Sengketa Komersial Sengketa, persoalan, dan konflik yang timbul di antara para pihak yang timbul dalam ruang lingkup niaga atau perdagangan, antara lain: perniagaan; perbankan; keuangan; penanaman modal; industri; konstruksi; dll. Situasi dalam Sengketa Komersial Setiap pihak bersengketa memiliki perspektif, kepentingan, sumber daya, aspirasi, dan ketakutan masing-masing. Hampir sebagian besar pihak yang bersengketa tidak menikmati pengalaman bersengketa karena menguras energi. Sengketa memaksa pihak yang bersengketa untuk berhubungan dengan pihak lain (lawan) yang sebenarnya tidak ingin ditemuinya. Sengketa dapat memakan waktu panjang dan biaya yang besar bagi pihak bersengketa. Tugas Lawyer Adalah Menjaga Kepentingan Kliennya Menjadi “part of the solution, not part of the problem”. Memahami aspek komersial dan praktik bisnis yang menjadi sengketa; Mencari langkah-langkah penyelesaian sengketa dengan menganalisa risiko-risiko bagi klien. Menganalisa dan nenyampaikan risiko-risiko yang dapat terjadi terkait pelaksanaan upaya hukum kepada klien agar klien dapat mengetahui konsekuensi yang dapat terjadi ke depan.

1. Penyelesaian Sengketa
Komersial
Implementasi dalam Praktik dan Contoh Kasus
Ivor Pasaribu

2. Sengketa Komersial
Sengketa, persoalan, dan konflik yang timbul di antara para pihak yang timbul dalam
ruang lingkup niaga atau perdagangan, antara lain:
a. perniagaan;
b. perbankan;
c. keuangan;
d. penanaman modal;
e. industri;
f. konstruksi;
g. dll.

3. Situasi dalam Sengketa Komersial
 Setiap pihak bersengketa memiliki perspektif, kepentingan, sumber daya, aspirasi,
dan ketakutan masing-masing.
 Hampir sebagian besar pihak yang bersengketa tidak menikmati pengalaman
bersengketa karena menguras energi.
 Sengketa memaksa pihak yang bersengketa untuk berhubungan dengan pihak lain
(lawan) yang sebenarnya tidak ingin ditemuinya.
 Sengketa dapat memakan waktu panjang dan biaya yang besar bagi pihak
bersengketa.

4. Tugas Lawyer Adalah Menjaga Kepentingan Kliennya
 Menjadi “part of the solution, not part of the problem”.
 Memahami aspek komersial dan praktik bisnis yang menjadi sengketa;
 Mencari langkah-langkah penyelesaian sengketa dengan menganalisa risiko-risiko
bagi klien.
 Menganalisa dan nenyampaikan risiko-risiko yang dapat terjadi terkait pelaksanaan
upaya hukum kepada klien agar klien dapat mengetahui konsekuensi yang dapat
terjadi ke depan.

5. Sekilas Beberapa
Upaya Hukum
dalam Sengketa
Komersil dan
Risikonya

6. Permohonan Arbitrase
Dari segi proses:
 Pemeriksaan sengketa memakan waktu selama 180 hari sejak terbentuknya
majelis arbitrase.
 Pemeriksaan sengketa bersifat tertutup.
 Arbiter memiliki pengalaman dan keahlian dalam bidang-bidang tertentu yang
dapat dipilih oleh para pihak.
 Proses pemeriksaan fleksibel, efektif, dan efesien.
 Putusan bersifat final dan mengikat.

7. Permohonan Arbitrase (Cont’d)
Dari Segi Risiko:
 Klausula arbitrase yang tidak tegas.
 Biaya arbitrase lebih besar dibandingkan dengan biaya perkara dalam Pengadilan
Negeri.
 Menalangi biaya arbitrase yang menjadi kewajiban lawan agar persidangan dapat
segera berjalan.
 Permohonan sita jaminan sangat jarang untuk dikabulkan.
 Mengeksekusi putusan arbitrase apabila pihak yang kalah tidak melaksanakan
putusan arbitrase secara sukarela.
 Adanya upaya pembatalan putusan arbitrase oleh lawan.

