SlideShare une entreprise Scribd logo

RTRW Kota

•
•
E
ergi bari

data batam

Formation
1  sur  36
Télécharger pour lire hors ligne
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
I. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang 2. Maksud & Tujuan 3. Ruang Lingkup Pedoman 4. Istilah & Definisi 5. Acuan Normatif 6. Kedudukan 7. Fungsi & Manfaat RTRW Kota II. KETENTUAN TEKNIS MUATAN RTRW KOTA 1. Muatan RTRW Kota a. Tujuan, Kebijakan, & Strategi Penataan Ruang b. Rencana Struktur Ruang c. Rencana Pola Ruang d. Penetapan Kawasan Strategis Wilayah Kota e. Arahan Pemanfaatan Ruang f. Ketentuan Pengendalian 2. Format Penyajian 3. Masa Berlaku RTRW Kota III. PROSES & PROSEDUR PENYUSUNAN RTRW Kota 1. Proses Penyusunan RTRW Kota a. Persiapan Penyusunan b. Pengumpulan Data c. Pengolahan & Analisis Data d. Perumusan Konsep e. Penyusunan Raperda 2. Prosedur Penyusunan RTRW Kota OUTLINE
PENDAHULUAN
Latar Belakang Perlunya pemanfaatan ruang yang efektif dan efisien yang diwujudkan melalui proses penataan ruang yang optimal diperlukan pedoman penyusunan RTRW Kota sebagai acuan semua pihak terkait untuk dapat menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang menganut asas Keselarasan, Keserasian, Keterpaduan, Kelestarian , Keberlanjutan serta keterkaitan antarwilayah. Amanat UU No.26 Tahun 2007 Pasal 11 : “Pemerintah daerah kota mempunyai wewenang dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kota yang meliputi perencanaan tata ruang wilayah kota, pemanfaatan ruang wilayah kota dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.”
Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup Maksud Sebagai acuan dalam kegiatan penyusunan RTRW kota oleh pemerintah daerah kota dan para pemangku kepentingan lainnya. Tujuan Mewujudkan RTRW kota yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Ruang Lingkup Memuat ketentuan teknis penyusunan RTRW kota serta proses dan prosedur penyusunan RTRW kota.
RTRW Nasional RTRW Provinsi RTR Pulau RTR Kawasan Strategis Nasional RTR Kawasan Strategis Provinsi RTRW Kota RTRW Kabupaten RDTR Kota RTR Kawasan Strategis Kota RDTR Kabupaten RTR Kawasan Strategis Kabupaten Rencana Umum Rencana Rinci RPJP Nasional RPJM Nasional RPJP Propinsi RPJM Propinsi RPJP Kabupaten/Kota RPJM Kabupaten/Kota Kedudukan RTRW
Kedudukan Pedoman PP 26/2008 Tentang RTRWN UU 26/2007 Tentang Penataan Ruang PP Penyelenggaraan Penataan Ruang PP Lainnya Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten Pedoman Penyusunan RTRW Kota Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi, serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang (Permen PU No. 20/PRT/M/2007) Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai (Permen PU No. 40/PRT/M/2007) Kriteria Teknis Perencanaan Tata Ruang Kawasan Budidaya (Permen PU No. 41/PRT/M/2007) Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi dan Kawasan Rawan Gempa Bumi (Permen PU No. 21/PRT/M/2007) Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kawasan Perkotaan (Permen PU No. 05/PRT/M/2008) Ped. Penataan Ruang Kawasan Bencana Longsor (Permen PU No. 22/PRT/M/2007) Pedoman Pemanfaatan Ruang Tepi Pantai di Kawasan Perkotaan (Permen PU No. 21/PRT/M/2007) Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perdesaan Pedoman Pelaksanaan Penataan Ruang Kawasan Agropolitan Pedoman Penetapan Kriteria Kawasan Perkotaan Ped Penentuan Klasifikasi Zona Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau di Wilayah Kota/ Kawasan Perkotaan Pedoman Penataan Ruang Wilayah Sungai Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Informal dan Bangunan Pasar Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan Ped Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Ruang Evakuasi Bencana Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Angkutan Umum Kriteria Ruang Penentuan Lokasi Menara Telekomunikasi Pedoman Penataan Ruang Kawasan Sekitar Tempat Pembuangan Akhir Sampah Pedoman Pengklasifikasian Kawasan Budidaya dan Kawasan Lindung Pedoman Pengelolaan Kawasan Resapan Air Pedoman Terkait Lainnya Kriteria Penentuan Kawasan Strategis Provinsi, Kab, Kota Pedoman Penyusunan RTR Kawasan Strategis Provinsi/Kab/Kota Pedoman Penyusunan RDTR Kabupaten Pedoman Penyusunan RDTR Kota Ped. Perijinan Pemanfaatan Ruang Wil. Provinsi, Kabupaten, Kota Pedoman Penyusunan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Ped Mekanisme Pengenaan Sanksi Dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Pedoman Pemberian Insentif dan Disinsentif Ped Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bid Penataan Ruang Pedoman Pengawasan Teknis Pengaturan, Pembinaan, dan Pelaksanaan Penataan Ruang Pedoman Pelibatan Masyarakat dan Swasta dalam Penataan Ruang Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Rawan Bencana Banjir UU Terkait Lainya Perpres metropolitan Perpres perbatasan Perpres pulau Perpres lainnya Kriteria Teknis Penataan Ruang Daerah Penguasaan Sungai di Perkotaan Keterangan: menjadi masukan bagi penyusunan RTRW provinsi, kabupaten, dan kota menjadi masukan bagi penyusunan RTRW kabupaten dan kota menjadi masukan bagi penyusunan RTRW kabupaten menjadi masukan bagi penyusunan RTRW kota memberikan masukan bagi penyusunan RDTR kabupaten dan kota, serta RTR kawasan strategis provinsi, kabupaten, dan kota menjadi masukan bagi penyusunan RTRW provinsi, kabupaten, dan kota menjadi dasar bagi
RTRW Kota MENJADI ACUAN RPJPD & RPJMD Pemanfaatan/ Pengembangan wilayah Penentuan Lokasi Investasi Penyusunan Rencana Rinci Kota Pengendalian Pemanfaatan Ruang Administrasi Pertanahan Keterpaduan Pembangunan Wil.Kota Keserasian Pembangunan Wil.Kota dengan wilayah sekitar Tata Ruang Wilayah Kota Yang BERKUALITAS MEWUJUD KAN FUNGSI MANFAAT Fungsi dan Manfaat
KETENTUAN TEKNIS MUATAN RTRW KOTA
Muatan RTRW Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota RTRW Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota Penetapan Kawasan Strategis Wilayah Kota Strategi Pusat Pelayanan Kota Sub Pusat Pelayanan Kota Kaw. Lindung Kaw. Budi Daya Kaw. Strategis Ekonomi Kaw. Strategis Sosial budaya Kaw. Strategis SDA/teknologi tinggi Kaw. Strategis Daya Dukung LH Kaw. Strategis Strategis lainnya Perwujudan Rencana Struktur Ruang Perwujudan Rencana Pola Ruang Perwujudan Kawasan Strategis Kota Ketentuan Peraturan Zonasi Ketentuan Perizinan Ketentuan Pemberian Insentif Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Ketentuan Pemberian Disinsentif Ketentuan Sanksi Tujuan Kebijakan Pusat Lingkungan
Ketentuan Teknis : T U J U A N Tujuan, Kebijakan dan Strategi (1) DASAR PENENTUAN FUNGSI VISI MISI KOTA KARAKTER KOTA ISU STRATEGIS KONDISI YANG DIINGIKAN Dasar Formulasi Kebijakan dan Strategi Arah Penyusunan Indikasi Program utama Dasar Penetapan Ketentuan Pengendalian • Mengakomodasi fungsi dan peran kota yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Tata Ruang • Sesuai tujuan penataan ruang wil. Provinsi dan Nasional • Jelas dan dapat dicapai sesuai jangka waktu perencanaan • Sesuai peraturan perundang-undangan KRITERIA
Ketentuan Teknis : K E B I J A K A N Tujuan, Kebijakan dan Strategi (2) DASAR PENENTUAN FUNGSI TUJUAN PENATAAN RUANG KETENTUAN PERUNDANG AN KARAKTER KOTA KAPASITAS SUMBER DAYA KOTA Dasar Formulasi Kebijakan dan Strategi Arah Penyusunan Indikasi Program utama Dasar Penetapan Ketentuan Pengendalian • Mengakomodasi kebijakan penataan ruang wilayah terkait • Jelas , realistis, dan dapat dicapai sesuai jangka waktu perencanaan • Mampu menjawab isu-isu strategis • Sesuai peraturan perundang-undangan KRITERIA Dasar Merumuskan Ren.Struktur dan Pola Ruang
Ketentuan Teknis : S T R A T E G I Tujuan, Kebijakan dan Strategi (2) DASAR PENENTUAN FUNGSI KEBIJAKAN PENATAAN RUANG KETENTUAN PERUNDANG AN KAPASITAS SUMBER DAYA KOTA Dasar penyusunan rencana Struktur, Pola dan penetapan Kaw.Strategis Arah bagi Penyusunan Indikasi Program utama RTRW Kota Dasar Penetapan Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang • Memiliki Kaitan Logis dengan Kebijakan penataan ruang wil.kota • Sesuai tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wil.Nas & Prov • Jelas , realistis, dan dapat dicapai sesuai jangka waktu perencanaan • Dapat dijabarkan secara spasial dalam rencana struktur ruang dan pola ruang • Sesuai dengan peraturan perundang-undangan KRITERIA
Ketentuan Teknis : Tujuan, Kebijakan dan Strategi (2) DASAR PENENTUAN FUNGSI KEBIJAKAN &STRATEGI PENATAAN RUANG KEBUTUHAN PENGEMBAN GAN DAN PELAYANAN WIL KOTA DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG Arahan pembentuk sistem pusat pelayanan wil.kota Arahan perletakan jaringan prasarana wil.kota Dasar penyusunan indikasi program utama • Memperhatikan rencana struktur tata ruang kab/kota yang berbatasan • Jelas , realistis, dan dapat dicapai sesuai jangka waktu perencanaan • Pusat pelayanan harus berhirarki dan tersebar secara proposional • Sistem jaringan prasarana kota terbentuk oleh sistem jaringan prasarana utama (jar.transportasi) dan sistem jar.prasarana lainnya KRITERIA RENCANA STRUKTUR RUANG merupakan kerangka sistem pusat- pusat pelayanan kegiatan kota yang berhierarki dan satu sama lain dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kota KETENTU AN PERUN DANGAN
Ketentuan Teknis : Rencana Struktur Ruang (2) RENCANA STRUKTUR RUANG PUSAT PELAYANAN Pusat Pelayanan Kota Subpusat pelayanan Kota Pusat Lingku ngan PETA ILUSTRASI STRUKTUR RUANG KOTA
Prasarana Utama Sistem jaringan transportasi darat a. Sistem Jaringan Jalan b. Sistem Jaringan KA c. Sistem Jaringan Angkutan sungai, danau dan penyeberangan Prasarana Lainnya Sistem jaringan transportasi Laut a. Alur pelayaran b. Pelabuhan Sistem Transportasi Udara a. Ruang diatas Bandara b. Ruang udara di sekitar bandara c. Bandar Udara Sistem jaringan energi/kelistrikan • pembangkit listrik • jaringan prasarana energi Sistem jaringan telekomunikasi • infrastruktur dasar telekomunikasi • infrastruktur telepon nirkabel • rencana peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi Jaringan Sumber Daya Air • Sist.jaringan SDA lintas negara • Wilayah Sungai • Irigasi • Jaringan air baku • Sistem pengendalian banjir Infrastruktur Perkotaan • Sist.jaringan air minum • Pengelolaan air limbah • Persampahan • Drainase Kota • Jaringan pejalan kaki • Jalur evakuasi bencana, dll Ketentuan Teknis : Rencana Struktur Ruang (3) SISTEM JARINGAN PRASARA NA KOTA
Ketentuan Teknis : Tujuan, Kebijakan dan Strategi (2) DASAR PENENTUAN FUNGSI KEBIJAKAN &STRATEGI PENATAAN RUANG KEBUTUHAN PENGEMBAN GAN KEG.SOSIAL EKONOMI DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG Sbg Lokasi ruang untuk kegiatan sosial ekonomi Mengatur Keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang Dasar penyusunan indikasi program utama • Merujuk rencana pola ruang yang ditetapkan dalam RTRWN dan Prov beserta rencana rincinya • Memperhatikan rencana pola ruang wilayah kab/kota yang berbatasan • Memperhatikan mitigasi bencana wil.kota KETENTU AN PERUN DANGAN RENCANA POLA RUANG Merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kota yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budi daya Dasar pemberian izin pemanfaatan ruang • Menyediakan ruang terbuka hijau minimal 30 % dari luas wilayah kota; KRITERIA(1)
Ketentuan Teknis : Rencana Pola Ruang (2) RENCANA POLA RUANG KAWASAN LINDUNG KAWASAN BUDI DAYA  Hutan lindung;  Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya  Kawasan perlindungan setempat  Ruang terbuka hijau (RTH) kota  Kawasan suaka alam dan cagar budaya;  Kawasan rawan bencana alam  Kawasan lindung lainnya.  Kawasan perumahan  Kawasan perdagangan dan jasa  Kawasan kawasan pariwisata,  Kawasan ruang terbuka non hijau;  Kawasan ruang evakuasi bencana  Kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal  Kawasan peruntukan lainnya • Menyediakan ruang untuk kegiatan sektor informal; • Menyediakan ruang terbuka non hijau untuk kegiatan masyarakat • Jelas , realistis, dan dapat dicapai sesuai jangka waktu perencanaan • Mengacu klasifikasi pola ruang yang terdiri atas Kaw.Lindung dan Kaw.Budidaya KRITERIA(2)
Ketentuan Teknis : Rencana Pola Ruang (3) KETENTUAN PEMETAAN POLA RUANG • Ketelitian peta skala minimum 1:25.000 dan sesuai aturan SIG • Cakupan peta meliputi ruang darat dan laut dengan batasan 4 mil dari garis pantai di wilayah kota/negara perbatasan • Peta digambarkan didalam beberapa lembar yang disusun berurutan mengikuti indeks peta RBI dan Bakosurtanal • Untuk wilayah pesisir/kelautan dilengkapi peta batimetri skala 1:25.000 • Peta harus mengikuti aturan perundang-undangan tentang pemetaan tata ruang • Untuk wilayah pesisir/kelautan dilengkapi peta batimetri skala 1:25.000 • Rencana pola ruang untuk ruang laut, udara, dan dalam bumi wilayah kota diatur lebih lanjut dengan pedoman tersendiri; KETENTUANPEMETAAN
