Panduan Identifikasi Panduan Identifikasi Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D)

1. PANDUAN PRAKTIS
IDENTIFIKASI LOKASI
KTP2D
KAWASAN TERPILIH PUSAT
PENGEMBANGAN DESA
EDISI DESEMBER 2006
SEBAGAI ACUAN BAGI SATKER P2P PROVINSI
DALAM KEGIATAN PENYUSUNAN RPJM-KTP2D 2007

2. KATA PENGANTAR
Melengkapi Acuan pelaksanaan pengembangan Perumahan dan
Permukiman Perdesaan melalui penanganan Kawasan Terpilih
Pusat Pengembangan Desa atau KTP2D, yang tahapan
pelaksanaannya telah ditetapkan sebagai berikut; (1) Identifikasi
Lokasi, (2) Penyusunan RPJM dan (3) pelaksanaan fisik. Untuk
kepentingan penyusunan RPJM maka diterbitkan Panduan
Praktis IDENTIFIKASI LOKASI KTP2D sebagai acuan bagi
Satuan Kerja Pengembangan Permukiman Provinsi didalam
memberikan fasilitasi dan pendampingan kepada Pemerintah
Daerah didalam mengidentifikasi desa-desa potensial yang dapat
ditangani secara keseluruhan dalam lokasi-lokasi KTP2D.
Hasil identifikasi lokasi KTP2D ini aan menjadi pegangan bagi
semua pihak didalam implementasi program-program yang bersifat
pengembangan ekonomi lokal. Karena dengan kegiatan identifikasi
KTP2D ini telah ditemukan desa-desa potensial beserta data-data
(secara terbatas) yang dapat ditindak lanjuti dengan penyusunan
rencana strategi kawasan serta indikasi program yang sesuai.
Panduan Praktis IDENTIFIKASI LOKASI KTP2D edisi 2006 ini
disajikan terutama untuk acuan pelaksanaan kegiatan tahun
anggaran 2007. Namun demikian karena keterbatasan informasi
yang bisa disampaikan, maka tidak ditutup kemungkinan
melakukan konsultasi langsung ke Direktorat Pengembangan
Permukiman, Direktorat Jenderal Ciptakarya, Departemen
Pekerjaan Umum.
Buku ini masih jauh dari sempurna, yang masih terbuka untuk
masukan-masukan yang bersifat memperbaiki.
Jakarta, Desember 2006
Direktorat Pengembangan Permukiman
i

3. DAFTAR ISI
Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
1. Pendahuluan 1
2. Pengertian 1
3. Maksud dan Tujuan Identifikasi KTP2D 2
4. Konsepsi KTP2D 3
5. Kriteria KTP2D 5
6. Bentuk KTP2D 8
7. Langkah Kegiatan Secara Umum 10
a. Persiapan 10
b. Pemilihan alternatif perangkat 11
c. Pelaksanaan kegiatan 12
d. Survey potensi dominan 13
e. Investigasi kawasan terpilih 13
f. Penentuan peringkat KTP2D 14
g. Legalisasi hasil identifikasi 14
8. Tindak Lanjut Kegiatan Identifikasi 15
a. Identifikasi kebutuhan investasi Prasarana dan Sarana 15
b. Identifikasi Kegiatan Pokok dan Penunjang 15
c. Alokasi Pendanaan di Tingkat Provinsi/kabupaten 16
9. Penutup 16
LAMPIRAN
1. Perangkat Identifikasi KTP2D alternatif I
2. Perangkat Identifikasi KTP2D alternatif II
3. Perangkat Identifikasi KTP2D alternatif III
ii

4. 1. PENDAHULUAN
Pembangunan perdesaan secara keseluruhan telah ditangani
melalui berbagai sektor dengan cara yang diupayakan terpadu.
perumahan permukiman di perdesaan menjadi sangat penting
sebagai “entry Point” pembangunan perdesan secara keseluruhan.
Pemerintah sampai saat ini menggunakan azaz Tridaya yang
intinya adalah pemberdayaan masyarakat, ekonomi dan
pendayagunaan prasarana dan sarana permukiman didalam
menangani Perumahan Permukiman Perdesaan.
Dalam upaya merumuskan kebijaksanaan pembangunan
perdesaan, desa dikelompokan kedalam 3 (tiga) kelompok yaitu :
a. Desa Cepat Berkembang
b. Desa yang berpotensi untuk berkembang dan atau desa yang
sedang berkembang
c. Desa Belum Berkembang
Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D) yang terdiri
atas Desa Pusat dan Desa Hinterland, sebenarnya secara
keseluruhan dapat mengait keseluruhan kelompok tersebut yaitu
bahwasanya Desa Pusatnya merupakan Desa Cepat Berkembang
sedangkan hinterlandnya dari kelompok Desa Sedang Berkembang
dan Desa Belum Berkembang.
2. PENGERTIAN
a. Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D), adalah
satu satuan kawasan perdesaan sebagaimana tercantum dalam
UU No. 24/1992, yang terdiri dari desa pusat dan desa-desa
lain sebagai desa pendukungnya, yang memiliki keunggulan
strategis berupa :
1) Peran kawasan ini bagi pertumbuhan dan pengembangan
potensi kawasan perdesaan lain di sekitamya,
Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa - 1

5. 2) Keuntungan ekonomis (economic scale) guna
mengembangkan potensi andalannya,
3) Memiliki fasilitas pelayanan sosial ekonomi serta tingkat
aksesibilitas yang relatif lebih baik di bandingkan dengan
kawasan perdesaan disekitarnya.
b. Identifikasi adalah kegiatan awal yang perlu dilakukan dalam
rangka mencari dan menemukenali kawasan-kawasan
perdesaan, yang memiliki karakter sebagaimana disebutkan
diatas. Pada kawasan tersebut dapat dilakukan upaya
pembangunan perdesaan melalui pendekatan penyediaan
prasarana dan sarana yang secara langsung dapat memacu
pertumbuhan ekonomi kawasan.
3. MAKSUD DAN TUJUAN IDENTIFIKASI LOKASI KTP2D
Panduan praktis identifikasi lokasi KTP2D ini disusun agar diketahui
semua kalangan baik di Pusat maupun di daerah, yang terkait
dengan pembangunan perdesaan, terutama aparat Pemerintah
Kabupaten. Karenanya dalam pedoman ini akan dibahas tata-cara
praktis melaksanakan identifikasi lokasi.
MAKSUD
Pengenalan kawasan pusat pengembangan perdesaan. yang
dilanjutkan dengan identifikasi lokasi ini, dimaksudkan untuk
membantu terlaksananya pembangunan yang lebih sistematis,
dimana :
- desa yang berfungsi sebagai desa pusat perlu diberikan
perhatian khusus.
- dengan mengintegrasikan penanganan desa pusat dan
hinterlandnya kedalam sistem pembangunan Kabupaten
induknya, maka desa pusat akan berperan sebagai pendorong
terbentuknya satu kesatuan sistem pusat-pusat perkotaan dan
perdesaan.
TUJUAN
Hasil kegiatan identifikasi lokasi KTP2D ini ditujukan untuk :
Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa - 2

6. a. mendapatkan kawasan-kawasan perdesaan yang diindikasi
sebagai KTP2D dalam suatu kabupaten, lengkap dengan
urutan/rangking lokasi yang disusun berdasarkan kajian dan
kesepakatan bersama di daerah. Urutan tersebut sebaiknya
dikukuhkan dengan SK Bupati yang bersangkutan.
b. mengetahui karakteristik kawasan, sesuai dengan potensi
dominan yang dapat/akan dikembangkan (agro bisnis, wisata,
industri, perdagangan maupun sekedar pusat pelayanan jasa
lokal),
c. mengetahui jenis sumber dan pembangunan yang mendukung
pengembangan potensi dominan kawasan, dan
d. mengetahui perkiraan kebutuhan prasarana dan sarana
pelayanan dasar kawasan yang dapat mendorong
pengembangan potensi dominan kawasan.
4. KONSEPSI KTP2D
KTP2D merupakan pendekatan pembangunan kawasan perdesaan
dengan cara mengembangkan potensi unggulannya, yaitu suatu
sumber daya dominan baik yang belum diolah (eksplor) maupun
sumber daya yang tersembunyi berupa sumber daya alam, sumber
daya buatan ataupun sumber daya manusia yang difokuskan pada
kemandirian masyarakat sesuai dengan azas TRIDAYA yang intinya
adalah pemberdayaan masyarakat, ekonomi dan pendayagunaan
prasarana dan sarana permukiman. Hal tersebut mencerminkan
lokalitas dari program KTP2D ini. Dengan demikian, di dalam
tahapan penyusunan KTP2D khususnya pada langkah persiapan
yaitu penetapan lokasi KTP2D dan perkiraan awal potensi unggulan
kawasan, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan
Pengembangan Ekonomi Lokal yang berbasis pada konsep “Good
Village”.
Suatu “Good Village” diindikasikan memiliki kemampuan, terutama
untuk mengembangkan perekonomian lokal berbasis pada potensi
unggulannya. Kemampuan tersebut adalah :
Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa - 3

