SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  36
Télécharger pour lire hors ligne
DASAR-DASAR TEKNIK DAN PENGELOLAAN
                               AIR LIMBAH

1. LANDASAN HUKUM PENGELOLAAN AIR LIMBAH

Berikut adalah beberapa peraturan perundangan yang melandasi pengelolaan air limbah di
Indonesia, diantaranya:

    a. Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
       Lingkungan Hidup
    b. Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan
       Pengendalian Pencemaran Air
    c. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 37 tahun 2003 tentang Metoda Analisis
       Kualitas Air Permukaan dan Pengambilan Contoh Air Permukaan
    d. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 110 tahun 2003 tentang Pedoman
       Penetapan Daya Tampung Beban Pencemar Air Pada Sumber Air
    e. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 111 tahun 2003 tentang Pedoman
       Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan serta Pedoman Kajian Pembuagan Air
       Limbah ke Air atau Sumber Air.
    f. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 112 tahun 2003 tentang Baku Mutu Air
       Limbah Domestik
    g. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 52 tahun 1995 tentang Baku Mutu
       Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel
    h. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 58 tahun 1995 tentang Baku Mutu
       Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit
    i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis
       Mengenai Dampak Lingkungan
    j. Peraturan MEnteri Lingkungan Hidup nomor 11 tahun 2006 tentang Jenis Rencana
       Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak
       Lingkungan Hidup
    k. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 86 tahun 2002 tentang Pedoman
       Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan
       Lingkungan Hidup
    l. Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan
       Air Minum
    m. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan
       Strategis Air Limbah




                                          1 
 
2. TINJAUAN TERHADAP               PERATURAN         DI    BIDANG      PENGENDALIAN
   LINGKUNGAN HIDUP

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup telah disebutkan pada pasal 13 bahwa pengendalian
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi aspek pencegahan,
penanggulangan dan pemulihan dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung
jawab masing-masing. Pada penjelasan terkait ayat ini yang dimaksud pengendalian
pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ada dalam ketentuan ini, antara lain
pengendalian:
   a. pencemaran air, udara, dan laut; dan
   b. kerusakan ekosistem dan kerusakan akibat perubahan iklim.

Adapun instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ini terdiri atas
(Pasal 14):
    a. KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)
    b. Tata ruang
    c. Baku mutu lingkungan hidup
    d. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup
    e. Amdal
    f. UKL-UPL
    g. Perizinan
    h. Instrumen ekonomi lingkungan hidup
    i. Peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup
    j. Anggaran berbasis lingkungan hidup
    k. Analisis risiko lingkungan hidup
    l. Audit lingkungan hidup
    m. Instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan

Dalam pasal 20 disebutkan bahwa setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke
media lingkungan hidup dengan persyaratan:
 a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup;
 b. mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

PP 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
merupakan penjabaran undang-undang tersebut diatas dalam bidang air dan air limbah. Menurut
peraturan ini (Pasal 8) klasifikasi mutu air ditetapkan menjadi 4 (empat) kelas, yakni:




                                            2 
 
a. Kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air bakti air minum, dan atau
       peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
    b. Kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air,
       pembudidayaan ikan air tawar, peternakan air untuk mengairi pertanaman, dan atau
       peruntukkan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
    c. Kelas tiga, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar,
       peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang
       mempersyaratkan air yang sama dengan kegunaan tersebut;
    d. Kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman dan
       atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan
       tersebut.

Sedangkan kriteria mutu air dari masing-masing kelas dijabarkan dalam Tabel 1. Pembagian
kelas ini didasarkan pada peringkat (gradasi) tingkatan baiknya mutu air, dan kemungkinan
kegunaannya. Secara relatif, tingkatan mutu air Kelas Satu lebih baik dari Kelas Dua, dan
selanjutnya. Tingkatan mutu air dari setiap kelas disusun berdasarkan kemungkinan
kegunaannya bagi suatu peruntukan air. Air baku air minum adalah air yang dapat diolah
menjadi air yang layak sebagai air minum dengan mengolah secara sederhana dengan cara
difiltrasi, disinfeksi, dan dididihkan. Klasifikasi mutu air merupakan pendekatan untuk
menetapkan kriteria mutu air dari tiap kelas, yang akan menjadi dasar untuk penetapan baku
mutu air.




                                               3 
 
Tabel 1. Kriteria Mutu Air Berdasarkan PP 82 tahun 2001
                                                 KELAS
 PARAMETER         SATUAN                                                               KETERANGAN
                                I          II             III      IV
FISIKA
                                                      deviasi                 Deviasi temperatur dari keadaan
                     o
Tempelatur            C      deviasi 3   deviasi 3      3        deviasi 5    almiahnya
Residu Terlarut     mg/ L      1000        1000           1000    2000
                                                                              Bagi pengolahan air minum secara
Residu                                                                        konvesional, residu tersuspensi ≤ 5000
Tersuspensi         mg/L        50          50            400      400        mg/ L
KIMIA ANORGANIK

                                                                             Apabila secara alamiah di luar rentang
                                                                             tersebut, maka ditentukan
pH                            6-9        6-9          6-9         6 -9       berdasarkan kondisi alamiah
BOD                 mg/L        2          3              6        12
COD                 mg/L       10          25             50      100
DO                  mg/L        6          4              3        0         Angka batas minimum
Total Fosfat sbg
P                   mg/L       0,2        0,2             1        5
NO 3 sebagai N      mg/L       10          10             20       20
                                                                             Bagi perikanan, kandungan amonia
                                                                             bebas untuk ikan yang peka
NH3-N               mg/L       0,5        (-)             (-)      (-)        ≤ 0,02 mg/L sebagai NH3
Arsen               mg/L      0,05         1              1        1
Kobalt              mg/L       0,2        0,2             0,2     0,2
Barium              mg/L        1          (-)            (-)      (-)
Boron               mg/L        1          1              1        1
Selenium            mg/L      0,01        0,05        0,05        0,05
Kadmium             mg/L      0,01        0,01        0,01        0,01
Khrom (VI)          mg/L      0,05        0,05        0,05        0,01
                                                                             Bagi pengolahan air minum secara
Tembaga             mg/L      0,02        0,02        0,02        0,2        konvesional, Cu ≤ 1 mg/ L
                                                                             Bagi pengolahan air minum secara
Besi                mg/L       0,3        (-)             (-)      (-)       konvesional, Fe ≤ 5 mg/ L
                                                                             Bagi pengolahan air minum secara
Timbal              mg/L      0,03        0,03        0,03         1         konvesional, Pb ≤ 0,1 mg/ L
Mangan              mg/L       0,1        (-)             (-)      (-)
Air Raksa           mg/L      0,001      0,002       0,002       0,005
                                                                             Bagi pengolahan air minum secara
Seng                mg/L      0,05        0,05        0,05          2        konvesional, Zn ≤ 5 mg/ L
Khlorida            mg/l      600          (-)         (-)         (-)




                                                     4 
   
Tabel 1. Kriteria Mutu Air Berdasarkan PP 82 tahun 2001 (Lanjutan)
                                                  KELAS
 PARAMETER           SATUAN                                                        KETERANGAN
                                   I        II            III    IV
Sianida                mg/L       0,02     0,02       0,02       (-)
Fluorida               mg/L       0,5      1,5            1,5    (-)
                                                                        Bagi pengolahan air minum secara
Nitrit sebagai N       mg/L       0,06     0,06       0,06       (-)    konvesional, NO2-N ≤ 0,1 mg/ L
Sulfat                 mg/L       400       (-)           (-)    (-)
Khlorin bebas          mg/L       0,03     0,03       0,03       (-)    Bagi ABAM tidak dipersyaratkan
                                                                        Bagi pengolahan air minum secara
Belereng sebagai                                                        konvesional, S sebagai
H2S                    mg/L      0,002    0,002       0,002      (-)     H2S ≤ 0,1 mg/ L
MIKROBIOLOGI
                                                                        Bagi pengolahan air minum secara
                                                                        konvesional, fecal coliform
                                                                         ≤ 2000 jml/ 100 mL dan total coliform
Fecal coliform     jml/100 ml    100       1000       2000      2000    ≤ 10000 jml/ 100 mL
Total coliform     jml/100 ml    1000      5000       10000     10000
RADIOAKTIVITAS
- Gross-A            Bq /L       0,1       0,1            0,1    0,1
- Gross-B            Bq /L        1         1             1       1
KIMIA ORGANIK
Minyak dan
Lemak                ug /L       1000      1000       1000       (-)
Detergen
sebagai MBAS         ug /L       200       200         200       (-)
Senyawa Fenol
sebagai Fenol        ug /L        1         1             1      (-)
BHC                  ug /L       210       210         210       (-)
Aldrin /
Dieldrin             ug /L        17        (-)           (-)    (-)
Chlordane            ug /L        3         (-)           (-)    (-)
DDT                  ug /L        2         2             2       2
Heptachlor dan
heptachlor
epoxide              ug /L        18        (-)           (-)    (-)
Lindane              ug /L        56        (-)           (-)    (-)
Methoxyclor          ug /L        35        (-)           (-)    (-)
Endrin               ug /L        1         4             4      (-)
Toxaphan             ug /L        5         (-)           (-)    (-)




                                                     5 
   
3.       KRITERIA DAN STANDAR KUALITAS AIR

Perbedaan pengertian kriteria dan standar kualitas air tidak begitu tampak namun cukup penting.
Kriteria kualitas air dapat didefinisikan sebagai batas konsentrasi ataua intensitas dari kualitas
air yang ditentukan berdasarkan peruntukan penggunaannya.Sedangkan standar kualitas air
didefinisikan sebagai peraturan mengenai batas konsentrasi atau intensitas parameter kualitas air
dan dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dengan tujuan untuk perlindungan atau penyediaan
sumber daya air bagi berbagai macam penggunaan.

4.       DASAR-DASAR PENETAPAN STANDAR KUALITAS AIR

Tinjauan kualitas air mencakup beberapa kelompok parameter, yaitu parameter fisika, kimia,
bakteriologi, dan parameter radioaktif. Dalam penetapan batasan konsentrasi atau intensitas
dikenal dua macam istilah:
     a. Batas yang dianjurkan (Recommended Limit)
     b. Batas yang tidak diperbolehkan (Rejection Limit)

Dalam hal penyusunan suatu standar kualitas air, pada umumnya dipertimbangkan dari segi
kesehatan, teknologi, dan ekonomi. Penetapan batas konsentrasi setiap parameter kualitas, harus
sesuai dengan sasaran dari standar, misalnya, sasaran yang akan dicapai adalah desirable,
acceptable atau critical.


Istialh-istilah yang seringkali dipergunakan dalam standar kualitas air diantaranya adalah:

     •    Absen, tidak hadir atau sama dengan nol: menyatakan bahwa analisis kualitas air dengan
          metode yang paling sensitif (standard method) menunjukan tidak hadirnya unsur yang
          dimaksud.
     •    Virtually absent. Istilah ini digunakan untuk menyatakan bahwa unsur yang diperiksa
          hadir dalam konsentrasi yang sangat rendah. Pada umumnya istilah ini digunakan untuk
          unsur-unsur yang kehadirannya dalam air tidak boleh ada walaupun dalam konsentrasi
          yang sekecil apapun.

Pada umumnya standar kualitas air ditentukan berdasarkan analisis kualitas air yang dijelaskan
dalam metode standar (standard method). Hal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman
metode antara “standar yang ditetapkan” dengan analisis pemeriksaan air. Tentu saja ini
merupakan konsekuensi logis. Jika standar berdasarkan metode standar, maka sesuatu hal yang
akan dibandingkan dengan standar tersebut haruslah diperiksa dengan cara atau metode yang
sama. Namun demikian, metode lain bukan berarti tidak boleh diterapkan, dengan catatan



                                                1 
 
bahwa metode ini haruslah memberikan hasil pengukuran yang lebih akurat atau lebih teliti.
Perlu diketahui bahwa metode standar adalah metode analisis kualitas air yang
direkomendasikan oleh Assosiasi Kesehatan Masyarakat Amerika (American Public Health
Association).


5.   FAKTOR-FAKTOR PENETAPAN DALAM STANDAR

Ada beberapa faktor yang dijadikan sebagai pertimbangan dalam penetapan standar kualitas air,
yakni:
   a. Kesehatan: faktor kesehatan dipertimbangkan dalam penetapan standar guna
       menghindarkan dampak kerugian terhadap kesehatan.
   b. Estetika: diperhatikan guna memperoleh kondisi yang nyaman
   c. Teknis: faktor teknis ditinjau mengingat bahwa kemampuan teknologi dalam
       pengolahan air sangat terbatas, atau untuk tujuan menghindarkan efek-efek kerusakan
       dan gangguan instalasi atau peralatan yang berkaitan dengan pemakaian air yang
       dimaksudkan
   d. Toksisitas efek: ditinjau guna menghindarkan terjadinya efek racun bagi manusia.
   e. Polusi: faktor polusi dimaksudkan dalam kaitannya dengan kemungkingan terjadinya
       pencemaran air oleh suatu polutan
   f. Proteksi: faktor proteksi dimaksudkan untuk menghindarkan atau melindungi
       kemungkinan terjadinya kontaminasi.
   g. Ekonomi: faktor ekonomi dipertimbangkan dalam rangka menghindarkan kerugian-
       kerugian ekonomis

Korelasi antara faktor-faktor pertimbangan di atas dengan beberapa parameter kualitas air yang
ditetapkan standarnya, dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.




                                              2 
 
Tabel 2. Korelasi Parameter Kualitas Air dengan Faktor Penetapannya
                                          Faktor Penetapan Standar
    Parameter
                    Kesehatan Estetika Teknis Toksisitas Polusi Proteksi Ekonomi
    Kekeruhan                       x         x                    x           x
    Warna                x          x         x                    x           x
    Bau & rasa           x          x
    Suhu dan             x          x         x                                x
    pH                              x         x                                x
    Ca dan Mg            x                    x          x                     x
    Fe dan Mn            x          x         x          x                     x
    Nitrogen             x                               x         x
    Ag                   x                                         x
    Al                   x                                         x
    As                   x                               x         x
    Bau & rasa           x                               x         x
    Br                   x                                         x
    Cd                   x                               x         x
    Cl                   x                               x
    Co                   x                                         x
    Cr                   x                               x         x
    Cu                   x                                         x
    F                    x                               x
    Hg                   x                               x         x
    H2S                  x                                         x
    Pb                   x                               x         x
    Se                   x                               x         x
    Zn                   x                                         x
    Zat Organik          x                               x         x
    Mikrobiologi         x          x                              x
    Radio aktif          x                    x                    x
    Sisa chlor           x          x                                       x

6.     BAKU MUTU AIR LIMBAH

Baku mutu effluent untuk air limbah diatur dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan
Hidup nomor 112 tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik yang mensyaratkan
bahwa baku mutu untuk tiap parameter adalah kadar maksimumnya seperti tercantum dalam
Tabel berikut:


                                          3 
 
Tabel 3. Baku Mutu Air Limbah Domestik

                   Parameter                 Satuan          Kadar Maksimum
           pH                                              6 -10
           BOD                          mg/L               100
           TSS                          mg/L               100
           Lemak dan minyak             mg/L               10

Dalam pasal 2 dan pasal 4 di tegaskan bahwa baku mutu tersebut berlaku bagi:
   a. semua kawasan permukiman (real estate), kawasan perkantoran, kawasan
   b. perniagaan, dan apartemen
   c. rumah makan (restauran) yang luas bangunannya lebih dari 1000 meter persegi
   d. asrama yang berpenghuni 100 (seratus) orang atau lebih

selain itu baku mutu tersebut hanya berlaku untuk pengolahan air limbah domestik terpadu.

Baku mutu air limbah domestik daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi dengan
ketentuan sama atau lebih ketat dan apabila baku mutu air limbah domestik daerah belum
ditetapkan, maka berlaku baku mutu air limbah domestik secara nasional. Apabila hasil kajian
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) atau hasil kajian Upaya Pengelolaan
Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dari usaha dan atau kegiatan
mensyaratkan baku mutu air limbah domestik lebih ketat, maka diberlakukan baku mutu air
limbah domestik sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Amdal atau UKL dan UPL.

Dalam Pasal 8 ditegaskan bahwa setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan permukiman
(real estate), rumah makan (restauran), perkantoran, perniagaan dan apartemen wajib :
    a. melakukan pengolahan air limbah domestik sehingga mutu air limbah domestik yang
         dibuang ke lingkungan tidak melampaui baku mutu air limbah domestik yang telah
         ditetapkan;
    b. membuat saluran pembuangan air limbah domestik tertutup dan kedap air sehingga
         tidak terjadi perembesan air limbah ke lingkungan.
    c. membuat sarana pengambilan sample pada outlet unit pengolahan air limbah.




                                               4 
 
7. STUDI AMDAL KAITANNYA DENGAN PENANGANAN AIR LIMBAH
   DOMESTIK

Dalam Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup ditetapkan bahwa setiap rencana kegiatan yang diperkirakan akan memiliki dampak
penting terhadap lingkungan wajib dilengkapi dengan Amdal.

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup adalah kajian mengenai dampak penting suatu
usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses
pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Dampak penting yang dimaksud ditentukan berdasarkan kriteria:
   a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
   b. luas wilayah penyebaran dampak;
   c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
   d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
   e. sifat kumulatif dampak;
   f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
   g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana
Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup, dalam bidang Pekerjaan Umum jenis kegiatan Air Limbah Domestik
terdapat tiga kegiatan yang wajib Amdal yaitu :
    a. Pembangunan Instalasi Pemgolahan Lumpur Tinja (IPLT), termasuk fasilitas
        penunjangnya dengan besaran luas ≥ 2 ha dan kapasitas ≥ 11 m3/hari, dengan alasan
        ilmiah khusus bahwa besaran tersebut setara dengan layanan untuk 100.000 orang serta
        dampak potensial berupa bau, gangguan kesehatan, lumpur sisa yang tidak diolah
        dengan baik dan gangguan visual.
    b. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) limbah domestik termasuk
        fasilitas penunjangnya dengan besaran/skala luas ≥ 3 ha dan beban organik ≥ 2,4
        ton/hari. Adapun alasan ilmiahnya adalah kegiatan tersebut setara dengan layanan untuk
        100.000 orang.
    c. Pembangunan sistem perpipaan air limbah dengan luas layanan ≥ 500 ha dan debit air
        limbah ≥ 16.000 m3/hari. Alasan ilmiahnya adalah kegiatan tersebut setara dengan
        layanan 100.000 orang, setara dengan 20.000 unit sambungan air limbah dan dampak
        potensial berupa gangguan lalu lintas, kerusakan prasarana umum, ketidaksesuaian atau
        nilai kompensasi.




                                              5 
 
8. PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

    Dalam PP 82 tahun 2001 pasal 31 disebutkan bahwa setiap orang wajib :
            Melestarikan kualitas air pada sumber air
            Mengendalikaan pencemaran air pada sumber air

Dan pada Pasal 32 ditegaskan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan
berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pelaksanaan kewajiban
pengelolan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Dalam rangka pengendalian pencemaran air sebagaimana diwajibkan diatas, maka setiap orang
wajib mengambil langkah-langkah pencegahan pencemaran air yang diantaranya adalah sebagai
berikut:
a. Pengurangan Pencemaran dari Sumbernya
     Langkah yang sangat efektif dalam pencegahan pencemaran air adalah pencegahan dari
     sumber-sumber timbulan limbah. Penerapan peraturan dan penetapan tata guna lahan yang
     tepat serta pencegahan terjadinya erosi merupakan langkah kongkret dalam penurunan
     tingkat pencemaran air permukaan akibat limpahan bahan padat dari daratan sepanjang sisi
     sungai atau sumber air permukaaan lainnya.

