MENGAPA PERLU ADA UU DESA
•Télécharger en tant que PPTX, PDF•
2 j'aime•553 vues
1. UU Desa memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap desa-desa dengan keberagaman yang ada serta memberikan kejelasan status dan kepastian hukum bagi desa. 2. UU Desa membahas sistematika pemerintahan desa, kewenangan, keuangan, peraturan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa. 3. Tujuan UU Desa antara lain memajukan adat, tradisi dan budaya masyarakat serta meningkatkan pelayanan
Recommandé
Contenu connexe
Tendances
Tendances (20)
Similaire à MENGAPA PERLU ADA UU DESA
Similaire à MENGAPA PERLU ADA UU DESA (20)
Plus de Indonesia Anti Corruption Forum
Plus de Indonesia Anti Corruption Forum (20)
Dernier
Dernier (15)
MENGAPA PERLU ADA UU DESA
- 1. 1
- 2. 2 MENGAPA PERLU ADA UU DESA? PENDAHULUAN
- 3. PENDAHULUAN • SEBAGAI BAGIAN DARI AGENDA REVISI UNDANG- UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH • SEBAGAI SALAH SATU SOLUSI UNTUK MENGATASI BERBAGAI PERMASALAHAN YANG ADA DI DESA BAIK DIBIDANG EKONOMI, POLITIK, SOSIAL- BUDAYA DAN LINGKUNGAN • SEBAGAI SALAH SATU UPAYA UNTUK MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN DESA DALAM RANGKA MEMPERCEPAT KESEJAHTERAAN UMUM DAN MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA 3
- 4. FILOSOFI • DESA ADALAH PONDASI NEGARA • BAGI BANGSA INDONESIA 4
- 5. TARGET “……. MEMBENTUK SUATU PEMERINTAHAN NEGARAINDONESIA YANG MELINDUNGI BANGSA INDONESIA DAN UNTUK MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM ……….” 5
- 6. KONSTRUKSI DESA KE DEPAN MAJU, MANDIRI & SEJAHTERA TANPA MENINGGALKAN JATI DIRINYA
- 7. •KEBIJAKAN 7
- 8. 8 UNDANG-UNDANG DESA 16 BAB 122 PASAL
- 9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas- batas wilayah yang berwenang utk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masy setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal- usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI. 1. Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota 2. Diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan NKRI.
- 10. 10 SISTEMATIKA UNDANG-UNDANG DESA BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEDUDUKAN DAN JENIS DESA BAB III PENATAAN DESA BAB IV KEWENANGAN DESA BAB V PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN DESA DAN MASYARAKAT DESA BAB VII PERATURAN DESA BAB VIII KEUANGAN DESA DAN ASET DESA
- 11. 11 SISTEMATIKA UNDANG-UNDANG DESA BAB IX PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN BAB X BADAN USAHA MILIK DESA BAB XI KERJASAMA DESA BAB XII LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA BAB XIII KETENTUAN KHUSUS DESA ADAT BABA XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XV KETENTUAN PERALIHAN BAB XVI KETENTUAN PENUTUP
- 12. DEMOKRASI DAN TATA KELOLA INDONESIA SUDAH MENGARAH MENUJU SISTEM DEMOKRASI YANG BAIK, NAMUN DARI SISI TATA KELOLA HARUS DIAKUI MASIH TERGOLONG LEMAH DAN BELUM BANYAK BERUBAH. LEMAHNYA TATA KELOLA MENIMBULKAN DAMPAK : 1. KAUM MISKIN TIDAK MENDAPATKAN AKSES PELAYANAN PUBLIK. 2. INVESTOR ENGGAN MENANAMKAN MODAL KARENA TINGKAT PELANGGARAN HUKUM DAN KEAMANAN. 3. LANGKANYA SUMBERDAYA PEMERINTAH DENGAN SISTEM MANAJEMEN KEUANGAN DAN PENGADAAN BARANG YANG TIDAK TRANSPARAN, MANIPULATIF, DAN BANYAK KEBOCORAN 12