7. a. Kemampuan Berproduksi
- Adanya perubahan teknologi, misalnya dalam pengolahan
sawah dulu masih menggunakan tenaga hewan sekarang
sudah menggunakan traktor. Pemanfaatan SDA
tergantung pada tingkat teknologi yang digunakan dalam
masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dengan
perubahan teknologi yang dapat meningkatkan produksi.
- Adanya basis SDA dan terciptanya multiplier effect
sehingga dapat menyediakan tenaga kerja. Tenaga kerja
adalah elemen dari penduduk yang membantu
mempertahankan keberlangsungan suatu perekonomian
dengan jalan menyediakan suatu kombinasi energi dan
intelegensi manusia kepada proses produktif.
- Adanya pengembangan produk (inovasi) sehingga dapat
meningkatkan produksi, misalnya dalam bidang tambak
tidak hanya tambak udang tetapi dikembangkan menjadi
tambak jenis-jenis ikan. Adapun inovasi dapat dibagi dua
yaitu inovasi yang berupa turunnya biaya termasuk
mengenalkan metoda baru dalam pengolahan dan inovasi
yang berupa peningkatan produk baru dengan kualitas
baik.
b. Kemampuan Mengembangkan Kegiatan
- Adanya peningkatan akses pada pasar;
- Penyediaan sarana dan prasarana:
• jaringan transportasi;
• jaringan irigasi;
• air bersih;
• listrik;
• pasar;
- Peningkatan pelayanan kesehatan;
c. Kemampuan Mengembangkan Kelembagaan
- Terdapat peningkatan Penghargaan/prestasi desa.
- Terdapat pengembangan dari kelembagaan masyarakat
Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa - 4

8. d. Kemampuan Meningkatkan Sumber Daya Manusia
- Adanya peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan
kemampuan dalam suatu masyarakat. Hal ini untuk
menciptakan kesempatan kerja agar angkatan kerja dapat
dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.
- Adanya pengembangan kualitas sumber daya manusia
dengan melalui kemampuan berfikir masyarakat melalui
materi dasar hitung-menghitung, membuat perbandingan,
mengeluarkan ide, membuat keputusan dengan kendala
tertentu.
- Meningkatkan fungsi fasilitas pendidikan dan fasilitas
kesehatan. Fasilitas pendidikan untuk meningkatkan atau
mengembangkan intelektual dan fasilitas kesehatan untuk
mengembangkan fisik masyarakat.
5. KRITERIA KTP2D
KRITERIA UMUM
a. KTP2D merupakan satu kesatuan kawasan perdesaan
Lokasi KTP2D adalah satu kesatuan kawasan perdesaan, yang
terdiri dari desa pusat pertumbuhan dan desa-desa
hinterlandnya. Pada umumnya desa-desa tersebut memiliki
ikatan, baik secara ekonomi, sosial dan budaya. Sehingga
batasan wilayah bagi lokasi KTP2D dapat merupakan suatu
batasan fisik dan fungsional. Unutk menjaga effisiensi dan
efektifitas penanganannya, maka jumlah desa dalam KTP2D
minimal 3 dan maksimal 5 termasuk Desa Pusat
Pertumbuhannya.
b. KTP2D tidak memiliki ciri perkotaan
Kawasan perdesaan adalah sasaran dari program KTP2D ini,
dengan demikian wilayah-wilayah yang mencirikan kawasan
perkotaan bukan merupakan alternatif lokasi KTP2D.
Berdasarkan Undang-undang Penataan Ruang No. 4 Tahun
Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa - 5

9. 1992, ciri kawasan perdesaan adalah kawasan yang
mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan
sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai
tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan,
pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
c. KTP2D bukan merupakan pusat pemerintahan.
Terkait dengan batasan dan ruang lingkup KTP2D, khususnya
pada tahapan identifikasi, maka penetapan lokasi KTP2D perlu
memperhatikan pusat-pusat pemerintahan dan daerah
hinterland-nya, seperti ibukota kabupaten dan ibukota
kecamatan. Hal tersebut mengingat biasanya pada pusat-pusat
pemerintahan telah memiliki program-program pembangunan,
sehingga dapat menimbulkan tumpang tindihnya program
yang pada akhirnya tujuan dan sasaran dari program KTP2D
ini tidak tercapai secara maksimal.
Pada umumnya di daerah-daerah sekitar pusat-pusat
pemerintahan perkembangannya cenderung mengikuti bahkan
tergantung pada pusat pemerintahan, sehingga daerah-daerah
yang terpengaruh oleh perkembangan pusat pemerintahan
disebut daerah hinterland pusat pemerintahan yang biasanya
memiliki jarak relatif dekat dan aksesibilitas yang tinggi dengan
pusatnya.
d. Desa Tertinggal tidak dapat mejadi bagian dari KTP2D
Sesuai dengan konsep dasar pembentukan KTP2D, maka desa
yang dikategorikan tertinggal tidak dianjurkan menjadi salah
satu hinterland, karena hampir dipastikan bahwa pemenuhan
kebutuhan pada desa tersebut akan menyedot sumber dana
dan perhatian yang diperuntukkan bagi kawasan garapan,
sehingga dapat diperkirakan akan menarik turun klasifikasi
kawasan. Selain itu telah banyak alternatif program yang
tertuju pada desa/kawasan tertinggal baik nasional, regional
maupun lokal.
KRITERIA KHUSUS
Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa - 6

10. a. Kawasan Perdesaan Pusat Jasa dan Pelayanan Lokal
- Merupakan pusat pelayanan (sosial, ekonomi, administrasi,
dll.)
b. Kawasan Perdesaan Wisata
- Mempunyai potensi wisata yang dapat/perlu
dikembangkan menjadikegiatan utama kawasan
- Didukung oleh kegiatan lokal yang bersifat komplementer
(perkebunan bunga atau buah-buahan, industri rumahan,
terdapat situs sejarah)
- Mempunyai akses ke jalan regional
- Kawasan Perdesaan Industri
- Terdapatnya pengelompokan kegiatan industri yang dapat
dikembangkan sebagai pusat industri perdesaan berskala
kecil dan tidak polutif yang melayani desa-desa sekitarnya.
- Saat ini telah berkembang sebagai desa industri yang
kegiatannya ditangani masyarakat dengan teknologi
setempat.
- Didukung oleh kegiatan pertanian yang produknya
merupakan bahan baku industri setempat
c. Kawasan Perdesaan Pusat Perdagangan
-Masyarakat pada umumnya datang untuk berdagang atau
membeli/mengulak.
- Memiliki peranan sebagai pemasok barang dari desa-desa
hinterland atau bisa juga dari desa/kota lain.
d. Kawasan Perdesaan Pertanian/ Agro Bisnis
- Kegiatan utama kawasan adalah pertanian yang
cenderung surplus
- Produk berorientasi pasar (lokal/regional), dengan mutu
dan harga kompetitif, terjamin ketersediaannya sepanjang
tahun.
Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa - 7

11. - Fungsi kawasan dikembangkan sebagai daerah pertanian
sesuai dengan RTRW Kabupatennya
6. BENTUK KTP2D
Beragamnya ciri khas perdesaan diIndonesia, maka sangat
dimungkinkan adanya beberapa alternatif bentuk KTP2D, sebagai
berikut :
a. Terdiri dari satu DPP dengan beberapa desa hinterland
sekitarnya
Profil KTP2D seperti diatas, biasanya berada di desa-desa di P
Jawa dan P Bali atau kecamatan yang berdekatan dengan
pusat-pusat pertumbuhan yang ordenya lebih tinggi dan berciri
lebih maju dengan kepadatan penduduk yang lebih tinggi dan
kegiatan ekonomi yang sudah lebih mapan.
Untuk profil kawasan seperti dimungkinkan adanya hinterland
yang lebih dari 4 (empat), namun sesuai dengan pertimbangan
effisien dan effektifitas kawasan sebaiknya ditetapkan hanya 5
(lima) desa termasuk Desa Pusat.
b. Terdiri atas satu DPP dengan hinterlandnya berupa desa dan
atau bagian dari desa
Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa - 8

12. Profil KTP2D sebagaimana digambarkan diatas menunjukkan
bahwa keterkaitan antara hinterland dengan desa pusat dan
antar hinterland bisa terjadi tidak menyeluruh artinya hanya
bagian-bagian parsial didesa hinterland yang punya keterkaitan
dengan desa pusat maupun dengan hinterland lainnya. Namun
demikian pengambilan data dan atau sebutan desa
hinterlandnya tetap pada desa induknya secara keseluruhan.
c. KTP2D yang antara desa dan hinterland dengan desa pusat
dibatasi oleh sungai. Penentuan hinterland berupa dusun
didasarkan atas jarak capai/radius keterkaitan serta
ketergantungan dusun-dusun tersebut pada DPP bersangkutan
dibidang ekonomi dan pelayanan lainnya.
Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa - 9

13. Hal tersebut dimungkinkan apabila pencapaian antara desa pusat
dengan hinterlandnya relatif mudah, disamping itu memang diantara
keduanya punya ikatan dan keterkaitan baik dibidang ekonomi maupun
pemerintahan.
7. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN IDENTIFIKASI
SECARA UMUM
Kegiatan identifikasi ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dengan
bantuan dan bimbingan teknis dari Pemerintah Propinsi mengacu pada
pedoman dan kriteria yang ditetapkan. Terdiri dari beberapa langkap
pokok, yaitu :
a. PERSIAPAN
Berdasarkan alokasi paket kegiatan KTP2D dari Pemerintah
Propinsi, Pemerintah Kabupaten melakukan beberapa persiapan
untuk mengidentifikasi kawasan-kawasan perdesaan yang
diindikasi sebagai KTP2D ini antara lain :
1) Menyampaikan informasi program kepada instansi terkait
secara berjenjang. Di Kabupaten informasi disampaikan oleh
Bupati dalam rangka :
- Menyamakan persepsi tentang KTP2D
- Konstribusi sektor terkait yang diharapkan dapat mengisi
pengembangan KTP2D
2) Mengkaji dan mendalami kriteria lokasi KTP2D, dalam
kaitannya dengan RUTR Kabupaten.
3) Mengkaji satuan-satuan wilayah pengembangan sebagaimana
tercantum dalam RUTR dan membaginya kedalam :
- Kelompok kecamatan dam SWP menurut fungsi yang akan
dikembangkan
- Potensi dominan setiap kecamatan dalam SWP
Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa - 10

