Outline Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Alih Daya Lembur Pengupahan Pemutusan Hubungan Kerja Penggunaan Tenaga Kerja Asing PKWT – Perubahan UU Ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja PKWT dibuat berdasarkan (i) jangka waktu, atau (ii) selesainya suatu pekerjaan tertentu; Jangka waktu atau selesainya pekerjaan tertentu diatur dalam perjanjian kerja; Ketentuan lebih lanjut PKWT diatur dalam Peraturan Pemerintah. Alih Daya - Perubahan UU Ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja UU Cipta Kerja menghapus ketentuan mengenai: penyerahan sebagian pekerjaan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau perjanjian penyediaan jasa pekerja; persyaratan pemborongan dan penyediaan jasa pekerja; syarat-syarat pekerjaan yang dapat dilakukan pemborongan dan penyediaan jasa pekerja; peralihan hubungan kerja dari perusahaan pemborongan/penyediaan jasa pekerja ke perusahaan pemberi pekerjaan dalam hal tidak dipenuhinya persyaratan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan...

1. Hukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta Kerja
Ivor Pasaribu

2. Outline
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Alih Daya
Lembur
Pengupahan
Pemutusan Hubungan Kerja
Penggunaan Tenaga Kerja Asing

3. Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu (“PKWT”)

4. PKWT – Perubahan UU Ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja
 PKWT dibuat berdasarkan (i) jangka waktu, atau (ii) selesainya suatu pekerjaan
tertentu;
 Jangka waktu atau selesainya pekerjaan tertentu diatur dalam perjanjian kerja;
 Ketentuan lebih lanjut PKWT diatur dalam Peraturan Pemerintah.

5. PKWT
Jangka
waktu
Selesainya
pekerjaan
tertentu
Bersifat musiman
Diperkirakan penyelesaiannya dalam
waktu yang tidak terlalu lama
Berhubungan dengan produk baru,
kegiatan baru, atau produk tambahan
yang masih dalam percobaan atau
penjajakan
Sekali selesai
Sifat sementara
Maksimal 5
tahun
Lamanya waktu
berdasarkan
kesepakatan
PKWT – PP 35/2021
Perjanjian
kerja
harian
Pekerjaan tertentu yang berubah-ubah
dalam waktu dan volume pekerjaan,
dan pembayaran upah berdasarkan
kehadiran
Kurang dari 21
hari dalam 1
bulan
Jenis PKWT
Jenis Pekerjaan Tertentu
Jangka Waktu

6. PKWT
berdasarkan
Jangka
Waktu
Jenis Pekerjaan Tertentu Keterangan
 Pekerjaan yang
diperkirakan penyelesaian
dalam waktu tidak terlalu
lama.
 Pekerjaan dilaksanakan
paling lama 5 tahun
 Pekerjaan bersifat
musiman.
 Pekerjaan yang
pelaksanaannya
bergantung pada (i)
musim atau cuaca, atau
(ii) kondisi tertentu.
 Pekerjaan berhubungan
dengan (i) produk baru,
(ii) kegiatan baru, atau
(iii) produk tambahan
yang masih dalam
percobaan atau
penjajakan.
 Produk baru adalah
produk yang sebelumnya
belum pernah ada atau
pengembangan produk
yang sudah ada. Kegiatan
baru adalah usaha yang
baru dilaksanakan oleh
perusahaan.
*Jangka waktu keseluruhan PKWT beserta perpanjangannya tidak lebih dari 5 tahun

7. PKWT
berdasarkan
Selesainya
Pekerjaan
Tertentu
Jenis Pekerjaan
Tertentu
Keterangan
Pekerjaan sekali selesai  Berdasarkan kesepakatan
para pihak dalam Perjanjian
Kerja.
 Kesepakatan memuat (i)
ruang lingkup dan batasan
suatu pekerjaan yang
dinyatakan selesai, dan (ii)
lamanya waktu penyelesaian
pekerjaan disesuaikan
dengan selesainya pekerjaan.
 PKWT putus demi hukum
saat selesainya pekerjaan,
dan apabila belum selesai
dapat diperpanjang sampai
batas waktu tertentu hingga
pekerjaan selesai.
Pekerjaan yang bersifat
sementara.

8. Perjanjian
Kerja
Harian
Jenis Pekerjaan Tertentu Keterangan
 Pekerjaan tertentu yang
berubah-ubah dalam hal
waktu dan volume
pekerjaannya; dan
 Perjanjian kerja harus
dibuat secara tertulis, dan
dapat dibuat secara
kolektif;
 Jangka waktu kerja
kurang dari 21 hari
dalam 1 bulan;
 Hubungan kerja demi
hukum menjadi PKWTT
apabila (i) bekerja 21
hari atau lebih, (ii)
selama 3 bulan berturut-
turut;
 Pembayaran upah
berdasarkan kehadiran.

9. Isi dan Pencatatan PKWT
 PKWT paling sedikit memuat:
a. nama, alamat Perusahaan, dan jenis usaha;
b. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat Pekerja/Buruh;
c. jabatan atau jenis pekerjaan;
d. tempat pekerjaan;
e. besaran dan cara pembayaran Upah;
f. hak dan kewajiban Pengusaha dan Pekerja/Buruh sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan/atau syarat kerja yang diatur dalam PP atau
PKB;
g. mulai dan jangka waktu berlakunya PKWT;
h. tempat dan tanggal PKWT dibuat; dan
i. tanda tangan para pihak dalam PKWT.
 Pengusaha mencatatkan PKWT pada Kementrian Ketenagakerjaan secara daring
paling lambat 3 hari kerja sejak penandatanganan PKWT.

