SlideShare a Scribd company logo
1 of 35
LEGAL DRAFTING
IRAC and Other Method
Legal Writing
• Mulai dengan menulis untuk
kepentingan hukum (penulisan hukum)
• Penting sekali untuk praktisi hukum
seperti advokat, hakim, in-house
lawyers, jaksa, dll
• Tujuan : Untuk menginformasikan,
membujuk, mencatat suatu hal penting
• Untuk hakim, jika ditulis secara tidak
baik atau bahkan salah maka pesan
yang mau disampaikan tidak akan
tercapai. Jika ini adalah suatu putusan
pengadilan, maka putusan tersebut
tentu berisiko dibantah lebih lanjut
(upaya hukum seperti banding, kasasi,
dll)
• Untuk advokat, jika salah menulis
bahasa hukum maka bisa kalah di
suatu kasus, kehilangan klien,
dokumen menjadi ambigu tidak jelas
(berakibat sengketa), malpraktik, dll
Legal Writing – Cont’d
Terdapat tiga tipe :
Legal Writing – Cont’d
Untuk menginformasikan, misalnya surat kepada klien, surat kepada pihak
ketiga, nasihat hukum dan memo. Surat termasuk komunikasi elektronik
seperti surat elektronik dan WhatsApp misalnya
Untuk membujuk, misalnya gugatan, memori banding, memori kasasi
Untuk mencatat atau mendokumentasikan, misalnya akta, kontrak, wasiat,
resolusi rapat umum pemegang saham, dll
Legal Writing - Process
Pra Penulisan
• Pra penulisan melibatkan riset, rencana, dan uraian poin-
poin utama
Penulisan
• Penulisan mengikuti rencana dan uraian poin-poin utama
yang sudah ada
Mengedisi dan
membaca ulang
• Mengedisi dan membaca ulang, mungkin yang terpenting
dalam proses penulisan. Umumnya revisi bisa berulang-
ulang, kadang bahkan dihapuskan sama sekali bagian-
bagian tertentu
Legal Writing – Importance of Clarity
Language is the central tool of our trade. You know, when we’re looking
at a statute, trying to figure out what it means, we’re relying on the
language. When we’re construing the Constitution, we’re looking at
words. Those are the building blocks of the law. And so if we’re not
fastidious with the language…it dilutes the effectiveness and clarity of the
law.” – Chief Justice John G. Roberts Jr.
“[Supreme Court] opinions are going to be used for lawyers, for other
judges – to tell them what the law is. It’s an explanation of what the law
is. … And if it is poorly written, sometimes you just kind of throw your
hands up and look for something else. That’s not good.” – Chief Justice
Roberts
Legal Writing –
How to be a
better Writer
1. Banyak membaca
“I think you develop a lot as a
writer the more you read. And
so whenever I was having a
lot of time to read, I think I
would have improved a good
bit as a writer” – Chief
Justice John G. Roberts Jr.
2. Banyak latihan menulis
Legal Writing – How to be a better Thinker
Menulis
“I think a judge learns more about a case
if he has to put his thoughts down on
paper. It helps you think through a case,
and when you write it out yourself, you
often learn things about the case that you
hadn’t realized. It’s part of the learning
process and decisional process that I
think is really quite important.” – Justice
John Paul Stevens
Legal Drafting
Legal Drafting
Perancangan hukum adalah bagian dari penulisan hukum. Di sini
kita akan fokus dalam perancangan pendapat hukum dan
perancangan suatu klaim (gugatan) atau jawaban terhadap klaim
(gugatan) tersebut
Bagaimana memulainya? Ikuti tahapan penulisan hukum :
Ini tiga tahap besar yang perlu dilewati
Pra
penulisan
Penulisan
Edisi dan
Pembacaan
ulang
Legal Drafting – Pra Penulisan
“In general I would surround myself with all the raw materials – the record in
the case, the important precedents, obviously, the statute, the regulations – and
put it all there. And I would tend to try to write up a little outline of thoughts.
Usually, I try to do it on a single piece of paper and then just try to move them
around a little bit and see what seemed to fit. And at the end of a couple of
days, maybe even longer, I’d have this densely packed piece of paper with
arrows and X’s out and boxes moved. At one point, ideally, it kind of crystallizes
to – this is the right organization…Nobody else could look at this piece of
paper and have the foggiest idea what it meant.” – Chief Justice Roberts
Metode IRAC
Metode IRAC
• IRAC adalah singkatan dari Issue, Rule, Application/Analysis,
Conclusion
• Setiap Issue mempunyai Rule, Application/Analysis dan
Conclusion sendiri-sendiri
• Misalnya: Issue 1, Rule 1, Application 1, Conclusion 1. Lalu, Issue 2,
Rule 2, Application 2, Conclusion 2, dst
IRAC - Issue
Apa itu Issue?
• Ini berkaitan dengan permasalahan (issue) yang muncul dari fakta-fakta suatu peristiwa hukum
• Mengapa ada sengketa? Apakah ini suatu cidera janji atas perjanjian, perbuatan melawan hukum, atau
sengketa merek?
Issue perlu dibuat dalam satu pernyataan atau pertanyaan
PENTING, Issue di sini tidak bisa lepas dari fakta yang terjadi
Contoh: (i) apakah ABC telah melakukan penipuan terhadap DEF sebelum perjanjian XXX
ditandatangani? (ii) apakah tanah yang dipersengketakan adalah betul tanah milik penggugat?
IRAC - Rule
Analisa hukum selalu harus
berdasarkan dasar hukum (aturan
hukum)
Untuk Indonesia sebagai negara
dengan sistem hukum sipil (civil
law country) maka peraturan
perundang-undangan-lah yang
utama sebagai dasar hukum.
Namun, berkaitan dengan
peraturan perundang-undangan,
asas hukum, yurisprudensi, doktrin
hukum, selalu bisa dirujuk sebagai
bagian dari dasar hukum
IRAC - Rule
Contoh:
i. Penipuan dalam perjanjian merujuk pada cacat kehendak. Pasal
1328 KUHPerdata mengatur, “Penipuan merupakan suatu alasan
untuk pembatalan perjanjian apabila tipu muslihat yang dipakai
oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa hingga terang dan
nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu
jika tidak dilakukan tipu-muslihat tersebut. Penipuan tidak
dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan.”
ii. Pasal 19 ayat (2c) dan Pasal 23 (2) UU Pokok Agraria yang
mengatur bahwa sertipikat tanah adalah alat pembuktian yang
kuat terhadap hak atas tanah.
IRAC – Application/Analysis
• Aplikasi aturan hukum menjawab
pertanyaan, “bagaimana aturan-aturan
hukum berlaku terhadap fakta tertentu
dan keadaan kasus ini?”
• Di sini bagian terpenting dan terpanjang
dalam penulisan.
• Melibatkan aplikasi aturan hukum
terhadap fakta permasalahan yang ada.
• PENTING: jangan hanya menyatakan
kesimpulan tanpa juga membahas
pertimbangan dan alasan untuk itu.
IRAC – Application/Analysis Cont’d
• Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian
apabila tipu mustlihat yang dipakai oleh salah satu pihak adalah
sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain
tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu-
muslihat tersebut.
• Penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan
• Dari sini, perlu dianalisa apakah suatu perbuatan dapat
dimaksudkan sebagai suatu penipuan. Bagaimana caranya?
IRAC – Application/Analysis Cont’d
• Unsur-unsur dibedah dan dijelaskan. “tipu muslihat” “oleh salah
satu pihak” “terang dan nyata pihak lain tidak membuat perikatan
jika tidak ada tipu muslihat”
• Unsur “tipu muslihat” bisa dijelaskan dari aspek pidana penipuan.
Misalnya: tipu muslihat itu selalu akan melibatkan rangkaian
kebohongan.
• Unsur “salah satu pihak” merujuk ke pihak dalam perjanjian atau
pihak lain di luar perjanjian juga? Dari sini bisa dimunculkan asas
kepribadian dalam perjanjian, bahwa perjanjian hanya mengikat
pihak-pihak yang membuatnya dan tidak bisa merugikan pihak
ketiga (Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdata)
IRAC – Application/Analysis Cont’d
• Bisa merujuk bagaimana yurisprudensi melihat penipuan perdata.
Misalnya: penipuan harus dibuktikan dengan suatu putusan pidana