14. 4) Menetapkann bagian kawasan dalam kecamatan yang
memenuhi kriteria sebagai KTP2D dan menyusunnya
dalam daftar calon lokasi yang akan diteliti lebih lanjut.
5) Atas nama Bupati, Bappeda melakukan koordinasi dengan
instansi terkait, guna menetapkan calon lokasi tentatif
(sementara), atas dasar :
- Potensi dominan kawasan
- Desa pusat dan desa hinterland
- Kepentingan pengembangan seluruh kabupaten
6) Menetapkan tim dan jadwal pelaksanaan kegiatan identifikasi
b. PEMILIHAN ALTERNATIF PERANGKAT (TOOLS) UNTUK
PENILAIAN PERINGKAT DESA
Beragamnya kondisi wilayah di Indonesia dan pertimbangan
kelengkapan data dari masing-masing desa bersangkutan, maka
dalam Panduan Praktis ini disediakan 3 (tiga) alternatif parangkat
yang dapat diterapkan; sebagai berikut;
1) alternatif I
Alternatif 1 dikhususkan untuk menilai desa-desa yang
mempunyai data sangat lengkap, sehingga hasilnyapun sangat
akurat. Hampir semua asupan data yang diproses mempunyai
dasar yang legal, seperti jumlah penduduk, jumlah industri, dll
langsung dimasukkan dalam sebagai komponen perhitungan
yang dapat menentukan score desa.
2) alternatif 2
Alternatif 2 diperuntukkan bagi desa-desa yang lemah dalam
data, atau bahkan sulit sekali didapatkan data tertulis. Cara
Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa - 11

15. pada alternatif 2 ini mensyaratkan surveyor yang handal dan
tidak hanya satu orang melainkan berupa tim karena harus
melakukan keputusan-keputusan dan mentransfer kondisi
existing yang kualitatif menjadi nilai kwantitatif. Surveyor harus
benar-benar memahami cara ini.
3) alternatif 3
Alternatif 3 ini lebih mudah diterapkan, bisa dipergunakan
untuk desa-desa yang datanya ‘kurang’ lengkap namun untuk
beberapa hal sudah tersedia dengan baik. Hasilnya tidak dapat
seakurat pada scoring system yang dilakukan pada alternatif 1.
Ketiga ALTERNATIF diatas disediakan dalam Panduan Praktis ini.
c. PELAKSANAAN KEGIATAN
Survey Penetapan Kawasan
Kegiatan ini dilakukan untuk menetapkan batas KTP2D yang lebih
jelas, terdiri atas :
1) Penetapan Desa Pusat, yang dapat ditetapkan dengan cara
teknik pembobotan. Desa yang memiliki nilai terbesar
merupakan Desa Pusat. Selain itu dilakukan kajian keuntungan
lokasi, dimana desa terpilih adalah desa yang memiliki lokasi
strategis, baik terhadap desa sekitarnya maupun kepusat lain.
2) Penetapan Desa Hinterland
- Pada dasarnya desa yang berbatasan langsung dengan
desa pusat merupakan desa hinterland.
- Hinterland efektif diukur dari tingkat atau intensitas
terjadinya interaksi baik sosial, ekonomi maupun ikatan
budaya.
- Secara mudah dapat dilihat dariarah orientasi pelayanan
dan pemenuhan kebutuhan primer desa pusat kepada
desa hinterland-nya.
Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa - 12

16. 3) Gabungan antara desa-desa dan hinterland disebut sebagai
kawasan. Yang dipilih adalah kawasan perdesaan yang
memenuhi kriteria tertentu.
d. SURVEY POTENSI DOMINAN
1) Potensi dominan adalah kegiatan yang terbanyak digeluti
penduduk atau kegiatan yang memberikan kontribusi terbesar
bagi kehidupan ekonomi kawasan
2) Potensi tersebut dapat tersebar merata diseluruh kawasan,
hanya pada desa hinterland atau mengelompok di desa pusat.
3) Karakter kawasan disebut sesuai potensi dominannya (agro
industri, agro wisata agro bisnis atau pusat jasa lokal)
e. INVESTIGASI KAWASAN TERPILIH
Berdasarkan hasil survey potensi dan penetapan kawasan, perlu
diseleksi lebih lanjut, kawasan-kawasan yang diindikasi dapat
dikembangkan sebgai lokasi KTP2D. Cara seleksi adalah sebagai
berikut (disarankan menggunakan peta sebagai dasar seleksi) :
1) Bagi Jawa dan Bali
- Kawasan tersebut tidak meliputi ibukota kecamatan.
- Desa pusatnya minimal berjarak 5 km dari ibukota
kecamatannya.
- Dalam hal 2 kawasan yang sama-sama potensial lokasinya
berbatasan langsung,dipilih yang memiliki potensi dan
peran yang lebih strategis bagi pembangunan di
kabupatennya.
2) Bagi kawasan diluar jawa dan bali
- Diprioritaskan bagi kawasan yang berorientasi pada
ibukota kecamatan dan atau calon ibukota kecamatan
baru.
Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa - 13

17. - Dalam hal desanya sangat luas maka hinterlandnya adalah
dusun dalam desa pusat, denganjarak jangkau investasi
prasarana dan sarana pelayanan fasos dan fasum
maksimum 10 km dari pusat kegiatannya.
3) Intensitas akses tidak semata-mata dilihat dari ketersediaan
jalan darat, namun setiap bentuk akses yang memungkinkan
terjadinya hubungan inter dan antar kawasan (termasuk
lalulintas air)
Hasilnya dihimpun dalam DAFTAR TENTATIF CALON LOKASI
KAWASAN TERPILIH PUSAT PENGEMBANGAN DESA, yang
dikelompokan menurut potensi dominannya.
f. PENENTUAN RANGKING KTP2D
Berdasarkan hasil pengkajian teknis sebagaimana dimaksudkan
dalam butir c, dan dengan memperhatikan variable lain
yangberpengaruh seperti :
1) Keterkaitan fungsi dan peran kawasan terpilih terhadap
struktur dan sistem kota dalam kabupaten,
2) Kedudukan/status kawasan terhadap prioritas pengembangan
SWP secara keseluruhan,
3) Dampak atau keuntungan dan atau kontribusi strategisyang
dapat diberikanoleh kawasan terhadap kawasan perdesaan lain
dieskitarnya.
Ditetapkan DAFTAR CALON LOKASI KTP2D menurut prioritas serta
dominasi potensinya.
g. LEGALISASI HASIL IDENTIFIKASI
Proses berikut ini adalah legalisasi hasil identifikasi menjadi
DAFTAR LOKASI DEFINITIF KTP2D, yang dilakukan melalui forum
khusus di tingkat Kabupaten. Forum mana pada dasarnya hanya
Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa - 14

18. merupakan forum formal untuk mengesahkan hasil identifikasi
yang pelaksanaannya telah melibatkan berbagai pihak.
Daftar lokasi KTP2D definitif ini, disahkan dengan Surat Keputusan
Kepala Daerah dan dinformasikan ke Propinsi untuk diketahui dan
ditindaklanjuti. Secara periodik daftar ini perlu ditinjau kembali,
guna mengantisipasi perkembangan di lapangan dan penyesuaian
terhadap kebijakan pembangunan pada tahun berjalan.
8. TINDAK LANJUT KEGIATAN IDENTIFIKASI
a. Identifikasi Kebutuhan Investasi Prasarana dan Sarana
Dasar (PSD)
Penyediaan PSD merupakan investasi yang mahal. Indikasi teknis
terhadap kemungkinan pembangunannya perlu dilakukan dengan
seksama. Kajian lanjut minimal harus telah mempertimbangkan :
1) Jenis konstruksi yang dapat dibangun berdasarkan kriteria
teknis serta kelanjutan pengelolaan dan pemeliharaan oleh
masyrakat.
2) Jumlah, jenis dan alokasi PSD yang perlu dibangun untuk
memacu tumbuh dan berkembang kegiatan usaha ekonomi
kawasan.
3) Perkiraan biaya investasi yang harus ditanamkan.
b. Identifikasi Kegiatan Pokok dan Penunjang
Kajian lebih mendalam terhadap kemungkinan pengembangan
potensi dominan perlu dilakukan dalam rangka mengenali :
1) Kegiatan utama yang perlu didukung dan diupayakan
pengembangannya.
2) Kegiatan pendukung yang perlu dihadirkan atau diperkirakan
akan tumbuh dan berkembang sejalan dengan kegiatan utama;
sehingga perlu pula diantisipasi kebutuhan PSD-nya
Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa - 15

19. c. Alokasi Pendanaan di Tingkat Propinsi/ Kabupaten
Antara lain ditujukan untuk :
1) Penyiapan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah)
kawasan, yang akan menjadiacuabagi seluruh pihak terkait.
Ketersediaan RPJM secara swadaya oleh Pemerintah
Kabupaten sangat dianjurkan, sehingga memudahkan program
sektor masuk mengisi pembangunan di kawasan.
2) Penyiapan masyrakat (social pre conditioning) yang akan erat
kaitannya dengan penetapan pendekatan pembangunan yang
dilakukan.
3) Penyiapan rencana detail pengembangan kegiatan utama
untuk tahun berjalan.
9. PENUTUP
Dokumen IDENTIFIKASI LOKASI KTP2D ini disimpan dan dikelola oleh
Pemerintah Kabupaten. Bila perlu setiap tahun anggran baru dilakukan
review (kajian ulang terhadap prioritas dan rangking kawasan yang
terpilih). Selanjutnya secara bertahap ditindak lanjuti dengan
penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJM
untuk masing-masing lokasi KTP2D yang didalam penyusunannya lebih
bernuansa pemberdayaan masyarakat terutama didalam penyusunan
matriks program atau rencana tindak secara detil. Dalam hal
penyusunan RPJM, telah pula disediakan Panduan Praktis yang dapat
dipakai sebagai acuan bagai berbagai kalangan.
Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa - 16

20. PERANGKAT IDENTIFIKASI
LOKASI
KTP2D
ALTERNATIF I
Alternatif 1 dikhususkan untuk menilai desa-desa yang
mempunyai data sangat lengkap, sehingga hasilnyapun sangat
akurat. Hampir semua asupan data yang diproses mempunyai
dasar yang legal, seperti jumlah penduduk, jumlah industri, dll
langsung dimasukkan dalam sebagai komponen perhitungan
yang dapat menentukan score desa.

