SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  135
1
SLI DE
UU RI No. 7 TH 1983
TENTANG
PAJAK PENGHASILAN
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR
DENGAN
UU No. 36 TH 2008
Diedit Kembali Oleh :
Dudi wahyudi, Ak., MM
(www.dudiwahyudi.com)
P2 HUMAS
KANWIL DJP SUMSEL DAN KEP. BABEL
2
PAJAK PENGHASILAN
(PPh)
A D A L A H
PAJAK YANG DIKENAKAN
TERHADAP SUBJEK PAJAK
ATAS PENGHASILAN YANG
DITERIMA ATAU DIPEROLEHNYA
DALAM TAHUN PAJAK
Pasal 1
3
UU No. 7 TAHUN 1 9 8 3 TENTANG
PAJAK PENGHASI LAN
SEBAGAI MANA TELAH DI UBAH
TERAKHI R DENGAN
UU No. 3 6 TAHUN 2 0 0 8
• PP
• KEP PRES
• PER MENKEU
• PER DIRJEN
DASAR HUKUM
4
SUBJEK PAJAK
- ORANG PRIBADI
- WARISAN YG BELUM TERBAGI
Pasal 2 ayat (1)
BADAN
BENTUK USAHA TETAP (BUT)
5
BUT
Pasal 2 ayat (1A)
m erupakan subjek
pajak yang perlakuan
perpajakannya
dipersam akan
dengan subjek pajak
badan
6
SUBJEK PAJAK
DALAM NEGERI LUAR NEGERI
Pasal 2 ayat (2)
SUBJEK PAJAK
7
ORANG PRIBADI :
- BERTEMPAT TINGGAL DI INDONESIA
- BERADA DI INDONESIA LEBIH DARI
183 HARI DLM 12 BULAN
- DALAM SUATU TAHUN PAJAK
BERADA DI INDONESIA DAN
MEMPUNYAI NIAT BERTEMPAT
TINGGAL DI INDONESIA
WARISAN YANG BELUM TERBAGI
SUBJEK PAJAK
DALAM NEGERI
BADAN
YANG DIDIRIKAN ATAU BERTEMPAT
KEDUDUKAN DI INDONESIA
Pasal 2 ayat (3)
8
BUKAN
SUBJEK PAJAK
Pasal 2 ayat (3)
UNIT TERTENTU DARI
BADAN PEMERINTAH
SYARAT :
1. pembentukannya berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-
undangan;
2. pembiayaannya bersumber dari
APBN/APBD;
3. penerimaannya dimasukkan dalam
anggaran Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah; dan
4. pembukuannya diperiksa oleh
aparat pengawasan fungsional
negara;
9
• ORANG PRIBADI YG TIDAK BERTEMPAT
TINGGAL DI INDONESIA
• ORANG PRIBADI YANG BERADA DI
INDONESIA TIDAK LEBIH DARI 183 HARI
DALAM 12 BULAN
• BADAN YG TIDAK DIDIRIKAN DAN TIDAK
BERTEMPAT KEDUDUKAN DI INDONESIA
YANG MENJALANKAN
USAHA ATAU
KEGIATAN MELALUI
BUT DI INDONESIA
YANG MENERIMA ATAU
MEMPEROLEH
PENGHASILAN DARI
INDONESIA BUKAN
DARI MENJALANKAN
USAHA ATAU
KEGIATAN MELALUI
BUT DI INDONESIA
SUBJEK PAJAK
LUAR NEGERI
Pasal 2 ayat (4)
10
BENTUK USAHA YANG
DIPERGUNAKAN OLEH
ORANG PRIBADI
SEBAGAI
SUBJEK PAJAK LN
UNTUK MENJALANKAN
USAHA ATAU KEGIATAN
DI INDONESIA
BENTUK USAHA
TETAP
Pasal 2 ayat (5)
BADAN
SEBAGAI
SUBJEK PAJAK LN
11
a. tempat kedudukan manajemen;
b. cabang perusahaan;
c. kantor perwakilan;
d. gedung kantor;
e. pabrik;
f. bengkel;
g. gudang;
h. ruang untuk promosi dan penjualan;
i. pertambangan dan penggalian sumber alam;
j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau
kehutanan;
l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
m. pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai
atau oleh orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60
( enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas)
bulan;
n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang
kedudukannya tidak bebas;
o. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang
tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di
Indonesia yang menerima premi asuransi atau
menanggung resiko di Indonesia; dan
p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis
yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh
penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan
kegiatan usaha melalui internet.
BENTUK USAHA TETAP
Pasal 2 ayat (5)
DAPAT BERUPA
12
DITETAPKAN OLEH
DIRJEN PAJAK
TEMPAT
TINGGAL
ORANG PRIBADI
TEMPAT
KEDUDUKAN
BADAN
MENURUT KEADAAN
YANG SEBENARNYA
TEMPAT TINGGAL/
KEDUDUKAN WAJIB PAJAK
Pasal 2 ayat (6)
13
SUBJEK PAJAK
DALAM NEGERI
ORANG PRIBADI
MULAI :
- SAAT LAHIR
- SAAT BERADA ATAU
BERNIAT TINGGAL
DI INDONESIA
BERAKHIR :
- SAAT MENINGGAL
- MENINGGALKAN
INDONESIA UNTUK
SELAMANYA.
BADAN
MULAI :
SAAT DIDIRIKAN/
BERKEDUDUKAN
DI INDONESIA
BERAKHIR :
SAAT DIBUBARKAN
ATAU TIDAK LAGI
BERKEDUDUKAN
DI INDONESIA.
SUBJEK PAJAK
LUAR NEGERI
SELAIN BUT
MULAI :
SAAT MENERIMA
/MEMPEROLEH
PENGHASILAN DARI
INDONESIA
BERAKHIR :
SAAT TIDAK LAGI
MENERIMA/MEMPERO
LEH PENGHASILAN
DARI INDONESIA
BUT
MULAI :
SAAT MELAKUKAN
USAHA/KEGIATAN
MELALUI BUT DI
INDONESIA
BERAKHIR :
SAAT TDK LAGI
MENJALANKAN
USAHA/KEGIATAN
MELALUI BUT
DI INDONESIA.
WARISAN
YG BELUM
TERBAGI
MULAI :
SAAT
TIMBULNYA
WARISAN
BERAKHIR :
SAAT
WARISAN
SELESAI
DIBAGIKAN
KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF
Pasal 2A ayat (1),(2),(3),(4) dan (5)
14
KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF
Pasal 2A ayat (6)
KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF
ORANG PRIBADI YANG
BERADA ATAU BERTEMPAT TINGGAL
DI INDONESIA
MAKA
BAGIAN TAHUN PAJAK
TERSEBUT
MENGGANTIKAN
TAHUN PAJAK
HANYA MELIPUTI
SEBAGIAN DARI TAHUN PAJAK
15
BADAN PERWAKILAN NEGARA ASING
PEJABAT-PEJABAT PERWAKILAN DIPLOMATIK DAN
KONSULAT ATAU PEJABAT-PEJABAT LAIN DARI
NEGARA ASING, DAN ORANG-ORANG
YG DIPERBANTUKAN KPD MEREKA YG BEKERJA PADA
DAN BERTEMPAT TINGGAL BERSAMA-SAMA MEREKA
DGN SYARAT BUKAN WNI DAN DI INDONESIA TDK
MENERIMA ATAU MEMPEROLEH PENGHASILAN LAIN DI
LUAR JABATAN ATAU PEKERJAANNYA TSB SERTA
NEGARA YBS MEMBERIKAN PERLAKUAN TIMBAL BALIK
ORGANISASI INTERNASIONAL (215/PMK.03/2008) YANG
DITETAPKAN OLEH MENKEU DGN SYARAT INDONESIA
MENJADI ANGGOTANYA DAN TDK MENJALANKAN
USAHA / KEGIATAN LAIN UNTUK MEMPEROLEH
PENGHASILAN DARI INDONESIA SELAIN MEMBERIKAN
PINJAMAN KPD PEMERINTAH YG DANANYA BERASAL
DARI IURAN PARA ANGGOTA
PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL
(215/PMK.03/2008) YG DITETAPKAN DGN KEPMENKEU
DGN SYARAT BUKAN WNI DAN TDK MENJALANKAN
USAHA / KEGIATAN/ PEKERJAAN LAIN UTK
MEMPEROLEH PENGHASILAN DARI INDONESIA.
ORG. INTERNASIONAL DITETAPKAN DENGAN
KEPMENKEU (215/PMK.03/2008)
TIDAK TERMASUK SUBJEK PAJAK
Pasal 3
16
SETIAP TAMBAHAN KEMAMPUAN EKONOMIS
YANG :
- Diterima atau diperoleh Wajib Pajak,
- Berasal dari Indonesia maupun dari luar
Indonesia,
- Dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk
menambah kekayaan Wajib Pajak,
P E N G H A S I L A N
DENGAN NAMA DAN DALAM
BENTUK APAPUN
OBJEK PAJAK
Pasal 4 ayat (1)
17
Penggantian atau imbalan berkenaan dgn pekerjaan atau
jasa yg diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah,
tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang
pensiun, atau imbalan dlm bentuk lainnya, kec.
ditentukan lain dlm UU ini
Hadiah dari undian atau pekerjaan/kegiatan dan
penghargaan
Laba usaha
Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan
harta termasuk :
1. keuntungan krn pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan,
dan badan lainnya sbg pengganti saham/penyertaan modal;
2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham,
sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan
badan lainnya;
3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan,
pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi
dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau
sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam
garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan
pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang
pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang
tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau
penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau
seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan,
atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
OBJEK PAJAK
Pasal 4 ayat (1)
18
Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah
dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan
pengembalian pajak
Dividen, dgn nama dan dlm bentuk apapun, termasuk
dividen dari perusahaan asuransi kpd pemegang polis,
dan pembagian SHU koperasi
Royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dgn
penggunaan harta
OBJEK PAJAK
Pasal 4 ayat (1)
Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan krn
jaminan pengembalian utang
Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
Keuntungan krn pembebasan utang, kecuali sampai dgn
jumlah tertentu ditetapkan dgn PP (PP No.130 Tahun 2000)
Keuntungan selisih kurs mata uang asing, selisih lebih karena
penilaian kembali aktiva, premi asuransi, iuran yg diterima atau
diperoleh perkumpulan dari anggotanya yg terdiri dari WP yg
menjalankan usaha / pekerjaan bebas, tambahan kekayaan neto yg
berasal dari penghasilan yg belum dikenai pajak, penghasilan dari
usaha yang berbasis syariah, imbalan bunga sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum
dan tata cara perpajakan, dan surplus Bank Indonesia.
19
DAPAT DIKENAKAN PPH FINAL DENGAN
PERATURAN PEMERINTAH (PP)
PENGHASILAN TERTENTU
Pasal 4 ayat (2)
penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya,
bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga
simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada
anggota koperasi orang pribadi;
penghasilan berupa hadiah undian;
penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya,
transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan
transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan
modal pada perusahaan pasangannya yang diterima
oleh perusahaan modal ventura;
penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah
dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real
estate, dan persewaan tanah dan bangunan; dan
penghasilan tertentu lainnya;
20
4. PENGHASILAN DARI BUNGA DEPOSITO DAN
TABUNGAN SERTA DISKONTO SBI ( PP No. 131
TAHUN 2000 jo KMK No.51/KMK.04/2001)
3. PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK
ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
(PP No. 48 TAHUN 1994 jo PP No.71 TAHUN 2008)
5. PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN
( PP No. 29 TAHUN 1996 Jo. PP No. 5 Tahun 2002 )
2. PENGHASILAN DARI HADIAH UNDIAN
( PP No. 132 TAHUN 2000)
1. PENGHASILAN DARI TRANSAKSI PENJUALAN
SAHAM DI BURSA EFEK
( PP No. 41 TAHUN 1994 jo PP No. 14 TAHUN 1997)
6. PENGHASILAN BERUPA BUNGA OBLIGASI
( PP No. 16 TAHUN 2009)
7. PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI
DAN JASA KONSULTAN ( PP No. 140 TAHUN 2000
jo PP No. 51 TAHUN 2008)
PENGHASILAN TERTENTU YANG
PENGENAAN PAJAKNYA TELAH DIATUR DGN
PERATURAN PEMERINTAH (PP)
8. PENGHASILAN ATAS DISKONTO SURAT
PERBENDAHARAAN NEGARA ( PP No. 27 TH 2008
21
9. PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF
BERUPA KONTRAK BERJANGKA
YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA
( PP No. 17 TAHUN 2009)
PENGHASILAN TERTENTU YANG
PENGENAAN PAJAKNYA TELAH DIATUR DGN
PERATURAN PEMERINTAH (PP)
10. PENGHASILAN BUNGA SIMPANAN YANG
DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA
ANGGOTA KOPERASI ORANG PRIBADI
( PP No. 15 TAHUN 2009)
22
BANTUAN ATAU SUMBANGAN TERMASUK SUMBANGAN WAJIB AGAMA
YANG DIAKUI DI INDONESIA YANG DITERIMA OLEH BADAN ATAU LEMBAGA
YG DIBENTUK/DISAHKAN PEMERINTAH DAN YG DITERIMA PENERIMA
SUMBANGAN AGAMA YG BERHAK, YANG KETENTUANNYA DIATUR DG
PERATURAN PEMERINTAH
(PP NO. 18 TAHUN 2009)
HARTA HIBAHAN DENGAN SYARAT TERTENTU
(245/PMK.03/2008)
WARISAN
HARTA TERMASUK SETORAN TUNAI YG DITERIMA
OLEH BADAN SEBAGAI PENGGANTI SAHAM ATAU
PENYERTAAN MODAL
PENGGANTIAN/IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN ATAU
KENIKMATAN DARI WAJIB PAJAK ATAU PEMERINTAH KECUALI
YG DIBERIKAN OLEH BUKAN WP, WP FINAL ATAU WP NORMA
KHUSUS
PEMBAYARAN DARI PERUSAHAAN ASURANSI
KEPADA ORANG PRIBADI SEHUBUNGAN DENGAN
ASURANSI KESEHATAN/KECELAKAAN/JIWA/
DWIGUNA DAN BEA SISWA
TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
Pasal 4 ayat (3)
23
DIVIDEN /BAGIAN LABA YG DITERIMA/DIPEROLEH PT SBG
WP D.N, KOPERASI,BUMN/BUMD, DARI PENYERTAAN
MODAL PADA BADAN USAHA YANG DIDIRIKAN/
BERTEMPAT KEDUDUKAN DI INDONESIA DGN SYARAT
DIVIDEN BERASAL DARI CADANGAN LABA YG DITAHAN
DAN BAGI PT/BUMN/BUMD KEPEMILIKAN PADA BADAN YG
MEMBERIKAN DIVIDEN PALING RENDAH 25% DARI
JUMLAH MODAL YG DISETOR
PENGHASILAN DARI MODAL YG DITANAMKAN OLEH DANA
PENSIUN YG PENDIRIANNYA TELAH DISAHKAN OLEH
MENKEU DLM BIDANG-BIDANG TERTENTU YG
DITETAPKAN DENGAN KMK
BAGIAN LABA YG DITERIMA/DIPEROLEH ANGGOTA DARI
PERSEROAN KOMANDITER YG MODALNYA TDK TERBAGI
ATAS SAHAM-SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN,
FIRMA DAN KONGSI TERMASUK PEMEGANG UNIT
PENYERTAAN KIK
TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
Pasal 4 ayat (3)
IURAN YG DITERIMA ATAU DIPEROLEH DANA PENSIUN YG
PENDIRIANNYA TELAH DISAHKAN OLEH MENKEU
24
PENGHASILAN YG DITERIMA/DIPEROLEH PERUSAHAAN MODAL
VENTURA BERUPA BAGIAN LABA DARI BADAN PASANGAN
USAHA YG DIDIRIKAN DAN MENJALANKAN USAHA/KEGIATAN DI
INDONESIA DGN SYARAT BADAN PASANGAN USAHA
MERUPAKAN PERUSAHAAN KECIL, MENENGAH, ATAU YG
MENJALANKAN KEGIATAN DLM SEKTOR-SEKTOR USAHA YG
DITETAPKAN DGN KEPMENKEU DAN SAHAMNYA TDK
DIPERDANGKAN DI BURSA EFEK DI INDDONESIA
TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
Pasal 4 ayat (3)
BEASISWA YANG MEMENUHI PERSYARATAN TERTENTU YANG
KETENTUANNYA DIATUR LEBIH LANJUT DENGAN ATAU
BERDASARKAN PER. MENKEU (246/PMK.03/2008)
SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU
LEMBAGA NIRLABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG
PENDIDIKAN DAN/ATAU BIDANG PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN, YANG TELAH TERDAFTAR PADA INSTANSI
YANG MEMBIDANGINYA, YANG DITANAMKAN KEMBALI DALAM
BENTUK SARANA DAN PRASARANA KEGIATAN PENDIDIKAN
DAN/ATAU PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, DALAM JANGKA
WAKTU PALING LAMA 4 (EMPAT) TAHUN SEJAK
DIPEROLEHNYA SISA LEBIH TERSEBUT, YANG KETENTUANNYA
DIATUR LEBIH LANJUT DENGAN ATAU BERDASARKAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
BANTUAN ATAU SANTUNAN YANG DIBAYARKAN OLEH BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KEPADA WAJIB PAJAK
TERTENTU, YANG KETENTUANNYA DIATUR LEBIH LANJUT
DENGAN ATAU BERDASARKAN PER. MENKEU (247/PMK.03/2008)
25
PENGHASILAN
DARI
- USAHA/KEGIATAN BUT
- HARTA YANG DIMILIKI/
DIKUASAI BUT
PENGHASILAN
KANTOR PUSAT
DARI
- USAHA ATAU KEGIATAN
- PENJUALAN
BARANG-BARANG
- PEMBERIAN JASA
YG SEJENIS DGN
YG DILAKUKAN BUT
DI INDONESIA
PENGHASILAN
YG TERSEBUT
DLM PASAL 26
YG DITERIMA
ATAU
DIPEROLEH
KANTOR PUSAT
DI INDONESIA
SEPANJANG ADA
HUBUNGAN EFEKTIF
ANTARA BUT DGN
HARTA/KEGIATAN YG
MEMBERIKAN
PENGHASILAN
OBJEK PAJAK BUT
Pasal 5 ayat (1)
26
BANK
DI LUAR
INDONESIA
BANK BUT
DI
INDONESIA
PT. A
DI
INDONESIAPINJAMAN
BUNGA
PT. B
DI
INDONESIA
KANTOR
PUSAT
DI L. N
BUT DI
INDONESIA
PINJAMAN
PT. C
DI
INDONESIA
PT. D
DI
INDONESIA
BUT DI
INDONESIA
PT. E
DI
INDONESIA
PT. F
DI
INDONESIA
KANTOR
PUSAT
KONSULTAN
DI L. N
BARANG LISTRIK
LABA
BARANG
LISTRIK
JASA KONSULTASI
FEE
JASA
KONSULTASI
OBJEK PAJAK BUT
PENGHASILAN KANTOR PUSAT DARI USAHA ATAU
KEGIATAN DAN PENJUALAN BARANG YG SEJENIS
DENGAN YG DILAKUKAN BUT DI INDONESIA
Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf b
27
JASA MANAJEMEN;
JASA PEMASARAN;
JASA PRODUKSI
PERJANJIAN/
LISENSI
PENGGUNAAN
MERK“X Inc”
X. Inc
DI LUAR
INDONESIA
BUT
DI
INDONESIA
PT. Y
DI
INDONESIA
ROYALTI
OBJEK PAJAK BUT
PENGHASILAN KANTOR PUSAT TSB DALAM
PASAL 26 SEPANJANG TERDAPAT HUBUNGAN
EFEKTIF ANTARA BUT DGN HARTA/KEGIATAN
YANG MEMBERIKAN PENGHASILAN
Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf c
28
BIAYA YANG BERKENAAN
DENGAN
PENGHASILAN
KANTOR PUSAT
SEHUBUNGAN DENGAN :
- Usaha atau kegiatan,
- Penjualan barang,
- Pemberian jasa,
YG SEJENIS DGN YANG
DIJALANKAN “BUT” DI
INDONESIA
PENGHASILAN
SEBAGAIMANA
TSB DALAM PASAL 26
JIKA TERDAPAT
HUBUNGAN EFEKTIF
ANTARA BUT DENGAN
HARTA/KEGIATAN YG
MEMBERIKAN
PENGHASILAN
BIAYA YANG BOLEH
DIKURANGKAN DARI
PENGHASILAN BUT
Pasal 5 Ayat (2)
29
BIAYA ADM. KANTOR
PUSAT YG BOLEH
DIBEBANKAN
SBG BIAYA
BIAYA YG BERKAITAN
DGN USAHA
ATAU KEGIATAN BUT
BESARNYA DITETAPKAN
DIRJEN PAJAK
PEMBAYARAN KPD
KANTOR PUSAT YG
TIDAK BOLEH
DIBEBANKAN SBG
BIAYA
- ROYALTI/IMBALAN SEHUB.
DGN PENGGUNAAN HARTA,
PATEN, ATAU HAK LAINNYA
- IMBALAN SEHUB. DGN JASA
MANAJEMEN DAN JASA
LAINNYA
- BUNGA, KECUALI BUNGA YG
BERKENAAN DGN USAHA
PERBANKAN
BUKAN SBG
PENGHASILAN BUT,
PEMBAYARAN DARI
KANTOR PUSAT
BERUPA
- ROYALTI/IMBALAN SEHUB.
DGN PENGGUNAAN HARTA,
PATEN, ATAU HAK LAINNYA
- IMBALAN SEHUB. DGN JASA
MANAJEMEN DAN JASA
LAINNYA
- BUNGA, KECUALI BUNGA YG
BERKENAAN DGN USAHA
PERBANKAN
PENENTUAN LABA
BUT
Pasal 5 Ayat (3)
30
BIAYA-BIAYA YANG BOLEH DIKURANGKAN
DARI PENGHASILAN BRUTO
Pasal 6 ayat (1)
BIAYA 3 M
biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan
dengan kegiatan usaha, antara lain: biaya pembelian bahan;
biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah,
gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang
diberikan dalam bentuk uang; bunga, sewa, dan royalti;biaya
perjalanan; biaya pengolahan limbah; premi asuransi; biaya
promosi dan penjualan yang diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; biaya administrasi;
dan pajak kecuali Pajak Penghasilan.
penyusutan dan amortisasi
iuran kpd dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan
menkeu
kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang
dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki
untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan
kerugian selisih kurs mata uang asing
biaya litbang perusahaan yg dilakukan di indonesia
biaya bea siswa, magang dan pelatihan
31
BIAYA-BIAYA YANG BOLEH DIKURANGKAN
DARI PENGHASILAN BRUTO
Pasal 6 ayat (1)
BIAYA 3 M
Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat-
syarat tertentu dan pelaksanaannya diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Menkeu
sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional
yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan
yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur
dengan Peraturan Pemerintah
biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya
diatur dengan Peraturan Pemerintah
sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur
dengan Peraturan Pemerintah
sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang
ketentuannya diatur dalam Peraturan Pemerintah
32
BIAYA-BIAYA YANG BOLEH DIKURANGKAN
DARI PENGHASILAN BRUTO
Pasal 6 ayat (1A)
BIAYA 3 M PERTAMBANGAN MIGAS
DAN PERTAMBANGAN UMUM
Biaya-biaya untuk mendapatkan,
menagih, dan memelihara
penghasilan di bidang usaha
pertambangan Minyak dan Gas
Bumi dan pertambangan umum
diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah
33
PENGELUARAN YG MEMPUNYAI HUB. LANGSUNG
DENGAN USAHA/KEGIATAN UTK MENDAPATKAN,
MENAGIH,DAN MEMELIHARA (3M) PENGHASILAN
.
.
PENGHASILAN BRUTO DANA PENSIUN “A”
a. PENGHASILAN YG BUKAN
OBJEK PAJAK SESUAI PASAL
4 AYAT (3) HRF g SEBESAR Rp 100.000.000,00
b. PENGHASILAN BRUTO DI LUAR
add a) SEBESAR Rp 300.000.000,00
TOTAL PENGHASILAN Rp 400.000.000,00
APABILA TOTAL BIAYA ADALAH Rp 200.000.000,00
MAKA BIAYA YG BOLEH DIKURANGKAN UNTUK MENDAPATKAN,
MENAGIH, DAN MEMELIHARA PENGHASILAN ADALAH SEBESAR :
3/4 X Rp 200.000.000,00=Rp 150.000.000,00
YANG MERUPAKAN
OBJEK PAJAK
BOLEH DIBEBANKAN
SEBAGAI BIAYA
YANG BUKAN
MERUPAKAN OBJEK
PAJAK TIDAKBOLEH
DIBEBANKAN
SEBAGAI BIAYA
CONTOH
PENGELUARAN YANG BOLEH
DIBEBANKAN SBG BIAYA
Pasal 6 ayat (1) huruf a
34
BIAYA UNTUK MENDAPATKAN, MENAGIH, DAN
MEMELIHARA PENGHASILAN YANG MERUPAKAN
OBJEK PAJAK, TERMASUK
PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK
DAPAT DITAGIH
SYARAT
PENGELUARAN YANG BOLEH
DIBEBANKAN SBG BIAYA
Pasal 6 ayat (1) huruf h
PELAKSANAANNYA DIATUR PER MENKEU
1. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial
2. harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada
Direktorat Jenderal Pajak
3. telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau
instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya
perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/ pembebasan utang
antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah
dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya
pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah
utang tertentu
4. syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk
penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k.
35
KERUGIAN DAPAT
DIKOMPENSASIKAN
DENGAN PENGHASILAN
MULAI TAHUN PAJAK
BERIKUTNYA
BERTURUT-TURUT
SAMPAI DENGAN 5 (LIMA)
TAHUN
KOMPENSASI KERUGIAN
Pasal 6 ayat (2)
36
PT. A dalam tahun 1995 menderita kerugian fiskal
sebesar Rp 1.200.000.000,00. Dalam 5 tahun
berikutnya rugi-laba fiskal PT. A sbb :
1996 : laba fiskal Rp 200.000.000,00
1997 : rugi fiskal (Rp 300.000.000,00)
1998 : laba fiskal N I H I L
1999 : laba fiskal Rp 100.000.000,00
2000 : laba fiskal Rp 800.000.000,00
Kompensasi kerugian dilakukan sbb :
Rugi fiskal Thn 1995 (Rp 1.200.000.000,00)
Laba fiskal Thn 1996 Rp 200.000.000,00(+)
Sisa rugi fiskal Thn 1995 (Rp 1.000.000.000,00)
Rugi fiskal Thn 1997 (Rp 300.000.000,00)
Sisa rugi fiskal Thn 1995 (Rp 1.000.000.000,00)
Laba fiskal Thn 1998 N I H I L (+)
Sisa rugi fiskal Thn 1995 (Rp 1.000.000.000,00)
Laba fiskal Thn 1999 Rp 100.000.000,00(+)
Sisa rugi fiskal Thn 1995 (Rp 900.000.000,00)
Laba fiskal Thn 2000 Rp 800.000.000,00
Sisa rugi fiskal Thn 1995 (Rp 100.000.000,00)
TIDAK BOLEH DIKOMPENSASIKAN LAGI
DENGAN LABA FISKAL THN 2001
HANYA BOLEH DIKOMPENSASIKAN DGN LABA FISKAL
THN 2001 & 2002 (KOMPENSASI DIMULAI SJK THN 1998)
CONTOH
PENGHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN
37
Rp 15.840.000
Rp 1.320.000
Rp 15.840.000
Rp 1.320.000
UNTUK DIRI WAJIB PAJAK ORANG
PRIBADI
TAMBAHAN UNTUK WAJIB
PAJAK KAWIN
TAMBAHAN UNTUK SEORANG
ISTERI YG PENGHASILANNYA
DIGABUNG DENGAN
PENGHASILAN SUAMI
TAMBAHAN UNTUK SETIAP
ANGGOTA KELUARGA
SEDARAH SEMENDA DALAM GARIS
KETURUNAN LURUS SERTA ANAK
ANGKAT YG MENJADI TANGGUNGAN
SEPENUHNYA MAKSIMAL 3 ORANG
PENERAPAN PTKP DITENTUKAN OLEH KEADAAN
PADA AWAL TAHUN PAJAK
ATAU
AWAL BAGIAN TAHUN PAJAK
BESARNYA
PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
(PTKP)
Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3)
38
CONTOH PENERAPAN PTKP
BILA PENGHASILAN ISTRI “A” TSB TIDAK SEMATA-MATA
DITERIMA ATAU DIPEROLEH DARI SATU PEMBERI KERJA
YG TELAH DIPOTONG PAJAK BERDASARKAN
KETENTUAN PASAL 21, DAN PEKERJAAN TSB ADA
HUBUNGANNYA DENGAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS
SUAMI ATAU ANGGOTA KELUARGA LAINNYA, MAKA
PENGHASILAN ISTRI “A” DIGABUNG DGN PENGHASILAN “A”
BESARNYA PTKP YANG DIBERIKAN :
- WP SENDIRI Rp 15.840.000
- STATUS KAWIN Rp 1.320.000
- ISTRI BERUSAHA Rp 15.840.000
- ANAK (3 x Rp 1.320.000) Rp 3.960.000
JUMLAH PTKP Rp 36.960.000
BILA ISTRI MENERIMA/MEMPEROLEH PENGHASILAN
YG SUDAH DIPOTONG PPh PSL 21 DAN PEKERJAANNYA
TSB TDK ADA HUBUNGANNYA DGN PEKERJAAN/USAHA
SUAMI/ANGGOTA KELUARGA LAINNYA.
BESARNYA PTKP YG DIBERIKAN :