terlebih dulu (sehingga dalil/gugatan prematur), perjanjian yang
dibuat akta otentik meniadakan unsur penipuan, orang yang
berpendidikan dan telah membaca perjanjian meniadakan
penipuan, pelaksanaan prestasi meniadakan penipuan, dll
• Tentunya, semua Aplikasi/Analisa peraturan harus dikaitkan
dengan fakta yang terjadi, jika tidak, tidak akan bermanfaat
IRAC – Application/Analysis Cont’d
Bisa juga merujuk pada doktrin hukum. J. Satrio misalnya
menjelaskan
i. Bahwa bohong saja tidak cukup, sehingga harus ada serangkaian
kebohongan yaitu serangkaian cerita yang tidak benar dan setiap
sikap/tindakan yang bersifat menipu,
ii. Pengadilan perdata pada umumnya mengikuti pendapat
pengadilan pidana terkait dengan tindak pidana penipuan namun
dengan catatan bahwa tipu muslihat dalam Pasal 1328
KUHPerdata tidak hanya meliputi tipu muslihat dalam Pasal 378
KUHP, tetapi meliputi sarana-sarana lain, bahkan ia menjelaskan
bahwa bohong saja tidak cukup, dan harus ada serangkaian
kebohongan, dan
IRAC – Application/Analysis Cont’d
iii. Orang yang merasa dirinya ditipu wajib membuktikan di
depan hakim bahwa seandainya tidak ada penipuan
a. maka ia tidak mungkin menutup perjanjian tersebut, atau
b. maka ia tidak menutup perjanjian tersebut dengan syarat-syarat
seperti yang ada dalam perjanjian tersebut.
IRAC - Conclusion
• Kesimpulan umumnya
sederhana dan jelas
• Kesimpulan seharusnya jelas
dengan sendirinya jika sudah
mengikuti Issue, Rule, dan
Application secara benar
• Frase yang menunjukkan
kesimpulan misalnya “kami
menyimpulkan” “kami
berpendapat” “disimpulkan
bahwa” “kami berpandangan”
IRAC – Conclusion Cont’d
• Contoh kesimpulan kasus penipuan perdata
• Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa:
i. Asas kepribadian berlaku bagi perjanjian sehingga pihak lain
tidak dapat dianggap turut melakukan
penipuan/persekongkolan dengan pihak lain di dalam
perjanjian;
ii. Tidak ada rangkaian kebohongan ataupun tipu muslihat oleh
ABC;
iii. Yang disampaikan hanyalah prasangka tanpa pembuktian.
Oleh karena itu, jelas bahwa ABC tidak melakukan penipuan
terhadap DEF sebelum penandatanganan perjanjian antara ABC
dan DEF.
IRAC Cont’d
• Tentukan permasalahan hukum yang
ada dalam bentuk pertanyaan dengan
menggunakan fakta material, nama pihak dan
unsur-unsur relevan dalam aturan hukum
Issue
• Pecah aturan hukum dalam unsur-unsur
dan memasukkan definisi-definisi dari
undang-undang dan aturan lain
Rule
• Buat koneksi antara unsur-unsur hukum dan
permasalahan faktual, buat analogi antara fakta yang ada
dan yurisprudensi yang ada, bedakan permasalahan
hukum dan yurisprudensi, buat asumsi yang jelas,
identifikasi fakta-fakta tambahan
Application
• Capai kesimpulan yang meyakinkan dari
semua permasalahan hukum yang ada, cari
pembenaran secara hukum kenapa kesimpulan
alternatif tidak diambil
Conclusion
CRARC Method
CRACRD Method
• CRARC = Conclusion, Rule (Rule Explanation),
Application/Analysis, Rebuttal and Refutation, Conclusion
• Bedanya, CRARC lebih persuasif. Dimulai dengan
kesimpulan dan lalu pada isu yang lebih netral
• Argumen CRARC menyampaikan argumen terkuat dulu, lalu
diikuti dengan argumen yang kurang kuat. Ini metode terbaik
untuk penulisan yang bertujuan membujuk, seperti gugatan di
pengadilan
CRARC Method Cont’d
• Bagian terpenting penekanan dalam argumen adalah awal dan
akhir, dan penekanan paling kurang ada di bagian tengah
• Argumen mulai dan ditutup dengan kesimpulan yang membujuk
• Jadi, bagian mengenai Rebuttal and Refutation pas di bagian
tengah argumen
CRARC Method Cont’d
• Bagian kesimpulan secara jelas meringkas
argumen utama terhadap permasalahan dan
mengapa seharusnya penggugat akan menang
Conclusion
• Bagian ini terdiri dari pernyataan atau rangkaian
pernyataan dari aturan hukum, atau yurisprudensi, atau
doktrin hukum yang dianggap penting dan mengikat
terhadap permasalahan hukum
Rule
• Analisa fakta yang ada di sini dan
aplikasikan fakta kasus dengan aturan
hukum yang relevan
Application
• Bantah argumen terkuat lawan satu
per satu dan nyatakan bahwa argumen
tersebut salah, lalu bantah yang kedua, dst
Rebuttal and
Refutation
• Kesimpulan final sesuai dengan
kesimpulan di awal dan sampaikan apa
yang dikehendaki (misalnya, ganti rugi)
Conclusion
CRARC - Contoh dalam Aplikasi
• Conclusion: PT ABC tidak melakukan PMH karena tanah sengketa adalah tanah
hak PT ABC
• Rule: sertipikat tanah adalah bukti yang kuat atas kepemilikan setiap orang
• Application: PT ABC membeli tanah dari DEF dan sudah menguasai tanah
tersebut lebih dari 5 tahun. Pembelian dilakukan dengan akta jual beli di
hadapan PPAT sesuai prosedur hukum yang berlaku
• Rebuttal and Refutation: Klaim penggugat bahwa penggugat melakukan PMH
tidak tepat karena PT ABC membeli tanah sengketa secara sah dari DEF
berdasarkan akta jual beli di hadapan PPAT, balik nama atas nama PT ABC, dan
dibuktikan kembali berdasarkan SKPT, dan karenanya harus ditolak.
• Conclusion: Terbukti bahwa tanah sengketa telah dibeli oleh PT ABC, milik PT
ABC secara sah, dan karenanya PT ABC harus dilindungi secara hukum
• Issue: apakah PT ABC telah melakukan PMH atas tanah
sengketa?
• Rule: sertipikat tanah adalah bukti yang kuat atas kepemilikan
setiap orang
• Application: PT ABC membeli tanah dari DEF dan sudah
menguasai tanah tersebut lebih dari 5 tahun. Pembelian
dilakukan dengan akta jual beli di hadapan PPAT sesuai
prosedur hukum yang berlaku
• Conclusion: PT ABC tidak melakukan PMH karena tanah
sengketa adalah tanah hak PT ABC
CRARC – Contoh dalam Aplikasi Cont’d
PRO
• IRAC selalu cara yang valid untuk
menyusun analisis hukum
• IRAC telah terbukti sebagai
kerangka yang berguna untuk
mengembangkan penalaran hukum
dan mendidik mahasiswa berpikir
seperti advokat
• IRAC direkomendasikan bagi
mahasiswa hukum sejak hari
pertama
• IRAC berguna sebagai bangunan
hukum dan dari sana dikembangkan
menjadi analisis dan penulisan yang
lebih canggih
KONTRA
• Paradigma IRAC tidak mendidik
mahasiswa untuk fleksibel dalam
pendekatan mereka terhadap hukum
dan untuk kreatif dalam analisis
• Permasalahan hukum yang kompleks
tidak bisa dipecah secara sederhana
• Apa yang tidak sederhana jangan di-
”sederhana”-kan
• Profesi advokat seharusnya tidak
menggunakan konsep formulasi
seperti IRAC yang tidak secara cukup
mengajarkan kompleksitas
sesungguhnya dari analisa hukum dan
komunikasinya
Pro dan Kontra
• Gerald Lebovits, Cracking the Code to Writing Legal Arguments: From IRAC to
CRARC to Combinations in Between, New York State Bar Association Journal,
July 2010, Vol. 82 No. 6, 49 – 53
• Marie Bittner, The IRAC Method of Case Study Analysis, The Social Studies,
81:5, 227-230
• Diane B. Kraft, CREAC in the Real World, Cleveland State Law Review, 567
(2015), 567 – 597
• Kelley Burton, “Think Like a Lawyer” Using a Legal Reasoning Grid and
Criterion-Referenced Assessment Rubric on IRAC (Issue, Rule, Application,
Conclusion), Journal of Learning Design, 2017, Vol. 10 No. 2, 57 – 68
Daftar Pustaka
• Lawrence J. Trautman and friends, IRAC! IRAC! IRAC!: How to
Brief any Legal Issue
• Saunders, Using the I-R-A-C Structure in Writing Exam Answers
• Collection of Writings, Legal Writing Institute, The Second Draft,
Vol. 10, No. 1, November 1995
• Carol M. Bast and Margie Hawkins, Foundations of Legal
Research & Writing (4th edition), DELMAR CENGAGE Learning,
2010
• Michael D. Murray and Christy Hallam DeSanctis, Legal Writing
and Analysis, Foundation Press, 2009
Daftar Pustaka Cont’d
Terima Kasih
Menara Palma 17th Floor Suite 17-02B
JL. H.R. Rasuna Said Blok X-2 Kav.6
Jakarta Selatan 12950, Indonesia
Ph: +62 21 5795 7550
F: +62 215795 7551