21. BAGAN ALIR PROSES PENENTUAN KTP2D
TIDAK PENGITUNGAN
APAKAH DESA POTENSI
IDENTIFIKASI TERTINGGAL DESA (TAHAP I)
AWAL SELURUH ATAU SEDANG
KECAMATAN
DESA DALAM IKUT PROGRAM
(1)
KECAMATAN PENGEMBANGAN
(2) DARI CIPTA KARYA MASUKAN
(3) DARI
STAKEHOLDER
YA RANGKING SELURUH
DESA YANG MEMENUHI
PERSYARATAN POIN 3
(HASIL PROSES
TAHAP I)
TIDAK DAPAT
IKUT PROGRAM PENENTUAN AREA
KTP2D
KPT2D BERDASARKAN
RANGKING DESA, RANGKING DESA DALAM KAWASAN
KONDISI GEOGRAFIS, DAN PENENTUAN
DAN JUMLAH DESA
DPP, DESA DESA HINTERLAND
DALAM 1 KTP2D
SERTA KLASIFIKASI DESA DAN
(3 / 4 / 5)
KAWASAN
PENGISIAN BORANG
SKOR DESA DAN
KTP2D (PERHITUNGAN PENGISIAN DATA RUANG UNTUK
TAHAP II) KESIMPULAN (KONDISI EKSISTING
DAN REKOMENDASI

22. I. PROSES SELEKSI AWAL
Formula Proses Penghitungan KTP2D dibagi menjadi 2 Tahap Penghitungan yaitu :
Tahap 1 : Penghitungan Penentuan Kawasan KTP2D
Sebelum dilakukan penghitungan untuk mencari DPP (Desa Pusat
Pertumbuhan) terlebih dahulu ditentukan Kawasan KTP2D yang terdiri dari
DPP dan Hinterland nya.
Dalam 1 Kecamatan yang terdiri lebih dari (misalnya)10 desa dapat
dibentuk lebih dari 1 (satu) KTP2D, berdasarkan pertimbangan effisiensi
dan effektifitas penanganan dan pengelolaan serta dayadukung lahan juga
aksesibilitas antar desa maka jumlah desa didalam KTP2D dibatasi
minimal terdiri atas 3 desa dan maksimal 5 desa.
Tahap 2 : Penghitungan Penentuan DPP dan Hinterland nya
Setelah ditentukan kawasan KTP2D yang terdiri dari sejumlah Desa,
proses selanjutnya adalah menghitung kembali desa desa yang ada dalam
kawasan KTP2D untuk menentukan Desa DPP dan desa Hinterland
Dasar penghitungan Tahap 1 sama seperti dasar penghitungan Tahap 2, hanya pada
penghitungan Tahap I semua desa dihitung.. Setelah dilakukan penghitungan maka
akan didapat satu Rekapitulasi Kecamatan. Data diurutkan berdasarkan Nilai Skor
dimulai dari Skor tertinggi seperti Tabel dibawah ini.
Data skor pada tabel tersebut sudah terisi secara otomatis dari hasil Borang
penghitungan Pengisian Skor Desa. Sedangkan untuk data Kriteria yang
terdiri dari 9 kolom harus diisi sesuai dengan kondisi Desa. Ke 9 kriteria
tersebut adalah :
1) Desa-desa yang akan menjadi bagian KTP2D bukan desa tertinggal dan
tidak sedang dalam melaksanakan program akselerasi dari pemerintah
(Cipta Karya). Filter awal tersebut bisa didapatkan dari data sekunder baik
yang didapat dari BPS Pusat atau data dari BPS Daerah maupun sumber
lain.
2) Merupakan satu kesatuan kawasan perdesaan yang mempunyai potensi
a
Lamp I - 3

23. Data skor pada tabel tersebut sudah terisi secara otomatis dari hasil Borang
penghitungan Pengisian Skor Desa. Sedangkan untuk data Kriteria yang
terdiri dari 9 kolom harus diisi sesuai dengan kondisi Desa. Ke 9 kriteria
tersebut adalah :
1) Desa-desa yang akan menjadi bagian KTP2D bukan desa tertinggal dan
tidak sedang dalam melaksanakan program akselerasi dari pemerintah
(Cipta Karya). Filter awal tersebut bisa didapatkan dari data sekunder baik
yang didapat dari BPS Pusat atau data dari BPS Daerah maupun sumber
lain.
2) Merupakan satu kesatuan kawasan perdesaan yang mempunyai potensi
andalan untuk cepat bertumbuh kembang. Artinya terbentuknya suatu
sinergi dari factor social, ekonomi, budaya yang saling mendukung serta
terdapatnya potensi khusus yang dapat diandalkan untuk
mengembangkan ekonomi kawasan secara menyeluruh.
3) Kawasan yang rawan terkena bencana, seperti banjir, longsor, kawasan
rentan gempa, serta pengaruh negative gunung berapi dan wabah
penyakit yang bersifat periodik, dapat dipertimbangkan menjadi lokasi
KTP2D asalkan memiliki potensi unggulan yang relatif sangat layak untuk
dikembangkan
4) Menjadi prioritas pengembangan daerah yang berada dalam konteks
pencapaian visi dan misi daerah (Rencana Strategis Daerah).
5) Merupakan kawasan strategis dalam system pusat-pusat
pemukiman/pertumbuhan wilayah sehingga mampu menjadi lokomotif
hinterlandnya dan berdaya tarik terhadap kontra-urbanisasi.
6) Mempunyai akses yang memadai, baik antar desa dalam kawasan
maupun ke pusat-pusat lain di luar kawasan
7) Mempunyai sumber daya yang potensial sehingga mampu tumbuh
secara mandiri dalam penguatan masyarakat, memacu keunggulan
komparatif ekonomi masyarakat dan mempunyai kemampuan untuk
mendayagunakan dan mengembangkan sarana dan prasarana
pemukiman
Lamp I - 4

24. 8) Sikap masyarakat yang terbuka dan mudah menerima pembaharuan
termasuk kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Ini artinya
keberhasilan program KTP2D sangat tergantung dari tingkat partisipasi
dan kontribusi masyarakat pada kawasan tersebut.
9) Mempunyai kelembagaan dan kepemimpinan (formal atau informal)
yang berjalan dengan baik.
Pengisian Kriteria cukup diisi angka 1 untuk YA dan 0 untuk TIDAK.
Untuk poin 1 apabila Ya maka Desa tersebut tidak dapat mengikuti program
KTP2D dan poin 3 untuk Kawasan rawan bencana; Nilai 1 untuk Tidak Rawan
Bencana dan Nilai 0 untuk Rawan Bencana.
Langkah selanjutnya adalah Pengisian Data Tingkat Kemandirian Desa (TKD)
yang terdiri dari (Swasembada, Swadaya dan Swakarsa). Data TKD dapat
diambil dari data sekunder. Walaupun Nilai Tingkat Kemandirian Desa tidak
bersifat Kuantitatif, namun Status TKD dapat menjadi bahan pertimbangan
dalam penentuan DPP.
Setelah data kriteria diisi maka Nilai Skor akan dijumlahkan dengan Nilai
Kriteria dan ditulis di kolom Total Skor.
II. PENGISIAN DATA POTENSI DESA
Pengisian Data dimulai dari Borang Pengisian Skor Desa yang didapat dari
Data Potensi Desa atau data Lapangan (survei)
Sesuai dengan Buku Pedoman Identifikasi KTP2D terdapat aspek-aspek yang
akan dihitung dalam proses identifikasi KTP2D yaitu :
A. Potensi Sektor Unggulan
B. Ketersediaan Prasarana Sarana Dasar untuk menunjang perkembangan
produksi dan jasa
C. Ketersediaan Prasarana Sarana Dasar melayani jasa-jasa publik
D. Kondisi kependudukan untuk memenuhi skala ekonomi dan pelayanan
sosial ekonomi desa
E. Akses terhadap desa ke desa sekitarnya
Lamp I - 5