      Sedangkan di bidang industri kita mengenal teknologi produksi bersih yakni penerapan
      teknik dan manajemen yang menekan timbulnya limbah cair dengan cara penggunaan dan
      penggantian material bahan produksi ke bahan yang memungkinkan produksi limbah
      sekecil mungkin, mengubah proses inti produksi maupun proses pendukung menjadi proses
      yang menggunakan teknologi atau cara yang mampu memperkecil timbulnya limbah, dan
      apabila limbah terlanjur dihasilkan maka langkah yang diambil adalah menggunakannya
      kembali (reuse), mendaur ulang limbah tersebut menjadi bahan material untuk kegiatan
      lain (recycle). Langkah pengurangan limbah dari sumbernya akan memberikan dampak
      yang sangat signifikan terhadap timbulan/produksi air limbah.

b. Pengolahan Air Limbah
   Jika pengurangan air limbah dari sumbernya sudah dilakukan secara optimal, maka air
   limbah yang terpaksa tetap dihasilkan selanjutnya harus diolah terlebih dahulu sebelum
   dibuang ke lingkungan. Tujuan pengolahan air limbah ini adalah untuk mengurangi
   kandungan pencemar air sehingga mencapai tingkat konsentrasi dan bentuk yang lebih
   sederhana dan aman jika terpaksa dibuang ke badan air di lingkungan. Proses pengurangan
   kandungan zat pencemar ini dapat dilakukan melalui tahapan penguraian sebagaimana
   dijelaskan berikut ini:



                                               6 
 
a. Proses alamiah
    Tanpa bantuan tangan manusia dalam mengolah limbah yang mengandung pencemar, alam
    sendiri memiliki kemampuan untuk memulihkan kondisinya sendiri atau yang disebut “self
    purification”. Alam memiliki kandungan zat yang mampu mendegradasi pencemar dalam
    air limbah menjadi bahan yang lebih aman dan mampu diterima alam itu sendiri,
    diantaranya adalah mikroorganisme. Waktu yang diperlukan akan sangat tergantung dari
    tingkat pencemarannya yang otomatis berkorelasi dengan tingkat kepadatan penduduk. Jika
    kepadatan penduduk meningkat maka pencemaran pun akan sangat mungkin meningkat
    sehingga proses alam untuk membersihkan dirinya sendiri akan memakan waktu yang
    sangat lama. Sehingga akhirnya akan terjadi penumpukan beban limbah sampai dimana
    kemampuan alam untuk dapat melakukan pembersihan sendiri (self purification) jauh lebih
    rendah dibanding dengan jumlah pencemar yang harus didegradasi.

    b. Sistem Pengolahan Air Limbah
    Jika kapasitas alam sudah tidak sebanding dengan beban pencemar, maka satu-satunya
    langkah yang harus ditempuh adalah dengan cara mengolah air limbah tersebut dengan
    rangkaian proses dan operasi yang mampu menurunkan dan mendegradasi kandungan
    pencemar sehingga air limbah tersebut aman jika dibuang ke lingkungan. Untuk air limbah
    yang berasal dari aktivitas domestik dimana kandungan zat organic merupakan zat yang
    paling dominan terkandung didalamnya, pengolahan yang dapat dilakukan dapat berupa
    teknologi yang sederhana dan murah seperti cubluk kembar sampai pada pengolahan air
    limbah komunal menggunakan teknologi pengolahan yang mutakhir.

9. DASAR-DASAR TEKNIK PENGELOLAAN AIR LIMBAH

9.1 Pengertian Air Limbah Domestik

Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan atau kegiatan permukiman
(real estate), rumah makan (restauran), perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
(KepmenLH no 112/2003).

Air Limbah domestik adalah air yang telah dipergunakan yang berasal dari rumah tangga atau
pemukiman termasuk didalamnya air buangan yang berasal dari WC, kamar mandi, tempat cuci,
dan tempat memasak (Sugiharto, 1987).


9.2 Sumber Air Limbah Domestik
Air limbah domestik dapat bersumber dari pemukiman (rumah tangga), daerah komersial,
perkantoran, fasilitas rekreasi, apartemen, asrama dan rumah makan.


                                            7 
 
9.3 Karakteristik dan Dampak Air Limbah
Air limbah memiliki karakteristik fisik (bau, warna, padatan, suhu, kekeruhan), karakteristik
kimia (organik, anorganik dan gas) dan karakteristik biologis (mikroorganisme). Karakteristik
air limbah beserta dampak masing-masing terhadap lingkungan dan kesehatan manusia seperti
dijelaskan berikut ini.
    a. Kekeruhan
       Kekeruhan dapat disebabkan oleh hadirnya bahan-bahan organic dan anorganik,
       misalnya, lumpur. Dari segi estetika, kekeruhan dirasakan sangat mengganggu. Selain
       itu kekeruhan juga merupakan indikator adanya kemungkinan pencemaran.
    b. Warna
       Sebagaimana halnya kekeruhan, warna yang hadir dalam air dengan intensitas yang
       melebihi batas, tidak bias diterima karena alasan estetika. Warna dapat juga merupakan
       indicator pencemaran limbah industri. Hal ini dapat pula dikaitkan dengan kesehatan
       manusia.
    c. Bau dan Rasa
       Penyebab bau dan rasa dapat berupa mikroorganisme seperti algae, oleh adanya gas
       seperti H2S dsb. Dari segi estetika, air yang memiliki rasa dan bau dipandang
       mengganggu.
    d. Suhu dan residu
       Suhu berpengaruh pada pemakaiannya, misalnya, air yang mempunyai suhu 0oC tidak
       mungkin dapat diterima, begitu pula untuk suhu air yang terlalu tinggi. Kadar residu
       yang tinggi dapat menyebabkan rasa tidak enak dan mengganggu pencernaan manusia.
    e. Derajat pH
       Dalam pemakaian air minum, pH dibatasi dikarenakan mempengaruhi rasa, korosifitas,
       dan efisiensi khlorinasi.
    f. Kesadahan Ca dan Mg
       Kesadahan berpengaruh pada pemakaian sabun, ketel pemanas air, ketel uap, pipa air
       panas dalam sistem plambing dan sebagainya. Mg dapat bersifat toksik, memberikan
       efek demam metal, iritasi pada kulit akan susah sembuh, dan lainnya.
    g. Besi dan Mangan
       Kehadiran Fe dan Mn dalam air dapat menimbulkan berbagai gangguan, misalnya, rasa
       dan bau logam, merangsang pertumbuhan bakteri besi, noda-noda pada pakaian, efek
       racun pada tubuh manusia seperti susunan syaraf pusat; koordinasi gerak otot;
       kerusakan sel hati; fibriosis; iritasi usus; kerusakan sel usus.
    h. Nitrogen
       Nitrogen dalam air hadir dalam berbagai bentuk sesaui dengan tingkat oksidasinya
       diantaranya Nitrogen netral, amoniak, nitrit dan nitrat. Efek terhadap kesehatan anatara
       lain: iritasi kulit, oedema paru-paru, kejang, pernapasan, mengancam keseimbangan


                                              8 
 
asam basa dalam darah, stimulasi susunan syaraf pusat, kerusakan saluran pencernaan,
             dsb. Terhadap lingkungan kelebihan nitrogen dapat menyebabkan eutrofikasi.
      i.     Bahan anorganik lain
             Bahan anorganik dalam air dapat berupa Ag, AL. As, Ba, Br, Cd, Cl, Cr, Cu, F, Hg,
             H2S, PO4, Pb, Se, Zn, dan lain-lain. Efek terhadap kesehatan yang diakibatkan unsur-
             unsur tersebut dapat dilihat dalam Tabel di bawah ini.

                                 Tabel 4. Parameter Bahan Anorganik
    PARAMETER          SIMBOL     DAMPAK KESEHATAN
                                  Presipitasi protein, shock, meninggal dunia, argyria
    Perak              Ag
                                  (pigmentasi biru kulit)
    Alumuinium         Al         Fibrosis paru-paru, merusak usus secara lokal, kematian
    Arsenicum          As         Racun sistemik, kematian, alergi, kanker kulit
                                  Stimulasi sistem otot (Pencernaan, sirkulasi darah, otot-otot pada
    Barium             Ba         umumnya), pada fase akhir didapat kelumpuhan urat syaraf dan
                                  berhentinya fungsi otot jantung

                                  Depresi susunan syaraf pusat, emasiasi (kurus), gangguan kejiwaan,
    Bromium            Br         kelalaian kulit seperti jerawat, iritasi saluran pernapasan, anestesia,
                                  narbotik

                                  Oedema paru-paru, kerusakan sel usus, kerusakan pada tulang-tulang
    Cadmium            Cd
                                  (patah tulang yang multiple), kerusakan ginjal dan hipertensi

                                  Iritasi keras bagi seluruh pernapasan, tubuh kekurangan oksigen,
    Chlor              Cl2
                                  shock, kematian; keracunan sistemik, kerusakan hati, coma, kematian

                                  alergi berbentuk asthma, eczema, fibrosis paru-paru, naiknya tekanan
    Cobalt             Co
                                  disertai penyakit jantung, pembesaran kelenjar gondok

                                  Bersifat korosif terhadpa kulit, selaput lendir dan tulang hidung;
    Chromium           Cr         percikan asamnya menyebabkan luka kecil tapi dalam, sukar sembuh
                                  dan kanker paru-paru
    Tembaga            Cu         Demam metal, iritasi lokal, kerusakan hati dan ginjal
                                  Iritasi fluorisis, kelainan pada tulang dan gigi-geligi; gangguan alat
    Fluor              F
                                  pencernaan; kelumpuhan anggota gerak; penyebab mutasi
                                  Keracunan, kerusakan jaringan mulut dan gusi bila masuk oral,
    Air raksa          Hg         kerusakan ginjal pada Hg anorganik, kerusakan otak untuk Hg
                                  organik, menimbulkan cacat bawaan pada anak lahir (minamata)




                                                     9 
 
Tabel 4. Parameter Bahan Anorganik (Lanjutan)

    PARAMETER         SIMBOL                            DAMPAK KESEHATAN
    Hidrogen                      Iritasi, kerusakan pada jaringan saluran pernapasan, dosis tinggi fatal,
                      H2S
    sulfida                       kerusakan susunan syaraf pusat
    Phosphate         P           Mengurangi calsium dalam darah
                                  Keracunan (racun sistemik); pucat, kurus, tak suka makan,
    Timah Hitam       Pb          sering colic, rasa logam di mulut, radang selaput otak, kelumpuhan,
                                  "wrist drop"
    Selenium          Se          Racun sistemik, iritasi saluran pernapasan, kematian, karsinogenik
    Zinc              Zn          Demam metal, kerusakan paru-paru, kematian


       j. Zat Organik
          Beberapa bahan organik yang memungkinkan ada dalam air dipaparkan dalam Tabel
          berikut ini.

                Tabel 5. Parameter Zat Organik Dan Dampaknya Terhadap Lingkungan

      PARAMETER                                     DAMPAK KESEHATAN
                             Rracun sistemik terhadap susunan syaraf pusat, kulit menjadi kering,
    Hydrocarbon alifatik
                             asphyxiant
    Hydrocarbon              Depresi susunan syaraf pusat ; kulit menjadi kering; degenerasi
    alicyclic                jantung, paru-paru, hati, otak
                             Iritasi kulit, depresi susunan syaraf, coma, meningal, kerusakan
    Benzen
                             saluran pernapasan, kerusakan hati, ginjal, limpa
    Kerosen (minyak          Kulit menjadi kering, kerusakan paru-paru, saluran pencernaan,
    tanah)                   kesadaran turun, coma, meninggal
    Naphta (petrolium)       Iritasi , kulit kering, depresi susunan syaraf pusat, kelainan darah
    Arnyl alkohol            Iritasi, narbotik
    N-Butyl Amine            Iritasi, oedema paru-paru
    Ethanol Amine            Narcosis, iritasi, kematian karena depresi susunan syaraf pusat
    Naphtalen Chlorida       Kulit merah, timbul bisul kecil-kecil, jerawat, kerusakan hati (kuning)
                             Iritasi kulit dan saluran pernapasan, Ni-carbonil sangat toksik,
    Carbonil
                             oedema paru-paru, gangguan syaraf pusat




                                                    10 
 
k. Parameter Biologis
       Jenis mikroorganisme yang dapat ditemukan dalam air diantaranya algae, bacteria, virus,
       jamur, protozoa, dll. Selain memiliki sifat pathogen parameter biologis juga dapat
       menyebabkan efek rasa, warnadan bau pada air. Sebagai indicator keberadaan
       mikroorganisme pathogen, maka digunakan keberadaan bakteri coli dalam air. Dengan
       adanya bakteri coli, maka besar kemungkinan air telah tercemar oleh bakteri lainnya
       yang juga bersifat pathogen.

    l. Radioaktif
       Efek yang dapat ditimbulkan oleh radioaktif dianataranya: kanker, leukemia, mengurangi
       umur, dan dapat menyebabkan kematian. Selain itu radioaktif merupakan unsur kimia
       yang memiliki paruh umur yang relative panjang. Data mengenai beberapa bahan
       radioaktif yang dapat membahayakan kesehatan manusia dapat dilihat dalam tabel
       berikut:

                                 Tabel 7. Material Radioaktif
                      Material         Jenis Radiasi        Waktu Paruh
                 Strontium 90        Beta                 28 tahun
                 Strontium 89        Beta                 51 tahun
                 Cesium 137          Beta-gamma           27 tahun
                 Carbon 14           Beta-gamma           5760 tahun
                 Iodine 129          Beta-gamma           17 juta tahun
                 Iodine 131          Beta-gamma           8 hari
                 Plutonium 239       Alpha                24400 tahun
                 Krypton 85          Beta                 10,7 tahun
                 Tritium (H3)        Beta                 12,3 tahun



9.4 Komposisi Air Limbah Domestik

Komposisi air limbah domestik hampir lebih dari 99% berisi air itu sendiri sisanya adalah
kandungan pencemar dengan kuantitas sebagaimana digambarkan dalam skema berikut.




                                             11 
 
Limbah Cair


         Air (99,9%)              Bahan Padat (0,1%)


                     Organik                               Anorganik


                                    Protein (65%)                      Butiran


                                  Karbohidrat (25%)                    Garam


                                     Lemak (10%)                       Metal

               Gambar 1. Diagram Komposisi Air Limbah (sumber: Sugiharto, 1987)

                              Tabel 8. Komposisi Limbah Cair Domestik




        Sumber : Duncan Mara dalam Sugiharto, 1987



Rata-rata timbulan air limbah yang dihasilkan dari pemukiman adalah sebagai berikut (Met Calf
&Eddy, 2003)

    1. Apartemen
        a) High-rise: 35 – 75 gal/orang/hari (tipikal: 50)


                                                     12 
 
b) Low rise: 50 – 80 gal/orang/hari (tipikal: 65)
    2. Rumah individu
        a) Sederhana : 45 – 90 gal/orang/hari (70)
        b) Menengah :60 – 100 gal/orang/hari (80)
        c) Mewah: 70 – 150 gal/orang/hari (95)
    3. Hotel : 30-55 gal/orang.hari (100)
    4. Motel:
       a) Dengan dapur : 90 – 180 gal/orang/hari (100)
       b) Tanpa dapur : 75 – 150 gal/orang/hari (95)


10. ASPEK YANG MEMPENGARUHI PENGELOLAAN AIR LIMBAH
10.1 Demografi
Pada kawasan perkotaan atau perdesaan memiliki kawasan- kawasan dalam bentuk klaster-
klaster dengan kepadatan penduduk yg berbeda dan kondisi sosial yang berbeda pula.
Sekelompok orang dapat membuat sarana sanitasi dengan septik tank tetapi sebagian lain hanya
mampu dengan membuat cubluk, dan banyak masyarakat tidak mampu yang tidak mempunyai
sarana untuk membuang hajat. Sedangkan secara teknis dan kesehatan untuk kepadatan tertentu
yaitu > 50 org/ha, penggunaan cubluk sudah mengakibatkan kontaminasi pada sumur-sumur
tetangga. Kepadatan penduduk lebih dari 200 org/ha, penggunaan septik tank dengan bidang
resapannya akan memberikan dampak kontaminasi bakteri koli dan pecemaran pada tanah dan
air tanah. Disamping itu, kategori kota dan desa yang dibedakan secara administratif akan
berdampak pada institusi pengelolaan limbah cair. Pembagian ini sangat dikotomis dari sudut
‘public utility, karena penerapan teknologi air limbah sangat ditentukan oleh unsur kepadatan
penduduk.

Kasus desa-desa di Pulau Jawa dan perkampungan nelayan yang berkelompok tidak mungkin
lagi menerapkan sistem on-site bagi sarana air limbahnya. Setidaknya komunalisasi sistem
sudah harus dilakukan, meskipun belum mengarah pada sistem off-site secara murni.
Pengelolaan sistem air limbah ditinjau dari sudut demografi lebih melihat pada kategori
perkotaan (urbanise area) dan perdesaan (remote area) dan bukan berdasarkan pembatasan
administrasi.

Regionalisasi sistem pengelolaan limbah lebih melihat pada sisi ekonomis pelayanan, sebagai
contoh untuk Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang melayani beberapa daerah
administratif berdekatan, maka akan jauh lebih ekonomis daripada membuat sistem-sistem
tersendiri secara skala kecil.




                                               13 
 
Berdasarkan data pencemaran pada 35 kota utama di Indonesia, secara umum diperkirakan
setiap pertambahan 200.000 penduduk perkotaan akan meningkatkan kadar BOD pada badan air
sebesar 1 ppm. Maka secara umum, arahan strategi penanganan sistem off-site adalah sebagai
berikut:
  •     Besarnya konsentrasi BOD pada badan air yang akan diturunkan
  •     Setiap ppm penurunan BOD tersebut dikalikan dengan 200.000 jiwa yang menunjukkan
        jumlah total penduduk yang akan dikelola air limbah domestiknya dengan sistem off site
  •     Selanjutnya dipilih kawasan padat yang yang akan dan perlu dengan segera diterapkan
        dengan sistem off-site
  •     Pilih skala penanganan berdasarkan pertimbangan ekonomi dan finansial, dan tetapkan
        kawasan yang sesuai untuk pengolahan air limbah skala komunal, skala modul (sekitar
        1.000 KK) atau skala kawasan.

10.2 Ekonomi
Aspek ekonomi juga merupakan hal yang akan menentukan dalam pemilihan sistem
pengelolaan air limbah. Hal terpenting pada aspek ini adalah kelayakan secara ekonomis.
Kelayakan ekonomis antara biaya sanitasi off-site dan sistem sanitasi on-site terjadi pada titik
kepadatan sekitar 300 org/ha. Bila tingkat kepadatan penduduk lebih dari 300 orang/ha maka
pengolahan air limbah secara terpusat (off-site) menjadi layak dilakukan.