More Related Content

What's hot

Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Idik Saeful Bahri
 
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)Arman Solit
 
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Idik Saeful Bahri
 
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANAPPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANADian Oktavia
 
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi: tindak pidana perbankan (Idik Sa...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi: tindak pidana perbankan (Idik Sa...Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi: tindak pidana perbankan (Idik Sa...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi: tindak pidana perbankan (Idik Sa...Idik Saeful Bahri
 
JUAL BELI PERUSAHAAN/ PERNIAGAAN
JUAL BELI PERUSAHAAN/PERNIAGAANJUAL BELI PERUSAHAAN/PERNIAGAAN
JUAL BELI PERUSAHAAN/ PERNIAGAANFair Nurfachrizi
 
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintahAbid Zamzami
 
Hukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi NegaraHukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi Negaraaishkhuw fillah
 
Sistem peradilan pidana
Sistem peradilan pidanaSistem peradilan pidana
Sistem peradilan pidanayudikrismen1
 
84044823 contoh-kasus-hukum-perdata-internasional 3
84044823 contoh-kasus-hukum-perdata-internasional 384044823 contoh-kasus-hukum-perdata-internasional 3
84044823 contoh-kasus-hukum-perdata-internasional 3Adi Nugraha
 
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional Fenti Anita Sari
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional  Fenti Anita SariTugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional  Fenti Anita Sari
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional Fenti Anita SariFenti Anita Sari
 
Yurisdiksi negara dalama hukum internasional
Yurisdiksi negara dalama hukum internasionalYurisdiksi negara dalama hukum internasional
Yurisdiksi negara dalama hukum internasionalNuelnuel11
 

What's hot (20)

Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
 
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)
Contoh Legal Opinion (Pendapat Hukum)
 
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
 
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANAPPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
 
Hukum agraria
Hukum agraria   Hukum agraria
Hukum agraria
 
Tahap penyusunan kontrak
Tahap penyusunan kontrakTahap penyusunan kontrak
Tahap penyusunan kontrak
 
Perancangan kontrak
Perancangan kontrakPerancangan kontrak
Perancangan kontrak
 
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
Eksepsi dalam Hukum Acara Pidana (Idik Saeful Bahri)
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi: tindak pidana perbankan (Idik Sa...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi: tindak pidana perbankan (Idik Sa...Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi: tindak pidana perbankan (Idik Sa...
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi: tindak pidana perbankan (Idik Sa...
 
