1. Part - 1
I GUSTI BAGUS WIRYA AGUNG, S.Psi., MBA
PPKB © 2012

2. Nama
Pend.
: I Gusti Bagus Wirya Agung, S.Psi., MBA
: Sarjana Psikologi (S.Psi.), Univ. Sanatha Darma
Magister Manajemen (MBA), Univ. Gadjah Mada
Lahir : Malang, 03 Feb 1980
Status : Menikah (1 Putra)
Alamat : Dalung Permai, Blok I3/No.92
Telp
: 081 33 8181 222
Email : igustibaguswiryaagung@gmail.com
Hobi
: Baca, Kuliner, Photography

3. 1.
Landasan dan Tujuan Pendidikan Pancasila
1.1 Mengetahui latar belakang Pend. Pancasila dari tinjauan
historis, kultural, yuridis, dan filosofis
1.2 Mendeskripsikan tujuan Pend. Pancasila
1.3 Mendeskripsikan ruang lingkup Pend. Pancasila
2. Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa
Indonesia
2.1 Menjelaskan pengertian sejarah perjuangan bangsa
2.2 Mendeskripsikan sejarah masuknya agama-agama ke
Indonesia
2.3 Mengidetifikasi kerajaan-kerajaan nusantara

4. 3. Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa
Indonesia
3.1 Mendeskripsikan kedatangan penjajah Belanda: VOC, tanam
paksa dan akibat bagi rakyat Indonesia, politik etis
3.2 Mendeskripsikan Kebangkitan Nasional
4. Pancasila sebagai Filsafat Hidup Bangsa Indonesia
dan Dasar Negara Republik Indonesia
4.1 Penjajahan Jepang dan perumusan Pancasila (Mr. M. Yamin, Ir.
Soekarno, Piagam Jakarta, Pancasila resmi sebagai Dasar
Negara 18 Agustus 1945 pada pembukaan UUD 1945)
4.2 Menjelaskan secara singkat Pancasila sebagai Filsafat Hidup
bangsa Indonesia dan Dasar Negara Republik Indonesia

5. 5. Pancasila sebagai Filsafat Hidup Bangsa
Indonesia
5.1 Menjelaskan pengertian sistem dalam kaitan Filsafat
Pancasila
5.2 Menjelaskan penghayatan dan pengamalan dari nilainilai yang terkandung pada setiap sila dari Pancasila
5.3 Menganalisis dari suatu kasus (peristiwa) yang sesuai
atau bertentangan dengan nilai yang terkandung pada
setiap sila dari Pancasila
6. Pancasila sebagai Sistem Filsafat
6.1 Menjelaskan pengertian sistem dalam kaitan filsafat
Pancasila.
6.2 Menjelaskan Pacasila yang sila-silanya tersusun secara
sistematis, hirarkis logis, adalah Filsafat

6. 7. Pancasila sebagai Ideologi Nasional
 Menjelaskan Pancasila sebagai ideologi nasional dan
penerapannya
 Menjelaskan ideologi kapitalisme yang lahir dari
Idealisme dan Komunisme yang lahir dari Materialisme
 Pandangan Pancasila sebagai ideologi Nasional terhadap
Kapitalisme dan Komunisme

7. Susunlah paper berdasarkan review artikel (tiga artikel) yang
berkaitan dengan topik bahasan dalam perkuliahan
Pendidikan Pancasila. Kajilah permasalahan tersebut dan
gunakan literatur teoritis sebagai pendukungnya. Tulis dalam
kertas A4, format 1,5 spasi dan maksimal 15 halaman.
Tugas Kelompok
Tema sesuai silabus sub-pokok bahasan perkuliahan,
dipresentasikan secara periodik perpertemuan. Jumlah
satu tim maksimal lima orang.
Tugas Individu
Tema ditentukan (lihat tabel di bawah), tugas ini dikumpul
dua minggu sebelum ujian akhir semester.

8. TEMA MAKALAH INDIVIDU SESUAI NOMOR
AKHIR NIM
NIM
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
TEMA
Upaya mewujudkan tujuan Pendidikan Pancasila
Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan Bangsa Indonesia
Sejarah Perumusan Pancasila Sebagai Dasar Negara
Pancasila sebagai sitem filsafat
Pancasila sebagai etika politik
Pancasila sebagai ideologi Nasional
Pancasila dalam konteks ketetanegaraan Republik Indonesia
Pancasila sebagai paradigma dalam bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara
Era reformasi dan Pancasila
Amandemen Undang-undang Dasar 1945