- WP SENDIRI Rp 15.840.000
- STATUS KAWIN Rp 1.320.000
- ANAK (3 x Rp 1.320.000) Rp 3.960.000
JUMLAH PTKP Rp 21.120.000
UTK ISTRI SDH DIBERIKAN PTKP, SAAT PEMOTONGAN
PPh 21 OLEH PEMBERI KERJA SEBESAR Rp 15.840.000,-
WP “A” SEORANG PEGAWAI MEMPUNYAI SEORANG
ISTRI DAN 4 ANAK.
39
PENGHASILAN ATAU KERUGIAN BAGI WANITA
YANG TELAH KAWIN
DIANGGAP SEBAGAI PENGHASILAN
ATAU
KERUGIAN SUAMINYA
KECUALI
1. PENGHASILAN TSB SEMATA-MATA DITERIMA
ATAU DIPEROLEH DARI SATU PEMBERI KERJA
YG TELAH DIPOTONG PPh PASAL 21,
DAN
2. PEKERJAAN TSB TIDAK ADA HUBUNGANNYA
DENGAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS
SUAMI ATAU ANGGOTA KELUARGA LAINNYA
PENGHASILAN ATAU KERUGIAN
BAGI WANITA KAWIN
Pasal 8 ayat (1)
40
WP ‘A” MEMPEROLEH PENGHASILAN Rp 100.000.000,00
MEMPUNYAI ISTRI SBG PEGAWAI DGN PENGHASILAN
SEBESAR Rp 50.000.000,00
TDK DIGABUNG DGN PENGHASILAN ‘A’ DAN SUDAH FINAL
JIKA :
-. PENGH. TSB DIPEROLEH DARI SATU PEMBERI KERJA YANG
TELAH DIPOTONG PPh 21
-. PEKERJAAN TSB TDK ADA HUB. NYA DGN USAHA/
PEKERJAAN BEBAS SUAMI/ANGGOTA KELUARGA LAINNYA.
BILA ISTRI “A” SELAIN MENJADI PEGAWAI JUGA MEMPUNYAI
USAHA SALON KECANTIKAN DGN PENGHASILAN SEBESAR
Rp 75.000.000,00;
SELURUH PENGH. ISTRI SEBESAR Rp 125.000.000
(50 JUTA + 75 JUTA) DIGABUNGKAN DGN PENGH. “A”.
DGN DEMIKIAN TOTAL PENGHASILAN “A” YG DIKENAKAN PPh
SEBESAR Rp 225.000.000,00.
POTONGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN ISTRI TIDAK
BERSIFAT FINAL DAN DPT DIKREDITKAN DLM SPT
TAHUNAN PPh
CONTOH Pasal 8 ayat (1)
41
HIDUP BERPISAH
MENGADAKAN
PERJANJIAN
PEMISAHAN
HARTA DAN
PENGHASILAN
SECARA
TERTULIS
PENGHITUNGAN
PAJAKNYA BERDASAR
- Penghasilan Neto suami isteri
digabung
- Besarnya pajak yg harus
dilunasi oleh masing-masing
suami-isteri, sebanding dgn
Penghasilan Neto
PENGHITUNGAN PKP
DAN PENGENAAN
PAJAKNYA
DILAKUKAN
SENDIRI-SENDIRI
SUAMI-ISTRI DIKENAKAN PAJAK
SECARA TERPISAH
Pasal 8 ayat (2) dan (3)
ISTRI MEMILIH
UNTUK
MENJALAN
KAN HAK DAN
KEWAJIBAN
PERPAJAKAN
NYA SENDIRI
42
CONTOH :
1. PENGHASILAN SUAMI (A)
DARI PEGAWAI Rp 100.000.000,00
2. PENGHASILAN ISTRI DARI
PEGAWAI DAN SALON Rp 125.000.000,00
JML PENGHASILAN Rp 225.000.000,00
PTKP (K/3) Rp 11.520.000,00
PKP Rp 213.480.000,00
PPh TERUTANG Rp 40.968.000,00
PENGENAAN PPh MASING-MASING SUAMI-ISTERI
DIHITUNG SBB :
PPh SUAMI :
Rp 100.000.000,00 X Rp 40.968.000,00 = Rp 18.207.999,00
Rp 225.000.000,00
PPh ISTERI :
Rp 125.000.000,00 X Rp 40.968.000,00 = Rp 22.760.001,00
Rp 225.000.000,00
CONTOH PENGHITUNGAN PPh
BAGI SUAMI-ISTRI YG MENGADAKAN
PERJANJIAN PEMISAHAN HARTA DAN
PENGHASILANSECARA TERTULIS
Pasal 8 ayat (3)
43
Yang dimaksud dengan “anak yang
belum dewasa” adalah anak yang
belum berumur 18 (delapan belas)
tahun dan belum pernah menikah
DIGABUNG DENGAN
PENGHASILAN ORANG TUANYA
PENGHASILAN ANAK YANG
BELUM DEWASA
Pasal 8 ayat (4)
44
PEMBAGIAN LABA DENGAN NAMA DAN DALAM
BENTUK APAPUN
BIAYA YG DIBEBANKAN UTK KEPENTINGAN PRIBADI
PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN KECUALI
CADANGAN UNTUK JENIS USAHA TERTENTU YANG
KETENTUAN DAN SYARATNYA DIATUR PERMENKEU
(81/PMK.03/2009)
PREMI ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA,
DWI GUNA, DAN ASURANSI BEA SISWA YG DIBAYAR
OLEH WP ORANG PRIBADI
PENGGANTIAN/ IMBALAN PEKERJAAN/JASA YG
DIBERIKAN DALAM BENTUK NATURA DAN
KENIKMATAN KECUALI
-PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN BAGI
SELURUH PEGAWAI
-DI DAERAH TERTENTU DAN YANG BERKAITAN
DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN YANG DIATUR
DG ATAU BERDASARKAN PERMENKEU
(83/PMK.03/2009)
PENGELUARAN YANG TIDAK BOLEH
DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
Pasal 9 ayat (1)
45
JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YG
DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM ATAU
PIHAK YG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU
SUMBANGAN, DAN WARISAN SEBAGAIMANA
DIMAKSUD DALAM PASAL 4 AYAT (3) HURUF A DAN
HURUF B, KECUALI SUMBANGAN SEBAGAIMANA
DIMAKSUD DALAM PASAL 6 AYAT (1) HURUF I, HURUF
J, HURUF K, HURUF L, DAN HURUF M SERTA ZAKAT
DAN SUMBANGAN KEGAMAAN YANG KETENTUANNYA
DIATUR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH
PAJAK PENGHASILAN
GAJI ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA, ATAU
PERSEROAN KOMANDITER YG MODALNYA
TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM
SANKSI ADMINISTRASI DAN PIDANA DI BIDANG
PERPAJAKAN
BIAYA YANG DIBEBANKAN/ DIKELUARKAN UNTUK
KEPENTINGAN PRIBADI WP ATAU ORANG YANG
MENJADI TANGGUNGAN
PENGELUARAN YANG TIDAK BOLEH
DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
Pasal 9 ayat (1)
46
PEMBAYARAN YANG JUMLAHNYA MELEBIHI
KEWAJARAN KPD PEMEGANG SAHAM ATAU
PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
SEBAGAI IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN
PEKERJAAN YANG DILAKUKAN
CONTOH :
WP. A TENAGA AHLI DAN PEMEGANG SAHAM DARI PT. “B”.
IMBALAN DARI PT. “B” YG DITERIMA “A” SEBESAR
Rp 5.000.000,00. APABILA UNTUK JASA YG SAMA YG
DIBERIKAN OLEH TENAGA AHLI LAIN YG SETARA HANYA
DIBAYAR SEBESAR Rp 2.000.000,00, MAKA :
- JUMLAH Rp 3.000.000,00 TIDAK BOLEH DIBEBANKAN
SBG BIAYA OLEH PT. “B”
- BAGI TENAGA AHLI YG JUGA SEBAGAI PEMEGANG SAHAM,
JUMLAH Rp 3.000.000,00, DIANGGAP SBG PEMBERIAN
DIVIDEN DARI PT.“B”
PENGELUARAN YANG TIDAK BOLEH
DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
Pasal 9 ayat (1) huruf f
47
PENGELUARAN UNTUK MENDAPATKAN,
MENAGIH, DAN MEMELIHARA
PENGHASILAN YANG MEMPUNYAI MASA
MANFAAT LEBIH DARI SATU TAHUN
DIBEBANKAN MELALUI PENYUSUTAN
ATAU AMORTISASI
PENGELUARAN YANG TIDAK BOLEH
DIBEBANKAN SEKALIGUS
Pasal 9 ayat (2)
48
DIPENGARUHI
HUB. ISTIMEWA
JML YANG SEHARUSNYA
DIKELUARKAN/DITERIMA
DALAM HAL
TUKAR-MENUKAR HARTA
JML YANG SEHARUSNYA
DIKELUARKAN/DITERIMA
BERDSRKAN HARGA PASAR
DALAM RANGKA :
- Likuidasi
- Penggabungan
- Peleburan
- Pemekaran
- Pemecahan
-Pengambilalihan
USAHA
JML YANG SEHARUSNYA
DIKELUARKAN/DITERIMA
BERDASARKAN HARGA PASAR
KECUALI
DITETAPKAN LAIN
OLEH MENKEU
PERSEDIAAN DAN
PEMAKAIAN PERSEDIAAN
UNTUK PENGHITUNGAN
HARGA POKOK
BERDSRKAN
HARGA PEROLEHAN
YANG DILAKUKAN
SECARA RATA-RATA
ATAU DGN CARA
MENDAHULUKAN
PERSEDIAAN YG
DIPEROLEH PERTAMA
TIDAK DIPENGARUHI
HUB. ISTIMEWA
JML YANG SESUNGGUHNYA
DIKELUARKAN/DITERIMA
PENENTUAN
HARGA PEROLEHAN/ PENJUALAN
ATAU NILAI PEROLEHAN/ PENJUALAN
Pasal 10 ayat (1), (2), (3) dan (6)
49
PENGALIHAN HARTA HIBAHAN,
BANTUAN ATAU SUMBANGAN,
DAN WARISAN YG MEMENUHI
PERSYARATAN
PASAL 4 AYAT (3)
HURUF a DAN b
DASAR PENILAIAN
BAGI YANG MENERIMA
SAMA DENGAN
NILAI SISA BUKU
YANG MELAKUKAN
PENGALIHAN
ATAU
NILAI YANG
DITETAPKAN DIRJEN PAJAK
PENGALIHAN HARTA YANG
TIDAK MEMENUHI SYARAT
PASAL 4 AYAT (3)
HURUF a
DASAR PENILAIAN BAGI YANG
MENERIMA SAMA DENGAN
NILAI PASAR
PENGALIHAN HARTA SBG
PENGGANTI SAHAM ATAU
PENGGANTI PENYERTAAN
MODAL
DASAR PENILAIAN BAGI YANG
MENERIMA SAMA DENGAN
NILAI PASAR
PENENTUAN
HARGA PEROLEHAN/ PENJUALAN
ATAU NILAI PEROLEHAN/ PENJUALAN
Pasal 10 ayat (4) dan (5)
50
KETERANGAN PT. A PT. B
(HARTA X) (HARTA Y)
NILAI SISA BUKU Rp 10.000.000,00 Rp 12.000.000,00
HARGA PASAR Rp 20.000.000,00 Rp 20.000.000,00
- ANTARA PT. A DAN PT. B TERJADI PERTUKARAN
HARTA
- TIDAK TERDAPAT REALISASI PEMBAYARAN
- HARGA PASAR HARTA SEBESAR Rp 20.000.000,00
MERUPAKAN :
NILAI PEROLEHAN YANG SEHARUSNYA DIKELUARKAN
ATAU NILAI PENJUALAN YANG SEHARUSNYA DITERIMA
- SELISIH ANTARA HARGA PASAR DENGAN NILAI SISA
BUKU HARTA MERUPAKAN KEUNTUNGAN YANG
DIKENAKAN PAJAK
- KEUNTUNGAN PT. A =
Rp 20.000.000,00 - Rp 10.000.000,00 = Rp 10.000.000,00
- KEUNTUNGAN PT. B =
Rp 20.000.000,00 - Rp 12.000.000,00 = Rp 8.000.000,00
CONTOH Pasal 10 ayat (2)
51
- PT. A DAN PT. B MELAKUKAN PELEBURAN DAN MEMBENTUK
BADAN BARU YAITU PT. C.
- NILAI SISA BUKU DAN HARGA PASAR HARTA KEDUA BADAN
TERSEBUT ADALAH SBB :
KETERANGAN PT. A PT. B
NILAI SISA BUKU Rp 200.000.000,00 Rp 300.000.000,00
HARGA PASAR Rp 300.000.000,00 Rp 450.000.000,00
PADA DASARNYA PENILAIAN HARTA YG DISERAHKAN
OLEH PT. A DAN PT. B DLM RANGKA PELEBURAN
MENJADI PT. C ADALAH HARGA PASAR.
KEUNTUNGAN PT. A
Rp 300.000.000,00 - Rp 200.000.000,00 =Rp 100.000.000,00
KEUNTUNGAN PT. B
Rp 450.000.000,00 - Rp 300.000.000,00 =Rp 150.000.000,00
CONTOH Pasal 10 ayat (3)
PT. C MEMBUKUKAN SEMUA HARTA TSB SEBESAR Rp 750.000.000
(Rp 300.000.000,00+ Rp 450.000.000,00). NAMUN DLM RANGKA
MENYELARASKAN DGN KEBIJAKAN DI BIDANG SOSIAL, EKONOMI,
INVESTASI, DAN MONETER, MENKEU DIBERI WEWENANG UNTUK
MENETAPKAN NILAI LAIN SELAIN HARGA PASAR, MISALNYA
ATAS DASAR NILAI SISA BUKU (POOLING OF INTEREST).
DALAM HAL DEMIKIAN, PT. C MEMBUKUKAN PENERIMAAN HARTA
DARI PT.A DAN PT. B SEBESAR :
(Rp 200.000.000,00 + Rp 300.000.000,00) = Rp 500.000.000
52
CONTOH :
WP “X” MENYERAHKAN 20 UNIT MESIN BUBUT YANG NILAI
BUKUNYA Rp 25.000.000,00 KPD PT. “Y” SBG PENGGANTI
PENYERTAAN SAHAMNYA DENGAN NILAI NOMINAL
Rp 20.000.000,00.
HARGA PASAR MESIN BUBUT TSB Rp 40.000.000,00.
PT.“Y” MENCATAT MESIN BUBUT SBG AKTIVA SEBESAR
Rp 40.000.000,00 BUKAN SEBAGAI PENGHASILAN.
SELISIH ANTARA NILAI NOMINAL SAHAM DENGAN
NILAI PASAR HARTA DIBUKUKAN SBG “AGIO”.
* BESARNYA AGIO =
(Rp 40.000.000,00 - Rp 20.000.000,00)
=Rp 20.000.000,00
* BAGI WP “X”, KEUNTUNGAN YG DIPEROLEH DARI
PENYERTAAN ADALAH OBJEK PAJAK, YAITU :
(Rp 40.000.000,00 - Rp 25.000.000,00)
= Rp 15.000.000,00
CONTOH Pasal 10 ayat (5)
53
BANGUNAN
SELAIN
BANGUNAN
BIDANG USAHA
TERTENTU
METODE
GARIS LURUS
METODE SALDO
MENURUN
PADA AKHIR
MASA MANFAAT
DISUSUTKAN
SEKALIGUS
(CLOSED ENDED)
DIATUR
PERATURAN
MENTERI
KEUANGAN
(249/PMK.03/2
008)
HARTA BERWUJUD
PENYUSUTAN
Pasal 11 ayat (1),(2) dan (7)
KECUALI : TANAH YANG BERSTATUS HAK MILIK, HGU
DAN HGB DAN HAK PAKAI
54
DASAR PENYUSUTAN BAGI WP
YG MELAKUKAN
PENILAIAN KEMBALI AKTIVA
SESUAI PASAL 19
NILAI SETELAH
DILAKUKAN
PENILAIAN KEMBALI AKTIVA
PADA BULAN
PENGELUARAN
KECUALI :
HARTA YG MASIH DLM
PROSES PENGERJAAN,
PADA BULAN SELESAINYA
PENGERJAAN
PADA BULAN HARTA
MULAI DIGUNAKAN/
MENGHASILKAN
DENGAN
PERSETUJUAN
DIRJEN PAJAK
SAAT MULAI PENYUSUTAN
Pasal 11 ayat (3),(4) dan (5)
55
KEL. HARTA MASA TARIF PENYUSUTAN
BERWUJUD MAN-
FAAT GARIS LURUS SALDO MENURUN
1. BUKAN
BANGUNAN
- KELOMPOK 1
- KELOMPOK 2
- KELOMPOK 3
- KELOMPOK 4
4 THN 25 % 50 %
8 THN 12,5 % 25 %
16 THN 6,25 % 12,5 %
20 THN 5 % 10 %
2. BANGUNAN
PERMANEN 20 THN 5 %
TDK PERMANEN 10 THN 10 %
Pasal 11 ayat (11)
PENENTUAN KELOMPOK HARTA BERWUJUD BUKAN
BANGUNAN DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI
KEUANGAN
MASA MANFAAT DAN TARIF PENYUSUTAN
Pasal 11 ayat (6) dan (7)
56
JUMLAH
NILAI SISA BUKU
DIBEBANKAN
SEBAGAI
KERUGIAN
JUMLAH
HARGA JUAL
ATAU
PENGGANTIAN
ASURANSI
DIBUKUKAN
SEBAGAI
PENGHASILAN
PENJUALAN ATAU PENGALIHAN HARTA
SESUAI PSL 4 Ayat (1) Huruf d
ATAU PENARIKAN HARTA
KARENA SEBAB LAINNYA
DIBUKUKAN SBG BEBAN MASA KEMUDIAN
DENGAN PERSETUJUAN DIRJEN PAJAK
KERUGIAN SEBESAR NILAI SISA BUKU HARTA
KARENA PENGGANTIAN ASURANSI
YG JUMLAHNYA BARU
DAPAT DIKETAHUI DI MASA KEMUDIAN
PADA TAHUN TERJADINYA PENGALIHAN
ATAU PENARIKAN HARTA
PENGALIHAN HARTA BERWUJUD
Pasal 11 ayat (8) dan (9)
57
SEBAGAI
BANTUAN ATAU SUMBANGAN;
HARTA HIBAHAN ATAU WARISAN
YG MEMENUHI SYARAT
PASAL 4 Ayat (3) Huruf a dan b
JUMLAH NILAI SISA BUKU
TIDAK BOLEH DIBEBANKAN
SEBAGAI KERUGIAN
BAGI PIHAK YG MENGALIHKAN
PENGALIHAN HARTA BERWUJUD
Pasal 11 ayat (10)
58
METODE
GARIS LURUS
METODE
SALDO
MENURUN
PADA AKHIR
MASA MANFAAT
DIAMORTISASI
SEKALIGUS
(CLOSED ENDED)
AMORTISASI
Pasal 11A ayat (1) dan (1A)
AMORTISASI DIMULAI PADA BULAN
DILAKUKANNYA PENGELUARAN, KECUALI
UNTUK BIDANG USAHA TERTENTU YANG
DIATUR LEBIH LANJUT DENGAN PERATURAN
MENTERI KEUANGAN (248/PMK.03/2008)
59
KELOMPOK MASA TARIF AMORTISASI
HARTA TAK MAN-
BERWUJUD FAAT GARIS LURUS SALDO MENURUN
- KELOMPOK 1
- KELOMPOK 2
- KELOMPOK 3
- KELOMPOK 4
4 THN 25 % 50 %
8 THN 12,5 % 25 %
16 THN 6,25 % 12,5 %
20 THN 5 % 10 %
1. BIAYA PENDIRIAN
2. BIAYA PERLUASAN MODAL
TARIF BERDASARKAN
KELOMPOK HARTA ATAU
DIBEBANKAN SEKALIGUS
PADA TAHUN TERJADINYA
PENGELUARAN
PENGELUARAN UNTUK
MEMPEROLEH HAK
PENAMBANGAN MIGAS
PENGELUARAN SEBELUM
OPERASI KOMERSIL YANG
MASA MANFAAT > 1 TAHUN
METODE SATUAN
PRODUKSI
DIKAPITALISASIKAN DAN
DIAMORTISASIKAN DG
TARIF BERDASARKAN
KELOMPOK HARTA
1. HAK PENAMBANGAN SELAIN MIGAS
2. HAK PENGUSAHAAN HUTAN
3. HAK PENGUSAHAAN SUMBER
DAN HASIL ALAM LAINNYA
METODE
SATUAN PRODUKSI
SETINGGI-TINGGINYA
20 % SETAHUN
MASA MANFAAT DAN TARIF AMORTISASI
Pasal 11A ayat (2),(3),(4),(5) dan (6)
60
NILAI SISA BUKU
HARTA ATAU HAK
DIBEBANKAN
SEBAGAI
KERUGIAN
JUMLAH
PENGGANTIAN
DIBUKUKAN
SEBAGAI
PENGHASILAN
SEBAGAI BANTUAN ATAU SUMBANGAN;
HARTA HIBAHAN ATAU WARISAN
YG MEMENUHI SYARAT PASAL 4 Ayat (3) Huruf a dan b
JUMLAH NILAI SISA BUKU
TIDAK BOLEH DIBEBANKAN
SEBAGAI KERUGIAN
BAGI PIHAK YANG MENGALIHKAN
PADA TAHUN TERJADINYA PENGALIHAN
PENGALIHAN HARTA
TAK BERWUJUD/HAK
Pasal 11A ayat (7) dan (8)
61
CONTOH :
- PENGELUARAN UNTUK HAK PENGUSAHAAN HUTAN
Rp 500.000.000,00.
- POTENSI HAK PENGUSAHAAN HUTAN 10.000.000
TON KAYU
- JML YG DIAMORTISASI DGN PERSENTASE SATUAN
PRODUKSI YG DIREALISASIKAN DALAM TAHUN YBS
Rp 500.000.000,00
- JIKA DALAM SATU THN PAJAK JML PRODUKSI 3.000.000
TON KAYU YG BERARTI 30 % DARI POTENSI YG ADA,
- AMORTISASI YG DIPERKENANKAN UTK DIKURANGKAN
DARI PENGHASILAN BRUTO PD TAHUN TSB SEBESAR
20 % (JUMLAH MAKSIMUM) DARI PENGELUARAN
ATAU Rp 100.000.000,00
CONTOH Pasal 11A ayat (5)
PENGELUARAN UNTUK MEMPEROLEH :
- HAK PENAMBANGAN SELAIN MINYAK DAN GAS BUMI
- HAK PENGUSAHAAN HUTAN ATAU HASIL ALAM
LAINNYA
- HAK PENGUSAHAAN HASIL LAUT
62
CONTOH Pasal 11A ayat (7)
- PENGELUARAN BIAYA UTK MEMPEROLEH HAK
PENAMBANGAN MIGAS OLEH PT. X = Rp 500.000.000,00
- TAKSIRAN KANDUNGAN MINYAK 200.000.000 BAREL
- SETELAH PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI
MENCAPAI 100.000.000 BAREL, PT.X MENJUAL HAKNYA
KEPADA PT.Y DENGAN HARGA Rp 300.000.000,00
- PENGHITUNGAN PENGHASILAN DAN KERUGIAN DARI
PENJUALAN HAK TERSEBUT SEBAGAI BERIKUT :
- HARGA PEROLEHAN Rp 500.000.000,00
- AMORTISASI YG TELAH DILAKUKAN
100.000.000 BAREL =(50%) Rp 250.000.000,00
200.000.000
- NILAI BUKU HARTA Rp 250.000.000,00
- HARGA JUAL HARTA Rp 300.000.000,00
PEMBUKUAN :
- JUMLAH NILAI BUKU HARTA Rp 250.000.000,00
DIBEBANKAN SEBAGAI KERUGIAN
- JUMLAH SEBESAR Rp 300.000.000,00 DIBUKUKAN
SEBAGAI PENGHASILAN
63
MENENTUKAN PENGHASILAN NETO
DIBUAT DAN DISEMPURNAKAN
TERUS-MENERUS SERTA DITERBITKAN
OLEH DIRJEN PAJAK
Norma Penghitungan
Penghasilan Neto
PENGGUNAAN
NORMA PENGHITUNGAN
Pasal 14 ayat (1)
untuk
64
HANYA WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI
SYARAT
* Peredaran bruto dalam satu tahun kurang
dari Rp 4.800.000.000,00
* Memberitahukan kepada Dirjen Pajak dalam
jangka waktu 3 bulan pertama dari Tahun Pa-
jak Ybs. Apabila tidak memberitahukan, di-
anggap memilih Pembukuan
* Wajib menyelenggarakan Pencatatan
Norma Penghitungan
Penghasilan Neto
PENGGUNAAN
NORMA PENGHITUNGAN
Pasal 14 ayat (2), (3) dan (4)
65
WAJIB PAJAK
DIHITUNG
PENGHASILAN NETO
MENGGUNAKAN NPPN DAN PEREDARAN
BRUTONYA DIHITUNG DENGAN CARA LAIN
YANG DIATUR DG PERATURAN MENKEU
WAJIB
PEMBUKUAN
TAPI
TDK BERSEDIA
MEMPERLIHATKAN
PEMBUKUAN
/PENCATATAN
DIANGGAP
MENYELENGGARAKAN
PEMBUKUAN ,
TAPI TIDAK
ATAU
TIDAK SEPENUHNYA
MELAKSANAKAN
PEMBUKUAN
INGIN
MENGGUNAKAN
NPPN,
TETAPI TIDAK
MELAKSANAKAN
PENCATATAN
PENGGUNAAN
NORMA PENGHITUNGAN
Pasal 14 ayat (5)
66
UNTUK MENGHITUNG
PENGHASILAN NETO
DARI WAJIB PAJAK TERTENTU
DITETAPKAN
MENTERI KEUANGAN
NORMA PENGHITUNGAN
KHUSUS
Pasal 15
67
1. PERUSAHAAN PELAYARAN ATAU
PENERBANGAN DALAM NEGERI DAN
LUAR NEGERI
- KMK 416/KMK.04/96
- KMK 475/KMK.04/96
- KMK 417/KMK.04/96
2. WP LUAR NEGERI YANG MEMPUNYAI
KANTOR PERWAKILAN DAGANG
DI INDONESIA
(KMK 634/KMK.04/94)
3. PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN
INVESTASI DALAM BENTUK
BANGUN GUNA SERAH (BOT)
(KMK 248/KMK.04/95)
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
TENTANG NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS
4. WP yg melakukan kerjasama dgn PT
Telkom berdasarkan sistem PBH tahap
II selanjutnya (KMK No.88/KMK.04/1994
jo Kepdirjen Pajak No.155/PJ./2000
68
PKP BAGI
WAJIB PAJAK
DALAM NEGERI
PKP BAGI
WAJIB PAJAK YG
DIHITUNG DGN
NORMA
PKP BAGI
WP BUT
PKP BAGI WP
ORANG PRIBADI
D.N YG KEWAJIBAN
PAJAK SUBJEKTIF
NYA < 1 TAHUN YG
TERUTANG PAJAK
DLM BAG.THN PAJAK
PENGHASILAN DIKURANGI
DENGAN BIAYA YANG
DIPERKENANKAN,
KOMPENSASI KERUGIAN,
UNTUK WP ORANG PRIBADI
DIKURANGI DGN PTKP,
DIHITUNG DENGAN NORMA
PENGHITUNGAN DAN
UNTUK WP ORANG PRIBADI
DIKURANGI PTKP
PENGHASILAN DIKURANGI
DGN BIAYA YG
DIPERKENANKAN ,
KOMPENSASI KERUGIAN
DIHITUNG
SESUAI PENGHASILAN NETO
DALAM BAGIAN TAHUN PAJAK
YANG DISETAHUNKAN
PENGHASILAN KENA PAJAK
(PKP)
Pasal 16 ayat (1), (2), (3) dan (4)
69
PEREDARAN BRUTO Rp 300.000.000
BIAYA (3M) PENGHASILAN Rp 255.000.000
LABA USAHA/PENGH. NETO USAHA Rp 45.000.000
PENGH. LAINNYA Rp 5.000.000
BIAYA (3M) PENGH. LAINNYA Rp 3.000.000
LABA USAHA DARI PENGH. LAINNYA Rp 2.000.000
JML SELURUH PENGH. NETO Rp 47.000.000
KOMPENSASI KERUGIAN (Rp 2.000.000)
PKP BAGI WP BADAN Rp 45.000.000
* PENGURANGAN (PTKP)
BAGI WP ORG. PRIBADI (K/3) (Rp 8.640.000)
PKP BAGI WP ORG. PRIBADI RpRp 36.360.00036.360.000
CONTOH PENGHITUNGAN PKP
BAGI WP DALAM NEGERI YANG
MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN
70
- PEREDARAN BRUTO Rp 400.000.000,00
- BIAYA 3M PENGHASILAN (Rp 275.000.000,00)
PENGHASILAN USAHA Rp 125.000.000,00
- PENGHASILAN BUNGA Rp 5.000.000,00
- PENJUALAN LANGSUNG BARANG
OLEH KANTOR PUSAT YG SEJENIS
DGN YG DIJUAL BUT Rp 200.000.000,00
- PENGHASILAN LAINNYA Rp 205.000.000,00
- BIAYA 3M PENGHASILAN (Rp 150.000.000,00)
PENGHASILAN DARI LUAR USAHA Rp 55.000.000,00
PENGHASILAN NETO USAHA DAN
LUAR USAHA Rp 180.000.000,00
DIVIDEN YG DITERIMA KANTOR
PUSAT YG MPY HUB. EFEKTIF
DGN BUT Rp 2.000.000,00
JML PENGHASILAN NETO Rp 182.000.000,00
BIAYA MENURUT PSL 5 AYAT (3) (Rp 7.000.000,00)
PENGHASILAN KENA PAJAK Rp 175.000.000,00
CONTOH PENGHITUNGAN PKP
BAGI WP BENTUK USAHA TETAP
(BUT)
71
LAPISAN PKP TARIF PAJAK
- S/D Rp 50.000.000,00 5 %
- DI ATAS Rp 50.000.000,00 15 %
S/D Rp 250.000.000,00
- DI ATAS Rp 250.000.000,00 25 %
S/D Rp 500.000.000
- DI ATAS Rp 500.000.000 30%
LAPISAN PKP DAPAT DIUBAH
DENGAN KEPUTUSAN MENKEU
TARIF PAJAK PENGHASILAN
Pasal 17 ayat 1 (a), (2), (3) dan (7)
TARIF PAJAK PENGHASILAN BAGI
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DN
DENGAN PP DAPAT DITETAPKAN :
• Tarif tertinggi dapat diturunkan menjadi paling
rendah 25%
•Tarif pajak tersendiri atas penghasilan tertentu ,
sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi
72
DENGAN PERATURAN PEMERINTAH DAPAT
DITETAPKAN :
• Tarif pajak tersendiri atas penghasilan tertentu ,
sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi
LAPISAN PKP
DAPAT DIUBAH DENGAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
TARIF PAJAK PENGHASILAN
Pasal 17 ayat 1 (b), (2a), (3) dan (7)
TARIF PAJAK PENGHASILAN BAGI
WAJIB PAJAK BADAN DN DAN BUT
TARIF TUNGGAL 28%
MULAI TAHUN 2010 : 25%
73
TARIF PAJAK PENGHASILAN
Pasal 17 ayat (2b)
TARIF PAJAK PENGHASILAN BAGI
WP BADAN DN PERSEROAN TERBUKA
TARIF 5% LEBIH RENDAH
SYARAT :
PALI NG SEDI KI T 4 0 % DARI JUMLAH
KESELURUHAN SAHAM YANG DI SETOR
DI PERDAGANGKAN DI BURSA EFEK DI
INDONESIA DAN PERSYARATAN
TERTENTU LAINNYA
DIATUR DENGAN
PERATURAN
PEMERINTAH
74
TARIF PAJAK PENGHASILAN
Pasal 17 ayat (2c) dan (2d)
TARIF PAJAK PENGHASILAN ATAS
DIVIDEN YG DITERIMA WP OP DN
TARIF PALING TINGGI 10%
KETENTUAN LEBIH LANJUT
DIATUR DENGAN PERATURAN
PEMERINTAH
SIFAT FINAL
PP NOMOR 19/2009
75
JUMLAH PKP DIBULATKAN
KE BAWAH DALAM
RIBUAN RUPIAH PENUH
UNTUK KEPERLUAN
PENERAPAN TARIF PAJAK
TARIF PAJAK PENGHASILAN
Pasal 17 ayat (4)
76
JUMLAH PKP DIBULATKAN
KE BAWAH DALAM
RIBUAN RUPIAH PENUH
TARIF PAJAK PENGHASILAN
Pasal 17 ayat (5) dan (6)
BESARNYA PAJAK YANG TERUTANG BAGI WP
ORANG PRIBADI D.N YANG KEWAJIBAN PAJAK
SUBJEKTIFNYA < 1 TAHUN YG TERUTANG PAJAK
DLM BAGIAN TAHUN PAJAK
DIHITUNG
JUMLAH HARI X PAJAK TERUTANG UTK 1TAHUN PAJAK
360
77
JUMLAH PKP Rp 600.000.000,00
PPh TERUTANG :
5% X Rp 50.000.000 = Rp 2.500.000
15% X Rp 200.000.000 = Rp 30.000.000
25% X Rp 250.000.000 = Rp 62.500.000
30% X Rp 100.000.000 = Rp 30.000.000
Rp 125.000.000,00
CONTOH PENERAPAN
TARIF PPh BAGI WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI DN
78
JUMLAH PKP Rp 1.250.000.000
PPh TERUTANG :
28% X Rp 1.250.000.000 =
Rp 330.000.000,00
CONTOH PENERAPAN
TARIF PPh BAGI
WP BADAN DN DAN BUT
79
BESARNYA
PERBANDINGAN
ANTARA
UTANG DAN MODAL
UNTUK KEPERLUAN
PENGHITUNGAN PAJAK
SAAT DIPEROLEHNYA
DIVIDEN OLEH WPDN ATAS
PENYERTAAN MODAL
PADA BADAN USAHA DI
LUAR NEGERI SELAIN
BADAN USAHA YANG
MENJUAL SAHAMNYA DI
BURSA EFEK
MENTERI KEUANGAN
a. BESARNYA PENYERTAAN
MODAL WP DN PALING
RENDAH 50 % DARI
JUMLAH SAHAM YANG
DISETOR; atau
b. SECARA BERSAMA-SAMA
DENGAN WP DN LAINNYA
MEMILIKI PENYERTAAN
MODAL PALING RENDAH
50 % ATAU LEBIH DARI
JUMLAH SAHAM YANG
DISETOR
SYARAT
BERWENANG MENETAPKAN
PERBANDINGAN UTANG DAN MODAL
DAN
SAAT DIPEROLEHNYA DIVIDEN
Pasal 18 ayat (1) dan (2)
256/ PMK.03/ 2008
80
- MENENTUKAN KEMBALI BESARNYA
PENGHASILAN DAN PENGURANGAN;
- MENENTUKAN UTANG SEBAGAI MODAL
DIREKTUR JENDERAL PAJAK
BERWENANG
UNTUK MENGHITUNG BESARNYA PKP BAGI
WP YG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
PENGHITUNGAN PKP BAGI WP
YG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
Pasal 18 ayat (3)
METODE :
• Com parable Uncontrolled Price Method
• Resale Price Method
• Cost Plus Method
• Metode Lainnya
81
MELAKUKAN PERJANJIAN DENGAN
WAJIB PAJAK DAN BEKERJASAMA
DENGAN PIHAK OTORITAS PAJAK
NEGARA LAIN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK
BERWENANG
UNTUK MENENTUKAN HARGA TRANKSASI
ANTAR PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI
HUBUNGAN ISTIMEWA SEBAGAIMANA
DIMAKSUD DALAM AYAT (4)
PENGHITUNGAN PKP BAGI WP
YG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
Pasal 18 ayat (3a)
BERLAKU SELAMA SUATU PERIODE
TERTENTU DAN MENGAWASI
PELAKSANAANNYA SERTA MELAKUKAN
RENEGOSIASI SETELAH PERIODE
TERTENTU TERSEBUT BERAKHIR
82
SPECIAL PURPOSE COMPANY
(SPC)
HUBUNGAN ISTIMEWA
Pasal 18 ayat (3b) dan (3e)
WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN
PEMBELIAN SAHAM ATAU AKTIVA
PERUSAHAAN MELALUI PIHAK LAIN ATAU
BADAN YANG DIBENTUK UNTUK MAKSUD
DEMIKIAN (SPECIAL PURPOSE COMPANY),
DAPAT DITETAPKAN SEBAGAI PIHAK YANG
SEBENARNYA MELAKUKAN PEMBELIAN
TERSEBUT SEPANJANG WAJIB PAJAK
YANG BERSANGKUTAN MEMPUNYAI
HUBUNGAN ISTIMEWA DENGAN PIHAK
LAIN ATAU BADAN TERSEBUT DAN
TERDAPAT KETIDAKWAJARAN PENETAPAN
HARGA.
DIATUR LEBIH LANJUT DENGAN
PERATURAN MENKEU
83
CONDUIT COMPANY
HUBUNGAN ISTIMEWA