JUAL BELI PERUSAHAAN/ PERNIAGAAN
JUAL BELI PERUSAHAAN/PERNIAGAANJUAL BELI PERUSAHAAN/PERNIAGAAN
JUAL BELI PERUSAHAAN/ PERNIAGAAN
 
Keputusan Tata Usaha Negara
Keputusan Tata Usaha NegaraKeputusan Tata Usaha Negara
Keputusan Tata Usaha Negara
 
UPAYA PAKSA
UPAYA PAKSAUPAYA PAKSA
UPAYA PAKSA
 
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
(3 4) kedudukan, kewenangan dan tindakan hukum pemerintah
 
Hukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi NegaraHukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi Negara
 
Sistem peradilan pidana
Sistem peradilan pidanaSistem peradilan pidana
Sistem peradilan pidana
 
Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata
Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata
Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata
 
SANKSI dalam HAN
SANKSI dalam HANSANKSI dalam HAN
SANKSI dalam HAN
 
84044823 contoh-kasus-hukum-perdata-internasional 3
84044823 contoh-kasus-hukum-perdata-internasional 384044823 contoh-kasus-hukum-perdata-internasional 3
84044823 contoh-kasus-hukum-perdata-internasional 3
 
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional Fenti Anita Sari
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional  Fenti Anita SariTugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional  Fenti Anita Sari
Tugas Suksesi Negara dan Kapasitas Internasional Fenti Anita Sari
 
Yurisdiksi negara dalama hukum internasional
Yurisdiksi negara dalama hukum internasionalYurisdiksi negara dalama hukum internasional
Yurisdiksi negara dalama hukum internasional
 

Similar to IRAC

Hal-hal yang Harus Menjadi Perhatian dlm Kontrak _Training "PROCUREMENT Contr...
Hal-hal yang Harus Menjadi Perhatian dlm Kontrak _Training "PROCUREMENT Contr...Hal-hal yang Harus Menjadi Perhatian dlm Kontrak _Training "PROCUREMENT Contr...
Hal-hal yang Harus Menjadi Perhatian dlm Kontrak _Training "PROCUREMENT Contr...Kanaidi ken
 
Hbl,anindia putri,hapzi ali, hukum perdagangan international dan implementasi...
Hbl,anindia putri,hapzi ali, hukum perdagangan international dan implementasi...Hbl,anindia putri,hapzi ali, hukum perdagangan international dan implementasi...
Hbl,anindia putri,hapzi ali, hukum perdagangan international dan implementasi...anindiaputri762
 
Contract Drafting Exercise _Training "PROCUREMENT Contract & Biding EVALUATION".
Contract Drafting Exercise _Training "PROCUREMENT Contract & Biding EVALUATION".Contract Drafting Exercise _Training "PROCUREMENT Contract & Biding EVALUATION".
Contract Drafting Exercise _Training "PROCUREMENT Contract & Biding EVALUATION".Kanaidi ken
 
Kumpulan soal hukum
Kumpulan soal hukumKumpulan soal hukum
Kumpulan soal hukumsyophi
 
REFLEKSI MATERI KONTRAK BISNIS
REFLEKSI MATERI KONTRAK BISNISREFLEKSI MATERI KONTRAK BISNIS
REFLEKSI MATERI KONTRAK BISNIShelmikurniawan11
 
1. Pengantar Hukum Bisnis.pptx
1. Pengantar Hukum Bisnis.pptx1. Pengantar Hukum Bisnis.pptx
1. Pengantar Hukum Bisnis.pptxauroraaurora41
 
Hukum perdata perjanjian-perikatan
Hukum perdata perjanjian-perikatanHukum perdata perjanjian-perikatan
Hukum perdata perjanjian-perikatanDin Haidiati
 
kasus konsultasi hukum
kasus konsultasi hukumkasus konsultasi hukum
kasus konsultasi hukumDELA ASFARINA
 
Penyusunan kontrak bisnis negosiasi dan penyelesaian sengketa
Penyusunan kontrak bisnis negosiasi dan penyelesaian sengketaPenyusunan kontrak bisnis negosiasi dan penyelesaian sengketa
Penyusunan kontrak bisnis negosiasi dan penyelesaian sengketaCecep khoer Affandi
 
1,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,hukum civil,universitas mercu buana,2019
1,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,hukum civil,universitas mercu buana,20191,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,hukum civil,universitas mercu buana,2019
1,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,hukum civil,universitas mercu buana,2019An Nisa Rizki Yulianti
 
Hukum Komersial atau Hukum Bisnis
Hukum Komersial atau Hukum BisnisHukum Komersial atau Hukum Bisnis
Hukum Komersial atau Hukum BisnisAndrie Irawan
 
Akuntansi forensik
Akuntansi forensikAkuntansi forensik
Akuntansi forensikrisaandanii
 

Similar to IRAC (20)

Tugas Kontrak Jawab Soal UTS
Tugas Kontrak Jawab Soal UTSTugas Kontrak Jawab Soal UTS
Tugas Kontrak Jawab Soal UTS
 
Hal-hal yang Harus Menjadi Perhatian dlm Kontrak _Training "PROCUREMENT Contr...
Hal-hal yang Harus Menjadi Perhatian dlm Kontrak _Training "PROCUREMENT Contr...Hal-hal yang Harus Menjadi Perhatian dlm Kontrak _Training "PROCUREMENT Contr...
Hal-hal yang Harus Menjadi Perhatian dlm Kontrak _Training "PROCUREMENT Contr...
 
advokatur.pptx
advokatur.pptxadvokatur.pptx
advokatur.pptx
 
kontrak dokter
kontrak dokterkontrak dokter
kontrak dokter
 
Hbl,anindia putri,hapzi ali, hukum perdagangan international dan implementasi...
Hbl,anindia putri,hapzi ali, hukum perdagangan international dan implementasi...Hbl,anindia putri,hapzi ali, hukum perdagangan international dan implementasi...
Hbl,anindia putri,hapzi ali, hukum perdagangan international dan implementasi...
 
Contract Drafting Exercise _Training "PROCUREMENT Contract & Biding EVALUATION".
Contract Drafting Exercise _Training "PROCUREMENT Contract & Biding EVALUATION".Contract Drafting Exercise _Training "PROCUREMENT Contract & Biding EVALUATION".
Contract Drafting Exercise _Training "PROCUREMENT Contract & Biding EVALUATION".
 
