SlideShare a Scribd company logo

TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA

•
•
Achmad Wahid
Achmad Wahid

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 50/PMK.06/2014 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA

Law
1 of 21
Download to read offline
TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
TATA CARA PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA

Recommended

Sistem Informasi Manajemen Akt BMN
Sistem Informasi Manajemen Akt BMNSistem Informasi Manajemen Akt BMN
Sistem Informasi Manajemen Akt BMNTatang Suwandi
 
Pegadaian dan anjak Piutang
Pegadaian dan anjak Piutang Pegadaian dan anjak Piutang
Pegadaian dan anjak Piutang Risa Martia
 
Power Point Ekonomi Kelas XI
Power Point Ekonomi Kelas XIPower Point Ekonomi Kelas XI
Power Point Ekonomi Kelas XIDian Oktavia
 
Penerimaan Pemerintah
Penerimaan PemerintahPenerimaan Pemerintah
Penerimaan PemerintahFairuzi Zakiyah
 
Biaya produksi
Biaya produksiBiaya produksi
Biaya produksipoliteknik negeri jakarta
 
Indeks harga dan inflasi
Indeks harga dan inflasiIndeks harga dan inflasi
Indeks harga dan inflasiSMAN 3 Jombang
 
penawaran dalam ekonomi islam
penawaran dalam ekonomi islampenawaran dalam ekonomi islam
penawaran dalam ekonomi islamJuliana Rahmawati
 
Presentasi pendapatannasional
Presentasi pendapatannasionalPresentasi pendapatannasional
Presentasi pendapatannasionalPenny Charity Lumbanraja
 

Recommended

Sistem Informasi Manajemen Akt BMN
Sistem Informasi Manajemen Akt BMNSistem Informasi Manajemen Akt BMN
Sistem Informasi Manajemen Akt BMNTatang Suwandi
 
Pegadaian dan anjak Piutang
Pegadaian dan anjak Piutang Pegadaian dan anjak Piutang
Pegadaian dan anjak Piutang Risa Martia
 
Power Point Ekonomi Kelas XI
Power Point Ekonomi Kelas XIPower Point Ekonomi Kelas XI
Power Point Ekonomi Kelas XIDian Oktavia
 
Penerimaan Pemerintah
Penerimaan PemerintahPenerimaan Pemerintah
Penerimaan PemerintahFairuzi Zakiyah
 
Biaya produksi
Biaya produksiBiaya produksi
Biaya produksipoliteknik negeri jakarta
 
Indeks harga dan inflasi
Indeks harga dan inflasiIndeks harga dan inflasi
Indeks harga dan inflasiSMAN 3 Jombang
 
penawaran dalam ekonomi islam
penawaran dalam ekonomi islampenawaran dalam ekonomi islam
penawaran dalam ekonomi islamJuliana Rahmawati
 
Presentasi pendapatannasional
Presentasi pendapatannasionalPresentasi pendapatannasional
Presentasi pendapatannasionalPenny Charity Lumbanraja
 
Makalah sistem perekonomian indonesia
Makalah sistem perekonomian indonesiaMakalah sistem perekonomian indonesia
Makalah sistem perekonomian indonesiaKyuhae Sihanlee
 
Bab. 3 Pendapatan Nasional (Kelas XI, Kurikulum 2013)
Bab. 3 Pendapatan Nasional (Kelas XI, Kurikulum 2013)Bab. 3 Pendapatan Nasional (Kelas XI, Kurikulum 2013)
Bab. 3 Pendapatan Nasional (Kelas XI, Kurikulum 2013)Yuni Tri Retnani Sardi, S.Pd
 
Anotasi putusan mk no 7/PUU-XII/2014
Anotasi putusan mk no 7/PUU-XII/2014Anotasi putusan mk no 7/PUU-XII/2014
Anotasi putusan mk no 7/PUU-XII/2014Fardalaw Labor
 
Struktur ojk
Struktur ojkStruktur ojk
Struktur ojkAfina Fauziyyah
 
Label inventaris
Label inventarisLabel inventaris
Label inventarisWhy Dee
 
P2 soal praktik
P2 soal praktikP2 soal praktik
P2 soal praktikari susanto
 
P.4 (roti)
P.4 (roti)P.4 (roti)
P.4 (roti)Politeknik Negeri Balikpapan
 
Istilah dalam Akuntansi
Istilah dalam AkuntansiIstilah dalam Akuntansi
Istilah dalam AkuntansiNesha Mutiara
 
Rekonsiliasi bank
Rekonsiliasi bankRekonsiliasi bank
Rekonsiliasi bankNadia Rahmatul Ummah
 
Formulir form spt tahunan op orang pribadi 1770
Formulir form spt tahunan op orang pribadi 1770Formulir form spt tahunan op orang pribadi 1770
Formulir form spt tahunan op orang pribadi 1770V2C Consultant
 