10. Uang Kompensasi kepada Pekerja
dengan PKWT
 Uang kompensasi diberikan saat berakhirnya PKWT.
 Apabila PKWT diperpanjang, (i) uang kompensasi
diberikan saat selesainya jangka waktu PKWT awal
(sebelum perpanjangan), dan (ii) uang kompensasi
berikutnya setelah berakhirnya perpanjangan jangka
waktu PKWT.
 Tidak berlaku untuk pekerja yang bekerja kurang
dari 1 bulan (secara terus menerus).
 Tidak berlaku bagi TKA.
 Uang kompensasi tetap wajib dibayar pengusaha
dalam hal salah satu pihak mengakhiri hubungan
kerja sebelum berakhirnya jangka waktu PKWT.
 Bagi PKWT yang belum berakhir saat berlakunya PP
35/2021, uang kompensasi dihitung berdasarkan
masa kerja, yang perhitungannya dimulai sejak
tanggal diundangkannya UU Cipta Kerja (2
November 2020).

11. Uang
Kompensasi
kepada Pekerja
dengan PKWT
(Cont’d)
Perhitungan Uang Kompensasi
 Untuk pekerja yang bekerja 12 bulan terus menerus,
kompensasi diberikan sebesar 1 bulan upah.
 Untuk pekerja yang telah bekerja 1 bulan namun kurang dari 12
bulan, kompenasi dihitung dengan rumus: (masa kerja / 12) * 1
bulan upah
 Untuk pekerja yang bekerja lebih dari 12 bulan, besarnya
kompensasi dihitung dengan rumus: (masa kerja / 12) * 1 bulan
upah.
 Perhitungan kompensasi untuk usaha mikro dan usaha kecil
berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja.
Komponen Upah sebagai Dasar Perhitungan Uang
Kompensasi:
 Terdiri dari (i) upah pokok dan (ii) tunjangan tetap.
 Apabila komponen upah tidak terdiri dari (i) upah pokok dan
(ii) tunjangan tetap, maka perhitungan kompensasi dihitung
berdasarkan upah tanpa tunjangan.
 Apabila komponen upah terdiri dari (i) upah pokok dan (ii)
tunjangan tidak tetap, maka dasar perhitungan kompensasi
adalah upah pokok.

12. Alih Daya

13. Alih Daya - Perubahan UU Ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja
 UU Cipta Kerja menghapus ketentuan mengenai:
a. penyerahan sebagian pekerjaan melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau
perjanjian penyediaan jasa pekerja;
b. persyaratan pemborongan dan penyediaan jasa pekerja;
c. syarat-syarat pekerjaan yang dapat dilakukan pemborongan dan penyediaan jasa
pekerja;
d. peralihan hubungan kerja dari perusahaan pemborongan/penyediaan jasa pekerja
ke perusahaan pemberi pekerjaan dalam hal tidak dipenuhinya persyaratan
penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan.

14. Alih Daya - Perubahan UU Ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja
(Cont’d)
 UU Cipta Kerja memperkenalkan istilah Perusahaan Alih Daya.
 Hubungan kerja antara Perusahaan Alih Daya dan Pekerja adalah berdasarkan PKWT
atau PKWTT, wajib dibuat tertulis.
 Perusahaan Alih Daya bertanggung jawab atas pelindungan pekerja, upah dan
kesejahteraan, syarat-syarat kerja, dan perselisihan yang timbul.
 Khusus hubungan kerja dengan PKWT, perjanjian kerja harus mensyaratkan
pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja (hak-hak bagi pekerja minimal sama
dengan hak-hak yang diberikan oleh perusahaan alih daya sebelumnya) apabila terjadi
pergantian perusahaan alih daya dan objek pekerjaan tetap ada (pekerjaan yang ada
pada 1 perusahaan pemberi pekerjaan yang sama).
 Perusahaan alih daya berbentuk badan hukum dan memenuhi Perizinan Berusaha.

15. Alih Daya – PP 35/2021
 Pelindungan pekerja, upah, kesejahteraan, syarat kerja, dan perselisihan yang timbul
diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
 Persyaratan pengalihan pelindungan hak pekerja merupakan jaminan atas
kelangsungan bekerja bagi pekerja yang memiliki hubungan kerja dengan Perusahaan
Alih Daya dengan PKWT.
 Perusahaan Alih Daya bertanggung jawab atas pemenuhan hak pekerja apabila
pekerja tidak memperoleh jaminan atas kelangsungan bekerja.

16. Lembur

17. Lembur
Waktu Kerja Lembur
 Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling lama 4 jam sehari dan 18 jam
dalam 1 minggu, tidak termasuk kerja lembur yang dilakukan pada waktu istirahat
mingguan dan/atau hari libur resmi.
Catatan:
Dalam UU Ketenagakerjaan dan Kepmenaker 102/2004 sebelumnya mengatur waktu
kerja lembur maksimal 3 jam sehari dan 14 jam seminggu.
Ketentuan mengenai lembur diatur lebih lanjut dalam PP 35/2021

18. Lembur – Cont’d
Golongan Jabatan Tertentu yang Dikecualikan
 Kewajiban membayar upah lembur dikecualikan bagi pekerja yang bekerja dalam
golongan jabatan tertentu, yang memiliki tanggung jawab sebagai pemikir, perencana,
pelaksana, dan/atau pengendali jalannya perusahaan dengan waktu kerja tidak
dibatasi dan mendapat upah yang lebih tinggi (“Jabatan Tertentu”)
 Pengaturan golongan Jabatan Tertentu diatur dalam perjanjian kerja, peraturan
perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
 Jika tidak diatur, maka pengusaha wajib bayar upah lembur.