8. Gugatan Perdata - Pengadilan Negeri
Dari Segi Proses:
 Terdapat mandatory mediation selama 30 hari sebelum dilakukannya
pemeriksaan perkara oleh majelis hakim.
 Penyerahan dokumen berupa jawaban, replik, duplik, bukti surat dan kesimpulan
dilakukan dalam persidangan.
 Penyelesaian perkara tingkat pertama paling lambat 5 bulan.
 Terbuka upaya hukum tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali.
Penyelesaian perkara tingkat banding 3 bulan, tingkat kasasi 3 bulan, dan tingkat
peninjauan kembali 3 bulan.

9. Gugatan Perdata - Pengadilan Negeri (Cont’d)
Dari Segi Risiko:
 Jangka waktu jauh lebih lama daripada yang seharusnya;
 Banyaknya sengketa lain yang ditangani oleh hakim perkara.
 Kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif.
 Mengeksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila pihak yang
kalah tidak melaksanakan putusan.

10. Permohonan Pernyataan Pailit – Pengadilan Niaga
Dari Segi Proses:
 Syarat permohonan pernyataan pailit adalah terdapat (i) debitor, (ii) dua atau lebih
kreditor, (iii) utang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dan (iv) debitor tidak membayar
lunas salah satu utang.
 Pembuktian secara sederhana.
 Putusan diucapkan 60 hari setelah tanggal pendaftaran.
 Seluruh harta kekayaan debitor menjadi sitaan umum dan debitor kehilangan hak
keperdataan untuk mengurus dan menguasai hartanya.
 Tahapan selanjutnya setelah dikabulkannya permohonan (i) rapat verivikasi (pencocokan
piutang), (ii) rencana perdamaian, dan (iii) pemberesan harta pailit oleh kurator.
 Terbuka upaya hukum kasasi. Putusan tingkat kasasi adalah 60 hari sejak permohonan
kasasi diterima Mahkamah Agung.

11. Permohonan Pernyataan Pailit – Pengadilan Niaga (Cont’d)
Dari Segi Risiko:
 Mencari (i) kreditor lain untuk pemenuhan persyaratan permohonan pernyataan
pailit, dan (ii) kurator yang akan ditunjuk.
 Utang tidak bersifat sederhana.
 Untuk permohonan pailit sukarela oleh debitur, harus memperoleh surat
persetujuan kreditor terkait pengusulan nama kurator.
 Klien berstatus sebagai kreditor konkuren baik dalam rapat kreditor dan
pemberesan harta pailit.

12. Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) – Pengadilan
Niaga
Dari Segi Proses:
 Syarat permohonan PKPU, debitor memiliki satu atau lebih kreditor yang tidak dapat atau
diperkirakan tidak dapat membayar utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.
 Putusan PKPU Sementara diucapkan dalam jangka waktu (i) 3 hari sejak pendaftaran
permohonan apabila dimohonkan oleh debitor, atau (ii) 20 hari sejak pendaftaran permohonan
apabila dimohonkan oleh kreditor.
 PKPU Sementara berlaku paling lama 45 hari.
 PKPU Tetap tidak boleh melebihi 270 hari setelah Putusan PKPU Sementara.
 Rencana perdamaian oleh debitor disetujui lebih dari ½ jumlah kreditor konkuren dan kreditor
separatis yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 dari seluruh tagihan kreditor.

13. Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) – Pengadilan
Niaga (Cont’d)
Dari Segi Risiko:
 Mencari (i) kreditor lain untuk pemenuhan persyaratan permohonan PKPU, dan
(ii) pengurus yang akan ditunjuk.
 Klien tidak memegang kontrol suara dalam pemungutan suara.
 (i) rencana perdamaian ditolak, atau (ii) PKPU diakhiri atas permintaan hakim
pengawas, satu atau lebih kreditor atau atas prakarsa Pengadilan Niaga, sehingga
debitor dinyatakan pailit, padahal klien berstatus sebagai kreditor konkuren.