Ketentuan Teknis : Penetapan Kaw. Strategis(1) DASAR PENENTUAN FUNGSI Mengembangkan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan Sbg Lokasi ruang untuk kegiatan sosial ekonomi Dasar penyusunan indikasi program utama Dasar penyusunan rencana rinci tata ruang wil,kota PENETAPAN KAW. STRATEGIS Merupakan penetapan bagian wilayah kota yang penataan ruangnya diprioritas kan KEBIJAKAN& STRATEGI PENATAAN RUANG KESEPAKATAN STAKEHOLDER THDP NILAI STRATEGIS KAWASAN NILAI STRATEGIS KAWASAN DAYA DUKUNG LING. HIDUP SESUAI PERATURA N UU
Ketentuan Teknis : Penetapan Kawasan Strategis (2) PENE TAPAN KAW. STRATEGIS • Memperhatikan kaw.strategis nasional dan provinsi wil. kota • Kaw.Strategis kota harus memiliki kepentingan berbeda & pembagian kewenangan yang jelas • Kawasan Strategis berupa kaw. Yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi, sosial budaya, pendayagunaan SDA/teknologi, lingkungan hidup dan nilai strategis lain. • Ketentuan pemetaan : a. Delineasi kaw. Strategis dipetakan pada 1 lembar kertas b. Peta memperlihatkan bidang pusat perhatian c. Mengikuti peraturan perundang-undangan pemetaan rencana tata ruang KRITERIA PEMETAAN
Ketentuan Teknis : Arahan Pemanfaatan Ruang (1) DASAR PENENTUAN FUNGSI Acuan masyarakat dalam pemrograman pengembangan kota Arahan Sektor dalam penyusunan program Dasar estimasi penyusunan program dan pembiayaan Acuan masyarakat dalam melakukan investasi RENCANA STRUKTUR DAN POLA RUANG KESEPAKATAN STAKEHOLDER & KEBIJAKAN YANG DITETAPKAN KETERSEDIA AN SUMBER DAYA DAN SUMBER DANA PRIORITAS PENGEMBA NGAN WILAYAH RPJPD ARAHAN PEMAN FAATAN RUANG Merupakan upaya perwujudan rencana tata ruang yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama penataan/ Pengem bangan kota • Mendukung perwujudan rencana strukur, pola ruang dan pengembangan kawasan strategis • Mendukung program utama penataan ruang nasional dan provinsi • Jelas , realistis, dan dapat dicapai sesuai jangka waktu perencanaan • Konsisten , berkesinambungan dan sinkron antar program KRITERIA
Ketentuan Teknis : Arahan Pemanfaatan Ruang (2) MUATAN INDIKASI PROGRAM UTAMA Usulan Program Utama Lokasi Besaran Sumber Pendanaan Instansi Pelaksana Waktu dan tahap pelaksanaan MUATAN ARAHAN PEMANFAATAN RUANG Perwujudan Rencana Struktur Wil.Kota Perwujudan Rencana Pola Wil.Kota Perwujudan Kawasan Strategis • Perwujudan sistem Pelayanan kegiatan • Perwujudan sistem jaringan prasarana kota • Perwujudan Kaw.Lindung • Perwujudan Kaw.Budidaya
Ketentuan Teknis : Pengendalian Pemanfaatan Ruang (1) DASAR PENENTUAN FUNGSI Alat Pengendali dan penjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dgn rencana Menjamin pembangunan baru tidak mengganggu pemanfaatan ruang Meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai rencana Mencegah dampak pembangunan yang merugikan &melindungi kepentingan umum RENCANA STRUKTUR DAN POLA RUANG KESEPAKATAN STAKEHOLDER & KEBIJAKAN YANG DITETAPKAN MASALAH, TANTANGAN DAN POTENSI KOTA KETENTU AN PER- UNDANG AN • Terukur, realistis, dan dapat diterapkan • Penetapannya melalui kesepakatan stakeholder KRITERIA PENGEN DALIAN PEMAN FAATAN RUANG adalah ketentuan yang diperuntuk an sebagai alat penertiban penataan ruang
Ketentuan Teknis : Pengendalian Pemanfaatan Ruang (2) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi •Deskripsi pola ruang (jenis zona) dan kualitas ruang yang diharapkan •Ketentuan umum dan ketentuan rencana umum (design plan) •ketentuan pemanfaatan ruang pada zona yang dilewati jaringan prasarana dan sarana wilayah kota Ketentuan perizinan • Deskripsi, fungsi, dasar dan jenis-jenis perizinan • Mekanisme Perizinan terkait pemanfaatan ruang • Ketentuan teknis prosedural pengajuan izin pemanfaatan ruang • Ketentuan pengambilan keputusan Ketentuan Insentif Disinsentif • Ketentuan insentif-disinsentif dari pemerintah daerah kota kepada pemerintah kabupaten/kota lain yang saling berhubungan • Ketentuan insentif disinsentif dari pemerintah daerah kota kepada masyarakat umum (investor, lembaga komersial, perorangan, dll Ketentuan Sanksi • Terdiri atas: peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi pencabutan dan pembatalan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi ruang, denda administratif
Format Penyajian Masa Berlaku Naskah Raperda RTRW Kota RTRW kota berlaku dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun, jika: 1. terjadi perubahan kebijakan dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang wilayah; dan 2. terjadi dinamika internal yang mempengaruhi pemanfaatan ruang secara mendasar •Buku Data dan Analisis yang dilengkapi peta-peta; •Buku Rencana yang disajikan dalam format A4; dan •Album Peta yang disajikan dengan tingkat ketelitian skala minimal 1:25.000 dalam format A1 Materi Teknis RTRW Kota •Raperda, merupakan rumusan pasal per pasal dari buku rencana, dalam format A4 •lampiran yang terdiri atas peta rencana struktur ruang, pola ruang, dan penetapan kawasan-kawasan strategis kota yang disajikan dalam format A3 Naskah Raperda RTRW Kota
PROSES DAN PROSEDUR PENYUSUNAN RTRW KOTA
Proses Penyusunan RTRW Kota Prosedur Penyusunan RTRW Kota 1) Persiapan Penyusunan 2) Pengumpulan Data 3) Pengolahan & Analisis Data 4) Perumusan Konsep RTRW 5) Penyusunan Raperda tentang RTRW 1) Pembentukan Tim Penyusun RTRW 2) Pelaksanaan Penyusunan RTRW 3) Pelibatan Peran Masyarakat 4) Pembahasan Raperda tentang RTRW
Tahap Persiapan PENYUSUNAN RTRW KOTA PENETAPAN a. Persiapan awal: - pemahaman KAK - Penyiapan RAB Data & informasi yang dibutuhkan: a. Peta dasar (RBI dan citra satelit); b. Kebijakan penatan ruang dan kebijakan sektoral terkait; c. Kondisi fisik/lingkungan dan sumber daya alam; d. Sumber daya buatan/ prasarana dan sarana; d. Kependudukan dan sumber daya manusia; e. Perekonomian, sosial dan budaya; g. Kelembagaan; dan j. Data lainnya sesuai karakteristik wilayah kota. Pengumpulan Data dan Informasi (Primer & Sekunder) Analisis Analisis terhadap data & informasi: a. Analisis peran dan fungsi kota; b. Analisis karakteristik wilayah; c. Analisis daya dukung wilayah; d. Analisis daya tampung wilayah; dan e. Analisis pusat-pusat pelayanan; f. Analisis kebutuhan ruang; dan g. Analisis pembiayaan pembangunan. 1. Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota; 2. Rencana Struktur Ruang; 3. Rencana Pola Ruang; 4. Penetapan Kawasan Strategi Kota; 5. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota; dan 6. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota (Peraturan Zonasi, Insentif Disinsentif, Perizinan, dan Sanksi) 1. Persetujuan Substansi 2. Proses Pengesahan RTRW Kota (yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan terkait lainnya) Wawancara Observasi Pengumpulan Data Sekunder Kompilasi Data Konsep Terpilih Beberapa Alternatif Konsep Peluang Potensi Tantangan Hambatan Masalah Penilaian Terhadap Alternatif Konsep * Pemberian data & informasi * Pendataan & pemberian masukan: aspirasi dan opini masyarakat dan kebijakan sektor * Identifikasi potensi masalah penataan ruang Penyampaian opini, aspirasi masyarakat terkait: * kebijakan & strategi penataan ruang * rumusan RTRW kota Pemberitaan Penyusunan RTRW kota Rencana Kuesioner Perumusan Konsep RTRW Kota Keterlibatan pasif masyarakat dalam menerima informasi penataan ruang Penyampaian Keberatan / Sanggahan Masyarakat terhadap konsep RTRW kota dan Raperda RTRW kota Peran Masyarakat c. Persiapan Teknis: - Penyimpulan data awal - Perumusan metodologi - Penyusunan rencana kerja rinci - Penyiapan perangkat survai Kecenderungan Analisis Aspek di atas a. Rumusan tujuan, kebijakan, dan strategi pengembangan wilayah kota; dan b. Konsep pengembangan wilayah kota Konsep Pengembangan Penyusunan Raperda Penyusunan Naskah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang RTRW Kota Proses Penetapan b. Kajian awal data sekunder: - Review RTRW kota yang ada - Kajian kebijakan terkait lainnya Proses dan Prosedur Penyusunan RTRW Kota
Jangka Waktu Penyusunan RTRW Tahapan PROSES PENETAPAN Uraian Kegiatan Perkiraan Waktu yang Dibutuhkan Persiapan teknis dan non teknis sebelum pelaksanaan penyusunan RTRW 1 bulan 8 – 18 bulan Pengumpulan dan Kompilasi Data (primer dan sekunder) termasuk RTRW yang sudah ada Analisis termasuk review thp RTRW yg sudah ada Perumusan Konsepsi RTRW Konsep Pengembangan Naskah Akademis 2 – 3 bulan 2 – 6 bulan 2 – 7 bulan 1. Persetujuan Substansi 2. Evaluasi 3. Penetapan Naskah Raperda 24 bulan PROSES PENYUSUNAN RTRW 1 bulan Secara umum proses dan prosedur penyusunan RTRW meliputi tahapan : 1) Proses Penyusunan RTRW  persiapan penyusunan RTRW;  pengumpulan data yang dibutuhkan  pengolahan dan analisis data;  penyusunan konsepsi RTRW; dan  penyusunan raperda RTRW. 2) Prosedur Penyusunan RTRW  pembentukan tim penyusunan RTRW;  pelaksanaan penyusunan RTRW;  pelibatan peran masyarakat dalam penyusunan RTRW;  pembahasan raperda RTRW.
ISI PEDOMAN RTRW KOTA
Bab I Pendahuluan 1. Dasar hukum penyusunan RTRW kota. 2. Profil wilayah, mencakup: a.Gambaran umum kota yang dilengkapi dengan peta orientasi dan pembagian wilayah kota; b.Kependudukan dan sumber daya manusia; c. Potensi bencana alam; d.Potensi sumber daya alam; dan e.Potensi ekonomi wilayah. 3. Isu-isu strategis. 4. Peta-peta mencakup sekurang-kurangnya mencakup: a.Peta orientasi; b.Peta guna lahan eksisting; c. Peta rawan bencana; d.Peta kepadatan penduduk eksisting; Bab II Tujuan, Kebijakan, dan Strategi 1. Tujuan penataan ruang wilayah; dan 2. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota.
Bab III Rencana Struktur Ruang 1. Rencana pusat-pusat pelayanan didalam wilayah kota. 2. Rencana sistem prasarana di wilayah kota, mencakup: • Rencana pengembangan sistem prasarana transportasi (darat, laut, & udara) • Rencana pengembangan sistem prasarana energi/kelistrikan; • Rencana pengembangan sistem prasarana telekomunikasi; • Rencana pengembangan sistem prasarana sumber daya air; dan • Rencana pengembangan infrastruktur kota, meliputi : sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah kota, sistem persampahan kota, sistem drainase kota, penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan saraja jaringan jalan pejalan kaki, jalur evakuasi bencana Bab IV Rencana Pola Ruang 1. Rencana pola ruang kawasan lindung yang terdiri dari: a. Kawasan hutan lindung; b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; c. Kawasan perlindungan setempat; d. Kawasan suaka alam; e. Kawasan rawan bencana alam; f. Kawasan lindung geologi; dan. g. Kawasan lindung lainnya.
Bab IV Rencana Pola Ruang 2. Rencana pola ruang kawasan budidaya yang terdiri dari: a. perumahan (kepadatan tinggi, sedang, dan rendah) b. perdagangan dan jasa (pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern) c. perkantoran (perkantoran pemerintahan dan swasta); d. Industri (industri rumah tangga/kecil) e. pariwisata (pariwisata budaya, alam, dan buatan); f. ruang terbuka non hijau; dan g. peruntukan lainnya, meliputi antara lain: ruang untuk evakuasi bencana, pertanian, pertambangan , peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal, peruntukan pelayanan umum , peruntukan militer, dan lain-lain sesuai dengan peran dan fungsi kota. Bab V Penetapan Kawasan Strategis 1. Lokasi dan jenis kawasan strategis. 2. Peta kawasan strategis yang menunjukkan delineasi kawasan-kawasan strategis yang ada di wilayah kota.
Bab VI Arahan Pemanfaatan Ruang Tabel indikasi program utama jangka panjang yang dirinci pada program jangka menengah 5 (lima) tahunan kota, yang mencakup indikasi program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, perkiraan pembiayaan, sumber dana, kelembagaan, & instansi pelaksana yang distrukturkan dalam: 1. Indikasi program perwujudan rencana struktur wilayah kota; 2. Indikasi program perwujudan rencana pola ruang wilayah kota; dan 3. Indikasi program perwujudan kawasan strategis kota. Bab VII Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur & pola ruang wilayah. 2. Ketentuan umum perizinan, meliputi: • Daftar semua perizinan, baik saat ini maupun rencana; • Mekanisme perizinan yang terkait dengan pemanfaatan ruang; dan • Arahan pengambilan keputusan terkait perizinan yang akan diterbitkan. 3. Ketentuan umum insentif – disinsentif, meliputi: • Insentif – disinsentif kepada pemerintah lainnya; dan • Insentif – disinsentif kepada masyarakat. 4. Arahan sanksi administratif yang diberikan kepada: • Pelanggar pemanfaatan ruang yang tidak pernah mengajukan perizinan; • Pemohon izin pemanfaatan ruang yang tidak memenuhi ketentuan; • Pemberi izin yang melanggar kaidah & ketentuan pemanfaatan ruang.
TERIMAKASIH