Pasal 18 ayat (3c) dan (3e)
PENJUALAN ATAU PENGALIHAN SAHAM
PERUSAHAAN ANTARA (CONDUIT
COMPANY ATAU SPECIAL PURPOSE
COMPANY) YANG DIDIRIKAN ATAU
BERTEMPAT KEDUDUKAN DI NEGARA
YANG MEMBERIKAN PERLINDUNGAN
PAJAK (TAX HAVEN COUNTRY) YANG
MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
DENGAN BADAN YANG DIDIRIKAN ATAU
BERTEMPAT KEDUDUKAN DI INDONESIA
ATAU BENTUK USAHA TETAP DI
INDONESIA DAPAT DITETAPKAN SEBAGAI
PENJUALAN ATAU PENGALIHAN SAHAM
BADAN YANG DIDIRIKAN ATAU
BERTEMPAT KEDUDUKAN DI INDONESIA
ATAU BENTUK USAHA TETAP DI
INDONESIA.
DIATUR LEBIH LANJUT DENGAN
PERATURAN MENKEU
84
HUBUNGAN ISTIMEWA
Pasal 18 ayat (3d) dan (3e)
BESARNYA PENGHASILAN YANG
DI PEROLEH W AJI B PAJAK ORANG
PRIBADI DALAM NEGERI DARI
PEMBERI KERJA YANG MEMI LI KI
HUBUNGAN I STI MEW A DENGAN
PERUSAHAAN LAI N YANG TI DAK
DIDIRIKAN DAN TIDAK BERTEMPAT
KEDUDUKAN DI INDONESIA DAPAT
DITENTUKAN KEMBALI, DALAM HAL
PEMBERI KERJA MENGALI HKAN
SELURUH ATAU SEBAGIAN
PENGHASI LAN W AJI B PAJAK ORANG
PRI BADI DALAM NEGERI TERSEBUT
KE DALAM BENTUK BIAYA ATAU
PENGELUARAN LAINNYA YANG
DI BAYARKAN KEPADA PERUSAHAAN
YANG TIDAK DIDIRIKAN DAN TIDAK
BERTEMPAT KEDUDUKAN DI
INDONESIA TERSEBUT.
DIATUR LEBIH LANJUT DENGAN
PERATURAN MENKEU
85
• WP mempunyai penyertaan modal
langsung atau tidak langsung paling rendah
25 % pada WP lainnya; atau
• Hubungan antara WP dengan penyertaan
paling rendah 25 % pada dua WP atau lebih;
atau
• Hubungan antara dua WP atau lebih yang
disebut terakhir;
WP YANG MENGUASAI WP LAINNYA,
DUA ATAU LEBIH BAIK LANGSUNG MAUPUN
TIDAK LANGSUNG
ADA HUBUNGAN KELUARGA SEDARAH MAUPUN
SEMENDA DALAM GARIS KETURUNAN LURUS
DAN/ATAU KE SAMPING SATU DERAJAT
HUBUNGAN ISTIMEWA
DIANGGAP ADA APABILA :
HUBUNGAN ISTIMEWA
Pasal 18 ayat (4)
86
PERATURAN PENILAIAN KEMBALI
AKTIVA TETAP DAN FAKTOR
PENYESUAIAN APABILA TERJADI KETIDAKSESUAIAN
ANTARA UNSUR-UNSUR BIAYA DENGAN
PENGHASILAN KARENA PERKEMBANGAN HARGA
DIKENAKAN TARIF PAJAK TERSENDIRI DG
PERMENKEU SEPANJANG TIDAK MELEBIHI
TARIF PAJAK TERTINGGI PASAL 17 UU PPh
SELISIH
PENILAIAN KEMBALI
MENTERI KEUANGAN
BERWENANG
MENETAPKAN
PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP
Pasal 19 ayat (1) dan (2)
SELISIH
PENILAIAN KEMBALI
PERATURAN MENKEU NO. 79/PMK.03/2008
87
- DILAKUKAN SETIAP
BULAN, ATAU
- MASA LAIN YANG
DITETAPKAN OLEH
MENTERI
KEUANGAN
MERUPAKAN
ANGSURAN PAJAK
YANG BOLEH
DIKREDITKAN
TERHADAP PPh
YANG TERUTANG
UNTUK TAHUN
PAJAK YBS
KECUALI
PEMBAYARAN PPh
YANG BERSIFAT
FINAL
- PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK
OLEH PIHAK LAIN (PPh Psl 21,22,23,24)
- PEMBAYARAN OLEH WAJIB PAJAK SENDIRI
(PPh Pasal 25)
PELUNASAN PPh
DALAM TAHUN BERJALAN
Pasal 20 ayat (1), (2) dan (3)
88
GAJI, UPAH, HONOR, TUNJANGAN, DAN
PEMBAYARAN LAIN SBG IMBALAM
MENYANGKUT PEKERJAAN YG
DILAKUKAN OLEH PEGAWAI ATAU BUKAN
PEGAWAI
GAJI, UPAH, HONOR, TUNJANGAN, DAN
PEMBAYARAN LAIN YANG
MENYANGKUT PEKERJAAN, JASA,
ATAU KEGIATAN
UANG PENSIUN ATAU PEMBAYARAN
LAIN DALAM RANGKA PENSIUN
HONORARIUM ATAU IMBALAN SERTA
PEMBAYARAN LAIN SEHUBUNGAN
DENGAN JASA
PEMBAYARAN ATAU IMBALAN
SEHUBUNGAN
DENGAN ADANYA KEGIATAN
DIPOTONG,
DISETOR DAN
DILAPORKAN
PPh -NYA
PENGHASILAN
WP ORANG PRIBADI
DALAM NEGERI
BERUPA
W
A
J
I
B
OLEH
PEMBERI KERJA
BENDAHARAWAN
PEMERINTAH
DANA PENSIUN
BADAN YANG
MENBAYAR
PENYELENGGARA
KEGIATAN
KEWAJIBAN
PEMOTONG PPh PASAL 21
Pasal 21 ayat (1)
89
- BADAN PERWAKILAN NEGARA ASING
- ORGANISASI INTERNASIONAL
SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM
PASAL 3 UU PPh
TIDAK TERMASUK
SEBAGAI PEMBERI KERJA
Pasal 21 ayat (2)
90
DIPOTONG PAJAK
UNTUK SETIAP BULAN
q Biaya jabatan atau biaya pensiun
yang besarnya ditetapkan Menteri
Keuangan (250/PMK.03/2008)
q Iuran pensiun
q Penghasilan Tidak Kena Pajak
(PTKP)
DARI JUMLAH PENGHASILAN BRUTO SETELAH
DIKURANGI DENGAN :
PENGHASILAN PEGAWAI
TETAP ATAU PENSIUNAN
Pasal 21 ayat (3)
91
DIPOTONG PPh 21
DARI JUMLAH PENGHASILAN BRUTO
SETELAH DIKURANGI DENGAN :
Bagian penghasilan yang tidak
dikenakan pemotongan yang
besarnya ditetapkan
Menteri Keuangan
(254/PMK.03/2008)
PENGHASILAN
PEGAWAI HARIAN, MINGGUAN, SERTA
PEGAWAI TIDAK TETAP LAINNYA
Pasal 21 ayat (4)
92
Tarif Pemotongan sesuai dengan Tarif
Pasal 17 ayat (1) Kecuali ditetapkan
oleh Peraturan Pemerintah
Pasal 21 ayat (5)
Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan
Berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan
Pensiun, dan Tunjangan Hari Tua atau
Jaminan Hari Tua
(PP No. 149 Tahun 2000)
Seperti
93
TARIF LEBIH TINGGI UNTUK
WAJ IB PAJ AK NON NPWP
Pasal 21 ayat (5a)
TARIF PPH PASAL
21 BAGI WP NON
NPWP
20% LEBIH TINGGI
DARIPADA TARIF YANG
DITERAPKAN KEPADA WAJIB
PAJAK YANG DAPAT
MENUNJUKKAN NPWP
94
PENGHASILAN YANG
DITERIMA ATAU DIPEROLEH
DARI 1 (SATU) PEMBERI K ERJ A
Pasal 21 ayat (6) dan ayat (7)
D I H A P U S
95
PETUNJUK
MENGENAI
PELAKSANAAN
PEMOTONGAN,
PENYETORAN, DAN
PELAPORAN
PPH 21
PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN
PEKERJAAN, JASA ATAU KEGIATAN
ATAS
PERATURAN MENTERI
KEUANGAN
BERWENANG MENETAPKAN
PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN
PEKERJAAN, JASA ATAU KEGIATAN
Pasal 21 ayat (8)
PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR
252/PMK.03/2008
96
MENTERI KEUANGAN
UNTUK MEMUNGUT PAJAK
SEHUBUNGAN
DENGAN
PEMBAYARAN
ATAS
PENYERAHAN
BARANG
DARI WP YANG
MELAKUKAN
IMPOR ATAU
KEGIATAN
LAIN
BERWENANG MENETAPKAN
PEMUNGUT PPh PASAL 22
Pasal 22 ayat (1)
BENDAHARAWAN
PEMERINTAH
BADAN2
TERTENTU
WP BADAN
TERTENTU
253/PMK.03/2008
DARI PEMBELI
ATAS PENJUALAN
BARANG SANGAT
MEWAH
DASAR PEMUNGUTAN, KRITERIA, SIFAT DAN
BESARNYA PUNGUTAN DIATUR DENGAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN (254/KMK.03/2001
Jo 210/PMK.03/2008)
97
TARIF LEBIH TINGGI UNTUK
WAJ IB PAJ AK NON NPWP
Pasal 22 ayat (3)
TARIF PPH PASAL
22 BAGI WP NON
NPWP
100% LEBIH TINGGI
DARIPADA TARIF YANG
DITERAPKAN KEPADA WAJIB
PAJAK YANG DAPAT
MENUNJUKKAN NPWP
98
• BADAN PEMERINTAH
• SUBJEK PAJAK BADAN DALAM NEGERI
• PENYELENGGARA KEGIATAN
• BENTUK USAHA TETAP
• PERWAKILAN PERUSAHAAN LUAR
NEGERI LAINNYA
• ORANG PRIBADI SEBAGAI WP DALAM NEGERI
TERTENTU YANG DITUNJUK OLEH DIRJEN PAJAK
PEMOTONG PPh PASAL 23
Pasal 23 ayat (1)dan ayat (3)
99
PPh PASAL 23
• SEWA DAN PENGHASILAN LAIN
SEHUBUNGAN DGN PENGGUNAAN HARTA
KECUALI YANG SDH DIKENAI PPH PS 4 (2)
• IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN :
- JASA TEKNIK
- JASA MANAJEMEN
- JASA KONSTRUKSI
- JASA KONSULTAN
- JASA LAIN SELAIN JASA YG TELAH DIPOTONG
PPh PSL 21
• DIVIDEN
• BUNGA TERMASUK PREMIUM, DISKONTO, DAN
IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN JAMINAN
PENGEMBALIAN UTANG
• ROYALTI
• HADIAH, PENGHARGAAN, BONUS DAN
SEJENISNYA SELAIN YG TELAH DIPOTONG PPh
Ps. 21
PENGHASILAN WP DALAM NEGERI ATAU BUT
YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PSL 23
Pasal 23 ayat (1)
100
SEWA DAN
PENGHASILAN LAIN
SEHUBUNGAN DENGAN
PENGGUNAAN HARTA
KECUALI YANG SUDAH
DIKENAI PPH PASAL 4 (2)
TARIF 15%
DARI JUMLAH
BRUTO
HADIAH, PENGHARGAAN,
BONUS DAN SEJENISNYA
SELAIN YG TELAH DIPOTONG
PPh Ps. 21
• DIVIDEN
• BUNGA TERMASUK PREMIUM,
DISKONTO, IMBALAN
SEHUBUNGAN DENGAN JAMINAN
PENGEMBALIAN UTANG
• ROYALTI
IMBALAN JASA :
• JASA TEKNIK;
• JASA MANAJEMEN;
• JASA KONSULTAN
• JASA KONSTRUKSI
JASA LAIN SELAIN
JASA YG TELAH DIPOTONG
PPh PASAL 21
TARIF DAN DASAR PEMOTONGAN
PPh PASAL 23
Pasal 23 ayat (1)
TARIF 2% DARI
JUMLAH
BRUTO
101
TARIF LEBIH TINGGI UNTUK
WAJ IB PAJ AK NON NPWP
Pasal 23 ayat (1a)
TARIF PPH PASAL
23 BAGI WP NON
NPWP
100% LEBIH TINGGI
DARIPADA TARIF YANG
DITERAPKAN KEPADA WAJIB
PAJAK YANG DAPAT
MENUNJUKKAN NPWP
102
JENIS JASA LAIN
DAN PENUNJUKAN ORANG PRIBADI
SEBAGAI PEMOTONG PPh PASAL 23
Pasal 23 ayat (2) dan (3)
DIREKTUR JENDERAL PAJAK
BERWENANG
JENIS JASA LAIN
MENUNJUK WP ORANG PRIBADI
DALAM NEGERI UNTUK MEMOTONG
PPh PASAL 23
DIATUR LEBIH LANJUT DENGAN
PERATURAN MENKEU
(244/PMK.03/2008)
KEP. DIRJEN NO. KEP-50/PJ./1994
103
PENGHASILAN YANG DIBAYAR/TERUTANG KEPADA BANK
SEWA YANG DIBAYARKAN/TERUTANG SEHUBUNGAN DENGAN
SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI
DIVIDEN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 4 AYAT (3)
HURUF F DAN DIVIDEN YANG DITERIMA OLEH ORANG
PRIBADI SEBAGAIMANA DIMAKSUD DLM PASAL 17 AYAT (2C)
BAGIAN LABA YG DITERIMA/DIPEROLEH ANGGOTA DARI PERSE-
ROAN KOMANDITER YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SA-
HAM-SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA DAN KONGSI
SHU KOPERASI YG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTANYA
PENGHASILAN
YANG DIKECUALIKAN
DIKECUALIKAN DARI
PEMOTONGAN PPh PASAL 23
Pasal 23 ayat (4)
PENGHASILAN YANG DIBAYAR ATAU TERUTANG KEPADA
BADAN USAHA ATAS JASA KEUANGAN YANG BERFUNGSI
SEBAGAI PENYALUR PINJAMAN DAN/ATAU PEMBIAYAAN YANG
DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
(251/PMK.03/2008)
104
SEBESAR PAJAK PENGHASILAN YANG
DIBAYAR/TERUTANG DI LUAR NEGERI, TETAPI TIDAK
BOLEH MELEBIHI PENGHITUNGAN PAJAK YANG
TERUTANG BERDASARKAN UU PPh
APABILA PPh DARI LUAR NEGERI YANG
TELAH DIKREDITKAN TERNYATA DIKURANGKAN/
DIKEMBALIKAN, MAKA PPh
YANG TERUTANG MENURUT UU PPh
HARUS DITAMBAH DGN JUMLAH TERSEBUT
PADA TAHUN PENGURANGAN ATAU
PENGEMBALIAN DILAKUKAN
PPh YANG DIBAYAR ATAU TERUTANG
DI LUAR NEGERI ATAS PENGHASILAN
YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH DARI
LUAR NEGERI OLEH WP DALAM NEGERI
BOLEH DIKREDITKAN
DENGAN PPh YANG TERUTANG
DLM THN PAJAK YANG SAMA
PENGKREDITAN PPh YANG DIBAYAR
ATAU TERUTANG DI LUAR NEGERI
Pasal 24 ayat (1), (2), (5), dan (6)
105
1. PENGHASILAN DARI :
a. Saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat
badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut
berkedudukan;
b. Bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan
penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang
membayar atau dibebani bunga,royalti, atau sewa tersebut
bertempat kedudukan atau berada;
c. Sewa harta tak gerak adalah negara tempat harta tersebut
terletak;
d. Imbalan sehubungan dengan jasa,pekerjaan dan kegiatan
adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani
imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada;
e. Bentuk Usaha Tetap adalah negara tempat Bentuk Usaha
Tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan
kegiatan.
;
;
DITENTUKAN BERDASARKAN
SUMBER PENGHASILAN
PENGHITUNGAN BATAS PPh
YANG BOLEH DIKREDITKAN
Pasal 24 ayat (3) dan (4)
106
1. PENGHASILAN DARI :
f. Pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan
atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau
permodalan dalam perusahaan pertambangan
adalah negara tempat lokasi pertambangan berada
g. Keuntungan karena pengalihan harta tetap
adalah negara tempat harta tetap berada
h. Keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi
bagian suatu Bentuk Usaha Tetap adalah negara tempat
Bentuk UsahaTetap berada
2. PENGHASILAN LAINNYA DENGAN MENGGUNAKAN
PRINSIP YANG SAMA DENGAN NOMOR 1 DI ATAS.
DITENTUKAN BERDASARKAN
SUMBER PENGHASILAN
PENGHITUNGAN BATAS PPh
YANG BOLEH DIKREDITKAN
Pasal 24 ayat (3) dan (4)
107
12 (DUA BELAS) ATAU BANYAKNYA BULAN
DALAM BAGIAN TAHUN PAJAK
BESAR ANGSURAN
PPh PASAL 25 SETIAP BULAN
DIKURANGI
PPh YANG
DIPOTONG ATAU
DIPUNGUT :
PPh PSL 21
PPh PSL 22
PPh PSL 23
PPh YANG
TERUTANG ATAU
DIBAYAR
DI LUAR NEGERI
YANG BOLEH
DIKREDITKAN
(PPh PSL 24)
DIBAGI
SAMA DENGAN PPh TERUTANG MENURUT
SPT TAHUNAN PPh THN PAJAK YG LALU
ANGSURAN PAJAK
DALAM TAHUN BERJALAN
Pasal 25 ayat (1)
108
PPh TERUTANG MENURUT SPT TAHUNAN PPh 2000
SEBESAR Rp 50.000.000,00
DIKURANGI :
a. PPh YG DIPOTONG
PEMBERI KERJA Rp 15.000.000,00
(PPh PSL. 21)
b. PPh YG DIPUNGUT
PIHAK LAIN Rp 10.000.000,00
(PPh PSL. 22)
c. PPh YANG DIPOTONG
PIHAK LAIN
(PPh PSL 23) Rp 2.500.000,00
d. KREDIT PPh
LUAR NEGERI Rp 7.500.000,00
(PPh PSL. 24)
JUMLAH KREDIT PAJAK (Rp 35.000.000,00)
SELISIH Rp 15.000.000,00
BESARNYA ANGSURAN YG HRS DIBAYAR SENDIRI SETIAP
BULAN UTK THN 2001 SEBESAR 1/12 X Rp 15.000.000,00
YAITU Rp 1.250.000,00
CONTOH PENGHITUNGAN
ANGSURAN PPh 25
109
SAMA BESARNYA DENGAN :
- Angsuran pajak untuk bulan terakhir dari
tahun pajak yang lalu
CONTOH :
Apabila Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan
disampaikan oleh Wajib Pajak orang pribadi pada bulan
Pebruari 2010 maka besarnya angsuran pajak yang harus
dibayar Wajib Pajak tersebut untuk bulan Januari 2010
adalah sebesar angsuran pajak bulan Desember 2009,
misalnya sebesar Rp1.000.000,00.
Apabila dalam bulan September 2009 diterbitkan keputusan
pengurangan angsuran pajak menjadi nihil, sehingga
angsuran pajak sejak bulan Oktober sampai dengan
Desember 2009 menjadi nihil, maka besarnya angsuran
pajak yang harus dibayar Wajib Pajak untuk bulan Januari
2010 tetap sama dengan angsuran bulan Desember, yaitu
nihil.
ANGSURAN BULANAN
UNTUK BULAN SEBELUM PENYAMPAIAN SPT
SEBELUM BATAS WAKTU
PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPh
Pasal 25 ayat (2)
110
ANGSURAN PPh PASAL 25
APABILA TELAH DITERBITKAN skp
UNTUK 2 (DUA) TAHUN PAJ AK SEBELUM
TAHUN SPT TAHUNAN PPh
Pasal 25 ayat (3)
D I H A P U S
111
CONTOH :
- BERDASARKAN SPT TAHUNAN PPh 2009, BESARNYA
ANGSURAN PAJAK RP. 1.250.000,00
- JUNI 2010 DITERBITKAN SKP TAHUN 2009 MENGHASILKAN
ANGSURAN SETIAP BULAN RP. 2.000.000,00
* ANGSURAN PAJAK MULAI JULI 2010 SEBESAR
Rp 2.000.000,00
ANGSURAN PAJAK DIHITUNG KEMBALI
BERDASARKAN skp TAHUN PAJAK YANG LALU,
BERLAKU MULAI BULAN BERIKUTNYA SETELAH
BULAN PENERBITAN skp
ANGSURAN PPh PASAL 25
APABILA DALAM TAHUN BERJALAN
DITERBITKAN skp UNTUK TAHUN
PAJAK YANG LALU
Pasal 25 ayat (4)
112
ANGSURAN PPh PASAL 25
ATAS SPT TAHUNAN PPh LEBIH BAYAR
Pasal 25 ayat (5)
D I H A P U S
113
WP BERHAK ATAS KOMPENSASI KERUGIAN
WP MEMPEROLEH PENGHASILAN TIDAK
TERATUR
SPT TAHUNAN PPh TAHUN YG LALU DISAMPAIKAN
SETELAH LEWAT BATAS WAKTU YG DITENTUKAN
WP DIBERIKAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU
PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPh
WP MEMBETULKAN SENDIRI SPT THNAN PPh YG
MENGAKIBATKAN ANGSURAN BULANAN LEBIH
BESAR DARI ANGSURAN BULANAN SEBELUM
PEMBETULAN
TERJADI PERUBAHAN KEADAAN USAHA ATAU
KEGIATAN WP
DIREKTUR JENDERAL PAJAK
BERWENANG
MENETAPKAN ANGSURAN PAJAK
DALAM TAHUN BERJALAN APABILA :
ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN
BERJALAN DALAM HAL-HAL TERTENTU
Pasal 25 ayat (6)
114
MENETAPKAN PENGHITUNGAN BESARNYA
ANGSURAN PPh PASAL 25 BAGI :
• Wajib Pajak baru
• Wajib Pajak Bank
• Badan Usaha Milik Negara
• Badan Usaha Milik Daerah
• Wajib Pajak Masuk Bursa
• Wajib Pajak tertentu lainnya yang
harus membuat laporan keuangan
berkala
• WP OP Pengusaha Tertentu dg tarif
maksimal 0,75% dari omzet
MENTERI KEUANGAN
BERWENANG
ANGSURAN PPh PASAL 25
BAGI WP TERTENTU
Pasal 25 ayat (7)
255/ PMK.03/ 2008
115
DIATUR DENGAN
PERATURAN PEMERINTAH
WP ORANG PRIBADI DN YANG TIDAK
MEMILIKI NPWP DAN TELAH BERUSIA 21
TAHUN YANG BERTOLAK KE LUAR
NEGERI WAJIB MEMBAYAR PAJAK
FISKAL LUAR NEGERI
Pasal 25 ayat (8)
Ketentuan sebagaim ana
dim aksud pada ayat ( 8 ) berlaku
sam pai dengan tanggal 3 1
Desem ber 2 0 1 0 .
116
PEMOTONG
PPh 26
* BADAN PEMERINTAH
* SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI
* PENYELENGGARA KEGIATAN
* BENTUK USAHA TETAP
* PERWAKILAN PERUSAHAAN
LUAR NEGERI LAINNYA
20 % DARI
JUMLAH BRUTO
(FINAL)
20 % DARI
PERKIRAAN
PENGHASILAN
NETO (FINAL)
O B J E K
PENGHASILAN WP LUAR NEGERI :
DIPOTONG
PPh PSL 26 DGN TARIF
DIVIDEN, BUNGA,ROYALTI, SEWA,
IMBALAN SEHUB. DGN. JASA,
PEKERJAAN,KEGIATAN,HADIAH DAN
PENGHARGAAN, PENSIUN DAN
PEMBAYARAN BERKALA LAINNYA,
PREMI SWAP, DAN KEUNTUNGAN
PEMBEBASAN UTANG
PENGHASILAN DARI PENJUALAN ATAU
PENGALIHAN HARTA DI INDONESIA
KECUALI YG DIATUR DLM PASAL 4 (2)
(82/PMK.03/2009) DAN PREMI
ASURANSI/REASURANSI YANG
DIBAYARKAN KPD PERUSAHAAN
ASURANSI LN
PEMOTONG, OBJEK DAN
TARIF PPh PASAL 26
Pasal 26
PELAKSANAAN KETENTUANNYA DIATUR
LEBIH LANJUT DGN PERMENKEU
PENGHASILAN DARI PENJUALAN
ATAU PENGALIHAN SAHAM
SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM
PASAL 18 AYAT (3C)
( 258/PMK.03/2008)
117
PEMOTONG
PPh 26
* BADAN PEMERINTAH
* SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI
* PENYELENGGARA KEGIATAN
* BENTUK USAHA TETAP
* PERWAKILAN PERUSAHAAN
LUAR NEGERI LAINNYA
O B J E K
PENGHASILAN WP LUAR NEGERI :
DIPOTONG
PPh PSL 26 DGN TARIF
PKP SETELAH DIKURANGI
PPh BUT DI INDONESIA,
KECUALI PENGHASILAN
TSB DITANAM KEMBALI DI
INDONESIA
20 % DARI
PKP DIKURANGI
PPh BUT
(FINAL)
PEMOTONG, OBJEK DAN
TARIF PPh PASAL 26
Pasal 26
PELAKSANAAN KETENTUANNYA DIATUR
LEBIH LANJUT DGN PERATURAN MENKEU
257/PMK.03/2008
118
PENGHASILAN KENA PAJAK
BUT DI INDONESIA Rp 17.500.000.000,00
PPh TERUTANG :
28% X Rp 17.500.000.000 =
Rp 4.900.000.000,00
PENGH. KENA PAJAK Rp 12.600.000.000,00
PPh PSL 26 YG DIPOTONG (20%) (Rp 2.520.000.000,00)
CONTOH PENGHITUNGAN
PPh PASAL 26 PADA BUT
APABILA
DITANAMKAN KEMBALI DI INDONESIA
SESUAI PER MENKEU, MAKA
TIDAK DIPOTONG PAJAK
119
PEMOTONGAN ATAS :
a. -. Penghasilan kantor pusat dari usaha atau
kegiatan, penjualan barang atau pemberian
jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang
dijalankan oleh BUT di Indonesia
- Penghasilan yang diterima atau diperoleh
kantor pusat sepanjang terdapat hubungan
efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan
yang memberikan penghasilan dimaksud
b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh
orang pribadi atau badan luar negeri yang
berubah status menjadi Wajib Pajak dalam
negeri atau BUT
PEMOTONGAN PPh PASAL 26
YANG TIDAK BERSIFAT FINAL
Pasal 26 ayat (5)
120
SAAT TERUTANG PAJAK ATAS
PENGHASILAN SEBAGAIMANA
DIMAKSUD PADA AYAT (1)
ADALAH PADA SAAT
PEMBAYARAN ATAU JATUH
TEMPO
SAAT TERUTANG
PPh PASAL 26
Pasal 26 ayat (6)
121
PASAL 21
PASAL 22
PASAL 23
PASAL 24
PEMOTONGAN PPh DARI
PEKERJAAN,JASA DAN KEGIATAN LAIN
PEMUNGUTAN PPh DARI KEGIATAN DI
BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI
BIDANG LAIN
PEMOTONGAN PPh DARI
DIVIDEN,BUNGA,ROYALTI,SEWA,
HADIAH DAN PENGHARGAAN,
DAN IMBALAN LAIN
PAJAK YG DIBAYAR ATAU TERUTANG
ATAS PENGHASILAN DARI LUAR NEGERI
YANG BOLEH DIKREDITKAN
PASAL 25
PASAL 26
AYAT (5)
TIDAK BOLEH
DIKREDITKAN
PEMBAYARAN YG DILAKUKAN OLEH
WAJIB PAJAK SENDIRI
PEMOTONGAN PAJAK ATAS
PENGHASILAN YG TDK BERSIFAT FINAL
SANKSI ADMINISTRASI BERUPA
BUNGA, DENDA DAN KENAIKAN
SERTA SANKSI PIDANA BERUPA DENDA
KREDIT PAJAK BAGI
WP DALAM NEGERI DAN BUT
Pasal 28 ayat (1) dan (2)
122
CONTOH PENGHITUNGAN KREDIT PAJAK:
PPh TERUTANG WP ORG PRIBADI Rp 80.000.000,00
KREDIT PAJAK :
a. PPh YG DIPOTONG
PEMBERI KERJA Rp 5.000.000,00
(PPh PSL. 21)
b. PPh YG DIPUNGUT
PIHAK LAIN Rp 10.000.000,00
(PPh PSL. 22)
c. PPh YANG DIPOTONG
PIHAK LAIN PPh PSL 23
(DARI MODAL) Rp 5.000.000,00
d. KREDIT PPh
LUAR NEGERI Rp 15.000.000,00
(PPh PSL. 24)
e. DIBAYAR SENDIRI
OLEH WP (PPh PSL 25) Rp 10.000.000,00
JUMLAH PPh YG
DPT DIKREDITKAN (Rp 45.000.000,00)
PPh YG MASIH HARUS DIBAYAR Rp 35.000.000,00
123
SETELAH
DIPERHITUNGKAN
DENGAN UTANG
PAJAK LAINNYA
BERIKUT SANKSI
PAJAK TERUTANG
PADA SUATU TAHUN PAJAK
LEBIH KECIL DARI
JUMLAH KREDIT PAJAK
SETELAH
DILAKUKAN
PEMERIKSAAN
KELEBIHAN
PEMBAYARAN
PAJAK
DIKEMBALIKAN
RESTITUSI PPh
Pasal 28 A
124
PAJAK TERUTANG
UNTUK SATU TAHUN PAJAK
LEBIH BESAR DARI
JUMLAH KREDIT PAJAK
HARUS DILUNASI
SEBELUM SPT TAHUNAN
PPH DISAMPAIKAN
KEKURANGAN
PAJAK YANG TERUTANG
BATAS WAKTU PEMBAYARAN PPh
PADA AKHIR TAHUN PAJAK
Pasal 29
125
BAGI WAJIB PAJAK YG MELAKUKAN
PENANAMAN MODAL
DI BIDANG USAHA
TERTENTU
DI DAERAH
TERTENTU
YANG MENDAPAT
PRIORITAS TINGGI
DALAM DALAM SKALA
NASIONAL
DENGAN PERATURAN PEMERINTAH
DAPAT DIBERIKAN FASILITAS
PERPAJAKAN
a. PENGURANGAN PENGHASILAN NETO PALING TINGGI
30% DARI JUMLAH PENANAMAN YANG DILAKUKAN
b. PENYUSUTAN DAN AMORTISASI YANG
DIPERCEPAT
c. KOMPENSASI KERUGIAN YANG LEBIH LAMA
TETAPI TIDAK LEBIH DARI 10 TAHUN
d. PENGURANGAN PPh ATAS DIVIDEN SEBAGAIMANA
DIMAKSUD DALAM Pasal 26 SEBESAR 10% KECUALI
APABILA TARIF MENJADI PERJANJIAN PERPAJAKAN
YANG BERLAKU MENETAPKAN LEBIH RENDAH
FASILITAS PERPAJAKAN
Pasal 31 A
126
FASILITAS PERPAJAKAN
Pasal 31 A
PERATURAN PEMERINTAH
SEHUBUNGAN DENGAN FALISITAS
PERPAJAKAN
PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 147 TAHUN 2000 jo.
KMK NOMOR 11/KMK.04/2001
PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 1 TAHUN 2007 jo. PP
NOMOR 62 TAHUN 2008
BERLAKU UNTUK KAPET BERLAKU SECARA UMUM
127
FASILITAS PERPAJAKAN
Pasal 31 B
128
PEMBAGIAN PENERIMAAN PAJAK
UNTUK PEMERINTAH PUSAT DAN
PEMERINTAH DAERAH
Pasal 31 C
PEMBAGIAN PENERIMAAN NEGARA DARI
PPh. OP DALAM NEGERI DAN PPH PASAL
21 YANG DIPOTONG OLEH PEMBERI
KERJA DIBAGI DENGAN IMBANGAN
80% UNTUK PEMERINTAH PUSAT DAN 20%
UNTUK PEMERINTAH DAERAH TEMPAT WP
TERDAFTAR
129
KETENTUAN MIGAS, PANAS BUMI,
PERTAMBANGAN UMUM DAN
SYARIAH
Pasal 31 D
PERATURAN PEMERINTAH
MENGATUR LEBIH LANJUT
KETENTUAN PERPAJAKAN
BAGI BIDANG USAHA
TERTENTU
• PERTAMBANGAN MIGAS
• PANAS BUMI
• PERTAMBANGAN UMUM
• BERBASIS SYARIAH (PP 2 5 / 2 0 0 9 )
130
PENGURANGAN TARIF PASAL 17
Pasal 31 E
FASILITAS PENGURANGAN TARIF
PASAL 17
UNTUK BENTUK
WAJIB PAJAK
BADAN DALAM
NEGERI DENGAN
PEREDARAN BRUTO
SAMPAI DENGAN RP
50 M
PENGURANGAN
TARIF SEBESAR 50%
DARI TARIF
SEBAGAIMANA
DIMAKSUD DALAM
PASAL 17 AYAT (1)
HURUF B DAN AYAT
(2A) YANG DIKENAKAN
ATAS PENGHASILAN
KENA PAJAK DARI
BAGIAN PEREDARAN
BRUTO SAMPAI
DENGAN RP 4,8 M
131
TATA CARA
PENGENAAN PAJAK DAN SANKSI-SANKSI
BERKENAAN DENGAN PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG PPh
DIATUR DALAM
UU NO. 6 TH 1983
JO
UU NO. 28 TH 2007
TATA CARA PENGENAAN PAJAK
DAN SANKSI-SANKSI
Pasal 32
132
PERJANJIAN PERPAJAKAN DENGAN
NEGARA LAIN
Pasal 32 A dan 32 B
PEMERINTAH BERWENANG UNTUK MELAKUKAN
PERJANJIAN DENGAN PEMERINTAH NEGARA
LAIN DALAM RANGKA PENGHINDARAN PAJAK
BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN
PAJAK
KETENTUAN MENGENAI PENGENAAN
PAJAK ATAS BUNGA ATAU DI SKONTO
OBLI GASI NEGARA YANG
DIPERDAGANGKAN DI NEGARA LAIN
BERDASARKAN PERJANJI AN
PERLAKUAN TI MBAL BALI K DENGAN
NEGARA TERSEBUT DI ATUR DENGAN
PERATURAN PEMERINTAH
133
KETENTUAN PERALIHAN
PERATURAN PELAKSANAAN YANG
MASIH BERLAKU
Pasal 34
Peraturan pelaksanaan di
bidang Pajak Penghasilan yang
m asih berlaku pada saat
berlakunya Undang-undang ini
dinyatakan tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan
dengan ketentuan dalam
Undang-undang ini.
134
HAL-HAL YANG BELUM CUKUP
DIATUR DALAM RANGKA
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
INI LEBIH LANJUT DIATUR
DENGAN PERATURAN PEMERINTAH
(Pasal 35)
This document was created with Win2PDF available at http://www.daneprairie.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.