19. Lembur – Cont’d
Sektor Usaha atau Pekerjaan Tertentu yang Dikecualikan
 Ketentuan waktu kerja lembur tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.
 Pelaksanaan waktu kerja pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu sesuai dengan
waktu kerja yang telah ditetapkan oleh Menaker.
Catatan:
Saat ini ketentuan waktu kerja pada sektor usaha tertentu antara lain diatur dalam (i)
Permenaker 4/2014 (hulu minyak dan gas bumi), (ii) Permenaker 11/2010 (perikatan
pada daerah operasi tertentu, (iii) Permenaker 15/2005 (pertambangan umum pada
daerah operasi tertentu), dan (iv) Kepmenaker 234/2003 (energi dan sumber daya
mineral pada daerah tertentu).

20. Lembur – Cont’d
Tata Cara Lembur
 Pelaksanaan waktu kerja lembur wajib memerlukan (i) perintah dari pemberi kerja
dan (ii) persetujuan dari pekerja, yang dibuat secara tertulis dan/atau media digital
 Perintah dan persetujuan dapat dibuat dalam daftar pekerja yang bersedia kerja
lembur dengan mencantumkan lamanya waktu kerja lembur, dan ditandatangani
pekerja dan pengusaha.

21. Lembur
Kewajiban Perusahaan
 Perusahaan yang mempekerjakan pekerja selama waktu kerja lembur, wajib (i)
membayar upah lembur, (ii) memberikan kesempatan untuk istirahat secukupnya, dan
(iii) memberi makan dan minum paling sedikit 1400 KCAL, apabila kerja lembur 4
jam atau lebih.
 Makanan dan minuman tidak dapat digantikan dalam bentuk uang.
Upah Lembur
• (i) 1.5 kali upah sejam untuk jam kerja lembur pertama, dan (ii) 2 kali upah sejam
untuk setiap jam kerja lembur berikutnya

22. Lembur
Upah Lembur (6 hari kerja dan 40 jam dalam seminggu)
• Upah lembur pada saat waktu istirahat mingguan dan/atau libur nasional: (i) 2 kali
upah sejam untuk jam pertama sampai jam ketujuh kerja lembur, (ii) 3 kali upah
sejam untuk jam kedelapan kerja lembur, dan (iii) 4 kali upah sejam untuk jam
kesembilan, kesepuluh, dan kesebelas kerja lembur.
• Apabila libur nasional jatuh pada hari kerja terpendek: (i) 2 kali upah sejam untuk
jam pertama sampai kelima kerja lembur, (ii) 3 kali upah sejam untuk jam keenam
lembur, dan (iii) 4 kali upah sejam untuk jam ketujuh, kedelapan, dan kesembilan
kerja lembur.

23. Lembur
Upah Lembur (5 hari kerja dan 40 jam dalam seminggu)
 Upah lembur pada saat waktu istirahat mingguan dan libur nasional: (i) 2 kali upah
sejam untuk jam pertama hingga kedelapan kerja lembur, (ii) 3 kali upah sejam untuk
jam kesembilan lembur, dan (iii) 4 kali upah sejam untuk jam kesepuluh, kesebelas,
dan kedua belas kerja lembur.
Perhitungan Upah Lembur
 Perhitungan upah kerja lembur berdasarkan upah bulanan dengan rumus: 1/173 *
upah bulanan
 Apabila upah harian, upah bulanan: (i) upah harian x 25 kali (untuk 6 hari kerja
seminggu), atau (ii) upah harian x 21 kali (untuk 5 hari kerja seminggu).
 Jika upah berdasarkan satuan hasil, upah bulanan: upah sebulan setara dengan rata-
rata penghasilan dalam 12 bulan terakhir.

24. Pengupahan

25. Pengupahan
Ketentuan mengenai pengupahan diatur lebih lanjut dalam PP No. 36/2021 tentang
Pengupahan. PP No. 36/2021 mencabut PP No. 78/2015

26. Pengupahan
Upah Minimum
 Tidak ada lagi Upah Minimum Sektoral.
 Upah minimum terdiri dari:
a. Upah Minimum Provinsi;
b. Upah Minimum Kabupaten/Kota dengan syarat tertentu.
 Upah minimum ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan
(variabelnya adalah paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja dan median
upah).
 Syarat tertentu untuk UMK adalah pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi pada
kabupaten/kota yang bersangkutan.
Catatan:
Sebelumnya upah minimum ditetapkan berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan
memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

27. Pengupahan (Cont’d)
Upah Minimum untuk Usaha Mikro dan Kecil
 Upah ditentukan melalui kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja, dengan
ketentuan:
a. paling sedikit 50% dari rata-rata konsumsi masyarakat di tingkat provinsi; dan
b. upah yang disepakati paling sedikit 25% di atas garis kemiskinan tingkat provinsi.
 Rata-rata konsumsi masyarakat dan garis kemiskinan menggunakan data yang
bersumber dari lembaga yang berwenang di bidang statistik
Kriteria Usaha Mikro dan Kecil
 Usaha mikro dan kecil yang dikecualikan dari ketentuan upah minimum wajib
mempertimbangkan faktor:
a. menggunakan sumber daya tradisional;
b. tidak bergerak pda usaha berteknologi dan tidak padat modal.