14. Contoh Kasus
Sengketa
Pengakhiran
Kontrak
- Arbitrase

15. Kontraktor
(Pemohon)
Pemilik
Proyek
(Pemohon)
 Pemberian Jasa oleh Kontraktor dengan
menggunakan Kapal pada Wilayah Kerja dari
Pemilik Proyek selama 3 tahun.
 Kapal dimiliki oleh sub-kontraktor.
 Klausul penyelesaian sengketa melalui BANI.
Latar Belakang

16. Kronologi Perselisihan
Termohon meminta
Pemohon untuk
melakukan kembali
BP Test atas Kapal
Pemohon meminta
sub-kontraktor untuk
melakukan BP Test
Sertifikat BP Test
baru dari Badan
Klasifikasi Nasional
diberikan kepada
Termohon
Termohon
menginformasikan
bahwa BP Test fiktif
karena BP Test tidak
dilakukan secara
fisik.
Pemohon
menyerahkan
Sertifikat BP Test
oleh Surveyor PT
ABC lain kepada
Termohon
Termohon mencabut
Inspection Release
Certificate (IRC)
karena Sertifikat BP
Test tidak sah
Termohon tidak
dapat bekerja dalam
wilayah kerja karena
IRC dicabut
Badan klasifikasi
nasional
membatalkan
Sertifikat BP Test
Pertemuan antara
Pemohon dan
Termohon *
Pelaksanaan BP Test
dihadiri oleh badan
klasifikasi nasional
selaku surveyor.
Termohon sepihak
membatalkan BPT
Test dengan alasan
tidak sesuai dengan
ketentuan Badan
Klasifikasi Negara
Lain
Termohon
mengakhiri Kontrak
dengan alasan
Pemohon gagal
untuk memberikan
Sertifikat BP Test
yang sah
Notes: * (i) 7 hari sejak pertemuan, Pemohon wajib memberikan sertifikat BP Test yang disaksikan
oleh Termohon dan diterbitkan oleh Badan Klasifikasi Nasional, (ii) apabila tidak dapat
mengembalikan good working condition, Termohon memiliki hak untuk mengakhiri Kontrak.

17. Permohonan Arbitrase
 Kontrak tidak mewajibkan re-sertifikasi BT Test berdasarkan aturan badan klasifikasi negara lain;
 Sertifikasi bollard pull masih berlaku saat pengakhiran kontrak dilakukan ;
 Kapal diklasifikasi oleh badan klasifikasi asing yang diakui oleh pemerintah;
 Peraturan perundang-undangan dan peraturan klasifikasi kapal Kontraktor tidak mewajibkan
Kontraktor untuk melakukan re-sertifikasi BP Test;
 Kontraktor telah menyerahkan sertifikat BP Test dari Perusahaan Surveyor yang menunjukkan
bollard pull dalam kondisi kerja yang baik;
 Pengakhiran kontrak tidak menyebutkan secara jelas alasan dan ketentuan yang dirujuk sebagai
dasar pengakhiran;
 Bollard pull kapal dalam kondisi kerja yang baik (good working condition);
 Pemilik Proyek mengakhiri kontrak secara tidak sah;
 Pengakhiran kontrak oleh Pemilik Proyek dilakukan secara tidak patut;
 Pengakhiran kontrak oleh Pemilik Proyek melanggar asas keseimbangan
 Pengenaan sanksi hitam menyalahi prosedur.

