Undang-undang ini mengatur tentang perumahan dan kawasan permukiman yang meliputi pembinaan, penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, pemeliharaan, pencegahan perumahan kumuh, penyediaan tanah, pendanaan, hak dan kewajiban, larangan, sanksi, dan ketentuan peralihan. Tujuannya adalah memenuhi hak masyarakat atas perumahan yang layak dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, dan berkelanjutan.

1. SEKRETARIAT KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
BIRO HUKUM DAN KEPEGAWAIAN

2. 2 2
Pranata
Sos-Bud
LINGKUNGAN
TUGAS
PemProv/PemKot/
PemKab
Instansi/
Departemen Mitra
Lembaga Donor
Internasional
Masyarakat/LSM
Dunia Usaha/
Swasta
LINGKUNGAN
KEMASYARAKATAN
Pranata
Ek-Keu
Pranata
Tekno-LH
Pranata
Politik-Hukum
Asosiasi Profesi
Konsumen
LINGKUNGAN
INTERNAL
PERUMAHAN dan KAWASAN PERMUKIMAN
Struktur
Sumber Daya
Kultur
Pranata
Han-Kam

3. ASAS
POLA PIKIR UU NO. 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1. Kesejahteraan;
2. Keadilan dan pemerataan;
3. Kenasionalan;
4. Keefisienan dan kemanfaatan;
5. Keterjangkauan dan kemudahan;
6. Kemandirian dan kebersamaan;
7. Kemitraan;
8. Keserasian dan Keseimbangan;
9. Keterpaduan
10. Kesehatan
11. Kelestarian dan keberlanjutan; dan
12. Keselamatan, keamanan, ketertiban, dan
keteraturan
LANDASAN HUKUM
UNDANG UNDANG TERKAIT, al;
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA
3. UU No. 4 Thn 1996 tentang Hak Tanggungan
Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang
Berkaitan Dengan Rumah;
4. UU No. 8 Thn 1999 tentang Perlindungan
Konsumen;
5. UU No 18 Thn 1999 tentang Jasa Konstruksi;
6. UU No 39 Thn 1999 tentang Hak Azasi Manusia;
7. UU No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
8. UU No 28 Thn 2002 tentang Bangunan Gedung;
9. UU No 7 Tahun 2003 tentang Sumber Daya Air;
10. UU No 32 Thn 2004 tentang Pemerintahan
Daerah;
11. UU No 33 Thn 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Pemerintah Pusat & Pemerintah
daerah;
12. UU No 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
13. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang;
14.No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
LATAR BELAKANG
1. Peraturan per-uu-an
tentang perumahan dan
permukiman, yang ada
belum sesuai dengan
paradigma baru
- OTDA
- Pemberdayaan
Masyarakat
- Kesetaraan dan
Keterbukaan
2. Masih belum adanya
pembagian peran (role
sharing) dan peran
stakeholders bidang
perkim,
3. Belum mantapnya sistim
pembiayaan dan
pembangunan perkim
serta mekanisme pola
bantuan yang efisien
bagi masyarakat
berpenghasilan rendah
4. Belum mantapnya sistim
penyediaan rumah yang
bertumpu pada swadaya
masyarakat
5. Belum berkembangnya
rusunawa dan rusunami
di perkotaan.
6. Belum mantapnya
kelembagaan yang
melakukan sertifikasi,
kualifikasi, regestrasi
baik untuk orang atau
badan
7. Belum adanya
pembagian kewenangan
yang jelas antara
pemerintah pusat dan
daerah
8. Pergeseran peran
pemerintah, dunia usaha
dan masyarakat dalam
pembangunan
perumahan dan
permukiman
9. Belum adanya larangan
pembangunan
10.Perlu pengaturan sistim
pembiayaan
SUBJEK
1. Pemerintah
- Pusat - Daerah
2. Masyarakat
- Orang/ perorangan
- Kelompok organisasi
- BU. Berbadan HK
- Badan Usaha
3. Lembaga
OBJEK
1. Rumah;
2. Perumahan;
3. Permukiman;
4. Lingkungan Hunian; dan
5. Kawasan Permukiman.
SASARAN
1. Memberikan kepastian Hukum dalam
penyelenggaraan perumahan dan kawasan
permukiman;
2. Mendukung penataan dan pengembangan wilayah
serta penyebaran penduduk yang proporsional
melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan
kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang
untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan,
terutama MBR;
3. Meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber
daya alam bagi pembangunan perumahan dengan
tetap memperhatikan kelestarian fungsi
lingkungan, baik di kawssan perkotaan maupun
kawasan perdesaan;
4. Memberdayakan para pemangku kepentingan
bidang pembangunan perumahan dan kawasan
permukiman;
5. Menunjang pembangunan di bidang ekonomi,
sosial, dan budaya; dan
6. Menjamin terwujudnya rumah yang layak huni
dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat,
aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan
berkelanjutan.
SUBSTANSI
- Bab I Ketentuan Umum
- Bab II Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup
- Bab III Pembinaan
- Bab IV Tugas dan Wewenang
- Bab V Penyelenggaraan Perumahan
- Bab VI Penyelenggaraan Kawasan Permukiman
- Bab VII Pemeliharaan dan Perbaikan
- Bab VIII Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
- Bab IX Penyediaan Tanah
- Bab X Pendanaan dan Pembiayaan
- Bab XI Hak dan Kewajiban
- Bab XII Peran Masyarakat
- Bab XIII Larangan
- Bab XIV Penyelesaian Sengketa
- Bab XV Sanksi Administratif
- Bab XVI Ketentuan Pidana
- Bab XVII Ketentuan Peralihan
- Bab XVIII Ketentuan Penutup
Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C
ayat (1), Pasal 28H ayat (1), ayat
(2), dan ayat (4), pasal 33 ayat
(3), serta Pasal 34 ayat (1), ayat
(2), dan ayat (3) Undang-
Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945
1. KETERSEDIAAN PERANGKAT PERATURAN
2. KESADARAN PELAKU PEMBANGUNAN
3. KELEMBAGAAN DI BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN.
4. KETERSEDIAAN PERANGKAT HUKUM
LINGKUNGAN STRATEGIS
Tantangan
Pembangunan
Perumahan
• Tingginya Backlog
rumah layak huni 9
juta pada tahun 2007
• Pertumbuhan
kebutuhan rumah
tahunan 800 ribu unit/
tahun,
• Luas kawasan
permukiman kumuh,
• Belum mantapnya
pengaturan kepastian
hukum dalam
bermukim
• Otonomi daerah dan
penyelenggaraan yang
terdesentralisasi
Prinsip
Penyelenggaraan
pembangunan
perumahan perlu
diarahakan untuk
mengoptimalkan
peran dan
pontensi
masyarakat
termasuk swasta
dalam
mempercepat
pencapaian
sasaran
pembangunan
perumahan dan
permukiman
Mainstream
Pengaturan Revisi
UU 4/92
-Memberikan
peluang
kesempatan baru
yang seluas-
luasnya kepada
dunia usaha/swasta
dan masyarakat
sebagai pelaku
utama
pembangunan
perumahan sesuai
dengan azas dan
tujuan
penyelenggaraan
pembangunan
perumahan melalui
pengembangan
sistem insentif
-Memperkuat peran
pemerintah dalam
pembinaan dan
pengawasan
LANDASAN
a. Filosofis
•Pancasila diterjemahkan
dalam tata hukum yang
bertujuan untuk
mememajukan
kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan
bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan
kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan
keadilan sosial. Hal ini
diwujudkan dalam
memenuhi kebutuhan
rumah yang layak dan
terjangkau dalam
lingkungan yang aman,
sehat, serasi dan teratur
serta berkelanjutan.
b. Yuridis
•Muatan materi
merupakan amanah
UUDNRI Thn 1945 Pasal
28H dan pembentukan
harus dengan Undang-
Undang
b. Sosiologis
•Pelibatan Pemerintah/
Pemerintah Daerah dan
stakeholder dalam
pemenuhan kebutuhan
rumah layak huni dan
terjangkau dalam
lingkungan yang aman,
sehat, serasi dan teratur
serta berkelanjutan

4. BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
BAB III
PEMBINAAN
BAB V
PENYELENGGARAAN
PERUMAHAN
BAB VII
PEMELIHARAAN DAN
PERBAIKAN
BAB X
PENDANAAN DAN
PEMBIAYAAN
BAB XI
HAK DAN KEWAJIBAN
BAB XIII
LARANGAN
BAB XV
SANKSI ADMINISTRATIF
BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN
BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
BAB VI
PENYELENGGARAAN KAWASAN
PERMUKIMAN
BAB VIII
PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN
KUALITAS TERHADAP
PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH
BAB XII
PERAN MASYARAKAT
Main
Substance
Supporting
Element
Genera
l
Law
Enforcement
Additional
Regulation
BAB IX
PENYEDIAAN TANAH
BAB XVI
KETENTUAN PIDANA
BAB XIV
PENYELESAIAN SENGKETA
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011
TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
BAB IV
TUGAS DAN WEWENANG

5.  bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar
manusia, dan yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak
serta kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia Indonesia
seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif;
 bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu
bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan
yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia;
 bahwa pemerintah perlu lebih berperan dalam menyediakan dan memberikan
kemudahan dan bantuan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat melalui
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang berbasis kawasan serta
keswadayaan masyarakat sehingga merupakan satu kesatuan fungsional dalam wujud
tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu menjamin
kelestarian lingkungan hidup sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi daerah, dan
keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011
TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN

6.  bahwa pertumbuhan dan pembangunan wilayah yang kurang
memperhatikan keseimbangan bagi kepentingan masyarakat
berpenghasilan rendah mengakibatkan kesulitan masyarakat untuk
memperoleh rumah yang layak dan terjangkau;
 bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan
Permukiman sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan
perumahan dan permukiman yang layak dan terjangkau dalam lingkungan
yang sehat, aman, serasi, dan teratur sehingga perlu diganti;
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011
TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
(LANJUTAN)

7.  Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang
terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan
kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan
peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh,
penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran
masyarakat.
 Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik
perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana,
dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
 Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan
lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi
sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat
kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
BAB I
KETENTUAN UMUM

8.  Lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan permukiman
yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.
 Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri
atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai
prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang
kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan
perdesaan.
 Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman
adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan,
dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan
kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran
masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
BAB I KETENTUAN UMUM
(LANJUTAN)

9.  Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang
layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat
penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
 Rumah komersial adalah rumah yang diselenggarakan dengan tujuan
mendapatkan keuntungan.
 Rumah swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya
masyarakat.
 Rumah umum adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi
kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
 Rumah khusus adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi
kebutuhan khusus.
 Rumah Negara adalah rumah yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai
tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta penunjang
pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.
BAB I KETENTUAN UMUM
(LANJUTAN)

10.  Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak
layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat
kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas
bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak
memenuhi syarat.
 Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami
penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
BAB I KETENTUAN UMUM
(LANJUTAN)

11. TUJUAN
a. memberikan kepastian hukum dalam
penyelenggaraan perumahan dan
kawasan permukiman;
b. mendukung penataan dan pengembangan
wilayah serta penyebaran penduduk yang
proporsional melalui pertumbuhan
lingkungan hunian dan kawasan
permukiman sesuai dengan tata ruang
untuk mewujudkan keseimbangan
kepentingan, terutama bagi MBR;
c. meningkatkan daya guna dan hasil guna
sumber daya alam bagi pembangunan
perumahan dengan tetap memperhatikan
kelestarian fungsi lingkungan, baik di
kawasan perkotaan maupun kawasan
perdesaan;
d. memberdayakan para pemangku
kepentingan bidang pembangunan
perumahan dan kawasan permukiman;
e. menunjang pembangunan di bidang
ekonomi, sosial, dan budaya; dan
f. menjamin terwujudnya rumah yang layak
huni dan terjangkau dalam lingkungan
yang sehat, aman, serasi, teratur,
terencana, terpadu, dan berkelanjutan.
A S A S
a. kesejahteraan;
b. keadilan dan pemerataan;
c. kenasionalan;
d. keefisienan dan kemanfaatan;
e. keterjangkauan dan kemudahan;
f. kemandirian dan kebersamaan;
g.kemitraan;
h.keserasian dan keseimbangan;
i. keterpaduan;
j. kesehatan;
k.kelestarian dan keberlanjutan; dan
l. keselamatan, keamanan, ketertiban, dan keteraturan.
LANDASAN HUKUM
Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C ayat (1),
Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (4),
Pasal 33 ayat (3), serta Pasal 34 ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945

12. DILAKUKAN OLEH
TINGKAT PUSAT OLEH MENTERI
TINGKAT PROVINSI OLEH GUBERNUR
TINGKAT KABUPATEN KOTA OLEH
BUPATI/WALIKOTA
PEMBINAAN
Negara bertanggung jawab atas
penyelenggaraan perumahan dan kawasan
permukiman yang pembinaannya
dilaksanakan oleh pemerintah.
MELIPUTI
PERENCANAAN;
PENGATURAN;
PENGENDALIAN; DAN
PENGAWASAN
BAB III
PEMBINAAN
DILAKUKAN DENGAN PERATURAN
PEMERINTAH

13. PERENCANAAN
1. Perencanaan merupakan satu kesatuan yang utuh dari rencana
pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.
2. Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah
dengan melibatkan peran masyarakat.
3. Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun
pada tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten/kota yang
dimuat dan ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka
panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan
rencana tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
4. Perencanaan pada tingkat nasional menjadi pedoman untuk
menyusun perencanaan penyelenggaraan perumahan dan
kawasan permukiman pada tingkat provinsi.
5. Perencanaan pada tingkat provinsi menjadi pedoman untuk
menyusun perencanaan penyelenggaraan perumahan dan
kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota.
BAB III PEMBINAAN
(LANJUTAN)