Contenu connexe

Tendances

Slide pph orang pribadi
Slide pph orang pribadiSlide pph orang pribadi
Slide pph orang pribadiNaila Karima
 
NPWP dan NPPKP
NPWP dan NPPKPNPWP dan NPPKP
NPWP dan NPPKPAriza Ekky
 
3revaluasi penurunan-nilai-aset-tetap
3revaluasi penurunan-nilai-aset-tetap3revaluasi penurunan-nilai-aset-tetap
3revaluasi penurunan-nilai-aset-tetapMuhamad Jaenudin
 
Mengenal pajak
Mengenal pajakMengenal pajak
Mengenal pajakYe Si
 
Pajak 1-konsep pajak-penghasilan_100912
Pajak 1-konsep pajak-penghasilan_100912Pajak 1-konsep pajak-penghasilan_100912
Pajak 1-konsep pajak-penghasilan_100912dewimita
 
PPN Pemungutan PPN
 PPN   Pemungutan PPN PPN   Pemungutan PPN
PPN Pemungutan PPNkaromah95
 
Bahan sosialisasi spt tahunan badan
Bahan sosialisasi spt tahunan badanBahan sosialisasi spt tahunan badan
Bahan sosialisasi spt tahunan badanheri baskoro
 
Pencegahan penghindaran pajak
Pencegahan penghindaran pajakPencegahan penghindaran pajak
Pencegahan penghindaran pajakkaromah95
 
Pemeriksaan, Keberatan, dan Banding dalam Perpajakan di Indonesia
Pemeriksaan, Keberatan, dan Banding dalam Perpajakan di IndonesiaPemeriksaan, Keberatan, dan Banding dalam Perpajakan di Indonesia
Pemeriksaan, Keberatan, dan Banding dalam Perpajakan di IndonesiaUniversity of Brawijaya
 
Pph pot put 22, 23, 36, 4(1), 15
Pph pot put 22, 23, 36, 4(1), 15Pph pot put 22, 23, 36, 4(1), 15
Pph pot put 22, 23, 36, 4(1), 15Maiya Maiya
 
Hak dan Kewajiban Wajib pajak
Hak dan Kewajiban Wajib pajakHak dan Kewajiban Wajib pajak
Hak dan Kewajiban Wajib pajakeryeryey
 

Tendances (20)

Presentasi pph
Presentasi pphPresentasi pph
Presentasi pph
 
Pemeriksaan Pajak
Pemeriksaan PajakPemeriksaan Pajak
Pemeriksaan Pajak
 
Slide pph orang pribadi
Slide pph orang pribadiSlide pph orang pribadi
Slide pph orang pribadi
 
NPWP dan NPPKP
NPWP dan NPPKPNPWP dan NPPKP
NPWP dan NPPKP
 
3revaluasi penurunan-nilai-aset-tetap
3revaluasi penurunan-nilai-aset-tetap3revaluasi penurunan-nilai-aset-tetap
3revaluasi penurunan-nilai-aset-tetap
 
PPN objek
PPN objekPPN objek
PPN objek
 
PPh Pasal 22
PPh Pasal 22PPh Pasal 22
PPh Pasal 22
 
Mengenal pajak
Mengenal pajakMengenal pajak
Mengenal pajak
 
Imbalan Bunga
Imbalan BungaImbalan Bunga
Imbalan Bunga
 
Pajak 1-konsep pajak-penghasilan_100912
Pajak 1-konsep pajak-penghasilan_100912Pajak 1-konsep pajak-penghasilan_100912
Pajak 1-konsep pajak-penghasilan_100912
 
PPN Pemungutan PPN
 PPN   Pemungutan PPN PPN   Pemungutan PPN
PPN Pemungutan PPN
 
PPh PASAL 24
PPh PASAL 24PPh PASAL 24
PPh PASAL 24
 
Bahan sosialisasi spt tahunan badan
Bahan sosialisasi spt tahunan badanBahan sosialisasi spt tahunan badan
Bahan sosialisasi spt tahunan badan
 
Presentasi PPh pasal 22
Presentasi PPh pasal 22Presentasi PPh pasal 22
Presentasi PPh pasal 22
 
4.bea materai
4.bea materai4.bea materai
4.bea materai
 
Pencegahan penghindaran pajak
Pencegahan penghindaran pajakPencegahan penghindaran pajak
Pencegahan penghindaran pajak
 
Pemeriksaan, Keberatan, dan Banding dalam Perpajakan di Indonesia
Pemeriksaan, Keberatan, dan Banding dalam Perpajakan di IndonesiaPemeriksaan, Keberatan, dan Banding dalam Perpajakan di Indonesia
Pemeriksaan, Keberatan, dan Banding dalam Perpajakan di Indonesia
 
Pph pot put 22, 23, 36, 4(1), 15
Pph pot put 22, 23, 36, 4(1), 15Pph pot put 22, 23, 36, 4(1), 15
Pph pot put 22, 23, 36, 4(1), 15
 
Hak dan Kewajiban Wajib pajak
Hak dan Kewajiban Wajib pajakHak dan Kewajiban Wajib pajak
Hak dan Kewajiban Wajib pajak
 
Akuntansi perpajakan ppt
Akuntansi perpajakan pptAkuntansi perpajakan ppt
Akuntansi perpajakan ppt
 

En vedette

KB 2 - Pengusaha Kena Pajak
KB 2 - Pengusaha Kena PajakKB 2 - Pengusaha Kena Pajak
KB 2 - Pengusaha Kena PajakDudi Wahyudi
 
Audit manajemen ppt
Audit manajemen pptAudit manajemen ppt
Audit manajemen pptFerina Upi
 
CSR dan ketentuan perpajakan di indonesia, belum diatur draf
CSR dan ketentuan perpajakan di indonesia, belum diatur drafCSR dan ketentuan perpajakan di indonesia, belum diatur draf
CSR dan ketentuan perpajakan di indonesia, belum diatur drafFuturum2
 
5 pajak penghasilan pribadi dan badan
5 pajak penghasilan pribadi dan badan5 pajak penghasilan pribadi dan badan
5 pajak penghasilan pribadi dan badannatal kristiono
 
PPh Pasal 23 2009 Edisi 30 Okt 2010
PPh  Pasal 23 2009 Edisi 30 Okt 2010PPh  Pasal 23 2009 Edisi 30 Okt 2010
PPh Pasal 23 2009 Edisi 30 Okt 2010Dudi Wahyudi
 
Makalah Pajak Internasional
Makalah Pajak InternasionalMakalah Pajak Internasional
Makalah Pajak InternasionalRisang Pradana
 