25. F. Akses desa ke kota terdekat
Setiap Aspek tersebut akan diberi Nilai Bobot yang berbeda disesuaikan pada
keseimbangan Potensi desa / kawasan.
Dibawah ini akan dijelaskan proses penghitungan aspek-aspek tersebut hingga
dapat menghasilkan satu Rekapitulasi penghitungan yang akan dijadikan
sebagai bahan dalam menentukan kawasan KTP2D, klasifikasi kawasan, Desa
DPP dan desa Hinterland serta klasifikasi masing masing desa.
A. Potensi Sektor Unggulan Produksi dan Jasa sebagai Penggerak
Pertumbuhan: BOBOT (20%)
Bagian ini meliputi :
A.1. Bidang Kegiatan Ekonomi Masyarakat atau Rumah Tangga Ekonomi
(20%)
a. Industri, Pariwisata dan Kerajinan (40) Nilai 100, sebagai
b. Perdagangan, Pariwisata dan Jasa (30) nilai kesatuan
c. Pertanian dan Perkebunan (20) terbesar pada setiap
d. Lainnya (10) tahapan
Penjelasan :
a. Kolom per desa diisi sesuai dengan data Potensi Desa, setelah
semua data diisi selanjutnya data dijumlahkan kebawah untuk
mendapatkan Nilai Pembagi.
b. Kolom Bobot berisi Nilai 40,30,20,10 adalah nilai bobot yang telah
didefinisikan sebelumnya.
c. Nilai bobot per desa adalah hasil perkalian Data Potensi Desa / Nilai
Pembagi x Bobot
d. Kolom Skor merupakan penjumlahan dari hasil penghitungan Nilai
Bobot
Lamp I - 6

26. e. Kolom 20% dari A didapat dari Perkalian Skor per desa x 20 % (20 %
adalah nilai bobot untuk ”Potensi Sektor Unggulan Produksi dan
Jasa sebagai Penggerak Pertumbuhan”).
f. Kolom 20 % dari Total didapat dari hasil Perkalian Nilai 20% dari A x
20% (20 % adalah nilai bobot untuk ”Potensi Sektor Unggulan
Produksi dan Jasa sebagai Penggerak Pertumbuhan”
g. Nilai 20 % dari Total per desa akan dijumlahkan dengan Nilai dari
aspek lainnya dan akan terlihat pada ”Tabel Rekapitulasi Pengisian
Data KTP2D”
MATRIK ISIAN A.1 dan A.2
Contoh Penghitungan Desa :
Data Jumlah Industri Kecil dan Kerajinan di Desa diisi sesuai data yang
berasal dari Potensi desa juga data Perdagangan dan Jasa serta data
Pertanian dan Perkebunan.
Lamp I - 7

27. Setelah data di isi maka sistem akan menghitung secara otomatis sesuai
bobot yang sudah didefinisikan sebelumnya.
Data perhitungan tersebut akan diisikan kedalam kolom 40,30,20,10
Kolom Skor berisi akumulasi data kolom bobot
Kolom 20 % dari A berisi data perhitungan dari Kolom Skor x 20 % (Nilai
20 % adalah bobot untuk Aspek A.1)
Kolom 20 % dari Total berisi data perhitungan dari Kolom 20 % dari A x
20 % (Nilai 20 % adalah bobot untuk Aspek A) demikian juga untuk item
A.2 dan seterusnya
A.2. Badan Pengelolaan Kegiatan Ekonomi Masyarakat BOBOT (20%)
a. Badan Usaha / Perusahaan (55)
b. Koperasi/Organisasi Petani (45)
Form Isian A.2 berisi jumlah Badan Usaha / Perusahaan yang mengelola
Kegiatan Ekonomi serta jumlah Koperasi / Organisasi Petani.
A.3. Jumlah Pabrik/Industri BOBOT (20%)
a. > 5 (50)
b. 2 – 4 (35)
c. < 2 (15)
Berisi jumlah Pabrik / Industri Besar ; Jika desa tersebut memiliki > 5
pabrik maka isi kolom dengan angka 50, untuk jumlah 2-4 pabrik isi angka
35 dan jika hanua ada 1 isi 15.
A.4. Sektor Ekonomi Potensial BOBOT (20%)
a. Industri Besar dan Sedang (30)
b. Perdagangan dan Jasa (30)
c. Industri Kecil (20)
d. Sawah/Perkebunan (15)
e. Perikanan/Pertanian Lahan Kering (5)
Berisi data sektor ekonomi potensial yang terdapat di desa; yang terdiri
dari Jumlah Industri Besar dan sedang, Perdagangan dan Jasa, Industri
Kecil, Sawah dan Perkebunan serta Perikanan, yang masing masing
memiliki Nilai Bobot.
Lamp I - 8

28. A.5. Tingkat Pendapatan Dominan Masyarakat BOBOT (20%)
a. < Rp 800.000 per bln (10)
b. Rp 800 rb s/d Rp 1.4 juta per bln (20)
c. Rp 1.4 juta s/d Rp 2 juta per bln (30)
d. > Rp 2 juta per bln (40)
Berisi data penghasilan rata rata warga desa per bulan
B. Ketersedian Prasarana Sarana Dasar Penunjang Produksi Dan Jasa
B.1. Sarana Listrik BOBOT (25%)
a. Dilayani PLN (50)
b. Non PLN (35)
c. Lainnya (15)
Berisi data jumlah warga yang sudah memakai PLN, Non PLN (Genset)
atau Lainnya (Minyak Tanah)
B.2. Sarana Telepon BOBOT ( 20%)
a. Jumlah Telepon Rumah Tangga / Pribadi (75)
b. Telepon Umum (25)
c. Tidak Ada (0)
Berisi data jumlah warga yang sudah memiliki Sambungan Telepon atau
Telepon Umum yang terdapat di Desa tersebut.
B.3. Penyediaan Air Bersih BOBOT (10%)
a. PAM / PDAM (60)
b. Air Sumur / Pompa (40)
c. Lainnya (Air Hujan / Sungai) (0)
Berisi data jumlah warga yang sudah memakai fasilitas PAM/PDAM;
Pemakai Sumur atau jumlah warga yang mengambil air dari sungai untuk
dipergunakan sebagai air bersih
B.4. Sarana Air Limah BOBOT (10%)
a. Dialirkan ke Riol kota /Pengolahan Limbah (50)
b. Septitank / cubluk (40)
c. Sungai (10)
Lamp I - 9

29. Berisi data jumlah warga pembuangan limbahnya sudah dikelola oleh
Pemda/Swasta ; pembuangan limbahnya ke Septitank atau sungai.
B.5. Sarana Persampahan BOBOT (10%)
a. Diangkut oleh truk Pemda/Swasta TPA (60)
b. Dikelola lingkungan (40)
c. Lainnya (tanpa lokasi pembuangan) (0)
Berisi data jumlah warga pembuangan sampahnya sudah dikelola oleh
Pemda/Swasta ; pembuangan sampahnya dikelola oleh lingkungan atau
tanpa lokasi pembuangan)
B.6. Drainage BOBOT (10%)
a. Kesaluran Drainage (50)
b. Dialirkan ke sumur resapan (40)
c. Lainnya (tanpa lokasi pembuangan) (0)
Berisi data jumlah warga yang lingkungannya sudah memiliki saluran
drainage atau dialirkan ke sumur resapan atau lainnya.
B.7. Sarana Pengairan/Irigasi Drainage (15%)
a. Primer (50)
b. Sekunder (35)
c. Lainnya (15)
Berisi data jumlah warga yang lingkungannya sudah memiliki saluran
drainage atau dialirkan ke sumur resapan atau lainnya.
C. Pendukung Pelayanan Jasa-jasa Publik BOBOT (20%)
C.1. Fasilitas Perdagangan / Pasar BOBOT (30%)
a. Pasar Modern/Induk (50)
b. Pasar Tradisional Pertokoan (35)
c. Toko / warung (15)
Berisi data jumlah pasar yang dimiliki oleh desa tersebut; baik Pasar
Modern, Pertokoan / pasar tradisonal ataupun toko / warung
C.2. Fasilitas Perkreditan BOBOT (20%)
Lamp I - 10

30. a. Bank (45)
b. KUD (35)
c. Koperasi lainnya (20)
Berisi data jumlah Bank (bank umum atau BPR), KUD atau koperasi
lainnya yang dapat menyalurkan kredit kepada warga
C.3. Fasilitas Pendidikan BOBOT (10%)
a. Perguruan Tinggi (50)
b. SMTA/Madrasah Aliyah (35)
c. SMTP/Madrasah Tsanawiyah (10)
d. SD/Madrasah Ibtidaiyah (5)
Berisi data jumlah Sekolah SD, SLTP, SLTA maupun Perguruan Tinggi di
masing masing desa termasuk sekolah pendidikan agama diisi sesuai
dengan tingkatan sekolah umum.
C.4. Lususan Strata Pendidikan BOBOT (10%)
a. Perguruan Tinggi/Akademi (50)
b. SMTA/Madrasah Aliyah (35)
c. SMTP/Madrasah Tsanawiyah (10)
d. SD/Madrasah Ibtidaiyah (5)
Berisi data jumlah lulusan strata pendidikan sesuai dengan tingkatan
akademik termasuk lulusan sekolah Agama dan Kejuruan.
C.5. Fasilitas Kesehatan BOBOT ( 5%)
a. Rumah Sakit/RSB (50)
b. Puskesmas (35)
c. Balai Kesehatan/Poliklinik (15)
Berisi data jumlah Sarana kesehatan ; Jumlah Rumah Sakit / RSB,
Puskesmas dan juga Poliklinik, Balai Kesehatan ataupun Pustu
(Puskermas Pembantu)
C.6. Fasilitas Kantor Pos BOBOT ( 5%)
a. Ada (100)
b. Tidak ada (0)
Berisi data jumlah Kantor Pos di desa.
Lamp I - 11