14. PENGATURAN
1. PENYEDIAAN TANAH;
2. PEMBANGUNAN;
3. PEMANFAATAN;
4. PEMELIHARAAN; DAN
5. PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENGENDALIAN
1. RUMAH;
2. PERUMAHAN;
3. PERMUKIMAN;
4. LINGKUNGAN HUNIAN; DAN
5. KAWASAN PERMUKIMAN.
PENGAWASAN
1. PEMANTAUAN;
2. EVALUASI;
3. KOREKSI.
DILAKUKAN BERDASARKAN
PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN
BAB III PEMBINAAN
(LANJUTAN)

15. M
A
I
N
S
U
B
S
T
A
N
C
E
BAB VIII
PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH
DAN PERMUKIMAN KUMUH
BAB XI
PENYEDIAAN TANAH
BAB X
PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN
BAB VII
PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN
BAB VI
PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN
BAB V
PENYELENGGARAAN PERUMAHAN
BAB IV
TUGAS DAN WEWENANG

16. PEMERINTAH
Pemerintah melaksanakan pembinaan
penyelenggaraan perumahan dan
kawasan permukiman mempunyai
tugas dan wewenang
TUGAS DAN
WEWENANG
:
1. PEMERINTAH;
2. PEMERINTAH PROVINSI;
3. PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

17. BAB IV TUGAS DAN WEWENANG
(LANJUTAN)
TUGAS
PEMERINTAH
1. MERUMUSKAN DAN MENETAPKAN KEBIJAKAN DAN
STRATEGI NASIONAL DI BIDANG PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN;
2. MERUMUSKAN DAN MENETAPKAN KEBIJAKAN
NASIONAL TENTANG PENDAYAGUNAAN DAN
PEMANFAATAN HASIL REKAYASA TEKNOLOGI DI
BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN;
3. MERUMUSKAN DAN MENETAPKAN KEBIJAKAN
NASIONAL TENTANG PENYEDIAAN KASIBA DAN
LISIBA;
4. MENGAWASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN
STRATEGI NASIONAL DI BIDANG PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN;
5. MENYELENGGARAKAN FUNGSI OPERASIONALISASI
DAN KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN
NASIONAL PENYEDIAAN RUMAH DAN
PENGEMBANGAN LINGKUNGAN HUNIAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN;
6. MENGALOKASIKAN DANA DAN/ATAU BIAYA
PEMBANGUNAN UNTUK MENDUKUNG TERWUJUDNYA
PERUMAHAN BAGI MBR;
7. MEMFASILITASI PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN BAGI MASYARAKAT, TERUTAMA BAGI
MBR;
8. MEMFASILITASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN
STRATEGI PADA TINGKAT NASIONAL.
9. MELAKUKAN DAN MENDORONG PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN;

18. TUGAS PEMERINTAH
PROVINSI
1. MERUMUSKAN DAN MENETAPKAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI PADA
TINGKAT PROVINSI DI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DENGAN BERPEDOMAN PADA KEBIJAKAN NASIONAL;
2. MERUMUSKAN DAN MENETAPKAN KEBIJAKAN PROVINSI TENTANG
PENDAYAGUNAAN DAN PEMANFAATAN HASIL REKAYASA TEKNOLOGI DI
BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DENGAN
BERPEDOMAN PADA KEBIJAKAN NASIONAL;
3. Merumuskan Dan MENETAPKAN KEBIJAKAN PENYEDIAAN KASIBA DAN
LISIBA LINTAS KABUPATEN/KOTA;
4. MENGAWASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PADA
TINGKAT PROVINSI DI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN;
5. MENYELENGGARAKAN FUNGSI OPERASIONALISASI DAN KOORDINASI
PELAKSANAAN KEBIJAKAN PROVINSI PENYEDIAAN RUMAH, PERUMAHAN,
PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HUNIAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN;
6. MENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN LINTAS KABUPATEN/KOTA;
7. MEMFASILITASI PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS
UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PADA TINGKAT
PROVINSI;
8. MENGALOKASIKAN DANA DAN/ATAU BIAYA PEMBANGUNAN UNTUK
MENDUKUNG TERWUJUDNYA PERUMAHAN BAGI MBR;
9. MEMFASILITASI PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
BAGI MASYARAKAT, TERUTAMA BAGI MBR; DAN
10. MEMFASILITASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI PADA TINGKAT
PROVINSI.
BAB IV TUGAS DAN WEWENANG
(LANJUTAN)

19. 1. MENYUSUN DAN MELAKSANAKAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI PADA TINGKAT
KABUPATEN/KOTA DI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DENGAN
BERPEDOMAN PADA KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL DAN PROVINSI;
2. MENYUSUN DAN MELAKSANAKAN KEBIJAKAN DAERAH DENGAN BERPEDOMAN PADA
STRATEGI NASIONAL DAN PROVINSI TENTANG PENDAYAGUNAAN DAN PEMANFAATAN HASIL
REKAYASA TEKNOLOGI DI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN;
3. MENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PADA TINGKAT KABUPATEN/KOTA;
4. MENYELENGGARAKAN FUNGSI OPERASIONALISASI DAN KOORDINASI TERHADAP
PELAKSANAAN KEBIJAKAN KABUPATEN/KOTA DALAM PENYEDIAAN RUMAH, PERUMAHAN,
PERMUKIMAN, LINGKUNGAN HUNIAN, DAN KAWASAN PERMUKIMAN;
5. MELAKSANAKAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI DAN RANCANG BANGUN YANG RAMAH
LINGKUNGAN SERTA PEMANFAATAN INDUSTRI BAHAN BANGUNAN YANG MENGUTAMAKAN
SUMBER DAYA DALAM NEGERI DAN KEARIFAN LOKAL YANG AMAN BAGI KESEHATAN;
6. MELAKSANAKAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TERHADAP PELAKSANAAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, KEBIJAKAN, STRATEGI, SERTA PROGRAM DI BIDANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PADA TINGKAT KABUPATEN/KOTA;
7. MELAKSANAKAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI PADA TINGKAT KABUPATEN/KOTA;
8. MELAKSANAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PADA TINGKAT
KABUPATEN/KOTA;
9. MELAKSANAKAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN;
10.MELAKSANAKAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PROVINSI DALAM
PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DENGAN BERPEDOMAN
PADA KEBIJAKAN NASIONAL;
11.MELAKSANAKAN PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN;
12.MENGAWASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL DAN PROVINSI DI
BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PADA TINGKAT KABUPATEN/KOTA;
13.MENGALOKASIKAN DANA DAN/ATAU BIAYA PEMBANGUNAN UNTUK MENDUKUNG
TERWUJUDNYA PERUMAHAN BAGI MBR;
14.MEMFASILITASI PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN BAGI MASYARAKAT,
TERUTAMA BAGI MBR;
15.MENETAPKAN LOKASI KASIBA DAN LISIBA; DAN
16.MEMBERIKAN PENDAMPINGAN BAGI ORANG PERSEORANGAN YANG MELAKUKAN
PEMBANGUNAN RUMAH SWADAYA.
TUGAS
PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA

20. WEWENANG PEMERINTAH
1. MENYUSUN DAN MENETAPKAN NORMA, STANDAR, PEDOMAN, DAN KRITERIA RUMAH, PERUMAHAN,
PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HUNIAN YANG LAYAK, SEHAT DAN AMAN;
2. MENYUSUN DAN MENYEDIAKAN BASIS DATA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN;
3. MENYUSUN DAN MENYEMPURNAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN;
4. MEMBERDAYAKAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PADA TINGKAT NASIONAL;
5. MELAKSANAKAN KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
SERTA KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DALAM
RANGKA MEWUJUDKAN JAMINAN DAN KEPASTIAN HUKUM DAN PELINDUNGAN HUKUM DALAM BERMUKIM;
6. MENGOORDINASIKAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI DAN RANCANG BANGUN YANG RAMAH LINGKUNGAN
SERTA PEMANFAATAN INDUSTRI BAHAN BANGUNAN YANG MENGUTAMAKAN SUMBER DAYA DALAM NEGERI
DAN KEARIFAN LOKAL;
7. MENGOORDINASIKAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN;
8. MENGEVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PADA TINGKAT NASIONAL;
9. MENGENDALIKAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI DI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN;
10. MEMFASILITASI PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH;
11. MENETAPKAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL DALAM PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN;
12. MEMFASILITASI PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN; DAN
13. MEMFASILITASI KERJA SAMA TINGKAT NASIONAL DAN INTERNASIONAL ANTARA PEMERINTAH DAN BADAN
HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

21. 1. MENYUSUN DAN MENYEDIAKAN BASIS DATA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PADA TINGKAT PROVINSI;
2. MENYUSUN DAN MENYEMPURNAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PADA TINGKAT PROVINSI;
3. MEMBERDAYAKAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM BIDANG PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN PADA TINGKAT PROVINSI;
4. MELAKSANAKAN KOORDINASI, SINKRONISASI, DAN SOSIALISASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PADA TINGKAT PROVINSI DALAM RANGKA
MEWUJUDKAN JAMINAN DAN KEPASTIAN HUKUM DAN PELINDUNGAN HUKUM DALAM
BERMUKIM;
5. MENGOORDINASIKAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI DAN RANCANG BANGUN YANG RAMAH
LINGKUNGAN SERTA PEMANFAATAN INDUSTRI BAHAN BANGUNAN YANG MENGUTAMAKAN
SUMBER DAYA DALAM NEGERI DAN KEARIFAN LOKAL;
6. MENGOORDINASIKAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN, KEBIJAKAN, STRATEGI, SERTA PROGRAM DI BIDANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PADA TINGKAT PROVINSI;
7. MENGEVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PADA TINGKAT PROVINSI;
8. MEMFASILITASI PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH PADA TINGKAT PROVINSI;
9. MENGOORDINASIKAN PENCADANGAN ATAU PENYEDIAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN BAGI MBR PADA TINGKAT PROVINSI;
10. MENETAPKAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PROVINSI DALAM PENYELENGGARAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DENGAN BERPEDOMAN PADA KEBIJAKAN
NASIONAL; DAN
11. MEMFASILITASI KERJA SAMA PADA TINGKAT PROVINSI ANTARA PEMERINTAH PROVINSI
DAN BADAN HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN.
WEWENANG PEMERINTAH PROVINSI

22. WEWENANG PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA
1. MENYUSUN DAN MENYEDIAKAN BASIS DATA PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PADA TINGKAT KABUPATEN/KOTA;
2. MENYUSUN DAN MENYEMPURNAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PADA TINGKAT
KABUPATEN/KOTA BERSAMA DPRD;
3. MEMBERDAYAKAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM BIDANG PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN PADA TINGKAT KABUPATEN/KOTA;
4. MELAKSANAKAN SINKRONISASI DAN SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN SERTA KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PADA TINGKAT KABUPATEN/KOTA;
5. MENCADANGKAN ATAU MENYEDIAKAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN BAGI MBR;
6. MENYEDIAKAN PRASARANA DAN SARANA PEMBANGUNAN PERUMAHAN BAGI
MBR PADA TINGKAT KABUPATEN/KOTA;
7. MEMFASILITASI KERJA SAMA PADA TINGKAT KABUPATEN/KOTA ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DAN BADAN HUKUM DALAM
PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN;
8. MENETAPKAN LOKASI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN SEBAGAI PERUMAHAN
KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH PADA TINGKAT KABUPATEN/KOTA; DAN
9. MEMFASILITASI PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH
DAN PERMUKIMAN KUMUH PADA TINGKAT KABUPATEN/KOTA.

23. Perencanaan
Perumahan
persyaratan administratif, teknis,
dan ekologis
Pembangunan
Perumahan
Pemanfaatan
Perumahan
Pengendalian
Perumahan
Perorangan
dan Badan
Hukum
Pemerintah,
Pemda dan
Masyarakat
BAB V
PENYELENGGARAAN PERUMAHAN
Mencakup rumah atau
perumahan beserta PSU
Penyelenggaraan Rumah
dan Perumahan untuk
memenuhi kebutuhan
dasar manusia Bagi
Peningkatan Dan Perataan
Kesra
Dilaksanakan oleh
Pemerintah, Pemerintah
Daerah, Dan/Atau Setiap
Orang
Jenis Perumahan
1. rumah komersial; 3. rumah swadaya
2. rumah umum; 4. rumah khusus; dan
5. rumah negara.

24. PENYELENGGARAAN
PERUMAHAN
1. perencanaan perumahan;
2. pembangunan perumahan;
3. pemanfaatan perumahan;
4. pengendalian perumahan.
RUMAH PRASARANA, SARANA, UTILITAS UMUM
JENIS :
• rumah komersial
• rumah umum;
• rumah swadaya;
• rumah khusus;
• rumah negara.
BENTUK :
• rumah tunggal;
• rumah deret;
• rumah susun.
LUAS MINIMUM 36M2
BAB V
PENYELENGGARAAN PERUMAHAN
(LANJUTAN)

25. PERENCANAAN
PRASARANA, SARANA
DAN UTILITAS UMUM
Meliputi :
a. Rencana penyediaan kaveling
tanah untuk perumahan sebagai
bagian dari permukiman; dan
b. Rencana kelengkapan
prasarana, sarana dan utilitas
umum perumahan
BAB V
PENYELENGGARAAN PERUMAHAN
(LANJUTAN)

26. PEMBANGUNAN
PERUMAHAN
PEMBANGUNAN RUMAH
DAN PSU
PENINGKATAN KUALITAS
PERUMAHAN
• TEKNOLOGI & RANCANGAN BANGUN RAMAH
LINGKUNGAN
• INDUSTRI BAHAN BANGUNAN DALAM NEGERI
YANG MEMENUHI SNI
• KEARIFAN LOKAL YANG AMAN BAGI KESEHATAN
DAPAT DILAKUKAN OLEH
SETIAP ORANG,
PEMERINTAH, DAN/ATAU
PEMERINTAH DAERAH
HUNIAN
BERIMBANG*
1. Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dilakukan oleh Pemerintah,
pemerintah daerah, dan/atau setiap orang.
2. Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum wajib dilakukan sesuai dengan rencana,
rancangan, dan perizinan.
3. Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan harus memenuhi persyaratan:
a. kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah rumah;
b. keterpaduan antara prasarana, sarana, dan utilitas umum dan lingkungan hunian; dan
c. ketentuan teknis pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
4. Prasarana, sarana, dan utilitas umum yang telah selesai dibangun oleh setiap orang harus
diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