Maksimum net benefit-cost tercapai bila terjadi marginal fungsi benefit –marginal fungsi cost
sama dengan nol atau pada simpangan terbesar antara dua fungsi tersebut. Artinya berapa besar
biaya pencemaran yang diperlukan dibandingkan dengan keuntungan secara ekonomi yang
diperoleh. Biaya pencemaran yang dimaksud adalah biaya pengobatan untuk penyakit yang
ditularkan melalui air, biaya bahan kimia PDAM dengan semakin menurunnya konsentrasi
BOD pada air bakunya karena adanya instalasi pengolahan air limbah tersebut dan lainnya.

Teknologi pengelolaan limbah yang digunakan untuk mencapai biaya efektif sangat bergantung
pada tingkat objektivitas yang harus dicapai. Penerapan teknologi pengolahan air limbah
bergantung pada standar effluent yang diperkenankan dan sampai tingkat mana kondisi
lingkungan yang akan diperbaiki. Misalnya, untuk kondisi sistem komunal mungkin effluent
pada jangka menengah diizinkan di bawah 100 ppm.

Pemilihan kapasitas sistem pengelolaan harus memenuhi skala ekonomi. Hal ini dimaksud
bahwa sistem yang dibangun harus memberikan pengembalian keuntungan yang optimal baik
pengembalian secara ekonomis (benefit) maupan finansial. Dengan demikian, jangan sampai
biaya/kapita dari satu sistem menjadi tinggi disebabkan oleh jumlah pelayanan yang tidak layak.




                                              14 
 
10.3 Sosial

Penduduk pada suatu kawasan mempunyai tingkat sosial-ekonomi yg berbeda sehingga akan
sangat terkait dengan kemampuan membayar retribusi air limbah, dan hal ini akan sangat
mempengaruhi dan berdampak secara teknis terhadap konsep sanitasi yg akan diterapkan.
Kondisi sosial ini akan menjadi kompleks karena dana yang mampu dialokasikan oleh
pemerintah sangat terbatas, sedangkan penerapan sistem subsidi silang untuk konteks
penanganan air limbah tidak layak diterapkan secara kawasan. Jika seseorang dikenakan
pungutan atas jasa melebihi dari nilai jasa yang dia terima, maka orang tersebut dapat menolak.

Kondisi sosial juga akan membedakan tingkat pencemaran yang dihasilkan. Dibandingkan
dengan negara maju, umumnya tingkat BOD per kapita per hari di Indonesia tidak terlalu tinggi
karena masih sekitar antara 30 gram sampai dengan 40 gram. Jumlah ini akan berpengaruh
terhadap beban organik pada suatu pengolahan limbah

Bila tingkat kesadaran pada masyarakat kurang mampu akan pentingnya sanitasi dan
lingkungan bagi kesehatan, tentu akan mendorong mereka membentuk sistem sanitasi komunal.
Maka untuk membangun kesadaran ini sangat diperlukan dorongan motivasi yang antara lain
dengan mengeluarkan insentif sebagai stimulan.

10.4 Lingkungan

Aspek lingkungan yang mempengaruhi pengelolaan air limbah diantaranya:

    • Iklim tropis sangat menolong pengolahan secara anaerob seperti septik tank Imhoff tank,
      kolam anerobik dan sebagainya. Jadi pengolahan anaerob merupakan suatu tahap yang
      penting dari seluruh rangkaian serial pengolahan limbah;
    • Intensitas hujan tropis yang tinggi akan memberikan run off yang sangat besar dibanding
      aliran air limbah, sehingga sistem sewer (saluran) terpisah antara air hujan dan air limbah
      permukiman akan relatif lebih ekonomis dan sehat, kecuali untuk kawasan-kawasan
      terbatas dapat diterapkan sistem interseptor;
    • Posisi bangunan sanitasi kawasan pasang surut harus memperhatikan muka air tertinggi,
      untuk sanitasi onsite penggunaan septik tank dengan upword flow yang disebut vertikal
      septik tank dapat diterapkan;
    • Kepadatan 100 org/ha memberikan dampak pencemaran cukup besar terhadap lingkungan
      maka kawasan-kawasan tertentu dengan masyarakat mampu dapat menerapkan sistem off
      site pada kawasan tersebut;
    • Untuk pengelolaan air limbah pada kawasan-kawasan dengan effluen yang dibuang ke
      danau dan waduk, selain harus memperhatikan kadar BOD/COD dan SS juga harus




                                                15 
 
mengendalikan kadar nitrogen dan fosfor yang akan memicu pertumbuhan algea biru dan
      gulma yang akan menutupi permukaan air danau;
    • Kawasan perairan untuk wisata renang harus dijaga kadar COD tidak melebihi 5 ppm dan
      tidak mengandung logam berat;

    • Jika tidak ada penetapan kuota pencemaran maka penetapan kualitas effluan hasil
      pengolahan limbah harus memperhitungkan kemampuan badan air penerima untuk
      “natural purification” bagi berlangsungnya kehidupan akuatik secara keseluruhan.

10.4 Teknis dan Kesehatan

Penanganan secara teknis air limbah dimaksud agar input hardware ((konstruksi), proses,
output dan outcome memenuhi essensi kesehatan, diantaranya:

    •   Jarak bidang resapan tangki septik dengan sumber air minum harus dijaga dengan jarak
        >10m untuk jenis tanah liat dan >15 m untuk tanah berpasir;
    •   Kepadatan 100 orang/ ha dengan menggunakan sanitasi setempat memberikan dampak
        kontaminasi bakteri coli yang cukup besar terhadap tanah dan air tanah. Jadi bagi
        pengguna sanitasi individual pada kawasan dengan kepadatan tersebut, penerapan
        anaerobic filter sebagai pengganti bidang resapan dan effluennya dapat dibuang ke saluran
        terbuka, atau secara komunitas menggunakan sistem off site sanitasi;
    •   Air limbah dari toilet tidak boleh langsung dibuang ke perairan terbuka tanpa pengeraman
        (digesting) lebih dari 10 hari terlebih dahulu, dan lumpurnya harus ada pengeraman 3
        minggu untuk digunakan di permukaan tanah (sebagai pupuk);
    •   Hasil pengolahan limbah cair harus dibebaskan dari bakteri coli dengan proses maturasi
        atau menggunakan desinfektan. Dengan demikian setiap Instalasi Pengolahan Air Limbah
        (IPAL) harus dilengkapi salah satu dari kedua jenis sarana tersebut;
    •   Sebaiknya alat-alat sanitair (WC, urinoir, kitchen zink, wash-basin dll) mnggunakan water
        trap (leher angsa) untuk mencegah bau dan serangga keluar dari pipa buangan ke peralatan
        tersebut. Penggunaan pipa pembuang udara (vent) pada sistem plumbing harus mencapai
        cieling (plafon) teratas.




                                                16 
 
11.   KRITERIA TEKNIK PENGELOLAAN AIR LIMBAH

11.1 Pemilihan sistem

       Terdapat dua macam sistem dalam pengelolaan air limbah domestik/permukiman yaitu:

       a.   Sanitasi sistem setempat atau dikenal dengan sistem sanitasi on-site yaitu sistem
            dimana fasilitas pengolahan air limbah berada dalam persil atau batas tanah yang
            dimiliki, fasilitas ini merupakan fasilitas sanitasi individual seperti septik tank atau
            cubluk
       b.   Sanitasi sistem terpusat atau dikenal dengan istilah sistem off-site atau sistem
            sewerage, yaitu sistem dimana fasilitas pengolahan air limbah berada diluar persil
            atau dipisahkan dengan batas jarak atau tanah yang menggunakan perpipaan untuk
            mengalirkan air limbah dari rumah-rumah secara bersamaan dan kemudian dialirkan
            ke IPAL.

      Sistem Pengolahan Air Limbah Setempat (on-site)

      Kelebihan sistem setempat:

        -   Menggunakan teknologi sederhana
        -   Memerlukan biaya yang rendah
        -   Masyarakat dan tiap-tiap keluarga dapat menyediakannya sendiri
        -   Pengoperasian dan pemeliharaan oleh masyarakat
        -   Manfaat dapat dirasakan secara langsung

      Kekurangan sistem setempat:
       - Tidak dapat diterapkan pada semua daerah misalnya tergantung permeabilitas tanah,
           tingkat kepadatan dan lain-lain.
       - Fungsi terbatas pada buangan kotoran manusia dan tidak menerima limbah kamar
           mandi dan air limbah bekas mencuci
       - Operasi dan pemeliharaan sulit dilaksanakan

      Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat (Off-site)

      Kelebihan sistem ini adalah:

        -   Menyediakan pelayanan yang terbaik
        -   Sesuai untuk daerah dengan kepadatan tinggi
        -   Pencemaran terhadap air tanah dan badan air dapat dihindari
        -   Memiliki masa guna lebih lama


                                                17 
 
-     Dapat menampung semua air limbah


          Kekurangan sistem terpusat:
           - Memerlukan biaya investasi, operasi dan pemeliharaan yang tinggi
           - Menggunakan teknologi yang tinggi
           - Tidak dapat dilakukan oleh perseorangan
           - Manfaat secara penuh diperolah setelah selesai jangka panjang
           - Waktu yang lama dalam perencanaan dan pelaksanaan
           - Memerlukan pengelolaan, operasi dan pemeliharaan yang baik


Adapun persyaratan untuk masing-masing pemilihan adalah sebai berikut:

    a. Sistem on site diterapkan pada:
           −     Kepadatan < 100 org/ha
           −     Kepadatan > 100 org/ha sarana on site dilengkapi pengolahan tambahan seperti
                 kontak media dengan atau tanpa aerasi
           −     Jarak sumur dengan bidang resapan atau cubluk > 10 m
           −     Instalasi pengolahan lumpur tinja minimal untuk melayani penduduk urban > 50.000
                 jiwa atau bergabung dengan kawasan urban lainnya


    b. Sistem off site diterapkan pada kawasan
           −     Kepadatan > 100 org/ha
           −     Bagi kawasan berpenghasilan rendah dapat menggunakan sistem septik tank
                 komunal (decentralized water treatment) dan pengaliran dengan konsep perpipaan
                 shallow sewer. Dapat juga melalui sistem kota/modular bila ada subsidi tarif.
           −     Bagi kawasan terbatas untuk pelayanan 500–1000 sambungan rumah disarankan
                 menggunakan basis modul. Sistem ini hanya menggunakan 2 atau 3 unit pengolahan
                 limbah yg paralel.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan pengolahan air limbah adalah:

      -        Kepadatan penduduk
      -        Sumber air yang ada
      -        Permeabilitas tanah
      -        Kemiringan tanah


                                                  18 
 
-   Kemampuan membiayai

Diagram alir pemilihan sistem pengolahan air limbah domestik dapat dilihat pada gambar 2.

11. 2 Alternatif Teknologi Sanitasi Sistem On-Site

Pada sistem on site ada dua jenis sarana yang dapat diterapkan yakni sistem individual dan
komunal. Pada skala individual sarana yang digunakan adalah septik dengan varian pada
pengolahan lanjutan untuk efluennya yakni :

    1. Dengan bidang resapan
    2. Dialirkan pada small bore sewer
    3. Dengan evapotranspirasi
    4. Menggunakan filter

Sedangkan tinja dari septik tank akan diangkut menggunakan truk penyedot tinja dan diolah di
IPLT (Instalasi Pengolahan Limbah Tinja).




                                      Gambar 2. Septic Tank
                              (Sumber: http://bennysyah.edublogs.org)




                                                19 
 
 
     20 
Gambar 3. Skema pemilihan system pengelolaan air limbah

                                                          20
Gambar 4. Contoh IPLT di Bandung
                              (sumber: http://nasional.inilah.com/)

11.3 Alternatif Teknologi Sanitasi Sistem Off -Site
Pengolahan sanitasi sistem terpusat terutama bertujuan untuk menurunkan kadar pencemar di
dalam air buangan. Ada beberapa tingkat pengolahan yang umumnya dilakukan untuk
mengolah air buangan agar tidak berbahaya bagi lingkungan yaitu :
    a. Pengolahan fisik seperti: penyaringan sampah dari aliran, pengendapan pasir,
       pengendapan partikel discrete.
    b. Pengolahan biologis yang dapat terdiri dari proses anaerobik dan/atau proses aerobik,
       serta pengendapan flok hasil proses sintesa oleh bakteri
    c. Pengolahan secara kimia dengan pembubuhan disinfektan untuk mengontrol bakteri
       fekal dari effluent hasil pegolahan sebelumnya.
    d. Di bagian bawah dari pengolahan air limbah adalah sisa lumpur yang terbentuk dan
       harus dikendalikan serta diolah sehingga aman terhadap lingkungan

Kriteria untuk keempat seri pengolahan di atas akan diuraikan pada bab-bab berikut ini. Dari
masing-masing tahap seri pengolahan, terdapat beberapa alternatif unit-unit pengolahan untuk
dipilih. Pemilihan unit-unit tersebut didasarkan atas:

           Standar effluent yang diperkenankan
           Nilai present value dari beberapa alternatif unit yang dipilih

Sedangkan nilai present value dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut :
     a. Biaya investasi


                                               21 
 
b.   Biaya tenaga listrik (power cost)
       c.   Biaya sumber daya manusia (SDM)
       d.   Biaya lahan (tanah) untuk lokasi IPAL

Bagan pengolahan air limbah dapat dilihat pada Gambar 5 berikut ini.

12. KELEMBAGAAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

12.1 Penanggung Jawab Pengelolaan Air Limbah

    Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah,
    Badan Hukum, Koperasi, Swasta, atau Masyarakat dapat melakukan pengelolaan prasarana
      12.1 Kebijakan 4: Penguatan Kelembagaan
    dan sarana air limbah domestik sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada.



Untuk menangani layanan bidang Penyehatan Lingkungan Pemukiman (PLP) termasuk bidang
air limbah oleh pemerintah daerah direkomendasikan alternatif bentuk organisasi berupa dinas
sebagai wadahnya. Hal ini antara lain merujuk kepada ketentuan dari Peraturan Pemerintah
Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang menjelaskan tentang dinas
daerah sebagai berikut (Pasal 14):
1) Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
2) Dinas daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan
   asas otonomi dan tugas pembantuan.
3) Dinas daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
   menyelenggarakan fungsi:
     a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
     b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup
        tugasnya;
     c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
     d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan tugas dan
        fungsinya.
4) Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas.
5) Kepala dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota
   melalui sekretaris daerah.
6) Pada dinas daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian
   kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah
   kerja satu atau beberapa kecamatan. 




                                              22 
 
S k e m a tik s is te m p e n g o la h a n lim b a h
                            1                  2
             in flo w                                                                              4
                                                                            3                                 5




                        8                                                                     7               6


                                                                                                                  L u m p u r b a lik

                                        Super natant                                                      9

1 = comminutoru t o r
1 = c o m m in
                                                                                10
6 = saringan a n
2 = s a rin g                                                                                            55 =unit pengolahanl a h a n
                                                                                                           = u n it p e n g o
                                                                                                          6 = u n it p e n g e n d a p II
7 = grit ichamber b e r                                                                                  6 = unit pengendap II
3= gr t chem                                                                                              7 = u n t d e s in fe k ta n
8 = pengendapan awal atau                                                                                78 =unita d a n a i r
                                                                                                           = B desinfektan
4 = kolamganaerobik n a w a l a t a u
     pen endapa                                                                                          89 =badantair e n g e r a m
                                                                                                           = uni p
k o la m a n a e ro b ik                                                                                   u unit pengeram lumpur
                                                                                                         9l= m p u r
                                                                   --------------- aliran lumpur

                                                                                 aliran air

                                                       Gambar 5. Skema Pengolahan Air Limbah Pada IPAL


                                                                                23 
   
IPLT sbg pengolahan lumpur perlu:
     • Digester sebagai pengeram lumpur sampai tingkat kompos dan
        pembentukan gas methan dan membunuh bakteri bila mencapai kondisi
        temperatur thermophilic
     • Pengeringan lumpur dgn menggunakan bak pasir menyaring supernatan
     • Pengolahan supernatant dgn serial unit-unit Kolam anaerobik, kolam
        fakultatif dan kolam maturasi. Dapat juga dilakukan dgn alternatif
        pengolahan dalam unit unit pengolahan aerobik dgn aerasi mekanik.
     • Pertimbangan alternatif atas dasar cost effektif.



                    1


                            2                   3
                                                                              4

                                                    1= digester
                                                    2= kolam anaerobic
                                                    3= kolam fakultatif           6
                        5
    Aliran lumpur
                                                    4= Kolam maturasi
                                Supernatan
                                                    5= bak pengering lumpur
                                                    6= badan air

                                  Gambar 6. Skema Pengolahan Lumpur di IPLT




                                                        24 
 
Dinas terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang, sekretariat terdiri dari 3
    (tiga) sub-bagian, dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) seksi. Unit
    pelaksana teknis pada dinas terdiri dari 1 (satu) sub-bagian tata usaha dan kelompok jabatan
    fungsional. Jumlah bidang pada dinas dan badan yang melaksanakan beberapa bidang urusan
    pemerintahan paling banyak 7 (tujuh) bidang.
    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan
    Organisasi Perangkat Daerah telah mengatur lebih lanjut bahwa organisasi daerah yang berbentuk
    dinas daerah sekurang-kurangnya terdiri dari sembilan macam dinas. Salah satunya adalah Dinas
    Pekerjaan Umum yang mencakup Bina Marga, Pengairan, Cipta Karya dan Tata Ruang. Dengan
    demikian, setidak-tidaknya fungsi bidang PLP (sektor Air Limbah, Persampahan, dan Drainase)
    bisa dilekatkan kepada Dinas PU Daerah. Dan bila memang dibutuhkan, tidak tertutup
    kemungkinan untuk ditingkatkan menjadi dinas tersendiri.


12.2 Alternatif Struktur Organisasi Pengelola PLP
Alternatif I: Salah satu sektor PLP menjadi dinas tersendiri
Struktur paling maksimal adalah Dinas yang menjalankan fungsi penyelenggara pelayanan publik satu
sektor PLP secara mandiri, sebagai contoh adalah Dinas Kebersihan yang menjalankan fungsi layanan
pengelolaan sampah. Hal semacam ini juga bisa berlaku untuk sektor air limbah dan drainase bila
kondisi daerah membutuhkannya dan pemerintah daerah memiliki kapasitas yang memadai. Dalam
kondisi pada contoh di atas, maka fungsi dari sektor air limbah dan drainase harus terakomodasi di
dalam dinas yang lain, misalnya Dinas PU.

                                                     Kepala Dinas
                                                      Kebersihan

                       Sekretariat



          Program&                   Umum & Keuangan
         Pengawasan


      Reduksi Timbulan&                 Kebersihan                  Pengangkutan &
                                                                                        Pengelolaan TPA
         Daur Ulang                    Jalan&Taman                    Pemindahan

                          Gambar 7. Contoh Struktur Dinas Sektor PLP Tertentu

Alternatif II: Pengelolaan PLP diwadahi sebagai dinas tersendiri
Bentuk berikutnya adalah dinas yang menjalankan fungsi PLP, dengan sektor-sektor PLP sebagai
bidangnya. Sebagai contoh, hal ini bisa dilakukan dengan mengadopsi nomenklatur PLP, sehingga
bisa disebut Dinas PLP.