31. C.7. Fasilitas olah raga BOBOT ( 5%)
a. Lap. Sepakbola (50)
b. Lap. Volley (35)
c. Lainnya (15)
Berisi data jumlah Lapangan Sepak Bola, Volley atau lainnya(Basket,
Badminton dll)
C.8. Fasilitas Rekreasi BOBOT ( 5%)
a. Bioskop (50)
b. Taman Hiburan (25)
c. Lainnya (25)
Berisi data jumlah sarana hiburan yaitu : Bioskop, taman hiburan dll
C.9. Perumahan menurut jenis dinding BOBOT (10%)
a. Tembok ( 50)
b. Setengah tembok (35)
c. Lainnya (15)
Berisi data jumlah rumah warga desa menurut jenis dindingnya yaitu :
tembok (permanen), setengah tembok (semi permanen) atau lainnya
(kayu, bambu dll)
D. Kondisi Kependudukan Terkait Skala Ekonomi BOBOT (15%)
D.1. Kepadatan Penduduk BOBOT (35%)
Kepadatan penduduk (kepadatan diberi nilai 100, dianggap sebagai
kesatuan potensi yang utuh)
Isi data Jumlah kepadatan penduduk masing masing desa.
D.2. Jumlah Penduduk BOBOT (35%)
Jumlah penduduk (jumlah diberi nilai 100, dianggap sebagai kesatuan
potensi yang utuh)
Isi data Jumlah Penduduk masing masing desa.
Lamp I - 12

32. D.3. Kelembagaan Masyarakat BOBOT (30%)
a. LKMD (45)
b. LMD (45)
c. Lainnya (10)
Berisi data jumlah kelembagaan masyarakat yang ada di desa antara lain :
LKMD, LMD dan lainnya
E. Kwalitas prasarana dan Aksesibilitas internal kawasan (15%)
E.1. Kualitas Prasarana Jalan BOBOT (20%)
a. Aspal/Beton (60)
b. Perkerasan bukan Aspal/Beton (30)
c. Tanah (10)
Berisi data panjang jalan yang sudah diaspal, sudah diperkeras dan jalan
yang masih tanah
E.2. Pendukung Sarana Sistem Transportasi BOBOT (10%)
a. Terminal (50)
b. Lainnya (dermaga sungai / pantai) (50)
c. Lainnya (0)
Berisi jumlah sarana pendukung transportasi yaitu : Terminal Bus/Angkot,
Dermaga, pangkalan dll.
E.3. Moda Angkuan BOBOT (15%)
a. Bus Umum / Truk (30)
b. Angkutan Pedesaan Roda 4/3 (30)
c. Kendaraan Roda 2 / Ojek / Spd. motor (10)
d. Kapal / Perahu (20)
e. Delman / Gerobak dan sejenisnya (10)
Berisi data jumlah alat transportasi yang dimiliki warga desa baik untuk umum
ataupun pribadi
E.4. Apakah akses dari satu desa ke desa lain yang terdekat dalam kawasan
BOBOT (20%)
a. Ada ke semua desa (50)
Lamp I - 13

33. b. Ada ke sebagian desa (35)
c. Tidak ada (15)
Berisi data adanya akses jalan dari satu desa ke desa lainnya dalam satu
kawasan; Jika ada kesemua desa isi dengan angka 50, jika hanya
sebagian desa isi dengan 35 dan jika belum ada sama sekali akses
tersebut isi dengan 15
E.5. Apakah ada pergerakan barang antar desa dalam kawasan BOBOT
(20%)
a. Ada ke semua desa (60)
b. Ada ke sebagian desa (40)
c. Tidak ada (0)
Berisi data adanya pergerakan Barang dari satu desa ke desa lainnya
dalam satu kawasan; Jika ada kesemua desa isi dengan angka 60, jika
hanya sebagian desa isi dengan 40
E.6. Apakah ada pergerakan orang antar desa dalam kawasan (20%)
a. Ada ke semua desa (50)
b. Ada ke sebagian desa (35)
c. Tidak ada (0)
Berisi data adanya pergerakan Orang dari satu desa ke desa lainnya
dalam satu kawasan; Jika ada kesemua desa isi dengan angka 60, jika
hanya sebagian desa isi dengan 40
F. Tingkat Aksesibilitas Eksternal Kawasan BOBOT (15%)
F.1. Jarak Pusat Desa desa dalam kawasan dengan Kota orde yang lebih
tinggi diluar kawasan Terdekat BOBOT (50%)
a. > 10 km (15)
b. 6 – 10 km (35)
c. < 5 km (50)
Berisi data Jarak tempuh dari desa dalam kawasan ke kota dengan orde
yang lebih tinggi (Kota Kecamatan). Jika jarak tempuh < 5 km isi dengan
angka 50, jika jarak tempuh antara 6 – 10 km isi dengan 35 dan jika jarak
tempuh lebih dari 10 km isi dengan 15
Lamp I - 14

34. F.2. Waktu Tempuh dari DPP/Desa dalam kawasan ke Kota / orde yang lebih
tinggi diluar kawasan Terdekat dengan menggunakan sarana tercepat
yang ada BOBOT (50%)
a. > 3 jam (15)
b. 1 – 3 jam (35)
c. < 1 jam (50)
Berisi data Waktu tempuh dari desa dalam kawasan ke kota dengan orde
yang lebih tinggi (desa ke Kota Kecamatan). Jika Waktu tempuh < 1 jam
isi dengan angka 50, jika waktu tempuh antara 1 – 3 jam isi dengan 35
dan jika waktu tempuh lebih dari 3 jam diisi angka 15
Demikian uraian dari masing masing Aspek dalam kaitannya dengan
penghitungan formula KTP2D.
Hasil penghitungan tersebut diisikan kedalam Tabel ”Rekapitulasi Pengisian
Data KTP2D”
(Jika pengisian data dilakukan dengan bantuan Komputer dengan
software Microsoft Excel maka sistem akan mengisi secara otomatis
semua hasil penghitungan yang telah dilakukan di Matrik A1 s/d Matrik F2
tersebut kedalam Tabel Rekapitulasi ini)
Lamp I - 15

35. III. REKAPITULASI DATA KTP2D (Format Matriks)
MATRIK ISIAN REKAP
Pengisian kolom A1 s.d F2 diambil dari penghitungan masing nasing
aspek (A1-F2) seperti yang telah diuraikan diatas.
Nilai tersebut akan dijumlah dan diisikan pada Kolom Total Skor Desa
untuk masing masing desa
Nilai Total Skor Desa tersebut dijumlahkan kebawah untuk
mendapatkan Total Skor Kawasan.
Nilai Total Skor Desa tersebut dijadikan indeks 100 dengan cara :
Total Skor Desa / Nilai Total Kawasan x 100 mendapatkan Total Nilai
Kawasan sebesar 100. Nilai tersebut diisikan di kolom Skor Akhir
(Indeks 100)
Dari Nilai Skor Akhir tersebut, Desa dapat diklasifikasikan sesuai
dengan Klasifikasi Desa sesuai tabel dibawah ini :
Lamp I - 16

36. Data Klasifikasi desa diisikan kedalam kolom Klasifikasi Desa / KTP2D
Selain Data Skor diisi juga data Tingkat Kemandirian Desa (Swasembada,
Swakarya dan Swadaya), data ini dapat menjadi Nilai Tambah untuk
menentukan DPP.
Kolom Keterangan berisi keterangan Status Desa KTP2D (DPP /
Hinterland)
Penentuan Klasifikasi Kawasan disesuaikan dengan Total Skor Kawasan
Lamp I - 17

37. IV. REKAPITULASI PENGHITUNGAN DATA (Format Tabel/Borang)
Lamp I - 18

38. Ruang terakhir yang harus diisi adalah Ruang Kesimpulan dan
Rekomendasi seperti contoh diatas
Data Skor berasal dari Matrik penghitungan detil aspek-aspek yang
telah dilakukan diatas mulai dari A.1 s/d F.2
Skor yang diberi kurung kurawa <> merupakan total skor maksimal
Kolom Keterangan (Jelaskan secara spesifik bentuk, jenis dan
skala serta nama desanya) harus diisi untuk menjelaskan kondisi
data, karena yang tertera pada Matrik ini hanya Nilai Penghitungan
Kesimpulan Kondisi Eksisting berisi kesimpulan umum mengenai
kondisi desa desa dengan segala kekurangan dan kelebihan dari
masing masing desa
Rekomendasi Indikasi Program : berisi Indikasi Program yang
dapat/harus dilaksanakan untuk menjalankan Program KTP2D
Lamp I - 19

39. LAMPIRAN - 2
PERANGKAT IDENTIFIKASI LOKASI
KTP2D
ALTERNATIF II
Alternatif 2 diperuntukkan bagi desa-desa yang lemah dalam data, atau bahkan sulit sekali
didapatkan data tertulis. Cara pada alternatif 2 ini mensyaratkan surveyor yang handal dan
tidak hanya satu orang melainkan berupa tim karena harus melakukan keputusan-keputusan
dan mentransfer kondisi existing yang kualitatif menjadi nilai kwantitatif. Surveyor harus
benar-benar memahami cara ini.
LAMP 2 - 1