28. Pengupahan (Cont’d)
Upah Per Jam bagi Pekerja Paruh Waktu
 Upah per jam hanya dapat diperuntukkan bagi pekerja paruh waktu.
 Bekerja paruh waktu adalah bekerja kurang dari 7 jam dalam 1 hari dan kurang dari
35 jam dalam 1 minggu
 Kesepakatan upah per jam antara pengusaha dan pekerja tidak boleh lebih rendah dari
hasil perhitungan formula sebagai berikut:
Upah per jam: Upah sebulan
126

29. Pengupahan – Cont’d
Daluwarsa Penuntutan Upah
 UU Cipta Kerja menghapus ketentuan mengenai tuntutan pembayaran upah dan
segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah
melampaui 2 tahun sejak timbulnya hak
Catatan:
Ketentuan ini sebelumnya telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
oleh Putusan MK No. 100/PUU-X/2012
Sanksi Pidana
 Pemberi kerja yang tidak membayar upah kepada pekerja (i) sesuai dengan
kesepakatan, atau (ii) di bawah ketentuan upah minimun dikenakan sanksi pidana
maksimum 4 tahun penjada dan/atau denda Rp100 juta hingga Rp400 juta

30. Pemutusan Hubungan
Kerja

31. Pemutusan Hubungan Kerja
Ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja diatur lebih lanjut dalam PP No.
35/2021

32. Pemutusan Hubungan Kerja - Mekanisme
Surat pemberitahuan
PHK kepada pekerja
(maks 14 hari kerja
sebelum PHK)
Perundingan bipartit
Mekanisme
penyelesaian
perselisihan hubungan
industrial
menolak
Perundingan gagal
tidak menolak
Surat penolakan oleh
Pekerja
(maks 7 hari kerja
setelah pemberitahuan
PHK diterima)
Pengusaha
melaporkan PHK ke
Menaker dan/atau
Disnaker
Kabupaten/Kota

33. Pemutusan Hubungan Kerja – PHK yang Tidak Memerlukan
Pemberitahuan dan Hak Pekerja
Tidak Memerlukan Pemberitahuan PHK
 PHK tidak memerlukan pemberitahuan, apabila:
a. Pekerja mengundurkan diri atas kemauan sendiri
b. Berakhir hubungan kerjanya sesuai dengan PKWT
c. Pekerja mencapai usia pensiun
d. Pekerja meninggal dunia
Hak-Hak Pekerja
 Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK), Uang Penggantian Hak,
dan Uang Pisah
Catatan:
Pelanggaran terhadap kewajiban pembayaran uang pesangon, UPMK dan uang
penggantian hak dapat dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling
lama 4 tahun, dan denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp400 juta.

34. Pemutusan Hubungan Kerja – Besaran Pesangon
 Pesangon diberikan, dengan ketentuan:
a. 1 bulan upah untuk masa kerja kurang dari 1 tahun
b. 2 bulan upah untuk masa kerja 1 tahun kurang dari 2 tahun
c. 3 bulan upah untuk masa kerja 2 tahun kurang dari 3 tahun
d. 4 bulan upah untuk masa kerja 3 tahun kurang dari 4 tahun
e. 5 bulan upah untuk masa kerja 4 tahun kurang dari 5 tahun
f. 6 bulan upah untuk masa kerja 5 tahun kurang dari 6 tahun
g. 7 bulan upah untuk masa kerja 6 tahun kurang dari 7 tahun
h. 8 bulan upah untuk masa kerja 7 tahun kurang dari 8 tahun
i. 9 bulan upah untuk masa kerja 8 tahun atau lebih

35. Pemutusan Hubungan Kerja – Besaran UPMK
 UPMK diberikan, dengan ketentuan:
a. 2 bulan upah untuk 3 tahun kurang dari 6 tahun masa kerja
b. 3 bulan upah untuk 6 tahun kurang dari 9 tahun masa kerja
c. 4 bulan upah untuk 9 tahun kurang dari 12 tahun masa kerja
d. 5 bulan upah untuk 12 tahun kurang dari 15 tahun masa kerja
e. 6 bulan upah untuk 15 tahun kurang dari 18 tahun masa kerja
f. 7 bulan upah untuk 18 tahun kurang dari 21 tahun masa kerja
g. 8 bulan upah untuk 21 tahun kurang dari 24 tahun masa kerja
h. 10 bulan upah untuk 24 tahun masa kerja atau lebih

36. Pemutusan Hubungan Kerja – Uang Penggantian Hak
 Uang Penggantian Hak, meliputi:
a. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur
b. Ongkos untuk memulangkan pekerja dan keluarganya ke tempat pekerja
diterima bekerja
c. Hal-hal lainnya yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan
perusahaan, atau perjanjian kerja bersama