Recommandé

Pemanfaatan Tata Ruang di Daerah
Pemanfaatan Tata Ruang di DaerahPemanfaatan Tata Ruang di Daerah
Pemanfaatan Tata Ruang di Daerahushfia
 
Renstra Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Provinsi Banten 2017-2022
Renstra Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Provinsi Banten 2017-2022Renstra Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Provinsi Banten 2017-2022
Renstra Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Provinsi Banten 2017-2022antohardiyanto
 
Monday's gerung
Monday's gerungMonday's gerung
Monday's gerungRachyma Briston
 
130704 pelatihan tr
130704 pelatihan tr130704 pelatihan tr
130704 pelatihan trYustus Rona
 
Permen pu no_20_tahun_2011_-_pedoman_penyusunan_rencana_detail_tata_ruang
Permen pu no_20_tahun_2011_-_pedoman_penyusunan_rencana_detail_tata_ruangPermen pu no_20_tahun_2011_-_pedoman_penyusunan_rencana_detail_tata_ruang
Permen pu no_20_tahun_2011_-_pedoman_penyusunan_rencana_detail_tata_ruangRizki Fitrianto
 
Status RTRW dan RDTR Jawa dan Bali
Status RTRW dan RDTR Jawa dan BaliStatus RTRW dan RDTR Jawa dan Bali
Status RTRW dan RDTR Jawa dan Baliushfia
 
Survey dan Pemetaan dalam Penataan Ruang
Survey dan Pemetaan dalam Penataan RuangSurvey dan Pemetaan dalam Penataan Ruang
Survey dan Pemetaan dalam Penataan Ruangushfia
 
Rakor Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Pro...
Rakor Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Pro...Rakor Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Pro...
Rakor Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Pro...ushfia
 

Recommandé

Pemanfaatan Tata Ruang di Daerah
Pemanfaatan Tata Ruang di DaerahPemanfaatan Tata Ruang di Daerah
Pemanfaatan Tata Ruang di Daerahushfia
 
Renstra Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Provinsi Banten 2017-2022
Renstra Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Provinsi Banten 2017-2022Renstra Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Provinsi Banten 2017-2022
Renstra Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Provinsi Banten 2017-2022antohardiyanto
 
Monday's gerung
Monday's gerungMonday's gerung
Monday's gerungRachyma Briston
 
130704 pelatihan tr
130704 pelatihan tr130704 pelatihan tr
130704 pelatihan trYustus Rona
 
Permen pu no_20_tahun_2011_-_pedoman_penyusunan_rencana_detail_tata_ruang
Permen pu no_20_tahun_2011_-_pedoman_penyusunan_rencana_detail_tata_ruangPermen pu no_20_tahun_2011_-_pedoman_penyusunan_rencana_detail_tata_ruang
Permen pu no_20_tahun_2011_-_pedoman_penyusunan_rencana_detail_tata_ruangRizki Fitrianto
 
Status RTRW dan RDTR Jawa dan Bali
Status RTRW dan RDTR Jawa dan BaliStatus RTRW dan RDTR Jawa dan Bali
Status RTRW dan RDTR Jawa dan Baliushfia
 
Survey dan Pemetaan dalam Penataan Ruang
Survey dan Pemetaan dalam Penataan RuangSurvey dan Pemetaan dalam Penataan Ruang
Survey dan Pemetaan dalam Penataan Ruangushfia
 
Rakor Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Pro...
Rakor Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Pro...Rakor Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Pro...
Rakor Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Pro...ushfia
 
Sistem Kelembagaan dan Organisasi di Daerah
Sistem Kelembagaan dan Organisasi di DaerahSistem Kelembagaan dan Organisasi di Daerah
Sistem Kelembagaan dan Organisasi di DaerahAlhilal Furqan
 
Kedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunan
Kedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunanKedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunan
Kedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunanEvant Manö
 
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANGSTANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANGushfia
 
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan R...
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan R...Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan R...
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan R...Oswar Mungkasa
 
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan RuangAudit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruangushfia
 
1 pendahuluan
1 pendahuluan1 pendahuluan
1 pendahuluanmuhfidzilla
 
Peraturan Zonasi
Peraturan ZonasiPeraturan Zonasi
Peraturan ZonasiPrasetyo Djoko Sasongko,MAPPI(Cert)
 
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan DaerahPenyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Materi kuliah-tata-ruang-dan-perencanaan-lingkungan1
Materi kuliah-tata-ruang-dan-perencanaan-lingkungan1Materi kuliah-tata-ruang-dan-perencanaan-lingkungan1
Materi kuliah-tata-ruang-dan-perencanaan-lingkungan1laboratorium pwkuinam
 
Peraturan Penataan Ruang RDTR
Peraturan Penataan Ruang RDTRPeraturan Penataan Ruang RDTR
Peraturan Penataan Ruang RDTRhenny ferniza
 
KESERASIAN PENATAAN RUANG ANTAR WILAYAKESERASIAN WILAYAH DI KAWASAN JABODETAB...
KESERASIAN PENATAAN RUANG ANTAR WILAYAKESERASIAN WILAYAH DI KAWASAN JABODETAB...KESERASIAN PENATAAN RUANG ANTAR WILAYAKESERASIAN WILAYAH DI KAWASAN JABODETAB...
KESERASIAN PENATAAN RUANG ANTAR WILAYAKESERASIAN WILAYAH DI KAWASAN JABODETAB...Fitri Indra Wardhono
 
Lingkup Penataan dan Perencanaan Ruang & Profesi Perencana
Lingkup Penataan dan Perencanaan Ruang & Profesi PerencanaLingkup Penataan dan Perencanaan Ruang & Profesi Perencana
Lingkup Penataan dan Perencanaan Ruang & Profesi PerencanaFauzan Barnanda
 
