy Putusan Kasasi Mahkamah Agung
No. 281 K/TUN/2012, tanggal 7 Agustus 2012;
8. Bukti T.1.8 : foto copy dari foto copy Surat Dinas Kehutanan danPerkebunan
Nomor : 522/25/Hut-Bun/I/2007, Perihal :Teguran I (Pertama), tanggal 31
Januari 2007;
9. Bukti T.1.9 : foto copy sesuai foto copy Surat Sekretariat DaerahNomor :
800/081/Org/Peg/III/2007, Perihal : PelanggaranDisiplin PNS, tanggal 12
Maret 2007;
10. Bukti T.1.10 : foto copy dari foto copy Surat Keterangan dari Dinas
Kehutanan dan Perkebunan tanggal 13 Maret 2007;
11. Bukti T.1.11 : foto copy dari foto copy Surat Gubernur Kalimantan Timur
Nomor : 356/40-TPPK/BAWAS/VII, Perihal :Laporan mengenai Dugaan
Tindakan penipuan yang dilakukan oleh Sdr. H. Abdul Bari, SH Kabag.
TUKimpraswil Kab. Penajam Paser Utara, tanggal 21 Juni2007;
12. Bukti T.1.12 : foto copy sesuai foto copy Surat Sekretariat DaerahNomor :
893/331/Orgs.Kepeg/VII/2007, Perihal : LaporanDugaan Tindakan Penipuan
oleh Sdr. H. Abdul Bari, SH.,tanggal 30 Juli 2007;
13. Bukti T.1.13 : foto copy sesuai foto copy Surat Dinas Kehutanan
danPerkebunan Nomor : 800/277/HUTBUN/VIII/2007,Perihal : Laporan
Absensi Pegawai Hut-Bun An. Abd.Bari, SH. Tahun 2007, tanggal 20
Agustus 2007;
14. Bukti T.1.14 : foto copy sesuai foto copy Surat Tugas
No.094/092/Bwsk/IX/2007, tanggal 3 September 2007;
15. Bukti T.1.15 : foto copy sesuai foto copy dari foto copy Surat
DinasKehutanan dan Perkebunan Nomor : 522/302/Hut-Bun/IX/2007,

Perihal : Teguran ke III (Ketiga), tanggal 13September 2007;
16. Bukti T.1.16 : foto copy dari foto copy foto copy Surat Tugas
No.094/98/Bwsk/IX/2007, tanggal 17 September 2007;
17. Bukti T.1.17 : foto copy sesuai foto copy Berita Acara Pemeriksaan(BAP),
tanggal 18 September 2007;
18. Bukti T.1.18 : foto copy sesuai foto copy Surat Badan Pengawas Kabupaten
Nomor 700/228/Bwskb/X/2007, Perihal :Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus
Pelanggaran terhadap PP No. 10 Tahun 1983 Jo. PP No. 45 Tahun 1990
tentangIjin Perkawinan dan Perceraian dan PP No. 30 Tahun1980 serta PP
No. 32 Tahun 1979 tentang Disiplin PNSoleh Sdr. Abdul Bari, SH NIP. 130
913 064, tanggal 22Oktober 2007;
19. Bukti T.1.19 : foto copy sesuai foto copy Surat Badan Pengawas Kabupaten
Nomor 700/081/Bwsk/XI/2007, Perihal :Kasus Pelanggaran terhadap
Peraturan Pemerintah No. 10Tahun 1983 Jo. PP No. 45 Tahun 1990, PP
No. 30 Tahun 1980 dan PP No. 32 Tahun 1979 An. Abdul Bari, SH/NIP. 130
913 064 Pada Dinas Kehutanan & PerkebunanKabupaten Penajam Paser
Utara, tanggal 9 November2007;
20. Bukti T.1.20 : foto copy sesuai foto copy Surat Bupati Penajam PaserUtara
Nomor 700/236/Bwsk/XI/2007, Perihal :Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
Khusus Terhadap AbdulBari, SH NIP. 130 913 064 staf Dnas Kehutanan
danPerkebunan Kabupaten Penajam Paser Utara terindikasi melanggar PP
No. 10 Tahun 1983 Jo. PP No. 45 Tahun1990, PP No. 30 Tahun 1980 dan
PP No. 32 Tahun 1979,tanggal 9 November 2007;
21. Bukti T.1.21 : foto copy sesuai asli Keputusan Gubernur Kalimantan Timur
Nomor : 862.3/IV.2-10478/TUUA/BKD, tanggal 30 Desember 2008;
22. Bukti T.1.22 : foto copy sesuai asli Surat Sekretariat Daerah Nomor
:882.4/IV.I-5284/BKD, Perihal : Usulan Pensiun atas nama Abdul Bari,
Menimbang, bahwa Tergugat II melalui kuasanya telah mengajukan bukti bukti
surat yang telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokan pula
denganaslinya atau copynya, serta diberi tanda T2.1 sampai dengan T2.2 yaitu :
1. Bukti T2.1 : foto copy sesuai asli Keputusan Gubernur KalimantanTimur