                                                       25 
 
Kepala Dinas
                                                                   PLP


                              Sekretariat




           Umum               Keuangan             Kepegawaian




                               Bina Program&        Bidang Pengelolaan   Bidang Pengelolaan   Bidang Pengelolaan
                                Pengawasan             Air Limbah           Persampahan            Drainase


                       Gambar 8. Contoh Struktur Dinas Yang Membidangi PLP


Alternatif III: Pengelolaan PLP diwadahi sebagai Bidang dari suatu dinas
Alternatif lainnya adalah struktur dimana PLP menjadi bidang dengan sektornya setingkat seksi.

                                                                 Kepala Dinas
                                                                 Cipta Karya


                                            Sekretariat




                Bidang Lain                                      Bidang PLP                           Bidang Lain



                                                                    Seksi
       Seksi Lain        Seksi Lain         Seksi Air Limbah                       Seksi Drainase    Seksi Lain
                                                                Persampahan

                              Gambar 9. Contoh Struktur PLP Setingkat Bidang

Alternatif IV: Pengelolaan PLP dalam wadah seksi suatu dinas
Sementara itu, struktur terbawah adalah bila bidang PLP dikelola oleh level setingkat seksi di dalam
organisasi dinas. Seperti pada contoh berikut ini.




                                                          26 
 
Kepala Dinas PU



                Sekretariat




              Bidang Lain                      Bidang Cipta                      Bidang Lain
                                                  Karya




                                 Seksi PLP                        Seksi Lain



                   Gambar 10. Contoh Struktur Bidang PLP sebagai Seksi dari Dinas


Alternatif V: Pengelolaan PLP dalam wadah campuran (bidang dan seksi)
Selain contoh alternatif di atas, dimungkinkan juga membuat struktur yang membedakan posisi antar
sektor dari Bidang PLP. Misalnya sektor air limbah setingkat bidang, sementara persampahan dan
drainase masing-masing merupakan seksi dan bergabung ke dalam bidang yang lain. Perhatikan
ilustrasi berikut ini:


                                       Kepala Dinas
                                       Cipta Karya


           Sekretariat




        Bidang Air Limbah                                          Bidang Lain
                                     Bidang Kebersihan




                         Seksi Persampahan            Seksi Drainase


                 Gambar 11. Contoh Struktur yang Membedakan Posisi Sektor PLP


Sesungguhnya tidak ada aturan baku mengenai nomenklatur SKPD, namun disarankan agar daerah
menyesuaikan dengan nomenklatur dari instansi vertical di tingkat pusat. Hal ini untuk memudahkan
kordinasi, baik antar pemerintah daerah (horizontal) maupun dengan level pemerintahan di atasnya.


                                                      27 
 
12.3 Unit Pelaksana Teknis Dinas
    Setiap organisasi daerah yang berbentuk dinas dapat memiliki unit teknis dibawahnya sesuai
    kebutuhan, sebagaimana ketentuan PP No.41 tahun 2007.
    Pasal 14, ayat (6) : Pada dinas daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk
    melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang
    mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
    Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kegiatan teknis operasional yang dilaksanakan unit
    pelaksana teknis dinas (UPTD) adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara
    langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat, sedangkan teknis penunjang adalah
    melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya. Struktur dari
    UPTD kabupaten/kota terutama diisi oleh kelompok jabatan fungsional, dengan dukungan 1
    subbagian tata usaha.
    Pasal 29, ayat (2): Unit pelaksana teknis pada dinas terdiri dari 1 (satu) subbagian tata usaha dan
    kelompok jabatan fungsional. Dalam konteks ke-PLP-an, contoh UPTD di daerah antara lain:
        -    UPTD Pengelola TPA
        -    UPTD Pengelola IPAL
        -    UPTD Pengelola IPLT
    Sebagai contoh, struktur organisasi yang mengikutkan UPTD sebagai operator/penyelenggara
    layanan dapat dilihat pada ilustrasi di bagan berikut ini.

                                                       Kepala Dinas Cipta
                                                             Karya



                                 Sekretariat




            Bidang Perencanaan                                                 Bidang
                                          Bidang Air Limbah                                      Bidang Drainase
               dan Evaluasi                                                 Persampahan




                      Seksi...




                     Seksi..                         UPTD TPA                   UPTD IPAL&IPLT




                  Gambar 12. Contoh Struktur Organisasi dengan UPTD Sebagai Operator

    Selain UPTD, operator/penyelenggara bagi layanan bisa saja berupa BUMD, atau BLUD. Ragam
    kelembagaan operator yang dipilih antara lain akan bergantung kepada perkiraan tingkat
    pendapatan dari lembaga operator tersebut. Bila lembaga diperkirakan bisa mendapatkan

                                                         28 
 
keuntungan, maka bentuk BUMD cukup layak dipertimbangkan. Bila lembaga bisa mendapatkan
    pemasukan yang setidaknya berimbang dengan pengeluaran (=cost recovery), maka bentuk UPTD
    yang menerapkan PPK-BLUD mungkin paling sesuai. Namun bila diperkirakan kondisi
    pemasukan nantinya belum bisa mengkompensasi pembiayaan, maka bentuk UPTD barangkali
    paling cocok sebagai operator. Sementara itu, fungsi regulasi dipegang oleh SKPD pembina
    teknisnya.


                 Tabel 9. Urusan Pemerintah Daerah Terkait Sub Bidang Air Limbah

      Sub-sub                          Peran Pemerintah Kabupaten/Kota
      Bidang

    Peraturan      1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS air limbah di wilayah
                      kabupaten/kota mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi
                   2. Pembentukan lembaga tingkat kabupaten/kota sebagai penyelenggara PS air
                      limbah di wilayah kabupaten/kota
                   3. Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh
                      pemerintah dan provinsi
                   4. Memberikan izin penyelenggaraan PS air limbah di wilayah kabupaten/kota

    Pembinaan      1. Penyelesain masalah pelayanan di lingkungan kabupaten/kota
                   2. Pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam
                      penyelenggaraan pengembangan PS air limbah kabupaten/kota
                   3. Penyelenggaraan (bantek) pada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok
                      masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan PS air limbah

    Pembangunan 1. Penyelengaraan pembangunan PS air limbah untuk daerah kabupaten/kota
                   dalam rangka memenuhi SPM
                2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS air limbah kabupaten/kota
                3. Penanganan bencana alam tingkat lokal (kabupaten/kota)

    Pengawasan     1. Monitoring penyelenggaraan PS air limbah di kabupaten/kota
                   2. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan air limbah di
                      kabupaten/kota
                   3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan SPM



    12.4 Perencanaan Pengelola Air Limbah Domestik


      Dinas Daerah/Lembaga Teknis Daerah (Dinas PU Kabupaten/Kota, Dinas Kebersihan
      Kabupaten/Kota, dll), Badan, Masyarakat atau Kelompok Masyarakat, Perusahaan
      Daerah Air Minum atau Perusahaan Daerah yang dibentuk khusus oleh
      Kabupaten/Kota (seperti Perusahaan Daerah Air Limbah, BLU, UPTD, dll) dapat
      melaksanakan pengelolaan prasarana dan sarana air limbah domestik.




                                                29 
 
Pada saat melakukan perencanaan pada master plan (Rancangan Induk) air limbah harus
    direncanakan beberapa hal terkait dengan kelembagaan termasuk lembaga pengelola yang
    diperlukan untuk mengelola:
       Pembuangan air limbah sistem setempat
       Pengelolaan air limbah sistem terpusat

    Penentuan lembaga ini mengacu pada:
       Jenis prasarana dan sarana yang akan dikelola
       Volume prasarana dan sarana yang akan dikelola
       Tingkat kesulitan teknologi yang digunakan
       Bentuk pelayanan yang diinginkan
       Jumlah penduduk yang dilayani
       Luas daerah pelayanan
       Klasifikasi daerah yang dilayani

12.4.1 Rencana Pengembangan Kelembagaan

Penyusunan kelembagaan adalah untuk menentukan bentuk badan pengelola air limbah yang efektif
dan efisien, sedangkan dasar pemilihan bentuk organisasi pengelola adalah dari dinas atau lembaga
yang sudah ada yang mempunyai banyak kesamaan atau jika terpaksa membuat lembaga baru apabila
dipandang lebih layak.

Pengembangan prasarana dan sarana air limbah selalu berdampak pada kebutuhan peningkatan
kapasitas kelembagaan, khususnya pada lembaga operator yang bertanggung jawab mengelola
prasarana dan sarana terbangun tersebut. Kebutuhan peningkatan kapasitas kelembagaan tersebut,
umumnya berkorelasi langsung dengan peningkatan luas wilayah layanan dan peningkatan teknologi
yang dioperasikan. Bentuk lembaga operator pengelolaan air limbah dapat berbasis masyarakat
(swadaya) untuk skala komunal didalam kawasan dan berbasis lembaga (formil) untuk berbagai skala
pengelolaan.

12.4.2 Rencana Pengembangan Peraturan

Untuk menunjang keberhasilan pengelolaan air limbah di area studi, maka harus didukung oleh
peraturan-peraturan yang bersifat mengikat dan mempunyai sanksi-sanksi hukum dan
merekomendasikan pada pemerintah daerah agar diatur dalam peraturan daerah.

12.4.3 Rencana Pengembangan Peran Serta Masyarakat dan Swasta

Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan air limbah maka dilakukan langkah-
langkah beriku :

a. Penyelenggaraan sosialisasi perlunya perilaku hidup bersih dan sehat.
   Secara umum proses perubahan masyarakat yang diharapkan dari suatu kampanye publik adalah
   sebagai berikut:
       Meningkatnya kesadaran (Awareness)
       Meningkatnya minat (Interest)
       Tumbuhnya kebutuhan (Demand)
       Adanya partisipasi dan tindakan (Action)

                                                30 
 
Pelaksanaan kampanye publik tersebut, harus direncanakan secara berkesinambungan agar proses
   perubahan masyarakat tersebut dapat berlangsung hingga terwujudnya partisipasi (Action)
   masyarakat secara luas dalam mendukung terwujudnya sistem pengelolaan air limbah yang efektif
   dan efisien.
b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan air limbah, melalui
   pemberian penghargaan dan sanksi.
c. Melibatkan peran serta badan usaha swasta dan koperasi dalam pembangunan dan pengelolaan
   air limbah.
d. Sosialisasi untuk merubah perilaku supaya tidak membuang tinja di sembarang tempat (open
   defecation free)

Kerjasama dengan pihak swasta perlu ditingkatkan baik dalam pelayanan pengumpulan, penyaluran,
pengolahan, maupun pembuangan akhir; jasa konsultansi, kontraktor, maupun pengadaan barang
khususnya kendaraan; dengan menyeimbangkan prinsip pengusahaan dalam pelayanan umum. Selain
itu, swasta dapat dilibatkan secara langsung untuk membantu masalah pembiayaan, operasional dan
pemeliharaan melalui program “community development” yang umumnya menjadi fokus utama untuk
perusahaan berskala besar.

12.4.4 Rencana Pendanaan
Sumber dana rencana investasi sarana dan prasarana air limbah pada dasarnya berasal dari dana hasil
pajak melalui APBD dan APBN atau dari dana hasil retribusi pelayanan air limbah. Sumber dana
investasi dari pajak dapat digolongkan sebagai sumber dana tidak langsung dan sumber dana dari
retribusi dapat digolongkan sebagai sumber dana langsung. Dengan demikian strategi pendanaan
investasi prasarana dan sarana air limbah dapat dibedakan sebagai berikut:
     • Strategi Pendanaan Investasi: 100% APBD
     • Strategi Pendanaan Investasi: sebagian APBD dan sebagian Retribusi Air Limbah
     • Strategi Pendanaan Investasi: 100% Retribusi Air Limbah
Pilihan strategi pendanaan tersebut, sangat tergantung dari kapasitas fiskal masing-masing daerah dan
kemampuan membayar retribusi masing-masing penduduk yang mendapat pelayanan. Sumber
pendanaan investasi dari pendapatan retribusi hanya dimungkinkan, apabila kelayakan keuangan
proyek memenuhi standard (IRR dan NPV).

Selain dana yang berasal dari pemerintah, dapat pula berasal dari swadaya masyarakat, sektor swasta,
maupun dana asing. Di era otonomi daerah saat ini memang untuk biaya pengelolaan air limbah
merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi pemerintah pusat juga harus paham akan tingkat
kemampuan setiap daerah yang berbeda-beda.




                                                 31 
 

Contenu connexe

Tendances

Tahapan Perencanaan Teknis Unit Pengolahan Air Limbah (IPAL)
Tahapan Perencanaan Teknis Unit Pengolahan Air Limbah (IPAL)Tahapan Perencanaan Teknis Unit Pengolahan Air Limbah (IPAL)
Tahapan Perencanaan Teknis Unit Pengolahan Air Limbah (IPAL)Joy Irman
 
Sistem Pengolahan Air Limbah secara Kimia
Sistem Pengolahan Air Limbah secara KimiaSistem Pengolahan Air Limbah secara Kimia
Sistem Pengolahan Air Limbah secara KimiaJoy Irman
 
Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem Setempat - Cubluk Kembar - Perencanaan T...
Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem Setempat - Cubluk Kembar - Perencanaan T...Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem Setempat - Cubluk Kembar - Perencanaan T...
Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem Setempat - Cubluk Kembar - Perencanaan T...Joy Irman
 
perencanaan intake
perencanaan intakeperencanaan intake
perencanaan intakeReza Nuari
 
Landasan Hukum Pengelolaan Air Limbah
Landasan Hukum Pengelolaan Air LimbahLandasan Hukum Pengelolaan Air Limbah
Landasan Hukum Pengelolaan Air LimbahJoy Irman
 
Perencanaan Teknis Bangunan Pengolahan Air Limbah secara Gabungan
Perencanaan Teknis Bangunan Pengolahan Air Limbah secara GabunganPerencanaan Teknis Bangunan Pengolahan Air Limbah secara Gabungan
Perencanaan Teknis Bangunan Pengolahan Air Limbah secara GabunganJoy Irman
 
Persyaratan Teknis Penyediaan TPA Sampah
Persyaratan Teknis Penyediaan TPA Sampah Persyaratan Teknis Penyediaan TPA Sampah
Persyaratan Teknis Penyediaan TPA Sampah Joy Irman
 
Aspek Teknis Operasional Pengelolaan Sampah (3/4)
Aspek Teknis Operasional Pengelolaan Sampah (3/4)Aspek Teknis Operasional Pengelolaan Sampah (3/4)
Aspek Teknis Operasional Pengelolaan Sampah (3/4)Joy Irman
 
IDENTIFIKASI DAMPAK POTENSIAL DAN DAMPAK PENTING HIPOTETIK
IDENTIFIKASI DAMPAK POTENSIAL DAN DAMPAK PENTING HIPOTETIKIDENTIFIKASI DAMPAK POTENSIAL DAN DAMPAK PENTING HIPOTETIK
IDENTIFIKASI DAMPAK POTENSIAL DAN DAMPAK PENTING HIPOTETIKChristian Solas
 
Perencanaan Teknis IPLT - Teknologi Pengolahan Air Limbah dan Lumpur
Perencanaan Teknis IPLT - Teknologi Pengolahan Air Limbah dan LumpurPerencanaan Teknis IPLT - Teknologi Pengolahan Air Limbah dan Lumpur
Perencanaan Teknis IPLT - Teknologi Pengolahan Air Limbah dan LumpurJoy Irman
 
Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem Setempat (SPAL) - Sistem Setempat (SPAL-...
Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem Setempat (SPAL) - Sistem Setempat (SPAL-...Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem Setempat (SPAL) - Sistem Setempat (SPAL-...
Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem Setempat (SPAL) - Sistem Setempat (SPAL-...Joy Irman
 
Sistem pengolahan air limbah terpusat off-site system
Sistem pengolahan air limbah terpusat   off-site systemSistem pengolahan air limbah terpusat   off-site system
Sistem pengolahan air limbah terpusat off-site systemJoy Irman
 
SNI 19-6449-2000 tentang Metode Pengujian Koagulasi - Flokulasi dengan Cara Jar
SNI 19-6449-2000 tentang Metode Pengujian Koagulasi - Flokulasi dengan Cara JarSNI 19-6449-2000 tentang Metode Pengujian Koagulasi - Flokulasi dengan Cara Jar
SNI 19-6449-2000 tentang Metode Pengujian Koagulasi - Flokulasi dengan Cara JarMuhamad Imam Khairy
 
Pemilihan Lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
Pemilihan Lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)Pemilihan Lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
Pemilihan Lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)Joy Irman
 
Koagulasi dan-flokulasi (1)
Koagulasi dan-flokulasi (1)Koagulasi dan-flokulasi (1)
Koagulasi dan-flokulasi (1)Ecko Chicharito
 
Sistem pengolahan air limbah setempat on-site system
Sistem pengolahan air limbah setempat   on-site systemSistem pengolahan air limbah setempat   on-site system
Sistem pengolahan air limbah setempat on-site systemJoy Irman
 
Penentuan Status Mutu Air dengan Metode Storet
Penentuan Status Mutu Air dengan Metode StoretPenentuan Status Mutu Air dengan Metode Storet
Penentuan Status Mutu Air dengan Metode StoretYahya M Aji
 

Tendances (20)

Tahapan Perencanaan Teknis Unit Pengolahan Air Limbah (IPAL)
Tahapan Perencanaan Teknis Unit Pengolahan Air Limbah (IPAL)Tahapan Perencanaan Teknis Unit Pengolahan Air Limbah (IPAL)
Tahapan Perencanaan Teknis Unit Pengolahan Air Limbah (IPAL)
 
Sistem Pengolahan Air Limbah secara Kimia
Sistem Pengolahan Air Limbah secara KimiaSistem Pengolahan Air Limbah secara Kimia
Sistem Pengolahan Air Limbah secara Kimia
 
Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem Setempat - Cubluk Kembar - Perencanaan T...
Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem Setempat - Cubluk Kembar - Perencanaan T...Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem Setempat - Cubluk Kembar - Perencanaan T...
Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem Setempat - Cubluk Kembar - Perencanaan T...
 
perencanaan intake
perencanaan intakeperencanaan intake
perencanaan intake
 
pengukuran timbulan sampah
pengukuran timbulan sampahpengukuran timbulan sampah
pengukuran timbulan sampah
 
Landasan Hukum Pengelolaan Air Limbah
Landasan Hukum Pengelolaan Air LimbahLandasan Hukum Pengelolaan Air Limbah
Landasan Hukum Pengelolaan Air Limbah
 
Perencanaan Teknis Bangunan Pengolahan Air Limbah secara Gabungan
Perencanaan Teknis Bangunan Pengolahan Air Limbah secara GabunganPerencanaan Teknis Bangunan Pengolahan Air Limbah secara Gabungan
Perencanaan Teknis Bangunan Pengolahan Air Limbah secara Gabungan
 
Persyaratan Teknis Penyediaan TPA Sampah
Persyaratan Teknis Penyediaan TPA Sampah Persyaratan Teknis Penyediaan TPA Sampah
Persyaratan Teknis Penyediaan TPA Sampah
 
Aspek Teknis Operasional Pengelolaan Sampah (3/4)
Aspek Teknis Operasional Pengelolaan Sampah (3/4)Aspek Teknis Operasional Pengelolaan Sampah (3/4)
Aspek Teknis Operasional Pengelolaan Sampah (3/4)
 
IDENTIFIKASI DAMPAK POTENSIAL DAN DAMPAK PENTING HIPOTETIK
IDENTIFIKASI DAMPAK POTENSIAL DAN DAMPAK PENTING HIPOTETIKIDENTIFIKASI DAMPAK POTENSIAL DAN DAMPAK PENTING HIPOTETIK
IDENTIFIKASI DAMPAK POTENSIAL DAN DAMPAK PENTING HIPOTETIK
 
Sni 6774 2008.air bersih
Sni 6774 2008.air bersihSni 6774 2008.air bersih
Sni 6774 2008.air bersih
 
Perencanaan Teknis IPLT - Teknologi Pengolahan Air Limbah dan Lumpur
Perencanaan Teknis IPLT - Teknologi Pengolahan Air Limbah dan LumpurPerencanaan Teknis IPLT - Teknologi Pengolahan Air Limbah dan Lumpur
Perencanaan Teknis IPLT - Teknologi Pengolahan Air Limbah dan Lumpur
 
Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem Setempat (SPAL) - Sistem Setempat (SPAL-...
Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem Setempat (SPAL) - Sistem Setempat (SPAL-...Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem Setempat (SPAL) - Sistem Setempat (SPAL-...
Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem Setempat (SPAL) - Sistem Setempat (SPAL-...
 