Contoh berita acara pemeriksaan dokumen
Contoh berita acara pemeriksaan dokumenContoh berita acara pemeriksaan dokumen
Contoh berita acara pemeriksaan dokumenLegal Akses
 
Materi 8 pelaksanaan pbj melalui penyedia - versi 4 (1)
Materi 8 pelaksanaan pbj melalui penyedia - versi 4 (1)Materi 8 pelaksanaan pbj melalui penyedia - versi 4 (1)
Materi 8 pelaksanaan pbj melalui penyedia - versi 4 (1)Nurul Angreliany
 
Cara Pengisian E-SPT PPh Pasal 21
Cara Pengisian E-SPT PPh Pasal 21Cara Pengisian E-SPT PPh Pasal 21
Cara Pengisian E-SPT PPh Pasal 21andika8845
 
6018 p2-spk-akuntansi-
6018 p2-spk-akuntansi-6018 p2-spk-akuntansi-
6018 p2-spk-akuntansi-Winarto Winartoap
 
SIKLUS PENDAPATAN NASIONAL
SIKLUS PENDAPATAN NASIONALSIKLUS PENDAPATAN NASIONAL
SIKLUS PENDAPATAN NASIONALilhampradita
 
Materi 5 perencanaan pengadaan - versi 4
Materi 5 perencanaan pengadaan - versi 4Materi 5 perencanaan pengadaan - versi 4
Materi 5 perencanaan pengadaan - versi 4Nurul Angreliany
 
Hpp bersama & sampingan
Hpp bersama & sampinganHpp bersama & sampingan
Hpp bersama & sampinganRahmatia Azzindani
 
Neraca Lajur Perusahaan Dagang
Neraca Lajur Perusahaan DagangNeraca Lajur Perusahaan Dagang
Neraca Lajur Perusahaan DagangEgha Rhiyanti Putri
 
Kalkulasi biaya pemesanan
Kalkulasi biaya pemesananKalkulasi biaya pemesanan
Kalkulasi biaya pemesananArif Setiawan
 
Modal Perusahaan (perusahaan perseorangan, Firma, PT, Cv dan Koperasi)
Modal Perusahaan (perusahaan perseorangan, Firma, PT, Cv dan Koperasi)Modal Perusahaan (perusahaan perseorangan, Firma, PT, Cv dan Koperasi)
Modal Perusahaan (perusahaan perseorangan, Firma, PT, Cv dan Koperasi)untari setyowati
 
Contoh sk-panitia-penghapusan
Contoh sk-panitia-penghapusanContoh sk-panitia-penghapusan
Contoh sk-panitia-penghapusanadho slenge
 
Surat
SuratSurat
SuratWahyu Hari T
 

More Related Content

What's hot

Makalah sistem perekonomian indonesia
Makalah sistem perekonomian indonesiaMakalah sistem perekonomian indonesia
Makalah sistem perekonomian indonesiaKyuhae Sihanlee
 
Bab. 3 Pendapatan Nasional (Kelas XI, Kurikulum 2013)
Bab. 3 Pendapatan Nasional (Kelas XI, Kurikulum 2013)Bab. 3 Pendapatan Nasional (Kelas XI, Kurikulum 2013)
Bab. 3 Pendapatan Nasional (Kelas XI, Kurikulum 2013)Yuni Tri Retnani Sardi, S.Pd
 
Anotasi putusan mk no 7/PUU-XII/2014
Anotasi putusan mk no 7/PUU-XII/2014Anotasi putusan mk no 7/PUU-XII/2014
Anotasi putusan mk no 7/PUU-XII/2014Fardalaw Labor
 
Label inventaris
Label inventarisLabel inventaris
Label inventarisWhy Dee
 
Istilah dalam Akuntansi
Istilah dalam AkuntansiIstilah dalam Akuntansi
Istilah dalam AkuntansiNesha Mutiara
 
Formulir form spt tahunan op orang pribadi 1770
Formulir form spt tahunan op orang pribadi 1770Formulir form spt tahunan op orang pribadi 1770
Formulir form spt tahunan op orang pribadi 1770V2C Consultant
 
Contoh berita acara pemeriksaan dokumen
Contoh berita acara pemeriksaan dokumenContoh berita acara pemeriksaan dokumen
Contoh berita acara pemeriksaan dokumenLegal Akses
 
Materi 8 pelaksanaan pbj melalui penyedia - versi 4 (1)
Materi 8 pelaksanaan pbj melalui penyedia - versi 4 (1)Materi 8 pelaksanaan pbj melalui penyedia - versi 4 (1)
Materi 8 pelaksanaan pbj melalui penyedia - versi 4 (1)Nurul Angreliany
 
Cara Pengisian E-SPT PPh Pasal 21
Cara Pengisian E-SPT PPh Pasal 21Cara Pengisian E-SPT PPh Pasal 21
Cara Pengisian E-SPT PPh Pasal 21andika8845
 