Nomor : 862.3/IV.2-10478/TUUA/BKD, tanggal30 Desember 2008;
2. Bukti T2.2 : foto copy sesuai asli Surat Sekretariat Daerah Nomor :882.4/IV.I-
5284/BKD, Perihal : Usulan Pensiun atas nama Abdul Bari, tanggal 3 Juni 2013;
Menimbang, baik Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II meskipun telah
diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, tidak mengajukan saksi atau ahli
dalam sengketa ini;
Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulannya
tertanggal 15 Januari 2013, Pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan
kesimpulan;
Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara
Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara persidangan menjadi satu-kesatuan
yang tak terpisahkan dari putusan ini;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana
yang telah diuraikan dalam gugatan tersebut di atas;
Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah sebagai berikut :
1. Keputusan Penolakan (Fiktif Negatif) atau sikap diam Tergugat I yang
tidakmenerbitkan atau memproses lebih lanjut Surat Permohonan
Penggugat,tertanggal 30 Januari 2013, Perihal : Permohonan Pensiunan
Dini (VideBukti P-1 = T.1.21 = T2.1);
2. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Tergugat II) Nomor
:882.4/IV.I-5284/BKD, tanggal 3 Juni 2013, Perihal : Usul Pensiun atas
nama Abdul Bari (Vide Bukti P-11 = T.1.22 = T2.2);
Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan
syarat-syarat formal Penggugat dalam mengajukan gugatan;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
mengenai obyek sengketa – obyek sengketa merupakan Keputusan Tata

UsahaNegara atau tidak;
Menimbang, obyek sengketa pertama adalah Keputusan Penolakan
(FiktifNegatif) atau sikap diam Tergugat I yang tidak menerbitkan atau
memproses lebih lanjut Surat Permohonan Penggugat, tertanggal 30 Januari
2013, Perihal :Permohonan Pensiunan Dini;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah
obyek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana
dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009
tentang Peradilan Tata Usaha Negara ?;
Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara seperti dimaksud dalam
pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang PeradilanTata
Usaha Negara adalah “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh
Badanatau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha
Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang
bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi
seseorang atau badan hukum perdata”;
Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa “Apabila Badan atau Pejabat
Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itumenjadi
kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha
Negara”.
Bahwa ketentuan ayat 1 dari pasal 3 tersebut menentukan prinsip dasarnya,
yaitu bahwa setiap Badan atau Pejabat TUN itu wajib melayani setiap
permohonan warga masyarakat yang ia terima apabila hal yang dimohonkan
kepadanya itu menurut peraturan dasarnya menjadi tugas kewajibannya.
Apabilaia melalaikan kewajiban tersebut, maka walaupun ia tidak berbuat apa-apa
terhadap permohonan yang diterimanya tersebut, undang-undang
menganggap Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang menerima