37. Pemutusan Hubungan Kerja – Program Pensiun
 Pengusaha yang mengikutsertakan pekerja dalam program pensiun, sesuai ketentuan
per-uu-an di bidang dana pensiun, iuran yang dibayar oleh pengusaha dapat
diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban pengusaha atas pesangon,
UPMK, dan uang penggantian hak, serta uang pisah akibat PHK
 Apabila perhitungan manfaat dari program pensiun lebih kecil dari jumlah (i)
pesangon, (ii) UPMK, dan (iii) uang pisah, maka selisihnya dibayar oleh pengusaha
Contoh:
o Pesangon yang seharusnya diterima: Rp15jt
o Besarnya manfaat program pensiun yang diterima Rp10jt
o Iuran program pensiun ditanggung 60% oleh pengusaha dan 40% oleh pekerja
o Jumlah kewajiban yang masih harus dibayarkan pengusaha, dihitung dengan cara
[Rp15jt-(60% x Rp10jt)] = Rp9jt

38. Pemutusan Hubungan Kerja – Usaha Mikro dan Kecil
 Usaha mikro dan kecil wajib membayar uang pesangon, UPMK, uang
penggantian hak, dan uang pisah kepada pekerja akibat PHK dengan besar
yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja

39. Pemutusan Hubungan Kerja – Uang Pisah
 UU Cipta Kerja menghapus ketentuan mengenai syarat-syarat bagi pekerja
yang berhak untuk menerima uang pisah, yaitu (i) jabatan pekerja tidak
secara langsung mewakili kepentingan perusahaan, (ii) menyampaikan
pemberitahuan pengunduran diri 30 hari sebelum pengunduran diri, (iii) tidak
dalam ikatan dinas, dan (iv) pekerja melaksanakan kewajibannya sampai
dengan tanggal pengunduran diri
 PP No. 35/2021 mengatur bahwa besarnya uang pisah diatur dalam perjanjian
kerja/peraturan perusahaan/perjanjian kerja bersama

40. Alasan PHK dan Hak Pekerja – Corporate Action
Alasan PHK Hak Pekerja Keterangan
Pesangon UPM
K
UPH Uang
Pisah
Perusahaan melakukan
penggabungan, peleburan, atau
pemisahan, dan pekerja tidak
bersedia melanjutkan
hubungan kerja atau pengusaha
tidak bersedia menerima
pekerja.
1x 1x Ya Tidak
PHK oleh perusahaan akibat
pengambilalihan perusahaan.
1x 1x Ya Tidak
Pengambilalihan perusahaan
yang mengakibatkan
perubahan syarat kerja, dan
pekerja tidak bersedia
melanjutkan hubungan kerja.
0,5 x 1x Ya Tidak Perubahan syarat kerja
adalah perubahan hak dan
kewajiban.

41. Alasan PHK dan Hak Pekerja – Kerugian Perusahaan, Perusahaan
Tutup atau Force Majeure
Alasan PHK Hak Pekerja Keterangan
Pesangon UPM
K
UPH Uang
Pisah
PHK oleh pengusaha karena
efesiensi perusahaan akibat
kerugian yang dialami
perusahaan.
0,5x 1x Ya Tidak Kerugian dibuktikan antara
lain dengan hasil audit
internal atau eksternal.
PHK oleh pengusaha karena
efesiensi untuk mencegah
kerugian perusahaan.
1x 1x Ya Tidak Pencegahan kerugian antara
lain ditandai potensi
penurunan produktivitas
atau laba yang berdampak
pada operasional
perusahaan.

42. Alasan PHK dan Hak Pekerja – Kerugian Perusahaan, Perusahaan
Tutup atau Force Majeure (Cont’d)
Alasan PHK Hak Pekerja Keterangan
Pesangon UPMK UPH Uang
Pisah
PHK oleh pengusaha karena
perusahaan tutup karena
kerugian secara terus menerus
2 tahun atau kerugian tidak
secara terus menerus 2 tahun.
0,5 x 1x Ya Tidak Perusahaan berhenti
beroperasi atau tidak
mampu melanjutkan proses
produksi akibat kerugian
walaupun belum mencapai
2 tahun. Kerugian
dibuktikan antara lain
berdasar hasil audit internal
atau eksternal.
PHK oleh perusahaan karena
perusahaan tutup bukan akibat
dari kerugian.
1x 1x Ya Tidak
PHK oleh perusahaan karena
perusahaan tutup akibat force
majeure.
0,5 x 1x Ya Tidak

43. Alasan PHK dan Hak Pekerja – Kerugian Perusahaan, Perusahaan
Tutup atau Force Majeure (Cont’d)
Alasan PHK Hak Pekerja Keterangan
Pesangon UPMK UPH Uang
Pisah
PHK oleh perusahaan karena
force majeure, namun tidak
menyebabkan perusahaan
tutup.
0,75 x 1x Ya Tidak

44. Alasan PHK dan Hak Pekerja – PKPU atau Kepailitan
Alasan PHK Hak Pekerja Keterangan
Pesangon UPMK UPH Uang
Pisah
PHK oleh pengusaha karena
perusahaan dalam PKPU akibat
dari kerugian perusahaan.
0,5 x 1x Ya Tidak
PHK oleh pengusaha karena
perusahaan dalam PKPU, dan
bukan akibat kerugian
perusahaan.
1x 1x Ya Tidak
Perusahaan dalam status pailit. 0,5 x 1x Ya Tidak Pembayaran dilakukan oleh
kurator.