Sistem pengolahan air limbah terpusat off-site system
Sistem pengolahan air limbah terpusat   off-site systemSistem pengolahan air limbah terpusat   off-site system
Sistem pengolahan air limbah terpusat off-site system
 
SNI 19-6449-2000 tentang Metode Pengujian Koagulasi - Flokulasi dengan Cara Jar
SNI 19-6449-2000 tentang Metode Pengujian Koagulasi - Flokulasi dengan Cara JarSNI 19-6449-2000 tentang Metode Pengujian Koagulasi - Flokulasi dengan Cara Jar
SNI 19-6449-2000 tentang Metode Pengujian Koagulasi - Flokulasi dengan Cara Jar
 
Pemilihan Lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
Pemilihan Lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)Pemilihan Lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
Pemilihan Lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
 
Koagulasi dan-flokulasi (1)
Koagulasi dan-flokulasi (1)Koagulasi dan-flokulasi (1)
Koagulasi dan-flokulasi (1)
 
Sistem pengolahan air limbah setempat on-site system
Sistem pengolahan air limbah setempat   on-site systemSistem pengolahan air limbah setempat   on-site system
Sistem pengolahan air limbah setempat on-site system
 
3 unit-aerasi-so
3 unit-aerasi-so3 unit-aerasi-so
3 unit-aerasi-so
 
Penentuan Status Mutu Air dengan Metode Storet
Penentuan Status Mutu Air dengan Metode StoretPenentuan Status Mutu Air dengan Metode Storet
Penentuan Status Mutu Air dengan Metode Storet
 

Similaire à Dasar dasar teknik dan pengelolaan air limbah

PP RI No. 82 Tahun 2001 tentang Kriteria Air Berdasarkan Kelas
PP RI No. 82 Tahun 2001 tentang Kriteria Air Berdasarkan KelasPP RI No. 82 Tahun 2001 tentang Kriteria Air Berdasarkan Kelas
PP RI No. 82 Tahun 2001 tentang Kriteria Air Berdasarkan KelasMuhamad Imam Khairy
 
Lampiran peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualita...
Lampiran peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualita...Lampiran peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualita...
Lampiran peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualita...helmut simamora
 
Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan P...
Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan P...Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan P...
Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan P...infosanitasi
 
dasar dasar teknik dan pengelolaan air limbah
dasar dasar teknik dan pengelolaan air limbahdasar dasar teknik dan pengelolaan air limbah
dasar dasar teknik dan pengelolaan air limbahbagusbuko
 
Teknik Penyehatan - Perbedaan Air indonesia dan jerman
Teknik Penyehatan - Perbedaan Air indonesia dan jermanTeknik Penyehatan - Perbedaan Air indonesia dan jerman
Teknik Penyehatan - Perbedaan Air indonesia dan jermannoussevarenna
 
F kepmen lh_115_2003_pedoman_penentuan_status_mutu_air(1)
F kepmen lh_115_2003_pedoman_penentuan_status_mutu_air(1)F kepmen lh_115_2003_pedoman_penentuan_status_mutu_air(1)
F kepmen lh_115_2003_pedoman_penentuan_status_mutu_air(1)deden marwan
 
BAB8GAMBUT.pdf
BAB8GAMBUT.pdfBAB8GAMBUT.pdf
BAB8GAMBUT.pdfbakhendri
 
Analisis dampak lahan permukiman terhadap kualitas air sungai bengawan solo k...
Analisis dampak lahan permukiman terhadap kualitas air sungai bengawan solo k...Analisis dampak lahan permukiman terhadap kualitas air sungai bengawan solo k...
Analisis dampak lahan permukiman terhadap kualitas air sungai bengawan solo k...Dwi Sukma
 
Kualitas dan Status Mutu Air - 16 Juli 2019
Kualitas dan Status Mutu Air - 16 Juli 2019Kualitas dan Status Mutu Air - 16 Juli 2019
Kualitas dan Status Mutu Air - 16 Juli 2019LailiFitria3
 
Pertemuan IX - Sistem Pengolahan air bersih.ppt
Pertemuan IX - Sistem Pengolahan air bersih.pptPertemuan IX - Sistem Pengolahan air bersih.ppt
Pertemuan IX - Sistem Pengolahan air bersih.pptDewaDepra1
 
Rahma 42 50 analisis konsentrasi merkuri (hg) dan cadmium (cd) di muara sunga...
Rahma 42 50 analisis konsentrasi merkuri (hg) dan cadmium (cd) di muara sunga...Rahma 42 50 analisis konsentrasi merkuri (hg) dan cadmium (cd) di muara sunga...
Rahma 42 50 analisis konsentrasi merkuri (hg) dan cadmium (cd) di muara sunga...A'an Samawa
 
Konsep dasarlimbah cair
Konsep dasarlimbah cairKonsep dasarlimbah cair
Konsep dasarlimbah cairSri Sumarni
 
Pemurnian air laut
Pemurnian air lautPemurnian air laut
Pemurnian air lautHeriEffendy2
 
7 kuliah pa bab vii. kualitas air untuk pertanian
7 kuliah pa bab vii. kualitas air untuk pertanian7 kuliah pa bab vii. kualitas air untuk pertanian
7 kuliah pa bab vii. kualitas air untuk pertanianAndrew Hutabarat
 
1439 2913-1-km
1439 2913-1-km1439 2913-1-km
1439 2913-1-kmibnunm
 

Similaire à Dasar dasar teknik dan pengelolaan air limbah (20)

PP RI No. 82 Tahun 2001 tentang Kriteria Air Berdasarkan Kelas
PP RI No. 82 Tahun 2001 tentang Kriteria Air Berdasarkan KelasPP RI No. 82 Tahun 2001 tentang Kriteria Air Berdasarkan Kelas
PP RI No. 82 Tahun 2001 tentang Kriteria Air Berdasarkan Kelas
 
Lampiran peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualita...
Lampiran peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualita...Lampiran peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualita...
Lampiran peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualita...
 
Hidrologi
HidrologiHidrologi
Hidrologi
 
Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan P...
Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan P...Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan P...
Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan P...
 
dasar dasar teknik dan pengelolaan air limbah
dasar dasar teknik dan pengelolaan air limbahdasar dasar teknik dan pengelolaan air limbah
dasar dasar teknik dan pengelolaan air limbah
 
Teknik Penyehatan - Perbedaan Air indonesia dan jerman
Teknik Penyehatan - Perbedaan Air indonesia dan jermanTeknik Penyehatan - Perbedaan Air indonesia dan jerman
Teknik Penyehatan - Perbedaan Air indonesia dan jerman
 
Kepmen no 115 tahun 2003
Kepmen no 115 tahun 2003Kepmen no 115 tahun 2003
Kepmen no 115 tahun 2003
 
Kepmen no 115 tahun 2003
Kepmen no 115 tahun 2003Kepmen no 115 tahun 2003
Kepmen no 115 tahun 2003
 
F kepmen lh_115_2003_pedoman_penentuan_status_mutu_air(1)
F kepmen lh_115_2003_pedoman_penentuan_status_mutu_air(1)F kepmen lh_115_2003_pedoman_penentuan_status_mutu_air(1)
F kepmen lh_115_2003_pedoman_penentuan_status_mutu_air(1)
 
BAB8GAMBUT.pdf
BAB8GAMBUT.pdfBAB8GAMBUT.pdf
BAB8GAMBUT.pdf
 
Analisis dampak lahan permukiman terhadap kualitas air sungai bengawan solo k...
Analisis dampak lahan permukiman terhadap kualitas air sungai bengawan solo k...Analisis dampak lahan permukiman terhadap kualitas air sungai bengawan solo k...
Analisis dampak lahan permukiman terhadap kualitas air sungai bengawan solo k...
 
Muhlis
MuhlisMuhlis
Muhlis
 
Kualitas dan Status Mutu Air - 16 Juli 2019
Kualitas dan Status Mutu Air - 16 Juli 2019Kualitas dan Status Mutu Air - 16 Juli 2019
Kualitas dan Status Mutu Air - 16 Juli 2019
 
Pertemuan IX - Sistem Pengolahan air bersih.ppt
Pertemuan IX - Sistem Pengolahan air bersih.pptPertemuan IX - Sistem Pengolahan air bersih.ppt
Pertemuan IX - Sistem Pengolahan air bersih.ppt
 
Rahma 42 50 analisis konsentrasi merkuri (hg) dan cadmium (cd) di muara sunga...
Rahma 42 50 analisis konsentrasi merkuri (hg) dan cadmium (cd) di muara sunga...Rahma 42 50 analisis konsentrasi merkuri (hg) dan cadmium (cd) di muara sunga...
Rahma 42 50 analisis konsentrasi merkuri (hg) dan cadmium (cd) di muara sunga...
 
Konsep dasarlimbah cair
Konsep dasarlimbah cairKonsep dasarlimbah cair
Konsep dasarlimbah cair
 
Pemurnian air laut
Pemurnian air lautPemurnian air laut
Pemurnian air laut
 
Muhammad reza
Muhammad rezaMuhammad reza
Muhammad reza
 
7 kuliah pa bab vii. kualitas air untuk pertanian
7 kuliah pa bab vii. kualitas air untuk pertanian7 kuliah pa bab vii. kualitas air untuk pertanian
7 kuliah pa bab vii. kualitas air untuk pertanian
 
1439 2913-1-km
1439 2913-1-km1439 2913-1-km
1439 2913-1-km
 

Plus de infosanitasi

Permen pupr24 2014
Permen pupr24 2014Permen pupr24 2014
Permen pupr24 2014infosanitasi
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...infosanitasi
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...infosanitasi
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...infosanitasi
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...infosanitasi
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...infosanitasi
 
Permen PUPR pupr26 2014
Permen PUPR pupr26 2014Permen PUPR pupr26 2014
Permen PUPR pupr26 2014infosanitasi
 
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019infosanitasi
 
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasi
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program SanitasiUsulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasi
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasiinfosanitasi
 
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019infosanitasi
 
Pengalokasian Pendanaan Sanitasi bidang Kesehatan
Pengalokasian Pendanaan Sanitasi bidang KesehatanPengalokasian Pendanaan Sanitasi bidang Kesehatan
Pengalokasian Pendanaan Sanitasi bidang Kesehataninfosanitasi
 
Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015
Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015
Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015infosanitasi
 
Pelaksanaan Program PPSP tahun 2015
Pelaksanaan Program PPSP tahun 2015Pelaksanaan Program PPSP tahun 2015
Pelaksanaan Program PPSP tahun 2015infosanitasi
 
Kesiapan Pelaksanaan Studi Primer dan IPP STBM
Kesiapan Pelaksanaan Studi Primer dan IPP STBMKesiapan Pelaksanaan Studi Primer dan IPP STBM
Kesiapan Pelaksanaan Studi Primer dan IPP STBMinfosanitasi
 
Arah Kebijakan Program PPSP 2015 2019
Arah Kebijakan Program PPSP 2015 2019Arah Kebijakan Program PPSP 2015 2019
Arah Kebijakan Program PPSP 2015 2019infosanitasi
 
Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Air Minum dan Sanitasi
Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Air Minum dan SanitasiPeraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Air Minum dan Sanitasi
Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Air Minum dan Sanitasiinfosanitasi
 
Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...
Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...
Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...infosanitasi
 
Tahap Implementasi Pembangunan Sanitasi Permukiman
Tahap Implementasi Pembangunan Sanitasi PermukimanTahap Implementasi Pembangunan Sanitasi Permukiman
Tahap Implementasi Pembangunan Sanitasi Permukimaninfosanitasi
 
Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015
Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015
Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015infosanitasi
 
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...infosanitasi
 

Plus de infosanitasi (20)

Permen pupr24 2014
Permen pupr24 2014Permen pupr24 2014
Permen pupr24 2014
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
 
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
Permen PUPR 26 2014 tentang Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem A...
 
Permen PUPR pupr26 2014
Permen PUPR pupr26 2014Permen PUPR pupr26 2014
Permen PUPR pupr26 2014
 
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019
 
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasi
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program SanitasiUsulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasi
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasi
 
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019
 
Pengalokasian Pendanaan Sanitasi bidang Kesehatan
Pengalokasian Pendanaan Sanitasi bidang KesehatanPengalokasian Pendanaan Sanitasi bidang Kesehatan
Pengalokasian Pendanaan Sanitasi bidang Kesehatan
 
Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015
Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015
Pendampingan Pokja dalam Pengelolaan Program PPSP 2015
 
Pelaksanaan Program PPSP tahun 2015
Pelaksanaan Program PPSP tahun 2015Pelaksanaan Program PPSP tahun 2015
Pelaksanaan Program PPSP tahun 2015
 
Kesiapan Pelaksanaan Studi Primer dan IPP STBM
Kesiapan Pelaksanaan Studi Primer dan IPP STBMKesiapan Pelaksanaan Studi Primer dan IPP STBM
Kesiapan Pelaksanaan Studi Primer dan IPP STBM
 
Arah Kebijakan Program PPSP 2015 2019
Arah Kebijakan Program PPSP 2015 2019Arah Kebijakan Program PPSP 2015 2019
Arah Kebijakan Program PPSP 2015 2019
 
Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Air Minum dan Sanitasi
Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Air Minum dan SanitasiPeraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Air Minum dan Sanitasi
Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Air Minum dan Sanitasi
 
Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...
Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...
Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...
 
Tahap Implementasi Pembangunan Sanitasi Permukiman
Tahap Implementasi Pembangunan Sanitasi PermukimanTahap Implementasi Pembangunan Sanitasi Permukiman
Tahap Implementasi Pembangunan Sanitasi Permukiman
 
Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015
Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015
Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015
 
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
Permen PU 01 2014 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataa...
 