permohonan telah mengeluarkan suatu penetapan tertulis yang berisi
penolakan. Jadi sebenarnya dalam hal ini hanya ada keputusan Tata Usaha
Negara yang fiktif dan negatif sifatnya, karena Badan atau Pejabat Tata Usaha
Negara yang menerima permohonan tersebut bersikap diam tidak berbuat apa-apa
dan tidak mengeluarkan suatu keputusan apapun tetapi oleh undang-undang
dianggap telah mengeluarkan suatu Penetapan Tertulis yang berisi
suatu penolakan atas suatu permohonan yang telah diterimanya itu;
Menimbang, bahwa Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa “Gubernur menetapkan
pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat
Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b”;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelisn Hakim
berpendapat bahwa tindakan Tergugat I tidak menanggapi atau menjawab Surat
tanggal 30 Januari 2013, Perihal : Permohonan Pensiun Dini yang diajukan oleh
Penggugat, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya berdasarkan Pasal 24ayat
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 untuk menetapkan
pemberhentian Penggugat, maka berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-undangNo.
5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tindakan
Tergugat I tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan obyek
sengketa kedua yang berupa Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan
Timur (Tergugat II) Nomor : 882.4/IV.I-5284/BKD, tanggal 3 Juni 2013, Perihal:
Usul Pensiun atas nama Abdul Bari (Vide Bukti P-11 = T.1.22 = T2.2);
Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara seperti dimaksud dalam
pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang PeradilanTata
Usaha Negara adalah “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan
atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha
Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang

bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi
seseorang atau badan hukum perdata”;
Menimbang, bahwa apabila ketentuan pasal dimaksud dikaitkan dengan obyek
sengketa dapatlah disimpulkan sebagai berikut :
1. Penetapan Tertulis; Bahwa obyek sengketa berbentuk tulisan sebagaimana
termuat dalam Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Tergugat
II) Nomor :882.4/IV.I-5284/BKD, tanggal 3 Juni 2013, Perihal : Usul Pensiun
atas nama Abdul Bari (Vide Bukti P-11 = T.1.22 = T2.2);
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
Bahwa Tergugat adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
merupakan Pejabat Tata Usaha Negara karena menyelenggarakan urusan
pemerintahan yang bersifat eksekutif, dan pula Tergugat dalam menerbitkan
obyek sengketa tidak termasuk kewenangan dalam membuat regulasi dan
kewenangan yudisial;
3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara;
Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa merupakan
tindakan hukum Tata Usaha Negara karena didasarkan pada Undang-undang
Nomor 11 tahun 1969;
4. Bersifat konkrit;
Bahwa obyek sengketa bersifat konkrit karena obyek yang diputuskan dalam
Keputusan Tata Usaha Negara tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau
dapat ditentukan, yakni tidak dapat mempertimbangkan permohonan
penetapan pensiun Penggugat;
5. Bersifat individual;
Bahwa obyek sengketa tidak ditujukan kepada umum tetapi Keputusan Tata
Usaha Negara tersebut ditujukan kepada Penggugat (Abdul Bari);
6. Bersifat final;
Bahwa obyek sengketa sudah bersifat definitif, dan Tergugat dalam
menerbitkan obyek sengketa tidak memerlukan persetujuan instansi atasan
atau instansi lain;
7. Menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata;
Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara a quo telah menimbulkan akibat

hukum bagi Penggugat;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis
Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa kedua merupakan Keputusan Tata
Usaha Negara karena memenuhi unsur-unsur sebagai Keputusan Tata
UsahaNegara;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan;
Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang Nomor 9 Tahun2004
tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa “Orang atau
Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu
Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada
pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha
Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau
tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;
Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa
Penggugat sangat keberatan terhadap obyek sengketa pertama dan obyek
sengketa kedua karena pengabdian Penggugat telah jauh melebihi dari jangka
waktu minimum yang ditentukan oleh undang-undang sehingga sangat
merugikan Penggugat;
Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan para pihak,
ditemukan fakta hukum sebagai berikut :
8. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 862.3/IV.2-
10478/TUUA/BKD, tanggal 30 Desember 2008 (vide bukti P-1 = T.1.21
=T2.1)
9. Surat Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor :
259/BAPEK/S.1/2011,Perihal : Keberatan atas hukuman disiplin berupa
pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS,
tanggal 20 Juni 2011 (videbukti P-2);

10. Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
No.24/G/2011/PT.TUN.JKT, tanggal 28 Februari 2012 (vide bukti T.1.6);
11. Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 281 K/TUN/2012, tanggal 7
Agustus2012 (vide bukti T.1.7);
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim
berpendapat bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan dalam
mengajukan gugatan karena Penggugat telah diberhentikan sebagai Pegawai
Negeri Sipil dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 862.3/IV.2-
10478/TUUA/BKD, tanggal 30 Desember 2008 (vide bukti P-1 = T.1.21 =
T2.1),terhadap keputusan tersebut Penggugat telah melakukan upaya
administrasi berupa Banding Administratif kepada Badan Pertimbangan
Kepegawaian akan tetapi keberatan Penggugat tidak dapat diproses karena
diajukan melebihi 14(empat belas) hari. Terhadap Surat Badan Pertimbangan
Kepegawaian tersebut,Penggugat mengajukan gugatan kepada Kepala Badan
Pertimbangan Kepegawaian di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta,
dan telah diputusdalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
No.24/G/2011/PT.TUN.JKT, tanggal 28 Februari 2012, dengan amar putusan
yang
menyebutkan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (vide bukti
T.1.6),serta dalam amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 281
K/TUN/2012,tanggal 7 Agustus 2012 menyebutkan bahwa menolak permohonan
kasasi Penggugat (vide bukti T.1.7);
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Penggugat
tidak memenuhi syarat-syarat formal dalam mengajukan gugatan;
Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formal
dalam mengajukan gugatan, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan
eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, sertadalam Pokok
Perkara;
Menimbang, oleh karena Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat formal dalam
mengajukan gugatan, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat
diterima, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat selaku pihak
yang kalah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini yang
besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;
Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadidalam
pemeriksaan persiapan maupun persidangan, maka sesuai ketentuan pasal107
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara,Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban
pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti
yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk
mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan
dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan
dengan berkas
perkaranya;
Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor : 5Tahun 1986
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun2004 dan
Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-
Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,Asas-asas
Umum Pemerintahan yang Baik, beserta peraturan lain yang berkaitan
dengan sengketa ini;
M E N G A D I L I :
1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 246.000,-
(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).
Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2014, dalam Rapat
Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda
oleh kami ARUM PRATIWI MAYANGSARI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis,

M. FERRY IRAWAN, S.H. dan, TRI JOKO SUTIKNO,S.Sos., S.H., masing-masing
sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang
terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan
dibantu oleh JIHIM, S.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II.
Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,M. FERRY IRAWAN, S.H. ARUM
PRATIWI MAYANGSARI, S.H.,TRI JOKO SUTIKNO, S.Sos., S.H.
Panitera Pengganti,
JIHIM, S.H.
Perincian biaya perkara :
- Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
- Panggilan : Rp. 105.000,-
- A T K : Rp. 100.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,- +
J u m l a h : Rp. 246.000,-
Terbilang (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)
(www.ptun-samarinda.go.id)
Analisis :
1. Penggugat : ABDUL BARI, SH, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Wiraswasta, Alamat Jl.Pare Kelurahan Baqa, Samarinda Seberang, Kota
Samarinda.
2. Tergugat 1 : GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, berkedudukan di Jalan
Gajah Mada No. 2 Kota Samarinda. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :
1. H.Suroto, SH. (Kepala Biro Hukum Setda Prov. Kaltim)