Cara Instalasi e-SPT PPh Masa PPh Pasal 21 Baru
Cara Instalasi e-SPT PPh Masa PPh Pasal 21 BaruCara Instalasi e-SPT PPh Masa PPh Pasal 21 Baru
Cara Instalasi e-SPT PPh Masa PPh Pasal 21 BaruDudi Wahyudi
 
Pajak Penghasilan Umum
Pajak Penghasilan UmumPajak Penghasilan Umum
Pajak Penghasilan UmumDharaniKassapa
 
Konsep penghitungan pajak bagi wanita kawin
Konsep penghitungan pajak bagi wanita kawinKonsep penghitungan pajak bagi wanita kawin
Konsep penghitungan pajak bagi wanita kawinNovhy Haryani
 
Comparison of Pharmacology and Toxicology
Comparison of Pharmacology and ToxicologyComparison of Pharmacology and Toxicology
Comparison of Pharmacology and Toxicologyshabeel pn
 
Preclinical Development Planning for Emerging Pharma and Biotech Firms
Preclinical Development Planning for Emerging Pharma and Biotech FirmsPreclinical Development Planning for Emerging Pharma and Biotech Firms
Preclinical Development Planning for Emerging Pharma and Biotech FirmsMaRS Discovery District
 
KB 1 - Dasar-dasar PPN
KB 1 - Dasar-dasar PPNKB 1 - Dasar-dasar PPN
KB 1 - Dasar-dasar PPNDudi Wahyudi
 
Spt tahunan wp orang pribadi
Spt tahunan wp orang pribadiSpt tahunan wp orang pribadi
Spt tahunan wp orang pribadiTriyani Budianto
 
Pharmacology/Toxicology information to submit an IND for an anticancer drug
Pharmacology/Toxicology information to submit an IND for an anticancer drugPharmacology/Toxicology information to submit an IND for an anticancer drug
Pharmacology/Toxicology information to submit an IND for an anticancer drugshabeel pn
 
Uu Ppn 2010 Per 13 Desember 2009
Uu Ppn 2010 Per 13 Desember 2009Uu Ppn 2010 Per 13 Desember 2009
Uu Ppn 2010 Per 13 Desember 2009Dudi Wahyudi
 
Pemotongan pph atas pembayaran imbalan jasa kepada but
Pemotongan pph atas pembayaran imbalan jasa kepada butPemotongan pph atas pembayaran imbalan jasa kepada but
Pemotongan pph atas pembayaran imbalan jasa kepada butCitasco
 

En vedette (20)

Makalah Pajak Penghasilan (PPh)
Makalah Pajak Penghasilan (PPh)Makalah Pajak Penghasilan (PPh)
Makalah Pajak Penghasilan (PPh)
 
KB 2 - Pengusaha Kena Pajak
KB 2 - Pengusaha Kena PajakKB 2 - Pengusaha Kena Pajak
KB 2 - Pengusaha Kena Pajak
 
Kup 2008
Kup 2008Kup 2008
Kup 2008
 
Audit manajemen ppt
Audit manajemen pptAudit manajemen ppt
Audit manajemen ppt
 
CSR dan ketentuan perpajakan di indonesia, belum diatur draf
CSR dan ketentuan perpajakan di indonesia, belum diatur drafCSR dan ketentuan perpajakan di indonesia, belum diatur draf
CSR dan ketentuan perpajakan di indonesia, belum diatur draf
 
5 pajak penghasilan pribadi dan badan
5 pajak penghasilan pribadi dan badan5 pajak penghasilan pribadi dan badan
5 pajak penghasilan pribadi dan badan
 
Tarif pajak
Tarif pajakTarif pajak
Tarif pajak
 
PPh Pasal 23 2009 Edisi 30 Okt 2010
PPh  Pasal 23 2009 Edisi 30 Okt 2010PPh  Pasal 23 2009 Edisi 30 Okt 2010
PPh Pasal 23 2009 Edisi 30 Okt 2010
 
Makalah Pajak Internasional
Makalah Pajak InternasionalMakalah Pajak Internasional
Makalah Pajak Internasional
 
Cara Instalasi e-SPT PPh Masa PPh Pasal 21 Baru
Cara Instalasi e-SPT PPh Masa PPh Pasal 21 BaruCara Instalasi e-SPT PPh Masa PPh Pasal 21 Baru
Cara Instalasi e-SPT PPh Masa PPh Pasal 21 Baru
 
Pajak Penghasilan Umum
Pajak Penghasilan UmumPajak Penghasilan Umum
Pajak Penghasilan Umum
 
Konsep penghitungan pajak bagi wanita kawin
Konsep penghitungan pajak bagi wanita kawinKonsep penghitungan pajak bagi wanita kawin
Konsep penghitungan pajak bagi wanita kawin
 
Comparison of Pharmacology and Toxicology
Comparison of Pharmacology and ToxicologyComparison of Pharmacology and Toxicology
Comparison of Pharmacology and Toxicology
 
Preclinical Development Planning for Emerging Pharma and Biotech Firms
Preclinical Development Planning for Emerging Pharma and Biotech FirmsPreclinical Development Planning for Emerging Pharma and Biotech Firms
Preclinical Development Planning for Emerging Pharma and Biotech Firms
 
KB 1 - Dasar-dasar PPN
KB 1 - Dasar-dasar PPNKB 1 - Dasar-dasar PPN
KB 1 - Dasar-dasar PPN
 
Spt tahunan wp orang pribadi
Spt tahunan wp orang pribadiSpt tahunan wp orang pribadi
Spt tahunan wp orang pribadi
 
Pharmacology/Toxicology information to submit an IND for an anticancer drug
Pharmacology/Toxicology information to submit an IND for an anticancer drugPharmacology/Toxicology information to submit an IND for an anticancer drug
Pharmacology/Toxicology information to submit an IND for an anticancer drug
 
Uu Ppn 2010 Per 13 Desember 2009
Uu Ppn 2010 Per 13 Desember 2009Uu Ppn 2010 Per 13 Desember 2009
Uu Ppn 2010 Per 13 Desember 2009
 
Pemotongan pph atas pembayaran imbalan jasa kepada but
Pemotongan pph atas pembayaran imbalan jasa kepada butPemotongan pph atas pembayaran imbalan jasa kepada but
Pemotongan pph atas pembayaran imbalan jasa kepada but
 
PPh BADAN
PPh BADANPPh BADAN
PPh BADAN
 

Similaire à Undang-undang Pajak Penghasilan

S-PL-021-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Badan
S-PL-021-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - BadanS-PL-021-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Badan
S-PL-021-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Badanmateripenyuluhan
 
Diskusi 5 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan anak yang mendapatkan uang saku da...
Diskusi 5 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan anak yang mendapatkan uang saku da...Diskusi 5 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan anak yang mendapatkan uang saku da...
Diskusi 5 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan anak yang mendapatkan uang saku da...Indra Sofian
 
Uu no 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU
Uu no 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPUUu no 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU
Uu no 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPUFERI S SAMAD
 
Uu 37 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang
Uu 37 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utangUu 37 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang
Uu 37 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utanganthonius karianga
 
presentasi wakaf_Uu nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf
presentasi wakaf_Uu nomor 41 tahun 2004 tentang wakafpresentasi wakaf_Uu nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf
presentasi wakaf_Uu nomor 41 tahun 2004 tentang wakafAgung Budiono
 
UNDANG UNDANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
UNDANG UNDANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAANUNDANG UNDANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
UNDANG UNDANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAANIrmaLaurasiregar
 
Undang2_Kecil Permodalan Felda Malaysia Berhad.pdf
Undang2_Kecil Permodalan Felda Malaysia Berhad.pdfUndang2_Kecil Permodalan Felda Malaysia Berhad.pdf
Undang2_Kecil Permodalan Felda Malaysia Berhad.pdfHafizOthman15
 
UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.PDF
UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.PDFUU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.PDF
UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.PDFImam Prastio
 
5. UU-40-2007 PERSEROAN TERBATAS.pdf
5. UU-40-2007 PERSEROAN TERBATAS.pdf5. UU-40-2007 PERSEROAN TERBATAS.pdf
5. UU-40-2007 PERSEROAN TERBATAS.pdfIzam17
 
Ahde sesi 3-4 perikatan &amp; badan hukum
Ahde   sesi 3-4 perikatan &amp; badan hukumAhde   sesi 3-4 perikatan &amp; badan hukum
Ahde sesi 3-4 perikatan &amp; badan hukumSentot Baskoro
 
Uu no 40 2007 Tentang perseroan terbatas
Uu no 40 2007 Tentang perseroan terbatasUu no 40 2007 Tentang perseroan terbatas
Uu no 40 2007 Tentang perseroan terbatasYesica Adicondro
 
Mekanisme persetujuan & lisensi investasi
Mekanisme persetujuan & lisensi investasiMekanisme persetujuan & lisensi investasi
Mekanisme persetujuan & lisensi investasiIskandar シギット
 
Uu nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan t
Uu nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tUu nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan t
Uu nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tIndonesia Anti Corruption Forum
 

Similaire à Undang-undang Pajak Penghasilan (20)

S-PL-021-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Badan
S-PL-021-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - BadanS-PL-021-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Badan
S-PL-021-14-00-Petunjuk Awal untuk WP Baru - Badan
 
Tm 4- subjek-objek pajak
Tm 4- subjek-objek pajakTm 4- subjek-objek pajak
Tm 4- subjek-objek pajak
 
Uup ph
Uup phUup ph
Uup ph
 
Uu 17 2000
Uu 17 2000Uu 17 2000
Uu 17 2000
 
Diskusi 5 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan anak yang mendapatkan uang saku da...
Diskusi 5 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan anak yang mendapatkan uang saku da...Diskusi 5 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan anak yang mendapatkan uang saku da...
Diskusi 5 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan anak yang mendapatkan uang saku da...
 
Akta 135
Akta 135Akta 135
Akta 135
 
Uu no 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU
Uu no 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPUUu no 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU
Uu no 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU
 
Uu 37 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang
Uu 37 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utangUu 37 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang
Uu 37 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang
 
presentasi wakaf_Uu nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf
presentasi wakaf_Uu nomor 41 tahun 2004 tentang wakafpresentasi wakaf_Uu nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf
presentasi wakaf_Uu nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf
 
UNDANG UNDANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
UNDANG UNDANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAANUNDANG UNDANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
UNDANG UNDANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
 
Undang2_Kecil Permodalan Felda Malaysia Berhad.pdf
Undang2_Kecil Permodalan Felda Malaysia Berhad.pdfUndang2_Kecil Permodalan Felda Malaysia Berhad.pdf
Undang2_Kecil Permodalan Felda Malaysia Berhad.pdf
 
PPh pasal 4 ayat 2
PPh pasal 4 ayat 2PPh pasal 4 ayat 2
PPh pasal 4 ayat 2
 
LEGAL AUDIT.pptx
LEGAL AUDIT.pptxLEGAL AUDIT.pptx
LEGAL AUDIT.pptx
 
UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.PDF
UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.PDFUU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.PDF
UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.PDF
 
5. UU-40-2007 PERSEROAN TERBATAS.pdf
5. UU-40-2007 PERSEROAN TERBATAS.pdf5. UU-40-2007 PERSEROAN TERBATAS.pdf
5. UU-40-2007 PERSEROAN TERBATAS.pdf
 
Ahde sesi 3-4 perikatan &amp; badan hukum
Ahde   sesi 3-4 perikatan &amp; badan hukumAhde   sesi 3-4 perikatan &amp; badan hukum
Ahde sesi 3-4 perikatan &amp; badan hukum
 
Uu no 40 2007 Tentang perseroan terbatas
Uu no 40 2007 Tentang perseroan terbatasUu no 40 2007 Tentang perseroan terbatas
Uu no 40 2007 Tentang perseroan terbatas
 
Akad syirkah
Akad syirkahAkad syirkah
Akad syirkah
 
Mekanisme persetujuan & lisensi investasi
Mekanisme persetujuan & lisensi investasiMekanisme persetujuan & lisensi investasi
Mekanisme persetujuan & lisensi investasi
 
Uu nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan t
Uu nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tUu nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan t
Uu nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan t
 

Plus de Dudi Wahyudi

PPh Final Pasal 4 Ayat (2)
PPh Final Pasal 4 Ayat (2)PPh Final Pasal 4 Ayat (2)
PPh Final Pasal 4 Ayat (2)Dudi Wahyudi
 
Tabel PPh Pasal 26
Tabel PPh Pasal 26Tabel PPh Pasal 26
Tabel PPh Pasal 26Dudi Wahyudi
 
Tabel PPh Pasal 23
Tabel PPh Pasal 23Tabel PPh Pasal 23
Tabel PPh Pasal 23Dudi Wahyudi
 
Tabel PPh Pasal 22
Tabel PPh Pasal 22Tabel PPh Pasal 22
Tabel PPh Pasal 22Dudi Wahyudi
 
Tabel PPh Pasal 21
Tabel PPh Pasal 21Tabel PPh Pasal 21
Tabel PPh Pasal 21Dudi Wahyudi
 
PP Nomor 94 tahun 2010
PP Nomor 94 tahun 2010PP Nomor 94 tahun 2010
PP Nomor 94 tahun 2010Dudi Wahyudi
 
PPnBM Kendaraan Bermotor
PPnBM Kendaraan BermotorPPnBM Kendaraan Bermotor
PPnBM Kendaraan BermotorDudi Wahyudi
 
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Pajak Penjualan Atas Barang MewahPajak Penjualan Atas Barang Mewah
Pajak Penjualan Atas Barang MewahDudi Wahyudi
 
PP Nomor 93 Tahun 2010
PP Nomor 93 Tahun 2010PP Nomor 93 Tahun 2010
PP Nomor 93 Tahun 2010Dudi Wahyudi
 
PPN Dibebaskan Atas BKP Tertentu
PPN Dibebaskan Atas BKP TertentuPPN Dibebaskan Atas BKP Tertentu
PPN Dibebaskan Atas BKP TertentuDudi Wahyudi
 
PPN Atas RS dan RSS
PPN Atas RS dan RSSPPN Atas RS dan RSS
PPN Atas RS dan RSSDudi Wahyudi
 
PPN Dibebaskan Atas Buku Pelajaran Umum Kitab Suci dan Agama
PPN Dibebaskan Atas Buku Pelajaran Umum Kitab Suci dan AgamaPPN Dibebaskan Atas Buku Pelajaran Umum Kitab Suci dan Agama
PPN Dibebaskan Atas Buku Pelajaran Umum Kitab Suci dan AgamaDudi Wahyudi
 
Slide PPh Pasal 21
Slide PPh Pasal 21Slide PPh Pasal 21
Slide PPh Pasal 21Dudi Wahyudi
 
Mengenal e-SPT Masa PPh Pasal 21
Mengenal e-SPT Masa PPh Pasal 21Mengenal e-SPT Masa PPh Pasal 21
Mengenal e-SPT Masa PPh Pasal 21Dudi Wahyudi
 

Plus de Dudi Wahyudi (15)

PPh Final Pasal 4 Ayat (2)
PPh Final Pasal 4 Ayat (2)PPh Final Pasal 4 Ayat (2)
PPh Final Pasal 4 Ayat (2)
 
Tabel PPh Pasal 26
Tabel PPh Pasal 26Tabel PPh Pasal 26
Tabel PPh Pasal 26
 
Tabel PPh Pasal 23
Tabel PPh Pasal 23Tabel PPh Pasal 23
Tabel PPh Pasal 23
 
Tabel PPh Pasal 22
Tabel PPh Pasal 22Tabel PPh Pasal 22
Tabel PPh Pasal 22
 
Tabel PPh Pasal 21
Tabel PPh Pasal 21Tabel PPh Pasal 21
Tabel PPh Pasal 21
 
PP Nomor 94 tahun 2010
PP Nomor 94 tahun 2010PP Nomor 94 tahun 2010
PP Nomor 94 tahun 2010
 
PPnBM Kendaraan Bermotor
PPnBM Kendaraan BermotorPPnBM Kendaraan Bermotor
PPnBM Kendaraan Bermotor
 
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Pajak Penjualan Atas Barang MewahPajak Penjualan Atas Barang Mewah
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
 
PP Nomor 93 Tahun 2010
PP Nomor 93 Tahun 2010PP Nomor 93 Tahun 2010
PP Nomor 93 Tahun 2010
 
PPN Dibebaskan Atas BKP Tertentu
PPN Dibebaskan Atas BKP TertentuPPN Dibebaskan Atas BKP Tertentu
PPN Dibebaskan Atas BKP Tertentu
 
PPN Atas RS dan RSS
PPN Atas RS dan RSSPPN Atas RS dan RSS
PPN Atas RS dan RSS
 
PPN Dibebaskan Atas Buku Pelajaran Umum Kitab Suci dan Agama
PPN Dibebaskan Atas Buku Pelajaran Umum Kitab Suci dan AgamaPPN Dibebaskan Atas Buku Pelajaran Umum Kitab Suci dan Agama
PPN Dibebaskan Atas Buku Pelajaran Umum Kitab Suci dan Agama
 
Slide PPh Pasal 21
Slide PPh Pasal 21Slide PPh Pasal 21
Slide PPh Pasal 21
 
Mengenal e-SPT Masa PPh Pasal 21
Mengenal e-SPT Masa PPh Pasal 21Mengenal e-SPT Masa PPh Pasal 21
Mengenal e-SPT Masa PPh Pasal 21
 