40. LAMPIRAN 2
KRITERIA PEMILIHAN KAWASAN TERPILIH PUSAT
PENGEMBANGAN DESA (alternatif 2)
Dari pendekatan penentuan KTP2D perlu memperhatikan aspek-aspek berikut :
A. KTP2D merupakan satu kesatuan kawasan perdesaan
B. KTP2D tidak meliputi kawasan yang memiliki ciri perkotaan
C. KTP2D tidak meliputi pusat-pusat pemerintahan dan daerah hinterland-nya
D. Kemampuan Berproduksi
E. Kemampuan Mengembangkan Kegiatan
F. Kemampuan Mengembangkan Kelembagaan
G. Kemampuan Meningkatkan Sumber Daya Manusia
Untuk dapat menggabungkan keseluruhan pertimbangan tersebut digunakan data PODES. Data Dasar diperkaya
dengan data tata ruang dan geografi wilayah serta pengecekan dan diskusi dengan pemerintah daerah. Pada tahap
pertama dilakukan penyeleksian desa-desa yang TIDAK memiliki CIRI PERKOTAAN dan tidak termasuk PUSAT-
PUSAT PEMERINTAHAN DAN HINTERLANDNYA. Secara Skematis Flow Chart dapat dilihat pada gambar dibawah
berikut.
LAMP 2 -2

41. LAMPIRAN 2
Proses Penentuan Alternatif Lokasi KTP2D
Selanjutnya tahap kedua adalah penentuan Desa Pusat Pertumbuhan dengan menentukan nilai desa
untuk kondisi mengenai aspek-aspek D sampai G sebagai berikut :
LAMP 2 -3

42. LAMPIRAN 2
A. Kemampuan Berproduksi
Tabel 1
Kriteria Kemampuan Berproduksi
Sistem
Faktor Variabel Kriteria Bobot Nilai Keterangan
Nilai
25% Produksi 50% Produktivitas 40% Tinggi 60 3,00 Sesuai dengan
komoditi standar
produktivitas
komoditi
Sedang 30 1,50
Rendah 10 0,50
Nilai tambah 30% Tinggi 60 2,25 dari bahan
KEMAMPUAN BERPRODUKSI
komoditas mentah diproses
sampai menjadi
barang siap
pakai/barang jadi
Sedang 30 1,13 dari bahan
mentah diproses
sampai menjadi
bahan
baku/barang
setengah jadi
Rendah 10 0,38 hanya
menghasilkan
bahan mentah
saja
Sistem 30% Tinggi 60 2,25 sudah tersedia
pengelolaan badan pengelola
dan berjalan
LAMP 2 -4

43. LAMPIRAN 2
Sistem
Faktor Variabel Kriteria Bobot Nilai Keterangan
Nilai
komoditas/jasa dengan baik
Sedang 30 1,13 sudah tersedia
badan pengelola
namun belum
berjalan dengan
baik
Rendah 10 0,38 belum memiliki
badan pengelola
Pasar 30% Jangkauan 40% Tinggi 60 1,80 pemasarannya
pemasaran sudah keluar
kecamatan
Sedang 30 0,90 pemasarannya
keluar desa
dalam kecamatan
Rendah 10 0,30 pemasarannya
dalam desa saja
keberadaan 30% Tinggi 60 1,35 ada jaringan dan
jaringan berjalan secara
pemasaran rutin/baik
komoditas/jasa
Sedang 30 0,68 ada jaringan, tapi
tidak
menentu/berjalan
secara rutin/baik
LAMP 2 -5

44. LAMPIRAN 2
Sistem
Faktor Variabel Kriteria Bobot Nilai Keterangan
Nilai
Rendah 10 0,23 tidak ada
jaringan sama
sekali
Keterkaiatan 30% Ada 70 1,58
dengan sektor
lain
(Aglomerasi
antar sektor) Tidak 30 0,68
Ada
Tenaga 20% Penyerapan 50% Tinggi 60 1,50 dapat menyerap
Kerja asal tenaga tenaga kerja dari
kerja yang luar kecamatan
terlibat
Sedang 30 0,75 dapat menyerap
tenaga kerja dari
luar desa dalam
kecamatan
Rendah 10 0,25 hanya menyerap
tenaga kerja dari
dalam desa saja
Spesifikasi 30% Ada 80 1,20
Tenaga Kerja
(keberagaman
keterampilan
yang terlibat Tidak 20 0,30
dalam sitem Ada
produksi
komoditas/
Jasa)
LAMP 2 -6

45. LAMPIRAN 2
Sistem
Faktor Variabel Kriteria Bobot Nilai Keterangan
Nilai
Persentase 20% Tinggi 60 0,60 > 80 %
penduduk
desa bekerja
di sektor
utama Sedang 30 0,30 80 - 60 %
Rendah 10 0,10 < 60 %
B. Kemampuan Mengembangkan Kegiatan
Tabel 2
Kriteria Kemampuan Mengembangkan Kegiatan
Faktor Variabel Kriteria Sistem Nilai Bobot Nilai Keterangan
Prasarana 10% Pelayanan 100% PLN 60 2,10 sumber listrik
Listrik listrik berasal dari
PLN
KEMAMPUAN MENGEMBANGKAN KEGIATAN
Non-PLN 30 1,05 sumber listrik
berasal Non
PLN mis.
mesin diesel
Tidak ada 10 0,35 Tidak ada
listrik
Prasarana Air 10% Pelayanan air 100% PDAM 60 2,10 sumber air
35%
Bersih bersih bersih
masyarakat
diperoleh dari
PDAM (sistem
perpipaan,
ledeng)
Non-PDAM 30 1,05 sumber air
bersih
masyarakat
diperoleh dari
Non-PDAM
(sumur
pompa
LAMP 2 -7

46. LAMPIRAN 2
Faktor Variabel Kriteria Sistem Nilai Bobot Nilai Keterangan
tangan,
sumur gali)
Tidak ada 10 0,35 sumber air
bersih
masyarakat
diperoleh dari
sungai, air
hujan dsb
Prasarana 10% pola 100% Tempat 60 2,10 masyarakat
Persampahan pembuangan Sampah + mendaur
sampah Diangkut ulang sampah
atau terdapat
badan
pendaur
ulang sampah
Dalam 30 1,05 tersedia TPS
lubang/dibakar
Tidak ada 10 0,35 masyarakat
membuang
sampah
sendiri
dengan cara
ditimbun dan
dibakar
Prasarana 10% Pelayanan 50% Telepon 60 1,05 Masyarakat
Telepon telepon Rumah pada
umumnya
memiliki
telepon
rumah
Telepon 30 0,53 Masyarakat
Umum pada
umumnya
menggunakan
telepon
umum
10 0,18 Tidak
terdapat
Tidak ada telepon
Sinyal GSM 50% Kuat 60 1,05
Lemah 30 0,53
LAMP 2 -8

47. LAMPIRAN 2
Faktor Variabel Kriteria Sistem Nilai Bobot Nilai Keterangan
Tidak ada 10 0,18
Prasarana 10% Jarak antara 35% 10-20 km 60 0,74
jalan desa dengan
20-30 km 25 0,31
ibukota
terdekat > 30 km 15 0,18
Moda 35% Kendaraan 40 0,49
angkutan Bermotor
antara desa Roda 3 atau
dengan lebih
ibukota
Kendaraan 30 0,37
terdekat
Bermotor
Roda 2
Perahu 20 0,25
Bermotor
Kendaraan 10 0,12
Tidak
Bermotor
Kualitas 30% Aspal 60 0,63
Jalan
Diperkeras 30 0,32
Tanah 10 0,11
Sarana 10% Jenis sarana 50% Poliklinik 35 0,61
Kesehatan kesehatan
Puskesmas 25 0,44
Puskesmas 20 0,35
Pembantu
Posyandu 10 0,18
Polindes 10 0,18
Akses ke 50% Sangat Mudah 60 1,05 Sarana
Puskesmas kesehatan
Terdekat dimanfaatkan
oleh desa-
desa
sekitarnya
Mudah 30 0,53 Sarana
kesehatan
dimanfaatkan
hanya oleh
desa ini
Sulit 10 0,18 Sarana
kesehatan
dimanfaatkan
LAMP 2 -9

48. LAMPIRAN 2
Faktor Variabel Kriteria Sistem Nilai Bobot Nilai Keterangan
hanya oleh
desa ini
Sangat Sulit 0 0,00 Sarana
kesehatan
dimanfaatkan
hanya oleh
desa ini
Sarana 10% Jenis sarana 60% SLTP 60 1,26
Pendidikan pendidikan
SD 30 0,63
TK 10 0,21
Lembaga 40% Ada 80 1,12
Keterampilan
Tidakada 20 0,28
Sarana 10% Jenis sarana 100% Lap. Sepak 60 2,10
Olahraga olahraga Bola
Lap. Volley 30 1,05
Lap. 10 0,35
Bulutangkis
Sarana 10% Jenis Sarana 50% Pasar 45 0,79
Perekonomian Perdagangan
Pertokoaan 30 0,53
Warung 20 0,35
Tidak ada 5 0,21
Lembaga 30% Ada 70 0,74
perkrediatan/
Tidak Ada 30 0,32
Koperasi
Lembaga 20% Ada 70 0,49
keuangan
Tidak Ada 30 0,21
informal
Sarana 10% Terminal 100% Ada 70 2,45
Transportasi
Tidak ada 30 1,05
LAMP 2 -10