SIKLUS PENDAPATAN NASIONAL
SIKLUS PENDAPATAN NASIONALSIKLUS PENDAPATAN NASIONAL
SIKLUS PENDAPATAN NASIONALilhampradita
 
Materi 5 perencanaan pengadaan - versi 4
Materi 5 perencanaan pengadaan - versi 4Materi 5 perencanaan pengadaan - versi 4
Materi 5 perencanaan pengadaan - versi 4Nurul Angreliany
 
Kalkulasi biaya pemesanan
Kalkulasi biaya pemesananKalkulasi biaya pemesanan
Kalkulasi biaya pemesananArif Setiawan
 
Modal Perusahaan (perusahaan perseorangan, Firma, PT, Cv dan Koperasi)
Modal Perusahaan (perusahaan perseorangan, Firma, PT, Cv dan Koperasi)Modal Perusahaan (perusahaan perseorangan, Firma, PT, Cv dan Koperasi)
Modal Perusahaan (perusahaan perseorangan, Firma, PT, Cv dan Koperasi)untari setyowati
 

What's hot (20)

Makalah sistem perekonomian indonesia
Makalah sistem perekonomian indonesiaMakalah sistem perekonomian indonesia
Makalah sistem perekonomian indonesia
 
Bab. 3 Pendapatan Nasional (Kelas XI, Kurikulum 2013)
Bab. 3 Pendapatan Nasional (Kelas XI, Kurikulum 2013)Bab. 3 Pendapatan Nasional (Kelas XI, Kurikulum 2013)
Bab. 3 Pendapatan Nasional (Kelas XI, Kurikulum 2013)
 
Anotasi putusan mk no 7/PUU-XII/2014
Anotasi putusan mk no 7/PUU-XII/2014Anotasi putusan mk no 7/PUU-XII/2014
Anotasi putusan mk no 7/PUU-XII/2014
 
Struktur ojk
Struktur ojkStruktur ojk
Struktur ojk
 
Label inventaris
Label inventarisLabel inventaris
Label inventaris
 
P2 soal praktik
P2 soal praktikP2 soal praktik
P2 soal praktik
 
P.4 (roti)
P.4 (roti)P.4 (roti)
P.4 (roti)
 
Istilah dalam Akuntansi
Istilah dalam AkuntansiIstilah dalam Akuntansi
Istilah dalam Akuntansi
 
Rekonsiliasi bank
Rekonsiliasi bankRekonsiliasi bank
Rekonsiliasi bank
 
Formulir form spt tahunan op orang pribadi 1770
Formulir form spt tahunan op orang pribadi 1770Formulir form spt tahunan op orang pribadi 1770
Formulir form spt tahunan op orang pribadi 1770
 
Contoh berita acara pemeriksaan dokumen
Contoh berita acara pemeriksaan dokumenContoh berita acara pemeriksaan dokumen
Contoh berita acara pemeriksaan dokumen
 
Materi 8 pelaksanaan pbj melalui penyedia - versi 4 (1)
Materi 8 pelaksanaan pbj melalui penyedia - versi 4 (1)Materi 8 pelaksanaan pbj melalui penyedia - versi 4 (1)
Materi 8 pelaksanaan pbj melalui penyedia - versi 4 (1)
 
Cara Pengisian E-SPT PPh Pasal 21
Cara Pengisian E-SPT PPh Pasal 21Cara Pengisian E-SPT PPh Pasal 21
Cara Pengisian E-SPT PPh Pasal 21
 
6018 p2-spk-akuntansi-
6018 p2-spk-akuntansi-6018 p2-spk-akuntansi-
6018 p2-spk-akuntansi-
 
SIKLUS PENDAPATAN NASIONAL
SIKLUS PENDAPATAN NASIONALSIKLUS PENDAPATAN NASIONAL
SIKLUS PENDAPATAN NASIONAL
 
Materi 5 perencanaan pengadaan - versi 4
Materi 5 perencanaan pengadaan - versi 4Materi 5 perencanaan pengadaan - versi 4
Materi 5 perencanaan pengadaan - versi 4
 
Hpp bersama & sampingan
Hpp bersama & sampinganHpp bersama & sampingan
Hpp bersama & sampingan
 
Neraca Lajur Perusahaan Dagang
Neraca Lajur Perusahaan DagangNeraca Lajur Perusahaan Dagang
Neraca Lajur Perusahaan Dagang
 
Kalkulasi biaya pemesanan
Kalkulasi biaya pemesananKalkulasi biaya pemesanan
Kalkulasi biaya pemesanan
 
Modal Perusahaan (perusahaan perseorangan, Firma, PT, Cv dan Koperasi)
Modal Perusahaan (perusahaan perseorangan, Firma, PT, Cv dan Koperasi)Modal Perusahaan (perusahaan perseorangan, Firma, PT, Cv dan Koperasi)
Modal Perusahaan (perusahaan perseorangan, Firma, PT, Cv dan Koperasi)
 