PPh Pasal 23
PPh Pasal 23PPh Pasal 23
PPh Pasal 23
 

Undang-undang Pajak Penghasilan

  • 1. 1 SLI DE UU RI No. 7 TH 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UU No. 36 TH 2008 Diedit Kembali Oleh : Dudi wahyudi, Ak., MM (www.dudiwahyudi.com) P2 HUMAS KANWIL DJP SUMSEL DAN KEP. BABEL
  • 2. 2 PAJAK PENGHASILAN (PPh) A D A L A H PAJAK YANG DIKENAKAN TERHADAP SUBJEK PAJAK ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEHNYA DALAM TAHUN PAJAK Pasal 1
  • 3. 3 UU No. 7 TAHUN 1 9 8 3 TENTANG PAJAK PENGHASI LAN SEBAGAI MANA TELAH DI UBAH TERAKHI R DENGAN UU No. 3 6 TAHUN 2 0 0 8 • PP • KEP PRES • PER MENKEU • PER DIRJEN DASAR HUKUM
  • 4. 4 SUBJEK PAJAK - ORANG PRIBADI - WARISAN YG BELUM TERBAGI Pasal 2 ayat (1) BADAN BENTUK USAHA TETAP (BUT)
  • 5. 5 BUT Pasal 2 ayat (1A) m erupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersam akan dengan subjek pajak badan
  • 6. 6 SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI LUAR NEGERI Pasal 2 ayat (2) SUBJEK PAJAK
  • 7. 7 ORANG PRIBADI : - BERTEMPAT TINGGAL DI INDONESIA - BERADA DI INDONESIA LEBIH DARI 183 HARI DLM 12 BULAN - DALAM SUATU TAHUN PAJAK BERADA DI INDONESIA DAN MEMPUNYAI NIAT BERTEMPAT TINGGAL DI INDONESIA WARISAN YANG BELUM TERBAGI SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI BADAN YANG DIDIRIKAN ATAU BERTEMPAT KEDUDUKAN DI INDONESIA Pasal 2 ayat (3)
  • 8. 8 BUKAN SUBJEK PAJAK Pasal 2 ayat (3) UNIT TERTENTU DARI BADAN PEMERINTAH SYARAT : 1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan; 2. pembiayaannya bersumber dari APBN/APBD; 3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan 4. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara;
  • 9. 9 • ORANG PRIBADI YG TIDAK BERTEMPAT TINGGAL DI INDONESIA • ORANG PRIBADI YANG BERADA DI INDONESIA TIDAK LEBIH DARI 183 HARI DALAM 12 BULAN • BADAN YG TIDAK DIDIRIKAN DAN TIDAK BERTEMPAT KEDUDUKAN DI INDONESIA YANG MENJALANKAN USAHA ATAU KEGIATAN MELALUI BUT DI INDONESIA YANG MENERIMA ATAU MEMPEROLEH PENGHASILAN DARI INDONESIA BUKAN DARI MENJALANKAN USAHA ATAU KEGIATAN MELALUI BUT DI INDONESIA SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI Pasal 2 ayat (4)
  • 10. 10 BENTUK USAHA YANG DIPERGUNAKAN OLEH ORANG PRIBADI SEBAGAI SUBJEK PAJAK LN UNTUK MENJALANKAN USAHA ATAU KEGIATAN DI INDONESIA BENTUK USAHA TETAP Pasal 2 ayat (5) BADAN SEBAGAI SUBJEK PAJAK LN
  • 11. 11 a. tempat kedudukan manajemen; b. cabang perusahaan; c. kantor perwakilan; d. gedung kantor; e. pabrik; f. bengkel; g. gudang; h. ruang untuk promosi dan penjualan; i. pertambangan dan penggalian sumber alam; j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi; k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan; l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan; m. pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 ( enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan; n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas; o. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung resiko di Indonesia; dan p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet. BENTUK USAHA TETAP Pasal 2 ayat (5) DAPAT BERUPA
  • 12. 12 DITETAPKAN OLEH DIRJEN PAJAK TEMPAT TINGGAL ORANG PRIBADI TEMPAT KEDUDUKAN BADAN MENURUT KEADAAN YANG SEBENARNYA TEMPAT TINGGAL/ KEDUDUKAN WAJIB PAJAK Pasal 2 ayat (6)
  • 13. 13 SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI ORANG PRIBADI MULAI : - SAAT LAHIR - SAAT BERADA ATAU BERNIAT TINGGAL DI INDONESIA BERAKHIR : - SAAT MENINGGAL - MENINGGALKAN INDONESIA UNTUK SELAMANYA. BADAN MULAI : SAAT DIDIRIKAN/ BERKEDUDUKAN DI INDONESIA BERAKHIR : SAAT DIBUBARKAN ATAU TIDAK LAGI BERKEDUDUKAN DI INDONESIA. SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI SELAIN BUT MULAI : SAAT MENERIMA /MEMPEROLEH PENGHASILAN DARI INDONESIA BERAKHIR : SAAT TIDAK LAGI MENERIMA/MEMPERO LEH PENGHASILAN DARI INDONESIA BUT MULAI : SAAT MELAKUKAN USAHA/KEGIATAN MELALUI BUT DI INDONESIA BERAKHIR : SAAT TDK LAGI MENJALANKAN USAHA/KEGIATAN MELALUI BUT DI INDONESIA. WARISAN YG BELUM TERBAGI MULAI : SAAT TIMBULNYA WARISAN BERAKHIR : SAAT WARISAN SELESAI DIBAGIKAN KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF Pasal 2A ayat (1),(2),(3),(4) dan (5)
  • 14. 14 KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF Pasal 2A ayat (6) KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF ORANG PRIBADI YANG BERADA ATAU BERTEMPAT TINGGAL DI INDONESIA MAKA BAGIAN TAHUN PAJAK TERSEBUT MENGGANTIKAN TAHUN PAJAK HANYA MELIPUTI SEBAGIAN DARI TAHUN PAJAK
  • 15. 15 BADAN PERWAKILAN NEGARA ASING PEJABAT-PEJABAT PERWAKILAN DIPLOMATIK DAN KONSULAT ATAU PEJABAT-PEJABAT LAIN DARI NEGARA ASING, DAN ORANG-ORANG YG DIPERBANTUKAN KPD MEREKA YG BEKERJA PADA DAN BERTEMPAT TINGGAL BERSAMA-SAMA MEREKA DGN SYARAT BUKAN WNI DAN DI INDONESIA TDK MENERIMA ATAU MEMPEROLEH PENGHASILAN LAIN DI LUAR JABATAN ATAU PEKERJAANNYA TSB SERTA NEGARA YBS MEMBERIKAN PERLAKUAN TIMBAL BALIK ORGANISASI INTERNASIONAL (215/PMK.03/2008) YANG DITETAPKAN OLEH MENKEU DGN SYARAT INDONESIA MENJADI ANGGOTANYA DAN TDK MENJALANKAN USAHA / KEGIATAN LAIN UNTUK MEMPEROLEH PENGHASILAN DARI INDONESIA SELAIN MEMBERIKAN PINJAMAN KPD PEMERINTAH YG DANANYA BERASAL DARI IURAN PARA ANGGOTA PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL (215/PMK.03/2008) YG DITETAPKAN DGN KEPMENKEU DGN SYARAT BUKAN WNI DAN TDK MENJALANKAN USAHA / KEGIATAN/ PEKERJAAN LAIN UTK MEMPEROLEH PENGHASILAN DARI INDONESIA. ORG. INTERNASIONAL DITETAPKAN DENGAN KEPMENKEU (215/PMK.03/2008) TIDAK TERMASUK SUBJEK PAJAK Pasal 3
  • 16. 16 SETIAP TAMBAHAN KEMAMPUAN EKONOMIS YANG : - Diterima atau diperoleh Wajib Pajak, - Berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, - Dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak, P E N G H A S I L A N DENGAN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN OBJEK PAJAK Pasal 4 ayat (1)
  • 17. 17 Penggantian atau imbalan berkenaan dgn pekerjaan atau jasa yg diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dlm bentuk lainnya, kec. ditentukan lain dlm UU ini Hadiah dari undian atau pekerjaan/kegiatan dan penghargaan Laba usaha Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk : 1. keuntungan krn pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sbg pengganti saham/penyertaan modal; 2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya; 3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun; 4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; 5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan. OBJEK PAJAK Pasal 4 ayat (1)
  • 18. 18 Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak Dividen, dgn nama dan dlm bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kpd pemegang polis, dan pembagian SHU koperasi Royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dgn penggunaan harta OBJEK PAJAK Pasal 4 ayat (1) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan krn jaminan pengembalian utang Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala Keuntungan krn pembebasan utang, kecuali sampai dgn jumlah tertentu ditetapkan dgn PP (PP No.130 Tahun 2000) Keuntungan selisih kurs mata uang asing, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva, premi asuransi, iuran yg diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yg terdiri dari WP yg menjalankan usaha / pekerjaan bebas, tambahan kekayaan neto yg berasal dari penghasilan yg belum dikenai pajak, penghasilan dari usaha yang berbasis syariah, imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dan surplus Bank Indonesia.
  • 19. 19 DAPAT DIKENAKAN PPH FINAL DENGAN PERATURAN PEMERINTAH (PP) PENGHASILAN TERTENTU Pasal 4 ayat (2) penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi; penghasilan berupa hadiah undian; penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura; penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan bangunan; dan penghasilan tertentu lainnya;
  • 20. 20 4. PENGHASILAN DARI BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SBI ( PP No. 131 TAHUN 2000 jo KMK No.51/KMK.04/2001) 3. PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN (PP No. 48 TAHUN 1994 jo PP No.71 TAHUN 2008) 5. PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ( PP No. 29 TAHUN 1996 Jo. PP No. 5 Tahun 2002 ) 2. PENGHASILAN DARI HADIAH UNDIAN ( PP No. 132 TAHUN 2000) 1. PENGHASILAN DARI TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK ( PP No. 41 TAHUN 1994 jo PP No. 14 TAHUN 1997) 6. PENGHASILAN BERUPA BUNGA OBLIGASI ( PP No. 16 TAHUN 2009) 7. PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI DAN JASA KONSULTAN ( PP No. 140 TAHUN 2000 jo PP No. 51 TAHUN 2008) PENGHASILAN TERTENTU YANG PENGENAAN PAJAKNYA TELAH DIATUR DGN PERATURAN PEMERINTAH (PP) 8. PENGHASILAN ATAS DISKONTO SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA ( PP No. 27 TH 2008
  • 21. 21 9. PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF BERUPA KONTRAK BERJANGKA YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA ( PP No. 17 TAHUN 2009) PENGHASILAN TERTENTU YANG PENGENAAN PAJAKNYA TELAH DIATUR DGN PERATURAN PEMERINTAH (PP) 10. PENGHASILAN BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI ORANG PRIBADI ( PP No. 15 TAHUN 2009)
  • 22. 22 BANTUAN ATAU SUMBANGAN TERMASUK SUMBANGAN WAJIB AGAMA YANG DIAKUI DI INDONESIA YANG DITERIMA OLEH BADAN ATAU LEMBAGA YG DIBENTUK/DISAHKAN PEMERINTAH DAN YG DITERIMA PENERIMA SUMBANGAN AGAMA YG BERHAK, YANG KETENTUANNYA DIATUR DG PERATURAN PEMERINTAH (PP NO. 18 TAHUN 2009) HARTA HIBAHAN DENGAN SYARAT TERTENTU (245/PMK.03/2008) WARISAN HARTA TERMASUK SETORAN TUNAI YG DITERIMA OLEH BADAN SEBAGAI PENGGANTI SAHAM ATAU PENYERTAAN MODAL PENGGANTIAN/IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN ATAU KENIKMATAN DARI WAJIB PAJAK ATAU PEMERINTAH KECUALI YG DIBERIKAN OLEH BUKAN WP, WP FINAL ATAU WP NORMA KHUSUS PEMBAYARAN DARI PERUSAHAAN ASURANSI KEPADA ORANG PRIBADI SEHUBUNGAN DENGAN ASURANSI KESEHATAN/KECELAKAAN/JIWA/ DWIGUNA DAN BEA SISWA TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK Pasal 4 ayat (3)
  • 23. 23 DIVIDEN /BAGIAN LABA YG DITERIMA/DIPEROLEH PT SBG WP D.N, KOPERASI,BUMN/BUMD, DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA YANG DIDIRIKAN/ BERTEMPAT KEDUDUKAN DI INDONESIA DGN SYARAT DIVIDEN BERASAL DARI CADANGAN LABA YG DITAHAN DAN BAGI PT/BUMN/BUMD KEPEMILIKAN PADA BADAN YG MEMBERIKAN DIVIDEN PALING RENDAH 25% DARI JUMLAH MODAL YG DISETOR PENGHASILAN DARI MODAL YG DITANAMKAN OLEH DANA PENSIUN YG PENDIRIANNYA TELAH DISAHKAN OLEH MENKEU DLM BIDANG-BIDANG TERTENTU YG DITETAPKAN DENGAN KMK BAGIAN LABA YG DITERIMA/DIPEROLEH ANGGOTA DARI PERSEROAN KOMANDITER YG MODALNYA TDK TERBAGI ATAS SAHAM-SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA DAN KONGSI TERMASUK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN KIK TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK Pasal 4 ayat (3) IURAN YG DITERIMA ATAU DIPEROLEH DANA PENSIUN YG PENDIRIANNYA TELAH DISAHKAN OLEH MENKEU
  • 24. 24 PENGHASILAN YG DITERIMA/DIPEROLEH PERUSAHAAN MODAL VENTURA BERUPA BAGIAN LABA DARI BADAN PASANGAN USAHA YG DIDIRIKAN DAN MENJALANKAN USAHA/KEGIATAN DI INDONESIA DGN SYARAT BADAN PASANGAN USAHA MERUPAKAN PERUSAHAAN KECIL, MENENGAH, ATAU YG MENJALANKAN KEGIATAN DLM SEKTOR-SEKTOR USAHA YG DITETAPKAN DGN KEPMENKEU DAN SAHAMNYA TDK DIPERDANGKAN DI BURSA EFEK DI INDDONESIA TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK Pasal 4 ayat (3) BEASISWA YANG MEMENUHI PERSYARATAN TERTENTU YANG KETENTUANNYA DIATUR LEBIH LANJUT DENGAN ATAU BERDASARKAN PER. MENKEU (246/PMK.03/2008) SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA NIRLABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, YANG TELAH TERDAFTAR PADA INSTANSI YANG MEMBIDANGINYA, YANG DITANAMKAN KEMBALI DALAM BENTUK SARANA DAN PRASARANA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN/ATAU PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, DALAM JANGKA WAKTU PALING LAMA 4 (EMPAT) TAHUN SEJAK DIPEROLEHNYA SISA LEBIH TERSEBUT, YANG KETENTUANNYA DIATUR LEBIH LANJUT DENGAN ATAU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN BANTUAN ATAU SANTUNAN YANG DIBAYARKAN OLEH BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KEPADA WAJIB PAJAK TERTENTU, YANG KETENTUANNYA DIATUR LEBIH LANJUT DENGAN ATAU BERDASARKAN PER. MENKEU (247/PMK.03/2008)
  • 25. 25 PENGHASILAN DARI - USAHA/KEGIATAN BUT - HARTA YANG DIMILIKI/ DIKUASAI BUT PENGHASILAN KANTOR PUSAT DARI - USAHA ATAU KEGIATAN - PENJUALAN BARANG-BARANG - PEMBERIAN JASA YG SEJENIS DGN YG DILAKUKAN BUT DI INDONESIA PENGHASILAN YG TERSEBUT DLM PASAL 26 YG DITERIMA ATAU DIPEROLEH KANTOR PUSAT DI INDONESIA SEPANJANG ADA HUBUNGAN EFEKTIF ANTARA BUT DGN HARTA/KEGIATAN YG MEMBERIKAN PENGHASILAN OBJEK PAJAK BUT Pasal 5 ayat (1)
  • 26. 26 BANK DI LUAR INDONESIA BANK BUT DI INDONESIA PT. A DI INDONESIAPINJAMAN BUNGA PT. B DI INDONESIA KANTOR PUSAT DI L. N BUT DI INDONESIA PINJAMAN PT. C DI INDONESIA PT. D DI INDONESIA BUT DI INDONESIA PT. E DI INDONESIA PT. F DI INDONESIA KANTOR PUSAT KONSULTAN DI L. N BARANG LISTRIK LABA BARANG LISTRIK JASA KONSULTASI FEE JASA KONSULTASI OBJEK PAJAK BUT PENGHASILAN KANTOR PUSAT DARI USAHA ATAU KEGIATAN DAN PENJUALAN BARANG YG SEJENIS DENGAN YG DILAKUKAN BUT DI INDONESIA Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf b
  • 27. 27 JASA MANAJEMEN; JASA PEMASARAN; JASA PRODUKSI PERJANJIAN/ LISENSI PENGGUNAAN MERK“X Inc” X. Inc DI LUAR INDONESIA BUT DI INDONESIA PT. Y DI INDONESIA ROYALTI OBJEK PAJAK BUT PENGHASILAN KANTOR PUSAT TSB DALAM PASAL 26 SEPANJANG TERDAPAT HUBUNGAN EFEKTIF ANTARA BUT DGN HARTA/KEGIATAN YANG MEMBERIKAN PENGHASILAN Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf c
  • 28. 28 BIAYA YANG BERKENAAN DENGAN PENGHASILAN KANTOR PUSAT SEHUBUNGAN DENGAN : - Usaha atau kegiatan, - Penjualan barang, - Pemberian jasa, YG SEJENIS DGN YANG DIJALANKAN “BUT” DI INDONESIA PENGHASILAN SEBAGAIMANA TSB DALAM PASAL 26 JIKA TERDAPAT HUBUNGAN EFEKTIF ANTARA BUT DENGAN HARTA/KEGIATAN YG MEMBERIKAN PENGHASILAN BIAYA YANG BOLEH DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BUT Pasal 5 Ayat (2)
  • 29. 29 BIAYA ADM. KANTOR PUSAT YG BOLEH DIBEBANKAN SBG BIAYA BIAYA YG BERKAITAN DGN USAHA ATAU KEGIATAN BUT BESARNYA DITETAPKAN DIRJEN PAJAK PEMBAYARAN KPD KANTOR PUSAT YG TIDAK BOLEH DIBEBANKAN SBG BIAYA - ROYALTI/IMBALAN SEHUB. DGN PENGGUNAAN HARTA, PATEN, ATAU HAK LAINNYA - IMBALAN SEHUB. DGN JASA MANAJEMEN DAN JASA LAINNYA - BUNGA, KECUALI BUNGA YG BERKENAAN DGN USAHA PERBANKAN BUKAN SBG PENGHASILAN BUT, PEMBAYARAN DARI KANTOR PUSAT BERUPA - ROYALTI/IMBALAN SEHUB. DGN PENGGUNAAN HARTA, PATEN, ATAU HAK LAINNYA - IMBALAN SEHUB. DGN JASA MANAJEMEN DAN JASA LAINNYA - BUNGA, KECUALI BUNGA YG BERKENAAN DGN USAHA PERBANKAN PENENTUAN LABA BUT Pasal 5 Ayat (3)
  • 30. 30 BIAYA-BIAYA YANG BOLEH DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO Pasal 6 ayat (1) BIAYA 3 M biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain: biaya pembelian bahan; biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang; bunga, sewa, dan royalti;biaya perjalanan; biaya pengolahan limbah; premi asuransi; biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; biaya administrasi; dan pajak kecuali Pajak Penghasilan. penyusutan dan amortisasi iuran kpd dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan menkeu kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan kerugian selisih kurs mata uang asing biaya litbang perusahaan yg dilakukan di indonesia biaya bea siswa, magang dan pelatihan
  • 31. 31 BIAYA-BIAYA YANG BOLEH DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO Pasal 6 ayat (1) BIAYA 3 M Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat- syarat tertentu dan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menkeu sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Pemerintah
  • 32. 32 BIAYA-BIAYA YANG BOLEH DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO Pasal 6 ayat (1A) BIAYA 3 M PERTAMBANGAN MIGAS DAN PERTAMBANGAN UMUM Biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan di bidang usaha pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan pertambangan umum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah
  • 33. 33 PENGELUARAN YG MEMPUNYAI HUB. LANGSUNG DENGAN USAHA/KEGIATAN UTK MENDAPATKAN, MENAGIH,DAN MEMELIHARA (3M) PENGHASILAN . . PENGHASILAN BRUTO DANA PENSIUN “A” a. PENGHASILAN YG BUKAN OBJEK PAJAK SESUAI PASAL 4 AYAT (3) HRF g SEBESAR Rp 100.000.000,00 b. PENGHASILAN BRUTO DI LUAR add a) SEBESAR Rp 300.000.000,00 TOTAL PENGHASILAN Rp 400.000.000,00 APABILA TOTAL BIAYA ADALAH Rp 200.000.000,00 MAKA BIAYA YG BOLEH DIKURANGKAN UNTUK MENDAPATKAN, MENAGIH, DAN MEMELIHARA PENGHASILAN ADALAH SEBESAR : 3/4 X Rp 200.000.000,00=Rp 150.000.000,00 YANG MERUPAKAN OBJEK PAJAK BOLEH DIBEBANKAN SEBAGAI BIAYA YANG BUKAN MERUPAKAN OBJEK PAJAK TIDAKBOLEH DIBEBANKAN SEBAGAI BIAYA CONTOH PENGELUARAN YANG BOLEH DIBEBANKAN SBG BIAYA Pasal 6 ayat (1) huruf a
  • 34. 34 BIAYA UNTUK MENDAPATKAN, MENAGIH, DAN MEMELIHARA PENGHASILAN YANG MERUPAKAN OBJEK PAJAK, TERMASUK PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH SYARAT PENGELUARAN YANG BOLEH DIBEBANKAN SBG BIAYA Pasal 6 ayat (1) huruf h PELAKSANAANNYA DIATUR PER MENKEU 1. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial 2. harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak 3. telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/ pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu 4. syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k.
  • 35. 35 KERUGIAN DAPAT DIKOMPENSASIKAN DENGAN PENGHASILAN MULAI TAHUN PAJAK BERIKUTNYA BERTURUT-TURUT SAMPAI DENGAN 5 (LIMA) TAHUN KOMPENSASI KERUGIAN Pasal 6 ayat (2)
  • 36. 36 PT. A dalam tahun 1995 menderita kerugian fiskal sebesar Rp 1.200.000.000,00. Dalam 5 tahun berikutnya rugi-laba fiskal PT. A sbb : 1996 : laba fiskal Rp 200.000.000,00 1997 : rugi fiskal (Rp 300.000.000,00) 1998 : laba fiskal N I H I L 1999 : laba fiskal Rp 100.000.000,00 2000 : laba fiskal Rp 800.000.000,00 Kompensasi kerugian dilakukan sbb : Rugi fiskal Thn 1995 (Rp 1.200.000.000,00) Laba fiskal Thn 1996 Rp 200.000.000,00(+) Sisa rugi fiskal Thn 1995 (Rp 1.000.000.000,00) Rugi fiskal Thn 1997 (Rp 300.000.000,00) Sisa rugi fiskal Thn 1995 (Rp 1.000.000.000,00) Laba fiskal Thn 1998 N I H I L (+) Sisa rugi fiskal Thn 1995 (Rp 1.000.000.000,00) Laba fiskal Thn 1999 Rp 100.000.000,00(+) Sisa rugi fiskal Thn 1995 (Rp 900.000.000,00) Laba fiskal Thn 2000 Rp 800.000.000,00 Sisa rugi fiskal Thn 1995 (Rp 100.000.000,00) TIDAK BOLEH DIKOMPENSASIKAN LAGI DENGAN LABA FISKAL THN 2001 HANYA BOLEH DIKOMPENSASIKAN DGN LABA FISKAL THN 2001 & 2002 (KOMPENSASI DIMULAI SJK THN 1998) CONTOH PENGHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN
  • 37. 37 Rp 15.840.000 Rp 1.320.000 Rp 15.840.000 Rp 1.320.000 UNTUK DIRI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TAMBAHAN UNTUK WAJIB PAJAK KAWIN TAMBAHAN UNTUK SEORANG ISTERI YG PENGHASILANNYA DIGABUNG DENGAN PENGHASILAN SUAMI TAMBAHAN UNTUK SETIAP ANGGOTA KELUARGA SEDARAH SEMENDA DALAM GARIS KETURUNAN LURUS SERTA ANAK ANGKAT YG MENJADI TANGGUNGAN SEPENUHNYA MAKSIMAL 3 ORANG PENERAPAN PTKP DITENTUKAN OLEH KEADAAN PADA AWAL TAHUN PAJAK ATAU AWAL BAGIAN TAHUN PAJAK BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3)
  • 38. 38 CONTOH PENERAPAN PTKP BILA PENGHASILAN ISTRI “A” TSB TIDAK SEMATA-MATA DITERIMA ATAU DIPEROLEH DARI SATU PEMBERI KERJA YG TELAH DIPOTONG PAJAK BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 21, DAN PEKERJAAN TSB ADA HUBUNGANNYA DENGAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS SUAMI ATAU ANGGOTA KELUARGA LAINNYA, MAKA PENGHASILAN ISTRI “A” DIGABUNG DGN PENGHASILAN “A” BESARNYA PTKP YANG DIBERIKAN : - WP SENDIRI Rp 15.840.000 - STATUS KAWIN Rp 1.320.000 - ISTRI BERUSAHA Rp 15.840.000 - ANAK (3 x Rp 1.320.000) Rp 3.960.000 JUMLAH PTKP Rp 36.960.000 BILA ISTRI MENERIMA/MEMPEROLEH PENGHASILAN YG SUDAH DIPOTONG PPh PSL 21 DAN PEKERJAANNYA TSB TDK ADA HUBUNGANNYA DGN PEKERJAAN/USAHA SUAMI/ANGGOTA KELUARGA LAINNYA. BESARNYA PTKP YG DIBERIKAN : - WP SENDIRI Rp 15.840.000 - STATUS KAWIN Rp 1.320.000 - ANAK (3 x Rp 1.320.000) Rp 3.960.000 JUMLAH PTKP Rp 21.120.000 UTK ISTRI SDH DIBERIKAN PTKP, SAAT PEMOTONGAN PPh 21 OLEH PEMBERI KERJA SEBESAR Rp 15.840.000,- WP “A” SEORANG PEGAWAI MEMPUNYAI SEORANG ISTRI DAN 4 ANAK.
  • 39. 39 PENGHASILAN ATAU KERUGIAN BAGI WANITA YANG TELAH KAWIN DIANGGAP SEBAGAI PENGHASILAN ATAU KERUGIAN SUAMINYA KECUALI 1. PENGHASILAN TSB SEMATA-MATA DITERIMA ATAU DIPEROLEH DARI SATU PEMBERI KERJA YG TELAH DIPOTONG PPh PASAL 21, DAN 2. PEKERJAAN TSB TIDAK ADA HUBUNGANNYA DENGAN USAHA ATAU PEKERJAAN BEBAS SUAMI ATAU ANGGOTA KELUARGA LAINNYA PENGHASILAN ATAU KERUGIAN BAGI WANITA KAWIN Pasal 8 ayat (1)
  • 40. 40 WP ‘A” MEMPEROLEH PENGHASILAN Rp 100.000.000,00 MEMPUNYAI ISTRI SBG PEGAWAI DGN PENGHASILAN SEBESAR Rp 50.000.000,00 TDK DIGABUNG DGN PENGHASILAN ‘A’ DAN SUDAH FINAL JIKA : -. PENGH. TSB DIPEROLEH DARI SATU PEMBERI KERJA YANG TELAH DIPOTONG PPh 21 -. PEKERJAAN TSB TDK ADA HUB. NYA DGN USAHA/ PEKERJAAN BEBAS SUAMI/ANGGOTA KELUARGA LAINNYA. BILA ISTRI “A” SELAIN MENJADI PEGAWAI JUGA MEMPUNYAI USAHA SALON KECANTIKAN DGN PENGHASILAN SEBESAR Rp 75.000.000,00; SELURUH PENGH. ISTRI SEBESAR Rp 125.000.000 (50 JUTA + 75 JUTA) DIGABUNGKAN DGN PENGH. “A”. DGN DEMIKIAN TOTAL PENGHASILAN “A” YG DIKENAKAN PPh SEBESAR Rp 225.000.000,00. POTONGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN ISTRI TIDAK BERSIFAT FINAL DAN DPT DIKREDITKAN DLM SPT TAHUNAN PPh CONTOH Pasal 8 ayat (1)
  • 41. 41 HIDUP BERPISAH MENGADAKAN PERJANJIAN PEMISAHAN HARTA DAN PENGHASILAN SECARA TERTULIS PENGHITUNGAN PAJAKNYA BERDASAR - Penghasilan Neto suami isteri digabung - Besarnya pajak yg harus dilunasi oleh masing-masing suami-isteri, sebanding dgn Penghasilan Neto PENGHITUNGAN PKP DAN PENGENAAN PAJAKNYA DILAKUKAN SENDIRI-SENDIRI SUAMI-ISTRI DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH Pasal 8 ayat (2) dan (3) ISTRI MEMILIH UNTUK MENJALAN KAN HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN NYA SENDIRI