Permasalahan Penataan Ruang di Daerah
Permasalahan Penataan Ruang di DaerahPermasalahan Penataan Ruang di Daerah
Permasalahan Penataan Ruang di Daerahhenny ferniza
 
PLKJ Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK)
PLKJ Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK)PLKJ Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK)
PLKJ Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK)Sulthan Isa
 
Ra kebutuhan peta (mus & sai)
Ra kebutuhan peta (mus & sai)Ra kebutuhan peta (mus & sai)
Ra kebutuhan peta (mus & sai)numlock123
 
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...Penataan Ruang
 
PERENCANAAN TATA RUANG
PERENCANAAN TATA RUANGPERENCANAAN TATA RUANG
PERENCANAAN TATA RUANGDadang Solihin
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
 
Permasalahan tata ruang dalam pembangunan (1)
Permasalahan tata ruang dalam pembangunan (1)Permasalahan tata ruang dalam pembangunan (1)
Permasalahan tata ruang dalam pembangunan (1)FithrohPutri
 
PENYUSUNAN RDTR dg LANDSEYE
PENYUSUNAN RDTR dg LANDSEYEPENYUSUNAN RDTR dg LANDSEYE
PENYUSUNAN RDTR dg LANDSEYEATR/BPN and navigate.net region Sulawesi Tengah
 
Bahan Ekspos Lapdal RDTR Kisaran_last.pptx
Bahan Ekspos Lapdal RDTR Kisaran_last.pptxBahan Ekspos Lapdal RDTR Kisaran_last.pptx
Bahan Ekspos Lapdal RDTR Kisaran_last.pptxsrimuharrani2
 
EKSPOSE LAPDAL STUDI RINCI BINJAI.pptx
EKSPOSE LAPDAL STUDI RINCI BINJAI.pptxEKSPOSE LAPDAL STUDI RINCI BINJAI.pptx
EKSPOSE LAPDAL STUDI RINCI BINJAI.pptxssuser25ec9f1
 

Contenu connexe

Tendances

Sistem Kelembagaan dan Organisasi di Daerah
Sistem Kelembagaan dan Organisasi di DaerahSistem Kelembagaan dan Organisasi di Daerah
Sistem Kelembagaan dan Organisasi di DaerahAlhilal Furqan
 
Kedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunan
Kedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunanKedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunan
Kedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunanEvant Manö
 
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANGSTANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANGushfia
 
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan R...
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan R...Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan R...
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan R...Oswar Mungkasa
 
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan RuangAudit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruangushfia
 
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan DaerahPenyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Materi kuliah-tata-ruang-dan-perencanaan-lingkungan1
Materi kuliah-tata-ruang-dan-perencanaan-lingkungan1Materi kuliah-tata-ruang-dan-perencanaan-lingkungan1
Materi kuliah-tata-ruang-dan-perencanaan-lingkungan1laboratorium pwkuinam
 
Peraturan Penataan Ruang RDTR
Peraturan Penataan Ruang RDTRPeraturan Penataan Ruang RDTR
Peraturan Penataan Ruang RDTRhenny ferniza
 
KESERASIAN PENATAAN RUANG ANTAR WILAYAKESERASIAN WILAYAH DI KAWASAN JABODETAB...
KESERASIAN PENATAAN RUANG ANTAR WILAYAKESERASIAN WILAYAH DI KAWASAN JABODETAB...KESERASIAN PENATAAN RUANG ANTAR WILAYAKESERASIAN WILAYAH DI KAWASAN JABODETAB...
KESERASIAN PENATAAN RUANG ANTAR WILAYAKESERASIAN WILAYAH DI KAWASAN JABODETAB...Fitri Indra Wardhono
 
Lingkup Penataan dan Perencanaan Ruang & Profesi Perencana
Lingkup Penataan dan Perencanaan Ruang & Profesi PerencanaLingkup Penataan dan Perencanaan Ruang & Profesi Perencana
Lingkup Penataan dan Perencanaan Ruang & Profesi PerencanaFauzan Barnanda
 
Permasalahan Penataan Ruang di Daerah
Permasalahan Penataan Ruang di DaerahPermasalahan Penataan Ruang di Daerah
Permasalahan Penataan Ruang di Daerahhenny ferniza
 
PLKJ Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK)
PLKJ Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK)PLKJ Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK)
PLKJ Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK)Sulthan Isa
 
Ra kebutuhan peta (mus & sai)
Ra kebutuhan peta (mus & sai)Ra kebutuhan peta (mus & sai)
Ra kebutuhan peta (mus & sai)numlock123
 
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...Penataan Ruang
 
PERENCANAAN TATA RUANG
PERENCANAAN TATA RUANGPERENCANAAN TATA RUANG
PERENCANAAN TATA RUANGDadang Solihin
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Penataan Ruang
 
Permasalahan tata ruang dalam pembangunan (1)
Permasalahan tata ruang dalam pembangunan (1)Permasalahan tata ruang dalam pembangunan (1)
Permasalahan tata ruang dalam pembangunan (1)FithrohPutri
 

Tendances (20)

Sistem Kelembagaan dan Organisasi di Daerah
Sistem Kelembagaan dan Organisasi di DaerahSistem Kelembagaan dan Organisasi di Daerah
Sistem Kelembagaan dan Organisasi di Daerah
 
Kedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunan
Kedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunanKedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunan
Kedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunan
 
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANGSTANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANG
 
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan R...
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan R...Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan R...
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan R...
 
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan RuangAudit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
 
1 pendahuluan
1 pendahuluan1 pendahuluan
1 pendahuluan
 
Peraturan Zonasi
Peraturan ZonasiPeraturan Zonasi
Peraturan Zonasi
 
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan DaerahPenyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Materi kuliah-tata-ruang-dan-perencanaan-lingkungan1
Materi kuliah-tata-ruang-dan-perencanaan-lingkungan1Materi kuliah-tata-ruang-dan-perencanaan-lingkungan1
Materi kuliah-tata-ruang-dan-perencanaan-lingkungan1
 
Peraturan Penataan Ruang RDTR
Peraturan Penataan Ruang RDTRPeraturan Penataan Ruang RDTR
Peraturan Penataan Ruang RDTR
 
KESERASIAN PENATAAN RUANG ANTAR WILAYAKESERASIAN WILAYAH DI KAWASAN JABODETAB...
KESERASIAN PENATAAN RUANG ANTAR WILAYAKESERASIAN WILAYAH DI KAWASAN JABODETAB...KESERASIAN PENATAAN RUANG ANTAR WILAYAKESERASIAN WILAYAH DI KAWASAN JABODETAB...
KESERASIAN PENATAAN RUANG ANTAR WILAYAKESERASIAN WILAYAH DI KAWASAN JABODETAB...
 
Lingkup Penataan dan Perencanaan Ruang & Profesi Perencana
Lingkup Penataan dan Perencanaan Ruang & Profesi PerencanaLingkup Penataan dan Perencanaan Ruang & Profesi Perencana
Lingkup Penataan dan Perencanaan Ruang & Profesi Perencana
 
Permasalahan Penataan Ruang di Daerah
Permasalahan Penataan Ruang di DaerahPermasalahan Penataan Ruang di Daerah
Permasalahan Penataan Ruang di Daerah
 
PLKJ Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK)
PLKJ Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK)PLKJ Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK)
PLKJ Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK)
 
Ra kebutuhan peta (mus & sai)
Ra kebutuhan peta (mus & sai)Ra kebutuhan peta (mus & sai)
Ra kebutuhan peta (mus & sai)
 
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...
Pedoman teknis analisis aspek fisik dan lingkungan, ekonomi, serta sosial bud...
 
PERENCANAAN TATA RUANG
PERENCANAAN TATA RUANGPERENCANAAN TATA RUANG
PERENCANAAN TATA RUANG
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
 
Permasalahan tata ruang dalam pembangunan (1)
Permasalahan tata ruang dalam pembangunan (1)Permasalahan tata ruang dalam pembangunan (1)
Permasalahan tata ruang dalam pembangunan (1)
 
PENYUSUNAN RDTR dg LANDSEYE
PENYUSUNAN RDTR dg LANDSEYEPENYUSUNAN RDTR dg LANDSEYE
PENYUSUNAN RDTR dg LANDSEYE
 

Similaire à RTRW Kota

Bahan Ekspos Lapdal RDTR Kisaran_last.pptx
Bahan Ekspos Lapdal RDTR Kisaran_last.pptxBahan Ekspos Lapdal RDTR Kisaran_last.pptx
Bahan Ekspos Lapdal RDTR Kisaran_last.pptxsrimuharrani2
 
EKSPOSE LAPDAL STUDI RINCI BINJAI.pptx
EKSPOSE LAPDAL STUDI RINCI BINJAI.pptxEKSPOSE LAPDAL STUDI RINCI BINJAI.pptx
EKSPOSE LAPDAL STUDI RINCI BINJAI.pptxssuser25ec9f1
 
Hukum dan Administrasi Perencanaan dan Tata Ruang.pdf
Hukum dan Administrasi Perencanaan dan Tata Ruang.pdfHukum dan Administrasi Perencanaan dan Tata Ruang.pdf
Hukum dan Administrasi Perencanaan dan Tata Ruang.pdfAkunZoom5
 
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...Himpunan Mahasiswa Planologi ITS
 
Studio Kota Selatwangi (PWK BANGGA)
Studio Kota Selatwangi (PWK BANGGA)Studio Kota Selatwangi (PWK BANGGA)
Studio Kota Selatwangi (PWK BANGGA)Idham Halid
 
SPPR SDEW KOTA DEPOK.pptx
SPPR SDEW KOTA DEPOK.pptxSPPR SDEW KOTA DEPOK.pptx
SPPR SDEW KOTA DEPOK.pptxArifinSuzanto1
 
PPT FGD 2 Jangka Buya Rencana Detail Tata Ruang.pptx
PPT FGD 2 Jangka Buya Rencana Detail Tata Ruang.pptxPPT FGD 2 Jangka Buya Rencana Detail Tata Ruang.pptx
PPT FGD 2 Jangka Buya Rencana Detail Tata Ruang.pptxaci21345
 
Integrasi pelabuhan dengan tata ruang kemenhub 25 juli 2017 - versi 240717
Integrasi pelabuhan dengan tata ruang kemenhub 25 juli 2017 - versi 240717Integrasi pelabuhan dengan tata ruang kemenhub 25 juli 2017 - versi 240717
Integrasi pelabuhan dengan tata ruang kemenhub 25 juli 2017 - versi 240717Haryo Armono
 
TUGAS KELOMPOK HUKUM PERENCANAAN - INSTRUMEN JIS.pptx
TUGAS KELOMPOK HUKUM PERENCANAAN - INSTRUMEN JIS.pptxTUGAS KELOMPOK HUKUM PERENCANAAN - INSTRUMEN JIS.pptx
TUGAS KELOMPOK HUKUM PERENCANAAN - INSTRUMEN JIS.pptxMohammadGifari1
 
PPT RDTR_31052022.pptx
PPT RDTR_31052022.pptxPPT RDTR_31052022.pptx
PPT RDTR_31052022.pptxYettiAnita
 
Paparan fgd 1
Paparan fgd 1Paparan fgd 1
Paparan fgd 1genarizqi
 
BP Cekban - Paparan Diskusi Penguatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang (Pedoman...
BP Cekban - Paparan Diskusi Penguatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang (Pedoman...BP Cekban - Paparan Diskusi Penguatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang (Pedoman...
BP Cekban - Paparan Diskusi Penguatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang (Pedoman...GinaRahmanKusumawan
 