Dasar dasar teknik dan pengelolaan air limbah

  • 1. DASAR-DASAR TEKNIK DAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH 1. LANDASAN HUKUM PENGELOLAAN AIR LIMBAH Berikut adalah beberapa peraturan perundangan yang melandasi pengelolaan air limbah di Indonesia, diantaranya: a. Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup b. Peraturan Pemerintah nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air c. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 37 tahun 2003 tentang Metoda Analisis Kualitas Air Permukaan dan Pengambilan Contoh Air Permukaan d. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 110 tahun 2003 tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemar Air Pada Sumber Air e. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 111 tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan serta Pedoman Kajian Pembuagan Air Limbah ke Air atau Sumber Air. f. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 112 tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik g. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 52 tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel h. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 58 tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan j. Peraturan MEnteri Lingkungan Hidup nomor 11 tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup k. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 86 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup l. Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum m. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan Strategis Air Limbah 1   
  • 2. 2. TINJAUAN TERHADAP PERATURAN DI BIDANG PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah disebutkan pada pasal 13 bahwa pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi aspek pencegahan, penanggulangan dan pemulihan dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing. Pada penjelasan terkait ayat ini yang dimaksud pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ada dalam ketentuan ini, antara lain pengendalian: a. pencemaran air, udara, dan laut; dan b. kerusakan ekosistem dan kerusakan akibat perubahan iklim. Adapun instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ini terdiri atas (Pasal 14): a. KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) b. Tata ruang c. Baku mutu lingkungan hidup d. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup e. Amdal f. UKL-UPL g. Perizinan h. Instrumen ekonomi lingkungan hidup i. Peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup j. Anggaran berbasis lingkungan hidup k. Analisis risiko lingkungan hidup l. Audit lingkungan hidup m. Instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan Dalam pasal 20 disebutkan bahwa setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan: a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; b. mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. PP 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air merupakan penjabaran undang-undang tersebut diatas dalam bidang air dan air limbah. Menurut peraturan ini (Pasal 8) klasifikasi mutu air ditetapkan menjadi 4 (empat) kelas, yakni: 2   
  • 3. a. Kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air bakti air minum, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut; b. Kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukkan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut; c. Kelas tiga, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan air yang sama dengan kegunaan tersebut; d. Kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. Sedangkan kriteria mutu air dari masing-masing kelas dijabarkan dalam Tabel 1. Pembagian kelas ini didasarkan pada peringkat (gradasi) tingkatan baiknya mutu air, dan kemungkinan kegunaannya. Secara relatif, tingkatan mutu air Kelas Satu lebih baik dari Kelas Dua, dan selanjutnya. Tingkatan mutu air dari setiap kelas disusun berdasarkan kemungkinan kegunaannya bagi suatu peruntukan air. Air baku air minum adalah air yang dapat diolah menjadi air yang layak sebagai air minum dengan mengolah secara sederhana dengan cara difiltrasi, disinfeksi, dan dididihkan. Klasifikasi mutu air merupakan pendekatan untuk menetapkan kriteria mutu air dari tiap kelas, yang akan menjadi dasar untuk penetapan baku mutu air. 3   
  • 4. Tabel 1. Kriteria Mutu Air Berdasarkan PP 82 tahun 2001 KELAS PARAMETER SATUAN KETERANGAN I II III IV FISIKA deviasi Deviasi temperatur dari keadaan o Tempelatur C deviasi 3 deviasi 3 3 deviasi 5 almiahnya Residu Terlarut mg/ L 1000 1000 1000 2000 Bagi pengolahan air minum secara Residu konvesional, residu tersuspensi ≤ 5000 Tersuspensi mg/L 50 50 400 400 mg/ L KIMIA ANORGANIK Apabila secara alamiah di luar rentang tersebut, maka ditentukan pH 6-9 6-9 6-9 6 -9 berdasarkan kondisi alamiah BOD mg/L 2 3 6 12 COD mg/L 10 25 50 100 DO mg/L 6 4 3 0 Angka batas minimum Total Fosfat sbg P mg/L 0,2 0,2 1 5 NO 3 sebagai N mg/L 10 10 20 20 Bagi perikanan, kandungan amonia bebas untuk ikan yang peka NH3-N mg/L 0,5 (-) (-) (-) ≤ 0,02 mg/L sebagai NH3 Arsen mg/L 0,05 1 1 1 Kobalt mg/L 0,2 0,2 0,2 0,2 Barium mg/L 1 (-) (-) (-) Boron mg/L 1 1 1 1 Selenium mg/L 0,01 0,05 0,05 0,05 Kadmium mg/L 0,01 0,01 0,01 0,01 Khrom (VI) mg/L 0,05 0,05 0,05 0,01 Bagi pengolahan air minum secara Tembaga mg/L 0,02 0,02 0,02 0,2 konvesional, Cu ≤ 1 mg/ L Bagi pengolahan air minum secara Besi mg/L 0,3 (-) (-) (-) konvesional, Fe ≤ 5 mg/ L Bagi pengolahan air minum secara Timbal mg/L 0,03 0,03 0,03 1 konvesional, Pb ≤ 0,1 mg/ L Mangan mg/L 0,1 (-) (-) (-) Air Raksa mg/L 0,001 0,002 0,002 0,005 Bagi pengolahan air minum secara Seng mg/L 0,05 0,05 0,05 2 konvesional, Zn ≤ 5 mg/ L Khlorida mg/l 600 (-) (-) (-) 4   
  • 5. Tabel 1. Kriteria Mutu Air Berdasarkan PP 82 tahun 2001 (Lanjutan) KELAS PARAMETER SATUAN KETERANGAN I II III IV Sianida mg/L 0,02 0,02 0,02 (-) Fluorida mg/L 0,5 1,5 1,5 (-) Bagi pengolahan air minum secara Nitrit sebagai N mg/L 0,06 0,06 0,06 (-) konvesional, NO2-N ≤ 0,1 mg/ L Sulfat mg/L 400 (-) (-) (-) Khlorin bebas mg/L 0,03 0,03 0,03 (-) Bagi ABAM tidak dipersyaratkan Bagi pengolahan air minum secara Belereng sebagai konvesional, S sebagai H2S mg/L 0,002 0,002 0,002 (-) H2S ≤ 0,1 mg/ L MIKROBIOLOGI Bagi pengolahan air minum secara konvesional, fecal coliform ≤ 2000 jml/ 100 mL dan total coliform Fecal coliform jml/100 ml 100 1000 2000 2000 ≤ 10000 jml/ 100 mL Total coliform jml/100 ml 1000 5000 10000 10000 RADIOAKTIVITAS - Gross-A Bq /L 0,1 0,1 0,1 0,1 - Gross-B Bq /L 1 1 1 1 KIMIA ORGANIK Minyak dan Lemak ug /L 1000 1000 1000 (-) Detergen sebagai MBAS ug /L 200 200 200 (-) Senyawa Fenol sebagai Fenol ug /L 1 1 1 (-) BHC ug /L 210 210 210 (-) Aldrin / Dieldrin ug /L 17 (-) (-) (-) Chlordane ug /L 3 (-) (-) (-) DDT ug /L 2 2 2 2 Heptachlor dan heptachlor epoxide ug /L 18 (-) (-) (-) Lindane ug /L 56 (-) (-) (-) Methoxyclor ug /L 35 (-) (-) (-) Endrin ug /L 1 4 4 (-) Toxaphan ug /L 5 (-) (-) (-) 5   
  • 6. 3. KRITERIA DAN STANDAR KUALITAS AIR Perbedaan pengertian kriteria dan standar kualitas air tidak begitu tampak namun cukup penting. Kriteria kualitas air dapat didefinisikan sebagai batas konsentrasi ataua intensitas dari kualitas air yang ditentukan berdasarkan peruntukan penggunaannya.Sedangkan standar kualitas air didefinisikan sebagai peraturan mengenai batas konsentrasi atau intensitas parameter kualitas air dan dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dengan tujuan untuk perlindungan atau penyediaan sumber daya air bagi berbagai macam penggunaan. 4. DASAR-DASAR PENETAPAN STANDAR KUALITAS AIR Tinjauan kualitas air mencakup beberapa kelompok parameter, yaitu parameter fisika, kimia, bakteriologi, dan parameter radioaktif. Dalam penetapan batasan konsentrasi atau intensitas dikenal dua macam istilah: a. Batas yang dianjurkan (Recommended Limit) b. Batas yang tidak diperbolehkan (Rejection Limit) Dalam hal penyusunan suatu standar kualitas air, pada umumnya dipertimbangkan dari segi kesehatan, teknologi, dan ekonomi. Penetapan batas konsentrasi setiap parameter kualitas, harus sesuai dengan sasaran dari standar, misalnya, sasaran yang akan dicapai adalah desirable, acceptable atau critical. Istialh-istilah yang seringkali dipergunakan dalam standar kualitas air diantaranya adalah: • Absen, tidak hadir atau sama dengan nol: menyatakan bahwa analisis kualitas air dengan metode yang paling sensitif (standard method) menunjukan tidak hadirnya unsur yang dimaksud. • Virtually absent. Istilah ini digunakan untuk menyatakan bahwa unsur yang diperiksa hadir dalam konsentrasi yang sangat rendah. Pada umumnya istilah ini digunakan untuk unsur-unsur yang kehadirannya dalam air tidak boleh ada walaupun dalam konsentrasi yang sekecil apapun. Pada umumnya standar kualitas air ditentukan berdasarkan analisis kualitas air yang dijelaskan dalam metode standar (standard method). Hal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman metode antara “standar yang ditetapkan” dengan analisis pemeriksaan air. Tentu saja ini merupakan konsekuensi logis. Jika standar berdasarkan metode standar, maka sesuatu hal yang akan dibandingkan dengan standar tersebut haruslah diperiksa dengan cara atau metode yang sama. Namun demikian, metode lain bukan berarti tidak boleh diterapkan, dengan catatan 1   
  • 7. bahwa metode ini haruslah memberikan hasil pengukuran yang lebih akurat atau lebih teliti. Perlu diketahui bahwa metode standar adalah metode analisis kualitas air yang direkomendasikan oleh Assosiasi Kesehatan Masyarakat Amerika (American Public Health Association). 5. FAKTOR-FAKTOR PENETAPAN DALAM STANDAR Ada beberapa faktor yang dijadikan sebagai pertimbangan dalam penetapan standar kualitas air, yakni: a. Kesehatan: faktor kesehatan dipertimbangkan dalam penetapan standar guna menghindarkan dampak kerugian terhadap kesehatan. b. Estetika: diperhatikan guna memperoleh kondisi yang nyaman c. Teknis: faktor teknis ditinjau mengingat bahwa kemampuan teknologi dalam pengolahan air sangat terbatas, atau untuk tujuan menghindarkan efek-efek kerusakan dan gangguan instalasi atau peralatan yang berkaitan dengan pemakaian air yang dimaksudkan d. Toksisitas efek: ditinjau guna menghindarkan terjadinya efek racun bagi manusia. e. Polusi: faktor polusi dimaksudkan dalam kaitannya dengan kemungkingan terjadinya pencemaran air oleh suatu polutan f. Proteksi: faktor proteksi dimaksudkan untuk menghindarkan atau melindungi kemungkinan terjadinya kontaminasi. g. Ekonomi: faktor ekonomi dipertimbangkan dalam rangka menghindarkan kerugian- kerugian ekonomis Korelasi antara faktor-faktor pertimbangan di atas dengan beberapa parameter kualitas air yang ditetapkan standarnya, dapat dilihat pada Tabel di bawah ini. 2   
  • 8. Tabel 2. Korelasi Parameter Kualitas Air dengan Faktor Penetapannya Faktor Penetapan Standar Parameter Kesehatan Estetika Teknis Toksisitas Polusi Proteksi Ekonomi Kekeruhan x x x x Warna x x x x x Bau & rasa x x Suhu dan x x x x pH x x x Ca dan Mg x x x x Fe dan Mn x x x x x Nitrogen x x x Ag x x Al x x As x x x Bau & rasa x x x Br x x Cd x x x Cl x x Co x x Cr x x x Cu x x F x x Hg x x x H2S x x Pb x x x Se x x x Zn x x Zat Organik x x x Mikrobiologi x x x Radio aktif x x x Sisa chlor x x x 6. BAKU MUTU AIR LIMBAH Baku mutu effluent untuk air limbah diatur dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 112 tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik yang mensyaratkan bahwa baku mutu untuk tiap parameter adalah kadar maksimumnya seperti tercantum dalam Tabel berikut: 3   
  • 9. Tabel 3. Baku Mutu Air Limbah Domestik Parameter Satuan Kadar Maksimum pH 6 -10 BOD mg/L 100 TSS mg/L 100 Lemak dan minyak mg/L 10 Dalam pasal 2 dan pasal 4 di tegaskan bahwa baku mutu tersebut berlaku bagi: a. semua kawasan permukiman (real estate), kawasan perkantoran, kawasan b. perniagaan, dan apartemen c. rumah makan (restauran) yang luas bangunannya lebih dari 1000 meter persegi d. asrama yang berpenghuni 100 (seratus) orang atau lebih selain itu baku mutu tersebut hanya berlaku untuk pengolahan air limbah domestik terpadu. Baku mutu air limbah domestik daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi dengan ketentuan sama atau lebih ketat dan apabila baku mutu air limbah domestik daerah belum ditetapkan, maka berlaku baku mutu air limbah domestik secara nasional. Apabila hasil kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) atau hasil kajian Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dari usaha dan atau kegiatan mensyaratkan baku mutu air limbah domestik lebih ketat, maka diberlakukan baku mutu air limbah domestik sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Amdal atau UKL dan UPL. Dalam Pasal 8 ditegaskan bahwa setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan permukiman (real estate), rumah makan (restauran), perkantoran, perniagaan dan apartemen wajib : a. melakukan pengolahan air limbah domestik sehingga mutu air limbah domestik yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui baku mutu air limbah domestik yang telah ditetapkan; b. membuat saluran pembuangan air limbah domestik tertutup dan kedap air sehingga tidak terjadi perembesan air limbah ke lingkungan. c. membuat sarana pengambilan sample pada outlet unit pengolahan air limbah. 4   
  • 10. 7. STUDI AMDAL KAITANNYA DENGAN PENANGANAN AIR LIMBAH DOMESTIK Dalam Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditetapkan bahwa setiap rencana kegiatan yang diperkirakan akan memiliki dampak penting terhadap lingkungan wajib dilengkapi dengan Amdal. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Dampak penting yang dimaksud ditentukan berdasarkan kriteria: a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan; b. luas wilayah penyebaran dampak; c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung; d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak; e. sifat kumulatif dampak; f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, dalam bidang Pekerjaan Umum jenis kegiatan Air Limbah Domestik terdapat tiga kegiatan yang wajib Amdal yaitu : a. Pembangunan Instalasi Pemgolahan Lumpur Tinja (IPLT), termasuk fasilitas penunjangnya dengan besaran luas ≥ 2 ha dan kapasitas ≥ 11 m3/hari, dengan alasan ilmiah khusus bahwa besaran tersebut setara dengan layanan untuk 100.000 orang serta dampak potensial berupa bau, gangguan kesehatan, lumpur sisa yang tidak diolah dengan baik dan gangguan visual. b. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) limbah domestik termasuk fasilitas penunjangnya dengan besaran/skala luas ≥ 3 ha dan beban organik ≥ 2,4 ton/hari. Adapun alasan ilmiahnya adalah kegiatan tersebut setara dengan layanan untuk 100.000 orang. c. Pembangunan sistem perpipaan air limbah dengan luas layanan ≥ 500 ha dan debit air limbah ≥ 16.000 m3/hari. Alasan ilmiahnya adalah kegiatan tersebut setara dengan layanan 100.000 orang, setara dengan 20.000 unit sambungan air limbah dan dampak potensial berupa gangguan lalu lintas, kerusakan prasarana umum, ketidaksesuaian atau nilai kompensasi. 5   
  • 11. 8. PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR Dalam PP 82 tahun 2001 pasal 31 disebutkan bahwa setiap orang wajib : Melestarikan kualitas air pada sumber air Mengendalikaan pencemaran air pada sumber air Dan pada Pasal 32 ditegaskan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pelaksanaan kewajiban pengelolan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Dalam rangka pengendalian pencemaran air sebagaimana diwajibkan diatas, maka setiap orang wajib mengambil langkah-langkah pencegahan pencemaran air yang diantaranya adalah sebagai berikut: a. Pengurangan Pencemaran dari Sumbernya Langkah yang sangat efektif dalam pencegahan pencemaran air adalah pencegahan dari sumber-sumber timbulan limbah. Penerapan peraturan dan penetapan tata guna lahan yang tepat serta pencegahan terjadinya erosi merupakan langkah kongkret dalam penurunan tingkat pencemaran air permukaan akibat limpahan bahan padat dari daratan sepanjang sisi sungai atau sumber air permukaaan lainnya. Sedangkan di bidang industri kita mengenal teknologi produksi bersih yakni penerapan teknik dan manajemen yang menekan timbulnya limbah cair dengan cara penggunaan dan penggantian material bahan produksi ke bahan yang memungkinkan produksi limbah sekecil mungkin, mengubah proses inti produksi maupun proses pendukung menjadi proses yang menggunakan teknologi atau cara yang mampu memperkecil timbulnya limbah, dan apabila limbah terlanjur dihasilkan maka langkah yang diambil adalah menggunakannya kembali (reuse), mendaur ulang limbah tersebut menjadi bahan material untuk kegiatan lain (recycle). Langkah pengurangan limbah dari sumbernya akan memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap timbulan/produksi air limbah. b. Pengolahan Air Limbah Jika pengurangan air limbah dari sumbernya sudah dilakukan secara optimal, maka air limbah yang terpaksa tetap dihasilkan selanjutnya harus diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke lingkungan. Tujuan pengolahan air limbah ini adalah untuk mengurangi kandungan pencemar air sehingga mencapai tingkat konsentrasi dan bentuk yang lebih sederhana dan aman jika terpaksa dibuang ke badan air di lingkungan. Proses pengurangan kandungan zat pencemar ini dapat dilakukan melalui tahapan penguraian sebagaimana dijelaskan berikut ini: 6   
  • 12. a. Proses alamiah Tanpa bantuan tangan manusia dalam mengolah limbah yang mengandung pencemar, alam sendiri memiliki kemampuan untuk memulihkan kondisinya sendiri atau yang disebut “self purification”. Alam memiliki kandungan zat yang mampu mendegradasi pencemar dalam air limbah menjadi bahan yang lebih aman dan mampu diterima alam itu sendiri, diantaranya adalah mikroorganisme. Waktu yang diperlukan akan sangat tergantung dari tingkat pencemarannya yang otomatis berkorelasi dengan tingkat kepadatan penduduk. Jika kepadatan penduduk meningkat maka pencemaran pun akan sangat mungkin meningkat sehingga proses alam untuk membersihkan dirinya sendiri akan memakan waktu yang sangat lama. Sehingga akhirnya akan terjadi penumpukan beban limbah sampai dimana kemampuan alam untuk dapat melakukan pembersihan sendiri (self purification) jauh lebih rendah dibanding dengan jumlah pencemar yang harus didegradasi. b. Sistem Pengolahan Air Limbah Jika kapasitas alam sudah tidak sebanding dengan beban pencemar, maka satu-satunya langkah yang harus ditempuh adalah dengan cara mengolah air limbah tersebut dengan rangkaian proses dan operasi yang mampu menurunkan dan mendegradasi kandungan pencemar sehingga air limbah tersebut aman jika dibuang ke lingkungan. Untuk air limbah yang berasal dari aktivitas domestik dimana kandungan zat organic merupakan zat yang paling dominan terkandung didalamnya, pengolahan yang dapat dilakukan dapat berupa teknologi yang sederhana dan murah seperti cubluk kembar sampai pada pengolahan air limbah komunal menggunakan teknologi pengolahan yang mutakhir. 9. DASAR-DASAR TEKNIK PENGELOLAAN AIR LIMBAH 9.1 Pengertian Air Limbah Domestik Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan atau kegiatan permukiman (real estate), rumah makan (restauran), perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama. (KepmenLH no 112/2003). Air Limbah domestik adalah air yang telah dipergunakan yang berasal dari rumah tangga atau pemukiman termasuk didalamnya air buangan yang berasal dari WC, kamar mandi, tempat cuci, dan tempat memasak (Sugiharto, 1987). 9.2 Sumber Air Limbah Domestik Air limbah domestik dapat bersumber dari pemukiman (rumah tangga), daerah komersial, perkantoran, fasilitas rekreasi, apartemen, asrama dan rumah makan. 7   