  • 42. 42 CONTOH : 1. PENGHASILAN SUAMI (A) DARI PEGAWAI Rp 100.000.000,00 2. PENGHASILAN ISTRI DARI PEGAWAI DAN SALON Rp 125.000.000,00 JML PENGHASILAN Rp 225.000.000,00 PTKP (K/3) Rp 11.520.000,00 PKP Rp 213.480.000,00 PPh TERUTANG Rp 40.968.000,00 PENGENAAN PPh MASING-MASING SUAMI-ISTERI DIHITUNG SBB : PPh SUAMI : Rp 100.000.000,00 X Rp 40.968.000,00 = Rp 18.207.999,00 Rp 225.000.000,00 PPh ISTERI : Rp 125.000.000,00 X Rp 40.968.000,00 = Rp 22.760.001,00 Rp 225.000.000,00 CONTOH PENGHITUNGAN PPh BAGI SUAMI-ISTRI YG MENGADAKAN PERJANJIAN PEMISAHAN HARTA DAN PENGHASILANSECARA TERTULIS Pasal 8 ayat (3)
  • 43. 43 Yang dimaksud dengan “anak yang belum dewasa” adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah DIGABUNG DENGAN PENGHASILAN ORANG TUANYA PENGHASILAN ANAK YANG BELUM DEWASA Pasal 8 ayat (4)
  • 44. 44 PEMBAGIAN LABA DENGAN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN BIAYA YG DIBEBANKAN UTK KEPENTINGAN PRIBADI PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA PEMBENTUKAN DANA CADANGAN KECUALI CADANGAN UNTUK JENIS USAHA TERTENTU YANG KETENTUAN DAN SYARATNYA DIATUR PERMENKEU (81/PMK.03/2009) PREMI ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWI GUNA, DAN ASURANSI BEA SISWA YG DIBAYAR OLEH WP ORANG PRIBADI PENGGANTIAN/ IMBALAN PEKERJAAN/JASA YG DIBERIKAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN KECUALI -PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN BAGI SELURUH PEGAWAI -DI DAERAH TERTENTU DAN YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN YANG DIATUR DG ATAU BERDASARKAN PERMENKEU (83/PMK.03/2009) PENGELUARAN YANG TIDAK BOLEH DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO Pasal 9 ayat (1)
  • 45. 45 JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YG DIBAYARKAN KEPADA PEMEGANG SAHAM ATAU PIHAK YG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN, DAN WARISAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 4 AYAT (3) HURUF A DAN HURUF B, KECUALI SUMBANGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 6 AYAT (1) HURUF I, HURUF J, HURUF K, HURUF L, DAN HURUF M SERTA ZAKAT DAN SUMBANGAN KEGAMAAN YANG KETENTUANNYA DIATUR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH PAJAK PENGHASILAN GAJI ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA, ATAU PERSEROAN KOMANDITER YG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM SANKSI ADMINISTRASI DAN PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN BIAYA YANG DIBEBANKAN/ DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI WP ATAU ORANG YANG MENJADI TANGGUNGAN PENGELUARAN YANG TIDAK BOLEH DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO Pasal 9 ayat (1)
  • 46. 46 PEMBAYARAN YANG JUMLAHNYA MELEBIHI KEWAJARAN KPD PEMEGANG SAHAM ATAU PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEBAGAI IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN YANG DILAKUKAN CONTOH : WP. A TENAGA AHLI DAN PEMEGANG SAHAM DARI PT. “B”. IMBALAN DARI PT. “B” YG DITERIMA “A” SEBESAR Rp 5.000.000,00. APABILA UNTUK JASA YG SAMA YG DIBERIKAN OLEH TENAGA AHLI LAIN YG SETARA HANYA DIBAYAR SEBESAR Rp 2.000.000,00, MAKA : - JUMLAH Rp 3.000.000,00 TIDAK BOLEH DIBEBANKAN SBG BIAYA OLEH PT. “B” - BAGI TENAGA AHLI YG JUGA SEBAGAI PEMEGANG SAHAM, JUMLAH Rp 3.000.000,00, DIANGGAP SBG PEMBERIAN DIVIDEN DARI PT.“B” PENGELUARAN YANG TIDAK BOLEH DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO Pasal 9 ayat (1) huruf f
  • 47. 47 PENGELUARAN UNTUK MENDAPATKAN, MENAGIH, DAN MEMELIHARA PENGHASILAN YANG MEMPUNYAI MASA MANFAAT LEBIH DARI SATU TAHUN DIBEBANKAN MELALUI PENYUSUTAN ATAU AMORTISASI PENGELUARAN YANG TIDAK BOLEH DIBEBANKAN SEKALIGUS Pasal 9 ayat (2)
  • 48. 48 DIPENGARUHI HUB. ISTIMEWA JML YANG SEHARUSNYA DIKELUARKAN/DITERIMA DALAM HAL TUKAR-MENUKAR HARTA JML YANG SEHARUSNYA DIKELUARKAN/DITERIMA BERDSRKAN HARGA PASAR DALAM RANGKA : - Likuidasi - Penggabungan - Peleburan - Pemekaran - Pemecahan -Pengambilalihan USAHA JML YANG SEHARUSNYA DIKELUARKAN/DITERIMA BERDASARKAN HARGA PASAR KECUALI DITETAPKAN LAIN OLEH MENKEU PERSEDIAAN DAN PEMAKAIAN PERSEDIAAN UNTUK PENGHITUNGAN HARGA POKOK BERDSRKAN HARGA PEROLEHAN YANG DILAKUKAN SECARA RATA-RATA ATAU DGN CARA MENDAHULUKAN PERSEDIAAN YG DIPEROLEH PERTAMA TIDAK DIPENGARUHI HUB. ISTIMEWA JML YANG SESUNGGUHNYA DIKELUARKAN/DITERIMA PENENTUAN HARGA PEROLEHAN/ PENJUALAN ATAU NILAI PEROLEHAN/ PENJUALAN Pasal 10 ayat (1), (2), (3) dan (6)
  • 49. 49 PENGALIHAN HARTA HIBAHAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN, DAN WARISAN YG MEMENUHI PERSYARATAN PASAL 4 AYAT (3) HURUF a DAN b DASAR PENILAIAN BAGI YANG MENERIMA SAMA DENGAN NILAI SISA BUKU YANG MELAKUKAN PENGALIHAN ATAU NILAI YANG DITETAPKAN DIRJEN PAJAK PENGALIHAN HARTA YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT PASAL 4 AYAT (3) HURUF a DASAR PENILAIAN BAGI YANG MENERIMA SAMA DENGAN NILAI PASAR PENGALIHAN HARTA SBG PENGGANTI SAHAM ATAU PENGGANTI PENYERTAAN MODAL DASAR PENILAIAN BAGI YANG MENERIMA SAMA DENGAN NILAI PASAR PENENTUAN HARGA PEROLEHAN/ PENJUALAN ATAU NILAI PEROLEHAN/ PENJUALAN Pasal 10 ayat (4) dan (5)
  • 50. 50 KETERANGAN PT. A PT. B (HARTA X) (HARTA Y) NILAI SISA BUKU Rp 10.000.000,00 Rp 12.000.000,00 HARGA PASAR Rp 20.000.000,00 Rp 20.000.000,00 - ANTARA PT. A DAN PT. B TERJADI PERTUKARAN HARTA - TIDAK TERDAPAT REALISASI PEMBAYARAN - HARGA PASAR HARTA SEBESAR Rp 20.000.000,00 MERUPAKAN : NILAI PEROLEHAN YANG SEHARUSNYA DIKELUARKAN ATAU NILAI PENJUALAN YANG SEHARUSNYA DITERIMA - SELISIH ANTARA HARGA PASAR DENGAN NILAI SISA BUKU HARTA MERUPAKAN KEUNTUNGAN YANG DIKENAKAN PAJAK - KEUNTUNGAN PT. A = Rp 20.000.000,00 - Rp 10.000.000,00 = Rp 10.000.000,00 - KEUNTUNGAN PT. B = Rp 20.000.000,00 - Rp 12.000.000,00 = Rp 8.000.000,00 CONTOH Pasal 10 ayat (2)
  • 51. 51 - PT. A DAN PT. B MELAKUKAN PELEBURAN DAN MEMBENTUK BADAN BARU YAITU PT. C. - NILAI SISA BUKU DAN HARGA PASAR HARTA KEDUA BADAN TERSEBUT ADALAH SBB : KETERANGAN PT. A PT. B NILAI SISA BUKU Rp 200.000.000,00 Rp 300.000.000,00 HARGA PASAR Rp 300.000.000,00 Rp 450.000.000,00 PADA DASARNYA PENILAIAN HARTA YG DISERAHKAN OLEH PT. A DAN PT. B DLM RANGKA PELEBURAN MENJADI PT. C ADALAH HARGA PASAR. KEUNTUNGAN PT. A Rp 300.000.000,00 - Rp 200.000.000,00 =Rp 100.000.000,00 KEUNTUNGAN PT. B Rp 450.000.000,00 - Rp 300.000.000,00 =Rp 150.000.000,00 CONTOH Pasal 10 ayat (3) PT. C MEMBUKUKAN SEMUA HARTA TSB SEBESAR Rp 750.000.000 (Rp 300.000.000,00+ Rp 450.000.000,00). NAMUN DLM RANGKA MENYELARASKAN DGN KEBIJAKAN DI BIDANG SOSIAL, EKONOMI, INVESTASI, DAN MONETER, MENKEU DIBERI WEWENANG UNTUK MENETAPKAN NILAI LAIN SELAIN HARGA PASAR, MISALNYA ATAS DASAR NILAI SISA BUKU (POOLING OF INTEREST). DALAM HAL DEMIKIAN, PT. C MEMBUKUKAN PENERIMAAN HARTA DARI PT.A DAN PT. B SEBESAR : (Rp 200.000.000,00 + Rp 300.000.000,00) = Rp 500.000.000
  • 52. 52 CONTOH : WP “X” MENYERAHKAN 20 UNIT MESIN BUBUT YANG NILAI BUKUNYA Rp 25.000.000,00 KPD PT. “Y” SBG PENGGANTI PENYERTAAN SAHAMNYA DENGAN NILAI NOMINAL Rp 20.000.000,00. HARGA PASAR MESIN BUBUT TSB Rp 40.000.000,00. PT.“Y” MENCATAT MESIN BUBUT SBG AKTIVA SEBESAR Rp 40.000.000,00 BUKAN SEBAGAI PENGHASILAN. SELISIH ANTARA NILAI NOMINAL SAHAM DENGAN NILAI PASAR HARTA DIBUKUKAN SBG “AGIO”. * BESARNYA AGIO = (Rp 40.000.000,00 - Rp 20.000.000,00) =Rp 20.000.000,00 * BAGI WP “X”, KEUNTUNGAN YG DIPEROLEH DARI PENYERTAAN ADALAH OBJEK PAJAK, YAITU : (Rp 40.000.000,00 - Rp 25.000.000,00) = Rp 15.000.000,00 CONTOH Pasal 10 ayat (5)
  • 53. 53 BANGUNAN SELAIN BANGUNAN BIDANG USAHA TERTENTU METODE GARIS LURUS METODE SALDO MENURUN PADA AKHIR MASA MANFAAT DISUSUTKAN SEKALIGUS (CLOSED ENDED) DIATUR PERATURAN MENTERI KEUANGAN (249/PMK.03/2 008) HARTA BERWUJUD PENYUSUTAN Pasal 11 ayat (1),(2) dan (7) KECUALI : TANAH YANG BERSTATUS HAK MILIK, HGU DAN HGB DAN HAK PAKAI
  • 54. 54 DASAR PENYUSUTAN BAGI WP YG MELAKUKAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA SESUAI PASAL 19 NILAI SETELAH DILAKUKAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA PADA BULAN PENGELUARAN KECUALI : HARTA YG MASIH DLM PROSES PENGERJAAN, PADA BULAN SELESAINYA PENGERJAAN PADA BULAN HARTA MULAI DIGUNAKAN/ MENGHASILKAN DENGAN PERSETUJUAN DIRJEN PAJAK SAAT MULAI PENYUSUTAN Pasal 11 ayat (3),(4) dan (5)
  • 55. 55 KEL. HARTA MASA TARIF PENYUSUTAN BERWUJUD MAN- FAAT GARIS LURUS SALDO MENURUN 1. BUKAN BANGUNAN - KELOMPOK 1 - KELOMPOK 2 - KELOMPOK 3 - KELOMPOK 4 4 THN 25 % 50 % 8 THN 12,5 % 25 % 16 THN 6,25 % 12,5 % 20 THN 5 % 10 % 2. BANGUNAN PERMANEN 20 THN 5 % TDK PERMANEN 10 THN 10 % Pasal 11 ayat (11) PENENTUAN KELOMPOK HARTA BERWUJUD BUKAN BANGUNAN DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN MASA MANFAAT DAN TARIF PENYUSUTAN Pasal 11 ayat (6) dan (7)
  • 56. 56 JUMLAH NILAI SISA BUKU DIBEBANKAN SEBAGAI KERUGIAN JUMLAH HARGA JUAL ATAU PENGGANTIAN ASURANSI DIBUKUKAN SEBAGAI PENGHASILAN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN HARTA SESUAI PSL 4 Ayat (1) Huruf d ATAU PENARIKAN HARTA KARENA SEBAB LAINNYA DIBUKUKAN SBG BEBAN MASA KEMUDIAN DENGAN PERSETUJUAN DIRJEN PAJAK KERUGIAN SEBESAR NILAI SISA BUKU HARTA KARENA PENGGANTIAN ASURANSI YG JUMLAHNYA BARU DAPAT DIKETAHUI DI MASA KEMUDIAN PADA TAHUN TERJADINYA PENGALIHAN ATAU PENARIKAN HARTA PENGALIHAN HARTA BERWUJUD Pasal 11 ayat (8) dan (9)
  • 57. 57 SEBAGAI BANTUAN ATAU SUMBANGAN; HARTA HIBAHAN ATAU WARISAN YG MEMENUHI SYARAT PASAL 4 Ayat (3) Huruf a dan b JUMLAH NILAI SISA BUKU TIDAK BOLEH DIBEBANKAN SEBAGAI KERUGIAN BAGI PIHAK YG MENGALIHKAN PENGALIHAN HARTA BERWUJUD Pasal 11 ayat (10)
  • 58. 58 METODE GARIS LURUS METODE SALDO MENURUN PADA AKHIR MASA MANFAAT DIAMORTISASI SEKALIGUS (CLOSED ENDED) AMORTISASI Pasal 11A ayat (1) dan (1A) AMORTISASI DIMULAI PADA BULAN DILAKUKANNYA PENGELUARAN, KECUALI UNTUK BIDANG USAHA TERTENTU YANG DIATUR LEBIH LANJUT DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN (248/PMK.03/2008)
  • 59. 59 KELOMPOK MASA TARIF AMORTISASI HARTA TAK MAN- BERWUJUD FAAT GARIS LURUS SALDO MENURUN - KELOMPOK 1 - KELOMPOK 2 - KELOMPOK 3 - KELOMPOK 4 4 THN 25 % 50 % 8 THN 12,5 % 25 % 16 THN 6,25 % 12,5 % 20 THN 5 % 10 % 1. BIAYA PENDIRIAN 2. BIAYA PERLUASAN MODAL TARIF BERDASARKAN KELOMPOK HARTA ATAU DIBEBANKAN SEKALIGUS PADA TAHUN TERJADINYA PENGELUARAN PENGELUARAN UNTUK MEMPEROLEH HAK PENAMBANGAN MIGAS PENGELUARAN SEBELUM OPERASI KOMERSIL YANG MASA MANFAAT > 1 TAHUN METODE SATUAN PRODUKSI DIKAPITALISASIKAN DAN DIAMORTISASIKAN DG TARIF BERDASARKAN KELOMPOK HARTA 1. HAK PENAMBANGAN SELAIN MIGAS 2. HAK PENGUSAHAAN HUTAN 3. HAK PENGUSAHAAN SUMBER DAN HASIL ALAM LAINNYA METODE SATUAN PRODUKSI SETINGGI-TINGGINYA 20 % SETAHUN MASA MANFAAT DAN TARIF AMORTISASI Pasal 11A ayat (2),(3),(4),(5) dan (6)
  • 60. 60 NILAI SISA BUKU HARTA ATAU HAK DIBEBANKAN SEBAGAI KERUGIAN JUMLAH PENGGANTIAN DIBUKUKAN SEBAGAI PENGHASILAN SEBAGAI BANTUAN ATAU SUMBANGAN; HARTA HIBAHAN ATAU WARISAN YG MEMENUHI SYARAT PASAL 4 Ayat (3) Huruf a dan b JUMLAH NILAI SISA BUKU TIDAK BOLEH DIBEBANKAN SEBAGAI KERUGIAN BAGI PIHAK YANG MENGALIHKAN PADA TAHUN TERJADINYA PENGALIHAN PENGALIHAN HARTA TAK BERWUJUD/HAK Pasal 11A ayat (7) dan (8)
  • 61. 61 CONTOH : - PENGELUARAN UNTUK HAK PENGUSAHAAN HUTAN Rp 500.000.000,00. - POTENSI HAK PENGUSAHAAN HUTAN 10.000.000 TON KAYU - JML YG DIAMORTISASI DGN PERSENTASE SATUAN PRODUKSI YG DIREALISASIKAN DALAM TAHUN YBS Rp 500.000.000,00 - JIKA DALAM SATU THN PAJAK JML PRODUKSI 3.000.000 TON KAYU YG BERARTI 30 % DARI POTENSI YG ADA, - AMORTISASI YG DIPERKENANKAN UTK DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO PD TAHUN TSB SEBESAR 20 % (JUMLAH MAKSIMUM) DARI PENGELUARAN ATAU Rp 100.000.000,00 CONTOH Pasal 11A ayat (5) PENGELUARAN UNTUK MEMPEROLEH : - HAK PENAMBANGAN SELAIN MINYAK DAN GAS BUMI - HAK PENGUSAHAAN HUTAN ATAU HASIL ALAM LAINNYA - HAK PENGUSAHAAN HASIL LAUT
  • 62. 62 CONTOH Pasal 11A ayat (7) - PENGELUARAN BIAYA UTK MEMPEROLEH HAK PENAMBANGAN MIGAS OLEH PT. X = Rp 500.000.000,00 - TAKSIRAN KANDUNGAN MINYAK 200.000.000 BAREL - SETELAH PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI MENCAPAI 100.000.000 BAREL, PT.X MENJUAL HAKNYA KEPADA PT.Y DENGAN HARGA Rp 300.000.000,00 - PENGHITUNGAN PENGHASILAN DAN KERUGIAN DARI PENJUALAN HAK TERSEBUT SEBAGAI BERIKUT : - HARGA PEROLEHAN Rp 500.000.000,00 - AMORTISASI YG TELAH DILAKUKAN 100.000.000 BAREL =(50%) Rp 250.000.000,00 200.000.000 - NILAI BUKU HARTA Rp 250.000.000,00 - HARGA JUAL HARTA Rp 300.000.000,00 PEMBUKUAN : - JUMLAH NILAI BUKU HARTA Rp 250.000.000,00 DIBEBANKAN SEBAGAI KERUGIAN - JUMLAH SEBESAR Rp 300.000.000,00 DIBUKUKAN SEBAGAI PENGHASILAN
  • 63. 63 MENENTUKAN PENGHASILAN NETO DIBUAT DAN DISEMPURNAKAN TERUS-MENERUS SERTA DITERBITKAN OLEH DIRJEN PAJAK Norma Penghitungan Penghasilan Neto PENGGUNAAN NORMA PENGHITUNGAN Pasal 14 ayat (1) untuk
  • 64. 64 HANYA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI SYARAT * Peredaran bruto dalam satu tahun kurang dari Rp 4.800.000.000,00 * Memberitahukan kepada Dirjen Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari Tahun Pa- jak Ybs. Apabila tidak memberitahukan, di- anggap memilih Pembukuan * Wajib menyelenggarakan Pencatatan Norma Penghitungan Penghasilan Neto PENGGUNAAN NORMA PENGHITUNGAN Pasal 14 ayat (2), (3) dan (4)
  • 65. 65 WAJIB PAJAK DIHITUNG PENGHASILAN NETO MENGGUNAKAN NPPN DAN PEREDARAN BRUTONYA DIHITUNG DENGAN CARA LAIN YANG DIATUR DG PERATURAN MENKEU WAJIB PEMBUKUAN TAPI TDK BERSEDIA MEMPERLIHATKAN PEMBUKUAN /PENCATATAN DIANGGAP MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN , TAPI TIDAK ATAU TIDAK SEPENUHNYA MELAKSANAKAN PEMBUKUAN INGIN MENGGUNAKAN NPPN, TETAPI TIDAK MELAKSANAKAN PENCATATAN PENGGUNAAN NORMA PENGHITUNGAN Pasal 14 ayat (5)
  • 66. 66 UNTUK MENGHITUNG PENGHASILAN NETO DARI WAJIB PAJAK TERTENTU DITETAPKAN MENTERI KEUANGAN NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS Pasal 15
  • 67. 67 1. PERUSAHAAN PELAYARAN ATAU PENERBANGAN DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI - KMK 416/KMK.04/96 - KMK 475/KMK.04/96 - KMK 417/KMK.04/96 2. WP LUAR NEGERI YANG MEMPUNYAI KANTOR PERWAKILAN DAGANG DI INDONESIA (KMK 634/KMK.04/94) 3. PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN INVESTASI DALAM BENTUK BANGUN GUNA SERAH (BOT) (KMK 248/KMK.04/95) KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS 4. WP yg melakukan kerjasama dgn PT Telkom berdasarkan sistem PBH tahap II selanjutnya (KMK No.88/KMK.04/1994 jo Kepdirjen Pajak No.155/PJ./2000
  • 68. 68 PKP BAGI WAJIB PAJAK DALAM NEGERI PKP BAGI WAJIB PAJAK YG DIHITUNG DGN NORMA PKP BAGI WP BUT PKP BAGI WP ORANG PRIBADI D.N YG KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF NYA < 1 TAHUN YG TERUTANG PAJAK DLM BAG.THN PAJAK PENGHASILAN DIKURANGI DENGAN BIAYA YANG DIPERKENANKAN, KOMPENSASI KERUGIAN, UNTUK WP ORANG PRIBADI DIKURANGI DGN PTKP, DIHITUNG DENGAN NORMA PENGHITUNGAN DAN UNTUK WP ORANG PRIBADI DIKURANGI PTKP PENGHASILAN DIKURANGI DGN BIAYA YG DIPERKENANKAN , KOMPENSASI KERUGIAN DIHITUNG SESUAI PENGHASILAN NETO DALAM BAGIAN TAHUN PAJAK YANG DISETAHUNKAN PENGHASILAN KENA PAJAK (PKP) Pasal 16 ayat (1), (2), (3) dan (4)
  • 69. 69 PEREDARAN BRUTO Rp 300.000.000 BIAYA (3M) PENGHASILAN Rp 255.000.000 LABA USAHA/PENGH. NETO USAHA Rp 45.000.000 PENGH. LAINNYA Rp 5.000.000 BIAYA (3M) PENGH. LAINNYA Rp 3.000.000 LABA USAHA DARI PENGH. LAINNYA Rp 2.000.000 JML SELURUH PENGH. NETO Rp 47.000.000 KOMPENSASI KERUGIAN (Rp 2.000.000) PKP BAGI WP BADAN Rp 45.000.000 * PENGURANGAN (PTKP) BAGI WP ORG. PRIBADI (K/3) (Rp 8.640.000) PKP BAGI WP ORG. PRIBADI RpRp 36.360.00036.360.000 CONTOH PENGHITUNGAN PKP BAGI WP DALAM NEGERI YANG MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN
  • 70. 70 - PEREDARAN BRUTO Rp 400.000.000,00 - BIAYA 3M PENGHASILAN (Rp 275.000.000,00) PENGHASILAN USAHA Rp 125.000.000,00 - PENGHASILAN BUNGA Rp 5.000.000,00 - PENJUALAN LANGSUNG BARANG OLEH KANTOR PUSAT YG SEJENIS DGN YG DIJUAL BUT Rp 200.000.000,00 - PENGHASILAN LAINNYA Rp 205.000.000,00 - BIAYA 3M PENGHASILAN (Rp 150.000.000,00) PENGHASILAN DARI LUAR USAHA Rp 55.000.000,00 PENGHASILAN NETO USAHA DAN LUAR USAHA Rp 180.000.000,00 DIVIDEN YG DITERIMA KANTOR PUSAT YG MPY HUB. EFEKTIF DGN BUT Rp 2.000.000,00 JML PENGHASILAN NETO Rp 182.000.000,00 BIAYA MENURUT PSL 5 AYAT (3) (Rp 7.000.000,00) PENGHASILAN KENA PAJAK Rp 175.000.000,00 CONTOH PENGHITUNGAN PKP BAGI WP BENTUK USAHA TETAP (BUT)
  • 71. 71 LAPISAN PKP TARIF PAJAK - S/D Rp 50.000.000,00 5 % - DI ATAS Rp 50.000.000,00 15 % S/D Rp 250.000.000,00 - DI ATAS Rp 250.000.000,00 25 % S/D Rp 500.000.000 - DI ATAS Rp 500.000.000 30% LAPISAN PKP DAPAT DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN MENKEU TARIF PAJAK PENGHASILAN Pasal 17 ayat 1 (a), (2), (3) dan (7) TARIF PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DN DENGAN PP DAPAT DITETAPKAN : • Tarif tertinggi dapat diturunkan menjadi paling rendah 25% •Tarif pajak tersendiri atas penghasilan tertentu , sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi
  • 72. 72 DENGAN PERATURAN PEMERINTAH DAPAT DITETAPKAN : • Tarif pajak tersendiri atas penghasilan tertentu , sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi LAPISAN PKP DAPAT DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TARIF PAJAK PENGHASILAN Pasal 17 ayat 1 (b), (2a), (3) dan (7) TARIF PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK BADAN DN DAN BUT TARIF TUNGGAL 28% MULAI TAHUN 2010 : 25%
  • 73. 73 TARIF PAJAK PENGHASILAN Pasal 17 ayat (2b) TARIF PAJAK PENGHASILAN BAGI WP BADAN DN PERSEROAN TERBUKA TARIF 5% LEBIH RENDAH SYARAT : PALI NG SEDI KI T 4 0 % DARI JUMLAH KESELURUHAN SAHAM YANG DI SETOR DI PERDAGANGKAN DI BURSA EFEK DI INDONESIA DAN PERSYARATAN TERTENTU LAINNYA DIATUR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH
  • 74. 74 TARIF PAJAK PENGHASILAN Pasal 17 ayat (2c) dan (2d) TARIF PAJAK PENGHASILAN ATAS DIVIDEN YG DITERIMA WP OP DN TARIF PALING TINGGI 10% KETENTUAN LEBIH LANJUT DIATUR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH SIFAT FINAL PP NOMOR 19/2009
  • 75. 75 JUMLAH PKP DIBULATKAN KE BAWAH DALAM RIBUAN RUPIAH PENUH UNTUK KEPERLUAN PENERAPAN TARIF PAJAK TARIF PAJAK PENGHASILAN Pasal 17 ayat (4)
  • 76. 76 JUMLAH PKP DIBULATKAN KE BAWAH DALAM RIBUAN RUPIAH PENUH TARIF PAJAK PENGHASILAN Pasal 17 ayat (5) dan (6) BESARNYA PAJAK YANG TERUTANG BAGI WP ORANG PRIBADI D.N YANG KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIFNYA < 1 TAHUN YG TERUTANG PAJAK DLM BAGIAN TAHUN PAJAK DIHITUNG JUMLAH HARI X PAJAK TERUTANG UTK 1TAHUN PAJAK 360
  • 77. 77 JUMLAH PKP Rp 600.000.000,00 PPh TERUTANG : 5% X Rp 50.000.000 = Rp 2.500.000 15% X Rp 200.000.000 = Rp 30.000.000 25% X Rp 250.000.000 = Rp 62.500.000 30% X Rp 100.000.000 = Rp 30.000.000 Rp 125.000.000,00 CONTOH PENERAPAN TARIF PPh BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DN
  • 78. 78 JUMLAH PKP Rp 1.250.000.000 PPh TERUTANG : 28% X Rp 1.250.000.000 = Rp 330.000.000,00 CONTOH PENERAPAN TARIF PPh BAGI WP BADAN DN DAN BUT
  • 79. 79 BESARNYA PERBANDINGAN ANTARA UTANG DAN MODAL UNTUK KEPERLUAN PENGHITUNGAN PAJAK SAAT DIPEROLEHNYA DIVIDEN OLEH WPDN ATAS PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI LUAR NEGERI SELAIN BADAN USAHA YANG MENJUAL SAHAMNYA DI BURSA EFEK MENTERI KEUANGAN a. BESARNYA PENYERTAAN MODAL WP DN PALING RENDAH 50 % DARI JUMLAH SAHAM YANG DISETOR; atau b. SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN WP DN LAINNYA MEMILIKI PENYERTAAN MODAL PALING RENDAH 50 % ATAU LEBIH DARI JUMLAH SAHAM YANG DISETOR SYARAT BERWENANG MENETAPKAN PERBANDINGAN UTANG DAN MODAL DAN SAAT DIPEROLEHNYA DIVIDEN Pasal 18 ayat (1) dan (2) 256/ PMK.03/ 2008
  • 80. 80 - MENENTUKAN KEMBALI BESARNYA PENGHASILAN DAN PENGURANGAN; - MENENTUKAN UTANG SEBAGAI MODAL DIREKTUR JENDERAL PAJAK BERWENANG UNTUK MENGHITUNG BESARNYA PKP BAGI WP YG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA PENGHITUNGAN PKP BAGI WP YG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA Pasal 18 ayat (3) METODE : • Com parable Uncontrolled Price Method • Resale Price Method • Cost Plus Method • Metode Lainnya
  • 81. 81 MELAKUKAN PERJANJIAN DENGAN WAJIB PAJAK DAN BEKERJASAMA DENGAN PIHAK OTORITAS PAJAK NEGARA LAIN DIREKTUR JENDERAL PAJAK BERWENANG UNTUK MENENTUKAN HARGA TRANKSASI ANTAR PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM AYAT (4) PENGHITUNGAN PKP BAGI WP YG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA Pasal 18 ayat (3a) BERLAKU SELAMA SUATU PERIODE TERTENTU DAN MENGAWASI PELAKSANAANNYA SERTA MELAKUKAN RENEGOSIASI SETELAH PERIODE TERTENTU TERSEBUT BERAKHIR
  • 82. 82 SPECIAL PURPOSE COMPANY (SPC) HUBUNGAN ISTIMEWA Pasal 18 ayat (3b) dan (3e) WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN PEMBELIAN SAHAM ATAU AKTIVA PERUSAHAAN MELALUI PIHAK LAIN ATAU BADAN YANG DIBENTUK UNTUK MAKSUD DEMIKIAN (SPECIAL PURPOSE COMPANY), DAPAT DITETAPKAN SEBAGAI PIHAK YANG SEBENARNYA MELAKUKAN PEMBELIAN TERSEBUT SEPANJANG WAJIB PAJAK YANG BERSANGKUTAN MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA DENGAN PIHAK LAIN ATAU BADAN TERSEBUT DAN TERDAPAT KETIDAKWAJARAN PENETAPAN HARGA. DIATUR LEBIH LANJUT DENGAN PERATURAN MENKEU
  • 83. 83 CONDUIT COMPANY HUBUNGAN ISTIMEWA Pasal 18 ayat (3c) dan (3e) PENJUALAN ATAU PENGALIHAN SAHAM PERUSAHAAN ANTARA (CONDUIT COMPANY ATAU SPECIAL PURPOSE COMPANY) YANG DIDIRIKAN ATAU BERTEMPAT KEDUDUKAN DI NEGARA YANG MEMBERIKAN PERLINDUNGAN PAJAK (TAX HAVEN COUNTRY) YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA DENGAN BADAN YANG DIDIRIKAN ATAU BERTEMPAT KEDUDUKAN DI INDONESIA ATAU BENTUK USAHA TETAP DI INDONESIA DAPAT DITETAPKAN SEBAGAI PENJUALAN ATAU PENGALIHAN SAHAM BADAN YANG DIDIRIKAN ATAU BERTEMPAT KEDUDUKAN DI INDONESIA ATAU BENTUK USAHA TETAP DI INDONESIA. DIATUR LEBIH LANJUT DENGAN PERATURAN MENKEU