Kumpulan soal hukum
Kumpulan soal hukumKumpulan soal hukum
Kumpulan soal hukum
 
REFLEKSI MATERI KONTRAK BISNIS
REFLEKSI MATERI KONTRAK BISNISREFLEKSI MATERI KONTRAK BISNIS
REFLEKSI MATERI KONTRAK BISNIS
 
1. Pengantar Hukum Bisnis.pptx
1. Pengantar Hukum Bisnis.pptx1. Pengantar Hukum Bisnis.pptx
1. Pengantar Hukum Bisnis.pptx
 
HUKUM KONTRAK
HUKUM KONTRAKHUKUM KONTRAK
HUKUM KONTRAK
 
Hukum perdata perjanjian-perikatan
Hukum perdata perjanjian-perikatanHukum perdata perjanjian-perikatan
Hukum perdata perjanjian-perikatan
 
Hukum kontrak
Hukum kontrakHukum kontrak
Hukum kontrak
 
Pertemuan Kedua.ppt
Pertemuan Kedua.pptPertemuan Kedua.ppt
Pertemuan Kedua.ppt
 
kasus konsultasi hukum
kasus konsultasi hukumkasus konsultasi hukum
kasus konsultasi hukum
 
Penyusunan kontrak bisnis negosiasi dan penyelesaian sengketa
Penyusunan kontrak bisnis negosiasi dan penyelesaian sengketaPenyusunan kontrak bisnis negosiasi dan penyelesaian sengketa
Penyusunan kontrak bisnis negosiasi dan penyelesaian sengketa
 
Pengantar Akuntansi Forensik dan Lingkup Akuntansi Forensik
Pengantar Akuntansi Forensik dan Lingkup Akuntansi ForensikPengantar Akuntansi Forensik dan Lingkup Akuntansi Forensik
Pengantar Akuntansi Forensik dan Lingkup Akuntansi Forensik
 
6 hukum perjanjian
6 hukum perjanjian6 hukum perjanjian
6 hukum perjanjian
 
1,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,hukum civil,universitas mercu buana,2019
1,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,hukum civil,universitas mercu buana,20191,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,hukum civil,universitas mercu buana,2019
1,hbl,an nisa rizki,hapzi ali,hukum civil,universitas mercu buana,2019
 
Hukum Komersial atau Hukum Bisnis
Hukum Komersial atau Hukum BisnisHukum Komersial atau Hukum Bisnis
Hukum Komersial atau Hukum Bisnis
 
Akuntansi forensik
Akuntansi forensikAkuntansi forensik
Akuntansi forensik
 

More from Leks&Co

Hukum Properti pasca UU Cipta Kerja
Hukum Properti pasca UU Cipta KerjaHukum Properti pasca UU Cipta Kerja
Hukum Properti pasca UU Cipta KerjaLeks&Co
 
Hukum Rusun dan Hukum Perumahan
Hukum Rusun dan Hukum PerumahanHukum Rusun dan Hukum Perumahan
Hukum Rusun dan Hukum PerumahanLeks&Co
 
Filsafat Hukum John Finnis Kewajiban Hukum dan Hukum tidak Adil
Filsafat Hukum John Finnis Kewajiban Hukum dan Hukum tidak AdilFilsafat Hukum John Finnis Kewajiban Hukum dan Hukum tidak Adil
Filsafat Hukum John Finnis Kewajiban Hukum dan Hukum tidak AdilLeks&Co
 
Hukum Perumahan dan Hukum Rumah Susun Pasca UU Cipta Kerja
Hukum Perumahan dan Hukum Rumah Susun Pasca UU Cipta KerjaHukum Perumahan dan Hukum Rumah Susun Pasca UU Cipta Kerja
Hukum Perumahan dan Hukum Rumah Susun Pasca UU Cipta KerjaLeks&Co
 
Hukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta Kerja
Hukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta KerjaHukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta Kerja
Hukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta KerjaLeks&Co
 
Penyelesaian Sengketa Komersial Implementasi dalam Praktik dan Contoh Kasus
Penyelesaian Sengketa Komersial Implementasi dalam Praktik dan Contoh KasusPenyelesaian Sengketa Komersial Implementasi dalam Praktik dan Contoh Kasus
Penyelesaian Sengketa Komersial Implementasi dalam Praktik dan Contoh KasusLeks&Co
 
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021Leks&Co
 
Poin-Poin Penting Dalam UU Cipta Kerja
Poin-Poin Penting Dalam UU Cipta Kerja Poin-Poin Penting Dalam UU Cipta Kerja
Poin-Poin Penting Dalam UU Cipta Kerja Leks&Co
 
Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah
Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli RumahSistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah
Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli RumahLeks&Co
 
Updated and revised edition: The Ownership of House and Resident by Foreigner
Updated and revised edition: The Ownership of House and Resident by ForeignerUpdated and revised edition: The Ownership of House and Resident by Foreigner
Updated and revised edition: The Ownership of House and Resident by ForeignerLeks&Co
 
Association of Owner And Tenant of Condominium Unit (P3SRS)
Association of Owner And Tenant of Condominium Unit (P3SRS)Association of Owner And Tenant of Condominium Unit (P3SRS)
Association of Owner And Tenant of Condominium Unit (P3SRS)Leks&Co
 
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah SusunPerhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah SusunLeks&Co
 
Perizinan Berusaha di Indonesia Melalui OSS
Perizinan Berusaha di Indonesia Melalui OSSPerizinan Berusaha di Indonesia Melalui OSS
Perizinan Berusaha di Indonesia Melalui OSSLeks&Co
 
SYARAT DAN KETENTUAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PROPERTI
SYARAT DAN KETENTUAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PROPERTISYARAT DAN KETENTUAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PROPERTI
SYARAT DAN KETENTUAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PROPERTILeks&Co
 
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah SusunPerhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah SusunLeks&Co
 
Pengetahuan hukum bagi broker properti
Pengetahuan hukum bagi broker propertiPengetahuan hukum bagi broker properti
Pengetahuan hukum bagi broker propertiLeks&Co
 
Permasalahan Hukum di Sektor Perumahan/Properti di Indonesia dan Upaya Pengua...
Permasalahan Hukum di Sektor Perumahan/Properti di Indonesia dan Upaya Pengua...Permasalahan Hukum di Sektor Perumahan/Properti di Indonesia dan Upaya Pengua...
Permasalahan Hukum di Sektor Perumahan/Properti di Indonesia dan Upaya Pengua...Leks&Co
 
Alternatif penyelesaian Sengketa
Alternatif penyelesaian SengketaAlternatif penyelesaian Sengketa
Alternatif penyelesaian SengketaLeks&Co
 
Mall lease agreement
Mall lease agreementMall lease agreement
Mall lease agreementLeks&Co
 
Penyediaan Tenaga Listrik untuk Bangunan dalam Kawasan Terbatas
Penyediaan Tenaga Listrik untuk Bangunan dalam Kawasan TerbatasPenyediaan Tenaga Listrik untuk Bangunan dalam Kawasan Terbatas
Penyediaan Tenaga Listrik untuk Bangunan dalam Kawasan TerbatasLeks&Co
 

More from Leks&Co (20)

Hukum Properti pasca UU Cipta Kerja
Hukum Properti pasca UU Cipta KerjaHukum Properti pasca UU Cipta Kerja
Hukum Properti pasca UU Cipta Kerja
 
Hukum Rusun dan Hukum Perumahan
Hukum Rusun dan Hukum PerumahanHukum Rusun dan Hukum Perumahan
Hukum Rusun dan Hukum Perumahan
 
Filsafat Hukum John Finnis Kewajiban Hukum dan Hukum tidak Adil
Filsafat Hukum John Finnis Kewajiban Hukum dan Hukum tidak AdilFilsafat Hukum John Finnis Kewajiban Hukum dan Hukum tidak Adil
Filsafat Hukum John Finnis Kewajiban Hukum dan Hukum tidak Adil
 