9. PAP E R
a.
b.
c.
Cover (i)
Kata Pengantar (ii)
Daftar Isi (iii)
PANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAH
PERJUANGAN BANGSA INDONESIA
Paper ini bertujuan untuk memenuhi tugas dalam
perkuliahan Pendidikan Pancasila
Pengampu: IGB Wirya Agung
Bab 1 Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Rumusan Masalah
1.3 Tujuan
1.4 Batasan Permasalahan
NAMA KELOMPOK:
AGUS (12 … 001)
AYU (12 … 008)
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK
UNIVERSITAS UDAYANA
BALI
2012

10. Bab II Pembahasan
2.1 Landasan Teoritis Persoalan
2.2 Temukan tiga artikel di media masa terkait
pokok bahasan dan analisis itu memakai teori
yang ada
Bab III Kesimpulan
3.1 Simpulan dan
3.2 Saran
Daftar Pustaka
Lampiran (artikel-artikel)

11. Komponen Penilaian
o
o
o
o
o
o
Bobot
Tugas paper & presentasi kelompok
Tugas paper individu
Keaktifan di kelas
Quis
UTS
UAS
Angka Mutu
(Skala 0-10)
8,0 - 10,0
6,5 - 7,9
5,6 - 6,4
4,5 - 5,4
0,0 - 4,4
Angka Mutu
(Skala 0-4)
4
3
2
1
0
15 %
15 %
10 %
10 %
25 %
25 %
Huruf Mutu
(Skala Kualitatif)
A
B
C
D
E

12. 
Setiap bangsa di dunia memiliki suatu pandangan hidup, filsafat
hidup dan pegangan hidup dalam mengatur kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (civic education).
Pancasila merupakan dasar negara, pandangan hidup, ideologi,
dan kepribadian bangsa Indonesia.

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia tercantum
dalam UUD 1945, diundangkan dalam Berita republik Indonesia
tahun II No. 7 bersama-sama dengan batang tubuh UUD 1945.
Disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945

Sejarah mencatat upaya-upaya penyimpangan yang berlindung di
balik legitimasi ideologi negara Pancasila. Tap MPR No.
XVIII/MPR/1998 Pencabutan P-4 dan sekaligus pencabutan
Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi orsospol di Indonesia

Pendidikan Tinggi bertugas mengkaji dan memberikan
pengetahuan kepada mahasiswa untuk benar-benar mampu
memahami Pancasila secara ilmiah dan Objektif ke arah cita-cita
bersama bangsa Indonesia dalam hidup bernegara

13. 1.1 Landasan Historis
 Proses sejarah pembentukan bangsa Indonesia (Prasejarah,
Kerajaan Kuno, Kerajaan Islam, penjajahan, perjuangan
kemerdekaan, kemerdekaan dstnya)
Sejarah Perumusan Pancasila sebagai dasar negara (sejak
sidang BPUPKI I hingga sekarang)
1.2 Landasan Kultural
 Fakta budaya dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang
merupakan suatu pandangan hidup, tujuan hidup bersama
dalam suatu negara, yang setiap bangsa memiliki ciri khas
tersendiri.

14. Landasan
Pancasila-1
1.3 Landasan Yuridis

Perkuliahan Pendidikan Pancasila diatur dalam Undang-Undang
No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional. Pasal 1 ayat 2
disebutkan bahwa sistem pendidikan nasional berdasarkan
Pancasila. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit pada pasal
37 bahwa kurikulum pendidikan tinggi memuat: pendidikan
agama, pendidikan kewarganegaraan, dan pendidikan bahasa.

SK Dirjen Dikti No. 43/DIKTI/KEP/2006, dijelaskan bahwa misi
Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk memantapkan
kepribadian mahasiswa agar secara konsisten mampu
mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila dan mengembangkan ilmu
pengetahuan dan teknologi.
1.4 Landasan Filosofis

Pancasila sebagai dasar negara serta sebagai filsafat hidup bangsa
Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu nilai-nilai yang
bersifat sistematis; suatu kesatuan bagian-bagian, setiap bagian
memiliki fungsi tersendiri, saling berhubungan erat, memiliki
satu tujuan, dan terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks.