2016_ustek_MateksKRGMJ_1.doc
2016_ustek_MateksKRGMJ_1.doc2016_ustek_MateksKRGMJ_1.doc
2016_ustek_MateksKRGMJ_1.docbambang480612
 
Pedoman umum tata ruang perdesaan
Pedoman umum tata ruang perdesaanPedoman umum tata ruang perdesaan
Pedoman umum tata ruang perdesaanHerman Purba
 
282970204 pendekatan-dan-metodologi-rth
282970204 pendekatan-dan-metodologi-rth282970204 pendekatan-dan-metodologi-rth
282970204 pendekatan-dan-metodologi-rthLakodi Muhlis
 
Presentasi Review RDTR Kota Simpang Ampek
Presentasi Review RDTR Kota Simpang AmpekPresentasi Review RDTR Kota Simpang Ampek
Presentasi Review RDTR Kota Simpang Ampekhenny ferniza
 
Telaah Permen ATR BPN No 11 Tahun 2021.pptx
Telaah Permen ATR BPN No 11 Tahun 2021.pptxTelaah Permen ATR BPN No 11 Tahun 2021.pptx
Telaah Permen ATR BPN No 11 Tahun 2021.pptxCiciDamayanti10
 

Similaire à RTRW Kota (20)

Bahan Ekspos Lapdal RDTR Kisaran_last.pptx
Bahan Ekspos Lapdal RDTR Kisaran_last.pptxBahan Ekspos Lapdal RDTR Kisaran_last.pptx
Bahan Ekspos Lapdal RDTR Kisaran_last.pptx
 
EKSPOSE LAPDAL STUDI RINCI BINJAI.pptx
EKSPOSE LAPDAL STUDI RINCI BINJAI.pptxEKSPOSE LAPDAL STUDI RINCI BINJAI.pptx
EKSPOSE LAPDAL STUDI RINCI BINJAI.pptx
 
Hukum dan Administrasi Perencanaan dan Tata Ruang.pdf
Hukum dan Administrasi Perencanaan dan Tata Ruang.pdfHukum dan Administrasi Perencanaan dan Tata Ruang.pdf
Hukum dan Administrasi Perencanaan dan Tata Ruang.pdf
 
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
 
Eksum
EksumEksum
Eksum
 
Studio Kota Selatwangi (PWK BANGGA)
Studio Kota Selatwangi (PWK BANGGA)Studio Kota Selatwangi (PWK BANGGA)
Studio Kota Selatwangi (PWK BANGGA)
 
1 pendahuluan
1 pendahuluan1 pendahuluan
1 pendahuluan
 
SPPR SDEW KOTA DEPOK.pptx
SPPR SDEW KOTA DEPOK.pptxSPPR SDEW KOTA DEPOK.pptx
SPPR SDEW KOTA DEPOK.pptx
 
PPT FGD 2 Jangka Buya Rencana Detail Tata Ruang.pptx
PPT FGD 2 Jangka Buya Rencana Detail Tata Ruang.pptxPPT FGD 2 Jangka Buya Rencana Detail Tata Ruang.pptx
PPT FGD 2 Jangka Buya Rencana Detail Tata Ruang.pptx
 
Integrasi pelabuhan dengan tata ruang kemenhub 25 juli 2017 - versi 240717
Integrasi pelabuhan dengan tata ruang kemenhub 25 juli 2017 - versi 240717Integrasi pelabuhan dengan tata ruang kemenhub 25 juli 2017 - versi 240717
Integrasi pelabuhan dengan tata ruang kemenhub 25 juli 2017 - versi 240717
 
TUGAS KELOMPOK HUKUM PERENCANAAN - INSTRUMEN JIS.pptx
TUGAS KELOMPOK HUKUM PERENCANAAN - INSTRUMEN JIS.pptxTUGAS KELOMPOK HUKUM PERENCANAAN - INSTRUMEN JIS.pptx
TUGAS KELOMPOK HUKUM PERENCANAAN - INSTRUMEN JIS.pptx
 
PPT RDTR_31052022.pptx
PPT RDTR_31052022.pptxPPT RDTR_31052022.pptx
PPT RDTR_31052022.pptx
 
Paparan fgd 1
Paparan fgd 1Paparan fgd 1
Paparan fgd 1
 
Permendagri nomor 54 tahun 2010
Permendagri nomor 54 tahun 2010Permendagri nomor 54 tahun 2010
Permendagri nomor 54 tahun 2010
 
BP Cekban - Paparan Diskusi Penguatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang (Pedoman...
BP Cekban - Paparan Diskusi Penguatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang (Pedoman...BP Cekban - Paparan Diskusi Penguatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang (Pedoman...
BP Cekban - Paparan Diskusi Penguatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang (Pedoman...
 
2016_ustek_MateksKRGMJ_1.doc
2016_ustek_MateksKRGMJ_1.doc2016_ustek_MateksKRGMJ_1.doc
2016_ustek_MateksKRGMJ_1.doc
 
Pedoman umum tata ruang perdesaan
Pedoman umum tata ruang perdesaanPedoman umum tata ruang perdesaan
Pedoman umum tata ruang perdesaan
 
282970204 pendekatan-dan-metodologi-rth
282970204 pendekatan-dan-metodologi-rth282970204 pendekatan-dan-metodologi-rth
282970204 pendekatan-dan-metodologi-rth
 
Presentasi Review RDTR Kota Simpang Ampek
Presentasi Review RDTR Kota Simpang AmpekPresentasi Review RDTR Kota Simpang Ampek
Presentasi Review RDTR Kota Simpang Ampek
 
Telaah Permen ATR BPN No 11 Tahun 2021.pptx
Telaah Permen ATR BPN No 11 Tahun 2021.pptxTelaah Permen ATR BPN No 11 Tahun 2021.pptx
Telaah Permen ATR BPN No 11 Tahun 2021.pptx
 

Plus de ergi bari

Kerangka acuan kerja_kak_pekerjaan_peren
Kerangka acuan kerja_kak_pekerjaan_perenKerangka acuan kerja_kak_pekerjaan_peren
Kerangka acuan kerja_kak_pekerjaan_perenergi bari
 
Justifikasi teknik i._latar_belakang_jus
Justifikasi teknik i._latar_belakang_jusJustifikasi teknik i._latar_belakang_jus
Justifikasi teknik i._latar_belakang_jusergi bari
 
Kuesioner opd bangka
Kuesioner opd bangkaKuesioner opd bangka
Kuesioner opd bangkaergi bari
 
Bab 5 monitoring ketersediaan infrastruktur (monev ksn bbk final)
Bab 5 monitoring ketersediaan infrastruktur (monev ksn bbk final)Bab 5 monitoring ketersediaan infrastruktur (monev ksn bbk final)
Bab 5 monitoring ketersediaan infrastruktur (monev ksn bbk final)ergi bari
 
Laporan bandara hang nadim batam ergi
Laporan bandara hang nadim batam ergiLaporan bandara hang nadim batam ergi
Laporan bandara hang nadim batam ergiergi bari
 
Buku i rpjmn 2015 2019
Buku i rpjmn 2015 2019Buku i rpjmn 2015 2019
Buku i rpjmn 2015 2019ergi bari
 
Paparan mengenai perencanaan_pembangunan
Paparan mengenai perencanaan_pembangunanPaparan mengenai perencanaan_pembangunan
Paparan mengenai perencanaan_pembangunanergi bari
 
7. leo-sentosa-asri-a-vol.19-no.2
7. leo-sentosa-asri-a-vol.19-no.27. leo-sentosa-asri-a-vol.19-no.2
7. leo-sentosa-asri-a-vol.19-no.2ergi bari
 
Pendanaan jalan
Pendanaan jalanPendanaan jalan
Pendanaan jalanergi bari
 

Plus de ergi bari (9)

Kerangka acuan kerja_kak_pekerjaan_peren
Kerangka acuan kerja_kak_pekerjaan_perenKerangka acuan kerja_kak_pekerjaan_peren
Kerangka acuan kerja_kak_pekerjaan_peren
 
Justifikasi teknik i._latar_belakang_jus
Justifikasi teknik i._latar_belakang_jusJustifikasi teknik i._latar_belakang_jus
Justifikasi teknik i._latar_belakang_jus
 
Kuesioner opd bangka
Kuesioner opd bangkaKuesioner opd bangka
Kuesioner opd bangka
 
Bab 5 monitoring ketersediaan infrastruktur (monev ksn bbk final)
Bab 5 monitoring ketersediaan infrastruktur (monev ksn bbk final)Bab 5 monitoring ketersediaan infrastruktur (monev ksn bbk final)
Bab 5 monitoring ketersediaan infrastruktur (monev ksn bbk final)
 
Laporan bandara hang nadim batam ergi
Laporan bandara hang nadim batam ergiLaporan bandara hang nadim batam ergi
Laporan bandara hang nadim batam ergi
 
Buku i rpjmn 2015 2019
Buku i rpjmn 2015 2019Buku i rpjmn 2015 2019
Buku i rpjmn 2015 2019
 
Paparan mengenai perencanaan_pembangunan
Paparan mengenai perencanaan_pembangunanPaparan mengenai perencanaan_pembangunan
Paparan mengenai perencanaan_pembangunan
 
7. leo-sentosa-asri-a-vol.19-no.2
7. leo-sentosa-asri-a-vol.19-no.27. leo-sentosa-asri-a-vol.19-no.2
7. leo-sentosa-asri-a-vol.19-no.2
 
Pendanaan jalan
Pendanaan jalanPendanaan jalan
Pendanaan jalan
 

Dernier

SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptx
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptxSKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptx
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptxg66527130
 
Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaModul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaAbdiera
 
Asi Eksklusif Dong - buku untuk para ayah - Robin Lim
Asi Eksklusif Dong - buku untuk para ayah - Robin LimAsi Eksklusif Dong - buku untuk para ayah - Robin Lim
Asi Eksklusif Dong - buku untuk para ayah - Robin LimNodd Nittong
 
PAMPHLET PENGAKAP aktiviti pengakap 2024
PAMPHLET PENGAKAP aktiviti pengakap 2024PAMPHLET PENGAKAP aktiviti pengakap 2024
PAMPHLET PENGAKAP aktiviti pengakap 2024MALISAAININOORBINTIA
 
Program Roots Indonesia/Aksi Nyata AAP.pdf
Program Roots Indonesia/Aksi Nyata AAP.pdfProgram Roots Indonesia/Aksi Nyata AAP.pdf
Program Roots Indonesia/Aksi Nyata AAP.pdfwaktinisayunw93
 
SANG BUAYA DI TIMPA POKOK CERITA KANAK-KANAK
SANG BUAYA DI TIMPA POKOK CERITA KANAK-KANAKSANG BUAYA DI TIMPA POKOK CERITA KANAK-KANAK
SANG BUAYA DI TIMPA POKOK CERITA KANAK-KANAKArifinAmin1
 
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptx
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptxSBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptx
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptxFardanassegaf
 
PPT Hukum Adat Keberadaan Hukum Adat Di Kehidupan Masyarakat.pdf
PPT Hukum Adat Keberadaan Hukum Adat Di Kehidupan Masyarakat.pdfPPT Hukum Adat Keberadaan Hukum Adat Di Kehidupan Masyarakat.pdf
PPT Hukum Adat Keberadaan Hukum Adat Di Kehidupan Masyarakat.pdfSBMNessyaPutriPaulan
 