  • 13. 9.3 Karakteristik dan Dampak Air Limbah Air limbah memiliki karakteristik fisik (bau, warna, padatan, suhu, kekeruhan), karakteristik kimia (organik, anorganik dan gas) dan karakteristik biologis (mikroorganisme). Karakteristik air limbah beserta dampak masing-masing terhadap lingkungan dan kesehatan manusia seperti dijelaskan berikut ini. a. Kekeruhan Kekeruhan dapat disebabkan oleh hadirnya bahan-bahan organic dan anorganik, misalnya, lumpur. Dari segi estetika, kekeruhan dirasakan sangat mengganggu. Selain itu kekeruhan juga merupakan indikator adanya kemungkinan pencemaran. b. Warna Sebagaimana halnya kekeruhan, warna yang hadir dalam air dengan intensitas yang melebihi batas, tidak bias diterima karena alasan estetika. Warna dapat juga merupakan indicator pencemaran limbah industri. Hal ini dapat pula dikaitkan dengan kesehatan manusia. c. Bau dan Rasa Penyebab bau dan rasa dapat berupa mikroorganisme seperti algae, oleh adanya gas seperti H2S dsb. Dari segi estetika, air yang memiliki rasa dan bau dipandang mengganggu. d. Suhu dan residu Suhu berpengaruh pada pemakaiannya, misalnya, air yang mempunyai suhu 0oC tidak mungkin dapat diterima, begitu pula untuk suhu air yang terlalu tinggi. Kadar residu yang tinggi dapat menyebabkan rasa tidak enak dan mengganggu pencernaan manusia. e. Derajat pH Dalam pemakaian air minum, pH dibatasi dikarenakan mempengaruhi rasa, korosifitas, dan efisiensi khlorinasi. f. Kesadahan Ca dan Mg Kesadahan berpengaruh pada pemakaian sabun, ketel pemanas air, ketel uap, pipa air panas dalam sistem plambing dan sebagainya. Mg dapat bersifat toksik, memberikan efek demam metal, iritasi pada kulit akan susah sembuh, dan lainnya. g. Besi dan Mangan Kehadiran Fe dan Mn dalam air dapat menimbulkan berbagai gangguan, misalnya, rasa dan bau logam, merangsang pertumbuhan bakteri besi, noda-noda pada pakaian, efek racun pada tubuh manusia seperti susunan syaraf pusat; koordinasi gerak otot; kerusakan sel hati; fibriosis; iritasi usus; kerusakan sel usus. h. Nitrogen Nitrogen dalam air hadir dalam berbagai bentuk sesaui dengan tingkat oksidasinya diantaranya Nitrogen netral, amoniak, nitrit dan nitrat. Efek terhadap kesehatan anatara lain: iritasi kulit, oedema paru-paru, kejang, pernapasan, mengancam keseimbangan 8   
  • 14. asam basa dalam darah, stimulasi susunan syaraf pusat, kerusakan saluran pencernaan, dsb. Terhadap lingkungan kelebihan nitrogen dapat menyebabkan eutrofikasi. i. Bahan anorganik lain Bahan anorganik dalam air dapat berupa Ag, AL. As, Ba, Br, Cd, Cl, Cr, Cu, F, Hg, H2S, PO4, Pb, Se, Zn, dan lain-lain. Efek terhadap kesehatan yang diakibatkan unsur- unsur tersebut dapat dilihat dalam Tabel di bawah ini. Tabel 4. Parameter Bahan Anorganik PARAMETER SIMBOL DAMPAK KESEHATAN Presipitasi protein, shock, meninggal dunia, argyria Perak Ag (pigmentasi biru kulit) Alumuinium Al Fibrosis paru-paru, merusak usus secara lokal, kematian Arsenicum As Racun sistemik, kematian, alergi, kanker kulit Stimulasi sistem otot (Pencernaan, sirkulasi darah, otot-otot pada Barium Ba umumnya), pada fase akhir didapat kelumpuhan urat syaraf dan berhentinya fungsi otot jantung Depresi susunan syaraf pusat, emasiasi (kurus), gangguan kejiwaan, Bromium Br kelalaian kulit seperti jerawat, iritasi saluran pernapasan, anestesia, narbotik Oedema paru-paru, kerusakan sel usus, kerusakan pada tulang-tulang Cadmium Cd (patah tulang yang multiple), kerusakan ginjal dan hipertensi Iritasi keras bagi seluruh pernapasan, tubuh kekurangan oksigen, Chlor Cl2 shock, kematian; keracunan sistemik, kerusakan hati, coma, kematian alergi berbentuk asthma, eczema, fibrosis paru-paru, naiknya tekanan Cobalt Co disertai penyakit jantung, pembesaran kelenjar gondok Bersifat korosif terhadpa kulit, selaput lendir dan tulang hidung; Chromium Cr percikan asamnya menyebabkan luka kecil tapi dalam, sukar sembuh dan kanker paru-paru Tembaga Cu Demam metal, iritasi lokal, kerusakan hati dan ginjal Iritasi fluorisis, kelainan pada tulang dan gigi-geligi; gangguan alat Fluor F pencernaan; kelumpuhan anggota gerak; penyebab mutasi Keracunan, kerusakan jaringan mulut dan gusi bila masuk oral, Air raksa Hg kerusakan ginjal pada Hg anorganik, kerusakan otak untuk Hg organik, menimbulkan cacat bawaan pada anak lahir (minamata) 9   
  • 15. Tabel 4. Parameter Bahan Anorganik (Lanjutan) PARAMETER SIMBOL DAMPAK KESEHATAN Hidrogen Iritasi, kerusakan pada jaringan saluran pernapasan, dosis tinggi fatal, H2S sulfida kerusakan susunan syaraf pusat Phosphate P Mengurangi calsium dalam darah Keracunan (racun sistemik); pucat, kurus, tak suka makan, Timah Hitam Pb sering colic, rasa logam di mulut, radang selaput otak, kelumpuhan, "wrist drop" Selenium Se Racun sistemik, iritasi saluran pernapasan, kematian, karsinogenik Zinc Zn Demam metal, kerusakan paru-paru, kematian j. Zat Organik Beberapa bahan organik yang memungkinkan ada dalam air dipaparkan dalam Tabel berikut ini. Tabel 5. Parameter Zat Organik Dan Dampaknya Terhadap Lingkungan PARAMETER DAMPAK KESEHATAN Rracun sistemik terhadap susunan syaraf pusat, kulit menjadi kering, Hydrocarbon alifatik asphyxiant Hydrocarbon Depresi susunan syaraf pusat ; kulit menjadi kering; degenerasi alicyclic jantung, paru-paru, hati, otak Iritasi kulit, depresi susunan syaraf, coma, meningal, kerusakan Benzen saluran pernapasan, kerusakan hati, ginjal, limpa Kerosen (minyak Kulit menjadi kering, kerusakan paru-paru, saluran pencernaan, tanah) kesadaran turun, coma, meninggal Naphta (petrolium) Iritasi , kulit kering, depresi susunan syaraf pusat, kelainan darah Arnyl alkohol Iritasi, narbotik N-Butyl Amine Iritasi, oedema paru-paru Ethanol Amine Narcosis, iritasi, kematian karena depresi susunan syaraf pusat Naphtalen Chlorida Kulit merah, timbul bisul kecil-kecil, jerawat, kerusakan hati (kuning) Iritasi kulit dan saluran pernapasan, Ni-carbonil sangat toksik, Carbonil oedema paru-paru, gangguan syaraf pusat 10   
  • 16. k. Parameter Biologis Jenis mikroorganisme yang dapat ditemukan dalam air diantaranya algae, bacteria, virus, jamur, protozoa, dll. Selain memiliki sifat pathogen parameter biologis juga dapat menyebabkan efek rasa, warnadan bau pada air. Sebagai indicator keberadaan mikroorganisme pathogen, maka digunakan keberadaan bakteri coli dalam air. Dengan adanya bakteri coli, maka besar kemungkinan air telah tercemar oleh bakteri lainnya yang juga bersifat pathogen. l. Radioaktif Efek yang dapat ditimbulkan oleh radioaktif dianataranya: kanker, leukemia, mengurangi umur, dan dapat menyebabkan kematian. Selain itu radioaktif merupakan unsur kimia yang memiliki paruh umur yang relative panjang. Data mengenai beberapa bahan radioaktif yang dapat membahayakan kesehatan manusia dapat dilihat dalam tabel berikut: Tabel 7. Material Radioaktif Material Jenis Radiasi Waktu Paruh Strontium 90 Beta 28 tahun Strontium 89 Beta 51 tahun Cesium 137 Beta-gamma 27 tahun Carbon 14 Beta-gamma 5760 tahun Iodine 129 Beta-gamma 17 juta tahun Iodine 131 Beta-gamma 8 hari Plutonium 239 Alpha 24400 tahun Krypton 85 Beta 10,7 tahun Tritium (H3) Beta 12,3 tahun 9.4 Komposisi Air Limbah Domestik Komposisi air limbah domestik hampir lebih dari 99% berisi air itu sendiri sisanya adalah kandungan pencemar dengan kuantitas sebagaimana digambarkan dalam skema berikut. 11   
  • 17. Limbah Cair Air (99,9%) Bahan Padat (0,1%) Organik Anorganik Protein (65%) Butiran Karbohidrat (25%) Garam Lemak (10%) Metal Gambar 1. Diagram Komposisi Air Limbah (sumber: Sugiharto, 1987) Tabel 8. Komposisi Limbah Cair Domestik Sumber : Duncan Mara dalam Sugiharto, 1987 Rata-rata timbulan air limbah yang dihasilkan dari pemukiman adalah sebagai berikut (Met Calf &Eddy, 2003) 1. Apartemen a) High-rise: 35 – 75 gal/orang/hari (tipikal: 50) 12   
  • 18. b) Low rise: 50 – 80 gal/orang/hari (tipikal: 65) 2. Rumah individu a) Sederhana : 45 – 90 gal/orang/hari (70) b) Menengah :60 – 100 gal/orang/hari (80) c) Mewah: 70 – 150 gal/orang/hari (95) 3. Hotel : 30-55 gal/orang.hari (100) 4. Motel: a) Dengan dapur : 90 – 180 gal/orang/hari (100) b) Tanpa dapur : 75 – 150 gal/orang/hari (95) 10. ASPEK YANG MEMPENGARUHI PENGELOLAAN AIR LIMBAH 10.1 Demografi Pada kawasan perkotaan atau perdesaan memiliki kawasan- kawasan dalam bentuk klaster- klaster dengan kepadatan penduduk yg berbeda dan kondisi sosial yang berbeda pula. Sekelompok orang dapat membuat sarana sanitasi dengan septik tank tetapi sebagian lain hanya mampu dengan membuat cubluk, dan banyak masyarakat tidak mampu yang tidak mempunyai sarana untuk membuang hajat. Sedangkan secara teknis dan kesehatan untuk kepadatan tertentu yaitu > 50 org/ha, penggunaan cubluk sudah mengakibatkan kontaminasi pada sumur-sumur tetangga. Kepadatan penduduk lebih dari 200 org/ha, penggunaan septik tank dengan bidang resapannya akan memberikan dampak kontaminasi bakteri koli dan pecemaran pada tanah dan air tanah. Disamping itu, kategori kota dan desa yang dibedakan secara administratif akan berdampak pada institusi pengelolaan limbah cair. Pembagian ini sangat dikotomis dari sudut ‘public utility, karena penerapan teknologi air limbah sangat ditentukan oleh unsur kepadatan penduduk. Kasus desa-desa di Pulau Jawa dan perkampungan nelayan yang berkelompok tidak mungkin lagi menerapkan sistem on-site bagi sarana air limbahnya. Setidaknya komunalisasi sistem sudah harus dilakukan, meskipun belum mengarah pada sistem off-site secara murni. Pengelolaan sistem air limbah ditinjau dari sudut demografi lebih melihat pada kategori perkotaan (urbanise area) dan perdesaan (remote area) dan bukan berdasarkan pembatasan administrasi. Regionalisasi sistem pengelolaan limbah lebih melihat pada sisi ekonomis pelayanan, sebagai contoh untuk Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang melayani beberapa daerah administratif berdekatan, maka akan jauh lebih ekonomis daripada membuat sistem-sistem tersendiri secara skala kecil. 13   
  • 19. Berdasarkan data pencemaran pada 35 kota utama di Indonesia, secara umum diperkirakan setiap pertambahan 200.000 penduduk perkotaan akan meningkatkan kadar BOD pada badan air sebesar 1 ppm. Maka secara umum, arahan strategi penanganan sistem off-site adalah sebagai berikut: • Besarnya konsentrasi BOD pada badan air yang akan diturunkan • Setiap ppm penurunan BOD tersebut dikalikan dengan 200.000 jiwa yang menunjukkan jumlah total penduduk yang akan dikelola air limbah domestiknya dengan sistem off site • Selanjutnya dipilih kawasan padat yang yang akan dan perlu dengan segera diterapkan dengan sistem off-site • Pilih skala penanganan berdasarkan pertimbangan ekonomi dan finansial, dan tetapkan kawasan yang sesuai untuk pengolahan air limbah skala komunal, skala modul (sekitar 1.000 KK) atau skala kawasan. 10.2 Ekonomi Aspek ekonomi juga merupakan hal yang akan menentukan dalam pemilihan sistem pengelolaan air limbah. Hal terpenting pada aspek ini adalah kelayakan secara ekonomis. Kelayakan ekonomis antara biaya sanitasi off-site dan sistem sanitasi on-site terjadi pada titik kepadatan sekitar 300 org/ha. Bila tingkat kepadatan penduduk lebih dari 300 orang/ha maka pengolahan air limbah secara terpusat (off-site) menjadi layak dilakukan. Maksimum net benefit-cost tercapai bila terjadi marginal fungsi benefit –marginal fungsi cost sama dengan nol atau pada simpangan terbesar antara dua fungsi tersebut. Artinya berapa besar biaya pencemaran yang diperlukan dibandingkan dengan keuntungan secara ekonomi yang diperoleh. Biaya pencemaran yang dimaksud adalah biaya pengobatan untuk penyakit yang ditularkan melalui air, biaya bahan kimia PDAM dengan semakin menurunnya konsentrasi BOD pada air bakunya karena adanya instalasi pengolahan air limbah tersebut dan lainnya. Teknologi pengelolaan limbah yang digunakan untuk mencapai biaya efektif sangat bergantung pada tingkat objektivitas yang harus dicapai. Penerapan teknologi pengolahan air limbah bergantung pada standar effluent yang diperkenankan dan sampai tingkat mana kondisi lingkungan yang akan diperbaiki. Misalnya, untuk kondisi sistem komunal mungkin effluent pada jangka menengah diizinkan di bawah 100 ppm. Pemilihan kapasitas sistem pengelolaan harus memenuhi skala ekonomi. Hal ini dimaksud bahwa sistem yang dibangun harus memberikan pengembalian keuntungan yang optimal baik pengembalian secara ekonomis (benefit) maupan finansial. Dengan demikian, jangan sampai biaya/kapita dari satu sistem menjadi tinggi disebabkan oleh jumlah pelayanan yang tidak layak. 14   
  • 20. 10.3 Sosial Penduduk pada suatu kawasan mempunyai tingkat sosial-ekonomi yg berbeda sehingga akan sangat terkait dengan kemampuan membayar retribusi air limbah, dan hal ini akan sangat mempengaruhi dan berdampak secara teknis terhadap konsep sanitasi yg akan diterapkan. Kondisi sosial ini akan menjadi kompleks karena dana yang mampu dialokasikan oleh pemerintah sangat terbatas, sedangkan penerapan sistem subsidi silang untuk konteks penanganan air limbah tidak layak diterapkan secara kawasan. Jika seseorang dikenakan pungutan atas jasa melebihi dari nilai jasa yang dia terima, maka orang tersebut dapat menolak. Kondisi sosial juga akan membedakan tingkat pencemaran yang dihasilkan. Dibandingkan dengan negara maju, umumnya tingkat BOD per kapita per hari di Indonesia tidak terlalu tinggi karena masih sekitar antara 30 gram sampai dengan 40 gram. Jumlah ini akan berpengaruh terhadap beban organik pada suatu pengolahan limbah Bila tingkat kesadaran pada masyarakat kurang mampu akan pentingnya sanitasi dan lingkungan bagi kesehatan, tentu akan mendorong mereka membentuk sistem sanitasi komunal. Maka untuk membangun kesadaran ini sangat diperlukan dorongan motivasi yang antara lain dengan mengeluarkan insentif sebagai stimulan. 10.4 Lingkungan Aspek lingkungan yang mempengaruhi pengelolaan air limbah diantaranya: • Iklim tropis sangat menolong pengolahan secara anaerob seperti septik tank Imhoff tank, kolam anerobik dan sebagainya. Jadi pengolahan anaerob merupakan suatu tahap yang penting dari seluruh rangkaian serial pengolahan limbah; • Intensitas hujan tropis yang tinggi akan memberikan run off yang sangat besar dibanding aliran air limbah, sehingga sistem sewer (saluran) terpisah antara air hujan dan air limbah permukiman akan relatif lebih ekonomis dan sehat, kecuali untuk kawasan-kawasan terbatas dapat diterapkan sistem interseptor; • Posisi bangunan sanitasi kawasan pasang surut harus memperhatikan muka air tertinggi, untuk sanitasi onsite penggunaan septik tank dengan upword flow yang disebut vertikal septik tank dapat diterapkan; • Kepadatan 100 org/ha memberikan dampak pencemaran cukup besar terhadap lingkungan maka kawasan-kawasan tertentu dengan masyarakat mampu dapat menerapkan sistem off site pada kawasan tersebut; • Untuk pengelolaan air limbah pada kawasan-kawasan dengan effluen yang dibuang ke danau dan waduk, selain harus memperhatikan kadar BOD/COD dan SS juga harus 15   
  • 21. mengendalikan kadar nitrogen dan fosfor yang akan memicu pertumbuhan algea biru dan gulma yang akan menutupi permukaan air danau; • Kawasan perairan untuk wisata renang harus dijaga kadar COD tidak melebihi 5 ppm dan tidak mengandung logam berat; • Jika tidak ada penetapan kuota pencemaran maka penetapan kualitas effluan hasil pengolahan limbah harus memperhitungkan kemampuan badan air penerima untuk “natural purification” bagi berlangsungnya kehidupan akuatik secara keseluruhan. 10.4 Teknis dan Kesehatan Penanganan secara teknis air limbah dimaksud agar input hardware ((konstruksi), proses, output dan outcome memenuhi essensi kesehatan, diantaranya: • Jarak bidang resapan tangki septik dengan sumber air minum harus dijaga dengan jarak >10m untuk jenis tanah liat dan >15 m untuk tanah berpasir; • Kepadatan 100 orang/ ha dengan menggunakan sanitasi setempat memberikan dampak kontaminasi bakteri coli yang cukup besar terhadap tanah dan air tanah. Jadi bagi pengguna sanitasi individual pada kawasan dengan kepadatan tersebut, penerapan anaerobic filter sebagai pengganti bidang resapan dan effluennya dapat dibuang ke saluran terbuka, atau secara komunitas menggunakan sistem off site sanitasi; • Air limbah dari toilet tidak boleh langsung dibuang ke perairan terbuka tanpa pengeraman (digesting) lebih dari 10 hari terlebih dahulu, dan lumpurnya harus ada pengeraman 3 minggu untuk digunakan di permukaan tanah (sebagai pupuk); • Hasil pengolahan limbah cair harus dibebaskan dari bakteri coli dengan proses maturasi atau menggunakan desinfektan. Dengan demikian setiap Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) harus dilengkapi salah satu dari kedua jenis sarana tersebut; • Sebaiknya alat-alat sanitair (WC, urinoir, kitchen zink, wash-basin dll) mnggunakan water trap (leher angsa) untuk mencegah bau dan serangga keluar dari pipa buangan ke peralatan tersebut. Penggunaan pipa pembuang udara (vent) pada sistem plumbing harus mencapai cieling (plafon) teratas. 16   
  • 22. 11. KRITERIA TEKNIK PENGELOLAAN AIR LIMBAH 11.1 Pemilihan sistem Terdapat dua macam sistem dalam pengelolaan air limbah domestik/permukiman yaitu: a. Sanitasi sistem setempat atau dikenal dengan sistem sanitasi on-site yaitu sistem dimana fasilitas pengolahan air limbah berada dalam persil atau batas tanah yang dimiliki, fasilitas ini merupakan fasilitas sanitasi individual seperti septik tank atau cubluk b. Sanitasi sistem terpusat atau dikenal dengan istilah sistem off-site atau sistem sewerage, yaitu sistem dimana fasilitas pengolahan air limbah berada diluar persil atau dipisahkan dengan batas jarak atau tanah yang menggunakan perpipaan untuk mengalirkan air limbah dari rumah-rumah secara bersamaan dan kemudian dialirkan ke IPAL. Sistem Pengolahan Air Limbah Setempat (on-site) Kelebihan sistem setempat: - Menggunakan teknologi sederhana - Memerlukan biaya yang rendah - Masyarakat dan tiap-tiap keluarga dapat menyediakannya sendiri - Pengoperasian dan pemeliharaan oleh masyarakat - Manfaat dapat dirasakan secara langsung Kekurangan sistem setempat: - Tidak dapat diterapkan pada semua daerah misalnya tergantung permeabilitas tanah, tingkat kepadatan dan lain-lain. - Fungsi terbatas pada buangan kotoran manusia dan tidak menerima limbah kamar mandi dan air limbah bekas mencuci - Operasi dan pemeliharaan sulit dilaksanakan Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat (Off-site) Kelebihan sistem ini adalah: - Menyediakan pelayanan yang terbaik - Sesuai untuk daerah dengan kepadatan tinggi - Pencemaran terhadap air tanah dan badan air dapat dihindari - Memiliki masa guna lebih lama 17   