15. 
Mengarahkan perhatian pada moral yang
diharapkan terwujud dalam kehidupan seharihari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan
taqwa terhadap Tuhan YME dalam masyarakat
yang terdiri atas berbagai golongan agama
kebudayaan dan beraneka ragam kepentingan,
perilaku yang mendukung kerakyatan yang
mengutamakan kepentingan bersama di atas
kepentingan perorangan dan golongan sehingga
perbedaan pemikiran, diarahkan pada perilaku
yang mendukung upaya mewujudkan keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia(SK Ditjen
Dikti No. 265/DIKTI/Kep./200)

16. Pendidikan Pancasila bertujuan menghasilkan
peserta didik bersikap dan berperilaku:
1. Beriman dan bertaqwa kepada tuhan YME
2. Berperikemanusian yang adil dan beradab
3. Mendukung persatuan bangsa
4. Mendukung kerakyatan yang mengutamakan
kepentingan bersama di atas kepentingan
individu maupun golongan
5. Mendukung upaya untuk mewujudkan suatu
keadilan sosial dalam masyarakat

17. Kompetensi Pendidikan Pancasaila bertujuan :
1.
Mampu mengambil sikap bertanggung jawab sebagai Warga
negara yang baik (good citizen) sesuai dengan hati nuraninya
2.
Mampu memaknai kebenaran ilmiah-filsafati yang terdapat di
dalam Pancasila
3.
Mampu memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya
bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia
4.
Mampu berpikir integral komprehensif tentang persoalanpersoalan hidup berbangsa dan bernegara
5.
Mampu memecahkan persoalan sosial politik dan perkembangan
ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dari perspektif yuridis
6.
Mampu memecahkan persoalan sosial politik dan perkembangan
ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan paradigma
Pancasila

18. 3.1 Syarat-syarat pengetahuan ilmiah
(1) Berobjek; (2) Bermetode; (3) Bersistem; (3) Bersifat Universal
Ad 1. Berobjek

Objek forma yaitu pengkajian Pancasila dalam sudut pandang
bidang ilmu tertentu, misalnya bidang kajian moral disebut
moral Pancasila, bidang hukum dan kenegaraan disebut
Pancasila yuridis kenegaraan, dsb.

Objek materia yaitu suatu objek sasaran pembahasan dan
pengkajian Pancasila baik yang bersifat empiris maupun
nonempiris.
Empiris: lembaran sejarah, bukti sejarah, benda sejarah,
benda budaya, lembaran negara, lembaran hukum maupun
naskah kenegaraan lainnya, adat-istiadat bangsa
Indonesia. Nonempiris: nilai budaya, moral, religius, sifat,
karakter dan pola budaya dalam bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara.

19. Pembahasan
Ps. Ilmiah-2
Ad 2. Bermetode

Metode: seperangkat cara atau sistem pendekatan dalam rangka
pembahasan Pancasila untuk mendapatkan suatu kebenaran yang
bersifat objektif. Memilih metode berdasar pada objek forma
ataupun materia, seperti metode analitico syntetic yaitu suatu
perpaduan pendekatan analisis dan sintesis. Pembahasan
Pancasila lasim memakai metode „hermeneutika‟ yaitu suatu
pendekatan koherensi historis, serta pemahaman, penafsiran dan
interpretasi untuk menemukan makna dibalik objek. Metodemetode tersebut memakai dasar hukum-hukum logika dalam
menarik suatu kesimpulan.
Ad 3. Bersistem

Pengetahuan ilmiah harus merupakan suatu yang bulat dan utuh,
dimana bagian-bagiannya saling menunjukkan keterkaitan dan
ketergantungan (interdependensi). Dalam lima sila Pancasila baik
rumusan, inti dan isinya merupakan satu kesatuan yang
sistematik.

20. Pembahasan
Ps. Ilmiah-3
Ad 4. Bersifat Universal
 Kebenaran suatu pengetahuan ilmiah harus
bersifat universal, artinya kebenarannya
tidak terbatas oleh waktu, ruang, keadaan,
situasi, kondisi maupun jumlah tertentu.
Hakikat ontologis (intisari, esensi atau
makna) nilai-nilai Pancasila adalah bersifat
universal.

21. Pembahasan
Ps. Ilmiah-4
3.2 Tingkatan Pengetahuan Ilmiah
 Bagaimana ..?
Pengetahuan
 Mengapa ..?
Pengetahuan
 Kemana ..?
Pengetahuan
 Apa ..?
Pengetahuan
Deskriptif
Kausal
Normatif
Essensial
Untuk mengetahui lingkup kajian Pancasila serta
kompetensi pengetahuan dalam membahas
Pancasila secara ilmiah, maka perlu diketahui
tingkatan pengetahuan ilmiah sebagai panduan
dalam menjawab pertanyaan di atas.

