Kisi-kisi PTS Kelas 8 semester 2 kurikulum merdeka
Bumdes dalam mendukung poros maritim
1. Pengembangan
BADAN USAHA MILIK DESA
(BUM DESA) Dalam Mendukung
Poros Maritim
Arif Satria
Disajikan pada Focus Group Discussion
“Mendorong BUM Desa Menjadi Kekuatan Baru Ekonomi di Desa”
Staf Ahli Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Bidang
Pengembangan Ekonomi Lokal
Jakarta, 14 April 2016
2. LANDASAN HUKUM
• UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah
Pasal 213 ayat (1)
“Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan
kebutuhan dan potensi desa”
• UU No. 6/2014 tentang Desa
• Peraturan Pemerintah No. 43/2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang No. 6/2014
• Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi No. 4/2015 tentang Pendirian, Pengurusan
dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUM Desa
3. DEFINISI
“Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah badan usaha yang
seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui
penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa
yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha
lainnya untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat
Desa.” (Pasal 1 ayat (6) UU No. 6/2014 tentang Desa)
4. TUJUAN
Pendirian BUM Desa bertujuan (Pasal 3 Permen No. 4/2015):
a. meningkatkan perekonomian Desa;
b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi
Desa;
d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan
pihak ketiga;
e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan
layanan umum warga;
f. membuka lapangan kerja;
g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan
umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.
5. LINGKUP KEGIATAN
Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung
seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum
yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa (Pasal 2
Permen No. 4/2015).
6. JENIS USAHA
Klasifikasi Jenis Usaha BUM Desa:
• Bisnis sosial (Pasal 19 Permen No. 4/2015)
• Bisnis penyewaan (Pasal 20 Permen No. 4/2015)
• Usaha perantara (Pasal 21 Permen No. 4/2015).
• Produksi dan/atau berdagang (Pasal 22 Permen No. 4/2015).
• Bisnis keuangan (Pasal 23 Permen No. 4/2015).
• Usaha bersama (Pasal 24 Permen No. 4/2015).
7. PEMANFAATAN HASIL USAHA
Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk (Pasal 89 UU No.
6/2014):
a. pengembangan usaha; dan
b. Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan
pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui
hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang
ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
8. PEMBENTUKAN BUM DESA
• Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa (Pasal 54
ayat (1) dan (2), Pasal 88 UU No. 6/2014; Pasal 5 ayat 1 Permen No.
4/2015)
• Pendirian BUM Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa (Pasal 88
UU No. 6/2014).
• Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa meliputi
(Pasal 5 ayat 2 Permen No. 4/2015):
a. pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial
budaya
b. masyarakat;
c. organisasi pengelola BUM Desa;
d. modal usaha BUM Desa; dan
e. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
9. DUKUNGAN EKSTERNAL
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong
perkembangan BUM Desa dengan (Pasal 90 Permen
No.4/2015):
a. memberikan hibah dan/atau akses permodalan;
b. melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan
c. memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber
daya alam di Desa.
10. CURRENT ISSUES
2015 : Sekitar 4.000 BUMDes dari 74
ribu desa di Indonesia sebanyak 1.200
BUMDes yang sudah berkembang.
Sumber : suaramerdeka.com
Bagaimana prospek pengembangan BUMDes
di 8000 desa pesisir?
11. PELUANG:
Dukungan Dana Desa Terus Meningkat
• Alokasi dana desa 2015 : Rp 46,9 triliun
• Alokasi dana desa 2016 : mencapai Rp 81,1
triliun.
Sumber indopos.com
12. Mayoritas one day fishing
• Laut : 60-93%
• Perairan Umum : 83-89%Persentase rumah tangga usaha penangkapan ikan
menurut jenis kapal/perahu dan rata-rata jumlah
hari per trip selama setahun yang lalu, 2014
Jumlah hari per trip (Perikanan Tangkap)
0
20
40
60
80
100
120
KM PMT PTM KM PMT PTM TP
Penangkapan di Laut Penangkapan di Perairan Umum
Persentase
1 Hari 2-7 Hari 8-30 hari > 30 hari
*Sumber: ST2013-Survey rumah tangga usaha penangkapan ikan, 2014
Lama Melaut
13. Pengguna Alat
Bantu: 0.04-15.0%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
KM PMT PTM KM PMT PTM TP
Penangkapan di Laut Penangkapan di Perairan
Umum
Persentase
Echo Sounders/GPS/Fish Finder Rumpon
Power Block Lampu
Lainnya
*Sumber: ST2013-Survey rumah tangga usaha penangkapan ikan, 2014
Penggunaan Teknologi
14. Mayoritas
TIDAK menjadi anggota
koperasi :
• Laut : 92-96%
• Darat : 96-99%
Persentase rumah tangga usaha penangkapan ikan
menurut jenis kapal/perahu dan bukan anggota
koperasi koperasi, 2014
93.54
91.65
96.21
98.57
96.04
97.32
97.48
Penangkapan di Laut
KM
Penangkapan di Laut
PMT
Penangkapan di Laut
PTM
Penangkapan di
Perairan Umum KM
Penangkapan di
Perairan Umum PMT
Penangkapan di
Perairan Umum PTM
Penangkapan di
Perairan Umum TP
*Sumber: ST2013-Survey rumah tangga usaha penangkapan ikan, 2014
Keanggotaan Koperasi
15. Modal Sendiri:
- Laut : 70-90%;
- Darat: 93-98%
60
70
80
90
100
KM PMT PTM KM PMT PTM TP
Penangkapan di Laut Penangkapan di Perairan
Umum
Persentase
Modal Sendiri Kredit Bank Kredit Non Bank Lainnya
*Sumber: ST2013-Survey rumah tangga usaha penangkapan ikan, 2014
Sumber Modal
Characteristics of Small
Scale Fishers 3
16. • Kurang kompatibel
• Kompatibel
• Suku bunga tinggi
• Tengkulak, sendiri dll
Bank
Micro-finance
Sumber lain
1
2
3
LOGO
Sumber Modal
Issues
17. 1. Perikanan masih dianggap
penuh resiko dan
ketidakpastian
2. Asuransi perikanan belum
berkembang
3. Rendahnya kompatibilitas
sistem perbankan
4. Rendahnya keanggotaan
koperasi
Faktor Rendahnya Kredit Perikanan
18. PELUANG:
Sektor Maritim
1. Pemodalan yang adaptif
2. Pengelolaan Wisata Bahari
3. Pemasaran Hasil Perikanan Budidaya
4. Pengelolaan Aset Perikanan Tangkap : Kapal,
Cold Storage, Pabrik es dll
Sumber indopos.com
19. PELUANG:
Dukungan Hibah Kapal dari KKP
Proyek
Pembangunan
3.450 Kapal
1.510 kapal ukuran 3 GT
1.020 kapal ukuran 5 GT
690 kapal ukuran 10 GT
200 kapal ukuran 20 GT
25 kapal ukuran 30 GT
5 kapal angkut ukuran 30 GT
Sumber: Kompas, 13 April 2016, Hal. 19