- 13. 1. MEMBERIKAN PENGAKUAN DAN PENGHORMATAN ATAS DESAYANG ADA DENGAN KEBERAGAMANYA 2. MEMBERIKAN KEJELASAN STATUS DAN KEPASTIAN HUKUM ATAS DESA 3. MELESTARIKAN DAN MEMAJUKAN ADAT, TRADISI DAN BUDAYA MASYARAKAT 4. MENDORONG PRAKARSA, GERAKAN DAN PARTISIPASI MASY 5. MEMBENTUK PEMERINTAHAN DESA YANG PROFESIONAL, EFISIEN DAN EFEKTIF, TERBUKA, BERTANGGUNGJAWAB 6. MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK GUNA PERWUJUDAN KESEJAHTERAAN UMUM 7. MENINGKATKAN KETAHANAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT 8. MEMAJUKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA 9. MEMPERKUAT MASY. DESA SEBAGAI SUBYEK PEMBANGUNAN13 TUJUAN DAN AZAS PENGATURAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI TUJUAN PENGATURAN
- 14. 1. REKOGNISI 2. SUBSIDIARITAS 3. KEBERAGAMAN 4. KEBERSAMAAN 5. KEGOTONGROYONGAN 6. KEKELUARGAAN 7. MUSYAWARAH 8. DEMOKRASI 9. KEMANDIRIAN 10. PARTISIPASI 11. KESETARAAN 12. PEMBERDAYAAN 13. KEBERLANJUTAN 14 KEMENTERIAN DALAM NEGERI AZAS PENGATURAN
- 15. POTENSI PENYALAHGUNAAN DAN REKOMENDASI • DALAM PENERAPAN UNDANG UNDANG DESA 15
- 16. PEMERINTAH DESA ADALAH KEPALA DESA DIBANTU OLEH PERANGKAT DESA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN WEWENANGNNYA. PERANGKAT DESA TERDIRI DARI : SEKRETARIAT DESA; PELAKSANA KEWILAYAHAN;PELAKSAA TEKNIS. PERANGKAT DESA DIANGKAT DAN DIBERHENTIKAN OLEH KEPALA DESA DAN DIKONSULTASIKAN DENGAN CAMAT. KEMENTERIAN DALAM NEGERI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA
- 17. KEPALA DESA YG TIDAK MELAKSANAKAN DAN MELANGGAR LARANGAN DIBERI SANKSI TEGURAN LISAN, TERTULIS DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN. PERANGKAT DESA YANG MELANGGAR LARANGAN DIKENAI SANKSI ADMINISTRASI BERUPA TEGURAN LISAN DAN ATAU TEGURAN TERTULIS SANKSI ADMINISTRASI TIDAK DILAKSANAKAN, DILAKUKAN TINDAKAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN DAPAT DILANJUTKAN DENGAN PEMBERHENTIAN. KEMENTERIAN DALAM NEGERI SANKSI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
- 18. JENIS PERATURAN DI DESA ; 1. PERATURAN DESA 2. PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA 3. PERATURAN KEPALA DESA PERATURAN DESA DITETAPKAN OLEH KEPALA DESA SETELAH DIBAHAS DAN DISEPAKATI BERSAMA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD). RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDesa HARUS MENDAPAT EVALUASI DARI BUPATI/WALIKOTA RANCANGAN PERATURAN DESA WAJIB DIKONSULTASIKAN KEPADA MASYARAKAT DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI PERATURAN DESA
- 19. PENDAPATAN DESA BERSUMBER DARI : 1. PENDAPATAN ASLI DESA TERDIRI DARI HASIL USAHA, HASIL ASET DESA, SWADAYA, PARTISIPASI, GOTONG ROYONG DAN LAIN-LAIN 2. ALOKASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA 3. BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN/KOTA 4. ALOKASI DANA DESA YANG MERUPAKAN BAGIAN DARI DANA PERIMBANGAN YANG DITERIMA KABUPATEN/KOTA 5. BANTUAN KEUANGAN DARI APBD PROVINSI DAN APBD KAB/KOTA. 6. HIBAH DAN SUMBANGAN YANG TIDAK MENGIKAT DARI PIHAK KETIGA 7. LAIN-LAIN PENDAPATAN DESA YANG SAH KEKAYAAN MILIK DESA BERUPA TANAH DISERTIFIKATKAN ATAS NAMA PEMERINTAH DESA, DAN BANGUNAN MILIK DESA DILENGKAPI BUKTI KEPEMILIKAN DAN DITATAUSAHAKAN SECARA TERTIB. KAB/KOTA YG TIDAK MEMBERIKAN ADD PEMERINTAH DAPAT MELAKUKAN PENUNDAAN DAN ATAU PEMOTONGAN SEBESAR ALOKASI YG SEHARUSNYA DISALURKAN KE DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI KEUANGAN DAN ASET DESA