Hukum Perumahan dan Hukum Rumah Susun Pasca UU Cipta Kerja
Hukum Perumahan dan Hukum Rumah Susun Pasca UU Cipta KerjaHukum Perumahan dan Hukum Rumah Susun Pasca UU Cipta Kerja
Hukum Perumahan dan Hukum Rumah Susun Pasca UU Cipta Kerja
 
Hukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta Kerja
Hukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta KerjaHukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta Kerja
Hukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta Kerja
 
Penyelesaian Sengketa Komersial Implementasi dalam Praktik dan Contoh Kasus
Penyelesaian Sengketa Komersial Implementasi dalam Praktik dan Contoh KasusPenyelesaian Sengketa Komersial Implementasi dalam Praktik dan Contoh Kasus
Penyelesaian Sengketa Komersial Implementasi dalam Praktik dan Contoh Kasus
 
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021
 
Poin-Poin Penting Dalam UU Cipta Kerja
Poin-Poin Penting Dalam UU Cipta Kerja Poin-Poin Penting Dalam UU Cipta Kerja
Poin-Poin Penting Dalam UU Cipta Kerja
 
Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah
Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli RumahSistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah
Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah
 
Updated and revised edition: The Ownership of House and Resident by Foreigner
Updated and revised edition: The Ownership of House and Resident by ForeignerUpdated and revised edition: The Ownership of House and Resident by Foreigner
Updated and revised edition: The Ownership of House and Resident by Foreigner
 
Association of Owner And Tenant of Condominium Unit (P3SRS)
Association of Owner And Tenant of Condominium Unit (P3SRS)Association of Owner And Tenant of Condominium Unit (P3SRS)
Association of Owner And Tenant of Condominium Unit (P3SRS)
 
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah SusunPerhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun
 
Perizinan Berusaha di Indonesia Melalui OSS
Perizinan Berusaha di Indonesia Melalui OSSPerizinan Berusaha di Indonesia Melalui OSS
Perizinan Berusaha di Indonesia Melalui OSS
 
SYARAT DAN KETENTUAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PROPERTI
SYARAT DAN KETENTUAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PROPERTISYARAT DAN KETENTUAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PROPERTI
SYARAT DAN KETENTUAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PROPERTI
 
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah SusunPerhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun
 
Pengetahuan hukum bagi broker properti
Pengetahuan hukum bagi broker propertiPengetahuan hukum bagi broker properti
Pengetahuan hukum bagi broker properti
 
Permasalahan Hukum di Sektor Perumahan/Properti di Indonesia dan Upaya Pengua...
Permasalahan Hukum di Sektor Perumahan/Properti di Indonesia dan Upaya Pengua...Permasalahan Hukum di Sektor Perumahan/Properti di Indonesia dan Upaya Pengua...
Permasalahan Hukum di Sektor Perumahan/Properti di Indonesia dan Upaya Pengua...
 
Alternatif penyelesaian Sengketa
Alternatif penyelesaian SengketaAlternatif penyelesaian Sengketa
Alternatif penyelesaian Sengketa
 
Mall lease agreement
Mall lease agreementMall lease agreement
Mall lease agreement
 
Penyediaan Tenaga Listrik untuk Bangunan dalam Kawasan Terbatas
Penyediaan Tenaga Listrik untuk Bangunan dalam Kawasan TerbatasPenyediaan Tenaga Listrik untuk Bangunan dalam Kawasan Terbatas
Penyediaan Tenaga Listrik untuk Bangunan dalam Kawasan Terbatas
 