27. BADAN HUKUM WAJIB MEWUJUDKAN HUNIAN BERIMBANG
PEMBANGUNAN PERUMAHAN DALAM SKALA BESAR WAJIB
MEWUJUDKAN HUNIAN BERIMBANG DALAM SATU HAMPARAN
RUMAH SEDERHANA
RUMAH MENENGAH
RUMAH MEWAH
RUMAH UMUM DIKECUALIKAN
PEMBANGUNAN TIDAK DALAM SATU HAMPARAN HARUS DILAKSANAKAN
DALAM SATU DAERAH KABUPATEN/KOTA
DALAM HAL PEMBANGUNAN RUMAH UMUM, HARUS
MEMPUNYAI AKSES MENUJU PUSAT PELAYANAN ATAU
TEMPAT KERJA

28. PEMBANGUNAN
RUMAH
RUMAH DERET
RUMAH TUNGGAL
RUMAH SUSUN
• BERDASARKAN TIPOLOGI, EKOLOGI, BUDAYA,
DINAMIKA EKONOMI PADA TIAP DAERAH
• MEMPERTIMBANGKAN FAKTOR KESELAMATAN
DAN
KEAMANAN.
• DILAKUKAN SESUAI DENGAN RENCANA TATA
RUANG
WILAYAH.
• DILAKUKAN OLEH SETIAP ORANG, PEMERINTAH,
DAN/ATAU PEMERINTAH DAERAH.
DAPAT DILAKUKAN OLEH
SETIAP ORANG,
PEMERINTAH, DAN/ATAU
PEMERINTAH DAERAH
DAPAT MENUGASI
ATAU MEMBENTUK
LEMBAGA/BADAN
YANG MENANGANI
PEMBANGUNAN
PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN
1. rumah umum,
rumah khusus,
rumah negara;
2. menyediakan
tanah bagi
perumahan; dan
3. melakukan
koordinasi dalam
proses perizinan
dan pemastian
kelayakan hunian.

29. PEMANFAATAN
PERUMAHAN
FUNGSI HUNIAN
PEMANFAATAN
RUMAH
PEMANFAATAN PSU
PELESTARIAN
RUMAH,
PERUMAHAN,
SERTA PRASARANA
DAN SARANA
PERUMAHAN
SESUAI DENGAN
KETENTUAN
PERATURAN
PERUNDANG-
UNDANGAN.
P
E
M
A
N
F
A
A
T
A
N
P
E
R
U
M
A
H
A
N

30. P
E
M
A
N
F
A
A
T
A
N
R
U
M
A
H
PEMANFAATAN RUMAH
dapat digunakan
sebagai kegiatan
usaha secara
terbatas tanpa
membahayakan
dan tidak
mengganggu
fungsi hunian.
selain digunakan
untuk fungsi
hunian harus
memastikan
terpeliharanya
perumahan dan
lingkungan
hunian.
Ketentuan
mengenai
pemanfaatan
rumah
sebagaimana
dimaksud pada
ayat (1) diatur
dengan peraturan
daerah.

31. P
E
N
G
H
U
N
I
A
N
1. Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal
atau menghuni rumah.
2. Hak untuk menghuni rumah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a) hak milik; atau
b) sewa atau bukan dengan cara sewa.
Orang asing dapat menghuni atau menempati
rumah dengan cara hak sewa atau hak pakai.

32. P
E
N
G
E
N
D
A
L
I
A
N
P
E
R
U
M
A
H
A
N
PENGENDALIAN PERUMAHAN DIMULAI DARI TAHAP:
1. PERENCANAAN;
2. PEMBANGUNAN;
3. PEMANFAATAN.
PENGENDALIAN PERUMAHAN DILAKSANAKAN
OLEH PEMERINTAH DAN/ATAU PEMERINTAH
DAERAH DALAM BENTUK:
1. PERIZINAN;
2. PENERTIBAN; DAN/ATAU
3. PENATAAN.

33. KEMUDAHAN PEROLEHAN
DAN PEMBANGUNAN RUMAH BAGI MBR
KEWAJIBAN PEMERINTAH
DAN PEMERINTAH
DAERAH
a. SUBSIDI PEROLEHAN RUMAH;
b. STIMULAN RUMAH SWADAYA;
c. INSENTIF PERPAJAKAN
SESUAI DENGAN KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DI BIDANG
PERPAJAKAN;
d. PERIZINAN;
e. ASURANSI DAN PENJAMINAN;
f. PENYEDIAAN TANAH;
g. SERTIFIKASI TANAH;
DAN/ATAU
h. PRASARANA, SARANA, DAN
UTILITAS UMUM.
ORANG PERSEORANGAN
YANG MEMILIKI RUMAH
UMUM DENGAN
KEMUDAHAN YANG
DIBERIKAN PEMERINTAH
ATAU PEMERINTAH DAERAH
HANYA DAPAT
MENYEWAKAN DAN/ATAU
MENGALIHKAN
KEPEMILIKANNYA ATAS
RUMAH KEPADA PIHAK LAIN,
DALAM HAL:
A. PEWARISAN;
B. PENGHUNIAN
SETELAH JANGKA
WAKTU PALING SEDIKIT
5 (LIMA) TAHUN; ATAU
C. PINDAH TEMPAT
TINGGAL KARENA
TINGKAT SOSIAL

34. BAB VI
PENYELENGGARAAN KAWASAN
PERMUKIMAN
MEWUJUDKAN WILAYAH YANG BERFUNGSI SEBAGAI
LINGKUNGAN HUNIAN DAN TEMPAT KEGIATAN YANG
MENDUKUNG PERIKEHIDUPAN DAN PENGHIDUPAN YANG
TERENCANA, MENYELURUH, TERPADU, DAN
BERKELANJUTAN SESUAI DENGAN RENCANA TATA
RUANG.
MEMENUHI HAK WARGA NEGARA ATAS TEMPAT TINGGAL
YANG LAYAK DALAM LINGKUNGAN YANG SEHAT, AMAN,
SERASI, DAN TERATUR SERTA MENJAMIN KEPASTIAN
BERMUKIM.
PERKOTAAN DAN PERDESAAN
1. PERENCANAA
N
2. PEMBANGUNA
N
3. PEMANFAATAN
4. PENGENDALIA
N
DILAKUKAN
MELALUI:
1. PENGEMBANGA
N YANG TELAH
ADA;
2. PEMBANGUNAN
BARU; ATAU
3. PEMBANGUNAN
KEMBALI.