Viewers also liked

Contoh sk-panitia-penghapusan
Contoh sk-panitia-penghapusanContoh sk-panitia-penghapusan
Contoh sk-panitia-penghapusanadho slenge
 
Surat permohonan dan permintaan
Surat permohonan dan permintaanSurat permohonan dan permintaan
Surat permohonan dan permintaanblewly
 
Formulir permohonan penghapusan npwp
Formulir permohonan penghapusan npwpFormulir permohonan penghapusan npwp
Formulir permohonan penghapusan npwpjoindonk
 
Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik DaerahPeraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerahinfosanitasi
 
Silabus penghapusan barang milik negara
Silabus penghapusan barang milik negaraSilabus penghapusan barang milik negara
Silabus penghapusan barang milik negaraaghaku
 
Prakt,komp & adm,pajak
Prakt,komp & adm,pajakPrakt,komp & adm,pajak
Prakt,komp & adm,pajakardi7835
 
2011004asetdaerah 110120014019-phpapp01
2011004asetdaerah 110120014019-phpapp012011004asetdaerah 110120014019-phpapp01
2011004asetdaerah 110120014019-phpapp01ari saputra
 
Buku petunjuk atisisbada
Buku petunjuk atisisbadaBuku petunjuk atisisbada
Buku petunjuk atisisbadaKang Ohim Mlhyu
 
KP2KP Sumenep : Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
KP2KP Sumenep : Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)KP2KP Sumenep : Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
KP2KP Sumenep : Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)Pajak Sumenep
 
Profil Masjid Al Muhajirin, Perumnas Bukit Sanggulan Indah (BSI), Tabanan - Bali
Profil Masjid Al Muhajirin, Perumnas Bukit Sanggulan Indah (BSI), Tabanan - BaliProfil Masjid Al Muhajirin, Perumnas Bukit Sanggulan Indah (BSI), Tabanan - Bali
Profil Masjid Al Muhajirin, Perumnas Bukit Sanggulan Indah (BSI), Tabanan - BaliAgus Rochdianto
 
Modul Managemen Asset Desa
Modul Managemen Asset DesaModul Managemen Asset Desa
Modul Managemen Asset DesaMustika Aji
 
Berita acara serah terima barang
Berita acara serah terima barangBerita acara serah terima barang
Berita acara serah terima barangnova_rm
 
Surat pernyataan Penyerahan Barang
Surat pernyataan Penyerahan BarangSurat pernyataan Penyerahan Barang
Surat pernyataan Penyerahan Barang5h1n35
 
Berita acara serah terima inventaris 2008
Berita acara serah terima inventaris 2008Berita acara serah terima inventaris 2008
Berita acara serah terima inventaris 2008No Free
 

Viewers also liked (20)

Contoh sk-panitia-penghapusan
Contoh sk-panitia-penghapusanContoh sk-panitia-penghapusan
Contoh sk-panitia-penghapusan
 
Surat
SuratSurat
Surat
 
Berita acara
Berita acaraBerita acara
Berita acara
 
Surat permohonan dan permintaan
Surat permohonan dan permintaanSurat permohonan dan permintaan
Surat permohonan dan permintaan
 
Formulir permohonan penghapusan npwp
Formulir permohonan penghapusan npwpFormulir permohonan penghapusan npwp
Formulir permohonan penghapusan npwp
 
Tugas uas sarpras
Tugas uas sarprasTugas uas sarpras
Tugas uas sarpras
 
Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik DaerahPeraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
 
Surat pernyataan
Surat pernyataanSurat pernyataan
Surat pernyataan
 
Silabus penghapusan barang milik negara
Silabus penghapusan barang milik negaraSilabus penghapusan barang milik negara
Silabus penghapusan barang milik negara
 
Prakt,komp & adm,pajak
Prakt,komp & adm,pajakPrakt,komp & adm,pajak
Prakt,komp & adm,pajak
 
2011004asetdaerah 110120014019-phpapp01
2011004asetdaerah 110120014019-phpapp012011004asetdaerah 110120014019-phpapp01
2011004asetdaerah 110120014019-phpapp01
 
Buku petunjuk atisisbada
Buku petunjuk atisisbadaBuku petunjuk atisisbada
Buku petunjuk atisisbada
 
KP2KP Sumenep : Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
KP2KP Sumenep : Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)KP2KP Sumenep : Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
KP2KP Sumenep : Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 
Profil Masjid Al Muhajirin, Perumnas Bukit Sanggulan Indah (BSI), Tabanan - Bali
Profil Masjid Al Muhajirin, Perumnas Bukit Sanggulan Indah (BSI), Tabanan - BaliProfil Masjid Al Muhajirin, Perumnas Bukit Sanggulan Indah (BSI), Tabanan - Bali
Profil Masjid Al Muhajirin, Perumnas Bukit Sanggulan Indah (BSI), Tabanan - Bali
 