IRAC

  • 1. LEGAL DRAFTING IRAC and Other Method
  • 3. • Mulai dengan menulis untuk kepentingan hukum (penulisan hukum) • Penting sekali untuk praktisi hukum seperti advokat, hakim, in-house lawyers, jaksa, dll • Tujuan : Untuk menginformasikan, membujuk, mencatat suatu hal penting • Untuk hakim, jika ditulis secara tidak baik atau bahkan salah maka pesan yang mau disampaikan tidak akan tercapai. Jika ini adalah suatu putusan pengadilan, maka putusan tersebut tentu berisiko dibantah lebih lanjut (upaya hukum seperti banding, kasasi, dll) • Untuk advokat, jika salah menulis bahasa hukum maka bisa kalah di suatu kasus, kehilangan klien, dokumen menjadi ambigu tidak jelas (berakibat sengketa), malpraktik, dll Legal Writing – Cont’d
  • 4. Terdapat tiga tipe : Legal Writing – Cont’d Untuk menginformasikan, misalnya surat kepada klien, surat kepada pihak ketiga, nasihat hukum dan memo. Surat termasuk komunikasi elektronik seperti surat elektronik dan WhatsApp misalnya Untuk membujuk, misalnya gugatan, memori banding, memori kasasi Untuk mencatat atau mendokumentasikan, misalnya akta, kontrak, wasiat, resolusi rapat umum pemegang saham, dll
  • 5. Legal Writing - Process Pra Penulisan • Pra penulisan melibatkan riset, rencana, dan uraian poin- poin utama Penulisan • Penulisan mengikuti rencana dan uraian poin-poin utama yang sudah ada Mengedisi dan membaca ulang • Mengedisi dan membaca ulang, mungkin yang terpenting dalam proses penulisan. Umumnya revisi bisa berulang- ulang, kadang bahkan dihapuskan sama sekali bagian- bagian tertentu
  • 6. Legal Writing – Importance of Clarity Language is the central tool of our trade. You know, when we’re looking at a statute, trying to figure out what it means, we’re relying on the language. When we’re construing the Constitution, we’re looking at words. Those are the building blocks of the law. And so if we’re not fastidious with the language…it dilutes the effectiveness and clarity of the law.” – Chief Justice John G. Roberts Jr. “[Supreme Court] opinions are going to be used for lawyers, for other judges – to tell them what the law is. It’s an explanation of what the law is. … And if it is poorly written, sometimes you just kind of throw your hands up and look for something else. That’s not good.” – Chief Justice Roberts
  • 7. Legal Writing – How to be a better Writer 1. Banyak membaca “I think you develop a lot as a writer the more you read. And so whenever I was having a lot of time to read, I think I would have improved a good bit as a writer” – Chief Justice John G. Roberts Jr. 2. Banyak latihan menulis
  • 8. Legal Writing – How to be a better Thinker Menulis “I think a judge learns more about a case if he has to put his thoughts down on paper. It helps you think through a case, and when you write it out yourself, you often learn things about the case that you hadn’t realized. It’s part of the learning process and decisional process that I think is really quite important.” – Justice John Paul Stevens
  • 10. Legal Drafting Perancangan hukum adalah bagian dari penulisan hukum. Di sini kita akan fokus dalam perancangan pendapat hukum dan perancangan suatu klaim (gugatan) atau jawaban terhadap klaim (gugatan) tersebut Bagaimana memulainya? Ikuti tahapan penulisan hukum : Ini tiga tahap besar yang perlu dilewati Pra penulisan Penulisan Edisi dan Pembacaan ulang
  • 11. Legal Drafting – Pra Penulisan “In general I would surround myself with all the raw materials – the record in the case, the important precedents, obviously, the statute, the regulations – and put it all there. And I would tend to try to write up a little outline of thoughts. Usually, I try to do it on a single piece of paper and then just try to move them around a little bit and see what seemed to fit. And at the end of a couple of days, maybe even longer, I’d have this densely packed piece of paper with arrows and X’s out and boxes moved. At one point, ideally, it kind of crystallizes to – this is the right organization…Nobody else could look at this piece of paper and have the foggiest idea what it meant.” – Chief Justice Roberts
  • 13. Metode IRAC • IRAC adalah singkatan dari Issue, Rule, Application/Analysis, Conclusion • Setiap Issue mempunyai Rule, Application/Analysis dan Conclusion sendiri-sendiri • Misalnya: Issue 1, Rule 1, Application 1, Conclusion 1. Lalu, Issue 2, Rule 2, Application 2, Conclusion 2, dst
  • 14. IRAC - Issue Apa itu Issue? • Ini berkaitan dengan permasalahan (issue) yang muncul dari fakta-fakta suatu peristiwa hukum • Mengapa ada sengketa? Apakah ini suatu cidera janji atas perjanjian, perbuatan melawan hukum, atau sengketa merek? Issue perlu dibuat dalam satu pernyataan atau pertanyaan PENTING, Issue di sini tidak bisa lepas dari fakta yang terjadi Contoh: (i) apakah ABC telah melakukan penipuan terhadap DEF sebelum perjanjian XXX ditandatangani? (ii) apakah tanah yang dipersengketakan adalah betul tanah milik penggugat?
  • 15. IRAC - Rule Analisa hukum selalu harus berdasarkan dasar hukum (aturan hukum) Untuk Indonesia sebagai negara dengan sistem hukum sipil (civil law country) maka peraturan perundang-undangan-lah yang utama sebagai dasar hukum. Namun, berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, asas hukum, yurisprudensi, doktrin hukum, selalu bisa dirujuk sebagai bagian dari dasar hukum
  • 16. IRAC - Rule Contoh: i. Penipuan dalam perjanjian merujuk pada cacat kehendak. Pasal 1328 KUHPerdata mengatur, “Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu-muslihat tersebut. Penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan.” ii. Pasal 19 ayat (2c) dan Pasal 23 (2) UU Pokok Agraria yang mengatur bahwa sertipikat tanah adalah alat pembuktian yang kuat terhadap hak atas tanah.
  • 17. IRAC – Application/Analysis • Aplikasi aturan hukum menjawab pertanyaan, “bagaimana aturan-aturan hukum berlaku terhadap fakta tertentu dan keadaan kasus ini?” • Di sini bagian terpenting dan terpanjang dalam penulisan. • Melibatkan aplikasi aturan hukum terhadap fakta permasalahan yang ada. • PENTING: jangan hanya menyatakan kesimpulan tanpa juga membahas pertimbangan dan alasan untuk itu.
  • 18. IRAC – Application/Analysis Cont’d • Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian apabila tipu mustlihat yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu- muslihat tersebut. • Penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan • Dari sini, perlu dianalisa apakah suatu perbuatan dapat dimaksudkan sebagai suatu penipuan. Bagaimana caranya?
  • 19. IRAC – Application/Analysis Cont’d • Unsur-unsur dibedah dan dijelaskan. “tipu muslihat” “oleh salah satu pihak” “terang dan nyata pihak lain tidak membuat perikatan jika tidak ada tipu muslihat” • Unsur “tipu muslihat” bisa dijelaskan dari aspek pidana penipuan. Misalnya: tipu muslihat itu selalu akan melibatkan rangkaian kebohongan. • Unsur “salah satu pihak” merujuk ke pihak dalam perjanjian atau pihak lain di luar perjanjian juga? Dari sini bisa dimunculkan asas kepribadian dalam perjanjian, bahwa perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya dan tidak bisa merugikan pihak ketiga (Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdata)
  • 20. IRAC – Application/Analysis Cont’d • Bisa merujuk bagaimana yurisprudensi melihat penipuan perdata. Misalnya: penipuan harus dibuktikan dengan suatu putusan pidana terlebih dulu (sehingga dalil/gugatan prematur), perjanjian yang dibuat akta otentik meniadakan unsur penipuan, orang yang berpendidikan dan telah membaca perjanjian meniadakan penipuan, pelaksanaan prestasi meniadakan penipuan, dll • Tentunya, semua Aplikasi/Analisa peraturan harus dikaitkan dengan fakta yang terjadi, jika tidak, tidak akan bermanfaat