Pembuktian rumus volume dan luas permukaan bangung ruang Tabung, Limas, Keruc...
Pembuktian rumus volume dan luas permukaan bangung ruang Tabung, Limas, Keruc...Pembuktian rumus volume dan luas permukaan bangung ruang Tabung, Limas, Keruc...
Pembuktian rumus volume dan luas permukaan bangung ruang Tabung, Limas, Keruc...NiswatuzZahroh
 
materi pembelajaran tentang INTERNET.ppt
materi pembelajaran tentang INTERNET.pptmateri pembelajaran tentang INTERNET.ppt
materi pembelajaran tentang INTERNET.pptTaufikFadhilah
 
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaruSilvanaAyu
 
slide presentation bab 2 sain form 2.pdf
slide presentation bab 2 sain form 2.pdfslide presentation bab 2 sain form 2.pdf
slide presentation bab 2 sain form 2.pdfNURAFIFAHBINTIJAMALU
 
KISI-KISI Soal PAS Geografi Kelas XII.docx
KISI-KISI Soal PAS Geografi Kelas XII.docxKISI-KISI Soal PAS Geografi Kelas XII.docx
KISI-KISI Soal PAS Geografi Kelas XII.docxjohan effendi
 
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdf
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdfAminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdf
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdfAminullah Assagaf
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 1 Fase A - [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 1 Fase A - [abdiera.com]Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 1 Fase A - [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 1 Fase A - [abdiera.com]Abdiera
 
Silabus Mata Pelajaran Biologi SMA Kelas X.doc
Silabus Mata Pelajaran Biologi SMA Kelas X.docSilabus Mata Pelajaran Biologi SMA Kelas X.doc
Silabus Mata Pelajaran Biologi SMA Kelas X.docNurulAiniFirdasari1
 
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptx
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptxGandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptx
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptxHansTobing
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 2 Fase A [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 2 Fase A [abdiera.com]Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 2 Fase A [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 2 Fase A [abdiera.com]Abdiera
 
Pelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdf
Pelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdfPelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdf
Pelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdfEmeldaSpd
 
Perbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdf
Perbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdfPerbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdf
Perbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdfAgungNugroho932694
 

Dernier (20)

SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptx
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptxSKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptx
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptx
 
Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaModul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
 
Asi Eksklusif Dong - buku untuk para ayah - Robin Lim
Asi Eksklusif Dong - buku untuk para ayah - Robin LimAsi Eksklusif Dong - buku untuk para ayah - Robin Lim
Asi Eksklusif Dong - buku untuk para ayah - Robin Lim
 
PAMPHLET PENGAKAP aktiviti pengakap 2024
PAMPHLET PENGAKAP aktiviti pengakap 2024PAMPHLET PENGAKAP aktiviti pengakap 2024
PAMPHLET PENGAKAP aktiviti pengakap 2024
 
Program Roots Indonesia/Aksi Nyata AAP.pdf
Program Roots Indonesia/Aksi Nyata AAP.pdfProgram Roots Indonesia/Aksi Nyata AAP.pdf
Program Roots Indonesia/Aksi Nyata AAP.pdf
 
SANG BUAYA DI TIMPA POKOK CERITA KANAK-KANAK
SANG BUAYA DI TIMPA POKOK CERITA KANAK-KANAKSANG BUAYA DI TIMPA POKOK CERITA KANAK-KANAK
SANG BUAYA DI TIMPA POKOK CERITA KANAK-KANAK
 
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptx
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptxSBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptx
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptx
 
PPT Hukum Adat Keberadaan Hukum Adat Di Kehidupan Masyarakat.pdf
PPT Hukum Adat Keberadaan Hukum Adat Di Kehidupan Masyarakat.pdfPPT Hukum Adat Keberadaan Hukum Adat Di Kehidupan Masyarakat.pdf
PPT Hukum Adat Keberadaan Hukum Adat Di Kehidupan Masyarakat.pdf
 
Pembuktian rumus volume dan luas permukaan bangung ruang Tabung, Limas, Keruc...
Pembuktian rumus volume dan luas permukaan bangung ruang Tabung, Limas, Keruc...Pembuktian rumus volume dan luas permukaan bangung ruang Tabung, Limas, Keruc...
Pembuktian rumus volume dan luas permukaan bangung ruang Tabung, Limas, Keruc...
 
materi pembelajaran tentang INTERNET.ppt
materi pembelajaran tentang INTERNET.pptmateri pembelajaran tentang INTERNET.ppt
materi pembelajaran tentang INTERNET.ppt
 
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru
 
slide presentation bab 2 sain form 2.pdf
slide presentation bab 2 sain form 2.pdfslide presentation bab 2 sain form 2.pdf
slide presentation bab 2 sain form 2.pdf
 
KISI-KISI Soal PAS Geografi Kelas XII.docx
KISI-KISI Soal PAS Geografi Kelas XII.docxKISI-KISI Soal PAS Geografi Kelas XII.docx
KISI-KISI Soal PAS Geografi Kelas XII.docx
 
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdf
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdfAminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdf
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 21_11 April 2024.pdf
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 1 Fase A - [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 1 Fase A - [abdiera.com]Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 1 Fase A - [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 1 Fase A - [abdiera.com]
 
Silabus Mata Pelajaran Biologi SMA Kelas X.doc
Silabus Mata Pelajaran Biologi SMA Kelas X.docSilabus Mata Pelajaran Biologi SMA Kelas X.doc
Silabus Mata Pelajaran Biologi SMA Kelas X.doc
 
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptx
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptxGandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptx
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptx
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 2 Fase A [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 2 Fase A [abdiera.com]Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 2 Fase A [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 2 Fase A [abdiera.com]
 
Pelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdf
Pelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdfPelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdf
Pelatihan Asesor 2024_KEBIJAKAN DAN MEKANISME AKREDITASI PAUD TAHUN 2024 .pdf
 
Perbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdf
Perbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdfPerbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdf
Perbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdf
 