  • 23. - Dapat menampung semua air limbah Kekurangan sistem terpusat: - Memerlukan biaya investasi, operasi dan pemeliharaan yang tinggi - Menggunakan teknologi yang tinggi - Tidak dapat dilakukan oleh perseorangan - Manfaat secara penuh diperolah setelah selesai jangka panjang - Waktu yang lama dalam perencanaan dan pelaksanaan - Memerlukan pengelolaan, operasi dan pemeliharaan yang baik Adapun persyaratan untuk masing-masing pemilihan adalah sebai berikut: a. Sistem on site diterapkan pada: − Kepadatan < 100 org/ha − Kepadatan > 100 org/ha sarana on site dilengkapi pengolahan tambahan seperti kontak media dengan atau tanpa aerasi − Jarak sumur dengan bidang resapan atau cubluk > 10 m − Instalasi pengolahan lumpur tinja minimal untuk melayani penduduk urban > 50.000 jiwa atau bergabung dengan kawasan urban lainnya b. Sistem off site diterapkan pada kawasan − Kepadatan > 100 org/ha − Bagi kawasan berpenghasilan rendah dapat menggunakan sistem septik tank komunal (decentralized water treatment) dan pengaliran dengan konsep perpipaan shallow sewer. Dapat juga melalui sistem kota/modular bila ada subsidi tarif. − Bagi kawasan terbatas untuk pelayanan 500–1000 sambungan rumah disarankan menggunakan basis modul. Sistem ini hanya menggunakan 2 atau 3 unit pengolahan limbah yg paralel. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan pengolahan air limbah adalah: - Kepadatan penduduk - Sumber air yang ada - Permeabilitas tanah - Kemiringan tanah 18   
  • 24. - Kemampuan membiayai Diagram alir pemilihan sistem pengolahan air limbah domestik dapat dilihat pada gambar 2. 11. 2 Alternatif Teknologi Sanitasi Sistem On-Site Pada sistem on site ada dua jenis sarana yang dapat diterapkan yakni sistem individual dan komunal. Pada skala individual sarana yang digunakan adalah septik dengan varian pada pengolahan lanjutan untuk efluennya yakni : 1. Dengan bidang resapan 2. Dialirkan pada small bore sewer 3. Dengan evapotranspirasi 4. Menggunakan filter Sedangkan tinja dari septik tank akan diangkut menggunakan truk penyedot tinja dan diolah di IPLT (Instalasi Pengolahan Limbah Tinja). Gambar 2. Septic Tank (Sumber: http://bennysyah.edublogs.org) 19   
  • 25.   20  Gambar 3. Skema pemilihan system pengelolaan air limbah 20
  • 26. Gambar 4. Contoh IPLT di Bandung (sumber: http://nasional.inilah.com/) 11.3 Alternatif Teknologi Sanitasi Sistem Off -Site Pengolahan sanitasi sistem terpusat terutama bertujuan untuk menurunkan kadar pencemar di dalam air buangan. Ada beberapa tingkat pengolahan yang umumnya dilakukan untuk mengolah air buangan agar tidak berbahaya bagi lingkungan yaitu : a. Pengolahan fisik seperti: penyaringan sampah dari aliran, pengendapan pasir, pengendapan partikel discrete. b. Pengolahan biologis yang dapat terdiri dari proses anaerobik dan/atau proses aerobik, serta pengendapan flok hasil proses sintesa oleh bakteri c. Pengolahan secara kimia dengan pembubuhan disinfektan untuk mengontrol bakteri fekal dari effluent hasil pegolahan sebelumnya. d. Di bagian bawah dari pengolahan air limbah adalah sisa lumpur yang terbentuk dan harus dikendalikan serta diolah sehingga aman terhadap lingkungan Kriteria untuk keempat seri pengolahan di atas akan diuraikan pada bab-bab berikut ini. Dari masing-masing tahap seri pengolahan, terdapat beberapa alternatif unit-unit pengolahan untuk dipilih. Pemilihan unit-unit tersebut didasarkan atas: Standar effluent yang diperkenankan Nilai present value dari beberapa alternatif unit yang dipilih Sedangkan nilai present value dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut : a. Biaya investasi 21   
  • 27. b. Biaya tenaga listrik (power cost) c. Biaya sumber daya manusia (SDM) d. Biaya lahan (tanah) untuk lokasi IPAL Bagan pengolahan air limbah dapat dilihat pada Gambar 5 berikut ini. 12. KELEMBAGAAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK 12.1 Penanggung Jawab Pengelolaan Air Limbah Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum, Koperasi, Swasta, atau Masyarakat dapat melakukan pengelolaan prasarana 12.1 Kebijakan 4: Penguatan Kelembagaan dan sarana air limbah domestik sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Untuk menangani layanan bidang Penyehatan Lingkungan Pemukiman (PLP) termasuk bidang air limbah oleh pemerintah daerah direkomendasikan alternatif bentuk organisasi berupa dinas sebagai wadahnya. Hal ini antara lain merujuk kepada ketentuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang menjelaskan tentang dinas daerah sebagai berikut (Pasal 14): 1) Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. 2) Dinas daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. 3) Dinas daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. 4) Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas. 5) Kepala dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah. 6) Pada dinas daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.  22   
  • 28. S k e m a tik s is te m p e n g o la h a n lim b a h 1 2 in flo w 4 3 5 8 7 6 L u m p u r b a lik Super natant 9 1 = comminutoru t o r 1 = c o m m in 10 6 = saringan a n 2 = s a rin g 55 =unit pengolahanl a h a n = u n it p e n g o 6 = u n it p e n g e n d a p II 7 = grit ichamber b e r 6 = unit pengendap II 3= gr t chem 7 = u n t d e s in fe k ta n 8 = pengendapan awal atau 78 =unita d a n a i r = B desinfektan 4 = kolamganaerobik n a w a l a t a u pen endapa 89 =badantair e n g e r a m = uni p k o la m a n a e ro b ik u unit pengeram lumpur 9l= m p u r --------------- aliran lumpur aliran air Gambar 5. Skema Pengolahan Air Limbah Pada IPAL 23   
  • 29. IPLT sbg pengolahan lumpur perlu: • Digester sebagai pengeram lumpur sampai tingkat kompos dan pembentukan gas methan dan membunuh bakteri bila mencapai kondisi temperatur thermophilic • Pengeringan lumpur dgn menggunakan bak pasir menyaring supernatan • Pengolahan supernatant dgn serial unit-unit Kolam anaerobik, kolam fakultatif dan kolam maturasi. Dapat juga dilakukan dgn alternatif pengolahan dalam unit unit pengolahan aerobik dgn aerasi mekanik. • Pertimbangan alternatif atas dasar cost effektif. 1 2 3 4 1= digester 2= kolam anaerobic 3= kolam fakultatif 6 5 Aliran lumpur 4= Kolam maturasi Supernatan 5= bak pengering lumpur 6= badan air Gambar 6. Skema Pengolahan Lumpur di IPLT 24   
  • 30. Dinas terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang, sekretariat terdiri dari 3 (tiga) sub-bagian, dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) seksi. Unit pelaksana teknis pada dinas terdiri dari 1 (satu) sub-bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional. Jumlah bidang pada dinas dan badan yang melaksanakan beberapa bidang urusan pemerintahan paling banyak 7 (tujuh) bidang. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah telah mengatur lebih lanjut bahwa organisasi daerah yang berbentuk dinas daerah sekurang-kurangnya terdiri dari sembilan macam dinas. Salah satunya adalah Dinas Pekerjaan Umum yang mencakup Bina Marga, Pengairan, Cipta Karya dan Tata Ruang. Dengan demikian, setidak-tidaknya fungsi bidang PLP (sektor Air Limbah, Persampahan, dan Drainase) bisa dilekatkan kepada Dinas PU Daerah. Dan bila memang dibutuhkan, tidak tertutup kemungkinan untuk ditingkatkan menjadi dinas tersendiri. 12.2 Alternatif Struktur Organisasi Pengelola PLP Alternatif I: Salah satu sektor PLP menjadi dinas tersendiri Struktur paling maksimal adalah Dinas yang menjalankan fungsi penyelenggara pelayanan publik satu sektor PLP secara mandiri, sebagai contoh adalah Dinas Kebersihan yang menjalankan fungsi layanan pengelolaan sampah. Hal semacam ini juga bisa berlaku untuk sektor air limbah dan drainase bila kondisi daerah membutuhkannya dan pemerintah daerah memiliki kapasitas yang memadai. Dalam kondisi pada contoh di atas, maka fungsi dari sektor air limbah dan drainase harus terakomodasi di dalam dinas yang lain, misalnya Dinas PU. Kepala Dinas Kebersihan Sekretariat Program& Umum & Keuangan Pengawasan Reduksi Timbulan& Kebersihan Pengangkutan & Pengelolaan TPA Daur Ulang Jalan&Taman Pemindahan Gambar 7. Contoh Struktur Dinas Sektor PLP Tertentu Alternatif II: Pengelolaan PLP diwadahi sebagai dinas tersendiri Bentuk berikutnya adalah dinas yang menjalankan fungsi PLP, dengan sektor-sektor PLP sebagai bidangnya. Sebagai contoh, hal ini bisa dilakukan dengan mengadopsi nomenklatur PLP, sehingga bisa disebut Dinas PLP. 25   
  • 31. Kepala Dinas PLP Sekretariat Umum Keuangan Kepegawaian Bina Program& Bidang Pengelolaan Bidang Pengelolaan Bidang Pengelolaan Pengawasan Air Limbah Persampahan Drainase Gambar 8. Contoh Struktur Dinas Yang Membidangi PLP Alternatif III: Pengelolaan PLP diwadahi sebagai Bidang dari suatu dinas Alternatif lainnya adalah struktur dimana PLP menjadi bidang dengan sektornya setingkat seksi. Kepala Dinas Cipta Karya Sekretariat Bidang Lain Bidang PLP Bidang Lain Seksi Seksi Lain Seksi Lain Seksi Air Limbah Seksi Drainase Seksi Lain Persampahan Gambar 9. Contoh Struktur PLP Setingkat Bidang Alternatif IV: Pengelolaan PLP dalam wadah seksi suatu dinas Sementara itu, struktur terbawah adalah bila bidang PLP dikelola oleh level setingkat seksi di dalam organisasi dinas. Seperti pada contoh berikut ini. 26   
  • 32. Kepala Dinas PU Sekretariat Bidang Lain Bidang Cipta Bidang Lain Karya Seksi PLP Seksi Lain Gambar 10. Contoh Struktur Bidang PLP sebagai Seksi dari Dinas Alternatif V: Pengelolaan PLP dalam wadah campuran (bidang dan seksi) Selain contoh alternatif di atas, dimungkinkan juga membuat struktur yang membedakan posisi antar sektor dari Bidang PLP. Misalnya sektor air limbah setingkat bidang, sementara persampahan dan drainase masing-masing merupakan seksi dan bergabung ke dalam bidang yang lain. Perhatikan ilustrasi berikut ini: Kepala Dinas Cipta Karya Sekretariat Bidang Air Limbah Bidang Lain Bidang Kebersihan Seksi Persampahan Seksi Drainase Gambar 11. Contoh Struktur yang Membedakan Posisi Sektor PLP Sesungguhnya tidak ada aturan baku mengenai nomenklatur SKPD, namun disarankan agar daerah menyesuaikan dengan nomenklatur dari instansi vertical di tingkat pusat. Hal ini untuk memudahkan kordinasi, baik antar pemerintah daerah (horizontal) maupun dengan level pemerintahan di atasnya. 27   
  • 33. 12.3 Unit Pelaksana Teknis Dinas Setiap organisasi daerah yang berbentuk dinas dapat memiliki unit teknis dibawahnya sesuai kebutuhan, sebagaimana ketentuan PP No.41 tahun 2007. Pasal 14, ayat (6) : Pada dinas daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kegiatan teknis operasional yang dilaksanakan unit pelaksana teknis dinas (UPTD) adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat, sedangkan teknis penunjang adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya. Struktur dari UPTD kabupaten/kota terutama diisi oleh kelompok jabatan fungsional, dengan dukungan 1 subbagian tata usaha. Pasal 29, ayat (2): Unit pelaksana teknis pada dinas terdiri dari 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional. Dalam konteks ke-PLP-an, contoh UPTD di daerah antara lain: - UPTD Pengelola TPA - UPTD Pengelola IPAL - UPTD Pengelola IPLT Sebagai contoh, struktur organisasi yang mengikutkan UPTD sebagai operator/penyelenggara layanan dapat dilihat pada ilustrasi di bagan berikut ini. Kepala Dinas Cipta Karya Sekretariat Bidang Perencanaan Bidang Bidang Air Limbah Bidang Drainase dan Evaluasi Persampahan Seksi... Seksi.. UPTD TPA UPTD IPAL&IPLT Gambar 12. Contoh Struktur Organisasi dengan UPTD Sebagai Operator Selain UPTD, operator/penyelenggara bagi layanan bisa saja berupa BUMD, atau BLUD. Ragam kelembagaan operator yang dipilih antara lain akan bergantung kepada perkiraan tingkat pendapatan dari lembaga operator tersebut. Bila lembaga diperkirakan bisa mendapatkan 28   
  • 34. keuntungan, maka bentuk BUMD cukup layak dipertimbangkan. Bila lembaga bisa mendapatkan pemasukan yang setidaknya berimbang dengan pengeluaran (=cost recovery), maka bentuk UPTD yang menerapkan PPK-BLUD mungkin paling sesuai. Namun bila diperkirakan kondisi pemasukan nantinya belum bisa mengkompensasi pembiayaan, maka bentuk UPTD barangkali paling cocok sebagai operator. Sementara itu, fungsi regulasi dipegang oleh SKPD pembina teknisnya. Tabel 9. Urusan Pemerintah Daerah Terkait Sub Bidang Air Limbah Sub-sub Peran Pemerintah Kabupaten/Kota Bidang Peraturan 1. Penetapan peraturan daerah kebijakan pengembangan PS air limbah di wilayah kabupaten/kota mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi 2. Pembentukan lembaga tingkat kabupaten/kota sebagai penyelenggara PS air limbah di wilayah kabupaten/kota 3. Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan provinsi 4. Memberikan izin penyelenggaraan PS air limbah di wilayah kabupaten/kota Pembinaan 1. Penyelesain masalah pelayanan di lingkungan kabupaten/kota 2. Pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS air limbah kabupaten/kota 3. Penyelenggaraan (bantek) pada kecamatan, pemerintah desa, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan PS air limbah Pembangunan 1. Penyelengaraan pembangunan PS air limbah untuk daerah kabupaten/kota dalam rangka memenuhi SPM 2. Penyusunan rencana induk pengembangan PS air limbah kabupaten/kota 3. Penanganan bencana alam tingkat lokal (kabupaten/kota) Pengawasan 1. Monitoring penyelenggaraan PS air limbah di kabupaten/kota 2. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan air limbah di kabupaten/kota 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan SPM 12.4 Perencanaan Pengelola Air Limbah Domestik Dinas Daerah/Lembaga Teknis Daerah (Dinas PU Kabupaten/Kota, Dinas Kebersihan Kabupaten/Kota, dll), Badan, Masyarakat atau Kelompok Masyarakat, Perusahaan Daerah Air Minum atau Perusahaan Daerah yang dibentuk khusus oleh Kabupaten/Kota (seperti Perusahaan Daerah Air Limbah, BLU, UPTD, dll) dapat melaksanakan pengelolaan prasarana dan sarana air limbah domestik. 29   
  • 35. Pada saat melakukan perencanaan pada master plan (Rancangan Induk) air limbah harus direncanakan beberapa hal terkait dengan kelembagaan termasuk lembaga pengelola yang diperlukan untuk mengelola: Pembuangan air limbah sistem setempat Pengelolaan air limbah sistem terpusat Penentuan lembaga ini mengacu pada: Jenis prasarana dan sarana yang akan dikelola Volume prasarana dan sarana yang akan dikelola Tingkat kesulitan teknologi yang digunakan Bentuk pelayanan yang diinginkan Jumlah penduduk yang dilayani Luas daerah pelayanan Klasifikasi daerah yang dilayani 12.4.1 Rencana Pengembangan Kelembagaan Penyusunan kelembagaan adalah untuk menentukan bentuk badan pengelola air limbah yang efektif dan efisien, sedangkan dasar pemilihan bentuk organisasi pengelola adalah dari dinas atau lembaga yang sudah ada yang mempunyai banyak kesamaan atau jika terpaksa membuat lembaga baru apabila dipandang lebih layak. Pengembangan prasarana dan sarana air limbah selalu berdampak pada kebutuhan peningkatan kapasitas kelembagaan, khususnya pada lembaga operator yang bertanggung jawab mengelola prasarana dan sarana terbangun tersebut. Kebutuhan peningkatan kapasitas kelembagaan tersebut, umumnya berkorelasi langsung dengan peningkatan luas wilayah layanan dan peningkatan teknologi yang dioperasikan. Bentuk lembaga operator pengelolaan air limbah dapat berbasis masyarakat (swadaya) untuk skala komunal didalam kawasan dan berbasis lembaga (formil) untuk berbagai skala pengelolaan. 12.4.2 Rencana Pengembangan Peraturan Untuk menunjang keberhasilan pengelolaan air limbah di area studi, maka harus didukung oleh peraturan-peraturan yang bersifat mengikat dan mempunyai sanksi-sanksi hukum dan merekomendasikan pada pemerintah daerah agar diatur dalam peraturan daerah. 12.4.3 Rencana Pengembangan Peran Serta Masyarakat dan Swasta Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan air limbah maka dilakukan langkah- langkah beriku : a. Penyelenggaraan sosialisasi perlunya perilaku hidup bersih dan sehat. Secara umum proses perubahan masyarakat yang diharapkan dari suatu kampanye publik adalah sebagai berikut: Meningkatnya kesadaran (Awareness) Meningkatnya minat (Interest) Tumbuhnya kebutuhan (Demand) Adanya partisipasi dan tindakan (Action) 30   
  • 36. Pelaksanaan kampanye publik tersebut, harus direncanakan secara berkesinambungan agar proses perubahan masyarakat tersebut dapat berlangsung hingga terwujudnya partisipasi (Action) masyarakat secara luas dalam mendukung terwujudnya sistem pengelolaan air limbah yang efektif dan efisien. b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan air limbah, melalui pemberian penghargaan dan sanksi. c. Melibatkan peran serta badan usaha swasta dan koperasi dalam pembangunan dan pengelolaan air limbah. d. Sosialisasi untuk merubah perilaku supaya tidak membuang tinja di sembarang tempat (open defecation free) Kerjasama dengan pihak swasta perlu ditingkatkan baik dalam pelayanan pengumpulan, penyaluran, pengolahan, maupun pembuangan akhir; jasa konsultansi, kontraktor, maupun pengadaan barang khususnya kendaraan; dengan menyeimbangkan prinsip pengusahaan dalam pelayanan umum. Selain itu, swasta dapat dilibatkan secara langsung untuk membantu masalah pembiayaan, operasional dan pemeliharaan melalui program “community development” yang umumnya menjadi fokus utama untuk perusahaan berskala besar. 12.4.4 Rencana Pendanaan Sumber dana rencana investasi sarana dan prasarana air limbah pada dasarnya berasal dari dana hasil pajak melalui APBD dan APBN atau dari dana hasil retribusi pelayanan air limbah. Sumber dana investasi dari pajak dapat digolongkan sebagai sumber dana tidak langsung dan sumber dana dari retribusi dapat digolongkan sebagai sumber dana langsung. Dengan demikian strategi pendanaan investasi prasarana dan sarana air limbah dapat dibedakan sebagai berikut: • Strategi Pendanaan Investasi: 100% APBD • Strategi Pendanaan Investasi: sebagian APBD dan sebagian Retribusi Air Limbah • Strategi Pendanaan Investasi: 100% Retribusi Air Limbah Pilihan strategi pendanaan tersebut, sangat tergantung dari kapasitas fiskal masing-masing daerah dan kemampuan membayar retribusi masing-masing penduduk yang mendapat pelayanan. Sumber pendanaan investasi dari pendapatan retribusi hanya dimungkinkan, apabila kelayakan keuangan proyek memenuhi standard (IRR dan NPV). Selain dana yang berasal dari pemerintah, dapat pula berasal dari swadaya masyarakat, sektor swasta, maupun dana asing. Di era otonomi daerah saat ini memang untuk biaya pengelolaan air limbah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi pemerintah pusat juga harus paham akan tingkat kemampuan setiap daerah yang berbeda-beda. 31