35. BAB VII
PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN
MENJAGA FUNGSI
PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
YANG DAPAT BERFUNGSI
SECARA BAIK DAN
BERKELANJUTAN UNTUK
KEPENTINGAN
PENINGKATAN KUALITAS
HIDUP ORANG
PERORANGAN.
RUMAH
PRASARANA, SARANA, DAN
UTILITAS UMUM DI PERUMAHAN,
PERMUKIMAN, LINGKUNGAN
HUNIAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
DILAKUKAN OLEH:
1. SETIAP ORANG
2. PEMERINTAH, DAN/ATAU
3. PEMERINTAH DAERAH
RUMAH
PSU

36. BAB VIII
PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
MENINGKATKAN MUTU
KEHIDUPAN DAN PENGHIDUPAN
MASYARAKAT PENGHUNI
DILAKUKAN UNTUK MENCEGAH
TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA
PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH BARU
SERTA UNTUK MENJAGA DAN
MENINGKATKAN KUALITAS DAN
FUNGSI PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN.
BERDASARKAN PADA PRINSIP
KEPASTIAN BERMUKIM YANG
MENJAMIN HAK SETIAP WARGA
NEGARA UNTUK MENEMPATI,
MENIKMATI, DAN/ATAU MEMILIKI
TEMPAT TINGGAL.
1. PENCEGAHAN
2. PENINGKATAN KUALITAS
a. PENETAPAN LOKASI
b. PEMUGARAN
c. PEREMAJAAN
d. PEMUKIMAN KEMBALI
e. PENGELOLAAN
DILAKUKAN OLEH SETIAP
ORANG, PEMERINTAH,
DAN/ATAU PEMERINTAH
DAERAH

37. BAB IX
PENYEDIAAN TANAH
DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH DAN PENETAPANNYA DI
DALAM RTRW YANG YANG MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH
MELALUI:
1. PEMBERIAN HAK ATAS TANAH TERHADAP TANAH YANG LANGSUNG DIKUASAI
NEGARA;
2. KONSOLIDASI TANAH OLEH PEMILIK TANAH;
3. PERALIHAN ATAU PELEPASAN HAK ATAS TANAH OLEH PEMILIK TANAH;
4. PEMANFAATAN DAN PEMINDAHTANGANAN TANAH BARANG MILIK NEGARA ATAU
MILIK DAERAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN;
5. PENDAYAGUNAAN TANAH NEGARA BEKAS TANAH TERLANTAR; DAN/ATAU
6. PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KEPENTINGAN UMUM SESUAI
DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

38. BAB X
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
PENDANAAN
APBN APBD
DAN/ATAU
SUMBER DANA LAINNYA SESUAI
DENGAN KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN
SISTEM
PEMBIAYAAN
LEMBAGA
PEMBIAYAAN
PENGERAHAN &
PEMUPUKAN DANA
PEMANFAATAN SUMBER
BIAYA
KEMUDAHAN ATAU
BANTUAN PEMBIAYAAN
DIMAKSUDKAN UNTUK MEMASTIKAN
KETERSEDIAAN DANA DAN DANA MURAH
JANGKA PANJANG YANG BERKELANJUTAN
UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN RUMAH,
PERUMAHAN, PERMUKIMAN, SERTA
LINGKUNGAN HUNIAN PERKOTAAN DAN
PERDESAAN.
DILAKUKAN BERDASARKAN PRINSIP
KONVENSIONAL DAN SYARIAH MELALUI:
1. PEMBIAYAAN PRIMER PERUMAHAN
2. PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN

39. BAB XI
HAK DAN KEWAJIBAN
BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT
S
U
P
P
O
R
T
I
N
G
E
L
E
M
E
N
T

40. SETIAP
ORANG
HAK
1. MENEMPATI, MENIKMATI, DAN/ATAU MEMILIKI/MEMPEROLEH RUMAH YANG
LAYAK DALAM LINGKUNGAN YANG SEHAT, AMAN, SERASI, DAN TERATUR;
2. MELAKUKAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN;
3. MEMPEROLEH INFORMASI YANG BERKAITAN DENGAN PENYELENGGARAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN;
4. MEMPEROLEH MANFAAT DARI PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN;
5. MEMPEROLEH PENGGANTIAN YANG IAYAK ATAS KERUGIAN YANG DIALAMI
SECARA LANGSUNG SEBAGAI AKIBAT PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN; DAN
6. MENGAJUKAN GUGATAN PERWAKILAN KE PENGADILAN TERHADAP
PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN YANG
MERUGIKAN MASYARAKAT.
1. MENJAGA KEAMANAN, KETERTIBAN, KEBERSIHAN, DAN KESEHATAN DI
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN;
2. TURUT MENCEGAH TERJADINYA PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN YANG MERUGIKAN DAN MEMBAHAYAKAN
KEPENTINGAN ORANG LAIN DAN/ATAU KEPENTINGAN UMUM;
3. MENJAGA DAN MEMELIHARA PRASARANA LINGKUNGAN, SARANA
LINGKUNGAN, DAN UTILITAS UMUM YANG BERADA DI PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN; DAN
4. MENGAWASI PEMANFAATAN DAN BERFUNGSINYA PRASARANA, SARANA, DAN
UTILITAS UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.
KEWAJIBAN

41. PERAN MASYARAKAT
1. PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN;
2. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN;
3. PEMANFAATAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN;
4. PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN;
DAN/ATAU
5. PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN;
MEMBENTUK FORUM
1. MENAMPUNG DAN MENYALURKAN
ASPIRASI MASYARAKAT;
2. MEMBAHAS DAN MERUMUSKAN
PEMIKIRAN ARAH PENGEMBANGAN
PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN;
3. MENINGKATKAN PERAN DAN
PENGAWASAN MASYARAKAT;
4. MEMBERIKAN MASUKAN KEPADA
PEMERINTAH; DAN/ATAU
5. MELAKUKAN PERAN ARBITRASE DAN
MEDIASI DI BIDANG PENYELENGGARAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN.
FUNGSI DAN TUGAS
1. INSTANSI PEMERINTAH YANG TERKAIT DALAM BIDANG
PERUMAHA N DAN KAWASAN PERMUKIMAN;
2. ASOSIASI PERUSAHAAN PENYELENGGARA PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN;
3. ASOSIASI PROFESI PENYELENGGARA PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN;
4. ASOSIASI PERUSAHAAN BARANG DAN JASA MITRA USAHA
PENYELENGGARA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN;
5. PAKAR DI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN;
DAN/ATAU
6. LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DAN/ATAU YANG MEWAKILI
KONSUMEN YANG BERKAITAN DENGAN PENYELENGGARAAN
PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

42. BAB XIII
LARANGAN
BAB XV
SANKSI
ADMINISTRATIF
BAB XVI
KETENTUAN
PIDANA
BAB XIV
PENYELESAIAN
SENGKETA

43. PASAL 134
 SETIAP ORANG DILARANG MENYELENGGARAKAN PEMBANGUNAN
PERUMAHAN, YANG TIDAK MEMBANGUN PERUMAHAN SESUAI DENGAN
KRITERIA, SPESIFIKASI, PERSYARATAN, PRASANA, SARANA, DAN UTILITAS
UMUM YANG DIPERJANJIKAN.
PASAL 135
 SETIAP ORANG DILARANG MENYEWAKAN ATAU MENGALIHKAN
KEPEMILIKANNYA ATAS RUMAH UMUM KEPADA PIHAK LAIN.
PASAL 136
 SETIAP ORANG DILARANG MENYELENGGARAAN LINGKUNGAN HUNIAN ATAU
KASIBA YANG TIDAK MEMISAHKAN LINGKUNGAN HUNIAN ATAU KASIBA
MENJADI SATUAN LINGKUNGAN PERUMAHAN ATAU LISIBA.
PASAL 137
 SETIAP ORANG DILARANG MENJUAL SATUAN LINGKUNGAN PERUMAHAN
ATAU LISIBA YANG BELUM MENYELESAIKAN STATUS HAK ATAS TANAHNYA.