18. Uraian Pertimbangan Hukum Majelis Arbitrase
 Surveyor Independen PT ABC adalah Lembaga independen yang diakui dan
memiliki kemampuan melaksanakan BP Test, sehingga tidak sepatutnya
dikesampingkan keberadaannya oleh Pemilik Proyek.
 Dibatalkannya kegiatan BP Test oleh Pemilik Proyek dilakukan dengan dasar
alasan yang tidak jelas, karena Pemilik Proyek meninggalkan lapangan tanpa
melakukan pengujian atau memeriksa secara terstruktur lokasi dan instrumen
pendukung pelaksanaan BP Test.
 Ketiadaan sertifikat BP Test yang diterbitkan oleh Badan Klasifikasi Nasional
sesuai kesepakatan dalam pertemuan sebelumnya bukanlah hal yang substantial
karena Kontraktor telah menyampaikan Sertifikat BP Test yang diterbitkan oleh
PT ABC. Hal itu membuktikan bahwa kapal dalam kondisi kerja yang baik.
 Pengakhiran Kontrak oleh Pemilik Proyek tidak sah, dan pengenaan sanksi hitam
juga tidak sah.

19. Amar Putusan
 Menyatakan Pemilik Proyek telah melakukan wanprestasi karena melakukan
pengakhiran Kontrak secara tidak sah.
 Menghukum Pemilik Proyek untuk membayar ganti kerugian tarif sewa harian
sisa masa periode operasi.
 Menghukum Pemilik Proyek membayar kerugian akibat pengenaan sanksi hitam
secara tidak sah.

20. Contoh
Sengketa Utang
Piutang –
Kepalitian
Sukarela

21. Kronologis Permasalahan
 Sejak tahun 2015 bisnis perkapalan melesu, sehingga mengakibatkan PT SM
(perusahaan perkapalan) mengalami kesulitan membayar utang-utangnya.
 Total pendapatan PT SM menurut sebesar 56% pada tahun 2016, dan laba operasi
menurun 86% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
 PT SM hanya mampu melunasi 26 % dari kewajiban jangka pendek.
 Total utang jangka pendek PT SM Rp54 miliar, sedangkan kewajiban jangka panjang
564 miliar.
 Aset kapal hampir seluruhnya dijaminkan pada bank.
 Akibat keadaan kesulitan finansial atau insolvensi tersebut PT SM tidak mampu lagi
untuk membayar utang kepada seluruh kreditor-kreditornya.

22. Permohonan Pernyataan Kepailitan Sukarela
 PT SM telah mengalami kesulitan keuangan untuk membayar kewajibannya.
 Pemohon memiliki utang kepada para kreditor yang telah jatuh waktu dan dapat
ditagih. Terdapat 2 kreditor yang menjadi dasar Permohonan, dan juga terdapat
hutang-hutang kepada kreditor lain sebagaimana yang tercantum dalam Laporan
Keuangan.
 Utang kepada 2 kreditor yang menjadi dasar Permohonan tercantum dalam
perjanjian, dan terdapat juga surat-surat teguran dari kreditor tersebut.
 RUPS PT SM telah menyetujui diajukannya permohonan pernyataan pailit sukarela
oleh PT SM.
 Guna memenuhi SEMA No. 2/2016 (i) PT SM mencalonkan Balai Harta
Peninggalan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (BHP), dan (ii) surat
pernyataan tidak berkeberatan dari 2 kreditor terhadap penunjukkan BPH sebagai
kurator.

23. Pertimbangan Majelis Hakim
 Memperhatikan bukti perjanjian, kwitansi hutang, dan tagihan, terbukti PT SM
memiliki utang kepada 2 kreditor yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sesuai
Pasal 8 ayat (4) UU 37/2004.
 Tanpa harus membuktikan hutang-hutang pemohon lainnya, pemohon telah dapat
dinyatakan pailit.
 Pengangkatan kurator disetujui kreditor sebagaimana dikehendaki SEMA No.
2/2016, dan serta memandang BHP sebagai lembaga pemerintah tidak mempunyai
kepentingan terhadap para pihak, maka pengadilan menunjuk BHP sebagai kurator.

24. Terima Kasih