  • 21. IRAC – Application/Analysis Cont’d Bisa juga merujuk pada doktrin hukum. J. Satrio misalnya menjelaskan i. Bahwa bohong saja tidak cukup, sehingga harus ada serangkaian kebohongan yaitu serangkaian cerita yang tidak benar dan setiap sikap/tindakan yang bersifat menipu, ii. Pengadilan perdata pada umumnya mengikuti pendapat pengadilan pidana terkait dengan tindak pidana penipuan namun dengan catatan bahwa tipu muslihat dalam Pasal 1328 KUHPerdata tidak hanya meliputi tipu muslihat dalam Pasal 378 KUHP, tetapi meliputi sarana-sarana lain, bahkan ia menjelaskan bahwa bohong saja tidak cukup, dan harus ada serangkaian kebohongan, dan
  • 22. IRAC – Application/Analysis Cont’d iii. Orang yang merasa dirinya ditipu wajib membuktikan di depan hakim bahwa seandainya tidak ada penipuan a. maka ia tidak mungkin menutup perjanjian tersebut, atau b. maka ia tidak menutup perjanjian tersebut dengan syarat-syarat seperti yang ada dalam perjanjian tersebut.
  • 23. IRAC - Conclusion • Kesimpulan umumnya sederhana dan jelas • Kesimpulan seharusnya jelas dengan sendirinya jika sudah mengikuti Issue, Rule, dan Application secara benar • Frase yang menunjukkan kesimpulan misalnya “kami menyimpulkan” “kami berpendapat” “disimpulkan bahwa” “kami berpandangan”
  • 24. IRAC – Conclusion Cont’d • Contoh kesimpulan kasus penipuan perdata • Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa: i. Asas kepribadian berlaku bagi perjanjian sehingga pihak lain tidak dapat dianggap turut melakukan penipuan/persekongkolan dengan pihak lain di dalam perjanjian; ii. Tidak ada rangkaian kebohongan ataupun tipu muslihat oleh ABC; iii. Yang disampaikan hanyalah prasangka tanpa pembuktian. Oleh karena itu, jelas bahwa ABC tidak melakukan penipuan terhadap DEF sebelum penandatanganan perjanjian antara ABC dan DEF.
  • 25. IRAC Cont’d • Tentukan permasalahan hukum yang ada dalam bentuk pertanyaan dengan menggunakan fakta material, nama pihak dan unsur-unsur relevan dalam aturan hukum Issue • Pecah aturan hukum dalam unsur-unsur dan memasukkan definisi-definisi dari undang-undang dan aturan lain Rule • Buat koneksi antara unsur-unsur hukum dan permasalahan faktual, buat analogi antara fakta yang ada dan yurisprudensi yang ada, bedakan permasalahan hukum dan yurisprudensi, buat asumsi yang jelas, identifikasi fakta-fakta tambahan Application • Capai kesimpulan yang meyakinkan dari semua permasalahan hukum yang ada, cari pembenaran secara hukum kenapa kesimpulan alternatif tidak diambil Conclusion
  • 27. CRACRD Method • CRARC = Conclusion, Rule (Rule Explanation), Application/Analysis, Rebuttal and Refutation, Conclusion • Bedanya, CRARC lebih persuasif. Dimulai dengan kesimpulan dan lalu pada isu yang lebih netral • Argumen CRARC menyampaikan argumen terkuat dulu, lalu diikuti dengan argumen yang kurang kuat. Ini metode terbaik untuk penulisan yang bertujuan membujuk, seperti gugatan di pengadilan
  • 28. CRARC Method Cont’d • Bagian terpenting penekanan dalam argumen adalah awal dan akhir, dan penekanan paling kurang ada di bagian tengah • Argumen mulai dan ditutup dengan kesimpulan yang membujuk • Jadi, bagian mengenai Rebuttal and Refutation pas di bagian tengah argumen
  • 29. CRARC Method Cont’d • Bagian kesimpulan secara jelas meringkas argumen utama terhadap permasalahan dan mengapa seharusnya penggugat akan menang Conclusion • Bagian ini terdiri dari pernyataan atau rangkaian pernyataan dari aturan hukum, atau yurisprudensi, atau doktrin hukum yang dianggap penting dan mengikat terhadap permasalahan hukum Rule • Analisa fakta yang ada di sini dan aplikasikan fakta kasus dengan aturan hukum yang relevan Application • Bantah argumen terkuat lawan satu per satu dan nyatakan bahwa argumen tersebut salah, lalu bantah yang kedua, dst Rebuttal and Refutation • Kesimpulan final sesuai dengan kesimpulan di awal dan sampaikan apa yang dikehendaki (misalnya, ganti rugi) Conclusion
  • 30. CRARC - Contoh dalam Aplikasi • Conclusion: PT ABC tidak melakukan PMH karena tanah sengketa adalah tanah hak PT ABC • Rule: sertipikat tanah adalah bukti yang kuat atas kepemilikan setiap orang • Application: PT ABC membeli tanah dari DEF dan sudah menguasai tanah tersebut lebih dari 5 tahun. Pembelian dilakukan dengan akta jual beli di hadapan PPAT sesuai prosedur hukum yang berlaku • Rebuttal and Refutation: Klaim penggugat bahwa penggugat melakukan PMH tidak tepat karena PT ABC membeli tanah sengketa secara sah dari DEF berdasarkan akta jual beli di hadapan PPAT, balik nama atas nama PT ABC, dan dibuktikan kembali berdasarkan SKPT, dan karenanya harus ditolak. • Conclusion: Terbukti bahwa tanah sengketa telah dibeli oleh PT ABC, milik PT ABC secara sah, dan karenanya PT ABC harus dilindungi secara hukum
  • 31. • Issue: apakah PT ABC telah melakukan PMH atas tanah sengketa? • Rule: sertipikat tanah adalah bukti yang kuat atas kepemilikan setiap orang • Application: PT ABC membeli tanah dari DEF dan sudah menguasai tanah tersebut lebih dari 5 tahun. Pembelian dilakukan dengan akta jual beli di hadapan PPAT sesuai prosedur hukum yang berlaku • Conclusion: PT ABC tidak melakukan PMH karena tanah sengketa adalah tanah hak PT ABC CRARC – Contoh dalam Aplikasi Cont’d
  • 32. PRO • IRAC selalu cara yang valid untuk menyusun analisis hukum • IRAC telah terbukti sebagai kerangka yang berguna untuk mengembangkan penalaran hukum dan mendidik mahasiswa berpikir seperti advokat • IRAC direkomendasikan bagi mahasiswa hukum sejak hari pertama • IRAC berguna sebagai bangunan hukum dan dari sana dikembangkan menjadi analisis dan penulisan yang lebih canggih KONTRA • Paradigma IRAC tidak mendidik mahasiswa untuk fleksibel dalam pendekatan mereka terhadap hukum dan untuk kreatif dalam analisis • Permasalahan hukum yang kompleks tidak bisa dipecah secara sederhana • Apa yang tidak sederhana jangan di- ”sederhana”-kan • Profesi advokat seharusnya tidak menggunakan konsep formulasi seperti IRAC yang tidak secara cukup mengajarkan kompleksitas sesungguhnya dari analisa hukum dan komunikasinya Pro dan Kontra
  • 33. • Gerald Lebovits, Cracking the Code to Writing Legal Arguments: From IRAC to CRARC to Combinations in Between, New York State Bar Association Journal, July 2010, Vol. 82 No. 6, 49 – 53 • Marie Bittner, The IRAC Method of Case Study Analysis, The Social Studies, 81:5, 227-230 • Diane B. Kraft, CREAC in the Real World, Cleveland State Law Review, 567 (2015), 567 – 597 • Kelley Burton, “Think Like a Lawyer” Using a Legal Reasoning Grid and Criterion-Referenced Assessment Rubric on IRAC (Issue, Rule, Application, Conclusion), Journal of Learning Design, 2017, Vol. 10 No. 2, 57 – 68 Daftar Pustaka
  • 34. • Lawrence J. Trautman and friends, IRAC! IRAC! IRAC!: How to Brief any Legal Issue • Saunders, Using the I-R-A-C Structure in Writing Exam Answers • Collection of Writings, Legal Writing Institute, The Second Draft, Vol. 10, No. 1, November 1995 • Carol M. Bast and Margie Hawkins, Foundations of Legal Research & Writing (4th edition), DELMAR CENGAGE Learning, 2010 • Michael D. Murray and Christy Hallam DeSanctis, Legal Writing and Analysis, Foundation Press, 2009 Daftar Pustaka Cont’d
  • 35. Terima Kasih Menara Palma 17th Floor Suite 17-02B JL. H.R. Rasuna Said Blok X-2 Kav.6 Jakarta Selatan 12950, Indonesia Ph: +62 21 5795 7550 F: +62 215795 7551

Editor's Notes

  1. w
  2. w
  3. w
  4. w