44. PASAL 138
 BADAN HUKUM YANG MELAKUKAN PEMBANGUNAN RUMAH TUNGGAL, RUMAH DERET,
DAN/ATAU RUMAH SUSUN DILARANG MELAKUKAN SERAH TERIMA DAN/ATAU MENARIK
DANA LEBIH DARI 80% (DELAPAN PULUH PERSEN) DARI PEMBELI, SEBELUM
MEMENUHI PERSYARATAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 45.
PASAL 139
 SETIAP ORANG DILARANG MEMBANGUN PERUMAHAN, DAN/ATAU PERMUKIMAN DI
LUAR KAWASAN YANG KHUSUS DIPERUNTUKKAN BAGI PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN.
PASAL 140
 SETIAP ORANG DILARANG MEMBANGUN, PERUMAHAN, DAN/ATAU PERMUKIMAN DI
TEMPAT YANG BERPOTENSI DAPAT MENIMBULKAN BAHAYA BAGI BARANG ATAUPUN
ORANG.
PASAL 141
 SETIAP PEJABAT DILARANG MENGELUARKAN IZIN PEMBANGUNAN RUMAH,
PERUMAHAN, DAN/ATAU PERMUKIMAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN FUNGSI DAN
PEMANFAATAN RUANG.

45. PASAL 142
 SETIAP ORANG DILARANG MENOLAK ATAU MENGHALANG-HALANGI
KEGIATAN PEMUKIMAN KEMBALI RUMAH, PERUMAHAN, DAN/ATAU
PERMUKIMAN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH DAN/ATAU
PEMERINTAH DAERAH SETELAH TERJADI KESEPAKATAN DENGAN
MASYARAKAT SETEMPAT.
PASAL 143
 SETIAP ORANG DILARANG MENGINVESTASIKAN DANA DARI PEMUPUKAN
DANA TABUNGAN PERUMAHAN SELAIN UNTUK PEMBIAYAAN KEGIATAN
PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.
PASAL 144
 BADAN HUKUM YANG MENYELENGGARAKAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN, DILARANG MENGALIHFUNGSIKAN
PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI LUAR FUNGSINYA.

46. PASAL 145
 BADAN HUKUM YANG BELUM MENYELESAIKAN STATUS HAK ATAS TANAH
LINGKUNGAN HUNIAN ATAU LISIBA, DILARANG MENJUAL SATUAN
PERMUKIMAN.
 ORANG PERSEORANGAN DILARANG MEMBANGUN LISIBA.
PASAL 146
 BADAN HUKUM YANG MEMBANGUN LISIBA DILARANG MENJUAL KAVELING
TANAH MATANG TANPA RUMAH.
 DALAM HAL PEMBANGUNAN PERUMAHAN UNTUK MBR DENGAN KAVELING
TANAH MATANG UKURAN KECIL, LARANGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA
AYAT (1) DAPAT DIKECUALIKAN.

47. PASAL 147
 PENYELESAIAN SENGKETA DI BIDANG PERUMAHAN TERLEBIH DAHULU
DIUPAYAKAN BERDASARKAN MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT.
PASAL 148
 DALAM HAL PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MUSYAWARAH UNTUK
MUFAKAT TIDAK TERCAPAI, PIHAK YANG DIRUGIKAN DAPAT MENGGUGAT
MELALUI PENGADILAN YANG BERADA DI LINGKUNGAN PENGADILAN UMUM
ATAU DI LUAR PENGADILAN BERDASARKAN PILIHAN SUKARELA PARA PIHAK
YANG BERSENGKETA MELALUI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA.
 PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD
PADA AYAT (1) DILAKUKAN MELALUI ARBITRASE, KONSULTASI, NEGOSIASI,
MEDIASI, KONSILISIASI, DAN/ATAU PENILAIAN AHLI SESUAI DENGAN
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
 PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD
PADA AYAT (2) TIDAK MENGHILANGKAN TANGGUNG JAWAB PIDANA.

48. PASAL 149
 GUGATAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 148 AYAT (1)
ATAS PELANGGARAN DAPAT DILAKUKAN OLEH:
A. ORANG PERSEORANGAN;
B. BADAN HUKUM;
C. MASYARAKAT; DAN/ATAU
D. PEMERINTAH DAN/ATAU INSTANSI TERKAIT.

49.  PERINGATAN TERTULIS;
 PEMBATASAN KEGIATAN PEMBANGUNAN;
 PENGHENTIAN SEMENTARA ATAU TETAP PADA PEKERJAAN PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN;
 PENGHENTIAN SEMENTARA ATAU PENGHENTIAN TETAP PADA PENGELOLAAN
PERUMAHAN;
 PENGUASAAN SEMENTARA OLEH PEMERINTAH (DISEGEL);
 KEWAJIBAN MEMBONGKAR SENDIRI BANGUNAN DALAM JANGKA WAKTU TERTENTU;
 PEMBATASAN KEGIATAN USAHA;
 PEMBEKUAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN;
 PENCABUTAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN;
 PEMBEKUAN/PENCABUTAN SURAT BUKTI KEPEMILIKAN RUMAH;
 PERINTAH PEMBONGKARAN BANGUNAN RUMAH;
 PEMBEKUAN IZIN USAHA;
 PENCABUTAN IZIN USAHA;
 PENGAWASAN;
 PEMBATALAN IZIN;
 KEWAJIBAN PEMULIHAN FUNGSI LAHAN DALAM JANGKA WAKTU TERTENTU;
 PENCABUTAN INSENTIF;
 PENGENAAN DENDA ADMINISTRATIF; DAN/ATAU
 PENUTUPAN LOKASI.

50. PIDANA TAMBAHAN BERUPA
MEMBANGUN KEMBALI
PERUMAHAN SESUAI
DENGAN KRITERIA,
SPESIFIKASI, PERSYARATAN,
SARANA, PRASARANA, DAN
UTILITAS UMUM YANG
DIPERJANJIKAN
SETIAP ORANG DILARANG
MENYELENGGARAKAN PEMBANGUNAN
PERUMAHAN, YANG TIDAK MEMBANGUN
PERUMAHAN SESUAI DENGAN KRITERIA,
SPESIFIKASI, PERSYARATAN, PRASANA,
SARANA, DAN UTILITAS UMUM YANG
DIPERJANJIKAN.
PIDANA DENDA
RP.5,000,000,000
(LIMA MILYAR RUPIAH
PASAL 151

51. SETIAP ORANG DILARANG MENYEWAKAN
ATAU MENGALIHKAN KEPEMILIKANNYA ATAS
RUMAH UMUM KEPADA PIHAK LAIN. PIDANA DENDA RP.50,000,000
(LIMA PULUH JUTA RUPIAH)
SETIAP ORANG DILARANG
MENYELENGGARAAN LINGKUNGAN HUNIAN
ATAU KASIBA YANG TIDAK MEMISAHKAN
LINGKUNGAN HUNIAN ATAU KASIBA MENJADI
SATUAN LINGKUNGAN PERUMAHAN ATAU
LISIBA.
PIDANA TAMBAHAN BERUPA
PENCABUTAN IZIN
PIDANA DENDA
RP.5,000,000,000
(LIMA MILYAR RUPIAH)
PASAL 152
PASAL 153