Berita acara
Berita acaraBerita acara
Berita acara
 
5 perda izin tower
5 perda izin tower5 perda izin tower
5 perda izin tower
 
Modul Managemen Asset Desa
Modul Managemen Asset DesaModul Managemen Asset Desa
Modul Managemen Asset Desa
 
Berita acara serah terima barang
Berita acara serah terima barangBerita acara serah terima barang
Berita acara serah terima barang
 
Surat pernyataan Penyerahan Barang
Surat pernyataan Penyerahan BarangSurat pernyataan Penyerahan Barang
Surat pernyataan Penyerahan Barang
 
Berita acara serah terima inventaris 2008
Berita acara serah terima inventaris 2008Berita acara serah terima inventaris 2008
Berita acara serah terima inventaris 2008
 

More from Achmad Wahid

Surat edaran pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di daerah
Surat edaran pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di daerahSurat edaran pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di daerah
Surat edaran pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di daerahAchmad Wahid
 
SE ATR/BPN Percepatan Investasi
SE ATR/BPN Percepatan InvestasiSE ATR/BPN Percepatan Investasi
SE ATR/BPN Percepatan InvestasiAchmad Wahid
 
Sk menteri atrbpn 686 sk pg-03-03-xii-2019 luas baku lahan sawah
Sk menteri atrbpn 686 sk pg-03-03-xii-2019 luas baku lahan sawahSk menteri atrbpn 686 sk pg-03-03-xii-2019 luas baku lahan sawah
Sk menteri atrbpn 686 sk pg-03-03-xii-2019 luas baku lahan sawahAchmad Wahid
 
Peta karakteristik
Peta karakteristikPeta karakteristik
Peta karakteristikAchmad Wahid
 
Permen atr/bpn no 22 tahun 2019 tentang percepatan perizinan pemanfaatan ruang
Permen atr/bpn no 22 tahun 2019 tentang percepatan perizinan pemanfaatan ruangPermen atr/bpn no 22 tahun 2019 tentang percepatan perizinan pemanfaatan ruang
Permen atr/bpn no 22 tahun 2019 tentang percepatan perizinan pemanfaatan ruangAchmad Wahid
 
SE ATR/BPN Percepatan Investasi
SE ATR/BPN Percepatan InvestasiSE ATR/BPN Percepatan Investasi
SE ATR/BPN Percepatan InvestasiAchmad Wahid
 
P jateng 22_2003 pengelolaan kawasan lindung jateng
P jateng 22_2003 pengelolaan kawasan lindung jatengP jateng 22_2003 pengelolaan kawasan lindung jateng
P jateng 22_2003 pengelolaan kawasan lindung jatengAchmad Wahid
 
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 116 TAHUN 2017
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 116 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 116 TAHUN 2017
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 116 TAHUN 2017 Achmad Wahid
 
KEPUTUSAN MENTERI ATR / KA BPN NOMOR 73/KEP-4.1/II/2018
KEPUTUSAN MENTERI ATR / KA BPN NOMOR 73/KEP-4.1/II/2018KEPUTUSAN MENTERI ATR / KA BPN NOMOR 73/KEP-4.1/II/2018
KEPUTUSAN MENTERI ATR / KA BPN NOMOR 73/KEP-4.1/II/2018Achmad Wahid
 
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 6 TAHUN 2018
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 6 TAHUN 2018PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 6 TAHUN 2018
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 6 TAHUN 2018Achmad Wahid
 
PP No 46/2016 : TATA CARA PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
PP No 46/2016 : TATA CARA PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGISPP No 46/2016 : TATA CARA PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
PP No 46/2016 : TATA CARA PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGISAchmad Wahid
 
Permendagri 114 th 2014 ttg pedoman pembangunan desa
Permendagri 114 th 2014 ttg pedoman pembangunan desaPermendagri 114 th 2014 ttg pedoman pembangunan desa
Permendagri 114 th 2014 ttg pedoman pembangunan desaAchmad Wahid
 
Permen desapdt trans-nomor-5-tahun-2016-ttg-pedum-pkp-salinan
Permen desapdt trans-nomor-5-tahun-2016-ttg-pedum-pkp-salinanPermen desapdt trans-nomor-5-tahun-2016-ttg-pedum-pkp-salinan
Permen desapdt trans-nomor-5-tahun-2016-ttg-pedum-pkp-salinanAchmad Wahid
 
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR : 620/2/TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN ST...
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR : 620/2/TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN ST...KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR : 620/2/TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN ST...
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR : 620/2/TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN ST...Achmad Wahid
 

More from Achmad Wahid (20)

Surat edaran pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di daerah
Surat edaran pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di daerahSurat edaran pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di daerah
Surat edaran pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di daerah
 
SE ATR/BPN Percepatan Investasi
SE ATR/BPN Percepatan InvestasiSE ATR/BPN Percepatan Investasi
SE ATR/BPN Percepatan Investasi
 