22. Pembahasan
Ps. Ilmiah-5
1. Pengetahuan Deskriptif (bagaimana)
Yaitu
suatu jenis pengetahuan yang memberikan suatu
keterangan, penjelasan yang objektif tentang Pancasila sebagai
hasil budaya bangsa Indonesia. Mencakup kajian sejarah
perumusan, nilai-nilai serta kedudukan dan fungsi Pancasila.
Misalnya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, kepribadian
bangsa, dasar negara, ideologi bangsa, dsb.
2. Pengetahuan Kausal (mengapa)
Yaitu suatu pengetahuan yang memberikan jawaban tentang
sebab dan akibat. Proses kausalitas terjadinya Pancasila memiliki
empat kausa: kausa materialis, kausa formalis, kausa effisien dan
kausa finalis. Selain itu berkaitan dengan Pancasila sebagai
sumber nilai yaitu sumber norma dalam negara sehingga
konsekuensi dalam segala realisasi dan penjabarannya senantiasa
berkaitan dengan hukum kausalitas.

23. Pembahasan
Ps. Ilmiah-6
3. Pengetahuan normatif (kemana)
Yaitu suatu jenis pengetahuan yang memberikan suatu ukuran,
parameter, serta norma-norma yang konkrit tentang realisasi
pengamalan Pancasila. Kajian ini dapat membedakan secara
normatif realisasi atau pengamalan Pancasila yang seharusnya
dilakukan “das sollen” dan kenyataan faktual “das sein” dalam
kehidupan yang dinamis .
4. Pengetahuan Essensial (apa)
Yaitu suatu pengetahuan yang memberikan jawaban tentang
hakikat segala sesuatu untuk menemukan intisari dan makna yang
terdalam dari sila-sila pancasila (kajian ilmu filsafat). Misalnya,
Pancasila yuridis kenegaraan sebagai dasar negara mengkaji baik
hukum dan moral realisasi penerapannya dalam segala aspek
bernegara.

24. Pengertian Pancasila berdasarkan:
1.Etimologis
Pancasila terdiri dari dua arti leksikal dalam bahasa
Sansekerta:
 Panca artinya lima
 Syila (vokal i pendek) artinya batu sendi, alas,
atau dasar
 Syiila (vokal ii panjang) artinya peraturan
tingkah laku yang baik
Makna Pancasila secara arfiah adalah dasar yang
memiliki lima unsur.

25. 


29 April 1945. Jepang membentuk Dokuritsu Junbi Cosakai
dilafalkan Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai atau Badan
Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito.
Tujuannya, memeroleh dukungan bangsa Indonesia
dengan menjanjikan bahwa Jepang akan membantu proses
kemerdekaan Indonesia.
BPUPKI beranggotakan 63 orang yang diketuai oleh
Radjiman Wedyodiningrat dengan wakil ketua Hibangase
Yosio (orang Jepang) dan R.P. Soeroso.
BPUPKI bersidang dua kali. Rapat I (28 Mei – 1 Juni 1945)
membahas tema dasar negara. Rapat II (10-17 Juli 1945)
tema pembahasan bentuk negara, wilayah negara,
kewarganegaraan, rancangan Undang-Undang Dasar,
ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, pendidikan
dan pengajaran.

26. Historis
Pancasila-2
Rapat Pertama
 28 Mei 1945. Rapat resmi dibuka pembahasan dimulai
keesokan harinya dengan tema dasar negara. Pada rapat
pertama ini terdapat 3 orang yang mengajukan
pendapatnya tentang dasar negara.

29 Mei 1945. Muhammad Yamin mengemukakan lima
asas dasar negara Indonesia Merdeka yang dicita-citakan:
1. Peri Kebangsaan
2. Peri Kemanusiaan
3. Peri Ketuhanan
4. Peri Kerakyatan
5. Kesejahteraan Rakyat

27. Historis
Pancasila-3

31 Mei 1945. Prof. Dr. Mr. Soepomo mengusulkan lima
asas dasar negara:
1. Persatuan
2. Mufakat dan Demokrasi
3. Keadilan Sosial
4. Kekeluargaan
5. Musyawarah

28. Historis
Pancasila-4
1
Juni 1945. Ir. Soekarno
Mengemukakan lima asas sebagai dasar
negara Indonesia yang disebut Pancasila:
1. Nasionalisme atau Kebangsaan
Indonesia
2. Internasionalisme atau
Perikemanusiaan
3. Mufakat atau Demokrasi
4. Kesejahteraan Sosial
5. Ketuhanan Yang Berkebudayaan

29. Historis
Pancasila-5
Soekarno menjelaskan lebih lanjut kelima sila
tersebut dapat diperas menjadi “Tri Sila”:
1. Sosio Nasional, yaitu: Nasionalisme dan
Internasionalisme
2. Sosio Demokrasi, yaitu: Demokrasi dengan
kesejahteraan”
3. Ketuhanan Yang Maha Esa
Adapun “Tri Sila” tersebut masih diperas lagi
menjadi “Eka Sila” atau satu sila yang intinya
adalah “gotong royong”