52. PIDANA KURUNGAN
1 (SATU) TAHUN
BADAN HUKUM YANG MELAKUKAN
PEMBANGUNAN RUMAH TUNGGAL, RUMAH
DERET, DAN/ATAU RUMAH SUSUN DILARANG
MELAKUKAN SERAH TERIMA DAN/ATAU
MENARIK DANA LEBIH DARI 80% (DELAPAN
PULUH PERSEN) DARI PEMBELI, SEBELUM
MEMENUHI PERSYARATAN
PIDANA DENDA
RP.1,000,000,000
(SATU MILYAR RUPIAH)
ATAU
PASAL 155
SETIAP ORANG DILARANG MENJUAL SATUAN
LINGKUNGAN PERUMAHAN ATAU LISIBA YANG
BELUM MENYELESAIKAN STATUS HAK ATAS
TANAHNYA.
PIDANA DENDA
RP.5,000,000,000
(LIMA MILYAR RUPIAH)
PASAL 154

53. SETIAP ORANG DILARANG MEMBANGUN
PERUMAHAN, DAN/ATAU PERMUKIMAN DI
LUAR KAWASAN YANG KHUSUS
DIPERUNTUKKAN BAGI PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN.
PIDANA KURUNGAN
2 (DUA) TAHUN
PIDANA DENDA
RP.2,000,000,000
(DUA MILYAR RUPIAH)
ATAU
PASAL 156
SETIAP ORANG DILARANG MEMBANGUN,
PERUMAHAN, DAN/ATAU PERMUKIMAN DI
TEMPAT YANG BERPOTENSI DAPAT
MENIMBULKAN BAHAYA BAGI BARANG
ATAUPUN ORANG.
PIDANA KURUNGAN
1 (SATU) TAHUN
PIDANA DENDA RP.50,000,000
(LIMA PULUH JUTA RUPIAH)
ATAU
PASAL 157

54. SETIAP PEJABAT DILARANG MENGELUARKAN
IZIN PEMBANGUNAN RUMAH, PERUMAHAN,
DAN/ATAU PERMUKIMAN YANG TIDAK SESUAI
DENGAN FUNGSI DAN PEMANFAATAN RUANG.
PIDANA KURUNGAN
5 (LIMA) TAHUN
PIDANA DENDA
RP.5,000,000,000
(LIMA MILYAR RUPIAH)
ATAU
PASAL 158
SETIAP ORANG DILARANG MENOLAK ATAU
MENGHALANG-HALANGI KEGIATAN
PEMUKIMAN KEMBALI RUMAH, PERUMAHAN,
DAN/ATAU PERMUKIMAN YANG TELAH
DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH DAN/ATAU
PEMERINTAH DAERAH SETELAH TERJADI
KESEPAKATAN DENGAN MASYARAKAT
SETEMPAT PIDANA KURUNGAN
1 (SATU) TAHUN
PIDANA DENDA RP.100,000,000
(SERATUS JUTA RUPIAH)
ATAU
PASAL 159

55. SETIAP ORANG DILARANG
MENGINVESTASIKAN DANA DARI PEMUPUKAN
DANA TABUNGAN PERUMAHAN SELAIN UNTUK
PEMBIAYAAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PIDANA KURUNGAN
5 (LIMA) TAHUN
PIDANA DENDA
RP.5,000,000,000
(LIMA MILYAR RUPIAH)
ATAU
PASAL 160
SETIAP ORANG DILARANG MENOLAK ATAU
MENGHALANG-HALANGI KEGIATAN
PEMUKIMAN KEMBALI RUMAH, PERUMAHAN,
DAN/ATAU PERMUKIMAN YANG TELAH
DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH DAN/ATAU
PEMERINTAH DAERAH SETELAH TERJADI
KESEPAKATAN DENGAN MASYARAKAT
SETEMPAT
PIDANA TAMBAHAN BERUPA
PEMBONGKARAN LISIBA YANG
BIAYANYA DITANGGUNG OLEH
PELAKU
PIDANA DENDA RP.500,000,000
(LIMA RATUS JUTA RUPIAH)
ATAU
PASAL 161

56. BADAN HUKUM YANG:
1. MENGALIH FUNGSIKAN SARANA DAN
PRASARANA DAN UTILITAS UMUM DILUAR
FUNGSINYA SEBAGAIMANA DIMAKSUD
DALAM PASAL 144;
2. MENJUAL SATUAN LINGKUNGAN HUNIAN
ATAU LISIBA SEBAGAIMANA DIMAKSUD
DALAM PASAL 145 AYAT (1); ATAU
3. MEMBANGUN LISIBA YANG MENJUAL
KAVELING TANAH MATANG TANPA RUMAH
SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL
146 AYAT (1).
4. SELAIN PIDANA BAGI BADAN HUKUM
SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1),
PENGURUS BADAN HUKUM DAPAT
DIJATUHI PIDANA DENGAN PIDANA
PENJARA PALING LAMA 5 (LIMA) TAHUN.
PIDANA DENDA
RP.5,000,000,000
(LIMA MILYAR RUPIAH)
PASAL 162

57. DALAM HAL PERBUATAN SEBAGAIMANA
DIMAKSUD DALAM PASAL 151 AYAT (1), PASAL
152, PASAL 153, PASAL 154, PASAL 155, PASAL
156, PASAL 157, PASAL 160, DAN PASAL 161
DILAKUKAN OLEH BADAN
HUKUM, MAKA SELAIN
PIDANA PENJARA DAN
DENDA TERHADAP
PENGURUSNYA, PIDANA
DAPAT DIJATUHKAN
TERHADAP BADAN HUKUM
BERUPA PIDANA DENDA
DENGAN PEMBERATAN 3
(TIGA) KALI DARI PIDANA
DENDA TERHADAP ORANG.
PASAL 162

58. ADDITIONAL REGULATION

59. UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN
1992 TENTANG PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN, DAN PERATURAN
PERUNDANG - UNDANGAN LAINNYA
MENGENAI PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN, MASIH TETAP BERLAKU
SEPANJANG TIDAK BERTENTANGAN
ATAU BELUM DIGANTI DENGAN
PERATURAN PELAKSANAAN YANG
BARU BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG INI.

60. PERATURAN PELAKSANAAN YANG
DITENTUKAN DALAM UNDANG-
UNDANG INI HARUS DITETAPKAN 1
(SATU) TAHUN SEJAK UNDANG-
UNDANG INI DIUNDANGKAN
SEMUA KELEMBAGAAN YANG PERLU
DIBENTUK ATAU YANG PERLU DI
TINGKATKAN STATUSNYA SEBAGAIMANA
DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG INI
SUDAH TERBENTUK PALING LAMA 2
(DUA) TAHUN SEJAK UNDANG-UNDANG
INI DIUNDANGKAN