Sk menteri atrbpn 686 sk pg-03-03-xii-2019 luas baku lahan sawah
Sk menteri atrbpn 686 sk pg-03-03-xii-2019 luas baku lahan sawahSk menteri atrbpn 686 sk pg-03-03-xii-2019 luas baku lahan sawah
Sk menteri atrbpn 686 sk pg-03-03-xii-2019 luas baku lahan sawah
 
Lampiran1
Lampiran1Lampiran1
Lampiran1
 
Sk.8.menlhk2018
Sk.8.menlhk2018Sk.8.menlhk2018
Sk.8.menlhk2018
 
Peta penetapan
Peta penetapanPeta penetapan
Peta penetapan
 
Peta karakteristik
Peta karakteristikPeta karakteristik
Peta karakteristik
 
Lampiran2
Lampiran2Lampiran2
Lampiran2
 
Jawa
JawaJawa
Jawa
 
Permen atr/bpn no 22 tahun 2019 tentang percepatan perizinan pemanfaatan ruang
Permen atr/bpn no 22 tahun 2019 tentang percepatan perizinan pemanfaatan ruangPermen atr/bpn no 22 tahun 2019 tentang percepatan perizinan pemanfaatan ruang
Permen atr/bpn no 22 tahun 2019 tentang percepatan perizinan pemanfaatan ruang
 
SE ATR/BPN Percepatan Investasi
SE ATR/BPN Percepatan InvestasiSE ATR/BPN Percepatan Investasi
SE ATR/BPN Percepatan Investasi
 
P jateng 22_2003 pengelolaan kawasan lindung jateng
P jateng 22_2003 pengelolaan kawasan lindung jatengP jateng 22_2003 pengelolaan kawasan lindung jateng
P jateng 22_2003 pengelolaan kawasan lindung jateng
 
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 116 TAHUN 2017
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 116 TAHUN 2017 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 116 TAHUN 2017
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 116 TAHUN 2017
 
KEPUTUSAN MENTERI ATR / KA BPN NOMOR 73/KEP-4.1/II/2018
KEPUTUSAN MENTERI ATR / KA BPN NOMOR 73/KEP-4.1/II/2018KEPUTUSAN MENTERI ATR / KA BPN NOMOR 73/KEP-4.1/II/2018
KEPUTUSAN MENTERI ATR / KA BPN NOMOR 73/KEP-4.1/II/2018
 
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 6 TAHUN 2018
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 6 TAHUN 2018PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 6 TAHUN 2018
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 6 TAHUN 2018
 
PP No 46/2016 : TATA CARA PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
PP No 46/2016 : TATA CARA PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGISPP No 46/2016 : TATA CARA PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
PP No 46/2016 : TATA CARA PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
 
Permendagri 114 th 2014 ttg pedoman pembangunan desa
Permendagri 114 th 2014 ttg pedoman pembangunan desaPermendagri 114 th 2014 ttg pedoman pembangunan desa
Permendagri 114 th 2014 ttg pedoman pembangunan desa
 
Permen desapdt trans-nomor-5-tahun-2016-ttg-pedum-pkp-salinan
Permen desapdt trans-nomor-5-tahun-2016-ttg-pedum-pkp-salinanPermen desapdt trans-nomor-5-tahun-2016-ttg-pedum-pkp-salinan
Permen desapdt trans-nomor-5-tahun-2016-ttg-pedum-pkp-salinan
 
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR : 620/2/TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN ST...
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR : 620/2/TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN ST...KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR : 620/2/TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN ST...
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR : 620/2/TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN ST...
 
UU 4 2016 TAPERA
UU 4 2016 TAPERAUU 4 2016 TAPERA
UU 4 2016 TAPERA
 

Recently uploaded

Town of Haverhill's Summary Judgment Motion for Declaratory Judgment Case
Town of Haverhill's Summary Judgment Motion for Declaratory Judgment CaseTown of Haverhill's Summary Judgment Motion for Declaratory Judgment Case
Town of Haverhill's Summary Judgment Motion for Declaratory Judgment CaseRich Bergeron
 
Labour legislations in India and its history
Labour legislations in India and its historyLabour legislations in India and its history
Labour legislations in India and its historyprasannamurthy6
 
Understanding Cyber Crime Litigation: Key Concepts and Legal Frameworks
Understanding Cyber Crime Litigation: Key Concepts and Legal FrameworksUnderstanding Cyber Crime Litigation: Key Concepts and Legal Frameworks
Understanding Cyber Crime Litigation: Key Concepts and Legal FrameworksFinlaw Associates
 
Guide for Drug Education and Vice Control.docx
Guide for Drug Education and Vice Control.docxGuide for Drug Education and Vice Control.docx
Guide for Drug Education and Vice Control.docxjennysansano2
 
Grey Area of the Information Technology Act, 2000.pptx
Grey Area of the Information Technology Act, 2000.pptxGrey Area of the Information Technology Act, 2000.pptx
Grey Area of the Information Technology Act, 2000.pptxBharatMunjal4
 