49. LAMPIRAN 2
C. Kemampuan Mengembangkan Kelembagaan
Tabel 3
Kriteria Kemampuan Mengembangkan Kelembagaan
Faktor Variabel Kriteria Sistem Nilai Bobot Nilai Keterangan
Kemandirian 45% Tingkat 100% Swadaya 60 2,70
KEMAMPUAN MENGEMBANGKAN
Desa Kemandirian
Swakarsa 30 1,35
Desa
Swasembada 10 0,45
KELEMBAGAAN
Kelembagaan 35% Tipe LKMD 50% Tipe I 60 1,05
Masyarakat Tipe II 30 0,53
10%
Tipe III 10 0,18
Keberadaan 50% Ada 80 1,40
LMD
Tidak Ada 20 0,35
Program 20% Keberadaan 100% Ada 80 1,60
Program
Tidak Ada 20 0,40
D. Kemampuan Meningkatkan Sumber Daya Manusia
Tabel 4
Kriteria Kemampuan Meningkatkan Sumber Daya Manusia
Faktor Variabel Kriteria Sistem Nilai Bobot Nilai Keterangan
35% Pendidikan 35% Tingkat 100% Akademi/universitas 40 4,20
KEMAMPUAN MENINGKATKAN
Pendidikan
SMU 30 3,15
SLTP 20 1,58
SD 10 0,53
SDM
Keterampilan 30% Keterampilan 100% Tinggi 70 6,30 Keterampilan
Tenaga luas,
Kerja Pelatihan
Silang
(Broad Skills,
Cross-
Training)
LAMP 2 -11

50. LAMPIRAN 2
Faktor Variabel Kriteria Sistem Nilai Bobot Nilai Keterangan
Rendah 30 2,70 Keterampilan
Khusus
Pekerjaan
(Job-specific
Skills)
Karakteristik 35% Jumlah 50% >1000 jiwa 60 3,15
penduduk Penduduk
1000 - 500 jiwa 30 1,58
< 500 jiwa 10 0,53
Kepadatan 50% > 30 jiwa/km2 60 3,15
penduduk
30-10 jiwa/km2 30 1,58
<10 jiwa/km2 10 0,53
Berdasarkan Tabel-tabel diatas, rentang nilai yang digunakan dalam penentuan Desa Pusat Pertumbuhan berkisar
antara 13,76 – 59,94.
Dari rentang nilai tersebut maka desa – desa dengan kelompok nilai :
1. 38,00 – 59,94 dikategorikan sebagai Desa Cepat Berkembang dan direkomendasikan sebagai Desa Pusat
Pertumbuhan
2. 35,40 – 38,00 dikategorikan sebagai Desa Sedang Berkembang dan apabila desa tersebut berbatasan
langsung dengan desa cepat berkembang direkomendasikan sebagai desa hinterland.
3. 13,76 – 35,40 dikategorikan sebagai Desa Belum Berkembang dan dan apabila desa tersebut berbatasan
langsung dengan desa cepat berkembang direkomendasikan sebagai desa hinterland.
Skema Penentuan Desa Pusat Pertumbuhan dan Hinterlandnya dapat dilihat pada gambar dibawah berikut ini.
LAMP 2 -12

51. LAMPIRAN 2
Gambar 2
Proses Penentuan Desa Pusat Pertumbuhan dan Desa Hinterland
Selain hal tersebut, prioritas penanganan Kawasan Terpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D) diukur
berdasarkan rentang nilai dari masing-masing kriteria penentuan Desa Pusat Pertumbuhan.
1. Kemampuan Berproduksi (3,10 -15,53)
2. Kemampuan Mengembangan Kegiatan (4,49 – 20,86)
3. Kemampuan Mengembangkan Kelembagaan (1,38 – 6,75)
4. Kemampuan Meningkatankan Sumber Daya Manusia (4,80 - 16,80)
Selanjutnya Nilai kemampuan masing-masing desa dihitung persentasenya (%) terhadap nilai tertinggi
dari masng-masing kemampuan. Hal ini untuk mempermudah dalam menentukan prioritas penanganan
KTP2D. Prioritas penanganan KTP2D ditunjukan oleh nilai persentase terkecil pada setiap aspek-aspek
penilaian.
LAMP 2 -13

52. LAMPIRAN 2
Contoh :
Hasil skoring terhadap desa-desa di suatu kabupaten yang telah diseleksi berdasarkan ciri perkotaan dan pusat-
pusat pemerintahan berikut daerah hinterland-nya dan membentuk suatu kesatuan kawasan adalah sebagai berikut :
Tabel 5
Penentuan Desa Pusat Pertumbuhan
DESA NILAI KATEGORI DESA DPP/HINTERLAND
A 46,13 Desa Cepat Berkembang DPP
B 37,70 Desa Sedang Berkembang Hinterland
C 36,89 Desa Belum Berkembang Hinterland
Tabel 6
Penentuan Prioritas Penanganan
Desa
ASPEK PENILAIAN
A B C
Kemampuan Berproduksi 10,98 71% 12,05 78% 9,55 61%
Kemampuan Mengembangkan Kegiatan 14,74 71% 10,54 51% 11,52 55%
Kemampuan Mengembangkan Kelembagaan 6,23 92% 3,68 55% 3,48 52%
Kemampuan Meningkatan SDM 14,18 84% 11,43 68% 12,34 73%
TOTAL 46,13 - 37,70 - 36,89 -
Prioritas Penanganan Produksi/Kegiatan Kegiatan Kelembagaan
LAMP 2 -14

53. LAMPIRAN 2
Catatan :
Berdasarkan hasil perbandingan antara pedoman yang lama dengan yang baru terdapat perbedaan-perbedaan
sebagai berikut :
1. Istilah “Desa Tertinggal” pada pedoman yang lama diganti dengan “Desa Belum Berkembang”.
2. Kriteria umum lokasi KTP2D “Bukan Kawasan Rawan Bencana” pada pedoman yang lama tidak dipergunakan
lagi pada pedoman yang baru, hal ini akan memberikan kesempatan bagi kawasan yang rawan bencana tetapi
memiliki potensi dominan. Penanganan kawasan rawan bencana diasumsikan menggunakan teknologi yang
mampu mengatasi daerah rawan bencana. Mis. Rumah tahan gempa pada lokasi KTP2D yang dindikasikan
sebagai kawasan rawan gempa.
3. Proses Penentuan Lokasi KTP2D pada pedoman baru dilakukan dengan terlebih dahulu menseleksi desa-desa
pada suatu kabupaten, sehingga desa-desa yang dindikasikan memiliki ciri perkotaan dan termasuk dalam
pusat-pusat pemerintahan dan daerah hinterlandnya, tidak dilibatkan dalam proses penentuan Desa Pusat
Pertumbuhan (DPP).
4. Proses penentuan Desa Pusat Pertumbuhan (DPP) pada pedoman yang baru menggunakan 4 (empat) kriteria
yaitu, Kemampuan Berproduksi, Kemampuan Mengembangkan Kegiatan, Kemampuan Mengembangkan
Kelembagaan dan Kemampuan Meningkatkan Sumber Daya Manusia, hal tersebut merupakan bentuk
pendekatan yang dipergunakan yaitu Pendekatan ekonomi lokal yang berbasis pada kemampuan desa sebagai
“Good Village”.
5. Selain, penentuan Desa Pusat Pertumbuhan (DPP) dan Desa Hinterland. Pada pedoman baru dapat pula
ditentukan prioritas penanganan berdasarkan persentase nilai masing-masing kemampuan.
LAMP 2 -15

54. LAMPIRAN 3
PERANGKAT IDENTIFIKASI LOKASI
KTP2D
ALTERNATIF III
Alternatif 3 ini lebih mudah diterapkan, bisa dipergunakan untuk desa-desa yang
datanya ‘kurang’ lengkap namun untuk beberapa hal sudah tersedia dengan baik.
Hasilnya tidak dapat seakurat pada scoring system yang dilakukan pada alternatif 1.
LAMP. 3 - 1

55. LAMPIRAN 3
DIAGRAM 2.1
PANDUAN TAHAPAN IDENTIFIKASI LOKASI KTP2D
Tahapan – 9 :
2
BEBAS DARI GANGGUAN
Tahapan – 10 :
3
PENGHARGAAN TERHADAP
DESA
Tahapan 12
Tahapan 1
Tahapan – 11 : PROSES
PENETAPAN 4 PENILAIAN
DAERAH KETEKAITANYA DENGAN MASING-2
KECAMATAN SISTIM KOTA KRITERIA
DAFTAR
IDENTIFIKASI
LOKASI DAN
POTENSI YANG
Tahapan 2 – 8 :
DAPAT
DIKEMBANG
1 TINGKAT POTENSI YANG
KAN
DAPAT DIKEMBANGKAN
LAMP. 3 - 2

56. LAMPIRAN 3
Diagram 2.2.
IDENTIFIKASI LOKASI
KAWASAN TERPILIH PUSAT PENGEMBANGAN DESA
Tahapan – 9 :
2
Desa bebas dari
gangguan
Tahapan – 10 :
3
Penghargaan Terhadap
Desa
Tahapan 1 : Tahapan 12 :
Tahapan – 11 :
PENETAPAN 4 PROSES
DAERAH Kajian Keterkaitan KTP2D PENILAIAN
KECAMATAN dengan sistem kota MASING-2
KRITERIA
Tahapan 2 : Tahapan 3 : Tahapan 4 :
Potensi sektor Memiliki PSU unt. Memiliki PSU
unggulan menunjang untuk pelayanan DAFTAR
produksi dan jasa perkembangan jasa-jasa publik IDENTIFIKASI
sebagai produksi & jasa
Penggerak LOKASI KTP2D
pertumbuhan DAN POTENSI
YANG DAPAT
Tahapan 6 : Tahapan 8 : DIKEMBANGKAN
Mempunyai Mempunyai lokasi
Tahapan 5 : kelembagaan yang mudah
masyarakat dijangkau Daerah
Mempunyai Propinsi dan
jumlah penduduk Kabupaten, atau
yang cukup untuk mempunyai akses
memenuhi skala Tahapan 7 : yang baik
ekonomi dan terhadap kota
untuk pelayanan Mempunyai dan desa-desa di
sosial ekonomi kelembagaan sekitarnya
masyarakat
LAMP. 3 - 3