RTRW Kota

  • 1. Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
  • 2. I. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang 2. Maksud & Tujuan 3. Ruang Lingkup Pedoman 4. Istilah & Definisi 5. Acuan Normatif 6. Kedudukan 7. Fungsi & Manfaat RTRW Kota II. KETENTUAN TEKNIS MUATAN RTRW KOTA 1. Muatan RTRW Kota a. Tujuan, Kebijakan, & Strategi Penataan Ruang b. Rencana Struktur Ruang c. Rencana Pola Ruang d. Penetapan Kawasan Strategis Wilayah Kota e. Arahan Pemanfaatan Ruang f. Ketentuan Pengendalian 2. Format Penyajian 3. Masa Berlaku RTRW Kota III. PROSES & PROSEDUR PENYUSUNAN RTRW Kota 1. Proses Penyusunan RTRW Kota a. Persiapan Penyusunan b. Pengumpulan Data c. Pengolahan & Analisis Data d. Perumusan Konsep e. Penyusunan Raperda 2. Prosedur Penyusunan RTRW Kota OUTLINE
  • 4. Latar Belakang Perlunya pemanfaatan ruang yang efektif dan efisien yang diwujudkan melalui proses penataan ruang yang optimal diperlukan pedoman penyusunan RTRW Kota sebagai acuan semua pihak terkait untuk dapat menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang menganut asas Keselarasan, Keserasian, Keterpaduan, Kelestarian , Keberlanjutan serta keterkaitan antarwilayah. Amanat UU No.26 Tahun 2007 Pasal 11 : “Pemerintah daerah kota mempunyai wewenang dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah kota yang meliputi perencanaan tata ruang wilayah kota, pemanfaatan ruang wilayah kota dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.”
  • 5. Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup Maksud Sebagai acuan dalam kegiatan penyusunan RTRW kota oleh pemerintah daerah kota dan para pemangku kepentingan lainnya. Tujuan Mewujudkan RTRW kota yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Ruang Lingkup Memuat ketentuan teknis penyusunan RTRW kota serta proses dan prosedur penyusunan RTRW kota.
  • 6. RTRW Nasional RTRW Provinsi RTR Pulau RTR Kawasan Strategis Nasional RTR Kawasan Strategis Provinsi RTRW Kota RTRW Kabupaten RDTR Kota RTR Kawasan Strategis Kota RDTR Kabupaten RTR Kawasan Strategis Kabupaten Rencana Umum Rencana Rinci RPJP Nasional RPJM Nasional RPJP Propinsi RPJM Propinsi RPJP Kabupaten/Kota RPJM Kabupaten/Kota Kedudukan RTRW
  • 7. Kedudukan Pedoman PP 26/2008 Tentang RTRWN UU 26/2007 Tentang Penataan Ruang PP Penyelenggaraan Penataan Ruang PP Lainnya Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten Pedoman Penyusunan RTRW Kota Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi, serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang (Permen PU No. 20/PRT/M/2007) Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai (Permen PU No. 40/PRT/M/2007) Kriteria Teknis Perencanaan Tata Ruang Kawasan Budidaya (Permen PU No. 41/PRT/M/2007) Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi dan Kawasan Rawan Gempa Bumi (Permen PU No. 21/PRT/M/2007) Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kawasan Perkotaan (Permen PU No. 05/PRT/M/2008) Ped. Penataan Ruang Kawasan Bencana Longsor (Permen PU No. 22/PRT/M/2007) Pedoman Pemanfaatan Ruang Tepi Pantai di Kawasan Perkotaan (Permen PU No. 21/PRT/M/2007) Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perdesaan Pedoman Pelaksanaan Penataan Ruang Kawasan Agropolitan Pedoman Penetapan Kriteria Kawasan Perkotaan Ped Penentuan Klasifikasi Zona Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau di Wilayah Kota/ Kawasan Perkotaan Pedoman Penataan Ruang Wilayah Sungai Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Informal dan Bangunan Pasar Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan Ped Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Ruang Evakuasi Bencana Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Angkutan Umum Kriteria Ruang Penentuan Lokasi Menara Telekomunikasi Pedoman Penataan Ruang Kawasan Sekitar Tempat Pembuangan Akhir Sampah Pedoman Pengklasifikasian Kawasan Budidaya dan Kawasan Lindung Pedoman Pengelolaan Kawasan Resapan Air Pedoman Terkait Lainnya Kriteria Penentuan Kawasan Strategis Provinsi, Kab, Kota Pedoman Penyusunan RTR Kawasan Strategis Provinsi/Kab/Kota Pedoman Penyusunan RDTR Kabupaten Pedoman Penyusunan RDTR Kota Ped. Perijinan Pemanfaatan Ruang Wil. Provinsi, Kabupaten, Kota Pedoman Penyusunan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Ped Mekanisme Pengenaan Sanksi Dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Pedoman Pemberian Insentif dan Disinsentif Ped Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bid Penataan Ruang Pedoman Pengawasan Teknis Pengaturan, Pembinaan, dan Pelaksanaan Penataan Ruang Pedoman Pelibatan Masyarakat dan Swasta dalam Penataan Ruang Pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Rawan Bencana Banjir UU Terkait Lainya Perpres metropolitan Perpres perbatasan Perpres pulau Perpres lainnya Kriteria Teknis Penataan Ruang Daerah Penguasaan Sungai di Perkotaan Keterangan: menjadi masukan bagi penyusunan RTRW provinsi, kabupaten, dan kota menjadi masukan bagi penyusunan RTRW kabupaten dan kota menjadi masukan bagi penyusunan RTRW kabupaten menjadi masukan bagi penyusunan RTRW kota memberikan masukan bagi penyusunan RDTR kabupaten dan kota, serta RTR kawasan strategis provinsi, kabupaten, dan kota menjadi masukan bagi penyusunan RTRW provinsi, kabupaten, dan kota menjadi dasar bagi
  • 8. RTRW Kota MENJADI ACUAN RPJPD & RPJMD Pemanfaatan/ Pengembangan wilayah Penentuan Lokasi Investasi Penyusunan Rencana Rinci Kota Pengendalian Pemanfaatan Ruang Administrasi Pertanahan Keterpaduan Pembangunan Wil.Kota Keserasian Pembangunan Wil.Kota dengan wilayah sekitar Tata Ruang Wilayah Kota Yang BERKUALITAS MEWUJUD KAN FUNGSI MANFAAT Fungsi dan Manfaat
  • 10. Muatan RTRW Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota RTRW Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota Penetapan Kawasan Strategis Wilayah Kota Strategi Pusat Pelayanan Kota Sub Pusat Pelayanan Kota Kaw. Lindung Kaw. Budi Daya Kaw. Strategis Ekonomi Kaw. Strategis Sosial budaya Kaw. Strategis SDA/teknologi tinggi Kaw. Strategis Daya Dukung LH Kaw. Strategis Strategis lainnya Perwujudan Rencana Struktur Ruang Perwujudan Rencana Pola Ruang Perwujudan Kawasan Strategis Kota Ketentuan Peraturan Zonasi Ketentuan Perizinan Ketentuan Pemberian Insentif Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Ketentuan Pemberian Disinsentif Ketentuan Sanksi Tujuan Kebijakan Pusat Lingkungan
  • 11. Ketentuan Teknis : T U J U A N Tujuan, Kebijakan dan Strategi (1) DASAR PENENTUAN FUNGSI VISI MISI KOTA KARAKTER KOTA ISU STRATEGIS KONDISI YANG DIINGIKAN Dasar Formulasi Kebijakan dan Strategi Arah Penyusunan Indikasi Program utama Dasar Penetapan Ketentuan Pengendalian • Mengakomodasi fungsi dan peran kota yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Tata Ruang • Sesuai tujuan penataan ruang wil. Provinsi dan Nasional • Jelas dan dapat dicapai sesuai jangka waktu perencanaan • Sesuai peraturan perundang-undangan KRITERIA
  • 12. Ketentuan Teknis : K E B I J A K A N Tujuan, Kebijakan dan Strategi (2) DASAR PENENTUAN FUNGSI TUJUAN PENATAAN RUANG KETENTUAN PERUNDANG AN KARAKTER KOTA KAPASITAS SUMBER DAYA KOTA Dasar Formulasi Kebijakan dan Strategi Arah Penyusunan Indikasi Program utama Dasar Penetapan Ketentuan Pengendalian • Mengakomodasi kebijakan penataan ruang wilayah terkait • Jelas , realistis, dan dapat dicapai sesuai jangka waktu perencanaan • Mampu menjawab isu-isu strategis • Sesuai peraturan perundang-undangan KRITERIA Dasar Merumuskan Ren.Struktur dan Pola Ruang
  • 13. Ketentuan Teknis : S T R A T E G I Tujuan, Kebijakan dan Strategi (2) DASAR PENENTUAN FUNGSI KEBIJAKAN PENATAAN RUANG KETENTUAN PERUNDANG AN KAPASITAS SUMBER DAYA KOTA Dasar penyusunan rencana Struktur, Pola dan penetapan Kaw.Strategis Arah bagi Penyusunan Indikasi Program utama RTRW Kota Dasar Penetapan Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang • Memiliki Kaitan Logis dengan Kebijakan penataan ruang wil.kota • Sesuai tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wil.Nas & Prov • Jelas , realistis, dan dapat dicapai sesuai jangka waktu perencanaan • Dapat dijabarkan secara spasial dalam rencana struktur ruang dan pola ruang • Sesuai dengan peraturan perundang-undangan KRITERIA
  • 14. Ketentuan Teknis : Tujuan, Kebijakan dan Strategi (2) DASAR PENENTUAN FUNGSI KEBIJAKAN &STRATEGI PENATAAN RUANG KEBUTUHAN PENGEMBAN GAN DAN PELAYANAN WIL KOTA DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG Arahan pembentuk sistem pusat pelayanan wil.kota Arahan perletakan jaringan prasarana wil.kota Dasar penyusunan indikasi program utama • Memperhatikan rencana struktur tata ruang kab/kota yang berbatasan • Jelas , realistis, dan dapat dicapai sesuai jangka waktu perencanaan • Pusat pelayanan harus berhirarki dan tersebar secara proposional • Sistem jaringan prasarana kota terbentuk oleh sistem jaringan prasarana utama (jar.transportasi) dan sistem jar.prasarana lainnya KRITERIA RENCANA STRUKTUR RUANG merupakan kerangka sistem pusat- pusat pelayanan kegiatan kota yang berhierarki dan satu sama lain dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kota KETENTU AN PERUN DANGAN
  • 15. Ketentuan Teknis : Rencana Struktur Ruang (2) RENCANA STRUKTUR RUANG PUSAT PELAYANAN Pusat Pelayanan Kota Subpusat pelayanan Kota Pusat Lingku ngan PETA ILUSTRASI STRUKTUR RUANG KOTA
  • 16. Prasarana Utama Sistem jaringan transportasi darat a. Sistem Jaringan Jalan b. Sistem Jaringan KA c. Sistem Jaringan Angkutan sungai, danau dan penyeberangan Prasarana Lainnya Sistem jaringan transportasi Laut a. Alur pelayaran b. Pelabuhan Sistem Transportasi Udara a. Ruang diatas Bandara b. Ruang udara di sekitar bandara c. Bandar Udara Sistem jaringan energi/kelistrikan • pembangkit listrik • jaringan prasarana energi Sistem jaringan telekomunikasi • infrastruktur dasar telekomunikasi • infrastruktur telepon nirkabel • rencana peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi Jaringan Sumber Daya Air • Sist.jaringan SDA lintas negara • Wilayah Sungai • Irigasi • Jaringan air baku • Sistem pengendalian banjir Infrastruktur Perkotaan • Sist.jaringan air minum • Pengelolaan air limbah • Persampahan • Drainase Kota • Jaringan pejalan kaki • Jalur evakuasi bencana, dll Ketentuan Teknis : Rencana Struktur Ruang (3) SISTEM JARINGAN PRASARA NA KOTA
  • 17. Ketentuan Teknis : Tujuan, Kebijakan dan Strategi (2) DASAR PENENTUAN FUNGSI KEBIJAKAN &STRATEGI PENATAAN RUANG KEBUTUHAN PENGEMBAN GAN KEG.SOSIAL EKONOMI DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG Sbg Lokasi ruang untuk kegiatan sosial ekonomi Mengatur Keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang Dasar penyusunan indikasi program utama • Merujuk rencana pola ruang yang ditetapkan dalam RTRWN dan Prov beserta rencana rincinya • Memperhatikan rencana pola ruang wilayah kab/kota yang berbatasan • Memperhatikan mitigasi bencana wil.kota KETENTU AN PERUN DANGAN RENCANA POLA RUANG Merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kota yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budi daya Dasar pemberian izin pemanfaatan ruang • Menyediakan ruang terbuka hijau minimal 30 % dari luas wilayah kota; KRITERIA(1)
  • 18. Ketentuan Teknis : Rencana Pola Ruang (2) RENCANA POLA RUANG KAWASAN LINDUNG KAWASAN BUDI DAYA  Hutan lindung;  Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya  Kawasan perlindungan setempat  Ruang terbuka hijau (RTH) kota  Kawasan suaka alam dan cagar budaya;  Kawasan rawan bencana alam  Kawasan lindung lainnya.  Kawasan perumahan  Kawasan perdagangan dan jasa  Kawasan kawasan pariwisata,  Kawasan ruang terbuka non hijau;  Kawasan ruang evakuasi bencana  Kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal  Kawasan peruntukan lainnya • Menyediakan ruang untuk kegiatan sektor informal; • Menyediakan ruang terbuka non hijau untuk kegiatan masyarakat • Jelas , realistis, dan dapat dicapai sesuai jangka waktu perencanaan • Mengacu klasifikasi pola ruang yang terdiri atas Kaw.Lindung dan Kaw.Budidaya KRITERIA(2)
  • 19. Ketentuan Teknis : Rencana Pola Ruang (3) KETENTUAN PEMETAAN POLA RUANG • Ketelitian peta skala minimum 1:25.000 dan sesuai aturan SIG • Cakupan peta meliputi ruang darat dan laut dengan batasan 4 mil dari garis pantai di wilayah kota/negara perbatasan • Peta digambarkan didalam beberapa lembar yang disusun berurutan mengikuti indeks peta RBI dan Bakosurtanal • Untuk wilayah pesisir/kelautan dilengkapi peta batimetri skala 1:25.000 • Peta harus mengikuti aturan perundang-undangan tentang pemetaan tata ruang • Untuk wilayah pesisir/kelautan dilengkapi peta batimetri skala 1:25.000 • Rencana pola ruang untuk ruang laut, udara, dan dalam bumi wilayah kota diatur lebih lanjut dengan pedoman tersendiri; KETENTUANPEMETAAN