Choosing the Right Business Structure for Your Small Business in Texas
Choosing the Right Business Structure for Your Small Business in TexasChoosing the Right Business Structure for Your Small Business in Texas
Choosing the Right Business Structure for Your Small Business in TexasBrandy Austin
 
citizenship in the Philippines as to the laws applicable
citizenship in the Philippines as to the laws applicablecitizenship in the Philippines as to the laws applicable
citizenship in the Philippines as to the laws applicableSaraSantiago44
 
THE INDIAN CONTRACT ACT 1872 NOTES FOR STUDENTS
THE INDIAN CONTRACT ACT 1872 NOTES FOR STUDENTSTHE INDIAN CONTRACT ACT 1872 NOTES FOR STUDENTS
THE INDIAN CONTRACT ACT 1872 NOTES FOR STUDENTSRoshniSingh312153
 
Wurz Financial - Wealth Counsel to Law Firm Owners Services Guide.pdf
Wurz Financial - Wealth Counsel to Law Firm Owners Services Guide.pdfWurz Financial - Wealth Counsel to Law Firm Owners Services Guide.pdf
Wurz Financial - Wealth Counsel to Law Firm Owners Services Guide.pdfssuser3e15612
 
The Punjab Land Reforms AcT 1972 HIRDEBIR.pptx
The Punjab Land Reforms AcT 1972 HIRDEBIR.pptxThe Punjab Land Reforms AcT 1972 HIRDEBIR.pptx
The Punjab Land Reforms AcT 1972 HIRDEBIR.pptxgurcharnsinghlecengl
 
Analysis on Law of Domicile under Private International laws.
Analysis on Law of Domicile under Private International laws.Analysis on Law of Domicile under Private International laws.
Analysis on Law of Domicile under Private International laws.2020000445musaib
 
Town of Haverhill's Statement of Facts for Summary Judgment on Counterclaims ...
Town of Haverhill's Statement of Facts for Summary Judgment on Counterclaims ...Town of Haverhill's Statement of Facts for Summary Judgment on Counterclaims ...
Town of Haverhill's Statement of Facts for Summary Judgment on Counterclaims ...Rich Bergeron
 
Town of Haverhill's Statement of Material Facts For Declaratory Judgment Moti...
Town of Haverhill's Statement of Material Facts For Declaratory Judgment Moti...Town of Haverhill's Statement of Material Facts For Declaratory Judgment Moti...
Town of Haverhill's Statement of Material Facts For Declaratory Judgment Moti...Rich Bergeron
 
1990-2004 Bar Questions and Answers in Sales
1990-2004 Bar Questions and Answers in Sales1990-2004 Bar Questions and Answers in Sales
1990-2004 Bar Questions and Answers in SalesMelvinPernez2
 
Right to life and personal liberty under article 21
Right to life and personal liberty under article 21Right to life and personal liberty under article 21
Right to life and personal liberty under article 21vasanthakumarsk17
 
Sarvesh Raj IPS - A Journey of Dedication and Leadership.pptx
Sarvesh Raj IPS - A Journey of Dedication and Leadership.pptxSarvesh Raj IPS - A Journey of Dedication and Leadership.pptx
Sarvesh Raj IPS - A Journey of Dedication and Leadership.pptxAnto Jebin
 
Are There Any Alternatives To Jail Time For Sex Crime Convictions in Los Angeles
Are There Any Alternatives To Jail Time For Sex Crime Convictions in Los AngelesAre There Any Alternatives To Jail Time For Sex Crime Convictions in Los Angeles
Are There Any Alternatives To Jail Time For Sex Crime Convictions in Los AngelesChesley Lawyer
 
PPT Template - Federal Law Enforcement Training Center
PPT Template - Federal Law Enforcement Training CenterPPT Template - Federal Law Enforcement Training Center
PPT Template - Federal Law Enforcement Training Centerejlfernandez22
 
Illinois Department Of Corrections reentry guide
Illinois Department Of Corrections reentry guideIllinois Department Of Corrections reentry guide
Illinois Department Of Corrections reentry guideillinoisworknet11
 
Town of Haverhill's Motion for Summary Judgment on DTC Counterclaims
Town of Haverhill's Motion for Summary Judgment on DTC CounterclaimsTown of Haverhill's Motion for Summary Judgment on DTC Counterclaims
Town of Haverhill's Motion for Summary Judgment on DTC CounterclaimsRich Bergeron
 

Recently uploaded (20)

Town of Haverhill's Summary Judgment Motion for Declaratory Judgment Case
Town of Haverhill's Summary Judgment Motion for Declaratory Judgment CaseTown of Haverhill's Summary Judgment Motion for Declaratory Judgment Case
Town of Haverhill's Summary Judgment Motion for Declaratory Judgment Case
 
Labour legislations in India and its history
Labour legislations in India and its historyLabour legislations in India and its history
Labour legislations in India and its history
 