30. Historis
Pancasila-6
Masa antara Rapat Pertama dan Kedua
Dalam masa reses (masa istirahat) antara Sidang I BPUPKI dengan
Sidang II BPUPKI, masih belum ditemukan kesepakatan untuk
perumusan dasar negara, sehingga akhirnya dibentuklah panitia
kecil untuk menggodok berbagai masukan. Panitia kecil
beranggotakan 9 orang dan dikenal pula sebagai Panitia Sembilan
dengan susunan sebagai berikut:
1. Ir. Soekarno (ketua) ketua
2. Drs. Moh. Hatta (wakil ketua)
3. Mr. Achmad Soebardjo (anggota)
4. Mr. Muhammad Yamin (anggota)
5. KH. Wachid Hasyim (anggota)
6. Abdul Kahar Muzakir (anggota)
7. Abikoesno Tjokrosoejoso (anggota)
8. H. Agus Salim (anggota)
9. Mr. A.A. Maramis (anggota)

31. Historis
Pancasila-7

22 Juni 1945. Setelah melakukan kompromi antara 4
orang dari kaum kebangsaan (nasionalis) dan 4 orang dari
pihak Islam, Panitia Sembilan kembali bertemu dan
menghasilkan rumusan dasar negara yang dikenal dengan
Piagam Jakarta (Jakarta Charter) yang berisikan:
1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat
Islam bagi pemeluk-pemeluknya
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

32. Historis
Pancasila-8

Rapat Kedua
 10-17 Juli 1945. Mengangkat tema bahasan
bentuk
negara,
wilayah
negara,
kewarganegaraan, rancangan Undang-Undang
Dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan
negara, pendidikan dan pengajaran.
 Dalam rapat ini dibentuk Panitia Perancang
Undang-Undang Dasar beranggotakan 19 orang
dengan ketua Ir. Soekarno, Panitia Pembelaan
Tanah
Air
dengan
ketua
Abikoesno
Tjokrosoejoso dan Panitia Ekonomi dan
Keuangan diketuai Mohamad Hatta.

33. Historis
Pancasila-9




11 Juli 1945. Panitia Perancang UUD membentuk lagi
panitia kecil beranggotakan 7 orang: Soepomo (ketua
merangkap anggota), Wongsonegoro, Achmad Soebardjo,
A.A. Maramis, R.P. Singgih, H. Agus Salim, Dr. Soekiman
13 Juli 1945. Panitia Perancang UUD mengadakan sidang
untuk membahas hasil kerja panitia kecil perancang UUD
tersebut.
14 Juli 1945. Rapat pleno BPUPKI menerima laporan
Panitia Perancang UUD yang dibacakan oleh Ir. Soekarno.
Dalam laporan tersebut tercantum tiga masalah pokok
yaitu: 1) pernyataan Indonesia merdeka, 2) pembukaan
UUD, 3) batang tubuh UUD
Konsep proklamasi kemerdekaan rencananya akan disusun
dengan mengambil tiga alenia pertama Piagam Jakarta.
Sedangkan konsep Undang-Undang Dasar hampir
seluruhnya diambil dari alinea keempat Piagam Jakarta.

34. 



17 Agustus 1945. Proklamasi sebagai pernyataan resmi
deklarasi kelahiran negara Republik Indonesia.
18 Agustus 1945. PPKI mengadakan sidang pertama
sekaligus mengesahkan UUD 1945.
UUD 1945 terdiri dari dua bagian yaitu Pembukaan UUD
1945 dan 37 pasal, 1 aturan peralihan terdiri atas 4 pasal,
dan 1 Aturan Tambahan terdiri atas 2 ayat.
Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat tercantum
rumusan Pancasila yang sah secara konstitusional. Tap
No.XX/MPRS/1966 dan Inpres No.12 Tanggal 13 April
1968 menegaskan pengucapan, penulisan, dan rumusan
Pancasila Dasar Negara Republik Indonesia yang sah dan
benar adalah sebagaimana tercantum dalam Pembukaan
UUD 1945.

35. Terminologis
Pancasila-2
Rumusan-rumusan Pancasila yang berbeda dari
Pembukaan UUD 1945:
 Rumusan Pancasila dalam Konstitusi RIS
(291249 s/d 170850) dan UUDS 1950 (170850
s/d 050759):
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Peri Kemanusiaan
3. Kebangsaan
4. Kerakyatan
5. Keadilan Sosial