  • 20. Ketentuan Teknis : Penetapan Kaw. Strategis(1) DASAR PENENTUAN FUNGSI Mengembangkan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan Sbg Lokasi ruang untuk kegiatan sosial ekonomi Dasar penyusunan indikasi program utama Dasar penyusunan rencana rinci tata ruang wil,kota PENETAPAN KAW. STRATEGIS Merupakan penetapan bagian wilayah kota yang penataan ruangnya diprioritas kan KEBIJAKAN& STRATEGI PENATAAN RUANG KESEPAKATAN STAKEHOLDER THDP NILAI STRATEGIS KAWASAN NILAI STRATEGIS KAWASAN DAYA DUKUNG LING. HIDUP SESUAI PERATURA N UU
  • 21. Ketentuan Teknis : Penetapan Kawasan Strategis (2) PENE TAPAN KAW. STRATEGIS • Memperhatikan kaw.strategis nasional dan provinsi wil. kota • Kaw.Strategis kota harus memiliki kepentingan berbeda & pembagian kewenangan yang jelas • Kawasan Strategis berupa kaw. Yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi, sosial budaya, pendayagunaan SDA/teknologi, lingkungan hidup dan nilai strategis lain. • Ketentuan pemetaan : a. Delineasi kaw. Strategis dipetakan pada 1 lembar kertas b. Peta memperlihatkan bidang pusat perhatian c. Mengikuti peraturan perundang-undangan pemetaan rencana tata ruang KRITERIA PEMETAAN
  • 22. Ketentuan Teknis : Arahan Pemanfaatan Ruang (1) DASAR PENENTUAN FUNGSI Acuan masyarakat dalam pemrograman pengembangan kota Arahan Sektor dalam penyusunan program Dasar estimasi penyusunan program dan pembiayaan Acuan masyarakat dalam melakukan investasi RENCANA STRUKTUR DAN POLA RUANG KESEPAKATAN STAKEHOLDER & KEBIJAKAN YANG DITETAPKAN KETERSEDIA AN SUMBER DAYA DAN SUMBER DANA PRIORITAS PENGEMBA NGAN WILAYAH RPJPD ARAHAN PEMAN FAATAN RUANG Merupakan upaya perwujudan rencana tata ruang yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama penataan/ Pengem bangan kota • Mendukung perwujudan rencana strukur, pola ruang dan pengembangan kawasan strategis • Mendukung program utama penataan ruang nasional dan provinsi • Jelas , realistis, dan dapat dicapai sesuai jangka waktu perencanaan • Konsisten , berkesinambungan dan sinkron antar program KRITERIA
  • 23. Ketentuan Teknis : Arahan Pemanfaatan Ruang (2) MUATAN INDIKASI PROGRAM UTAMA Usulan Program Utama Lokasi Besaran Sumber Pendanaan Instansi Pelaksana Waktu dan tahap pelaksanaan MUATAN ARAHAN PEMANFAATAN RUANG Perwujudan Rencana Struktur Wil.Kota Perwujudan Rencana Pola Wil.Kota Perwujudan Kawasan Strategis • Perwujudan sistem Pelayanan kegiatan • Perwujudan sistem jaringan prasarana kota • Perwujudan Kaw.Lindung • Perwujudan Kaw.Budidaya
  • 24. Ketentuan Teknis : Pengendalian Pemanfaatan Ruang (1) DASAR PENENTUAN FUNGSI Alat Pengendali dan penjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dgn rencana Menjamin pembangunan baru tidak mengganggu pemanfaatan ruang Meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai rencana Mencegah dampak pembangunan yang merugikan &melindungi kepentingan umum RENCANA STRUKTUR DAN POLA RUANG KESEPAKATAN STAKEHOLDER & KEBIJAKAN YANG DITETAPKAN MASALAH, TANTANGAN DAN POTENSI KOTA KETENTU AN PER- UNDANG AN • Terukur, realistis, dan dapat diterapkan • Penetapannya melalui kesepakatan stakeholder KRITERIA PENGEN DALIAN PEMAN FAATAN RUANG adalah ketentuan yang diperuntuk an sebagai alat penertiban penataan ruang
  • 25. Ketentuan Teknis : Pengendalian Pemanfaatan Ruang (2) Ketentuan Umum Peraturan Zonasi •Deskripsi pola ruang (jenis zona) dan kualitas ruang yang diharapkan •Ketentuan umum dan ketentuan rencana umum (design plan) •ketentuan pemanfaatan ruang pada zona yang dilewati jaringan prasarana dan sarana wilayah kota Ketentuan perizinan • Deskripsi, fungsi, dasar dan jenis-jenis perizinan • Mekanisme Perizinan terkait pemanfaatan ruang • Ketentuan teknis prosedural pengajuan izin pemanfaatan ruang • Ketentuan pengambilan keputusan Ketentuan Insentif Disinsentif • Ketentuan insentif-disinsentif dari pemerintah daerah kota kepada pemerintah kabupaten/kota lain yang saling berhubungan • Ketentuan insentif disinsentif dari pemerintah daerah kota kepada masyarakat umum (investor, lembaga komersial, perorangan, dll Ketentuan Sanksi • Terdiri atas: peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi pencabutan dan pembatalan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi ruang, denda administratif
  • 26. Format Penyajian Masa Berlaku Naskah Raperda RTRW Kota RTRW kota berlaku dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun, jika: 1. terjadi perubahan kebijakan dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang wilayah; dan 2. terjadi dinamika internal yang mempengaruhi pemanfaatan ruang secara mendasar •Buku Data dan Analisis yang dilengkapi peta-peta; •Buku Rencana yang disajikan dalam format A4; dan •Album Peta yang disajikan dengan tingkat ketelitian skala minimal 1:25.000 dalam format A1 Materi Teknis RTRW Kota •Raperda, merupakan rumusan pasal per pasal dari buku rencana, dalam format A4 •lampiran yang terdiri atas peta rencana struktur ruang, pola ruang, dan penetapan kawasan-kawasan strategis kota yang disajikan dalam format A3 Naskah Raperda RTRW Kota
  • 28. Proses Penyusunan RTRW Kota Prosedur Penyusunan RTRW Kota 1) Persiapan Penyusunan 2) Pengumpulan Data 3) Pengolahan & Analisis Data 4) Perumusan Konsep RTRW 5) Penyusunan Raperda tentang RTRW 1) Pembentukan Tim Penyusun RTRW 2) Pelaksanaan Penyusunan RTRW 3) Pelibatan Peran Masyarakat 4) Pembahasan Raperda tentang RTRW
  • 29. Tahap Persiapan PENYUSUNAN RTRW KOTA PENETAPAN a. Persiapan awal: - pemahaman KAK - Penyiapan RAB Data & informasi yang dibutuhkan: a. Peta dasar (RBI dan citra satelit); b. Kebijakan penatan ruang dan kebijakan sektoral terkait; c. Kondisi fisik/lingkungan dan sumber daya alam; d. Sumber daya buatan/ prasarana dan sarana; d. Kependudukan dan sumber daya manusia; e. Perekonomian, sosial dan budaya; g. Kelembagaan; dan j. Data lainnya sesuai karakteristik wilayah kota. Pengumpulan Data dan Informasi (Primer & Sekunder) Analisis Analisis terhadap data & informasi: a. Analisis peran dan fungsi kota; b. Analisis karakteristik wilayah; c. Analisis daya dukung wilayah; d. Analisis daya tampung wilayah; dan e. Analisis pusat-pusat pelayanan; f. Analisis kebutuhan ruang; dan g. Analisis pembiayaan pembangunan. 1. Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota; 2. Rencana Struktur Ruang; 3. Rencana Pola Ruang; 4. Penetapan Kawasan Strategi Kota; 5. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota; dan 6. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota (Peraturan Zonasi, Insentif Disinsentif, Perizinan, dan Sanksi) 1. Persetujuan Substansi 2. Proses Pengesahan RTRW Kota (yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan terkait lainnya) Wawancara Observasi Pengumpulan Data Sekunder Kompilasi Data Konsep Terpilih Beberapa Alternatif Konsep Peluang Potensi Tantangan Hambatan Masalah Penilaian Terhadap Alternatif Konsep * Pemberian data & informasi * Pendataan & pemberian masukan: aspirasi dan opini masyarakat dan kebijakan sektor * Identifikasi potensi masalah penataan ruang Penyampaian opini, aspirasi masyarakat terkait: * kebijakan & strategi penataan ruang * rumusan RTRW kota Pemberitaan Penyusunan RTRW kota Rencana Kuesioner Perumusan Konsep RTRW Kota Keterlibatan pasif masyarakat dalam menerima informasi penataan ruang Penyampaian Keberatan / Sanggahan Masyarakat terhadap konsep RTRW kota dan Raperda RTRW kota Peran Masyarakat c. Persiapan Teknis: - Penyimpulan data awal - Perumusan metodologi - Penyusunan rencana kerja rinci - Penyiapan perangkat survai Kecenderungan Analisis Aspek di atas a. Rumusan tujuan, kebijakan, dan strategi pengembangan wilayah kota; dan b. Konsep pengembangan wilayah kota Konsep Pengembangan Penyusunan Raperda Penyusunan Naskah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang RTRW Kota Proses Penetapan b. Kajian awal data sekunder: - Review RTRW kota yang ada - Kajian kebijakan terkait lainnya Proses dan Prosedur Penyusunan RTRW Kota
  • 30. Jangka Waktu Penyusunan RTRW Tahapan PROSES PENETAPAN Uraian Kegiatan Perkiraan Waktu yang Dibutuhkan Persiapan teknis dan non teknis sebelum pelaksanaan penyusunan RTRW 1 bulan 8 – 18 bulan Pengumpulan dan Kompilasi Data (primer dan sekunder) termasuk RTRW yang sudah ada Analisis termasuk review thp RTRW yg sudah ada Perumusan Konsepsi RTRW Konsep Pengembangan Naskah Akademis 2 – 3 bulan 2 – 6 bulan 2 – 7 bulan 1. Persetujuan Substansi 2. Evaluasi 3. Penetapan Naskah Raperda 24 bulan PROSES PENYUSUNAN RTRW 1 bulan Secara umum proses dan prosedur penyusunan RTRW meliputi tahapan : 1) Proses Penyusunan RTRW  persiapan penyusunan RTRW;  pengumpulan data yang dibutuhkan  pengolahan dan analisis data;  penyusunan konsepsi RTRW; dan  penyusunan raperda RTRW. 2) Prosedur Penyusunan RTRW  pembentukan tim penyusunan RTRW;  pelaksanaan penyusunan RTRW;  pelibatan peran masyarakat dalam penyusunan RTRW;  pembahasan raperda RTRW.
  • 32. Bab I Pendahuluan 1. Dasar hukum penyusunan RTRW kota. 2. Profil wilayah, mencakup: a.Gambaran umum kota yang dilengkapi dengan peta orientasi dan pembagian wilayah kota; b.Kependudukan dan sumber daya manusia; c. Potensi bencana alam; d.Potensi sumber daya alam; dan e.Potensi ekonomi wilayah. 3. Isu-isu strategis. 4. Peta-peta mencakup sekurang-kurangnya mencakup: a.Peta orientasi; b.Peta guna lahan eksisting; c. Peta rawan bencana; d.Peta kepadatan penduduk eksisting; Bab II Tujuan, Kebijakan, dan Strategi 1. Tujuan penataan ruang wilayah; dan 2. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota.
  • 33. Bab III Rencana Struktur Ruang 1. Rencana pusat-pusat pelayanan didalam wilayah kota. 2. Rencana sistem prasarana di wilayah kota, mencakup: • Rencana pengembangan sistem prasarana transportasi (darat, laut, & udara) • Rencana pengembangan sistem prasarana energi/kelistrikan; • Rencana pengembangan sistem prasarana telekomunikasi; • Rencana pengembangan sistem prasarana sumber daya air; dan • Rencana pengembangan infrastruktur kota, meliputi : sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah kota, sistem persampahan kota, sistem drainase kota, penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan saraja jaringan jalan pejalan kaki, jalur evakuasi bencana Bab IV Rencana Pola Ruang 1. Rencana pola ruang kawasan lindung yang terdiri dari: a. Kawasan hutan lindung; b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; c. Kawasan perlindungan setempat; d. Kawasan suaka alam; e. Kawasan rawan bencana alam; f. Kawasan lindung geologi; dan. g. Kawasan lindung lainnya.
  • 34. Bab IV Rencana Pola Ruang 2. Rencana pola ruang kawasan budidaya yang terdiri dari: a. perumahan (kepadatan tinggi, sedang, dan rendah) b. perdagangan dan jasa (pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern) c. perkantoran (perkantoran pemerintahan dan swasta); d. Industri (industri rumah tangga/kecil) e. pariwisata (pariwisata budaya, alam, dan buatan); f. ruang terbuka non hijau; dan g. peruntukan lainnya, meliputi antara lain: ruang untuk evakuasi bencana, pertanian, pertambangan , peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal, peruntukan pelayanan umum , peruntukan militer, dan lain-lain sesuai dengan peran dan fungsi kota. Bab V Penetapan Kawasan Strategis 1. Lokasi dan jenis kawasan strategis. 2. Peta kawasan strategis yang menunjukkan delineasi kawasan-kawasan strategis yang ada di wilayah kota.
  • 35. Bab VI Arahan Pemanfaatan Ruang Tabel indikasi program utama jangka panjang yang dirinci pada program jangka menengah 5 (lima) tahunan kota, yang mencakup indikasi program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, perkiraan pembiayaan, sumber dana, kelembagaan, & instansi pelaksana yang distrukturkan dalam: 1. Indikasi program perwujudan rencana struktur wilayah kota; 2. Indikasi program perwujudan rencana pola ruang wilayah kota; dan 3. Indikasi program perwujudan kawasan strategis kota. Bab VII Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur & pola ruang wilayah. 2. Ketentuan umum perizinan, meliputi: • Daftar semua perizinan, baik saat ini maupun rencana; • Mekanisme perizinan yang terkait dengan pemanfaatan ruang; dan • Arahan pengambilan keputusan terkait perizinan yang akan diterbitkan. 3. Ketentuan umum insentif – disinsentif, meliputi: • Insentif – disinsentif kepada pemerintah lainnya; dan • Insentif – disinsentif kepada masyarakat. 4. Arahan sanksi administratif yang diberikan kepada: • Pelanggar pemanfaatan ruang yang tidak pernah mengajukan perizinan; • Pemohon izin pemanfaatan ruang yang tidak memenuhi ketentuan; • Pemberi izin yang melanggar kaidah & ketentuan pemanfaatan ruang.