Understanding Cyber Crime Litigation: Key Concepts and Legal Frameworks
Understanding Cyber Crime Litigation: Key Concepts and Legal FrameworksUnderstanding Cyber Crime Litigation: Key Concepts and Legal Frameworks
Understanding Cyber Crime Litigation: Key Concepts and Legal Frameworks
 
Guide for Drug Education and Vice Control.docx
Guide for Drug Education and Vice Control.docxGuide for Drug Education and Vice Control.docx
Guide for Drug Education and Vice Control.docx
 
Grey Area of the Information Technology Act, 2000.pptx
Grey Area of the Information Technology Act, 2000.pptxGrey Area of the Information Technology Act, 2000.pptx
Grey Area of the Information Technology Act, 2000.pptx
 
Choosing the Right Business Structure for Your Small Business in Texas
Choosing the Right Business Structure for Your Small Business in TexasChoosing the Right Business Structure for Your Small Business in Texas
Choosing the Right Business Structure for Your Small Business in Texas
 
citizenship in the Philippines as to the laws applicable
citizenship in the Philippines as to the laws applicablecitizenship in the Philippines as to the laws applicable
citizenship in the Philippines as to the laws applicable
 
THE INDIAN CONTRACT ACT 1872 NOTES FOR STUDENTS
THE INDIAN CONTRACT ACT 1872 NOTES FOR STUDENTSTHE INDIAN CONTRACT ACT 1872 NOTES FOR STUDENTS
THE INDIAN CONTRACT ACT 1872 NOTES FOR STUDENTS
 
Wurz Financial - Wealth Counsel to Law Firm Owners Services Guide.pdf
Wurz Financial - Wealth Counsel to Law Firm Owners Services Guide.pdfWurz Financial - Wealth Counsel to Law Firm Owners Services Guide.pdf
Wurz Financial - Wealth Counsel to Law Firm Owners Services Guide.pdf
 
The Punjab Land Reforms AcT 1972 HIRDEBIR.pptx
The Punjab Land Reforms AcT 1972 HIRDEBIR.pptxThe Punjab Land Reforms AcT 1972 HIRDEBIR.pptx
The Punjab Land Reforms AcT 1972 HIRDEBIR.pptx
 
Analysis on Law of Domicile under Private International laws.
Analysis on Law of Domicile under Private International laws.Analysis on Law of Domicile under Private International laws.
Analysis on Law of Domicile under Private International laws.
 
Town of Haverhill's Statement of Facts for Summary Judgment on Counterclaims ...
Town of Haverhill's Statement of Facts for Summary Judgment on Counterclaims ...Town of Haverhill's Statement of Facts for Summary Judgment on Counterclaims ...
Town of Haverhill's Statement of Facts for Summary Judgment on Counterclaims ...
 
Town of Haverhill's Statement of Material Facts For Declaratory Judgment Moti...
Town of Haverhill's Statement of Material Facts For Declaratory Judgment Moti...Town of Haverhill's Statement of Material Facts For Declaratory Judgment Moti...
Town of Haverhill's Statement of Material Facts For Declaratory Judgment Moti...
 
1990-2004 Bar Questions and Answers in Sales
1990-2004 Bar Questions and Answers in Sales1990-2004 Bar Questions and Answers in Sales
1990-2004 Bar Questions and Answers in Sales
 
Right to life and personal liberty under article 21
Right to life and personal liberty under article 21Right to life and personal liberty under article 21
Right to life and personal liberty under article 21
 
Sarvesh Raj IPS - A Journey of Dedication and Leadership.pptx
Sarvesh Raj IPS - A Journey of Dedication and Leadership.pptxSarvesh Raj IPS - A Journey of Dedication and Leadership.pptx
Sarvesh Raj IPS - A Journey of Dedication and Leadership.pptx
 
Are There Any Alternatives To Jail Time For Sex Crime Convictions in Los Angeles
Are There Any Alternatives To Jail Time For Sex Crime Convictions in Los AngelesAre There Any Alternatives To Jail Time For Sex Crime Convictions in Los Angeles
Are There Any Alternatives To Jail Time For Sex Crime Convictions in Los Angeles
 
PPT Template - Federal Law Enforcement Training Center
PPT Template - Federal Law Enforcement Training CenterPPT Template - Federal Law Enforcement Training Center
PPT Template - Federal Law Enforcement Training Center
 
Illinois Department Of Corrections reentry guide
Illinois Department Of Corrections reentry guideIllinois Department Of Corrections reentry guide
Illinois Department Of Corrections reentry guide
 
Town of Haverhill's Motion for Summary Judgment on DTC Counterclaims
Town of Haverhill's Motion for Summary Judgment on DTC CounterclaimsTown of Haverhill's Motion for Summary Judgment on DTC Counterclaims
Town of Haverhill's Motion for Summary Judgment on DTC Counterclaims