2. Radiansyah, SH, M.Hum (Kabag Bantuan Hukum dan HAM Setda Prov.
Kaltim)
3. Muhammad Amin, SH (Kasubbag Bantuan Hukum Setda Prov. Kaltim)
4. Evian Agus Saputra, SH, MH (Staf Biro Hukum Setda Prov. Kaltim)
5. Mohamad Fajar Kurniawan, SH.(Staf Biro Hukum Setda Prov. Kaltim)
Tergugat 2 : Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut :
1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda
Nomor : 32/PEN-DIS/2013/PTUN-SMD., tanggal 9 September 2013 tentang
Penetapan Lolos Dissmisal Putusan Nomor : 32/G/2013/PTUN-SMD
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda
Nomor : 32/PEN/2013/PTUN-SMD., tanggal 9 September 2013 tentang
Penunjukkan Majelis Hakim
Negara Samarinda Nomor : 32/PEN-PP/2013/PTUN.SMD., tanggal 11September
2013 tentang Pemeriksaan Persiapan
4. Telah membaca Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor
:32/PEN.A/2013/PTUN.SMD., tanggal 30 September 2013 Tentang Penetapan
Susunan Majelis Hakim yang baru
Negara Samarinda Nomor : 32/PEN-HS/2013/PTUN.SMD., tanggal 17Oktober
2013 tentang Penentuan Hari Sidang
6. Telah membaca berkas sengketa yang bersangkutan dengan sengketa ini.
3. Gugatan : Penggugat telah diberhentikan sebagai PNS Dinas Kehutanan
dan Perkebunan pada Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Bukti : 1. Bukti P-1 : foto copy sesuai asli Keputusan Gubernur
Kalimantan Timur Nomor : 862.3/IV.2-10478/TUUA/BKD, tanggal30 Desember
2008;

2. Bukti P-2 : foto copy sesuai asli Surat Badan Pertimbangan Kepegawaian
Nomor : 259/BAPEK/S.1/2011, Perihal :Keberatan atas hukuman disiplin berupa
pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS,
3. Bukti P-3 : foto copy sesuai copynya Surat Keterangan Kronologis
Penerimaan SK Gubernur Nomor : 862.3/IV.2-1078/TUA/BKD, tanggal 15 Juli
2013;
5. Vonis : 1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 246.000,-
(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).
 Contoh perkara dalam bidang Pertanahan
SENGKETA TANAH: Aset Pemprov Bali Di Bali Hyatt Belum Jelas
Bisnis.com, DENPASAR--Pertemuan Panitia Khusus Aset Daerah DPRD Bali
bersama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat terkait
aset tanah pemrov di Hotel Bali Hyatt Sanur belum menemukan titik terang.
"Kami akan terus melakukan penelusuran terkait tanah aset milik Pemerintah
Provinsi Bali yang ada di Bali Hyatt Sanur. Karena aset tanah yang dijadikan
penyertaan modal dalam perusahaan Hotel Bali Hyatt, sama sekali tidak
pernah mendapatkan deviden sejak dinyatakan menjadi penyertaan modal

pada tahun 1971," kata Ketua Pansus Aset Daerah DPRD Bali Made Arjaya,
Senin (26/5/2014).
Oleh karena itu, kata dia, pihaknya akan terus melakukan penelusuran
dokumen terkait dengan aset tersebut. Sehingga terkait aset pemprov itu ke
depannya menjadi jelas dan tercatat. Tidak seperti kasus ini, punya aset tetapi
tidak ada pendapatan pemasukan dari penyertaan modal itu.
"Kami berharap aset pemprov harus tercatat dan keberadaannya jelas. Siapa-siapa
saja yang menguasai aset pemprov tersebut. Sehingga ke depannya
juga tidak menjadi temuan BPKP," ujar politikus PDIP.
Terkait aset yang ada di Bali Hyatt, kata Arjaya, pihaknya juga minta kepada
BPN untuk menelusuri aset tersebut. Sebab dari dokumen yang dimiliki
pansus, aset tanah pemprov ada di dalam Hotel Hyatt Sanur.
"Namun dari pelaporan sejak 1971 tidak pernah mendapatkan deviden dari
perusahaan itu. Ini pun terungkap aset pemprov ada di dalam hotel itu, karena
ketika rencana renovasi hotel yang memakan waktu sekitar dua tahun, dimana
ratusan karyawannya rencananya di PHK. Tetapi tidak semua karyawan setuju
dari keputusan manajemen hotel tersebut," ujarnya.
Arjaya mengatakan mulai dari sinilah terungkap kasus aset tanah pemprov
ternyata ada di dalam Hotel Hyatt Sanur, berkat dari informasi karyawan
bersangkutan yang mau di PHK dari manajemen hotel tersebut.
"Awalnya kita tidak tahu, ternyata di areal hotel Hyatt Sanur ada aset tanah
pemprov yang luasnya lebih dari satu hektare. Sebab dalam proses suratnya
sejak tahun 1971 dilihat ada keganjilan dalam proses dokumennya," ucap
Arjaya.
Sementara itu, Kepala Bidang Sengketa, konflik, Perkara Pertanahan Kanwil
BPN Bali Ketut Suyartha mengatakan pihaknya mengetahui berdasarkan