  • 84. 84 HUBUNGAN ISTIMEWA Pasal 18 ayat (3d) dan (3e) BESARNYA PENGHASILAN YANG DI PEROLEH W AJI B PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DARI PEMBERI KERJA YANG MEMI LI KI HUBUNGAN I STI MEW A DENGAN PERUSAHAAN LAI N YANG TI DAK DIDIRIKAN DAN TIDAK BERTEMPAT KEDUDUKAN DI INDONESIA DAPAT DITENTUKAN KEMBALI, DALAM HAL PEMBERI KERJA MENGALI HKAN SELURUH ATAU SEBAGIAN PENGHASI LAN W AJI B PAJAK ORANG PRI BADI DALAM NEGERI TERSEBUT KE DALAM BENTUK BIAYA ATAU PENGELUARAN LAINNYA YANG DI BAYARKAN KEPADA PERUSAHAAN YANG TIDAK DIDIRIKAN DAN TIDAK BERTEMPAT KEDUDUKAN DI INDONESIA TERSEBUT. DIATUR LEBIH LANJUT DENGAN PERATURAN MENKEU
  • 85. 85 • WP mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25 % pada WP lainnya; atau • Hubungan antara WP dengan penyertaan paling rendah 25 % pada dua WP atau lebih; atau • Hubungan antara dua WP atau lebih yang disebut terakhir; WP YANG MENGUASAI WP LAINNYA, DUA ATAU LEBIH BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG ADA HUBUNGAN KELUARGA SEDARAH MAUPUN SEMENDA DALAM GARIS KETURUNAN LURUS DAN/ATAU KE SAMPING SATU DERAJAT HUBUNGAN ISTIMEWA DIANGGAP ADA APABILA : HUBUNGAN ISTIMEWA Pasal 18 ayat (4)
  • 86. 86 PERATURAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP DAN FAKTOR PENYESUAIAN APABILA TERJADI KETIDAKSESUAIAN ANTARA UNSUR-UNSUR BIAYA DENGAN PENGHASILAN KARENA PERKEMBANGAN HARGA DIKENAKAN TARIF PAJAK TERSENDIRI DG PERMENKEU SEPANJANG TIDAK MELEBIHI TARIF PAJAK TERTINGGI PASAL 17 UU PPh SELISIH PENILAIAN KEMBALI MENTERI KEUANGAN BERWENANG MENETAPKAN PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP Pasal 19 ayat (1) dan (2) SELISIH PENILAIAN KEMBALI PERATURAN MENKEU NO. 79/PMK.03/2008
  • 87. 87 - DILAKUKAN SETIAP BULAN, ATAU - MASA LAIN YANG DITETAPKAN OLEH MENTERI KEUANGAN MERUPAKAN ANGSURAN PAJAK YANG BOLEH DIKREDITKAN TERHADAP PPh YANG TERUTANG UNTUK TAHUN PAJAK YBS KECUALI PEMBAYARAN PPh YANG BERSIFAT FINAL - PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK OLEH PIHAK LAIN (PPh Psl 21,22,23,24) - PEMBAYARAN OLEH WAJIB PAJAK SENDIRI (PPh Pasal 25) PELUNASAN PPh DALAM TAHUN BERJALAN Pasal 20 ayat (1), (2) dan (3)
  • 88. 88 GAJI, UPAH, HONOR, TUNJANGAN, DAN PEMBAYARAN LAIN SBG IMBALAM MENYANGKUT PEKERJAAN YG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI ATAU BUKAN PEGAWAI GAJI, UPAH, HONOR, TUNJANGAN, DAN PEMBAYARAN LAIN YANG MENYANGKUT PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATAN UANG PENSIUN ATAU PEMBAYARAN LAIN DALAM RANGKA PENSIUN HONORARIUM ATAU IMBALAN SERTA PEMBAYARAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN JASA PEMBAYARAN ATAU IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN ADANYA KEGIATAN DIPOTONG, DISETOR DAN DILAPORKAN PPh -NYA PENGHASILAN WP ORANG PRIBADI DALAM NEGERI BERUPA W A J I B OLEH PEMBERI KERJA BENDAHARAWAN PEMERINTAH DANA PENSIUN BADAN YANG MENBAYAR PENYELENGGARA KEGIATAN KEWAJIBAN PEMOTONG PPh PASAL 21 Pasal 21 ayat (1)
  • 89. 89 - BADAN PERWAKILAN NEGARA ASING - ORGANISASI INTERNASIONAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 3 UU PPh TIDAK TERMASUK SEBAGAI PEMBERI KERJA Pasal 21 ayat (2)
  • 90. 90 DIPOTONG PAJAK UNTUK SETIAP BULAN q Biaya jabatan atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan Menteri Keuangan (250/PMK.03/2008) q Iuran pensiun q Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) DARI JUMLAH PENGHASILAN BRUTO SETELAH DIKURANGI DENGAN : PENGHASILAN PEGAWAI TETAP ATAU PENSIUNAN Pasal 21 ayat (3)
  • 91. 91 DIPOTONG PPh 21 DARI JUMLAH PENGHASILAN BRUTO SETELAH DIKURANGI DENGAN : Bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang besarnya ditetapkan Menteri Keuangan (254/PMK.03/2008) PENGHASILAN PEGAWAI HARIAN, MINGGUAN, SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP LAINNYA Pasal 21 ayat (4)
  • 92. 92 Tarif Pemotongan sesuai dengan Tarif Pasal 17 ayat (1) Kecuali ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Pasal 21 ayat (5) Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Tebusan Pensiun, dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua (PP No. 149 Tahun 2000) Seperti
  • 93. 93 TARIF LEBIH TINGGI UNTUK WAJ IB PAJ AK NON NPWP Pasal 21 ayat (5a) TARIF PPH PASAL 21 BAGI WP NON NPWP 20% LEBIH TINGGI DARIPADA TARIF YANG DITERAPKAN KEPADA WAJIB PAJAK YANG DAPAT MENUNJUKKAN NPWP
  • 94. 94 PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH DARI 1 (SATU) PEMBERI K ERJ A Pasal 21 ayat (6) dan ayat (7) D I H A P U S
  • 95. 95 PETUNJUK MENGENAI PELAKSANAAN PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPH 21 PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA ATAU KEGIATAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN BERWENANG MENETAPKAN PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA ATAU KEGIATAN Pasal 21 ayat (8) PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 252/PMK.03/2008
  • 96. 96 MENTERI KEUANGAN UNTUK MEMUNGUT PAJAK SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DARI WP YANG MELAKUKAN IMPOR ATAU KEGIATAN LAIN BERWENANG MENETAPKAN PEMUNGUT PPh PASAL 22 Pasal 22 ayat (1) BENDAHARAWAN PEMERINTAH BADAN2 TERTENTU WP BADAN TERTENTU 253/PMK.03/2008 DARI PEMBELI ATAS PENJUALAN BARANG SANGAT MEWAH DASAR PEMUNGUTAN, KRITERIA, SIFAT DAN BESARNYA PUNGUTAN DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN (254/KMK.03/2001 Jo 210/PMK.03/2008)
  • 97. 97 TARIF LEBIH TINGGI UNTUK WAJ IB PAJ AK NON NPWP Pasal 22 ayat (3) TARIF PPH PASAL 22 BAGI WP NON NPWP 100% LEBIH TINGGI DARIPADA TARIF YANG DITERAPKAN KEPADA WAJIB PAJAK YANG DAPAT MENUNJUKKAN NPWP
  • 98. 98 • BADAN PEMERINTAH • SUBJEK PAJAK BADAN DALAM NEGERI • PENYELENGGARA KEGIATAN • BENTUK USAHA TETAP • PERWAKILAN PERUSAHAAN LUAR NEGERI LAINNYA • ORANG PRIBADI SEBAGAI WP DALAM NEGERI TERTENTU YANG DITUNJUK OLEH DIRJEN PAJAK PEMOTONG PPh PASAL 23 Pasal 23 ayat (1)dan ayat (3)
  • 99. 99 PPh PASAL 23 • SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DGN PENGGUNAAN HARTA KECUALI YANG SDH DIKENAI PPH PS 4 (2) • IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN : - JASA TEKNIK - JASA MANAJEMEN - JASA KONSTRUKSI - JASA KONSULTAN - JASA LAIN SELAIN JASA YG TELAH DIPOTONG PPh PSL 21 • DIVIDEN • BUNGA TERMASUK PREMIUM, DISKONTO, DAN IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN JAMINAN PENGEMBALIAN UTANG • ROYALTI • HADIAH, PENGHARGAAN, BONUS DAN SEJENISNYA SELAIN YG TELAH DIPOTONG PPh Ps. 21 PENGHASILAN WP DALAM NEGERI ATAU BUT YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PSL 23 Pasal 23 ayat (1)
  • 100. 100 SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA KECUALI YANG SUDAH DIKENAI PPH PASAL 4 (2) TARIF 15% DARI JUMLAH BRUTO HADIAH, PENGHARGAAN, BONUS DAN SEJENISNYA SELAIN YG TELAH DIPOTONG PPh Ps. 21 • DIVIDEN • BUNGA TERMASUK PREMIUM, DISKONTO, IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN JAMINAN PENGEMBALIAN UTANG • ROYALTI IMBALAN JASA : • JASA TEKNIK; • JASA MANAJEMEN; • JASA KONSULTAN • JASA KONSTRUKSI JASA LAIN SELAIN JASA YG TELAH DIPOTONG PPh PASAL 21 TARIF DAN DASAR PEMOTONGAN PPh PASAL 23 Pasal 23 ayat (1) TARIF 2% DARI JUMLAH BRUTO
  • 101. 101 TARIF LEBIH TINGGI UNTUK WAJ IB PAJ AK NON NPWP Pasal 23 ayat (1a) TARIF PPH PASAL 23 BAGI WP NON NPWP 100% LEBIH TINGGI DARIPADA TARIF YANG DITERAPKAN KEPADA WAJIB PAJAK YANG DAPAT MENUNJUKKAN NPWP
  • 102. 102 JENIS JASA LAIN DAN PENUNJUKAN ORANG PRIBADI SEBAGAI PEMOTONG PPh PASAL 23 Pasal 23 ayat (2) dan (3) DIREKTUR JENDERAL PAJAK BERWENANG JENIS JASA LAIN MENUNJUK WP ORANG PRIBADI DALAM NEGERI UNTUK MEMOTONG PPh PASAL 23 DIATUR LEBIH LANJUT DENGAN PERATURAN MENKEU (244/PMK.03/2008) KEP. DIRJEN NO. KEP-50/PJ./1994
  • 103. 103 PENGHASILAN YANG DIBAYAR/TERUTANG KEPADA BANK SEWA YANG DIBAYARKAN/TERUTANG SEHUBUNGAN DENGAN SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI DIVIDEN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 4 AYAT (3) HURUF F DAN DIVIDEN YANG DITERIMA OLEH ORANG PRIBADI SEBAGAIMANA DIMAKSUD DLM PASAL 17 AYAT (2C) BAGIAN LABA YG DITERIMA/DIPEROLEH ANGGOTA DARI PERSE- ROAN KOMANDITER YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SA- HAM-SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA DAN KONGSI SHU KOPERASI YG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTANYA PENGHASILAN YANG DIKECUALIKAN DIKECUALIKAN DARI PEMOTONGAN PPh PASAL 23 Pasal 23 ayat (4) PENGHASILAN YANG DIBAYAR ATAU TERUTANG KEPADA BADAN USAHA ATAS JASA KEUANGAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI PENYALUR PINJAMAN DAN/ATAU PEMBIAYAAN YANG DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN (251/PMK.03/2008)
  • 104. 104 SEBESAR PAJAK PENGHASILAN YANG DIBAYAR/TERUTANG DI LUAR NEGERI, TETAPI TIDAK BOLEH MELEBIHI PENGHITUNGAN PAJAK YANG TERUTANG BERDASARKAN UU PPh APABILA PPh DARI LUAR NEGERI YANG TELAH DIKREDITKAN TERNYATA DIKURANGKAN/ DIKEMBALIKAN, MAKA PPh YANG TERUTANG MENURUT UU PPh HARUS DITAMBAH DGN JUMLAH TERSEBUT PADA TAHUN PENGURANGAN ATAU PENGEMBALIAN DILAKUKAN PPh YANG DIBAYAR ATAU TERUTANG DI LUAR NEGERI ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH DARI LUAR NEGERI OLEH WP DALAM NEGERI BOLEH DIKREDITKAN DENGAN PPh YANG TERUTANG DLM THN PAJAK YANG SAMA PENGKREDITAN PPh YANG DIBAYAR ATAU TERUTANG DI LUAR NEGERI Pasal 24 ayat (1), (2), (5), dan (6)
  • 105. 105 1. PENGHASILAN DARI : a. Saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut berkedudukan; b. Bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga,royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada; c. Sewa harta tak gerak adalah negara tempat harta tersebut terletak; d. Imbalan sehubungan dengan jasa,pekerjaan dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada; e. Bentuk Usaha Tetap adalah negara tempat Bentuk Usaha Tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan. ; ; DITENTUKAN BERDASARKAN SUMBER PENGHASILAN PENGHITUNGAN BATAS PPh YANG BOLEH DIKREDITKAN Pasal 24 ayat (3) dan (4)
  • 106. 106 1. PENGHASILAN DARI : f. Pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi pertambangan berada g. Keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap berada h. Keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian suatu Bentuk Usaha Tetap adalah negara tempat Bentuk UsahaTetap berada 2. PENGHASILAN LAINNYA DENGAN MENGGUNAKAN PRINSIP YANG SAMA DENGAN NOMOR 1 DI ATAS. DITENTUKAN BERDASARKAN SUMBER PENGHASILAN PENGHITUNGAN BATAS PPh YANG BOLEH DIKREDITKAN Pasal 24 ayat (3) dan (4)
  • 107. 107 12 (DUA BELAS) ATAU BANYAKNYA BULAN DALAM BAGIAN TAHUN PAJAK BESAR ANGSURAN PPh PASAL 25 SETIAP BULAN DIKURANGI PPh YANG DIPOTONG ATAU DIPUNGUT : PPh PSL 21 PPh PSL 22 PPh PSL 23 PPh YANG TERUTANG ATAU DIBAYAR DI LUAR NEGERI YANG BOLEH DIKREDITKAN (PPh PSL 24) DIBAGI SAMA DENGAN PPh TERUTANG MENURUT SPT TAHUNAN PPh THN PAJAK YG LALU ANGSURAN PAJAK DALAM TAHUN BERJALAN Pasal 25 ayat (1)
  • 108. 108 PPh TERUTANG MENURUT SPT TAHUNAN PPh 2000 SEBESAR Rp 50.000.000,00 DIKURANGI : a. PPh YG DIPOTONG PEMBERI KERJA Rp 15.000.000,00 (PPh PSL. 21) b. PPh YG DIPUNGUT PIHAK LAIN Rp 10.000.000,00 (PPh PSL. 22) c. PPh YANG DIPOTONG PIHAK LAIN (PPh PSL 23) Rp 2.500.000,00 d. KREDIT PPh LUAR NEGERI Rp 7.500.000,00 (PPh PSL. 24) JUMLAH KREDIT PAJAK (Rp 35.000.000,00) SELISIH Rp 15.000.000,00 BESARNYA ANGSURAN YG HRS DIBAYAR SENDIRI SETIAP BULAN UTK THN 2001 SEBESAR 1/12 X Rp 15.000.000,00 YAITU Rp 1.250.000,00 CONTOH PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh 25
  • 109. 109 SAMA BESARNYA DENGAN : - Angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu CONTOH : Apabila Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan oleh Wajib Pajak orang pribadi pada bulan Pebruari 2010 maka besarnya angsuran pajak yang harus dibayar Wajib Pajak tersebut untuk bulan Januari 2010 adalah sebesar angsuran pajak bulan Desember 2009, misalnya sebesar Rp1.000.000,00. Apabila dalam bulan September 2009 diterbitkan keputusan pengurangan angsuran pajak menjadi nihil, sehingga angsuran pajak sejak bulan Oktober sampai dengan Desember 2009 menjadi nihil, maka besarnya angsuran pajak yang harus dibayar Wajib Pajak untuk bulan Januari 2010 tetap sama dengan angsuran bulan Desember, yaitu nihil. ANGSURAN BULANAN UNTUK BULAN SEBELUM PENYAMPAIAN SPT SEBELUM BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPh Pasal 25 ayat (2)
  • 110. 110 ANGSURAN PPh PASAL 25 APABILA TELAH DITERBITKAN skp UNTUK 2 (DUA) TAHUN PAJ AK SEBELUM TAHUN SPT TAHUNAN PPh Pasal 25 ayat (3) D I H A P U S
  • 111. 111 CONTOH : - BERDASARKAN SPT TAHUNAN PPh 2009, BESARNYA ANGSURAN PAJAK RP. 1.250.000,00 - JUNI 2010 DITERBITKAN SKP TAHUN 2009 MENGHASILKAN ANGSURAN SETIAP BULAN RP. 2.000.000,00 * ANGSURAN PAJAK MULAI JULI 2010 SEBESAR Rp 2.000.000,00 ANGSURAN PAJAK DIHITUNG KEMBALI BERDASARKAN skp TAHUN PAJAK YANG LALU, BERLAKU MULAI BULAN BERIKUTNYA SETELAH BULAN PENERBITAN skp ANGSURAN PPh PASAL 25 APABILA DALAM TAHUN BERJALAN DITERBITKAN skp UNTUK TAHUN PAJAK YANG LALU Pasal 25 ayat (4)
  • 112. 112 ANGSURAN PPh PASAL 25 ATAS SPT TAHUNAN PPh LEBIH BAYAR Pasal 25 ayat (5) D I H A P U S
  • 113. 113 WP BERHAK ATAS KOMPENSASI KERUGIAN WP MEMPEROLEH PENGHASILAN TIDAK TERATUR SPT TAHUNAN PPh TAHUN YG LALU DISAMPAIKAN SETELAH LEWAT BATAS WAKTU YG DITENTUKAN WP DIBERIKAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPh WP MEMBETULKAN SENDIRI SPT THNAN PPh YG MENGAKIBATKAN ANGSURAN BULANAN LEBIH BESAR DARI ANGSURAN BULANAN SEBELUM PEMBETULAN TERJADI PERUBAHAN KEADAAN USAHA ATAU KEGIATAN WP DIREKTUR JENDERAL PAJAK BERWENANG MENETAPKAN ANGSURAN PAJAK DALAM TAHUN BERJALAN APABILA : ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN DALAM HAL-HAL TERTENTU Pasal 25 ayat (6)
  • 114. 114 MENETAPKAN PENGHITUNGAN BESARNYA ANGSURAN PPh PASAL 25 BAGI : • Wajib Pajak baru • Wajib Pajak Bank • Badan Usaha Milik Negara • Badan Usaha Milik Daerah • Wajib Pajak Masuk Bursa • Wajib Pajak tertentu lainnya yang harus membuat laporan keuangan berkala • WP OP Pengusaha Tertentu dg tarif maksimal 0,75% dari omzet MENTERI KEUANGAN BERWENANG ANGSURAN PPh PASAL 25 BAGI WP TERTENTU Pasal 25 ayat (7) 255/ PMK.03/ 2008
  • 115. 115 DIATUR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH WP ORANG PRIBADI DN YANG TIDAK MEMILIKI NPWP DAN TELAH BERUSIA 21 TAHUN YANG BERTOLAK KE LUAR NEGERI WAJIB MEMBAYAR PAJAK FISKAL LUAR NEGERI Pasal 25 ayat (8) Ketentuan sebagaim ana dim aksud pada ayat ( 8 ) berlaku sam pai dengan tanggal 3 1 Desem ber 2 0 1 0 .
  • 116. 116 PEMOTONG PPh 26 * BADAN PEMERINTAH * SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI * PENYELENGGARA KEGIATAN * BENTUK USAHA TETAP * PERWAKILAN PERUSAHAAN LUAR NEGERI LAINNYA 20 % DARI JUMLAH BRUTO (FINAL) 20 % DARI PERKIRAAN PENGHASILAN NETO (FINAL) O B J E K PENGHASILAN WP LUAR NEGERI : DIPOTONG PPh PSL 26 DGN TARIF DIVIDEN, BUNGA,ROYALTI, SEWA, IMBALAN SEHUB. DGN. JASA, PEKERJAAN,KEGIATAN,HADIAH DAN PENGHARGAAN, PENSIUN DAN PEMBAYARAN BERKALA LAINNYA, PREMI SWAP, DAN KEUNTUNGAN PEMBEBASAN UTANG PENGHASILAN DARI PENJUALAN ATAU PENGALIHAN HARTA DI INDONESIA KECUALI YG DIATUR DLM PASAL 4 (2) (82/PMK.03/2009) DAN PREMI ASURANSI/REASURANSI YANG DIBAYARKAN KPD PERUSAHAAN ASURANSI LN PEMOTONG, OBJEK DAN TARIF PPh PASAL 26 Pasal 26 PELAKSANAAN KETENTUANNYA DIATUR LEBIH LANJUT DGN PERMENKEU PENGHASILAN DARI PENJUALAN ATAU PENGALIHAN SAHAM SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 18 AYAT (3C) ( 258/PMK.03/2008)
  • 117. 117 PEMOTONG PPh 26 * BADAN PEMERINTAH * SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI * PENYELENGGARA KEGIATAN * BENTUK USAHA TETAP * PERWAKILAN PERUSAHAAN LUAR NEGERI LAINNYA O B J E K PENGHASILAN WP LUAR NEGERI : DIPOTONG PPh PSL 26 DGN TARIF PKP SETELAH DIKURANGI PPh BUT DI INDONESIA, KECUALI PENGHASILAN TSB DITANAM KEMBALI DI INDONESIA 20 % DARI PKP DIKURANGI PPh BUT (FINAL) PEMOTONG, OBJEK DAN TARIF PPh PASAL 26 Pasal 26 PELAKSANAAN KETENTUANNYA DIATUR LEBIH LANJUT DGN PERATURAN MENKEU 257/PMK.03/2008
  • 118. 118 PENGHASILAN KENA PAJAK BUT DI INDONESIA Rp 17.500.000.000,00 PPh TERUTANG : 28% X Rp 17.500.000.000 = Rp 4.900.000.000,00 PENGH. KENA PAJAK Rp 12.600.000.000,00 PPh PSL 26 YG DIPOTONG (20%) (Rp 2.520.000.000,00) CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 26 PADA BUT APABILA DITANAMKAN KEMBALI DI INDONESIA SESUAI PER MENKEU, MAKA TIDAK DIPOTONG PAJAK
  • 119. 119 PEMOTONGAN ATAS : a. -. Penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan oleh BUT di Indonesia - Penghasilan yang diterima atau diperoleh kantor pusat sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi Wajib Pajak dalam negeri atau BUT PEMOTONGAN PPh PASAL 26 YANG TIDAK BERSIFAT FINAL Pasal 26 ayat (5)
  • 120. 120 SAAT TERUTANG PAJAK ATAS PENGHASILAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) ADALAH PADA SAAT PEMBAYARAN ATAU JATUH TEMPO SAAT TERUTANG PPh PASAL 26 Pasal 26 ayat (6)
  • 121. 121 PASAL 21 PASAL 22 PASAL 23 PASAL 24 PEMOTONGAN PPh DARI PEKERJAAN,JASA DAN KEGIATAN LAIN PEMUNGUTAN PPh DARI KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN PEMOTONGAN PPh DARI DIVIDEN,BUNGA,ROYALTI,SEWA, HADIAH DAN PENGHARGAAN, DAN IMBALAN LAIN PAJAK YG DIBAYAR ATAU TERUTANG ATAS PENGHASILAN DARI LUAR NEGERI YANG BOLEH DIKREDITKAN PASAL 25 PASAL 26 AYAT (5) TIDAK BOLEH DIKREDITKAN PEMBAYARAN YG DILAKUKAN OLEH WAJIB PAJAK SENDIRI PEMOTONGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN YG TDK BERSIFAT FINAL SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA, DENDA DAN KENAIKAN SERTA SANKSI PIDANA BERUPA DENDA KREDIT PAJAK BAGI WP DALAM NEGERI DAN BUT Pasal 28 ayat (1) dan (2)
  • 122. 122 CONTOH PENGHITUNGAN KREDIT PAJAK: PPh TERUTANG WP ORG PRIBADI Rp 80.000.000,00 KREDIT PAJAK : a. PPh YG DIPOTONG PEMBERI KERJA Rp 5.000.000,00 (PPh PSL. 21) b. PPh YG DIPUNGUT PIHAK LAIN Rp 10.000.000,00 (PPh PSL. 22) c. PPh YANG DIPOTONG PIHAK LAIN PPh PSL 23 (DARI MODAL) Rp 5.000.000,00 d. KREDIT PPh LUAR NEGERI Rp 15.000.000,00 (PPh PSL. 24) e. DIBAYAR SENDIRI OLEH WP (PPh PSL 25) Rp 10.000.000,00 JUMLAH PPh YG DPT DIKREDITKAN (Rp 45.000.000,00) PPh YG MASIH HARUS DIBAYAR Rp 35.000.000,00
  • 123. 123 SETELAH DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK LAINNYA BERIKUT SANKSI PAJAK TERUTANG PADA SUATU TAHUN PAJAK LEBIH KECIL DARI JUMLAH KREDIT PAJAK SETELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DIKEMBALIKAN RESTITUSI PPh Pasal 28 A
  • 124. 124 PAJAK TERUTANG UNTUK SATU TAHUN PAJAK LEBIH BESAR DARI JUMLAH KREDIT PAJAK HARUS DILUNASI SEBELUM SPT TAHUNAN PPH DISAMPAIKAN KEKURANGAN PAJAK YANG TERUTANG BATAS WAKTU PEMBAYARAN PPh PADA AKHIR TAHUN PAJAK Pasal 29
  • 125. 125 BAGI WAJIB PAJAK YG MELAKUKAN PENANAMAN MODAL DI BIDANG USAHA TERTENTU DI DAERAH TERTENTU YANG MENDAPAT PRIORITAS TINGGI DALAM DALAM SKALA NASIONAL DENGAN PERATURAN PEMERINTAH DAPAT DIBERIKAN FASILITAS PERPAJAKAN a. PENGURANGAN PENGHASILAN NETO PALING TINGGI 30% DARI JUMLAH PENANAMAN YANG DILAKUKAN b. PENYUSUTAN DAN AMORTISASI YANG DIPERCEPAT c. KOMPENSASI KERUGIAN YANG LEBIH LAMA TETAPI TIDAK LEBIH DARI 10 TAHUN d. PENGURANGAN PPh ATAS DIVIDEN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM Pasal 26 SEBESAR 10% KECUALI APABILA TARIF MENJADI PERJANJIAN PERPAJAKAN YANG BERLAKU MENETAPKAN LEBIH RENDAH FASILITAS PERPAJAKAN Pasal 31 A
  • 126. 126 FASILITAS PERPAJAKAN Pasal 31 A PERATURAN PEMERINTAH SEHUBUNGAN DENGAN FALISITAS PERPAJAKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 147 TAHUN 2000 jo. KMK NOMOR 11/KMK.04/2001 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2007 jo. PP NOMOR 62 TAHUN 2008 BERLAKU UNTUK KAPET BERLAKU SECARA UMUM
  • 128. 128 PEMBAGIAN PENERIMAAN PAJAK UNTUK PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH Pasal 31 C PEMBAGIAN PENERIMAAN NEGARA DARI PPh. OP DALAM NEGERI DAN PPH PASAL 21 YANG DIPOTONG OLEH PEMBERI KERJA DIBAGI DENGAN IMBANGAN 80% UNTUK PEMERINTAH PUSAT DAN 20% UNTUK PEMERINTAH DAERAH TEMPAT WP TERDAFTAR
  • 129. 129 KETENTUAN MIGAS, PANAS BUMI, PERTAMBANGAN UMUM DAN SYARIAH Pasal 31 D PERATURAN PEMERINTAH MENGATUR LEBIH LANJUT KETENTUAN PERPAJAKAN BAGI BIDANG USAHA TERTENTU • PERTAMBANGAN MIGAS • PANAS BUMI • PERTAMBANGAN UMUM • BERBASIS SYARIAH (PP 2 5 / 2 0 0 9 )
  • 130. 130 PENGURANGAN TARIF PASAL 17 Pasal 31 E FASILITAS PENGURANGAN TARIF PASAL 17 UNTUK BENTUK WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI DENGAN PEREDARAN BRUTO SAMPAI DENGAN RP 50 M PENGURANGAN TARIF SEBESAR 50% DARI TARIF SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 17 AYAT (1) HURUF B DAN AYAT (2A) YANG DIKENAKAN ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK DARI BAGIAN PEREDARAN BRUTO SAMPAI DENGAN RP 4,8 M
  • 131. 131 TATA CARA PENGENAAN PAJAK DAN SANKSI-SANKSI BERKENAAN DENGAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PPh DIATUR DALAM UU NO. 6 TH 1983 JO UU NO. 28 TH 2007 TATA CARA PENGENAAN PAJAK DAN SANKSI-SANKSI Pasal 32
  • 132. 132 PERJANJIAN PERPAJAKAN DENGAN NEGARA LAIN Pasal 32 A dan 32 B PEMERINTAH BERWENANG UNTUK MELAKUKAN PERJANJIAN DENGAN PEMERINTAH NEGARA LAIN DALAM RANGKA PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK KETENTUAN MENGENAI PENGENAAN PAJAK ATAS BUNGA ATAU DI SKONTO OBLI GASI NEGARA YANG DIPERDAGANGKAN DI NEGARA LAIN BERDASARKAN PERJANJI AN PERLAKUAN TI MBAL BALI K DENGAN NEGARA TERSEBUT DI ATUR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH
  • 133. 133 KETENTUAN PERALIHAN PERATURAN PELAKSANAAN YANG MASIH BERLAKU Pasal 34 Peraturan pelaksanaan di bidang Pajak Penghasilan yang m asih berlaku pada saat berlakunya Undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.
  • 134. 134 HAL-HAL YANG BELUM CUKUP DIATUR DALAM RANGKA PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG INI LEBIH LANJUT DIATUR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH (Pasal 35)
  • 135. This document was created with Win2PDF available at http://www.daneprairie.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.