- 20. PERENCA NAAN PENGANGG ARAN PENATA USAHA AN PELAPO RAN PERTANG GUNG JAWABAN RPJMDesa Penganggaran •PAD •Bagi Hasil Pajak •Dana Perimbangan (ADD) •Bantuan •Hibah PELAKSAN AAN KEGIATAN Bukti-bukti pengeluaran yang sah Bukti Penyetoran PPN/PPH Perdes SK Kades Pengelolaan Keuangan Desa •Buku Kas Umum •Buku Kas PePerincian Objek Penerimaan •Buku kas Perincian Objek Pengeluaran •Buku Kas Harian Pembantu •Buku Kas Pembantu Pajak Rancangan APBDesa Pedoman Penyusunan APBDesa, Perubahan, Perhitungan dan Pertanggungjawaban RKP Desa P A R TI SI P A TI F
- 21. MERUPAKAN FORUM PERMUSYAWARATAN YANG DIIKUTI OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, PEMERINTAH DESA DAN UNSUR MASYARAKAT DESA UNTUK MEMUSYAWARAHKAN HAL YANG BERSIFAT STRATEGIS DALAM PENYELENGGARAANAN PEMERINTAHAN DESA HAL YANG BERSIFAT STRATEGIS; PENATAAN DESA, PERENCANAAN DESA, KERJA SAMA DESA, RENCANA INVESTASI YANG MASUK KE DESA, PEMBENTUKAN BUM DESA, PENAMBAHAN DAN PELEPASAN ASET DESA, DAN KEJADIAN LUAR BIASA KEMENTERIAN DALAM NEGERI MUSYAWARAH DESA
- 22. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) SEBAGAI LEMBAGA PERMUSYAWARATAN DAN PERMUFAKATAN DESA BPD MEMPUNYAI FUNGSI; 1. MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI RANCANGAN PERDES BERSAMA KEPALA DESA 2. MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT DESA 3. MELAKUKAN PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA MASA KEANGGOTAAN 6 (ENAM) TAHUN DAN DAPAT MENJABAT PALING BANYAK 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN PERESMIAN ANGGOTA BPD DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA PE KEMENTERIAN DALAM NEGERI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
- 23. HAK BPD; 1. MENGAWASI DAN MEMINTA KETERANGAN TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA KEPADA PEMERINTAH DESA 2. MENYATAKAN PENDAPAT ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA, PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA, PEBINAAN KEMASYARAKATAN, DAN PEMBERDAYAAN DESA. 3. MENDAPATKAN BIAYA OPERASIONAL PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSNYA DAR APBDES KEMENTERIAN DALAM NEGERI LANJUTAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
- 25. TUJUAN OTONOMI DAERAH • menciptakan kesejahteraan. bagaimana menjadikan Pemda sebagai instrumen untuk menciptakan kesejahteraan • mendukung proses demokrasi di tingkat lokal bagaimana menjadikan Pemda sebagai instrumen pendidikan politik di tingkat lokal untuk mendukung proses demokratisasi menuju civil society
- 26. 26 1. MENJADIKAN DESA SEBAGAI TEMPAT KEHIDUPAN DAN PENGHIDUPAN; 2. MENEMPATKAN DESA SEBAGAI SUBYEK PEMBANGUNAN; 3. MENJADIKAN DESA SEBAGAI UJUNG TOMBAK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT. HAL-HAL PENTING YANG PERLU DILAKUKAN PEMDA DAN PEMDES
- 28. WILAYAH • BATAS DESA DAN KELURAHAN • PEMEKARAN DESA DAN KELURAHAN • PERUBAHAN STATUS DESA DAN KEL. • KODIFIKASI DESA DAN KELURAHAN • PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH DESA DAN KELURAHAN • DSB
- 29. MASYARAKAT • KEMISKINAN • PENGANGGURAN • PENDIDIKAN • KESEHATAN • DSB
- 30. PEMERINTAHAN • KEWENANGAN • KEUANGAN • KELEMBAGAAN • PERSONIL • DSB
- 32. 1. ASAS KEPASTIAN HUKUM 2. ASAS AKUNTABILITAS 3. ASAS KETERBUKAAN 4. ASAS PROFESIONALITAS GOOD GOVERNANCE
- 33. 33
Notes de l'éditeur
- 13
- 14
- 26