45. Alasan PHK dan Hak Pekerja – Permohonan PHK akibat
Pelanggaran oleh Pengusaha
Alasan PHK Hak Pekerja Keterangan
Pesangon UPMK UPH Uang
Pisah
PHK oleh pengusaha karena
permohonan PHK dari pekerja
dengan alasan adanya pelanggaran
oleh pengusaha.
1 x 1x Ya Tidak Pelanggaran oleh pengusaha:
• Menganiaya, menghina,
mengancam
• Menyuruh lakukan
pekerjaan bertentangan
dengan UU
• Tidak bayar upah 3 bulan
berturut-turut
• Tidak melaksanakan
kewajiban yang
diperjanjikan
• Memberikan pekerjaan
membahayakan
PHK oleh pengusaha karena
putusan Lembaga PHI menyatakan
pengusaha tidak melakukan
pelanggaran.
Tidak Tidak Ya Ya

46. Alasan PHK dan Hak Pekerja – Pengunduran Diri atau Mangkir
Alasan PHK Hak Pekerja Keterangan
Pesangon UPMK UPH Uang
Pisah
Pekerja mengundurkan diri atas
kemauan sendiri.
Tidak Tidak Ya Ya Syarat pengunduran diri (i)
mengajukan permohonan
secara tertulis paling lambat
30 hari sebelum tanggal
mulai mengundurkan diri,
(ii) tidak terikat dalam
ikatan dinas, (iii) tetap
menjalankan kewajiban
sampai tanggal mulai
pengunduran diri.
PHK oleh pengusaha karena
pekerja mangkir selama 5 hari
kerja atau lebih berturut-turut
tanpa keterangan tertulis
dengan bukti yang sah.
Tidak Tidak Ya Ya Syarat PHK, pengusaha
telah memanggil pekerja
secara tertulis sebanyak 2
kali secara patut.

47. Alasan PHK dan Hak Pekerja – Pelanggaran Perjanjian Kerja, PP
atau PKB
Alasan PHK Hak Pekerja Keterangan
Pesangon UPMK UPH Uang
Pisah
Melakukan pelanggaran
ketentuan dalam Perjanjian
Kerja, PP, atau PKB dan
sebelumnya telah diberikan SP
I, SP II, dan SP III berturut-
turut.
0.5x 1x Ya Tidak  Jangka waktu masing-
masing SP adalah 6
bulan. Pelanggaran
selama jangka waktu SP
I, diberikan SP II, dan
seterusnya sampai SP
III. Pelanggaran dalam
jangka waktu SP III,
pengusaha dapat
melakukan PHK.
 Perjanjian Kerja, PP,
dan PKB dapat memuat
pelanggaran tertentu
yang dapat diberikan SP
pertama dan terakhir.

48. Alasan PHK dan Hak Pekerja – Pelanggaran Perjanjian Kerja, PP
atau PKB (Cont’d)
Alasan PHK Hak Pekerja Keterangan
Pesangon UPMK UPH Uang
Pisah
Melakukan pelanggaran yang
bersifat mendesak sebagaimana
diatur dalam Perjanjian Kerja,
PP, atau PKB (dapat dilakukan
tanpa pemberitahuan).
Tidak Tidak Ya Ya Contoh pelanggaran
bersifat mendesak, antara
lain:
a. penipuan, pencurian,
penggelapan
barang/uang
Perusahaan
b. memberikan keterangan
palsu yang merugikan
c. mabuk
d. perbuatan asusila
e. menganiaya rekan
pekerja.

49. Alasan PHK dan Hak Pekerja – Terlibat dalam Tindak Pidana
Alasan PHK Hak Pekerja Keterangan
Pesangon UPMK UPH Uang
Pisah
Pekerja tidak dapat melakukan
pekerjaan selama 6 bulan
akibat ditahan karena
melakukan tindak pidana yang
menyebabkan kerugian bagi
perusahaan
Tidak Tidak Ya Ya
Pekerja dinyatakan bersalah
berdasarkan putusan
pengadilan atas tindak pidana
yang menyebabkan kerugian
bagi perusahaan sebelum
berakhirnya 6 bulan
penahanan.
Tidak Tidak Ya Ya

50. Alasan PHK dan Hak Pekerja – Terlibat dalam Tindak Pidana
(Cont’d)
Alasan PHK Hak Pekerja Keterangan
Pesangon UPMK UPH Uang
Pisah
Pekerja tidak dapat melakukan
pekerjaan selama 6 bulan
akibat ditahan karena
melakukan tindak pidana yang
tidak menyebabkan kerugian
bagi perusahaan
Tidak 1x Ya Tidak
Pekerja dinyatakan bersalah
berdasarkan putusan
pengadilan atas tindak pidana
yang tidak menyebabkan
kerugian bagi perusahaan
sebelum berakhirnya 6 bulan
penahanan
Tidak 1x Ya Tidak Apabila putusan pengadilan
memutuskan perkara
sebelum berakhirnya 6
bulan dan pekerja
dinyatakan tidak bersalah,
Pengusaha wajib
mempekerjakan pekerja
kembali.

51. Alasan PHK dan Hak Pekerja – Terlibat dalam Tindak Pidana
(Cont’d)
Kewajiban Pengusaha
 Dalam hal pekerja ditahan karena melakukan tindak pidana, Pengusaha tidak wajib
membayar upah, tetapi wajib memberikan bantuan kepada keluarga pekerja yang
menjadi tanggungannya, dengan ketentuan sebagai berikut:
• 1 orang tanggungan, 25% upah
• 2 orang tanggungan, 35% upah
• 3 orang tanggungan, 45% upah
• 4 orang tanggungan, 50% upah
 Diberikan untuk paling lama 6 bulan sejak hari pertama pekerja ditahan.