dokumen yang ada. Namun secara proses administrasi waktu dulu, pihaknya
tidak tahu.
"Kami berbicara di hadapan anggota DPRD Bali ini adalah berdasarkan data-data
yang dimiliki. Mengenai prosesnya kami tidak mengetahui, baik pemilik
saham hingga prosentase yang didapatkan masing-masing penanam saham
tersebut," katanya.
Hal senada juga dikemukakan Kabiro Aset Provinsi Bali Ketut Adi
Saskarayasa, bahwa kepemilikan tanah di lokasi Bali Hyatt adalah benda
bergerak, artinya pihak pemda waktu dulu melimpahkan asetnya sebagai
penyertaan modal.
"Berdasarkan data sampai sekarang dari pihak manajemen Hotel Bali Hyatt
belum juga memberi kontribusi kepada pemda. Kami pun terus melakukan
pendataan aset pemprov salah satunya di Bali Hyatt," katanya.
Analisis :
1. Pengunggat : Panitia Khusus Aset Daerah DPRD Bali
2. Tergugat : Pemilik Hotel Bali Hyatt Sanur
3. Gugatan : Hotel Hyatt merupakan tanah milik pemerintah provinsi Bali.
Namun, sejak 1971 tidak pernah mendapatkan deviden dari perusahaan itu.
4. Proses Pengadilan : Pengadilan yang mana pemprov menang di pengadilan
tingkat dua namun kalah di pengadilan pusat, baik di MA (Mahkamah Agung)
maupun saat putusan PK (Peninjauan Kembali).

BAB IV
Penutup
4.1 Kesimpulan
4.1.1. Subjek dalam PTUN yaitu :
a. Penggugat
b. Tergugat
4.1.2. Objek dalam PTUN yaitu :
a. Keputusan Tata Usaha Negara
b. Penetapan norma-norma hukum secara bertingkat
c. Penetapan tertulis (Beschikking)
4.2 Saran
4.2.1 Sebaiknya Pengadilan Tata Usaha Negara meningkatkan penggunaan
teknologi informasi, misalnya internet sabagai penunjang agar terjangkau bagi
masyarakat.
4.2.2 Sebaiknya biaya berperkara diminimalisir agar meringkankan pihak penggugat
terutama apabila rakyat biasa.

DAFTAR PUSTAKA
C. S. T. Kansil. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta:
1986
Indroharto. Peradilan Tata Usaha Negaa., Sinar Harapan. Jakarta: 1999
R. Wiyono. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.Sinar Grafika. Jakarta: 2008
S. F. Marbun. Peradilan Administratif Negara dan Upaya Administratif di Indonesi. Liberty.
Yogyakarta: 1997
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
www.ptun-samarinda.go.id (diakses tanggal 19 Juni 2014)
www.ptun-bengkulu.go.id/artikel/ (diakses tanggal 19 Juni 2014)
http://duniaaporia.blogspot.com/2013/09/makalah-hukum-ptun.html (diakses 25 Juni
2014)

ANALISIS KASUS

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Tendances

Tendances (20)

Similaire à ANALISIS KASUS

Similaire à ANALISIS KASUS (20)

ANALISIS KASUS