52. Alasan PHK dan Hak Pekerja – Sakit Berkepanjangan
Alasan PHK Hak Pekerja Keterangan
Pesangon UPMK UPH Uang
Pisah
Pekerja mengalami sakit
berkepanjangan atau cacat
akibat kecelakaan kerja dan
tidak dapat melakukan
pekerjaannya setelah
melampaui batas 12 bulan
2x 1x Ya Tidak PHK dapat dilakukan oleh
pengusaha atau atas
permintaan pekerja

53. Alasan PHK dan Hak Pekerja – Mencapai Usia Pensiun
Alasan PHK Hak Pekerja Keterangan
Pesangon UPMK UPH Uang
Pisah
Pekerja memasuki usia pensiun 1.75x 1x Ya Tidak

54. Alasan PHK dan Hak Pekerja – Meninggal Dunia
Alasan PHK Hak Pekerja Keterangan
Pesangon UPMK UPH Uang
Pisah
Pekerja meninggal dunia 2x 1x Ya Tidak Diberikan kepada ahli
warisnya

55. Penggunaan Tenaga
Kerja Asing

56. Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Ketentuan penggunaan tenaga kerja asing diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Pemerintah No. 34/2021. PP No. 34/2021 mencabut Perpres No. 20/2018
Pemberi Kerja TKA
 Meliputi:
 Instansi Pempus, perwakilan negara asing, dan badan internasional
 Kantor perwakilan dagang asing, KPPA, dan kantor berita asing
 Perusahaan swasta asing di Indonesia
 Badan hukum (PT, yayasan) yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, atau badan
usaha asing yang terdaftar di instansi yang berwenang
 Lembaga sosial, keagamaan, pendidikan, kebudayaan
 Usaha jasa impersariat
 Badan usaha sepanjang diperbolehkan UU menggunakan TKA
Catatan: UU Cipta Kerja memperbolehkan usaha mikro dan usaha kecil didirikan oleh 1 pemegang
saham, namun Perseroan terbatas berbentuk badan hukum perorangan tidak dapat mempekerjakan
TKA

57. Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Hubungan Kerja
 TKA hanya dapat dipekerjakan untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu,
serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang diduduki
 Jabatan tertentu ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat masukan dari
Kementerian atau Lembaga terkait, saat ini “jabatan tertentu” yang dapat
diduduki oleh TKA diatur dalam Kepmenaker No. 349/2019

58. Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Pemberi Kerja TKA
 Pemberi kerja TKA dapat mempekerjakan TKA yang sedang dipekerjakan oleh
pemberi kerja TKA lain untuk jabatan yang sama, sebagai: (i) direktur atau komisaris;
atau (ii) TKA pada sektor pendidikan dan pelatihan vokasi, sektor ekonomi digital,
dan sektor migas bagi kontraktor kerja sama
Catatan: Perpres No. 20/2018 mengatur bahwa pemberi kerja TKA pada sektor tertentu
dapat mempekerjakan TKA yang sedang dipekerjakan TKA lain dalam jabatan yang
sama
 Wajib memenuhi persyaratan: (i) TKA harus mendapatkan persetujuan dari pemberi
kerja pertama; (ii) TKA dipekerjakan paling lama sampai dengan berakhirnya jangka
waktu Pengesahan RPTKA pemberi kerja TKA pertama; dan (iii) setiap pemberi kerja
wajib memperoleh Pengesahan RPTKA
Catatan: Perpres No. 18/2020 mengatur jangka waktu kerja TKA tersebut paling lama
sampai dengan berakhirnya masa kerja berdasarkan kontrak dengan pemberi kerja
pertama

59. Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Kewajiban Pemberi Kerja
 Menunjuk TKI sebagai tenaga kerja pendamping TKA untuk alih teknologi dan alih
keahlian
 Melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja pendamping TKA
sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki TKA
 Memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia kepada TKA
 Kewajiban-kewajiban di atas tidak berlaku bagi TKA yang menjabat sebagai:
a. Direktur atau komisaris
b. Kepala kantor perwakilan
c. Pembina, pengurus, dan pengawas yayasan; dan
d. TKA yang dipekerjakan untuk pekerjaan yang bersifat sementara
Catatan: Perpres No. 20/2018 hanya membebaskan kewajiban-kewajiban di atas bagi
TKA yang menjabat sebagai Direksi dan/atau Komisaris

60. Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Kewajiban Pemberi Kerja (Cont’d)
 Memulangkan TKA ke negara asalnya pada saat perjanjian kerja berakhir
 Mendaftarkan tenaga kerja asing dalam (i) program jaminan sosial nasional
bagi tenaga kerja asing yang bekerja lebih dari 6 bulan, atau (i) dalam
program asuransi perusahaan asuransi bagi TKA yang bekerja kurang dari 6
bulan (Program asuransi sekurang-kurangnya mencakup risiko kecelakaan
kerja)
Catatan: Dalam Perpres No. 20/2018, pemberi kerja TKA wajib menjamin
TKA terdaftar dalam jaminan sosial ketenagakerjaan/polis asuransi perusahaan
asuransi berbadan hukum bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 bulan
 Memperoleh pengesahan Rencana Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing
(“RPTKA”) serta perpanjangannya

61. Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Larangan
 Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan TKA
 Pemberi kerja dilarang mempekerjakan TKA rangkap jabatan pada
perusahaan yang sama
 Pemberi kerja dilarang mempekerjakan TKA pada jabatan yang mengurusi
personalia
Catatan: Dalam Perpres No. 20/2018, diatur bahwa TKA dilarang menduduki
jabatan yang mengurusi personalia dan/atau jabatan tertentu yang ditetapkan
Menteri.

62. Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Flowchart Pengesahan RPTKA
Permohonan
disampaikan
Pemberi Kerja
secara daring
Penilaian Kelayakan
oleh Menteri
Hasil Penilaian
Kelayakan
diterbitkan
Pemberi Kerja
menyampaikan data
calon TKA secara
daring
Verifikasi data calon
TKA oleh Menteri
Pemberi Kerja
membayar DKPTKA
Pengesahan RPTKA
diterbitkan oleh
Menteri
Menteri sampaikan data calon TKA
kepada Menkumham sebagai
rekomendasi visa dan izin tinggal
2 Hari
Kerja
2 Hari
Kerja

63. Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Flowchart Pengesahan RPTKA Perpanjangan
2 Hari
Kerja
Permohonan
disampaikan
Pemberi Kerja
secara daring
30 hari sebelum
berakhirnya
Pengesahan
RPTKA
Pengesahan
RPTKA
Perpanjangan
diterbitkan
oleh Menteri
Catatan:
Pengesahan RPTKA
Perpanjangan digunakan
sebagai rekomendasi untuk
mendapatkan izin tinggal
dalam rangka bekerja bagi
TKA

64. Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Perubahan Pengesahan RPTKA
 Perubahan Pengesahan RPTKA, mengenai:
 Alamat pemberi kerja
 Identitas TKA
 Lokasi kerja TKA
 Nama tenaga kerja pendamping
 Perubahan Pengesahan RPTKA diterbitkan paling lama 2 hari kerja sejak
permohonan diterima secara lengkap

65. Penggunaan Tenaga Kerja Asing
DKPTKA
 Pemberi kerja TKA wajib membayar DKPTKA untuk setiap TKA yang dipekerjakan
 Pembayaran DKPTKA dilakukan sesuai dengan jangka waktu TKA bekerja di
wilayah Indonesia
 Dilakukan setelah menerima kode billing pembayaran DKPTKA
Catatan: Dalam Perpres No. 20/2018, pembayaran DKPTKA dilakukan setelah pemberi
kerja TKA menerima notifikasi
• Pengecualian:
• Instansi Pempus
• Perwakilan negara asing
• Badan internasional
• Lembaga sosial
• Lembaga keagamaan
• Jabatan tertentu di lembaga pendidikan

66. Penggunaan Tenaga Kerja Asing
RPTKA
 Pengesahan RPTKA terdiri dari:
• RPTKA untuk pekerjaan bersifat sementara
Diterbitkan hanya untuk 6 bulan dan tidak dapat diperpanjang. Contoh: (i) pembuatan
film komersil, (ii) audit, kendali mutu produksi, inspeksi pada kantor cabang, (iii)
pekerjaan terkait pemasangan mesin dan elektrikal, purna jual, atau produk dalam
masa penjajakan usaha, (iv) pekerjaan sekali selesai/kurang dari 6 bulan
• RPTKA untuk pekerjaan lebih dari 6 bulan
Diterbitkan untuk 2 tahun dan dapat diperpanjang
• RPTKA non-DKPTKA
Diterbitkan untuk 2 tahun dan dapat diperpanjang. Diterbitkan untuk instansi
Pemerintah, perwakilan asing, badan internasional, lembaga sosial, dan badan
keagamaan
• RPTKA KEK (Kawasan Ekonomi Khusus)
Diterbitkan untuk 5 tahun dan dapat diperpanjang. Untuk jabatan direktur atau
komisaris, RPTKA KEK berlaku selama ia menjabat sebagai direktur atau komisaris

67. Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Pengecualian Pengesahan RPTKA
 Pengesahan RPTKA tidak berlaku bagi:
a. Direktur/komisaris dengan kepemilikan saham atau pemegang saham sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
b. Pegawai diplomatik dan konsuler pada kantor perwakilan negara asing
c. TKA yang dibutuhkan pemberi kerja TKA pada (i) kegiatan produksi yang
terhenti karena keadaan darurat, (ii) vokasi, (iii) start-up, (iv) kunjungan bisnis,
dan (v) penelitian dalam jangka waktu tertentu
TKA pada Start-Up dan Vokasi
 Untuk mempekerjakan TKA pada start-up dan vokasi, pemberi kerja TKA harus
menyampaikan data calon TKA secara daring kepada Menaker, kemudian Menaker
akan menyampaikan data calon TKA kepada Menkumham sebagai rekomendasi
untuk mendapatkan visa dan izin tinggal dalam rangka bekerja

68. Penggunaan Tenaga Kerja Asing
TKA pada Start-Up dan Vokasi
 Masa kerja TKA di perusahaan rintisan (start-up) dan vokasi diberikan paling lama 3
bulan.
 Apabila pemberi kerja bermaksud mempekerjakan TKA lebih dari jangka waktu
tersebut, maka pemberi kerja harus mendapatkan Pengesahan RPTKA. Permohonan
Pengesahan RPTKA harus diajukan oleh pemberi kerja 2 minggu sebelum
berakhirnya jangka waktu tersebut.

69. Terima Kasih